Presentasi pkn Bab 5 Bagian C

Alan BadrikaRaka IhsanulhajWisnu Setya W.Karina Widya AisyaDita NurfaizaDheyaini MazayaNabila Annisa H.Nurul Primandhita

Pengertian Peradilan

Nasional

Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana komponen komponen sistemnya berfungsi dengan baik.

Dasar Hukum

Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman

Peradilan umum( UU No 2 Tahun1986)

Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989)

Peradilan Militer( UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 )

Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986)

Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU No.4 tahun 2004)

Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan status seseorang. Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).

Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sudah diubah menjadi undang undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

UU No. 4 tahun 2004

Mahkamah Agung

Peradilan Umum

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Negeri

Peradilan Khusus

Peradilan Agama

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama

Peradilan Syariah Islam

Peradilan Tata Usaha

Negara

Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Pengadilan tinggi militer

Pengadilan militer utama

Pengadilan Militer

pertempuran

Lembaga Peradilan Nasional

Mahkamah Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA)

adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara

Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan • peradilan di semua lingkungan peradilan dlm menjalankan

kekuasaan kehakiman.• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua

lingku-ngan peradilan dalam menjalankan tugasnya. • Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para

hakim di semua lingkungan peradilan.• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung

memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :

• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang

berlaku,• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Saat ini peradilan umum diatur berdasarkan UU No.2 tahun 1986 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1986). Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus olehPengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pengadilan NegeriPengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.

Perkara-perkara dalam pengadilan negeri secara umum diadili oleh majelis hakim yang terdiri atas satu hakim ketua dan dua hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera. Kecuali untuk masalah/perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun, contohnya, perkara pelanggaran lalu lintas. Untuk masalah atau perkara seperti ini,persidangannya dipimpin oleh hakim tunggal (Summier).

Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Tugas dan Wewenang

Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan

Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instasi pemerintah di daerahnya, apabila diminta (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986)

Mengadakan pelaksanaan atau pengawasan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya

Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan di selenggarakan dengan seksama dan sewajarnya

Memberikan teguran dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kepuasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua pengadilan tinggi, ketua mahkamah agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris

Contoh Pengadilan Negeri

PERADILAN KHUSUS

Peradilan khusus aadalah lingkungan

peradilan dibawah Mahkamah Agung yang

berwenang untuk menangani kasus-kasus

tertentu

Peradilan khusus dibagi menjadi lingkungan

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha

Negara, dan Peradilan Militer

PERADILAN AGAMA

• Peradilan Agama Islam

• Bertugas memeriksa dna memutus perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam mengenai bidang hukum perdata yang diputus berdasarkan syariat Islam

• Contoh: thalaq, pernikahan, waris

DASAR HUKUM

UU No. 7 thn 1989 tentang Peradilan Agama

Menurut UU no. 7 thn 1989, ruang lingkup Peradilan Agama terdiri atas:

Pengadilan Agama: Badan peradilan tingkat pertama yang bertempat kedudukan sama dengan Pengadilan Negeri

Pengadilan Tinggi Agama: Badan peradilan tingkat banding, berkedudukan sama dengan daerah Pengadilan Tinggi

PENGADILAN AGAMA

Lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama, tingkat pertama

Berkedudukan di ibukota Kabupaten atau Kota.

Tugas dan wewenang: Memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara

antara orang beragama Islam di bidang: Perkawinan Wasiat, warisan, hibah Wakaf atau shodaqoh Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama menyelesaikan perkara-perkara di atas menurut syariah Islam

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Lembaga pengadilan di lingkungan peradilan agama

Berkedudukan di ibukota probinsi

Pengadilan tingkat banding/akhir

Tugas dan wewenang:

Megadili perkara yang menjadi kewenangan

Pengadilan Agama dalam tingkat banding

Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukum

SUSUNAN PENGADILAN AGAMA

PimpinanKetuaWakil Ketua

HakimPaniteraJuru Sita

SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

Ketua: memimpin dan bertanggung jawab atas

terselenggaranya pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama

Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan

Wakil Ketua: Melaksanakan tugas Ketua bila Ketua berhalangan

dan membantu menyusun program kerja Melakukan pengawasan terhadap pelakasaan

tugas Hakim, pejabat, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Hakim Memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan

dalam tingkat banding Melakukan pembinaan dan pengawasan yang

ditugaskan oleh pimpinan

Panitera Membantu hakim dalam membuat berita acara

pemeriksaan dalam proses persidangan Bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat

berita acara, dan tindakan administrasi lainnya Dalam bertugas dibantu oleh panitera pengganti dan

panitera muda

SUSUNAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara

Mengadili sengketa Tata Usaha Negara, contoh kepegawaian antara badan/pejabat Tata Usaha Negara atau administrasi negara dengan seseorang atau badan hukum perdata (PT, Yayasan)

LANDASAN HUKUM PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA

-Undang-undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara-Undan-Undang no 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986

TUJUAN DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA

NEGARATujuan:

Memberi perlindungan terhadap ha-hak rakyat yang bersumber dari hak individu

Memberi perlindungan yang didasarkan kepentikan bersaing individu yang hidup dalam masyarakat tersebut

Fungsi: Menyelesaikan konflik antara pemerintahan

dengan rakyat

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota.

Tugas Pokok dan fungsi:

Menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat (pemerintah) baik di pusat maupun daerah

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA

Lembaga peradilan di lingkungan peradilan Tata Usaha yang berkedudukan di ibukota provinsi

Tugas dan wewenang:

Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding

Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara PTUN di daerah hukuman

Peradilan Syariah Islam Peradilan syariah Islam sebagai bagian dari struktur

hukum syariah tidak terpisahkan dari sistem hukum syariah Islam yang juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan budaya hukumnya. Prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam, yaitu:

1.      Dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan perintah syariah Islam;

2.      Kedudukannya merupakan bagian dari system kekuasaan Negara;

3.      Kelembagaanya merupakan symbol syariah Islam;

4.      Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam sebagai bagian dari pengamalan syariah Islam dan symbol syariah Islam;

5.      Berfungsi member pelayanan hukum dan keadilan berdasarkan syariah Islam, mengawal dan menegakkan serta mengembangkan syariah Islam;

Peradilan Militer

Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.Peradilan militer meliputi1. Pengadilan Militer 2. Pengadilan Militer Tinggi3. Pengadilan Militer Utama4. Pengadilan Militer Pertempuran

a. Pengadilan Militer

Pengadilan militer (Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia no. 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah.

Pengadilan Militer Tinggi (Dimilti) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dah sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 UU RI no. 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat mayor ke atas.

Selain itu, pengadilan militer tinggi juga memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

b. Pengadilan Militer Tinggi

C. PENGADILAN MILITER UTAMA

Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama)

memeriksa dan memutus pada tingkat banding

perkara pidana dan sengketa tata usaha militer yang

telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan

militer tinggi yang dimintakan banding, memutus

pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

tentang wewenang mengadili antar pengadilan

militer, pengadilan militer tinggi. Hal ini dicantumkan

dalam pasal 42 dan pasal 43 UU Republik Indonesia

tahun 1997.

d. Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan Militer Pertempuran merupakan badan pelaksna kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di medan pertempuran.

Karena berkedudukan di suatu medan pertempuran sebagai daerah hukumnya, pengadilan militer pertempuran bersifat mobil atau selalu mengikuti kemana gerak pasukan pada saat pertempuran tersebut berlangsung.

PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

I.     PENYELIDIKAN

Merupakan suatu rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyidikan lebih lanjut.

 II.   PENYIDIKAN

Suatu rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang kejahatan atau pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 III.PENUNTUTAN

 Tindakan JPU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di sidang pengadila

IV.  SIDANG Di PENGADILAN

1.    DAKWAAN

Dakwaan adalah Tuntutan perkara atau tuduhan yang diajukankepada hakim oleh seseorang terhadap orang lain

2.    EKSEPSI/TANGKISAN/KEBERATAN

Eksepsi adalah Tangkisan, keberatan,atau sanggahan mengenai formalitas surat dakwaaan/gugatan/permohonan dan tidak mnyinggung materi pokok perkara

3.    PEMERIKSAAN ALAT BUKTI: 

4.    REQUISITOIR / TUNTUTAN JAKSA

 suatu pembuktian tentang terbukti atau tidaknya surat dakwaan

5.    PLEDOI / PEMBELAAN

ledoii adalah pembelaan dari terdakwa/penasehat hukumnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh JPU, berdasarkan semua keterangan dalam proses pembuktian yang menguntungkan pihak terdakwa

6.    REPLIK JPU

Adalah jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya

7.    DUPLIK TERDAKWA / PENASEHAT HUKUM

Adalah jawban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat

8.    PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Menurut KUHAP ada 3 (tiga) macam putusan pengadilan, yaitu :

·         Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (vrijspraak)

·         Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging)

·         Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa

Upaya Hukum Biasa

1.    Naik Banding (revisi) ke Pengadilan Tinggi (PT)

 2.    Kasasi (Pembatalan) ke Mahkamah Agung (MA)

 

Upaya Hukum Luar Biasa

1.   Kasasi Demi Kepentingan Hukum

 2.   Peninjauan Kembali (PK) Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

TERIMA KASIH