Embed Size (px)
Citation preview
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2015
TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
Menimbang : bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi
pemasaran Perantara Pedagang Efek untuk memanfaatkan potensi pasar guna peningkatan
jumlah investor Pasar Modal Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Pemasaran
Efek;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3608);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG AGEN PEMASARAN EFEK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:
a. Agen Pemasaran Efek adalah Pihak yang dapat melakukan
penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi
Nasabah Perusahaan Efek.
b. Wakil Agen Pemasaran Efek adalah orang yang mewakili
Agen Pemasaran Efek.
c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut
PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat,
Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian,
Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan
Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan
usahanya secara konvensional maupun secara syariah.
d. Gerai adalah lokasi lain kegiatan Agen Pemasaran Efek,
dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga bulan)
(2) Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perjanjian
kerja sama antara Perantara Pedagang Efek dan Agen
Pemasaran Efek.
(3) Perantara Pedagang Efek bertanggung jawab atas perilaku Agen
Pemasaran Efek orang perseorangan.
(4) Agen Pemasaran Efek hanya dapat melakukan penawaran
kepada investor/masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara
Pedagang Efek.
(5) Kegiatan Agen Pemasaran Efek dapat dilakukan oleh PUJK di
kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi
lain.
BAB II
PERSYARATAN AGEN PEMASARAN EFEK
Pasal 2
(1) Yang dapat melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek adalah:
a. PUJK; atau
b. Orang perseorangan;
yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen
Pemasaran Efek berdasarkan kontrak kerja sama dengan
Perantara Pedagang Efek.
(2) Pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh PUJK dapat
dilakukan pada kantor pusat yang telah terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan, kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi
lain Agen Pemasaran Efek yang telah disetujui oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek oleh
PUJK pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pada Gerai, maka tidak perlu persetujuan OJK.
Pasal 3
Pihak yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek wajib
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Bagi PUJK
a. Memiliki Wakil Agen Pemasaran Efek di setiap kantor pusat,
kantor lain selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen
Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran
Efek;
b. Memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan Agen
Pemasaran Efek untuk setiap kantor pusat, kantor lain
selain kantor pusat, dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran
Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek;
c. Mendaftarkan kegiatan Agen Pemasaran Efek kepada
Otoritas Jasa Keuangan;
d. Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain
selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
e. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due
diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kerjasama keagenan.
2. Bagi orang perseorangan
a. Paling kurang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek
Agen Pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. Telah dinyatakan layak melalui proses uji tuntas (due
diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kerjasama keagenan.
Pasal 4
(1) Wakil Agen Pemasaran Efek dan/atau pejabat penanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, wajib:
1. paling kurang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek
Agen Pemasaran dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Agen
Pemasaran Efek untuk bertindak sebagai Wakil Agen
Pemasaran Efek dan/atau pejabat penanggung jawab.
(2) Setiap Wakil Agen Pemasaran Efek tidak boleh merangkap pada
lebih dari satu lokasi Agen Pemasaran Efek.
(3) Perangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak
berlaku untuk Gerai.
Pasal 5
Sistem pengendalian internal yang memadai bagi Agen Pemasaran
Efek wajib dituangkan secara tertulis paling kurang meliputi:
a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat
menghindari timbulnya benturan kepentingan (conflict of
interest);
b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran
Efek; dan
c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
BAB III
TATA CARA PENDAFATARAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran Agen Pemasaran Efek Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Pasal 6
(1) Permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek Pelaku
Usaha Jasa Keuangan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai dengan format surat Permohonan Pendaftaran Sebagai
Agen Pemasaran Efek Pelaku Usaha Jasa Keuangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
1. fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan
hak asasi manusia, serta perubahan anggaran dasar
terakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai perseroan terbatas;
2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Badan;
3. fotokopi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
4. data Kantor Pusat yang akan melakukan kegiatan Agen
Pemasaran Efek beserta alamat kantor dan
penanggungjawabnya serta daftar Wakil Agen Pemasaran
Efek;
5. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek
yang meliputi:
a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
berlaku;
c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
bagi warga negara asing;
d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan
atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab
kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor pusat;
e. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman
dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun;
dan
f. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas
nama yang bersangkutan;
6. dokumen Wakil Agen Pemasaran Efek yang meliputi:
a. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
berlaku;
c. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
bagi warga negara asing;
d. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan
atau penempatan Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor
pusat; dan
e. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas
nama yang bersangkutan;
7. diagram struktur organisasi yang menunjukkan garis
pertanggungjawaban dari masing-masing fungsi kepada
penanggung jawab atau anggota direksi yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek
beserta uraian tugasnya;
8. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan Agen
Pemasaran Efek;
9. proyeksi rencana operasi kegiatan Agen Pemasaran Efek
paling singkat 1 (satu) tahun ke depan yang paling kurang
mencakup informasi sebagai berikut:
a. target jenis investor (pangsa pasar); dan
b. target jumlah investor;
10. fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai Agen
Pemasaran Efek; dan
11. Dokumen yang menyatakan layak setelah dilakukan uji
tuntas (due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang
melakukan kerjasama keagenan.
(2) Dalam hal PUJK mengajukan kegiatan Agen Pemasaran Efek di
kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain wajib
memenuhi ketentuan terkait Kantor Lain Selain Kantor Pusat
Dan/Atau Lokasi Lain.
Bagian Kedua
Pendaftaran Agen Pemasaran Efek Orang Perseorangan
Pasal 7
Permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek orang
perseorangan diajukan oleh Perantara Pedagang Efek yang
melakukan kerjasama keagenan pemasaran kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pendaftaran Agen
Pemasaran Efek Orang Perseorangan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen sebagai berikut:
1. Daftar riwayat hidup terbaru Agen Pemasaran Efek orang
perseorangan yang telah ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor Agen Pemasaran
Efek orang perseorangan yang masih berlaku;
3. Fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau Wakil
Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas nama Agen
Pemasaran Efek orang perseorangan ;
4. Kontrak kerja sama/perjanjian keagenan pemasaran Efek
dengan Agen Pemasaran Efek orang perseorangan; dan
5. Dokumen yang menyatakan layak setelah dilakukan uji tuntas
(due diligence) oleh Perantara Pedagang Efek yang melakukan
kerjasama keagenan.
Pasal 8
(1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan Pasal 7 wajib pula disiapkan dalam format digital dan
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
menggunakan media digital cakram padat (compact disk) atau
lainnya, atau surat elektronik (email) dengan alamat
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan
sistem elektronik permohonan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, permohonan wajib
diajukan melalui sistem elektronik dimaksud.
Pasal 9
(1) Dalam rangka memproses permohonan pendaftaran sebagai
Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan melakukan
penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan.
(2) Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Agen
Pemasaran Efek, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. melakukan pemeriksaan di kantor pemohon; dan
b. meminta pemohon untuk memaparkan rencana operasi
kegiatan perusahaan sebagai Agen Pemasaran Efek.
Pasal 10
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 memenuhi syarat,
paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan Surat Tanda
Terdaftar sebagai Agen Pemasaran Efek kepada pemohon.
Pasal 11
Dalam hal permohonan pendaftaran sebagai Agen Pemasaran Efek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak memenuhi
syarat, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
a. permohonan tidak lengkap; atau
b. permohonan ditolak.
Pasal 12
(1) Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam waktu 45
(empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan.
(2) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang
dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran
sebagai Agen Pemasaran Efek.
Pasal 13
Agen Pemasaran Efek wajib melakukan kegiatan Agen Pemasaran
Efek paling lama 6 (enam) bulan setelah memperoleh surat
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan.
BAB IV
KONTRAK KERJA SAMA
Pasal 14
Kegiatan Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Perantara
Pedagang Efek dengan Agen Pemasaran Efek.
Pasal 15
Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Pemasaran Efek,
Perantara Pedagang Efek wajib:
a. meneliti pemenuhan persyaratan dan proses uji tuntas (due
diligence) terhadap calon Agen Pemasaran Efek;
b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen
Pemasaran Efek;
c. memastikan Agen Pemasaran Efek kelembagaan menunjuk
pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Agen Pemasaran
Efek;
d. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Pemasaran
Efek yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Pemasaran
Efek sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja
sama; dan
e. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Pemasaran Efek secara
langsung, baik secara berkala maupun insidentil.
Pasal 16
Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling
kurang memuat hal sebagai berikut:
a. identitas masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak;
b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
c. kewajiban Agen Pemasaran Efek untuk memberikan informasi
data nasabah kepada Perantara Pedagang Efek;
d. komisi yang diterima Agen Pemasaran Efek dan biaya yang
menjadi beban Agen Pemasaran Efek;
e. jangka waktu kontrak keagenan;
f. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian
sengketa di bidang Pasar Modal, atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk
menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antar para
Pihak; dan
g. ketentuan pengakhiran kontrak.
Pasal 17
Agen Pemasaran Efek kelembagaan wajib melaporkan penambahan
dan/atau penghentian kontrak kerjasama dengan Perantara
Pedagang Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak efektif dimulainya kerja sama dan/atau
berakhirnya kerja sama.
BAB V
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB
DAN WAKIL AGEN PEMASARAN EFEK
Pasal 18
(1) Agen Pemasaran Efek wajib menunjuk 1 (satu) orang pejabat
penanggung jawab atas kegiatan Agen Pemasaran Efek.
(2) Pihak yang dapat menjadi pejabat penanggung jawab kegiatan
Agen Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mempunyai pengalaman dalam kegiatan pemasaran paling
singkat 3 (tiga) tahun.
(3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan fungsi paling kurang sebagai berikut:
a. memastikan proses kegiatan Agen Pemasaran Efek telah
berjalan sesuai dengan:
1. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Pemasaran
Efek dengan Perantara Pedagang Efek;
2. prosedur operasi standar Agen Pemasaran Efek; dan
3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh Agen Pemasaran
Efek dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas
sebagai gerai Agen Pemasaran Efek, jika Agen Pemasaran
Efek menggunakan gerai Agen Pemasaran Efek;
b. memastikan dokumen atas proses pemasaran Efek
sebagaimana dimaksud pada huruf a telah lengkap; dan
c. memastikan proses kegiatan Agen Pemasaran Efek telah
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
(4) Pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek dilarang
merangkap bekerja pada perusahaan lain.
Pasal 19
Wakil Agen Pemasaran Efek dilarang merangkap bekerja pada
perusahaan lain.
BAB VI
KANTOR LAIN SELAIN KANTOR PUSAT DAN/ATAU LOKASI LAIN
Bagian Kesatu
Persetujuan
Pasal 20
(1) Kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor
pusat dan/atau lokasi lain dapat dilakukan oleh Agen
Pemasaran Efek setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan.
(2) Permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di
kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain diajukan
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat
Permohonan Persetujuan Kegiatan Agen Pemasaran Efek di
Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Lokasi Lain
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. dokumen pejabat penanggung jawab Agen Pemasaran Efek
di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain yang
meliputi:
1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
berlaku;
3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
bagi warga negara asing;
4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan
atau penempatan sebagai pejabat penanggung jawab
kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain
kantor pusat dan/atau lokasi lain;
5. dokumen pendukung yang menunjukkan berpengalaman
dalam kegiatan pemasaran paling singkat 3 (tiga) tahun;
dan
6. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas
nama yang bersangkutan;
b. dokumen Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain
kantor pusat dan/atau lokasi lain yang meliputi:
1. daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih
berlaku;
3. fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA),
bagi warga negara asing;
4. fotokopi surat keputusan Direksi terkait pengangkatan
atau penempatan Wakil Agen Pemasaran Efek di kantor
lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain; dan
5. fotokopi izin sebagai Wakil Perusahaan Efek dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atas
nama yang bersangkutan;
c. surat keterangan domisili kantor lain selain kantor pusat
dan/atau lokasi lain dari pengelola gedung atau instansi
berwenang; dan
d. daftar kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain
beserta alamat kantor dan penanggungjawabnya serta daftar
Wakil Agen Pemasaran Efek, sesuai dengan format Daftar
Kantor Lain Selain Kantor Pusat Dan/Atau Lokasi Lain Agen
Pemasaran Efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 21
Dokumen permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di
kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib pula disiapkan dalam format
digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan
menggunakan media digital cakram padat (compact disk) atau
lainnya, atau surat elektronik (email) dengan alamat
Pasal 22
(1) Dalam rangka memproses permohonan persetujuan kegiatan
Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat
dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa
Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen
permohonan.
(2) Dalam rangka menilai kesiapan kantor lain selain kantor pusat
dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek untuk
menyelenggarakan kegiatan Agen Pemasaran Efek, Otoritas Jasa
Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan kantor lain selain
kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek
dimaksud.
Pasal 23
Dalam hal permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek
di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen
Pemasaran Efek memenuhi syarat, paling lama 45 (empat puluh
lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan
memberikan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor
lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek.
Pasal 24
Dalam hal permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek
di kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen
Pemasaran Efek tidak memenuhi syarat, paling lama 45 (empat
puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa
Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang
menyatakan bahwa:
1. permohonan tidak lengkap; atau
2. permohonan ditolak.
Pasal 25
Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang
dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah
tanggal surat pemberitahuan, dianggap telah membatalkan
permohonan persetujuan kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor
lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek.
Pasal 26
Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan atas
kegiatan Agen Pemasaran Efek di kantor lain selain kantor pusat
dan/atau lokasi lain berdasarkan atas hal-hal antara lain:
a. Agen Pemasaran Efek mengembalikan Surat Tanda Persetujuan
yang dimilikinya;
b. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut
tidak ditemukan;
c. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut
ditemukan, namun dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
berturut-turut tidak aktif melakukan kegiatan kegiatan Agen
Pemasaran Efek;
d. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut
tidak memiliki pejabat penanggung jawab dan/atau Wakil Agen
Pemasaran Efek; dan/atau
e. kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain tersebut
tidak dapat memenuhi syarat sebagai kantor lain selain kantor
pusat dan/atau lokasi lain Agen Pemasaran Efek sesuai dengan
peraturan yang berlaku setelah kesempatan dan jangka waktu
yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terlewati.
Bagian Kedua
Gerai Agen Pemasaran Efek
Pasal 27
(1) Dalam melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek, Agen
Pemasaran Efek dapat membuka gerai dengan cara melakukan
kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama dengan pihak lain untuk membuka gerai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah
memperoleh persetujuan Perantara Pedagang Efek.
(3) Pemasaran Efek di gerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilakukan oleh Wakil Agen Pemasaran Efek yang
mempunyai izin paling kurang sebagai Wakil Perantara Pedagang
Efek Agen Pemasaran.
(4) Agen Pemasaran Efek yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran
Efek pada gerai wajib melaporkan kegiatan Agen Pemasaran Efek
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sejak dimulainya kegiatan kegiatan Agen Pemasaran Efek.
BAB VII
PERILAKU AGEN PEMASARAN EFEK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 28
Bagi Agen Pemasaran Efek:
1. PUJK wajib:
a. melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap
pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen
Pemasaran Efek tersebut;
b. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan Agen Pemasaran Efek yang dilakukan oleh
pegawai dan/atau Pihak lain yang bekerja untuk Agen
Pemasaran Efek tersebut;
c. mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para Wakil
Agen Pemasaran Efek dan setiap pegawainya untuk menjamin
dipatuhinya semua ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;
d. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama
dengan Perantara Pedagang Efek;
e. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena
tidak melaksanakan kewajibannya; dan
f. memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan pemeriksaan Agen Pemasaran Efek.
2. Orang Perseorangan wajib:
a. bertanggung jawab atas segala tindakan yang berkaitan
dengan kegiatan Agen Pemasaran Efek;
b. menjalankan tugas sebaik mungkin dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab sesuai dengan kontrak kerja sama
dengan Perantara Pedagang Efek; dan
c. bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena
tidak melaksanakan kewajibannya.
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 29
Bagi Agen Pemasaran Efek:
1. PUJK dilarang:
a. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi
nasabah;
b. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi
dengan nasabah (profit sharing);
c. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang
berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
d. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;
e. menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan
untuk memperoleh komisi yang besar;
f. membuat pernyataan yang negatif terhadap Perantara
Pedagang Efek tertentu;
g. memberikan rekomendasi atas Efek atau jasa Perantara
Pedagang Efek tertentu kepada calon nasabah atau nasabah
untuk mendapatkan keuntungan; dan
h. memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon
nasabah.
2. Orang perseorangan dilarang:
a. menerima pesanan dari nasabah atau meneruskan transaksi
nasabah;
b. memungut penerimaan dari nasabah dan membagi komisi
dengan nasabah (profit sharing);
c. memberikan penjelasan yang tidak benar dan ungkapan yang
berlebihan terkait investasi di Pasar Modal;
d. memastikan dan menjanjikan hasil investasi;
e. menyarankan untuk melakukan transaksi yang berlebihan
untuk memperoleh komisi yang besar;
f. memberikan potongan komisi atau hadiah kepada calon
nasabah; dan
g. bertindak sebagai Agen Pemasaran Efek terhadap lebih dari 1
(satu) Perantara Pedagang Efek.
BAB VIII
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pelaporan Bagi Agen Pemasaran Efek Kelembagaab
Pasal 30
Agen Pemasaran Efek kelembagaan wajib melaporkan kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat:
1. perubahan identitas Perseroan, yang meliputi nama dan/atau
logo;
2. perubahan alamat kantor pusat, kantor lain selain kantor pusat
dan/atau lokasi lain;
3. perubahan pejabat penanggung jawab dan Wakil Agen Pemasaran
Efek; dan
4. penutupan kantor lain selain kantor pusat dan/atau lokasi lain;
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan kepada
Otoritas Jasa Keuangan.
Bagian Kesatu
Pelaporan Bagi Perantara Pedagang Efek
Pasal 31
(1) Perantara Pedagang Efek wajib melaporakan kepada Otoritas
Jasa Keuangan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen
Pemasaran Efek.
(2) Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan Agen
Pemasaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni,
September, dan Desember, dan disampaikan paling lambat
setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan
(3) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur, laporan
paling lambat disampaikan pada hari kerja terakhir sebelumnya.
Pasal 32
Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem
elektronik pelaporan Agen Pemasaran Efek, pelaporan seperti yang
disebutkan di Pasal 29 dan Pasal 30 dapat disampaikan melalui
sistem elektronik dimaksud.
BAB IX
BERAKHIRNYA KEGIATAN SEBAGAI AGEN PEMASARAN EFEK
Bagian Kesatu
Berakhirnya Kegiatan Sebagai Agen Pemasaran Efek Orang
Perseorangan
Pasal 33
Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan Surat Tanda
Terdaftar apabila:
a. Perantara Pedagang Efek yang mengajukan pendaftaran Agen
Pemasaran Efek orang perseorangan telah mengembalikan Surat
Tanda Terdaftar yang dimilikinya;
b. Agen Pemasaran Efek orang perseorangan telah menyampaikan
surat penghentian kerja sama kegiatan Agen Pemasaran Efek
yang ada kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
c. Agen Pemasaran Efek orang perseorangan melakukan
pelanggaran terhadap peraturan Perundang Undangan di bidang
Pasar Modal.
Bagian Kedua
Berakhirnya Kegiatan Sebagai Agen Pemasaran Efek Kelembagaan
Pasal 34
Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan Surat Tanda
Terdaftar apabila:
a. Agen Pemasaran Efek mengembalikan Surat Tanda Terdaftar
yang dimilikinya;
b. Agen Pemasaran Efek melakukan pelanggaran terhadap
peraturan Perundang Undangan di bidang Pasar Modal;
c. Badan hukum Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Agen
Pemasaran Efek bubar; dan/atau
Izin utama pihak yang melakukan kegiatan Agen Pemasaran Efek
dicabut oleh instansi yang berwenang.
BAB X
SANKSI
Pasal 35
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar
Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi
administratif terhadap setiap pihak yang melakukan
pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang
tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat
dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara
bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e,
huruf f, atau huruf g.
Pasal 36
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 37
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan
tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada
masyarakat.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di .........
pada tanggal ..........
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal.....................
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2015
TENTANG
AGEN PEMASARAN EFEK
I. UMUM
Salah satu penyebab rendahnya jumlah investor Pasar Modal di Indonesia adalah terbatasnya akses masyarakat Indonesia untuk
menjadi investor di Pasar Modal. Terbatasnya jaring pemasaran Perantara Pedagang Efek yang hanya terfokus di kota-kota besar
menyebabkan calon-calon investor potensial yang berada di daerah sulit untuk terjangkau.
Dalam rangka memperluas fungsi pemasaran Perantara
Pedagang Efek, diperlukan pengaturan yang memungkinkan Perantara Pedagang Efek melakukan kerja sama dengan Pihak
lain yang memiliki akses untuk menjangkau calon nasabah terutama calon nasabah yang berada di daerah.
Peraturan ini membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk
menjadi Agen Pemasaran Efek dengan melakukan kerjasama dengan Perantara Pedagang Efek untuk melakukan penawaran kepada masyarakat untuk menjadi nasabah Perantara Pedagang
Efek. Pihak-pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang merupakan Pelaku Usaha Jasa
Keuangan, seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan.
Kerja sama antara Agen Pemasaran Efek dan Perantara
Pedagang Efek didasarkan oleh kontrak/perjanjian tertulis, yang menyebutkan minimal klausa yang wajib tercantum dalam
perjanjian kedua belah pihak. Agen Pemasaran Efek dapat menawarkan dan memproses penerimaan sebagai nasabah Perantara Pedagang Efek, serta menyampaikan informasi suatu
Efek sebagai referensi nasabah untuk transaksi Efek. Akan tetapi transaksi Efek tetap dilakukan oleh Perantara Pedagang
Efek.
Disamping membuka kesempatan bagi Pihak lain untuk menjadi Agen Pemasaran Efek, dalam peraturan ini juga diatur terkait
kegiatan dan perilaku Agen Pemasaran Efek. Pengaturan tersebut diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Pemasaran Efek terhadap peraturan
perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Agen Pemasaran Efek serta untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu pengaturan
tentang Agen Pemasaran Efek dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hal ini menghindari adanya pengertian keikutsertaan
PUJK dalam suatu pameran/promosi yang waktu
pelaksanaannya hanya sementara.
Pasal 3
Angka 1
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Dalam hal PUJK yang terdaftar sebagai Agen
Pemasaran Efek hanya akan melakukan kegiatan
pada Gerai, maka kewajiban ini tidak berlaku.
Huruf e
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Pejabat Penanggung Jawab dapat ditunjuk sebagai
pihak yang bertanggung jawab pada 1 atau lebih lokasi
kegiatan Agen Pemasaran Efek.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Laporan perkembangan penyelenggaraan kegiatan
Agen Pemasaran Efek paling kurang menjelaskan
perkembangan:
a. jumlah kerjasama dengan Agen Pemasaran Efek
yang ada;
b. jumlah calon nasabah yang diajukan Agen
Pemasaran Efek ke Perantara Pedagang Efek;
c. jumlah calon nasabah yang disetujui untuk
menjadi nasabah; dan
d. nilai transaksi.
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan kerjasama kegiatan Agen
Pemasaran Efek yang ada adalah kerja sama yang
sedang berlaku antara Agen Pemasaran Efek orang
perseorangan dimaksud dengan Perantara Pedagang
Efek dimaksud.
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....
