HAK ASASI MANUSIA DAN

KONSTITUSI

Contents:Purple: Hak Asasi Manusia

Blue: Konstitusi

RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2

FN NNR

RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2

DEFINISI HAM

Definisi Umum: Hak dasar yang melekat pada manusia secara alami dan ada sejak manusia diciptakan. Hak tersebut adalah anugerah dari Tuhan YME dan harus dihormati.

John Locke: Hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan bersifat alami dan tidak dapat diganggu gugat (mutlak)

UU No. 39/1999: Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

PBB: Hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup sebagai manusia.

KOMPONEN HAM

Hak Dasar Manusia

Bersifat Alami

Anugerah Tuhan YME

Ada sejak manusia

diciptakan

Dihargai, dihormati, dijunjung

tinggi

JENIS-JENIS HAM

Hak Asasi Pribadi (Personal Rights): Hak hidup, hak beragama, hak berpendapat Hak Asasi Politik (Political Rights): Hak mendirikan partai, hak dipilih dan memilih Hak Asasi Sosial Budaya (Social & Cultural Rights): Hak mendapat pendidikan,

memiliki adat. Hak Asasi Hukum (Judicial Rights): Hak untuk mendapat kesetaraan hukum Hak Asasi Ekonomi (Economical Rights): Hak untuk bekerja, berdagang, memiliki aset Hak Asasi dalam Proses Hukum (Justice Procedural Rights): Hak untuk mengajukan

banding, kasasi, dan memanggil pengacara.

INSTRUMEN PENEGAKAN HAM RI UUD 1945

Pasal 27 Ayat 1 (Kesetaraan Hukum) Pasal 27 Ayat 2 (Hak Asasi Ekonomi) Pasal 28A – 28J (HAM secara keseluruhan) Pasal 29 Ayat 2 (Kebebasan beragama) Pasal 31 Ayat 1 (Hak atas pendidikan)

Undang-Undang UU No. 39/1999 (HAM) UU No.26/2000 (Pengadilan HAM)

Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia UU No. 11/2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

SIFAT-SIFAT HAM

Universal (berlaku dimanapun)

Tidak dapat dibagiTidak dapat diwariskan / dipindahkan

Alami

Bagi manusia

KATEGORI BENTUK HAM

Derogable Rights (Dapat dibatasi dlm kondisi tertentu): Hak berpendapat, hak mendirikan partai

Non-Derogable Rights (Mutlak): Hak hidup.

PELANGGARAN HAM Bentuk

Biasa / Ringan: Membungkam pendapat, authoritarianism Berat

Genosida: Pemusnahan suatu unsur SARA oleh suatu pihak. Cn: Pembunuhan Massal Yahudi di Third Reich

Kejahatan Kemanusiaan: Pembunuhan masyarakat sipil. Sifat

By commission: Pelanggaran HAM secara langsung. Cn: Peristiwa Tanjung Priok

By omission: Tindakan pembiaran oleh negara terhadap pelanggaran HAM. Cn: Penganiayaan TKI di luar negeri.

PELAKU PELANGGARAN HAM

State Actor: Cn: Militer, BIN, CIA, KGB, FSB, MI6, NSA, dsb.

Non-State Actor: Cn: ISIS, Boko Haram, Bajak Laut Somalia, dsb.

PELANGGARAN HAM INDONESIA Orde Lama

Presiden seumur hidup

Pembubaran hasil pemilu 1955

Penahanan tokoh politik yang dianggap komunis

G30SPKI Orde Baru

Peristiwa Tanjung

Priok Petrus

(Pembunuhan Misterius)

Sensor media yang berlebihan

Larangan membentuk partai

Diskriminasi anggota dan keturunan PKI

Reformasi Tragedi Semanggi Pembunuhan

Engeline Nenek pencuri

piring dihukum penjara, sedangkan koruptor tidak.

Kecurangan dalam Pilpres.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAM

Politik: Kekuasaan otoriter. Cn: Orde Baru, Stalin, Idi Amin, dsb.

Ekonomi: Krisis ekonomi Konflik SosialPendidikan: Ketidakpahaman terhadap nilai-nilai

penegakan HAMProvokasiPerbedaan nilai-nilai yang dianut

FACT CORNER:DIKTATOR TERKENAL PELANGGAR HAM

Jerman? Gak usah ditanya, Adolf HitlerUni Soviet: Joseph StalinMesir: Gamal Abdel Nasser (abad 20), M.Husni Mubarak

(abad 21)Uganda: Idi Amin Dada (1979)Zaire: Moputo Sese SekoLibya: Gadaffi

KONSTITUSI

RAFI MUHAMMAD DAFFA – X MIPA 2

DEFINISI DAN JENIS KONSTITUSI

Definisi Bahasa

Perancis: “Constituer” artinya “yang membentuk” Istilah

Hukum tertinggi dan hukum dasar suatu negara. Jenis

Written: Ada dokumen formalnya. Cn: Indonesia dan USA Non-Written: Merupakan konvensi. Cn: UK dan New Zealand

NILAI-NILAI KONSTITUSI

Normatif Aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara negara dan warga

negaranya. Nominal

Pilihan pasal yang dilaksanakan oleh penguasa. Semantik

Hanya sebagai simbol. Aturan bernegara diatur oleh politik penguasa.

SIFAT-SIFAT POKOK KONSTITUSI

FlexibleKonstitusi dapat dirubah dan disesuaikan sesuai

tuntutan zaman. Cn: Inggris, New ZealandRigid

Konsitusi kaku, yang tidak dapat / sulit dirubah. Cn: USA, Indonesia

FUNGSI KONSTITUSI

Pokok Membatasi kekuasaan pemerintah.

Umum Kontrol penyelenggaraan negara Indikator keberhasilan pemerintah Kontrak sosial antara warga negara dan penyelenggara negara.

SUBSTANSI KONSTITUSI

Tujuan NegaraLembaga NegaraPembagian KekuasaanHAMSistem Pemerintahan

Hubungan Pusat dan Daerah

Prosedur penyelesaian pertikaian

Pengawasan PejabatPerubahan Konstitusi

CARA MEMBENTUK KONSTITUSI Diberikan

Penguasa membentuk konstitusi, karena takut adanya revolusi. Sengaja dibentuk

Konstitusi sengaja dibuat setelah membentuk negara. Revolusi

Pemerintah hasil revolusi melakukan referendum untuk pembentukan konstitusi.

Evolusi Konstitusi yang sudah ada perlahan-lahan berevolusi hingga

membentuk yang baru,

CARA MENGUBAH KONSTITUSI Melalui Badan Legislasi

Secara spesifik, melalui prosedur dan siding khusus untuk merubah konstitusi. Di Indonesia dilakukan oleh MPR dan sudah dilakukan 4x selama Masa Reformasi.

Referendum Melalui jajak pendapat yang melibatkan rakyat yang memiliki hak suara.

Melalui Badan Khusus Contoh: Dewan Konstituante pada zaman Orde Lama.

Cara Khusus Negara Federal Melalui persetujuan masing-masing negara bagian.

KONSTITUSI INDONESIA YANG PERNAH BERLAKU

No. Konstitusi Awal berlaku Akhir berlaku1 UUD 1945 Hasil PPKI 18 Agustus 1945 27 Desember 1949

2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Federal) 27 Desember 1949 17 Agustus 1950

3 UUD Sementara 1950 17 Agustus 1950 5 Juli 19594 UUD 1945 Hasil PPKI 5 Juli 1959 19 Oktober 19995 UUD 1945 Amandemen I Sidang MPR : 14 – 21 Oktober 19996 UUD 1945 Amandemen II Sidang MPR: 7 – 18 Agustus 20007 UUD 1945 Amandemen III Sidang MPR: 1 – 9 November 20018 UUD 1945 Amandemen IV Sidang MPR: 1 – 11 Agustus 2002

HAL YANG DILARANG UNTUK DIUBAH DI UUD 1945

Pembukaan (keseluruhan) Akan mengubah tujuan negara, dasar negara (Pancasila), cita cita

negara, serta menghormati perjuangan founding father Batang Tubuh

Bentuk Negara dan Kedaulatan (Pasal 1)

STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA (AMANDEMEN)

UUD 1945Legislatif

MPR

DPR DPD

Eksekutif

Presiden dan

Wapres

Menteri

Yudikatif

MA MK

KY

BPK

Terdiri dari Dibantu oleh

Pasal Isi Pasal Isi Pasal Isi

1 Bentuk dan Kedaulatan 14 Grasi Rehabilitasi Amnesti Abolisi 24&25 Kehakiman

2 MPR 15 Pemberian gelar atau tanda jasa 25A Wilayah Negara

3 Wewenang MPR 16 Dewan Pertimbangan 26 Kewarganegaraan

4 Presiden dan Wakil Presiden 17 Kementerian 27 Hak Hak Penduduk

5 Wewenang Presiden 18 Pemerintahan Daerah 28 & 28AJ HAM

6 Ketentuan Capres 19 DPR 29 Agama

7 Masa Jabatan Presiden 20 Wewenang dan Fungsi DPR 30 Pertahanan Keamanan

8 Pemberhentian Presiden sebelum akhir MasJab 21 Usul RUU oleh DPR 31&32 Pendidikan

9 Sumpah Presiden 22A Perpu 33&34 Ekonomi dan Kesejahteraan

10 Presiden Komandan TNI 22B Pemberhentian DPR 35&36 Bendera, Lambang, dkk.

11 Wewenang Int. Presiden 22CD DPD 37 Perubahan Konstitusi

12 Keadaan bahaya 22E Pemilihan Umum Pasal-Pasal UUD 194513 Duta dan Konsul 23 Keuangan