FUNGSI PENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH Oleh : A. Kurniawan

PENDAHULUAN

Upaya membangun mutu pendidikan terus dilakukan. Baik oleh pemerintah maupun pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan. Dalam usaha memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Sekaligus sebagai respon terhadap perubahan kehidupan yang sangat cepat di era globalisasi. Dengan harapan mutu lulusan pendidikan dapat bersaing dalam pemenuhan kebutuhan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakatnya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya membangun mutu pendidikan adalah penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah. Dalam hal ini sekolah dipandang sebagai organisasi yang memberikan layanan jasa pendidikan kepada siswa dan masyarakat. Sehingga manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sebagai proses pengelolaan sekolah yang berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan siswa dan masyarakat. Upaya pembaharuan yang dilakukan pemerintah tidak akan membuahkan hasil jika tidak ada upaya yang sama dari pihak sekolah. Penyelenggaran manajemen mutu terpadu di sekolah membutuhkan kerjasama kepala sekolah, guru dan karyawan sebagai pelaksana utama.

Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya membangun mutu pendidikan adalah penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah. Penyelenggaran manajemen mutu terpadu di sekolah membutuhkan kerjasama kepala sekolah, guru dan karyawan sebagai pelaksana utama. Komitmen masyarakat dan sekolah amatlah penting dalam kebersamaan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta melakukan perbaikan terus menerus dalam mencapai pendidikan yang bermutu. Namun fungsi manajemen tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi masih ada tahap pengontrolan/pengawasan. Pengontrolan/pengawasan berada pada tahap akhir fungsi manajemen, yang diperlukan agar fungsi-fungsi manajemen yang lain dapat berjalan sesuai dengan tugasnya.

Pada pendidikan formal fungsi pengotrolan/pengawasan ditugaskan pada jabatan pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam meningkatkan kualitasnya. Sebagai penunjang penyelenggaraan pendidikan tentunya pengawas memiliki peran dan kontribusi yang penting. Termasuk juga dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu.

Pengawas sekolah merupakan pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Tanggung jawab pengawas sekolah adalah tercapainya mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya. Sedangkan manajemen mutu terpadu adalah cara mengelola lembaga pendidikan dengan perbaikan yang dilakukan terus menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Dalam penerapan manajemen mutu terpadu peran pengawas dapat diimplikasikan berdasarkan delapan kompetensi pengawas dari pemikiran Wiles & Bondi yaitu sebagai pengembang siswa, pengembang kurikulum, spesialis pembelajaran, pekerja hubungan manusiawi, pengembang staf, pengembang administrator, manajer perubahan, dan evaluator.

Dewasa ini dengan adanya perkembangan masyarakat terutama masyarakat Indonesia dan perkembangan pendidikan dari sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pemimpin pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya yang juga turut serta mengalami perkembangan dan perubahan. Perubahan tersebut ada tiga aspek yaitu, perubahan dalam tujuan yang mana tujuan tersebut mengubah tujuan pendidikan dan mengubah luasnya

1

tanggungjawab para pemimpin pendidikan. Hal ini juga mengubah bagaimana sifat-sifat kepemimpinan yang harus dijalankan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ketika Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, pendidikan Indonesia bersifat sentralisasi maksudnya adalah segala sesuatunya seperti bangunan sekolah, kurikulum, jumlah murid, buku-buku pelajaran, cara mengajar dan sebagainya telah ditetapkan dan diselenggarakan oleh pemerintah sentral. Sementara kewajiban kapala sekolah dan para guru hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Namun setelah penjajahan berakhir dan Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan telahdidesentralisasikan kepada daerah-daerah yaitu masyarakat diikutsertakan dalam usaha pendidikan. Di sisi lain, tanggungjawab kepala sekolah dan para guru semakin luas yaitu disamping mengatur jalannya sekolah juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan masyarakat. Bahkan kepala sekolah dan para guru berkewajiban untuk membangkitkan semangat kinarja antara staf guru, pegawai sekolah ataupun kepala sekolah itu sendiri untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara kekeluargaan, kekompakan dan persatuan antara guru-guru, pegawai sekolah dan muridmuridnya.

Hingga saat ini tugas kepala sekolah dan para guru makin dikembangkan seperti yang telah di jabarkan di atas tadi masih banyak lagi seperti mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana sekolah dan tahu bagaimana menjalankannya, memperhatikan dan mengusahakan kesejahteraan para guru dan para pegawainya. Semua ini merupakan tugas kepala sekolah dan para guru sebagai bagian dari fungsi supervisi (pengawasan) yang menjadi kewajibannya sebagai pemimpin pendidikan.

Keberadaan supervisi dalam pendidikan sudah menjadi sebuah keharusan karena supervise merupakan aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa Supervisi adalah bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar agar memperoleh kondisi yang lebih baik. Meskipun tujuan akhirnya tertuju pada hasil belajar siswa, namun yang diutamakan dalam supervisi adalah bantuan kepada guru.

KONSEP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENDIDIKAN

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan pegawai lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nitisemito (1996:11) mengemukakan manajemen personalia adalah manajemen yang mengkhususkan diri dalam bidang personalia atau dalam bidang kepegawaian. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan bentuk pengakuan pentingnya anggota organisasi (personil) sebagai sumber daya yang dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi, pelaksanaan fungsi, dan kegiatan organisasi untuk menjamin bahwa mereka dipergunakan secara efektif dan adil demi kepentingan organisasi, individu, dan masyarakat (Tim Pakar Manajemen Pendidikan, 2003:68-69).

Hal ini merupakan wujud pengakuan akan peranan penting MSDM dalam organisasi, tantangan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara efekif, dan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan profesionalisasi dalam bidang MSDM. Kemajuan teknologi menciptakan pekerjaan baru dan mempercepat menghilangnya pekerjaan. Collingridge dan Ritchie (1979:1) berpendapat MSDM merupakan bagian pekerjan manajemen yang berhubungan dengan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok, dan dengan sumbangannya pada efektivitas organisasi.

2

MSDM merupakan suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, dan pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi. Samsudin (2006:23) mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan MSDM adalah:

1. Penekanan yang lebih dari biasanya terhadap pengintegrasian berbagai kebijakan SDM dengan perencanaan,

2. Tanggung jawab pengelolaan SDM tidak lagi menjadi tanggung jawab manajer khusus, tetapi manajemen secara keseluruhan,

3. Adanya perubahan dari hubungan serikat pekerja manajemen menjadi hubungan manajemen karyawan,

4. Terdapat aksentuasi pada komitmen untuk melatih para manajer agar dapat berperan optimal sebagai penggerak dan fasilitator.

Tujuan MSDM adalah memperbaiki kontribusi produktif pegawai terhadap organisasi dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Tujuan MSDM mencerminkan strategi manajer dan menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi SDM, dan orang-orang yang terpengaruh.

Secara umum tujuan MSDM mencakup empat aspek yaitu tujuan sosial, tujuan organisasional, tujuan fungsional, dan tujuan individual.

1. Tujuan sosial MSDM adalah agar organisasi bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya (Samsudin, 2006:30). Organisasi menghasilkan output bagi kelompok tertentu di masyarakat. Organisasi sekolah dalam hal ini peserta didik dan alumni diharapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan masalah sosial. Implementasi tujuan sosial dalam bidang bidang pendidikan khususnya sekolah adalah program Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan program bakti sosial. Bentuk nyata dari kegagalan suatu organisasi mengkaitkan pencapaian tujuannya dengan pencapaian tujuan masyarakat secara luas yang tercermin dalam dua wujud yaitu masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap organisasi sekolah dan sebagai akibat hilangnya kepercayaan tersebut masyarakat tidak lagi memberikan dukungannya kepada kebijaksanaan dan kegiatan organisasi tersebut.

2. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Bagian MSDM dibentuk untuk membantu dalam mewujudkan tujuan organisasi. Personil sekolah didayagunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Efektifitas sekolah tergantung dengan efektifitas SDM yang ada di sekolah. Kunci kelangsungan berjalannya organisasi sekolah terletak pada efektifitas kepala sekolah dalam membina dan memanfaatkan keahlian guru dan pegawai dengan berupaya meminimalkan kelemahan SDM.

3. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi SDM pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi (Samsudin, 2006:32). Sehingga kepala sekolah dalam hal ini berupaya meningkatkan pengelolaan guru dan pegawai dengan cara memberikan pelayanan konsultasi yang tepat, mengelola program rekrutmen yang efektif, pelatihan, dan mampu menguji realitas ketika guru dan pegawai mengemukakan gagasan baru untuk mengembangkan sekolah.

4. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi yang akan dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi (Samsudin, 2006:32). Apabila tujuan organisasi dan tujuan pribadi tidak sesuai maka dapat dimungkinkan pegawai akan memilih untuk menarik diri dari organisasi. Kepala sekolah harus pula terfokus pada pencapaian kesesuaian pencapaian tujuan dengan guru, dengan mengkaji pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, dan minat guru di sekolah.

3

Collingridge dan Ritchie (1979:2) mengemukakan organisasi berusaha menciptakan kondisi dimana setiap pegawai terdorong untuk memberi sumbangan sebaik mungkin bagi efektifitas organisasi. Hal ini penting bagi kepala sekolah karena sekolah tidak dapat efektif dan efisien yang maksimal tanpa kerja sama penuh dari guru dan pegawai.

MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja secara efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan bersama, organisasi, karyawan, dan masyarakat (Gary, 2003). SehinggaMSDM memiliki kewajiban untuk memahami perubahan yang semakin komplek selalu terjadi di lingkungan organisasi, mengantisipasi perubahan tersebut baik perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memahami dimensi internasional yang mulai mempengaruhi organisasi akibat informasi yang berkembang cepat.

Salah satu hal yang penting dalam Manajemen di bidang Pendidikan adalah yang berkaitan dengan Personil/Sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, baik itu Pendidik seperti guru maupun tenaga Kependidikan seperti tenaga administratif. Intensitas dunia pendidikan berhubungan dengan manusia dapat dipandang sebagai suatu perbedaan penting antara lembaga pendidikan/organisasi sekolah dengan organisasi lainnya, ini sejalan dengan pernyataan Sergiovanni (1987:134) yang menyatakan bahwa: ”Perhaps the most critical difference between the school and most other organization is the human intensity that characterize its work. School are human organization in the sense that their products are human and their processes require the sosializing of humans”.

Ini menunjukan bahwa masalah sumberdaya manusia menjadi hal yang sangat dominan dalam proses pe ndidikan/pembelajaran. Hal ini juga berarti bahwa mengelola sumberdaya manusia merupakan bidang yang sangat penting dalam melaksanakan proses pendidikan/pembelajaran di sekolah.

Sumberdaya manusia dalam konteks manajemen adalah ”people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals (Wherther and Davis, 1993:635). Oleh karena itu Sumberdaya Manusia dalam suatu organisasi termasuk organisasi pendidikan memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang baik dalam upaya meningkatkan kinerja mereka agar dapat memberi sumbangan bagi pencapaian tujuan. Meningkatnya kinerja Sumber Daya Manusia akan berdampak pada semakin baiknya kinerja organisasi dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia memerlukan pengelolaan yang sistematis dan terarah, agar proses pencapaian tujuan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ini berarti bahwa manajemen Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan perusahaan, besar atau kecil, apapun jenis industrinya (Schuller and Jackson, 1997:32).

Aspek Manajemen Sumberdaya Manusia menduduki posisi penting dalam suatu perusahaan/organisasi karena setiap organisasi terbentuk oleh orang-orang, menggunakan jasa mereka, mengembangkan keterampilan mereka, mendorong mereka untuk berkinerja tinggi, dan menjamin mereka untuk terus memelihara komitmen pada organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi (De Cenzo&Robbin, 1999:8). Menurut Barney (Bagasatwa,(ed),2006:12) system Sumber Daya Manusia dapat mendukung keunggulan kompetitif secara terus menerus melalui pengembangan kompetensi SDM dalam organisasi.

RESPON PENDIDIKAN TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Secara skematis adanya saling ketergantungan antara pendidikan dengan perkembangan bisnis dalam merespon kebutuhan sumber daya manusia yang unggul mampu menampilkan kinerja yang bermutu. Konsep learning organization berkenaan dengan berbagai upaya untuk Melaksanakan

4

pembelajaran secara terorganisasi, sehingga bisa mencapai suatu tujuan yang diharapkan, terutama dalam membentuk kematangan pribadi dan dalam masyarakat.

Dengan demikian sesungguhnya learning organization adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam berorganisasi, sehingga tercipta sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Nilai-nilai individu teintegrasi pada budaya organisasi yang beradab dan bermartabat dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat terhadap visi yang diyakini bersama. Dimana proses belajar tersebut berorientasi pada kebutuhan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, sesuai dengan adanya tuntutan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan.

Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, diantanya adalah sebagai berikut :1. Melalui pre service education2. Melalui in service education

Keunggulan mutu sumberdaya manusia akan ditandai oleh sinergi antara keluasan penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan memanfaatkan teknologi informasi, yang diwujudkan dalam perilaku keseharian secara nyata. Maka hal ini akan mendorong organisasi untuk meraih competitive advantages and comvarative advantages.

Dalam persaingan global yang semakin ketat dewasa ini, peran pendidikan dalam manjemen sumber daya manusia bahwa pendidikan semakin penting dalam rangka human invesment. Dimana organisasi akan membutuhkan kehadiran sumber daya manusia produktif, kreatif, inovatif dan profesional. Dengan demikian maka harus diciptakan strategi pedagogik untuk mewujudkan suasana kondusif yakni competitive intelegence dan memenangkan komptesisi bisnis global melalui kerjasama kemitraan dalam sebuah kolaborasi networking.

Dalam membangun networking bisnis pada saat sekarang, persaingan justru dilakukan di dalam wadah kerja sama. Dengan kata lain pendidikan dan pelatihan merupakan salah sau langkah stratejik untuk meningkatkan mutu kinerja sumber daya manusia agar mampu merespon tantangan dunia bisinis, khusunya melalui peningkatan produktivitas individu dan kelompok. Proses belajar dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan bisnis, bukan semata-mata melalui jalur pendidikan formal pada berbagai jenjang pendidikan, melainkan lebih cenderung pada proses learning dalam praktik bisnis.

Dalam upaya untuk menjalankan manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, ada banyak gagasan baru yang diperkenalkan kedalam sistem sekolah, disertai dengan revisi terhadap gagasan lama yang sudah dijalankan sekian lama. Sebuah gagasan atau proses yang saat ini banyak menyita perhatian adalah manajemen mutu terpadu di sekolah. Setiap proses yang bisa mengembangkan manajemen sumber daya manusia di sebuah sekolah, pada akhirnya akan mampu mengembangkan kemampuan belajar para siswa.

KONSEP MUTU PENDIDIKAN

Mutu merupakan konteks yang dinamis, wujudnya dapat berupa kepuasan. Kepuasan ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi produsen dan yang kedua dari sisi pengguna. Mutu bersifat dinamis karena ukuran kepuasan akan selalu berubah dengan cepat sejalan dengan perubahan waktu dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Itulah sebabnya, konsep mutu harus dikaitkan dengan upaya perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan (continuous quality improvement). Dari sisi produsen mutu dapat digambarkan sebagai sesuatu hasil yang telah sesuai atau melebihi dari apa yang ada dalam perencanaan program. Program perencanaan dimaksud meliputi input, proses, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau output. Namun mutu atau kepuasan dari sisi produsen belum tentu sama dengan mutu atau kepuasan menurut pelanggan.

5

Dikatakan bermutu menurut pelanggan apabila program-program, kegiatan, dan hasil yang dicapai telah sesuai atau melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan itu sendiri. Menyiasati agar ada relevansi antara mutu yang dimaksud oleh pelanggan, dalam hal ini sekolah, maka harus ada kerja sama antara sekolah dengan pihak pengguna pendidikan dalam penentuan dan pembuatan program-program kegaitan yang akan dilaksanakan di sekolah.

Pengukuran mutu dari sisi produsen (sekolah) disebut quality in fact sedangkan pengukuran mutu dari sisi pelanggan disebut sebagai quality in perception. Adapun standar yang dipakai pengukuran quality in fact adalah standar proses dan pelayanan, yakni yang sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan, cocok dengan tujuan dan dilaksanakan dengan tanpa kesalahan (zero defect) atau mengerjakan sesuatu yang benar sejak pertama dan seterusnya (right first time and every time). Standar yang digunakan untuk pengukuran quality in perception adalah standar pelanggan, yakni kepuasan pelanggan yang dapat meningkatkan permintaan dan harapan pelanggan (Hari Suderadjat, 2005 : 2).

Mutu merupakan suatu keadaan yang esensi dalam segala hal, termasuk dalam dunia pendidikan. Karena pendidikan di sekolah yang tidak bermutu lambat laun akan mati ditinggalkan pelanggannya dan kalah bersaing oleh penyelenggara pendidikan yang bermutu. Mengingat esensinya masalah mutu, ditegaskan oleh Syafaruddin (2005 : 34) bahwa : “Konsep sekolah bermutu (unggul) perlu ada dalam konsep setiap kepala sekolah.” Memandang mutu pendidikan tidak bisa serta merta hanya dilihat dari sisi mutu lulusannya saja, karena yang paling penting justru harus mempertanyakan proses meningkatkan mutu lulusan. Jelasnya, hal-hal yang dapat dan berpengaruh terhadap mutu lulusan adalah suatu proses dan fasilitas-fasilitas pendukungnya dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan.

Proses yang dimaksud tiada lain berupa layanan yang diberikan kepada pelanggan pendidikan, baik kepada siswa sebagai pelanggan utama yang menerima layanan pendidikan dan pembelajaran, maupun orang tua dan masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan. Dalam upaya mencapai lulusan yang bermutu tentu harus melalui tahap proses yang bermutu, yakni memberikan layanan pendidikan dengan mengerahkan segala sumber daya sebagai pendukungnya, baik sumber daya material maupun nonmaterial.

Sejalan dengan itu, Syafaruddin (2002 : 37) menjelaskan sebagai berikut : Tuntutan terhadap pelayanan terbaik juga menjadi perhatian manajemen mutu terpadu, tak terkecuali dalam pendidikan. Sekolah-sekolah pada dewasa ini tidak hanya cukup menawarkan program studi dengan kurikulum tertentu, orang tua dan pelajar menjadi puas. Akan tetapi, sekolah juga harus menyediakan alat-alat belajar dan mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman untuk mendukung kemajuan proses pembelajaran dan pengajaran. Gedung sekolah yang bagus diisi dengan sarana dan fasilitas belajar yang baik dan fungsional, tempat bermain pelajar, serta pelayanan yang prima terhadap pelajar, guru, orang tua, dan masyarakat. Situasi dan kondisi sekolah yang kondusif akan memberikan kontribusi positif bagi mutu proses dan mutu produk (lulusan) sekolah.

Sesuai dengan gambaran tersebut di atas dapat dikatakan bahwa layanan pendidikan mencakup dimensi proses dan dimensi sarana prasarana. Proses berupa pelaksanaan pembelajaran, metode, komunikasi, motivasi, dan sebagainya. Sarana prasarana berupa alat-alat pembelajaran, gedung, dan lingkunang sekolah yang kondusif. Bermutu atau tidaknya proses dan sarana prasarana pendidikan sebagai indikator dalam layanan pendidikan dapat dibandingkan dengan standar yang tertuang dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang di dalamnya mencakup standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apabila sarana prasarana, dan proses yang dilakukan telah sesuai denga rencana dan harapan pelanggan, maka layanan pendidikan dapat memuaskan produsen maupun pelanggan. Dengan kata lain, layanan pendidikan yang bermutu adalah layanan pendidikan yang sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.

6

Satu hal yang sangat mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah peningkatan mutu layanan pendidikan. Samtono (http//sma1-sltg.sch.id/modules.php?name=News&new_topic=2) menjelaskan bahwa : “Untuk mendapatkan standar mutu merupakan suatu keharusan menggunakan konsep manajemen yang menggunakan pendekatan mutu, yang kemudian kita kenal dengan istilah ‟manajemen mutu‟.” Ada lima dimensi yang diarahkan untuk mutu layanan pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Zeitham, Parasuraman, dan Berry dalam Media Informasi Pendidikan (http//Google.pakguruonline) sebagai berikut :1. Tangibles, yaitu berkaitan dengan penampilan fisik lembaga, peralatan, pegawai dan sarana

komunikasi. 2. Reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan sebagaimana yang dijanjikan, terpercaya,

akurat, dan konsisten. 3. Responsiveness, yaitu kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan

cepat.4. Assurance (kombinasi dari courtery competence,, credibility, scurity), yaitu kemampuan staf

lembaga untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan melalui rasa hormat dan pengetahuan yang mereka miliki.

5. Empathy (kombinasi dari acess, communication, understanding the customer), yaitu perhatian staf lembaga yang diberikan kepada pelanggan secara individu.

Indikator untuk mengukur dimensi-dimensi mutu layanan pendidikan sebagaimana tersebut di atas dapat mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, juga harus memperhatikan kriteria-kriteria pendidikan yang baik, seperti dikemukakan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 (2005 : 84) sebagai berikut : Program dan latihan kegiatan pendidikan yang baik memiliki lima kriteria yang bisa disingkat dengan SMART (specific, measurable, achievebel, realistic, timebound). Kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan indikator kinerja pendidikan yang terukur dan yang dapat dicapai sebagai target/sasaran masing-masing program.

Sekolah sebagai suatu organisasi yang memberikan jasa layanan pendidikan, mempunyai tujuan yang diharapkan tercapai secara optimal. Itulah sebabnya, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu elemen-elemen yang ada di dalamnya. Secara umum unsur-unsur yang ada dalam organisasi sekolah ini terdiri dari tiga dimensi yaitu masukan (input), proses, dan keluaran (output). 1. Input, meliputi peserta didik, kurikulum, dana, data dan informasi, pendidik dan tenaga

kependidikan, motivasi belajar, kebijakan-kebijakan dan perundang-undangan, sararan dan prasarana, serta lingkungan.

2. Proses, meliputi lama waktu belajar dan mengikuti pendidikan, kesempatan mengikuti pembelajaran, efektivitas pembelajaran, mutu proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran.

3. Output, meliputi jumlah siswa yang lulus atau naik kelas, nilai ujian, jumlah siswa yang bekerja dan diteriama pada lapangan kerja, peran serta lulusan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

Dari unsur-unsur tersebut di atas yang berkenaan dengan mutu layanan pendidikan adalah unsur masukan (input) dan unsur proses. Sedangkan mutu lulusan merupakan hasil dari layanan pendidikan yang bermutu, perwujudannya dari unsur proses yang bermutu dengan didukung input yang bermutu. Dengan kata lain, mutu layanan pendidikan diperoleh dari hasil pengelolaan input dan proses pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu.

Dalam implementasi pelaksanaan manajemen mutu, yakni untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen mutu total (TQM) yang dikemukakan oleh Henster dan Brunel (Samtono, http//sma1-sltg.sch.id) sebagai berikut : 1. Kepuasan pelanggan.

7

Dalam manajemen mutu total diperlukan konsep tentang mutu dan pelanggan. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan. Pelanggan itu meliputi pelanggan internal dan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan.

2. Respek terhadap setiap orang.Di sekolah setiap personel sekolah dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Dengan demikian warga sekolah merupakan sumber daya sekolah yang paling berharga. Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan.

3. Manajemen berdasarkan fakta.Sekolah bermutu berorientasi pada fakta, yakni setiap keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada data-data dan bukan berdasarkan pada perasaan. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini, pertama prioritisasi yaitu suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, berdasarkan data sekolah dapat memfokuskan usahanya pada situasi atau kegiatan tertentu yang dianggap paling penting. Konsep kedua, variasi atau vitabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian manajemen dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.

4. Perbaikan berkesinambungan. Untuk mencapai kesuksesan setiap sekolah harus melakukan proses secara sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (plan-do-check-act), yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh.

PENGERTIAN KONSEP MANAJEMEN MUTU TERPADU DI SEKOLAH

Sekolah merupakan suatu sistem organisasi yang terdiri dari komponen kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, kurikulum, sarana pra sarana, dan lingkungan. Sebagai suatu organisasi, maka sekolah memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan melibatkan segala sumber daya, serta berbagai aktivitas yang dikoordinir oleh kepala sekolah sebagai pemimpin. Kegiatan untuk menggerakkan semua komponen secara teratur untuk mencapai tujuan sering disebut sebagai manajemen.

Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai upaya sekelompok orang yang bertugas mengarahkan aktivitas orang lain kearah tujuan yang akan dicapai. Dalam konteks sekolah, manajemen adalah upaya yang dilakukan pimpinan sekolah untuk mengarahkan aktivitas semua komponen yang ada ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen mutu terpadu yang diterjemahkan dari Total Quality Management (TQM) dipopulerkan oleh Peter dan Waterman pada tahun 1982 (Usman, 2011: 567). menjelaskan bahwa manajemen mutu terpadu sebagai budaya organisasi yang ditentukan dan didukung oleh pencapaian kepuasan pelanggan secara terus menerus melalui sistem terintegrasi yang terdiri dari bermacam alat, teknik, dan pelatihan-pelatihan. Tindakan perbaikan terus menerus dalam proses organisasi diharapkan akan menghasilkan produk dan pelayanan yang bermutu tinggi.

Manajemen Mutu Terpadu atau disebut pula Pengelolaan Mutu Total (PMT) adalah suatu pendekatan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu komponen terkait. M. Jusuf Hanafiah, dkk (1994, dalam Yunus, 2003) mendefinisikan Pengelolaan Mutu Total (PMT) Pendidikan tinggi (bisa pula

8

sekolah) adalah cara mengelola lembaga pendidikan berdasarkan filosofi bahwa meningkatkan mutu harus diadakan dan dilakukan oleh semua unsur lembaga sejak dini secara terpadu berkesinambungan sehingga pendidikan sebagai jasa yang berupa proses pembudayaan sesuai dengan dan bahkan melebihi kebutuhan para pelanggan baik masa kini maupun yang akan datang.

Berbeda pemikiran, Edward Sallis (2006) menyatakan manajemen mutu terpadu sebagai sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sedangkan Fandy Tjiptono & Anastasia Diana (1995) menjelaskan manajemen mutu terpadu sebagai suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan.

Pendapat para ahli walaupun dilihat sekilas berbeda tetapi memiliki satu kesamaan, yang bermuara pada satu definisi kesimpulan. Manajemen mutu terpadu adalah cara mengelola lembaga pendidikan dengan perbaikan yang dilakukan terus menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Goetsch dan Davis (1994) dalam Fariadi, (2010) mengungkapkan sepuluh karakteristik Manajemen Mutu Terpadu atau TQM yaitu sebagai berikut :1. Fokus Pada Pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal

merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa.

2. Obsesi Terhadap Kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas adalah pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut.

3. Pendekatan Ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga (benchmark ), memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan.

4. Komitmen jangka Panjang. TQM merupakan paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan sukses.

5. Kerja sama Team (Teamwork). Dalam organisasi yang menerapkan TQM, kerja sama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitarnya.

6. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan7. Setiap poduk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu

sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara terus menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat meningkat.

8. Pendidikan dan Pelatihan. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang diharapkan dan didorong untuk terus belajar, yang tidak ada akhirnya dan tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya.

9. Kebebasan Yang Terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan "rasa memiliki" dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang terlibat lebih banyak. Meskipun

9

demikian, kebebasan yang timbul karena keterlibatan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

10. Kesatuan Tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama. Namun hal ini tidak berarti bahwa harus selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan karyawan mengenai upah dan kondisi kerja.

11. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TQM. Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan tetapi juga melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti.

Selanjutnya Hensler dan Brunell (Usman, 2011: 572) menjelaskan empat prinsip utama dalam manajemen mutu terpadu, antara lain:1. Kepuasan pelanggan. Mutu tidak hanya bermakna kesesuain dengan spesifikasi tertentu, melainkan

mutu ditentukan oleh pelanggan. Sebagai unit layanan jasa, maka pelanggan sekolah adalah: 1) Pelanggan internal : guru, pustakawan, laboran, teknisi dan tenaga administrasi, 2) Pelanggan eksternal terdiri atas : pelanggan primer (siswa), pelanggan sekunder (orang tua,

pemerintah dan masyarakat), pelanggan tertier (pemakai/penerima lulusan baik diperguruan tinggi maupun dunia usaha).

2. Respek terhadap setiap orang. Dalam sekolah bermutu, setiap orang dianggap memiliki potensi dan merupakan aset atau sumber daya yang paling bernilai.

3. Manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan yang dibuat selalu berdasarkan fakta, bukan pada perasaan atau ingatan semata.

4. Perbaikan terus menerus. Agar dapat mencapai sukses sekolah perlu melakukan proses sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep yang berlaku adalah

KOMPONEN MANAJEMEN MUTU TERPADU DI SEKOLAH

Komponen manajemen terpadu dijelaskan oleh West-Burnham (1997), dalam Usman, (2011: 576) terdiri dari empat komponen yaitu:1. Prinsip-prinsip. Hal-hal yang harus dilakukan warga sekolah dalam mewujudkan visi, misi, tujuan,

sasaran dan policy sekolah. Peranan kepala sekolah sebagai pimpinan sangat menentukan.2. Proses. Upaya yang dilakukan warga sekolahuntuk memuaskan pelanggannya.3. Pencegahan. Upaya sekolah untuk menghindari kesalahan sejak awal. Pencegahan lebih baik

dilakukan perbaikan.4. Manusia. Warga sekolah yang bekerja secara sinergi dalam suatu manajemen kolegial serta lebih

menekankan pada pentingnya hubungan manusiawi.

Sedangkan Sallis (2003, dalam Usman, 2011: 577) berpendapat lain, Sallis menyatakan komponen mutu terdiri dari:1. Kepemimpinan dan strategi. Meliputi komitmen, kebijakan mutu, analisis organisasi, misi dan

rencana strategis, serta kepemimpinan.2. Sistem dan prosedur. Meliputi efisiensi administratif, pemaknaan data, ISO 9001, dan biaya.3. Kerja tim. Meliputi pemberdayaan, memanaj diri sendiri, kelompok, alat mutu yang digunakan.4. Asesmen diri sendiri. Meliputi assesmen sendiri, monitoring dan evaluasi, survei kebutuhan

pelanggan, dan pengujian standar.Keempat komponen tersebut dipengaruhi dan mempengaruhi oleh: 1) lingkungan pendidikan, 2)

pertanggungjawaban, 3) perubahan kultur/budaya, 4) pihak-pihak yang peduli dan pelanggan.Manajemen mutu memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengubah cara-cara

tradisional menjadi sekolah yang memiliki mutu tinggi, integritas tinggi terhadap aturan, dan komitmen

10

dari semua level (bawah, tengah, atas). Sebab cara tradisional akan mengalami kesulitan dalam pengembangan dan perubahan akibat kekakuan dalam setiap keputusan serta kesulitan dalam mengatasi rintangan. Namun dalam mencapainya dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki rancangan masa depan, melakukan inovasi dan mau melangkah maju mencapai visi dan misi sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah selaku pimpinan merupakan kunci yang menjadi motor penggerak dalam memelihara serta memperkuat proses peningkatan mutu secara terus menerus.

Sebelum melaksanakan manajemen mutu terpadu, terlebih dahulu harus diperhatikan delapan elemen mutu Sashkin dan Kiser (1993, Usman 2011: 586) yang penting dalam melaksanakan manajemen mutu terpadu, antara lain: 1) informasi mutu harus digunakan untuk meningkatkan mutu, 2) otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab, 3) tersedia hadiah atas keberhasilan, 4) kerja sama menjadi basis bukan persaingan, 5) warga sekolah harus aman dalam bekerja, 6) harus tersedia iklim keterbukaan, 7) gaji/upah harus adil, dan 8) warga sekolah harus merasa memiliki.

Dengan mengetahui elemen mutu diharapkan penerapan dapat berjalan lancar. Sesuai langkah-langkah penerapan manajemen mutu terpadu menurut Goetsh dan Davis seperti yang telah dikemukakan sebelumnya.

FUNGSI MANAJEMEN PADA PENDIDIKAN

Secara umum, ada empat fungsi manajemen yang sering orang menyebutnya “POAC”, yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dua fungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental sedangkan dua berikutnya dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien.

1. Fungsi Perncanaan (Planning)Perencanaan menjadi pegangan setiap pimpinan dan pelaksana untuk dilaksanakan. Dengan

demikian, melalui perencanaan dapat dipersatukan kesamaan pandangan, sikap dan tindak dalam pelaksanaan di lapangan. Dapat pula dikatakan bahwa pimpinan harus mengetahui secara pasti tujuan jangka menengah dan di atas perencanaan jangka panjang dan menengah ini, pemimpin pun harus menentukan perencanaan jangka pendek.

Perencanaan jangka pendek ini harus dirinci berdasarkan skala prioritas, mana yang harus dikerjakan terebih dahulu dan secara bertahap, serta terencana melaksanakan tahap-tahap berikutnya sampai tujuan jangka pendek itu dapat tercapai sepenuhnya, perlu diadakan evaluasi untuk menyempurnakan langkah selanjutnya.

Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana yang harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Perencanaan adalah proses dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perbedaan pelaksanaan adalah hasil tipe dan tingkat perencanaan yang berbeda pula. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsifungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan.

Salah satu aspek yang juga penting dalam perencanaan adalah pembuatan keputusan (making decision), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

11

Ada empat tahapan dalam perencanaan, yaitu: (a). Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan (b). Merumuskan tujuan saat ini. (c). Mengidentifikasikan segala peluang dan hambatan. (d). Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada Sumber Daya Manusia (SDM)

dan sumber daya fisik lain yang dimiliki organisasi pendidikan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan pendidikan.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja.

Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggungjawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Ada beberapa pengertian organisasi antara lain, seperti yang diinventarisir oleh Ritha F. Dalimunthe dalam (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1236/1/manajemenritha. pdf) yaitu: (a). Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif sumber daya yang ada. (b). Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatankegiatannya, dan pada tiap kelompok diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. (c). Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan para karyawan. (d). Cara para manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan efisien. Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu : a). Bagan organisasi formal; b). Pembagian kerja; c). Departementalisasi; d) Rantai perintah atau kesatuan perintah; e). Tingkat-tingkat hiraki manajemen f). Saluran Komunikasi; dan g). Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat dihindarkan.

Proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu : (a). Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu dalam mencapai tujuan organisasi, (b). Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu.

Pembagian kerja sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu. (c). Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisiensian dan konflik.

3. Fungsi Pengarahan (Actuating)Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan

agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu : (a). Prinsip mengarah kepada tujuan. (b). Prinsip keharmonisan dengan tujuan. (c). Prinsip

12

kesatuan komando. Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Ritha F. Dalimunthe berupa:

a. OrientasiMerupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapatdilakukan dengan baik.

b. PerintahMerupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.

c. Delegasi wewenangDalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepadabawahannya.

4. Fungsi Pengawasan (Controlling)Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi

manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dan tujuan yang telah digariskan semula. Controlling (pengawasan) ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang ditetapkan (Ulbert Silalahi,2000).

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar prestasi dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi aktual dengan standar yang telah ditetapkan itu, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan tersebut dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (Bedjo Siswanto,1991).

Pengawasan (controlling) dapat diartikan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M. Manullang,1998)

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan-tindakan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan.

Dengan demikian kegiatan controlling mengusahakan agar pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditentukan dalam rencana. Diantara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan pengawasan (controlling) mempunyai peran yang sangat penting dalam fungsi perencanaan menetapkan tentang apa yang harus dicapai pada periode tertentu, sedangkan dalam pengawasan (controlling) berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan kalau tidak dapat dicapai faktor penyebabnya, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan (corretive action).

Oleh karena itu betapa eratnya hubungan antara perencanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan aktivitas organisasi, tujuan utama dan sasaran serta metode untuk mencapainya ditetapkan dengan jelas. Dalam controlling mengukur kemajuan kearah tujuan tersebut dan memungkinkan pimpinan mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari perencanaan tersebut tepat pada waktunya untuk melakukan tindakan sebelum penyimpangan menjadi lebih jauh.

13

Dengan perkataan lain pengawasan dan penelitian diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program kerja tidak terlalu menyimpang dari rencana dan jika tidak ada penyimpangan, maka itu dapat diterima secara rasional dan efisien.

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa fungsi controlling merupakan suatu proses untuk mengawasi segala kegiatan tertuju pada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta merupakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan segala kegiatan progam kerja yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kata “pengawasan” sering berkonotasi tidak menyenangkan, karena dianggap mengecam kebebasan dan otonomi pribadi, padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan, sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat.

Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas dan sebagainya yang akhirnya merugikan organisasi sendiri, sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

Dari berbagai batasan pengawasan (controlling), bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Dalam proses pengawasan lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya. Oleh sebab itu, tujuan fungsi control antara lain adalah :

1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan datang, sedang atau mungkin

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan

Agar tujuan tersebut tercapai, maka akan lebih baik jika tindakan control dilakukan sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah (preventif control) dibandingkan dengan tindakan control sesudah terjadi penyimpangan (representative control). Control suatu sistem akan menjadi efektif apabila :

1) Keluaran yang sesungguhnya diukur dengan tepat dan dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan.

2) Keputusan-keputusan tindakan yang diperlukan dilaksanakan.3) Umpan balik informasi cukup cepat untuk mengadakan perbaikan-perbaikan sebelum faktor-

faktor dalam proses menjadi tidak sesuai dengan perbaikan-perbaikan yang dibuat

PENGERTIAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MSDMBanyak ahli di bidang manajemen mengemukakan pandangannya tentang pengertian dari

pengawasan, salah satunya Schermerhorn. Pengawasan menurut Schermerhorn seperti yang dikutip Ernie Tisnawati dan Kurniawan, adalah suatu proses dalam menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert yang juga dikutip oleh Ernie Tisnawati dan Kurniawan menyataka bahwa control is the process of ensuring that actual activities conform the plannedactivities.

14

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Edang menurut Suyanto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, Sadali Samsudin mendefenisikan pengawasan SDM sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengadakan pengamatan terhadap – sekurang-kurangnya – tujuh aspek, yaitu: (1) sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, (2) sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan organisasi, (3) pasaran sumber daya manusia yang ada dan memungkinkan, (4) kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan yang ada di pasaran tenaga kerja, (5) kemampuan individual dari setiap sumber daya manusia dalam organisasi, (6) upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi, dan (7) semangat kerja sumber daya manusia, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pengawasan sumber daya manusia ini, perlu adanya suatu tolok ukur atau penetapan standar minimal yang memungkinkan ketercapaian sasaran-sasaran pada tiap aspeknya dengan baik dan terkendali. Menurut Sadali Samsudin, ketentuan standar minimal tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Jumlah personil yang harus ada dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai.

b. Kualitas kemampuan tenaga kerja yang bagaimana yang harus mengisi berbagai bagian dalam organisasi dengan segala jenis latar belakang pendidikannya.

c. Sasaan apa saja pada tiap bagian yang ingin dicapai dan keterkaitan antara bagian-bagian tersebut sehingga dalam mencapai sasaran organisasi dapat dilakukan secara sistematis.

d. Pola karier dari para karyawan dalam organisasi yang berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja, dan sebagainya.

Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan , tapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan dilimpahkan kepada unit pengawasan. Disamping itu pengawasan harus bisa mengukur objek apa yang telah dicapai , menilai pelaksanaan serta mengadakan /menyarankan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang dipandang perlu, disamping itu pengawasan harus bisa mengevaluasi diri tentang apa yang telah dicapainya ( inspeksi diri ).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah ( aturan ) yang diberikan.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen , disamping fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Jenis jenis pengawasan sebagai berikut:1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit ataupun instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control).Pengawasan Ekstern, pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri

2. Pengawasan Preventif (sebelum kegiatan dilaksanakan) dan Represif (setelah kegiatan dilaksanakan)

3. Pengawasan Aktif (dekat) dan PasifPengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yg bersangkutan, sedangkan Pengawasan pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

15

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid).Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) adalah pemeriksaan pengeluarkan apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya;Pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

Namun, perlu diingat bahwa inti dari pengawasan bukan hanya sebatas pada penilaian berkaitan dengan berjalan atau tidaknya rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pengendalian manajeman adalah semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur dan strategi perusahaan yang mengacu pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan (organisasi), agar dipatuhinya kebijakan manjemen serta tercapainya tujuan perusahaan (organisasi). Adanya pengendalian ini dalam rangka mencapai keefektifan dan keefisiensian kinerja dari organisasi yang dalam pembahasan ini berkenaan dengan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dari organisasi. sementara itu, pengendalian dalam kaitannya dengan akuntansi didefinisikan sebagai hubungan antara prosedur dan system yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan (organisasi).

Ernie Tisnawati dan Kurniawan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajeman cenderung menyamakan atau menyandingkan antara pengawasan dengan pengendalian dari suatu organisasi dalam satu pembahasan. Artinya, pengawasan dan pengendalian adalah satu hal yang memiliki dua sisi. Di atas pun telah disebutkan bahwa adanta ditetapkannya standar minimal adalah untuk memungkinkan ketercapaian sasaran-sasaran pada tiap aspeknya dengan baik dan terkendali. Jadi, dalam pengawasan ada pengendalian, begitu pun sebaliknya.

TUJUAN DARI PENGAWASAN DAN PENGENDALIANGriffin menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari pengawasan ini, seperti yang dikutip

Ernie Tisnawati dan Kurniawan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimalkan kegagalan, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi itu sendiri.A. Adaptasi Lingkungan

Organisasi akan tetap solid jika organisasi tersebut dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.

B. Meminimalisir KegagalanSemisal dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.

C. Meminumkan BiayaSelain bertujuan untuk meminimalisir kegagalan, pengawasan juga mempunyai tujuan untuk meminimumkan biaya. Pengawasan melalui penetapan standar tertentu dalam meminimumkan kegagalan dalam produksi.

D. Antisispasi Kompleksitas OrganisasiTentunya tiap organisasi ingin selalu bergerak maju, yakni semakin berkembang. Berkembangnya suatu organisasi tentu akan membawa dampak pada semakin kompleks masalah yang akan dihadapi. Jika hal tersebut tidak diatasi, maka sudah dapat dipastikan organisasi tersebut akan terpuruk di saat kemajuan telah di depan mata. Oleh karena itu, pengawasan jelas memiliki peranan penting untuk menjamin bahwa kompleksitas tersebut dapat diantisipasi dengan baik.

16

Selain dari pendapat di atas, ada juga ahli yang mengemukakan tujuan dari pengendalian dan pengawasan adalah sebagai berikut :1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah /aturan yang berlaku 2. Menertibkan koordinasi kegiatan. Kalau pelaksana pengawasan banyak, jangan ada objek

pengawasan dilakukan berulang-ulang, sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh pengawasan

3. Mencegah pemborosan dan penyimpangan, Karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat

4. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi

5. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak

terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru7. Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal (planning) terarah

kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan8. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase/tingkat pelaksanaan)9. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan

PENGENDALIAN (KONTROL) DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN Menurut Ricard L. daft, terdapat tiga pengendalian yang berkaitan dengan organisasional, yaitu

pengendalian umpan maju, pengendalian yang berkesinambungan, dan pengendalian umpan balik.A. Pengendalian Umpan Maju

Pengendalian yang berusaha mengidentifikasikan dan mencegah penyimpangan-penyimpangan sebelum mereka muncul. Maksudnya, pengendalian ini berfokus pada sumber daya manusia, materi, dan keuangan yang masuk ke organiasasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa kualitas masukan cukup tinggi untuk mencegah masalah-masalah ketika organisasi melaksanakan tugas-tugasnya. Pengendalian ini juga sering disebut pengendalian preliminer atau preventif.

B. Pengendalian yang BerkesinambunganPengendalian yang mengawasi aktifitas karyawan yang dilakukan terus menerus untuk memastikan mereka konsisten dengan standar-standar kinerja. Pengendalian yang berkesinambungan juga meliputi pengendalian diri lewat individu-individu yang mengadakan pengendalian yang berskesinambungan atas perilaku mereka sendiri dikarenakan nilai dan sikap pribadi.

C. Pengendalian Umpan BalikPengendalian ini juga sering disebut dengan pengendalian pascatindakan atau hasil. Pengendalian ini berfokus pada hasil-hasil organisasi khususnya, kualitas dari produk akhir atau layanan.

Dalam bidang pendidikan, pengendalian (kontrol) berfungsi agar proses manajemen pendidikan tetap terarah dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Secara lebih rinci fungsi pengendalian (kontrol) sebagai berikut :

1. Mencegah penyimpangan programProgram pendidikan yang ditetapkan berdasarkan perencanaan yang overall, harus membuahkan

17

hasil. Hasil seuai dengan yang dicapai tujuan yang telah dulu ditetapkan.2. Meningkatkan keuletan kerja

To rise working skill. Kontrol dapat berfungsi mengangkat atau meningkatkan keterampilan kerja.

3. Memperoleh feet-backTo get feet-back. Kontrol berfungsi memperoleh umpan balik. Maksudnya karena kontrol maka administrator pendidikan yang melaksanakan kontrol akan memperoleh pengalaman dan penemuan-penemuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan kgiatankontrol.

4. Mengajak secara mendidikTo apply direct and indirect, effective and efficient, persuasive and educative the purpose of controll. Kontrol berfungsi penerapan. Dengan kontrol adminstrator pendidikan menerapkan secara langsung dan tidak langsung, secara efektif dan efisien, ajakan yang bersifat mendidik kepada para personil program untuk memahami untuk maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan.

5. Mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikanTo measure to what extant the determined programhas been achieve to decide the follow up. Kontrol berfungsi untuk mengukur, seberapa jauh program yang sudah ditentukan telah tercapai. Ini penting untuk menetapkan tindak lanjut berkenaan dengan rencana dan program kerja berikutnya.

Selanjutnya Mochler dalam Stoner James, A. F. (1988) menetapkan empat langkah dalam proses pengendalian, yaitu sebagai berikut:1. Menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi.2. Mengukur prestasi kerja.3. Menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.4. Mengambil tindakan koreksi.

Sedangkan Stoner James, A. F. dan Wankel, Charles (1988) mengelompokkan jenis-jenis metode pengendalian dalam empat jenis, yaitu:

1. Pengendalian Pra-Tindakan (pre-action control)Menurut konsep pengendalian, suatu tindakan bisa diambil bila sumberdaya manusia, bahan dankeuangan diseleksi dan tersedia dalam jenis, jumlah dan mutu yang tepat.

2. Pengendalian Kemudi (Steering Control) atau Pengawasan Umpan Maju (Freeforward Control)Metode ini dibentuk untuk mendeteksi penyimpangan dari beberapa standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan pengambilan tindakan koreksi di depan. Bila pemimpin melihat adanya penyimpangan dia dimungkinkan untuk melakukan koreksi, sekalipun kegiatan belum selesai dilakukan. Pengendalian ini efektif bila pemimpin pada waktu yang tepat dapat memperoleh informasi yang akurat.

3. Pengendalian Secara Skrining atau Pengendalian Ya/Tidak (Screening or Yes/No Control)Metode ini sangat luas digunakan karena mampu melakukan penelitian ganda, ketika pengmanan terhadap resiko tindakan manajer sangat diperhatikan. Metode ini fungsional bila prosedur dan syarat-syarat tertentu disepakati sebelum melakukan kegiatan.

4. Pengendalian Purna-Karya (Post-Action Control)

18

Metode pengendalian digunakan untuk melihat adanya penyimpangan arah dan tujuan perusahaan setelah kegiatan selesai. Pengendalian ini hamper mirip dengan evaluasi yang waktuPelaksanaan

RUANG LINGKUP ATAU SASARAN PENGAWASAN

1. Sumber daya2. Prosesnya yang mempunyai prosedur tetap dengan standar dan cara kerja yang baik.3. Hasil ( out put ) baik secara kualitatif dan kuantitatif .4. Aturan lain yang ditetapkan.

Pengawasan itu merupakan suatu cost item , artinya memerlukan biaya yang besar dari awal sampai akhir (kesimpulan ). Karena itu sangat diperlukan efisiensi dalam penggunaan dana dan material, dengan dana yang tersedia, metode yang baik serta peralatan yang efektif, pemecahan masalah yang tidak pilih kasih, bisa mencapai sasaran yang luas. Janganlah suatu objek (produk / sediaan ) dilakukan pengawasan berulang-ulang disuatu atau beberapa tempat dalam waktu yang lama, sebaliknya banyak objek lain yang tak tersentuh pengawasan .

FUNGSI PENGAWASAN

1. Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.

2. Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlahkebijakan publik dari waktu ke waktu.

3. Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Dan

4. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

JENIS-JENIS PENGAWASAN

Adapun jenis-jenis pengawasan adalah sebagai berikut:1. Pengawasan Intern dan Ekstern

a. Pengawasan Intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit ataupun instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control).

b. Pengawasan Ekstern, pengawasan yang dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pegnelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri.

2. Pengawasan Preventif (sebelum kegiatan dilaksanakan) dan Represif (setelah kegiatan dilaksanakan)

3. Pengawasan Aktif (dekat) dan Pasifa. Pengawasan aktif merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yg

bersangkutan.

19

b. Pengawasan pasif Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtmatigheid) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (doelmatigheid).

Fungsi Pengawasan sangatlah penting dalam pelaksanaan manajemen sebuah organisasi. Terlebih pada instansi pendidikan, pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin bahwa fungsi-fungsi pada manajemen yang telah dikonsepkan berjalan pada jaulur semestinya. Fungsi Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya maka pengawasan dilimpahkan kepada unit pengawasan.

Dalam melakukan proses pengawasan tidak bisa terlepas dari karakteristik dari fungsi kontroling sebagai berikut:

1. Kontroling adalah akhir fungsi, fungsi tersebut dilakukan sekali yang dibuat dalam konformitas dengan rencana.

2. Kontroling adalah fungsi yang meluas, berarti itu dilakukan oleh manajer pada semua tingkatan dan dalam semua jenis masalah.

3. Kontroling adalah melihat ke depan, karena kontrol yang efektif tidak mungkin tanpa masa lalu dikontrol. Mengontrol selalu melihat ke masa depan sehingga tindak lanjut dapat dibuat bila diperlukan.

4. Kontroling adalah proses dinamis, karena mengendalikan memerlukan mengambil metode reviewal, perubahan harus dibuat sedapat mungkin.

Kontroling terkait dengan perencanaan, Perencanaan dan Pengendalian adalah dua fungsi inseperabel manajemen. Tanpa perencanaan, pengendalian adalah latihan berarti dan tanpa mengontrol, perencanaan tidak berguna. Perencanaan mengandaikan mengendalikan dan mengontrol perencanaan berhasil.

LANGKAH-LANGKAH DALAM PROSES PENGAWASAN

Dalam pengawasan, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya:a. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja.

Idealnya, tujuan yang hendak dicapai suatu organisasi sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Terdapat tiga alasan mengapa tujuan harus jelas, yaitu:

1) sering kali tujuan terlalu bersifat umum sehingga sulit untuk dinilai saat implementasi dilakukan,

2) berdasarkan alasan pertama tersebut, sebaiknya tujuan yang ditetapkan memuat standar yang lebih jelas dinyatakan, dan

3) kejelasan dan kelengkapan tujuan memudahkan manajemen untuk melakukan komunikasi dalam organisasi, termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan dalam mengevaluasi standar yang telah ditetapkan.

Manajemen akan lebih mudah menjelaskan kepada seluruh pihak dalam organisasi jika tujuan organisasi dirumuskan dengan jelas.

b. Penilaian kinerjaYang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah

20

proses yang berkelanjutan dan terus menerus dalam beberapa kegiatan yang hanya dapat dilihat kualitas pekerjaannya saat akhir dari kegiatan tersebut.

c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar atau tidakSecara garis besar, ada kemungkinan hasil penilaian yang diambil dariperbandingan antara kinerja dan standar, yaitu:

Kinerja > Standar, di mana dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang terbaik karena berada di atas standar yang ditetapkan.Kinerja = Standar, artinya organisasi mencapai kinerja yang baik, namun pada tingkat yang paling minimum karena kinerjanya sama dengan standar.Kinerja < Standar, berarti dalam kondisi ini organisasi mencapai kinerja yang buruk atau tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berada di bawah standar.

d. Pengambilan tidakan koreksi.Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, dapat diperoleh informasi dari proses pengawasan yang telah dilakukan. Ketika kinerja di bawah standar berarti organisasi mendapatkan maslah. Oleh karena itu organisasi kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja di bawah standar, kemudian perusahaan melakukan tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut.

PENGERTIAN SUPERVISI (PENGAWASAN) DALAM PENDIDIKAN

Secara morfologis (bentuk kata/istilah) supervisi berasal dari bahasa inggris supervision yang terdiri dari kata “super” yang bararti di atas dan “visi” yang berarti melihat atau meninjau. Berdasarkan semantic (bahasa/istilah) supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan kearah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan pada mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Dilihat dari istilahnya supervise ini masih serumpun dengan inspeksi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilikan, dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan – orang yang berposisi diatas, pimpinan–terhadap hal-hal yang ada dibawahnya. Supervisi juga merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human, manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinnaan, agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi dapat diketahui kekurangannya (bukan semata - mata kesalahannya) untuk dapat diberitahu bagian yang perlu diperbaiki

Menurut P. Adams dan Frank G. Dickey, supervisi adalah program yang berecana untuk memperbaiki pengajaran. Inti dari supervisi pada hakekatnya adalah memperbaiki hal belajar dan mengajar. Program ini dapat berhasil bila supervisor memiliki ketrampilan (skill) dan cara kerja yang efisien dalam kerjasama dengan orang lain (guru dan petugas pendidikan lainnya). Dalam “Dictionary of Education”, Good Carter, memberi pengertian supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode pengajar dan evaluasi pengajaran.

Menurut Purwanto (2009: 76) Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Burton dalam bukunya, “Supervision a Social Process”, yang dikutip Purwanto (2009: 76) sebagai berikut: “Supervision is an expert technical service primarily aimed at studying and improving co-operatively all factors which affect child growth and development”. (Supervisi adalah layanan tehknis terutama bertujuan untuk mempelajari dan meningkatkan kebersamaan semua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak).

21

Pengawasan yaitu usaha sistematik menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar, menentukan dan mengukur deviasi-deviasai dan mengambil tindakan koreksi yang menjamin bahwa semua sumber daya yang dimiliki telah dipergunakan dengan efektif dan efisien.” (Robert J. Mockler).

Boardman mengemukakan pendapatnya mengenai supervisi atau pengawasan pendidikandapat dirumuskan sebagai usaha untuk mendorong mengkoordinasikan dan menuntun pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan disuatu sekolah, baik secara individu, maupun secara kelompok, didalam pengertian yang lebih baik dan tindakan yang lebih efektif dalam fungsi pengajaran sehingga mereka dapat lebih mampu untuk mendorong dan menuntun pertumbuhan setiap siswa secara berkesinambungan menuju partisipasi yang cerdas dalam kehidupan masyarakat demokratis modern.

Sementara menurut Neagley dan Evans (Purwanto, 2009: 76) dalam bukunya : “Hand book for Effective Superfission of Intructions”, mengemukakan seperti berikut: “ the term supervision is used to describe those activities which are primarily and directly concerned with studying and improving the conditions which surround the learning and growth of pupils and teachers”. Istilah pengawasan ialah digunakan untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terutama dan secara langsung berkaitan dengan mempelajari dan memperbaiki kondisi yang mengelilingi pembelajaran dan pertumbuhan murid dan guru. Dengan perkataan lain setiap layanan kepada guru-guru yang menghasilkan perbaikan intruksional belajar dan kurikulum disebut supervisi.

Di sisi lain ada pendapat Mark mengenai supervisi atau pengawasan dalam pendidikan adalah bahwa nilai supervise ini terletak pada perkembangan dan perbaikan situasi belajar mengajar yang direfleksikan pada perkembangan para siswa.

Menurut Oteng Sutisna mengawasi ialah " proses dengan ...melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi, jika tidak maka penyesuaian yang perlu dibuatnya".

Jadi supervisi mempunyai pengertian yang luas, yaitu segala bentuk bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang di maksud yaitu berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran. Selain itu juga ada pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajaryang baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.

Dari beberapa definisi supervisi atau pengawasan dalam pendidikan diatas dapat diketahui bahwa atasan mempunyai wewenang memberi pengarahan atau bimbingan kepada guru-guru tidak terbatas pada kegiatan administrator saja, semua atasan atau administrator yang senior lainnya dapat memberi bantuan pada proses pelaksanaan belajar mengajar yang dititik beratkan pada situasi belajarnya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif.

TUJUAN DAN FUNGSI SUPERVISI (PENGAWASAN) DALAM PENDIDIKAN

Supervisi yang baik akan menghasilkan pola kinerja yang baik, jika supervisi dilakukan dengan cara dan metode yang benar, tentu ini menuntut pengetahuan yang benar pula bagi para supervisor dalam melaksanakan tugasnya.

22

a) Tujuan Umum Supervisi pendidikanAgar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar pada khususnya, meliputi :- menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,

hambatan, dan ketidakadilan- mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan,

hambatan, dan ketidakadilan- mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik- menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi- meningkatkan kelancaran operasi organisasi- meningkatkan kinerja organisasi- memberikan opini atas kinerja organisasi- mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja

yang ada

b) Tujuan Khusus Supervisi PendidikanMeliputi :- Membantu guru-guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan dan

perencanaan sekolah dalam usaha mencapai tujuannya.- Membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan- kebutuhan dan

kesulitankesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya.- Memperbesar kesanggupan guru-guru untuk memperlengkapi dan mempersiapkan murid-

muridnya menjadi anggota masyrakat yang efektif. - Membantu guru-guru mengadakan diagnose secara kritis aktivitas-aktivitasnya, serta kesulitan-

kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya, dan menolong mereka merencanakan perbaikan.

- Membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitasaktivasnya dalam rangka tujuan perkembangan anak didiknya.

- Memperbesar kesadaran guru-guru terhadap tata kerja yang demokratis dan guru dapat mempelajari bersama catatan-catatan tentang kemajuan murid guna menilai keefektivan program yang disusun.

- Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesi (keahlianya).

- Membantu guru-guru untuk dapat lebih memamfaatkan pengalaman-pengalamannya sendiri.- Membantu untuk lebih mempopulerkan sekolah kepada masyarkat agar bertambah simpati

dan kesediaan masyarakat untuk menyokong sekolah.- Memperkenalkan guru-guru atau karyawan baru kepada situasi sekolah profesinya.- Melindungi guru-guru dan karyawan terhadap tuntutan-tuntutan yang tak wajar dan kritikkritik

yang tak sehat dari masyarkat. - Mengembangkan “profesionalisme esprit e corps” guru-guru.

Fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan bukan hanya sekedar kontrol untuk melihat apakah segala kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau program yang telah di gariskan. Fungsi kontrol (pengawasan pendidikan) sangat penting, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan dan hasil yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Pada tahap pengawasan tersebut, justru dapat mempengaruhi proses perencanaan manajemen yang akan datang, karena dengan pengawasan berarti dilakukannya evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan yang terjadi agar dapat diperbaiki

23

pada proses manajemen ke depan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan sebaik-baiknya agar tujuan yang dicapai dapat direalisasikan.

Fungsi kontrol pendidikan tetap mengacu dalam tiga hal, yakni berfungsi sebagai sensor, komparator, dan activator. Pada fungsi sensor, kontrol pendidikan itu mendayagunakan rencana pendidikan sebagai ukuran yang dimaksudkan untuk mengukur pelaksanaan dan keberhasilan suatu rencana pendidikan. Pada fungsi komparator bermaksud membandingkan antara hasil pengukuran dan perencanaan pendidikan yang telah dikembangkan sebelumnya. Fungsi activator dimaksudkan untuk mengarahkan tindakan manajerial bilamana terjadi suatu perubahan dalam pelaksanaan sistem pendidikan.

Fungsi-fungsi pengawasan atau supervisi dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu sebagai berikut :1. Dalam Bidang Kepemimpinan

- Menyusun rencana dan policy bersama- Mengikutsertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru, pegawai) dalam berbagai kegiatan.- Memberikan bantuan kepada anggota kelompok dalam menghadapi dan memecahkan

persoalanpersoalan.- Membangkitkan dan memupuk semangat kelompok, atau memupuk moral yang tinggi kepada

anggota kelompok.- Mengikutsertakan semua anggota dalam menetapkan putusan-putusan.- Membagi wewenang dan tanggung jawab kepada anggota kelompok, sesuai dengan fungsi-

fungsi dan kecakapan masing-masing.- Mempertinggi daya kreatif pada anggota kelompok.- Menghilangkan rasa malu dan rasa rendah diri pada anggota kelompok sehingga mereka berani

mengemukakan pendapat demi kepentingan bersama.

2. Dalam Hubungan Kemanusiaan- Memanfaatkan kekeliruan ataupun kesalahan-kesalahan yang dialaminya untuk dijadikan

pelajaran demi perbaikan selanjutnya, bagi diri sendiri maupun anggota kelompoknya.- Membantu mengatasi kekurangan ataupun kesulitan yang dihadapi anggota kelompok, seperti

dalam hal kemalasan, merasa rendah diri, acuh tak acuh, pesimistis dan lain sebagainya.- Mengarahkan anggota kelompok kepada sikap-sikap yang demokratis.- Memupuk rasa saling menghormati di antara sesama anggota kelompok dan sesama manusia.- Menghilangkan rasa curiga antara sesama anggota kelompok.

3. Dalam Pembinaan Proses Kelompok- Mengenal masing-masing pribadi anggota kelompok, baik kelemahan maupun kemampuan

masingmasing.- Menimbulkan dan memelihara sikap percaya antar anggota kelompok maupun antar anggota

dan pimpinan.- Memupuk saling tolong menolong sesama anggota.- Memperbesar rasa tanggung jawab para anggota kelompok.- Bertindak bijaksana dalam menyelesaikan pertentangan atau perselisihan pendapat di antara

anggota kelompok.- Menguasai teknik-teknik memimpin rapat dan pertemua-pertemuan lainnya.

4. Dalam Bidang Administrasi Personal- Memilih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu

pekerjaan.

24

- Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing.

- Mengusahakan susunan kerja yang menyenangkan dan meningkatkan daya kerja serta hasil maksimal.

5. Dalam Bidang Evaluasi- Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci.- Menguasai dan memiliki norma atau ukuran yang akan di gunakan sebagai nkriteria penilaian.- Menguasai teknik-teknik pengumpulan data untuk memperolah data yang lengkap, benar, dan

dapat diukur menurut norma-norma yang ada.- Menafsirkan dan menyimpulkan hasil-hasil penilaian sehingga mendapat gambaran tentang

kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan.

Secara umum fungsi supervisi atau pengawasan adalah perbaikan pengajaran. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi supervisi (pengawas) dalam pendidikan menurut para ahli :1. Ayer Fred A, menganggap fungsi supervisi untuk memelihara program pengajaran yang ada sebaik-

baiknya sehingga ada perbaikan.2. Franseth Jane, menyatakan bahwa fungsi supervisi memberi bantuan terhadap program pendidikan

melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki.3. W.H. Burton dan Leo J. Bruckner menjelaskan bahwa fungsi utama dari supervisi modern ialah

menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar.4. Kimball Wiles, mengatakan bahwa fungsi supervisi ialah memperbaiki situasi belajar anakanak.5. Swearingan, mengatakan bahwa fungsi pengawasan ada 8, yaitu sebagai berikut:

a) Mengkoordinasi Semua Usaha Sekolah.Koordinasi yang baik diperlukan terhadap semua usaha sekolah untuk mengikuti perkembangan sekolah yang makin bertambah luas dan usaha-usaha sekolah yang makin menyebar, diantaranya adalah uasaha tiap guru, uasaha-usaha sekolah, usaha-usaha pertumbuhan jabatan.

b) Memperlengkapi Kepemimpinan SekolahYaitu melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki ketrampilan dan kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah.

c) Memperluas PengalamanYaitu memberi pengalaman-pengalaman baru kepada anggota-anggota staff sekolah, sehingga setiap anggota staff semakin hari semakin bertambah pengalaman dalam hal mengajarnya.

d) Menstimulasi Usaha-Usaha yang KreatifYaitu kemampuan untuk menstimulir segala daya kreasi baik bagi anak-anak, orang yang dipimpinnya dan bagi dirinya sendiri.

e) Memberikan Fasilitas dan Penilaian yang KontinyuPenilaian terhadap setiap usaha dan program sekolah misalnya, memiliki bahan-bahan pengajaran, buku-buku pengajaran, perpustakaan, cara mengajar, kemajuan murid-muridnya harus bersifat menyeluruh dan kontinyu.

f) Menganalisa Situasi BelajarSituasi belajar merupakan situasi dimana semua faktor yang member kemungkinan bagi guru dalam memberi pengalaman belajar kepada murid untuk mencapai tujuan pendidikan.

g) Memberi Pengetahuan dan Ketrampilan pada Setiap Anggota StafSupervisi berfungsi memberi stimulus dan membantu guru agar mereka mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dalam belajar.

25

h) Mengintegrasikan Tujuan dan Pembentukan KemampuanFungsi supervisi di sini adalah membantu setiap individu, maupun kelompok agar sadar akan nilai-nilai yang akan dicapai itu, memungkinkan penyadaran akan kemampuan diri sendiri. Fungsi supervior (pengawas) oleh karenanya menjadi penting, sebagaimana tertuang dalam Kepmen PAN Nomor 118/1996 yang menyebutkan bahwa pengawas diberikan tanggung jawab dan wewenang penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, penilaian dan pembinaan teknis serta administratif pada satuan pendidikan.

6. T.H. Briggs, fungsi supervisi atau pengawasan dalam pendidikan merupakan alat untuk mengkoordinasi, menstimulasi dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru.

7. Menurut Anwar, fungsi supervisi atau pengawasan dalam pendidikan adalah menetapkan masalah yang betul-betul mendesak untuk ditanggulangi, menyelenggarakan inspeksi, yaitu sebelum memberikan pelayanan kepada guru, supervisor lebih dulu perlu mengadakan inspeksi sebagai usaha mensurvai seluruh sistem yang ada, memberikan solusi terhadap hasil inspeksi yang telah di survei, penilaian, latihan dan pembinaan atau pengembangan.

8. Sedangkan Nawawi (1983) menegaskan bahwa " pengawasan ...berarti kegiatan mengukur tingkat efektifitas kerja personal dan tingkat efesiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan". Selanjutnya dikemukakan fungsi pengawasan antara lain:a) Memperoleh data yang telah diolah dapat dijadikan dasar bagi usaha perbaikan dimasa yang

akan datang.b) Memperoleh cara bekerja yang paling efisien dan efektif atau yang paling tepat dan paling

berhasil sebagai cara yang terbaik untuk mencapai tujuan.c) Memperoleh data tentang hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi agar

dapat dikurangi atau dihindari.d) Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan usaha pengembangan

organisasi dan personil dalam berbagai bidang.e) Mengetahui seberapa jauh tujuan telah dicapai.

9. Menurut Robert J. Mockler fungsi dari pengawasan pada manajerial sebuah instansi pendidikan adalah:

1. Menghindari terjadinya penyimpangan programDengan dilakukan pengawasan, maka program pendidikan yang ditetapkan pada awal manajemen dapat berjalan berdasarkan perencanaan yang over all.

2. Meningkatkan kualitas kerja Dengan menerapkan kontrol manajemen, berarti juga menerapkan fungsi pengawasan kerja, yang berdampak pada peningkatan kualitas kerja

3. Memperoleh umpan balik (feed back) Lewat kontrol manajemen yang dilakukan, maka administrator pendidikan yang melaksanakan kontrol akan memperoleh pengalaman dan penemuan-penemuan kasus yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang nantinya dilakukan penyempurnaan kegiatan kontrol.

4. Mengajak secara mendidik Pengawasan manajemen juga dapat berfungsi sebagai terapan. Dengan control, adminstrator pendidikan dapat menerapkan secara langsung dan tidak langsung, secara efektif dan efisien, secara persuasif yang bersifat mendidik kepada para personil program untuk memahami untuk maksud dan tujuan kegiatan yang dilakukan.

5. Mengukur seberapa jauh pencapaian program pendidikan Dengan mengetahui seberapa jauh tingkat ukur kemampuan dari manajemen yang diterapkan maka akan dapat dilakukan proses peningkatan pada tindak lanjut program manajemen selanjutnya.

26

10. Purwanto (2009) mengemukakan fungsi-fungsi supervise pendidikan yang sangat penting diketahui oleh para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah, adalah sebagai berikut:

a. Dalam bidang kepemimpinan- Menyusun rencana dan polisi bersama- Mengikutesertakan anggota-anggota kelompok (guru-guru, pegawai-pegawai) dalam

berbagai kegiatan, dllb. Dalam hubungan kemanusiaan

- Memupuk rasa saling menghargai dan mengormati diantara sesama anggota kelompok dan sesame manusia

- Menghilangkan rasa curiga mencurigai antara anggota kelompok, dllc. Dalam pembinaan proses kelompok

- Mengenal masing-masing pribaadi anggota kelompok baik kelemahan maupun kemampuan masing-masing kelompok

- Memupuk sikap dan kesediaan tolong menolongd. Dalam bidang administrasi personel

- Memailih personel yang memiliki syarat-syarat dan kecakapan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan.

- Menempatkan personel pada tempat dan tugas yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan masing-masing.

e. Dalam bidang evaluasi- Menguasai dan memahami tujuan-tujuan pendidikan secara khusus dan terinci.- Menguasai dan memiliki norma-norma atau ukuran-ukuran yang akan digunakan sebagai

kriteria penilaian.

Dengan demikian, fungsi pengawasan ialah untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi, khususnya pada wilayah pendidikan akan diketahui melalui pengawasan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki ?, apakah perlu dilakukan perbaikan ?, dan lain sebagainya.

TIPE-TIPE SUPERVISI ATAU PENGAWASAN DALAM PENDIDIKAN

Regulasi pendidikan mengemukakan bahwa pemerintah dalam menjalankan supervisi pada tingkatan satuan pendidikan mempunyai dua objek sasaran, yaitu secara personal dan institusional. Secara personal, hal itu terlihat pada model supervisi yang menyebutkan bahwa pengawas bertugas membimbing dan melatih profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan binaannya.

Sedangkan secara institusional menyebutkan bahwa pengawas bertugas meningkatkan kualitas standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, Burton dan Brueckner (Purwanto, 2009: 79) mengemukakan adanya lima tipe supervisi:a. Supervisi Sebagai Inspeksib. Laissez Fairec. Coercive Supervisiond. Training and Guidance (sebagai latihan dan bimbingan)e. Kepengawasan yang Demokratis

Selanjut nya Supardi menguraikan kelima tipe supervise tersebut sebagai berikut :1. Tipe Inspeksi

27

Tipe ini merupakan tipe supervisi yang mewajibkan supervisor turun melihat langsung hal-hal yang dikerjakan targer supervisi. Kegiatan supervisi yang menggunkan tipe ini, apabila target supervisi melakukan dalam aktifitas kerjanya, supervisor dapat menginformasikannya secara langsung kepada target supervisi agar langsung menyadari kesalahannya dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Ketika pengawas menjalankan tipe ini, maka yang harus diperhatikan adalah:a. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi maupun keluarga.b. Supervisi hendaknya tidak kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk maju bagi

bawahannya. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, mendesak.c. Supervisi tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya.d. Supervisi tidak boleh egois, tidak jujur dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari

bawaannya.

Dalam administrasi dan kepemimpinan otokratis, supervisi berarti inspeksi. Inspeksi bukanlah suatu pengawasan yang berusaha menolong guru untuk mengembangkan dan memperbaiki cara dan daya kerja sebagai pembimbing dan pengajar. Inspeksi dijalankan terutama dimaksud untuk meneliti/mengawasi apakah guru atau bawahan menjalankan apa-apa yang telah diinstruksikan dan ditentukan oleh atasan atau tidak, sampai dimana guru-guru atau bawahan menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan atau ditentukan atasannya. Jadi, inspeksi berarti kegiatan-kegiatan mencari kesalahan. Inilah cirri-ciri kepengawasan yang khas yang berlaku pada zaman kolonial dulu. Inspeksi merupakan tipe kepengawasan otokratis.

2. Tipe Laisses FaireTipe ini target supervisi diberikan kebebasan dalam menjalankan aktifitasnya. Sebab yang dutamakan dalam supervisi model ini adalah hasil akhir sehingga supervisor tidak begitu intens dalam memfokuskan proses kerja yang dilaksanakan target supervisi. Selain itu apabila kita menggunakan tipe inii, pengawas tidak boleh memaksakan kemauannya (otoriter) kepada orang-orang yang disupervisi. Pengawas juga diharuskan memberikan argumentasi atau alasan yang rasional tentang tindakan-tindakan serta instruksinya. Hendaknya tidak menonjolkan jabatan atau kekuasaannya agar tidak menghambat kreativitas bawahannya.Kepengawasan yang bertipe Laissez Faire sesungguhnya kepengawasan yang sama sekali tidak konstruktif. Kepengawasan ini membiarkan guru-guru atau bawahan bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk dan bimbingan. Guru-guru boleh menjalankan tugasnya menurut apa yang mereka sukai, boleh mengajar apa yang mereka ingini dan dengan cara yang mereka hendaki masing-masing.

3. Tipe CoersiveTipe coersive (paksaan) pengawas dalam melaksanakan tugasnya turut campur dalam mengembangkan pendidiknya. Tipe supervisi seperti ini diperuntukan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang masih lemah dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tipe seperti ini “terpaksa” dilakukan karena pendapat seorang pengawas. Tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi, tipe ini bersifat pemaksaan kehendak/ otoriter, segala sesuatu yang dianggap baik oleh pengawas harus diikuti. Namun untuk pelaksanaan hal-hal yang bersifat awal, seperti untuk guru-guru yang baru mulai belajar mengajar tipe ini cukup baik.

4. Tipe Training and GuidanceTipe training and guidance (pelatihan dan pendampingan) merupakan tipe supervisi yang menekankan keefektifan target supervisi. Kegiatan supervisi dilaksanakan dengan berbasis kepada

28

pengembangan minat dan bakat target supervisi. Tipe training and guidance ini cocok digunakan apabila target supervisi masih belum berpengalaman dalam melaksanakan tugas keprofesian pendidikan. Tipe ini dapat diterapkan kepada target supervisi yang telah berpengalaman. Agar tipe training and guidance ini dapat dijalankan secara efektif, maka supervisor hendaknya juga menyiapkan berbagai macam sikap yang bersinergi dengan tugasnya. Menurut teori Kiyosaki, beberapa sikap yang dibutuhkan supervisor tersebut antara lain:

Supervisor hendaknya bersikap positif terhadap segala macam persepsi baik yang positif maupun negatif kepada dirinya.

Supervisor dituntut untuk dapat memimpin organisasi profesi pengawas untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan dan pemantauan baik secara institusional (satuan pendidikan) maupun personal (pendidikan dan tenaga kependidikan).

Supervisor hendaknya memiliki sikap yang superl dalam berkomunikasi kepada segenap stakeholders pendidikan. Sikap yang aktif, efektif dan menyenangkan dalam berkomunikasi akan memperlancar tugas supervisi. Sehinggak pencapaian target akan terealisasi dengan tepat.

Supervisor harus bersikap berani terhadap usaha intimidasi atau tekanan dari pihak lain dalam menjalankan tugas pengawasan dan pembinaan.

Supervisor dituntut bertanggung jawab atas hasil supervisi terhadap satuan pendidikan yang dibinanya. Pertanggungjawaban atas hasil kerja merupakan indikasi bahwa supervisor melakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik kepada satuan pendidikan yang dibinanya.

Pada tipe ini, pengawas bertugas memberikan bimbingan dan pelatihan pada bawahan mengenai pelaksanaan kegiatan. Tipe ini lebih baik dari tipe kepengawasan terdahulu terutama untuk guru-guru yang baru mulai mengajar setelah keluar dari sekolah keguruan. Namun, kelemahannya adalah terkadang pemberian petunjuk dan bimbingan bersifat kolot dan cenderung statis. Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan zaman sehingga dapat terjadi kontradiksi antara pengetahuan yang telah diperoleh guru dengan supervisor itu sendiri. Dan bisa juga sebaliknya, pendapat supervisor bisa juga lebih maju, sedangkan pengetahuan yang diperoleh guru-guru dari sekolah guru masih bersifat konservatif.

5. Tipe DemokratisKeterlibatan target supervisi sangat diandalkan dalam tipe supervisi demokratis. Hal utama yang ingin dituju adalah adanya kerjasama pembinaan antara supervisor dan target supervisor dan target supervisor. Langkah ini dilakukan agar target supervisi ikut merasakan sendiri terhadap program supervisi yang dijalankan kepadanya. Untuk itu, supervisor tidak boleh boleh bersifat otoriter dalam menjalankan kegiatan supervisi. Keseluruhan tipe supervisi demokratis ini difokuskan ke dalam satuan pendidikan meliputi manajemen kurikulum pembelajaran; kesiswaan; sarana prasarana; ketenagaan; keuangan; hubungan sekolah dengan masyarakat dan layanan khusus.Seperti namanya, tipe ini bersifat demokratis juga dalam pelaksanaan supervisi. Pada tipe ini juga berlaku sistem pendistribusian dan pendelegasian. Dalam hal melakukan supervisi tidak lagi menjadi tugas seorang supervisor sendiri, melainkan pekerjaan-pekerjaan bersama yang dikoordinasikan.Ciri-ciri dari pelaksanaan supervisi yang demokratis adalah:

a. Pengawasan dijalankan secara gotong-royong atau kooperatif, tidak ditangan seorang raja, yaitu kepala sekolah

b. Pengawasan dijalankan terang-terangan, diketahui oleh semua petugas yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti pengawasan polisi resersir.

29

c. Pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat Tutwuri Handayani (bersifat pembimbing) seperti dikehendaki oleh pemerintah.

PRINSIP SUPERVISI ATAU PENGAWASAN DALAM PENDIDIKAN

Dalam aktivitas pengawasan sebagai salah satu komponen manajemen, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Menurut Oteng Sutisna, bahwa tindakan pengawasan terdiri dari tiga langkah universal yaitu : pertama, mengukur perbuatan; kedua, membandingkan perbuatan dengan standar yang ditetapkan dan menetapkan perbedaan-perbedaan jika ada; dan ketiga, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan pembetulan.

Menurut Sehartian, prinsip-prinsip supervise meliputi :1. Prinsip Ilmiah (scientific)

Prinsip ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut:- Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan

pelaksanaan proses belajar mengajar. - Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data, seperti angket, observasi,

percakapan pribadi, dst.. - Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu.

2. Prinsip DemokratisService dan bantuan yang diberikam kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan tapi berdasarkan kesejawatan.

3. Prinsip Kerja samaMengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi sharing of idea, sharing of experience, memberi support mendorong, dan menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama.

4. Prinsip konstruktif dan kreatifSetiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreatifitas jika supervise mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan.

Selain empat prinsip supervisi diatas, juga terdapat prinsip supervisi menurut Gunawan (2002) sebagai berikut:1. Prinsip fundamental/dasar

Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar/berlandaskan pada sesuatu yang kukuh, kuat serta dapat dipulangkan kepadannya.

2. Prinsip praktisDalam pelaksanaan sehari-hari seorang supervisor berpedoman pada prinsip positif dan prinsipnegatif. Prinsip positif seorang supervisor, antara lain sebagai berikut:a. Supervisi harus konstruktif dan kreatifb. Supervisi harus harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasar hubungan

pribadi.c. Supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal.d. Supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai

kemajuan.

30

e. Supervisi hendaklah senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan hubungan baik yang dinamik.

Sementara prinsip negatif supervisi, antara lain sebagai berikut:a. Supervisi tidak boleh memaksakan kemauannya kepada orang-orang yang disupervisi.b. Supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan

sebagainya.c. Supervisi hendaknya tidak menutup kemungkinan terhadap perkembangan dan hasrat untuk

maju bagi bawahannya dengan dalih apapun. Supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan mendesak bawahan.

JENIS SUPERVISI

Meburut Purwanto (2009), jenis-jenis supervisi adalah sebagai berikut : a. Supervisi umum dan supervisi pengajaran

Yang dimaksud dengan supervise umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran. Seperti: supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan kegiatan administrasi sekolah, supervisi terhadap pengelolaan keuangan sekolah, atau kantor pendidikan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi, baik personel maupun materil yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan.

b. Supervsis KlinisSupervisi klinis termasuk bagian dari supervisi pengajaran. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaanya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut.

c. Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional

1. Pengawasan MelekatIstilah pengawasan melekat diturunkan dari bahasa asing built in controle yaitu suatu pengawasan yang memang sudah sendirinya (melekat) menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan, dari pimpinan tingkat atas sampai dengan tingkatan yang paling bawah dari semua organisasi atau lembaga. Dengan kata lain, semua orang yang menjadi pemimpin, apapun tingkatannya, adalah sekaligus sebagai pengawas terhadap bawahannya masing-masing. Oleh karena itu setiap pemimpin adalah juga sebagai pengawas, maka kepengawasan yang dilakukan itu disebut “pengawas melekat”.Pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan. Pelaku pengawasan dalam hal ini adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan (power) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan.Tujuan pengawasan melekat adalah untuk mengetahui apakah pimpinan unit kerja dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian yang melakat padanya dengan baik

31

sehingga, bila ada penyelewengan, pemborosan, korupsi, pimpinan unit kerja dapat mengambil tindakan korupsi sedini mungkin.

2. Pengawasan FungsionalIstilah pengawasan fungsional berarti setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap obyek yang diawasinya. Dalarn organisasi besar, pengawasan ini sangat berperan penting untuk membantu manajemen puncak melakukan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya.Pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas.Pengawasan fungsional ini dilakukan manajemen puncak ataupun satuan pengawas internal dengan dibantu teknologi informasi yang canggih sebagai kegiatan pemantauan. Jadi, fungsi pemantauan ini tidak dapat dilakukan oleh auditor eksternal dan hanya dapat dilakukan oleh manajemen atau aparat internal yang berwenang. Pengawasan fungsional ini terdiri atas pengawasan internal dan eksternal.1) Pengawasan Internal

Pengawasan internal ialah suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Pengawasan internal menekankan pada pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasi masalah inefisiensi maupun potensi kegagalan sistem dan program. Ketiadaan aparat ini akan menghambat pclaksanaan fungsi-fungsi organisasi yang akan membawa dampak buruk pada kinerja organisasi.Manfaat pengawasan internal antara lain :a. menjembatani hubungan pimpinan tertinggi dengan para manajer dan staf dalam

rangka memperkecil ketimpangan informasi; b. mendapatkan informasi keuangan dan penggunaan yang tepat dan dapat dipercaya;c. menghindari atau mengurangi risiko organisasi;d. memenuhi standar yang memuaskan;e. mengetahui penerimaan/ ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur internal;f. mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi atau kepastian

terwujudnyapenghematan;g. efektivitas pencapaian organisasi.

2) Pengawasan EksternalManfaat pengawasan eksternal adalah untuk meningkatkan kredibilitas keberhasilan dan kemajuan organisasi. Pelaksana pengawasan eksternal dilakukan dengan prinsip kemitraan (partnership) antara pengawas dengan yang diawasi.

TEHNIK DAN METODE SUPERVISI

Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan supervisi diperlukan teknik-teknik supervisi. Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan tahapan teknik-teknik supervisi akan tetapi pada dasarnya tetap sama. Secara garis besar teknik supervisi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:1. Teknik perseorangan

32

Yang dimaksud teknik persorangan ialah supervise yang dilakukan secara perseorangan, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:- Mengadakan kunjungan kelas (classroom visitation), Kepala sekolah datang ke kelas untuk

mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekirannya perlu diperbaiki.

- Mengadakan kunjungan observasi (observation visits), Guru-guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain.

- Membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami siswa.

- Membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah, antara lain: menyusun program semester, membuat program satuan pelajaran, mengorganisasi kegiatan pengelolaan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran, menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar, dan mengorganisasi kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler.

2. Teknik kelompokTeknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara kelompok, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain:- Mengadakan pertemuan atau rapat (meeting).

Seorang pengawas menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun. Termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru, dalam hal ini rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi.

- Mengadakan diskusi kelompok (group discussions). Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat dan saransaran yang diperlukan.

- Mengadakan penataran-penataran (inservicetraining).Teknik ini dilakukan melalui penataran-penataran, misalnya penataran untuk guru bidang studi tertentu. Mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah, maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut (follow-up) dari hasil penataran.

Dengan demikian teknik supervisi sangat penting untuk dikuasai oleh pengawas, karena tanpa penguasaan teknik dalam pelaksanaanya tidak akan berjalan baik. Dengan demikian seorang pengawas tidak akan efektif kegiatan supervisinya sebelum menguasai teknik dalam bidang supervisi. Teknik supervisi akan lebih memudahkan pencapaian sasaran-sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu penerapan teknik dari supervisi merupakan wujud dari kemajuan sekolah untuk berkembang.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, pengawas dapat menggunakan berbagai metode supervisi, yaitu :1. Metode langsung : Alat yang digunakan mengenai sasaran supervisi2. Metode tak langsung : Mempergunakan berbagai alat perantara (media)

Metode supervisi lain yang dapat digunakan oleh pengawas dalam melaksanakan tugas supervisi antara lain sebagai berikut :1. Kunjungan sekolah (school visit) akan memberikan pengatahuan yang lengkap tentang situasi

sekolah sehingga program akan lebih efektif.

33

2. Kunjungan kelas (class visit) Merupakan suatu metode supervise yang “to the point” kena sasaran.3. Pertemuan individual Setelah suatu kunjungan berakhir, hendaklah diadakan pembicaraan langsung

dan pribadi tentang hasil kunjungan dengan orang yang dikunjungi.4. Rapat sekolah Untuk membicarakan kepentingan murid dan sekolah dan hal-hal yang berhubungan

dengan sekolah.5. Pendidikan in service Untuk kepentingan mutu mengajar dan belajar, maka guru perlu

mengembangkan pengetahuan sesuai dengan profesinya dengan berbagai cara. Misalnya : study individual, study grops, menghadiri ceramah, mengadakan intervisitasi dsb.

6. Workshop (musyawarah kerja/muker) Untuk mengembangkan professional karyawan (in-service).7. Intensivitas Saling kunjung-memgunjungi sesame guru untuk mengobservasi situasi belajar masing-

masing 8. Demonstrasi mengajar Metode ini dapat dilakukan oleh supervisor sendiri atau oleh guru yang ahli

untuk memperkenalkan metode mengajar yang efektif.9. Bulletin supervisi Bulletin berkala dapat dimanfaatkan untuk perbaikan program pendidikan dan

penngajaran, bisa mingguan atau bulanan.10. Bulletin bord, Pengumuman administrative, Pengunguman supervise Pengunguman untuk murid –

dsb.11. Kunjungan rumah Tujuannya untuk mempelajari bagaimana situasi hidup orang yang disupervisi di

rumah terutama meneliti masalah-masalah yang secara langsung atau tak langsung mempengaruhi tugas/kewajiban orang yang disupervisi itu

PELAKSANAAN PROGRAM SUPERVISI

Dilihat dari sasaran atau objek yang akan disupervisi, ada 3 macam bentuk supervisi :a. Supervisi Akademik : Menitikberatkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik,

yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktusiswa sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Supervisi akademik dilakukan kepada guru melalui bimbingan proses pembelajaran, misalnya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, strategi melaksanakan pembelajaran, penggunaan media dan alat bantu pembelajaran, cara menilai kemajuan belajar siswa, dan sebagainya.

b. Supervisi Administrasi/Manajerial : Menitik beratkan pengamatan pengawas pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Supervisi menajerial dilakukan pada kepala sekolah dan staf sekolah melalui bimbingan cara membuat perencanaan kegiatan sekolah, cara menyusun anggaran sekolah, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, manajemen berbasis sekolah, dan lain-lain.

c. Supervisi Lembaga : Menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada disekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Misalnya: Ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah), Perpustakaan dan lain-lain.

Suatu program supervisi pendidikan adalah serangkaian program perbaikan pendidikan dan pengajaran yang meliputi :a. Perencanaan

Perancaan adalah pemikiran dan perumusan tentang apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan dan dimana.

1) Prinsip-prinsip : kooperatif, kreatif, komprehensif, flexible, kontinu2) Syarat-syarat :

- Tilikan jelas tentang tujuan pendidikan- Pengetahuan tentang mengajar yang baik

34

- Pengetahuan tentang pengalaman belajar murid- Pengetahuan tentang guru-guru- Pengetahuan tentang murid-murid- Pengaetahuan tentang masyarakat- Pengetahuan tentang sumber-sumber fisik- Factor biaya- Factor waktu

3) Proses: merumuskan what, why, how, who, when, where (apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan dan dimana)

b. Organisasi ProgramLangkah-langkah mengorganisir program :- Persiapakan suasana- Pertimbangan situasi- Penyusunan program- Pembagian tanggung jawab- Perwujudan program- Pembinaan perkembangan program- Integrasikan program dengan masyarakat- Persiapan program evaluasi

c. EvaluasiEvaluasi dalam hubungannya dengan pendidikan adalah menentukan sampai dimana tujuan-tujuan pendidikan yang ditetapkan telah tercapai.

1. Prinsip-prinsip- Rencana harus komprehensif- Penyusunan harus kooperatif- Program harus kontinu dan berinteraksi dengan kurikulum- Lebih menggunakan data yang objektif daripada yang subyektif- Menghargai para participant

2. Proses- Merumuskan tujuan evaluasi- Menyeleksi alat-alat evaluasi- Menyusun alat-alat evaluasi- Menerapkan alat-alat evaluasi- Mengelola hasil- Menyimpulkan

3. Aspek-aspek yang dievaluasi :- Personil, yaitu : murid, guru, karyawan, wali murid, kepsek, supervisi- Materiil, yaitu : kurikulum, perlengkapan sekolah, administrasi, perlengkapan murid- Operational, yaitu : proses kepemimpinan, proses mengajar, usaha kesejahtraan personil,

usaha integrasi sekolah dan masyarakat.Dalam melaksanakan supervisi pendidikan yang perlu dilakukan adalah antara lain:

a. Observasi KelasObservasi kelas merupakan salah satu cara yang paling baik dlam melaksanakan supervisi, karena dengan melaksanakan observasi kita dapat melihat kegiatan guru, murid, dan masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar.

b. Saling Mengunjungi

35

Dalam pelaksanaan ini supervisi pendidikan dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar yang di dalamnya terdapat wadah dari sebuah kegiatan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan pembelajaran guru – guru

c. Demonstrasi MengajarDemonstrasi mengajar sangat diperlukan dalam pelaksanaan supervisi karena demonstrasi mengajar sangat sukar untuk menentukan mana yang benar dalam praktek mengajar.

d. Supervisi KlinisSupervisi klinis salah satu aspek kajian dalam bidang supervisi pengajaran yang banyak memberikan kontribusi dalam rangka pembimbingan, pembinaan, dan pengembangan professional guru sehingga permasalahan apapun yang muncul di bidang supervise pengajaran dapat ditangani dan diatasi secara optimal.

Adapun ciri-ciri supervisi klinis seperti yang dikemukakan oleh Nurochmah (2004) adalah sebagai berikut:

- Bimbingan yang diberikan kepada guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi sehingga prakarsa dan tanggung jawab mengembangkan diri tetap ditangan guru sendiri.

- Meskipun digunakan berbagai keterampilan mengajar secara terintegrasi, tetapi sasaran supervise tetap dibatasi hanya pada satu atau dua keterampilan saja.

- Saran supervise diajukan oleh guru, atau dikaji bersama untuk dijadikan kesepakatan (kontrak)- Instrument observasi dikaji dan ditetapkan dalam pertemuan antara superfisor dengtan guru

dan pengembangannya didasarkan atas sasaran latihan.- Balikan yang objektif dan spesifik diberikan dengan segera.- Analisis dan interprestasi data hasil observasi dilakukan bersama, dimana supervisor lebih

banyak bertanya dari pada mengarahkan.

Selanjutnya LA SULO (1987), mengemukakan ciri-ciri pelaksanaan supervisi klinis sebgagai sebagai berikut :

- Bimbingan supervisor kepada guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi- Kesepakatan antara guru dan supervisor tentang apa yang dikaji dan jenis keterampilan

yangpaling penting (diskusi guru dengan supervisor)- Instrument dikembangkan dan disepakati bersama antara guru dengan supervisor.- Guru melakukan persiapan dengan aspek kelemahankelemahan yang akan diperbaiki.- Pelaksanaannya seperti dalam tekhnik observasi kelas.- Balikan diberikan dengan segera dan bersifat objektif.- Guru hendaknya dapat menganalisa penampilannya.- Supervisor lebih banyak bertanya dan mendengarkan dari pada memerintah atau mengarahkan- Supervisor dan guru dalam keadaan suasana intim dan terbuka.- Supervisi dapat digunakan untuk membentuk atau peningkatan dan perbaikan keterampilan

pembelajaran.

Menurut MADE PID (1992), supervisi klinis diberlakukan bagi guru-guru yang sangat lemah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memperbaikinya tidak cukup dilakukan satu atau dua kali supervisi, melainkan di butuhkan serentetan supervisi untuk memperbaiki satu persatu kelemahannya.

PERAN PENGAWAS SEKOLAH

Dalam menjalankan sebuah instansi pendidikan formal perlu dilakukan proses konstruksi dan manajerial sistem yang baik. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan aktifitas dari manajamen

36

pendidikan. Aktivitas di dalam manajemen itu sendiri meliputi proses perencanaan, pengorganisasian,penggerakan, dan pengawasan. Dalam manajemen pendidikan, terdapat banyak aspek yang subtantif seperti kurikulum, peserta didik, sumber daya manusia, sarana prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat. Sangatlah tidak mudah dalam melakukannya secara keseluruhan, terlebih ketika proses manajemen telah berjalan. Maka dari itu sangatlah penting proses pengawasan (controlling) dilakukan agar sinergisitas seluruh aspek berjalan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh pengawas sekolah.

Pengawas sekolah merupakan jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010, pasal 1 ayat 2 menyebutkan pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil (guru) yang diberi tugas dan tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan. Merujuk pada satuan pendidikan, maka kemudian jabatan pengawas dibedakan menjadi pengawasan TK, pengawasan SD, pengawasan SMP, pengawasan SMA, dan pengawasan SMK (Sudjana, 2012: 17).

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada satuan pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 yang menyatakan pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya pada pasal 55 dituliskan pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Lebih jelas tentang kewajiban supervisi pada pasal 57 yaitu supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan supervise manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan dan supervise akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran (Sudjana, 2012: 16).

Tugas pokok pengawas pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan

kinerja seluruh staf sekolah.2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya.3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif

dengan stakeholder sekolah.

Selanjutnya menurut Sudjana (2012: 19) kewajiban utama pengawas adalah sebagai berikut : 1) melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial serta melakukan

pembimbingan/pelatihan kemampuan profesional guru dan 2) meningkatkan kemampuan profesionalismenya melalui peningkatan kualifikasi akademik dan

kompetensi yang harus dikuasainya secara berkelanjutan.

Rincian dua kewajiban utama pengawas tersebut diuraikan oleh Sudjana (2012: 19) sebagai berikut :

1. Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan serta membimbing dan melatih kemampuan profesional guru.

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

37

3. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama, dan etika.4. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tanggung jawab pengawas sekolah adalah tercapainya mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya. Sebagai dampak adanya pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Mutu pendidikan sekolah tidak hanya dilihat dari jumlah dan kualitas lulusan, melainkan diukur dari tercapainya delapan standar nasional pendidikan. Sebagaimana dalam PP No.19 tahun 2005 tentang adanya standar nasional dalam penyelenggaran pendidikan. Delapan standar nasional meliputi: 1) standar isi; 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana pendidikan; 6) standar pengelolaan pendidikan; 7) standar pembiayaan pendidikan; dan 8) standar penilaian pendidikan.

Pengawas sekolah bertanggung jawab atas keterlaksanaan delapan standar di semua sekolah binaannya sebagai kriteria minimal mutu pendidikan. Dengan kata lain pengawas sekolah adalah penjamin mutu pendidikan pada sekolah yang dibinanya (Sudjana, 2012b: 29).

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab, pengawas sekolah ju diberi kewenangan dalam tugasnya tersebut. Kewenangan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya diatur dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :1. Memilih dan menentukan metode kerja. Metode kerja pengawas meliputi metode dan teknik

pengawasan/supervisi dan metode/teknik pelatihan/pembimbingan guru dan kepala sekolah yang menjadi binaannya.

2. Menilai kinerja guru dan kepala sekolah. Penilaian kinerja guru dan kinerja kepala sekolah memerlukan mekanisme dan instrumen tersendiri. Penilaian dilakukan oleh pengawas sekolah setiap akhir semester dengan menggunakan instrumen kinerja guru dan instrumen penilaian kinerja kepala sekolah.

3. Menetukan dan/atau mengusulkan program pembinaan. Pengusulan didasarkan pada hasil pengawasan dan/atau hasil penilaian kinerja.

4. Melakukan pembinaan. Pembinaan bisa dilakukan dalam proses bimbingan dan/atau pelatihan yang dituangkan dalam program pelatihan. Pembinaan dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik supervisi.

Kewenangan yang diberikan kepada pengawas diharapkan dapat berdampak pada percepatan peningkatan mutu kualitas pendidikan (Sudjana, 2012b: 29-30).

KOMPETENSI PENGAWAS SEKOLAH

Secara umum kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kecakapan atau kapabilitas yang dimiliki seseorang, sehingga ia mampu menampilkan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dari pengertian di atas Sudjana (2012: 53-55) memaparkan kompetensi pengawas mencakup kemampuan yang direfleksikan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi jabatan profesional sebagai pengawas sekolah. Kemampuan yang harus dimiliki pengawas sekolah tersebut searah dengan kebutuhan pengelolaan manajemen di sekolah, tuntutan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya paradigma yang digunakan dalam menyusun kompetensi pengawas dikembangkan atas dasar tugas pokok dan fungsi pengawas sebagai supervisor.

Dengan menggunakan paradigma tersebut dihasilkan enam dimensi kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007, yakni:1. Kompetensi Kepribadian, berkaitan dengan pengenalan diri dan kreativitas.

38

2. Kompetensi Supervisi Manajerial, berkaitan dengan bimbingan dan konseling, penyusunan program pengawasan sekolah, administrasi dan pengelolaan sekolah, bimbingan dan konseling di sekolah, metode dan teknik supervisi, instrumen kepengawasan, monitoring pelaksanaan standar nasional pendidikan dan akreditasi sekolah.

3. Kompetensi Supervisi Akademik, berkaitan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pengembangan mata pelajaran dalam ktsp, pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam ktsp, proses pembelajaran di kelas, laboratorium, dan di lapangan, strategi pembelajaran dan pemilihannya, strategi pembelajaran mipa, strategi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ilmu pengetahuan sosial, media pembelajaran dan sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

4. Kompetensi Evaluasi Pendidikan, berkaitan dengan penilaian hasil belajar, penilaian kinerja kepala sekolah, kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran , penilaian kinerja guru, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, pengolahan dan teknik analisis data hasil penilaian.

5. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, berkaitan dengan pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan, penulisan modul, penelitian tindakan kelas, identifikasi masalah kepengawasan, penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, penulisan karya ilmiah.

6. Kompetensi Sosial, berkaitan dengan kemampuan dalam menumbuhkan semangat kerja sama (Anonim, 2012).

Dilihat dari segi kepribadian (personality), maka seorang pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya hendaknya mempunyai persyaratan-persyaratan idil sebagai berikut :1. Harus mempunyai rasa perikemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, dapat ,menilai orang lain

secara teliti dari segi kemanusiaanya serta dapat bergaul dengan baik.2. Harus dapat memelihara dan menghargai dengan sungguh-sungguh semua kepercayaan yang

diberikan oleh orang-orang yang berhubungannya.3. Harus berjiwa optimis yang berusaha mencari yang baik, mengaharapkan yang baik dan melihat

segi-segi yang baik.4. Hendaknya bersifat adil dan jujur, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh penyimpangan-

penyimpangan manusia.5. Hendaknya ia cukup tegas dan obyektif (tidak memihak), sehingga guru-guru yang lemah dalam

stafnya “tidak hilang dalam bayangan” orang-orang yang kuat pribadinya. Serta banyak lagi persyaratan lainnya.

Seorang pengawas hendaknya memiliki ciri-ciri pribadi sebagai guru yang baik, memiliki pembawaan kecerdasan yang tinggi, pandangan luas mengenai proses pendidikan dalam masyarakat, kepribadian yang menyenangkan dan kecakapan melaksanakan human relation yang baik. Thomkins dan Backley (Purwanto, 2009:85) menyatakan kualitas pentingnya bagi seorang pengawas sebagai berikut :a. Memiliki intuisi yang tinggib. Kerendahan hatic. Keramah-tamahand. Ketekunan, sifat humore. Kesabaran dan sebagainya

Program peningkatan mutu pendidikan, tidak akan berjalan lancar jika setelah diadakannya monitoring dan evaluasi tanpa ditindaklanjuti. Fungsi pengawasan (controlling ) dalam manajemen berguna untuk membuat agar jalannya pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

39

Pengawasan bertujuan untuk menilai kelebihan dan kekurangan. Dimana terjadinya hal yang salah ditinjau ulang dan segera diperbaiki. Dengan kata lain keberadaan pengawas penting sebagai penjamin keterlaksanaan program dalam peningkatan mutu. Dalam penerapan manajemen peran pengawas dapat diimplikasikan berdasarkan delapan kompetensi pengawas dari pemikiran Wiles & Bondi (2003). Kompetensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawas Sekolah sebagai Pengembang SiswaPengawas harus selalu mengingat bahwa sekolah adalah lingkungan pembelajaran yang didesain untuk membantu siswa berkembang sesuia dengan potensi dan tingkat perkembangan usianya. Sehingga peran pengawas adalah memberikan pemahaman tentang ini kepada guru agar guru mampu mempelajari dan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebaikbaiknya untuk melayani siswa sebagai pelanggan sekolah.

2. Pengawas Sekolah sebagai Pengembang KurikulumPengawas mempunyai peluang terbaik untuk mempengaruhi guru dalam mengembangkan kurikulum. Untuk melaksanakan peran ini maka sebelumnya pengawas harus mengamati pelaksanaan kurikulum yang sedang berlangsung di sekolah yang dibinanya. Dalam pengamatan, pengawas sebaiknya bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru. Setelah pengamatan, pengawas bisa membantu guru mengembangkan kurikulum dengan langkahlangkah antara lain: 1) menganalisi visi, misi dan tujuan sekolah; 2) mengklarifikasi tujuan dan pengembangan konsep kurikulum. Dilanjutkan dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah; 3) mengimplementasikan kurikulum melalui manajemen perubahan; 4) mengevaluasi implementasi kurikulum dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang akan datang.

3. Pengawas Sekolah sebagai Spesialis PembelajaranTugas utama pengawas sekolah adalah meningkatkan mutu pembelajaran bagi siswa di sekolah. Untuk berperan sebagai spesialis pembelajaran, maka pengawas harus mampu menjadi seorang peneliti, komunikator, dan guru. Sebagai peneliti, pengawas harus memahami dan dapat meneliti sekaligus menerapkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri maupun orang lain. Penelitian yang harus dipahami berkenaan dengan pembelajaran, guru efektif dan sekolah efektif, gaya pembelajaran, dan psikologi pembelajar/manusia.Sebagai komunikator, pengawas harus mampu menyampaikan pendapatnya. Baik secara tertulis maupun lisan secara efektif sehingga dapat dipahami orang lain sesuai dengan yang dimaksudkan. Sebagai guru, pengawas harus mampu mengetahui yang terbaik bagi kelasnya. Artinya pengawas harus menjadi model guru yang baik sehingga dapat dijadikan contoh guru yang dibinanya.

4. Pengawas Sekolah sebagai Pekerja Hubungan ManusiawiPengawas harus mampu bersosialisasi dengan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan di sekolah yang dibinanya. Begitu juga dengan pemerintah dan masyarakat. Peran ini dibutuhkan dalam proses kerja sama untuk meningkatkan mutu sekolah yang dibinanya.

5. Pengawas Sekolah sebagai Pengembang StafSekolah merupakan suatu sistem organisasi, sehingga pengembangan sumber daya manusia penting dilakukan agar dapat menjadi aset bagi sekolah. Pengawas dalam hal ini berperan untuk mengembangkan kemampuan guru sebagai pengajar, mengembangkan kemampuan kepala

40

sekolah sebagai pemimpin, dan mengembangkan tenaga kependidikan seperti petugas perpustakaan, administrasi sesuai dengan tugas pokoknya.

6. Pengawas Sekolah sebagai Pengembang Administrator Peran pengawas sebagai administrator yaitu berkenaan dengan kemampuan dalam menyusun laporan hasil kepengawasan dan menindaklanjuti untuk program berikutnya di sekolah yang dibina. Selain itu peran ini juga mengharuskan pengawas untuk membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi berdasarkan manajemen mutu terpadu.

7. Pengawas Sekolah sebagai Manajer PerubahanDalam menjalankan peran ini pengawas harus mampu membuat perubahan terlaksana, membangun pengalaman masyarakat sekolah dalam kesuksesan dan kegagalan serta menyediakan wawasan praktis bagi proses perubahan. Perubahan menuntut pengawas untuk proaktif dan kreatif memahami tekanan faktor eksternal dan internal. Sehingga tercipta mutu kualitas pendidikan yang diharapkan.

8. Pengawas Sekolah sebagai EvaluatorPeran pengawas sebagai evaluator berkenaan dengan proses evaluasi tugas, kewajiban dan kinerja guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik yang ada di sekolah yang dibinanya. Hasil evaluasi digunakan sebagai acuan program selanjutnya dalam pelaksanaan manajemen.

KRISIS YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pandangan secara luas mengenai konsep MSDM telah memberikan makna secara praktis. Atas dasar sudut pandang demikian maka hubungan antara aktifitas dan kontribusi MSDM dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Kesadaran demikian dapat meningkatkan efektifitas organisasi dimana setiap sumber daya dilibatkan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kecenderungan utama dan krisis yang mempengaruhi MSDM adalah:

1) Biaya yang dikaitkan dengan faktor sumber daya manusia Sekolah sebagai organisasi menyadari betapa pentingnya pengelolaan SDM. Sumber keuangan keuangan bukan dianggap sebagai satu-satunya aset penting sekolah melainkan diharapkan memiliki SDM yang tepat dan mampu mengelola organisasi sekolah secara efektif. MSDM sekolah dirancang untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan guru sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif.

2) Krisis produktivitasProduktivitas dipengaruhi oleh efektifitas MSDM. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendayagunaan aspek SDM yang dimiliki sekolah. Semakin efektif guru sebagai ujung tombak SDM sekolah didayagunakan, maka dapat diprediksi akan memberi kontribusi yang lebih besar bagi pencapaian produktifitas sekolah. Guru yang profesional dalam membentuk kompetensi siswa sesuai dengan karakteristik individual masing-masing. Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran. Sekolah dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan seperti pelatihan modul pembelajaran, pembuatan alat peraga, pengembangan silabus, dan pembuatan materi standar (Mulyasa, 2005:11).

3) Kompleknya perubahan yang terjadi

41

Perubahan yang terjadi sebagai akibat tekanan dan pengaruh global telah mendorong sekolah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas guru. Sekolah menempatkan prioritas utama untuk ditingkatkan kualitasnya melalui proses MSDM yang efektif dan berkelanjutan. Guru diharapkan mampu memberikan sumbangan efektif dan signifikan bagi kelangsungan sekolah dalam situasi yang terus mengalami perubahan.

4) Masalah personalia yang terjadi di tempat kerjaAdanya masalah yang berkaitan dengan guru mendorong sekolah menerapkan MSDM dalam rangka meminimalkan dan mengatasi masalah. Beberapa permasalahan yang sering dialami guru seperti jenuh dalam kegiatan pembelajaran, tidak dapat mengoperasikan atau memanfaatkan alat sebagai hasil kecanggihan teknologi dalam pembelajaran, dan tidak adanya upaya meningkatkan kemampuannya seperti ikut dalam pelatihan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui program MSDM guna meningkatkan partisipasi dan kemampuan guru dalam mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kegiatan pelatihan penggunaan media pembelajaran dengan program Microsoft Power Point, Macromedia Flash Player, SwishMax, dan penggunaan internet merupakan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas kemampuan guru dalam pembelajaran.

SOLUSI BAGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH

Berdasarkan uraian dar konsep-konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, maka untuk mengatasi permasalhan yang terjadi di sekolah sehubungan mutu pendidikan di sekolah, beberapa alternatif solusi Manajemen SDM yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut :I. Ketenaga Pendidikan

A. Meningkatkan proses pemilihan Ketenaga PendidikanB. Komunikasi yang efektif sehingga tidak ada miss komunikasi antara personil sekolahC. TransparansiD. AkuntabilitasE. Memfungsikan setiap seksi yang ada di sekolah, danF. Memperbaiki prospek dan kerja guruG. Memperbaiki suasana kerja dan moral guru, sertaH. Meningkatkan pelatihan bagi guru, seperti: Penataran KTSP, Penataran metode pembelajaran,

Penataran PTK, Penataran Karya Tulis Ilmiah, Sertifikasi Profesi/Kompetensi, dan Penataran PTBK.

II. Peserta DidikA. Menjalin sebuah keluarga yang utuh antara peserta didik dan Guru sekolahB. Peer Guide bagi peserta didikC. Penambahan materi pembelajaran seperti:

- Pemantapan bagi kelas 9- Resume Pembelajaran yaitu peserta didik yang kurang ada pembelajaran tambahan dan

PR- Ketika orang tua meminta untuk LES bagi peserta didik maka sekolah memfasilitasnya.

III. Bagi Non-Akademik:A. Pengembangan ekstrakulikuler yang terdiri dari Pengembangan ilmu pengetahuan, olahraga,

dan seni Pramuka bagi kelas 7B. Selanjutnya memilih ektrakulikuler yang diminati 1 wajib dan 1 tidak wajib.

42

Namun yang paling pokok dari semua alternative solusi yang telah disebutkan tersebut adalah adanya peran dari fungsi pengawasan manajemen yang dalam hal ini diemban oleh pengawas sekolah.

PENUTUP

Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Sekaligus berperan sebagai penjamin mutu pendidikan di sekolah yang dibinanya. Manajemen mutu terpadu adalah cara mengelola lembaga pendidikan dengan perbaikan yang dilakukan terus menerus atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Dalam penerapan manajemen mutu terpadu peran pengawas dapat diimplikasikan berdasarkan delapan kompetensi pengawas dari pemikiran Wiles & Bondi yaitu sebagai pengembang siswa, pengembang kurikulum, spesialis pembelajaran, pekerja hubungan manusiawi, pengembang staf, pengembang administrator, manajer perubahan, dan evaluator.

Tugas dan tanggung jawab pengawas adalah sebagai penjamin mutu penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu sudah seyogyanya jika pengembangan kompetensi pengawas harus terus dilakukan. Dalam penerapan manajemen mutu terpadu maka kompetensi pengawas dapat dikembangkan berdasarkan delapan kompetensi pengawas dari pemikiran Wiles & Bondi. Terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Dengan harapan, pengawas yang memiliki kompetensi tinggi akan berimbas pada peningkatan mutu sekolah binaannya, utamanya dalam penerapan manajemen mutu terpadu.

REFERENSI :

Armstong, M. 2006. A Handbook of Human Resource Management Practice. London and Philadelphia: Kogan Page.

Bendell, Tony, and Boulter, Louise, and Kelly, John, 1993, Benchmarking for Competitive Advantage, London, United Kingdom: Pitman Publishing.

Chapman, Judith (ed), 1990, School-Based Decision-Making and Management, Hampshire, United Kingdom.: The Falmer Press.

Collingridge, J., and Ritchie, M. 1979. Dasar-Dasar Manajemen Personalia. Diterjemahkan oleh Ratna S. Jakarta: Erlangga.

Dikmenum, 1999, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

Dikmenum, 1998, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (paper kerja), Depdikbud, Jakarta.

Edward Sallis. Alih Bahasa Ali riyadi, Ahmad & Fahrurozi. 2006. Total Quality Management in Education : Manajemen Mutu Pendidikan . Yogyakarta: Irchisod.

Gary, D. 2003. Human Resources Management. New Jersey: Prentice Hall Inc.Gorton, R. A., and Schneider, G. T. 1990. School Based Leadership Challengesn and Oportunities.

Dubuque: Wm. C. Brown Publishers.Greer, C. R. 2001. Strategic Human Resource Management. Boston: A Pearson Education Company.Handoko, T. 2000. Manajemen. Yogyakarta: BPFE.Herujito Yayat, M. 2001. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT Grasindo.Jihad A. dan Haris A. 2008. Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Pressindo

43

Karlof, Bengt and Ostblom, Svante, 1994, Benchmarking : A signpost to Excellence in Quality and Productivity, New York, USA: John Wiley and Soons.

Majid A. 2009. Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mangkunegara, A. P. 2003. Perencanaan dan Pengembangan SDM. Bandung: Refika Aditama.Mulyasa, E. 2005. Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan menyenangkan.

Bandung: Remaja Rosdakarya.Ngalim Purwanto, 2010. Administrasi & Supervisi Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya.Nitisemito, A. S. 1996. Manajemen Personalia. Jakarta: Ghalia Indonesia.Pandia, K., dkk. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Medan: Universitas Sumatera Utara.Pascoe, Susan and Robert, 1998, Education Reform in Australia: 1992-97 (a Case Study), The Education

Reform and Management Series, Australia: Education-World Bank.Roger,Everett M.,1995, Diffusion of Innovations, New New York, USA: The Free Press.Sehartian, Piet. A, DR. 2008. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka

Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rhineka CiptaSamsudin, S. 2006. Manajemen SDM. Bandung: Pustaka Setia.Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, 1991, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional

Menjelang Abad XXI, Jakarta: PT. Grasindo.Sikula, A. E. 1981. Personnel Administration and Human Resources Management. Santa Barbara: Jhon

Wiled and Sons Inc.Sudjana, Nana. 2012. Pengawas dan Kepengawasan: Memahami Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan

Tanggung Jawab Sekolah. Bekasi: Binamitra Publishing.Sudjana, Nana. 2012. Supervisi Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya bagi Pengawas Sekolah. Bekasi:

Binamitra Publishing.Suseno, Muchlas, 1998, Percepatan Pembelajaran Menjelang Abad 21 (makalah hasil analisis dari

Accelerated Learning for 21st Century oleh Colin Rose and Malcolm J. Nicholl), Jakarta: Pasca Sarjana IKIP Jakarta.

Tim Pakar Manajemen Pendidikan FIP UM. 2003. Manajemen Pendidikan Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Latar Institusi Pendidikan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Tim Pakar Manajemen Pendidikan UM. 2004. Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah. Malang: Universitas Negeri Malang.

TimTeknis Bappenas, 1999, School-Based Management di Tingkat Pendidikan Dasar, Naskah kerjasama Bappenas dan Bank Dunia, Jakarta.

Ulrich, D. 1997. Human Resource Champions. Boston: Harvard Business School Press.Tjiptono, F & Diana, A. 1995. Total Quality Management . Yogyakarta: Andi OffsetUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2003.

Bandung: Citra Umbara.Usman, Husaini. 2011. Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan . Jakarta: Bumi AksaraWiles, J & Bondi, J (2003). Supervision A Guide to Practice. Second- Edition. London: Charles E. Merrill

Publishing Company A Bell & Hawwel Company.

44