Hubungan Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran

dengan Tindakan Dokter

Alista Gunawan10 2012 198

Rescky Felsario Rona 10 2012 299

F7

Skenario 7Dr. P adalah seorang dokter spesialis obgyn yang

berpengalaman. Beliau baru saja akan menyelesaikan tugas jaga malamnya di sebuah rumah sakit ketika seorang wanita muda datang dengan ditemani oleh ibunya untuk berobat. Si pasien lalu menceritakan

keluhannya yaitu mengalami perdarahan pervaginam dan sangat kesakitan. Dr. P kemudian melakukan pemeriksaan

dan menduga bahwa kemungkinan pasien mengalami keguguran dan mencoba melakukan aborsi. Dr. P segera

melakukan dilatasi dan curettage dan mengatakan kepada suster untuk menanyakan kepada pasien apakah dia bersedia diopname di RS sampai keadaannya benar-

benar baik. Tidak lama kemudian dr. Q datang untuk menggantikan dr. P, yang langsung pulang tanpa

berbicara kepada pasien.

Identifikasi istilah yang tidak diketahuiTidak ada

Rumusan masalahTanpa melakukan informed consent dr. P segera melakukan dilatasi dan curratage dan langsung pulang tanpa berbicara kepada pasien

Bioetika

2 teori : deontologi dan teleologiKaidah dasar bioetik:

Autonomi Beneficence non-maleficence Justice

Etika Etik (Ethics) ethos akhlak adat kebiasaan, watak perasaan, sikap, yang baik yang layak

Etik profesi kedokteran -> seperangkat perilaku para dokter dan dokter gigi dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan mitra kerja.

Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)

Etika Kode Etik tenaga kesehatan tersebut mengacu pada Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)Kewajiban umum : Pasal (1)- pasal (9) Kewajiban Dokter Terhadap Pasien : Pasal 10) – pasal (13) Kewajiban Dokter Terhadap Teman Sejawat :

Pasal (14)-Pasal (15)

Kewajiban Dokter Terhadap Diri Sendiri :Pasal (16)-Pasal (17)

Hukum Kesehatan Hukum Kesehatan: Semua ketentuan hukum yang

berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan serta penerapannya

UU No.29 tahun 2004

Disiplin Medis Disiplin kedokteran

norma disiplin dan standar profesi

Diatur KKI ; Konsil Kedokteran Indonesia

Pengawasannya MKDKI

Disiplin MedisKKI 28 bentuk pelanggaran disiplin

medis

Sanksi disiplin dapat berupa: peringatan tertulis pencabutan surat tanda registrasi atau

SIP kewajiban untuk mengikuti pendidikan

kembali

Etika Disiplin Medis

Hukum Kesehatan

Norma Moral Disiplin Hukum

Sifat Baik-buruk Benar-salah Benar-salah

Diatur dalam KODEKI

Aturan Disiplin

KedokteranUndang-undang

Disusun oleh IDI KKI Negara

Sanksi Moral, nasehat

Teguran, reedukasi,

pencabutan STR

Pidana, perdata

Diperiksa oleh MKEK MKDKI Pengadilan

KODEKI11

Hak Pasien Hak Dokter

Kewajiban Pasien

Kewajiban Dokter

HAK PASIEN− Memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan

standar profesi kedokteran.

− Memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang

mengobatinya.

− Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat

menarik diri dari kontrak terapeutik.

− Dirujuk kepada dokter spesialis kalau diperlukan, dan dikembalikan

kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau

pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.

12

KEWAJIBAN PASIEN Memeriksakan diri sedini mungkin pd

dokter memberikan informasi yg benar dan

lengkap ttg penyakitnya Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter Menandatangani surat PTM Yakin pd dokternya dan yakin akan

sembuh

13

HAK DOKTER Memperoleh informasi yg benar dan

lengkap Bekerja sesuai standar profesi Menolak melakukan tindakan medik yg

bertentangan dgn etika, hukum dan hati nuraninya

Menolak pasien yg bukan bidang spesialisasinya

Hak atas kebebasan pribadi dokter

14

KEWAJIBAN DOKTER1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur

operasional serta kebutuhan medis pasien;

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan

yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;

3. Merahasiakan segala sesuatu yang dikelabuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien

itu meninggal dunia;

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada

orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau

kedokteran gigi

15

Analisa KasusDokter P melakukan pelanggaran

yaitu; tidak melakukan persetujuan

tindakan kedokteran (PTM) atau informed consent

Melakukan tindakan yang tidak perlu (apabila kasus aborsi iminens maupun non aborsi yang tidak ememrlukan curretage)

Etika Berdasarkan etika, dokter P sudah

melanggar hak pasien sesuai dengan Pasal (10)

“Seorang dokter wajib menghormati hak-hak- pasien…”

Yang termasuk hak pasien : Memperoleh penjelasan tentang diagnosis

dan terapi dari dokter yang mengobatinya. Menolak prosedur diagnosis dan terapi yang

direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.

Etika Bentuk sanksi pelanggaran etik

dapat berupa: Teguran atau tuntunan secara lisan

atau tulisan Penundaan kenaikan gaji atau pangkat Penurunan gaji atau pangkat setingkat

lebih rendah. Dicabut izin praktik dokter untuk

sementara atau selama-lamanya

Hukum Kedokteran Berdasarkan hukum, dokter P melanggar UU No.

29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran : Pasal 45 (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran

gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

Hukum Kedokteran Berdasarkan hukum, dokter P melanggar UU No. 29

tahun 2004 tentang praktik kedokteran : Pasal 45 (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) sekurang-kurangnya mencakup : a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Hukum Kedokteran (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan

baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 52 Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik

kedokteran, mempunyai hak: a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan

medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d. menolak tindakan medis; dan e. mendapatkan isi rekam medis.

Disiplin Medis Dari sisi disiplin, sesuai dengan Peraturan Konsil

Kedokteran Indonesia, pelanggaran yang dilakukan dokter P adalah:

Nomor 8 : Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan praktik kedokteran.

Nomor 9 : Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya.

Disiplin MedisSanksi disiplin yang dapat dikenakan oleh MKDKI

berdasarkan Undang- undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 69 ayat (3) adalah :

Pemberian peringatan tertulis Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi

atau Surat Izin Praktik; dan/atau Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di

institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Apabila.. Selain itu, dalam kasus dr P mengira pasien

melakukan aborsi. Apabila tidak terbukti bahwa yang terjadi adalah aborsi spontan atau kehamilan dapat dipertahankan maka dr P melakukan pelanggaran:

Disiplin Medis : Nomor 7 : melakukan pemeriksaan atau pengobatan

berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien Nomor 11 : melakukan perbuatan yang bertujuan untuk

menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KODEKI: Pasal (11) : Setiap dokter wajib senantiasa mengingat

kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.

… Hukum Kedokteran : Pasal 347:

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.

Sanksi : Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara

Kesimpulan Dokter P tidak melakukan informed consent dan

melakukan prosedur yang tidak tepat. Kemudian setelah ditelusuri menurut etika, hukum, dan disiplin kedokteran, dapat disimpulkan bahwa dokter P telah melanggar ketiga aspek tersebut, yang sanksinya dapat diberikan sesuai dengan aturan yang telah dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berhubungan dengan etika, hukum, dan disiplin kedokteran.