Upload
nafis-fathur-rizki
View
1.685
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
hamdalam Perspektif
Kasus kasusPelanggaran
PancasilaMedia Pembelajaran
PPKn Kelas XII SMA Negeri 1 Cilacap
m
Oleh :•Nafis Fathur Rizki 19•Silmi Azizah 23•Wahyuning Ati Ashari 28
ACTSMA N 1CILACAP
XII MIA 8-----2016/2017------
Pokok Bahasan
Substansi Hak Asasi Manusia
dalam Pancasila
Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
di Indonesia
Upaya Penyeleseian Kasus
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
ACTSMA N 1CILACAP
Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila
• Hak Asasi Manusia – sifat Universal – Penegakan setiap negara berbeda – Indonesia menjamin sesuai nilai-nilai pancasila.• Nilai pancasila ada 3 : ideal, instrumental,praksis.• Nilai ideal adalah nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila
pancasila. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara.
ACTSMA N 1CILACAP
Hubungan antara HAM dengan Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
1 Sila ketuhanan yang maha esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
Hubungan antara HAM dengan Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
2 Sila kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
Hubungan antara HAM dengan Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
3 Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Hubungan antara HAM dengan Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
4 Sila Ke-4 dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanoa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat
Hubungan antara HAM dengan Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
5 Sila ke-5 mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempayam sebesar-besarnya pada masyarakat
Ciri-Ciri Khusus HAMHakiki – sudah ada sejak lahir
Universal – untuk semua orang
Tak dapat dicabut
Tidak dapat dibagi – berhak mendapat semua hak
ACTSMA N 1CILACAP
Nilai Instrumental• Penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila.• Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar.• Dijadikan pedoman pelaksanaan berwujud ketentuan-ketentuan
konstitusional.
ACTSMA N 1CILACAP
UUD 1945
Ketetapan MPR
UU Organik
Perppu
Peraturan Pemerintah
Kepres
ACTSMA N 1CILACAP
HAM dalam Nilai instrumental Sila-Sila Pancasila
ACTSMA N 1CILACAP
1. UUD 1945 terutama pasal 28A-28J.2. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Terdapat piagam
HAM Indonesia.3. UU Organik :• UU RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.• UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.• UU RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.• UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik.• UU RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak
Ekonomi, Sosial, dan budaya.
ACTSMA N 1CILACAP
4. Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM.5. Peraturan Pemerintah :• PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban
dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.• PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi
terhadap Korban Pelanggaran HAM berat.6. Kepres :• Kepres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional HAM.• Kepres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi.• Kepres Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makasar.
HAM dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila
1. Sila Ketuhanan YME- Hormat menghormati dan bekerja sama
antarumat beragama.- Tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab- Saling mencintai sesama manusia.- Tidak semena-mena terhadap orang lain.- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
ACTSMA N 1CILACAP
3. Sila Persatuan Indonesia- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan
negara.- Cinta tanah air dan bangsa.- Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah air
Indonesia
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.- Menerima dan melaksanakan setiap keputusan.
ACTSMA N 1CILACAP
5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia- Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.- Menghormati hak-hak orang lain.- Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain.
ACTSMA N 1CILACAP
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia1. Jenis-Jenis Pelanggaran HAM
Pelanggaran HAM
Pasal 1 angka 6 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
ACTSMA N 1CILACAP
Pelanggaran HAM Berat
menurut UU RI No 26
Tahun 2000Kejahatan Genosida
Kejahatan terhadap
Kemanusiaan
ACTSMA N 1CILACAP
2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAMa. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia- Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan
oleh tentara Belanda pada tanggal 12 Desember 1946- Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada
tanggal 5 Desember 1947.- Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984.
ACTSMA N 1CILACAP
KASUS PELANGGARAN HAM INTERNASIONAL
Kejahatan genosida
Kejahatan melawan
kemanusiaan
Invasi atau agresi
Kejahatan perang
ACTSMA N 1CILACAP
Kejahatan Genosida• UU No.26 Tahun 2000 Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
ACTSMA N 1CILACAP
Contoh• Tragedi My Lai di Vietnam• Tragedi Shabra & Shatila di Lebanon
ACTSMA N 1CILACAP
Kejahatan Melawan Kemanusiaan• Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
yang meluas atau sistematik yang ditujukan kepada penduduk sipil.
• Pembunuhan rakyat Uganda dan rakyat Kamboja
ACTSMA N 1CILACAP
Invasi atau Agresi• Suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer
yang dilakukan suatu negara ke negara lain, dengan untuk mencaplok suatu wilayah negara, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. • Perbedaan invasi dan agresi.• Invasi Irak ke Iran 22 September 1980• Invasi Amerika & sekutu ke Irak 20 Maret 2003
ACTSMA N 1CILACAP
Kejahatan Perang • Suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional,
terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil.
ACTSMA N 1CILACAP
Meliputi• Semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan
hukum perang.• Kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan
pertempuran.
ACTSMA N 1CILACAP
UPAYA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
Peradilan dan sanksi kasus di
Indonesia
Peradilan dan sanksi kasus internasional
ACTSMA N 1CILACAP
Di Indonesia• Awalnya melalui Pengadilan Umum, setelah berlaku UU No. 26 Tahun
2000, dilaksanakan di Pengadilan HAM.• Tahapan :• Penyidikan & Penangkapan• Penyelidikan• Penuntutan Perkara • Pemeriksaan & Pemutusan perkara
ACTSMA N 1CILACAP
Penyidikan dan Penangkapan
• Oleh Jaksa Agung disertai surat perintah dan alasan penangkapan kecuali tertangkap tangan.• Pemeriksaan di Pengadilan HAM max 90 hari, diperpanjang max 30
hari.• Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi max 60 hari, diperpanjang max 60
hari.• Pemeriksaan di MA max 60 hari, diperpanjang max 30 hari.
ACTSMA N 1CILACAP
Penyelidikan
• Oleh Komnas HAM• Dapat dibantu Tim ad hoc (unsur Komnas & masyarakat)• Laporan diserahkan ke Jaksa Agung untuk penyidikan• Jaksa Agung dapat membentuk penyidik ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
ACTSMA N 1CILACAP
Penuntutan • Oleh Jaksa Agung• Dapat mengangkat penuntut umum ad hoc (unsur pemerintah &
masyarakat)
ACTSMA N 1CILACAP
Pemeriksaan & Putusan Pengadilan HAM • Oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM max 180 hari• Majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri dari : 2 hakim Pengadilan HAM 3 hakim ad hoc
ACTSMA N 1CILACAP
Permohonan Banding• Oleh Pengadilan Tinggi diperiksa & diputus max 90 hari• Oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 hakim Pengadilan Tinggi 3 hakim ad hoc
ACTSMA N 1CILACAP
Permohonan Kasasi• Oleh MA diputus & diperiksa max 90 hari• Pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : 2 Hakim Agung 3 hakim ad hoc
ACTSMA N 1CILACAP
Di Internasional• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara yang
bersangkutan unwillingness atau unble melaksanakan investigasi & penuntutan.• Pengadilan Internasional bersifat admissible jika negara bersangkutan
sudah melakukan investigasi, ingin penuntutan, namun unwillingness dan unability dalam melakukan penuntutan.
ACTSMA N 1CILACAP
• Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pada diri pelaku sudah melekat asas nebus in idem.• Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara
yang sama setelah putusan pengadian berkekuatan tetap.
ACTSMA N 1CILACAP
Sanksi Pelanggaran Internasional• Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu).• Pengalihan investasi asing.• Pemutusan hubungan diplomatik.• Pengurangan bantuan ekonomi.• Pengurangan kerja sama.• Pemboikotan produk ekspor.• Embargo ekonomi.
ACTSMA N 1CILACAP
TERIMA KASIH
SEMOGA BISA MENJADI ILMU YANG BERMANFAAT.
و ، نافعًا علًما اللَه َسلواال علمٍ من باللهِ تعوَّذوا
Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat“ينَفعُdan berlindunglah kepada-Nya dari ilmu yang tidak bermanfaat”
Designed by Nafis FR