Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI

PENYUSUNAN RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN

SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

PaparanLaporan PendahuluanRabu, 30 April 2014

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

S A T U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L A Y A H N A S I O N A L

Bersama Menata Ruang Untuk Semua

Oleh PT. Prospera Consulting Engineers

Klaster Perbatasan Klaster Lingkungan

Klaster Ekonomi

OUTLINE PEMAPARAN

1. PENDAHULUAN2. PEMAHAMAN

A. PENGERTIAN & FUNGSIB. KEDUDUKAN RPI2 - JMC. AZAS RPI2 – JMD. MUATAN RPI2 - JM

3. PROSEDUR PENYUSUNAN RPI2-JM (METODOLOGI)

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA5. RENCANA KERJA6. STRUKTUR ORGANISASI PEKERJAAN7. INVENTARISASI KEBUTUHAN DATA


Klaster Ekonomi

Satuan Kerja Penataan Ruang Nasional | 2014 Hal | 2

Pengembangan KSN sebagai wilayah strategis dan terkait dengan kepentingan nasional,perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur khususnya bidang PU, yang memadai dansesuai dengan arahan penataan ruang pada KSN bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN, dewasa ini masih kurangterpadu, akibat:

o Belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong

o Belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur, serta

o Belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur

Perlu perencanaan program infrastruktur bidang PU secara terpadu dan berbasis

penataan ruang serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap

masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah(RPI2-JM) bidang PU pada KSN diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahanpembangunan infrastruktur pada KSN, serta dijadikan acuan bagi semua stakeholdersyang terkait dalam pembangunan infrastruktur bidang PU, baik Pemerintah, pemerintahdaerah, swasta maupun masyarakat.

1. PENDAHULUAN| LATAR BELAKANG


Maksud

Merencanakan program pembangunan infrastruktur ke-PU-an untukmewujudkan sasaran pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruangKSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Gorontalo -Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau - ProvinsiKepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak, serta Kawasan SeiMangkei.

Tujuan

Tersusunnya daftar program investasi infrastruktur ke-PU-an prioritas yangberbasis penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan wilayahsecara terpadu di KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara,Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara,Provinsi Riau - Provinsi Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak,serta Kawasan Sei Mangkei.

1. PENDAHULUAN| MAKSUD DAN TUJUAN


Sasaran

1. Tersusunnya rencana terpadu pengembangan infrastruktur ke-PU-anjangka menengah di 5 KSN.

2. Tercapainya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur ke-PU-an di 5 KSN, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, maupun anggaran;dan

3. Teridentifikasikannya sumber dan pola pembiayaan pembangunaninfrastruktur ke-PU-an di 5 KSN.

Keluaran

Dokumen RPI2JM Bidang ke-PU-an untuk masing-masing KSN, berupaprogram-program prioritas pembangunan infrastruktur 5 tahunan untukmewujudkan sasaran wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden /Raperpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional, dalam wujud matriksdan peta ukuran A3.

1. PENDAHULUAN| SASARAN DAN KELUARAN


Cakupan KSN Perbatasan Negara Aceh –Sumut terdiri atas Wilayah Perairan dan Wilayah Daratan:Meliputi 2 Provinsi & 20 Kabupaten:1. Pemerintah Aceh:

1. Kota Sabang2. Kota Banda Aceh3. Kabupaten Aceh Besar4. Kabupaten Pidie5. Kabupaten Pidie Jaya6. Kabupaten Bireun7. Kabupaten Aceh Utara8. Kota Lhokseumawe9. Kabupaten Aceh Timur10 Kota Langsa11. Kabupaten Aceh Tamiang12. Kabupaten Langkat

2. Provinsi Sumatera Utara:1. Kota Medan2. KabupatenDeli Serdang3. Kabupaten Serdang Bedagai4. Kabupaten Asahan5. Kota Tanjung Balai6. Kabupaten Batu Bara7. Kabupaten Labuhan Batu8. Kab. Labuhan Batu Utara

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN ACEH – PROV SUMUT


Cakupan KSN Perbatasan Negara Riau –Kepulauan Riau terdiri atas Wilayah Perairan dan Wilayah Daratan:Meliputi 2 Provinsi & 9 Kabupaten:1. Provinsi Riau:

1. Kab. Rokan Hilir2. Kota Dumai3. Kab. Bengkalis4. Kab. Kep. Meranti

2. Provinsi Kepulauan Riau:1. Kab. Karimun2. Kota Batam3. Kab. Bintan4. Kab. Kepulauan Anambas5. Kab. Natuna

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV RIAU – PROV KEPRI


Meliputi 3 Provinsi & 13 Kabupaten:1. Provinsi Sulawesi Utara:

1. Kab. Kepulauan Talaud2. Kab. Kepulauan Sangihe3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro4. Kab. Kota Bitung5. Kota Manado6. Kabupaten Minahasa Utara7. Kab. Minahasa8. Kab. Minahasa Selatan9. Kab. Bolaang Mongondow Utara10. Kab. Bolaang Mongondow

2. Provinsi Sulawesi Tengah:1. Kab.Buol2. Kab. Toli-Toli

3. Provinsi Gorontalo:1. Kab. Gorontalo Utara

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV SULUT – GORONTALO - SULTENG


Terdiri atas 1 Kota dan 1 Kabupaten, 3 kecamatan dan 25 GampongMeliputi:A. Pemerintah Aceh:

1. Kota Sabang;2. Sebagian Kabupaten Aceh Besar,

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PBPB SABANG


Cakupan Kawasan Pacangsanakmeliputi seluruh DAS yang termasuk ke dalam WS Citanduy ditambah wilayahKabupaten PangandaranMeliputi:1. Provinsi Jawa Barat:

1. Kabupaten Tasikmalaya2. Kabupaten Ciamis3. Kabupaten Kuningan4. Kabupaten Majalengka5. Kabupaten Pangandaran6. Kota Tasikmalaya7. Kota Banjar

2. Provinsi Jawa Tengah:1. Kabupaten Banyumas2. Kabupaten Cilacap

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PACANGSANAK


Meliputi:A. Provinsi Sumatera Utara:

1. Kabupaten Simalungun, 2. Kabupaten Batu Bara,3. Kabupaten Asahan, 4. Kota Pematang Siantar

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KAWASAN SEI MANGKEI


Pengertian dan Fungsi RPI2JM Bidang PU Pada KSN

Pengertian RPI2JM Bidang PU Pada KSN

Merupakan dokumen rencana terpadu pembangunaninfrastruktur tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima)tahun yang berisi sinkronisasi program pembangunaninfrastruktur bidang pekerjaan umum pada KSN, yang akandisepakati oleh Ditjen Penataan Ruang bersama-sama denganDitjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen CiptaKarya dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Fungsi

Merupakan acuan pelaksanaan pembangunan infrastrukturtahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun, baiklokasi, perkiraan besaran/volume, waktu pelaksanaan, danpenetapan besaran investasi.

2. PEMAHAMAN| PENGERTIAN DAN FUNGSI RPI2 - JM


Kedudukan RPI2-JM Bidang PU pada KSNDalam Sistem Perencanaan Spasial dan

Sistem Perencanaan Pembangunan

2. PEMAHAMAN| KEDUDUKAN RPI2 - JM


Azas Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN

Kewilayahan, merupakan pendekatan yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitaswilayah/kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong terciptanya stuktur ruangyang efektif dan efisien.

Keterpaduan, merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalampemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dankebutuhan masing-masing.

Keberlanjutan, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastrukturPekerjaan Umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang denganmemperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Koordinasi, merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastrukturPekerjaan Umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,pemerintah daerah, maupun masyarakat/dunia usaha, sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.

Optimalisasi sumber daya, merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber dayayang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangankawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum.

Skala prioritas, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastrukturPekerjaan Umum dengan memperhatikan skala prioritas wilayah/kawasan, sehinggaterdapat kawasan yang didorong pengembangannya dan kawasan yang dikendalikan.

2. PEMAHAMAN| AZAS RPI2 - JM


Muatan RPI2JM Bidang PU Pada KSN

RPI2-JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN memuat program pembangunaninvestasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang membentuk struktur ruang KSNyang terdiri atas:

1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi antaralain jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri primer, jaringan jalankolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional;

2. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang meliputi antara lainkonservasi (waduk, embung, situ), jaringan irigasi, jaringan reklamasi rawa,jaringan tata air tambak, penyediaan air baku, pengendali banjir/lahar/sedimen,dan pengamanan pantai; dan

3. Program pembangunan infrastruktur prasarana permukiman, yang meliputiantara lain jaringan air minum, jaringan pengelola limbah, jaringan drainase,jaringan pengelola persampahan, serta infrastruktur DPP dan agropolitan;

dalam rangka pengembangan kawasan yang disusun atas dasar arahan spasial danprioritas program pembangunan infrastruktur

2. PEMAHAMAN| MUATAN RPI2 - JM


Prosedur Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN(Metodologi)

TAHAP 1A: IDENTIFIKASI ARAHAN SPASIAL PENGEMBANGAN KSN

• Merupakan hasil integrasi berbagai dokumen kebijakan spasial pada KSN.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang; dan

• Dibahas bersama dengan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Bappeda Kota yang terkait, SKPD Provinsi bidang Penataan Ruang, serta Direktorat terkait di Lingkungan DitjenPenataan Ruang, yang dituangkan di dalam berita acara

3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | DIAGRAM 5 (LIMA) TAHAPAN


Tahap-1A: Identifikasi Arahan Spasial Pengembangan KSN

Pengintegrasian antaraarahan spasial RTR KSN Pacangsanak dan arahanspasial RTR lainnyadengan menggunakanmetode inventarisasi(matriks 1).

PROSES

Contoh:• RTRWN;• RTR Pulau Jawa Bali• RTR KSN Pacangsanak• RTRWP Jabar dan Jateng• RTRW pada 9 Kab/Kota

INPUT• Matriks indikasi arahan

spasial pengembanganKSN Pacang sanakperiode 5 tahun YAD,

• Peta arahan spasialpengembangan KSN dengan skala 1:50.000 yang memuat lokasikawasan yang didorongdan dikendalikan

• Indikasi program jaringaninfrastruktur PU untukmasing-masing kawasandimaksud

OUTPUT


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A - CONTOH


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A – CONTOH LANJUTAN

Tahap-1B: Inventarisasi Program Investasi Infrastruktur Bidang PU

Penggabungan program prioritas pembangunaninfrastruktur PU dariberbagai dokumensesuai tingkatan RPI2-JM yang disusun(Matriks 2)

PROSES

Contoh:• RPJP dan RPJM Nasional• Renstra dan RKP PU• Renstra Ditjen SDA, BM,

dan CK• RPJPD dan RPJMD Prov.

Jabar dan Jateng• RPJPD dan RPJMD pada

9 Kab/Kota

INPUT

• Matriks program prioritas pembangunaninfrastruktur bidang PU sesuai dengan indikasiprogram utama KSN Pacangsanak dalamperiode 5 (lima) tahunmendatang.

OUTPUT

• Merupakan upaya identifikasi dan sintesis program prioritas pembangunan infrastrukturbidang PU, yang berasal dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan infrastrukturPU untuk mendukung perwujudan indikasi program utama dan sasaran wilayah padatahapan identifikasi arahan spasial.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.

• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Biro Perencanaan dan KLN,Direktorat Bina Program masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Bina Marga, danCiptakarya, Direktorat terkait di masing-masing Ditjen, Balai Besar atau Balai WilayahSungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan PengendalianCiptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B

Kode A = bidang SDAKode 1 (digit ke-2) = Waduk

Kode 1 (digit 3) = Urutan program


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B - CONTOH

Kode B = bidang Bina MargaKode C = bidang Cipta KaryaDigit ke-2 = Jenis Program

Digit ke-3 = Urutan program


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B – CONTOH LANJUTAN

Tahap-2: Perumusan Rencana Terpadu PembangunanInfrastruktur Bidang PU pada KSN

• Merupakan upaya integrasi arahan spasial pengembangan wilayah pada KSN denganprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.

• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Bappeda Provinsi terkait, SKPDProvinsi bidang Penataan Ruang, Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atauBalai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atauDinas terkait PU.

Pengintegrasian antaraarahan spasialpengembangan KSN Pacangsanak danprogram investasipembangunaninfrastruktur bidang PU(Matriks 3)

PROSES

• Matriks indikasi arahanspasial pengembanganKSN Pacangsanakperiode 5 tahun YAD (Output Tahap 1A);

• Matriks program investasi infrastrukturbid. PU sesuai denganindikasi program utamaKSN (Output Tahap 1B)

INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan dalam periode5 (lima) tahun YAD untukmendukung perwujudansasaran spasial KSN Pacangsanak.

OUTPUT


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2 - CONTOH

Tahap-3: Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan Infrastruktur Bidang PU pada KSN

Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang;

Dibahas bersama dengan Biro Perencanaan dan KLN, Direktorat Bina Programmasing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Ciptakarya,(pertemuan di pusat), serta Direktorat terkait di masing-masing Ditjen.Pertemuan di provinsi, pembahasan bersama dilakukan dengan Balai Besar atauBalai Wilayah Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaandan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU, dan dituangkandalam Berita Acara.

Sinkronisasi Program dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni:

A. Fungsi

B. Lokasi

C. Waktu Pelaksanaan



Tahap-3A: Sinkronisasi Program Berdasarkan Fungsi

Analisis hubungan atauketerkaitan fungsiantarprogram investasiinfrastruktur bidang PU di masing-masing DitjenKemen terian PU (DitjenSDA, BM & CK) padaKSN Pacangsanak(Matriks 4, 5 dan 6)

PROSES

• Daftar proram investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahun YAD untukmendukung sasaranspasial KSN Pacangsa-nak (Output Tahap 2).

INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secarafungsi.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunaninfrastruktur bidang PU untuk masing-masing sektor (sumber daya air, binamarga, dan cipta karya) berdasarkan fungsi.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3A

Contoh Matriks 4, 5 dan 6(Sinkronisasi Fungsi)



Tahap-3B: Sinkronisasi Program Berdasarkan Lokasi

Analisis hubungan atauketerkaitan lokasiantara program investasi infrastrukturPU bidang:-SDA vs CK-BM vs CKdi KSN Pacangsanak(Matriks 7 dan 8)

PROSES


INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secaralokasi.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidangPU berdasarkan lokasi.

• Program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU yang disinkronkan secara lokasiadalah: (1) antara program bidang sumber daya air dan program bidang cipta karya, serta(2) antara program bina marga dan program bidang cipta karya.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3B

Contoh Matriks 7 dan 8(Sinkronisasi Lokasi)



Tahap-3C: Sinkronisasi Program Berdasarkan Waktu

Analisis hubungan atauketerkaitan waktuantarprogram investasiinfrastruktur PU semuabidang (SDA, BM & CK) di KSN Pacangsanak(Matriks 9)

PROSES


INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secarawaktu.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunaninfrastruktur bidang PU berdasarkan waktu pelaksanaannya.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C

Contoh Matriks 9(Sinkronisasi Waktu)

RekapitulasiProgram

Infrastruktur PU Pada KSN Hasil

Sinkronisasi


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C - CONTOH

Tahap-4: Penyiapan Rancangan RPI2JM Bidang PU Pada KSN1. BAB I Pendahuluan, yang berisi:

a. latar belakang,

b. manfaat dan fungsi RPI2JM bidang PU pada KSN, dan

c. isu dan permasalahan prioritas pada KSN, berisi tentang hal-hal utama yang perlu diprioritaskanpenanganannya.

2. Rencana Terpadu, yang berisi:

a. Arahan spasial pengembangan KSN, terdiri atas:

• tujuan , kebijakan dan strategi (Tujakstra) pengembangan KSN;

• peta rencana struktur ruang KSN; dan peta rencana pola ruang KSN.

b. Hasil sinkronisasi program investasi infrastruktur bidang PU pada KSN, terdiri atas:

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang SDA 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang BM 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang CK 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program prioritas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Tahunan untuk KSN;

• matriks program investasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum KSN tahunan dalam periode 5(lima) tahunan (diambil dari matriks 5).

3. Lembar pengesahan dan berita acara kesepakatan RPI2JM bidang PU pada KSN, terdiri atas:

– lembar pengesahan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

– berita acara kesepakatan.

4. Penutup, berisi rekomendasi terhadap perwujudan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastrukturbidang Pekerjaan Umum pada KSN.



Tahap-5: Penyepakatan Rancangan RPI2JMBidang PU pada KSN

• Berisi persetujuan terhadap substansi RPI2JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

• Proses penyepakatan dilakukan melalui forum rapat tingkat eselon 1 yang diikutioleh Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan DirjenPenataan Ruang.

Penetapan RPI2JM Bidang PU pada KSN

• Ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi acuan dalampelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada masing-masing KSN,serta menjadi acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaanKonsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum



Permasalahan dan Pendekatan DalamPenyusunan RPI2JM Bidang PU Pada 5 KSN dan Sei Mangkei

1 Bulan 2 Bulan 1 Bulan3 Bulan 1 Bulan

Laporan AntaraLaporan Pendahuluan Laporan Akhir

TAHAP 3

- Desk Studi- Analisa Peta GIS- Pembahasan di

Pusat dan Daerah- Konsinyasi

Perlu pemahamanterhadap JenisProgram dan LokasiSasaran Program

Program yang sinkron :- Fungsi- Lokasi- Waktu

TAHAP 4

- Konsinyasi- Desk Studi- Pembahasan di Daerah dan Pusat

- Percepatan penye-lesaian dokumen

Penyiapan Perancangan RPI2JM

TAHAP 2

- Pengemb Database dan Kodifikasi

- Desk Studi- Konsinyasi

Perlu Ketelitian dalam Mensintesa

Rencana TerpaduArahan Spasial

TAHAP 1

Ketersediaan data:RTR Provinsi, Kabupaten/Kota, RPJP, RPJMD Provinsi, Kabupaten/Kota

- Pengumpulan data Sekunder

- Desk Studi

Program Prioritas

TAHAPAN RPI2JM

KELUARAN

PROBLEMSEXPERIENCES

APPROACH

TAHAP 5

- Konsinyasi- Pembahasan di

Pusat - Penyepakatan

Penyepakatan

Peserta bukan yang berwenang untuk menandatangani kesepakatan

OVERVIEW KSN

TIMELINE

PELAPORAN


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | PERMASALAHAN DAN APPROACHING


4. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 5 KSN & SEI MANGKEI

4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PERBATASAN NEGARA ACEH - SUMUT


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 1 & TUJUAN 2


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 3 (1)


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. ACEH – SUMUT | TUJUAN 3 (2)


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU |TUJUAN 1

TUJUAN PENATAAN RUANG

Kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam;

Penetapan dan penegasan titik garis pangkal kepulauan Indonesia sebagai kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan;

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara; dan

Pengembangan Kerja sama pertahanan dan keamanan antarnegara

1. Menetapkan batas laut teritorial di Selat Singapura dan batas ZEE di Laut Cina Selatan;

2. Menyelesaikan pemetaan batas laut Kawasan Perbatasan Negara dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam; dan

3. Meningkatkan pengelolaan wilayah perairan pada Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan sesuai ketetapan UNCLOS.

STRATEGI PENATAAN RUANG

1

1. Mengembangkan prasarana dan sarana penanda wilayah kedaulatan NKRI serta pos pengawasan perbatasan sesuai dengan kepentingan pertahanan dan keamanan serta karakteristik wilayah;

2. Mengembangkan pangkalan dan/atau markas TNI AL, TNI AD, TNI AU yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana kemiliteran yang memadai untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

1. Mengembangkan pengelolaan wilayah perairan melalui kerja sama antarnegara dengan Negara Malaysia, Singapura, dan Vietnam dalam rangka gelar operasi keamanan guna menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Perbatasan Negara


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU| TUJUAN 2


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU| TUJUAN 3 (1)






4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN DI PROVINSI SULUT, GORONTALO & SULAWESI TENGAH


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. SULUT, GORONTALO & SULTENG|TUJUAN 1 & TUJUAN 2


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KPN PROV. SULUT, GORONTALO & SULAWESI TENGAH |TUJUAN 3

3


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG

TUJUAN PENATAAN RUANG

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Internasional Yang Didukung Potensi Sumber Daya Alam Dari Kabupaten Dan Kota Di Aceh

Ekosistem Kepulauan Yang Lestari Serta Adaptif Terhadap Ancaman Bencana

Kawasan Sabang Sebagai Pusat

Perdagangan Dan Jasa Kepelabuhan Serta Pariwisata

Internasional

Industri Pengolahan Hasil Pertanian Dan

Industri Lanjutan Yang Selektif Sesuai Daya

Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup

Pengembangan Sentra Produksi Dan Pengolahan Hasil Perikanan

Keterkaitan Dan Kerja Sama Antar

Wilayah

Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Jaringan

Prasarana Dan Sarana Kawasan

Pelestarian Kawasan Berfungsi Lindung Paling Sedikit 30% (tiga Puluhpersen)dari Luas

Daratan KPBPB Sabang

Pelestarian Kawasan Berfungsi Lindung Suaka

Alam Laut

Perlindungan Terhadap Wilayah Pada Kawasan Rawan

Bencanaangin Kencang, Longsor, Tsunami, Serta

Gempa Bumi

5 Strategi 6 Strategi 6 Strategi 4 Strategi 8 Strategi 10 Strategi 4 Strategi 5 Strategi


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG | TUJUAN 1


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KSN PBPB SABANG | TUJUAN 2


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| Kawasan Pengembangan Sei Mangkei


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK |


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK | TUJUAN 1 & TUJUAN 2


4. DIAGRAM POHON TUJAKSTRA| KAWASAN PACANGSANAK |TUJUAN 3


5. RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)

No KegiatanBulan Ke

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tahap Persiapan

2 Tahap Pelaksanaan

a Melakukan telaah dokumen kebijakan spasial terkait serta dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur ke-PU-an

b Melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan dan penyepakatan rencana pengembangan wilayah Sei Mangkei

c Melakukan survey lapangan dan konsultasi daerah (1 kali di 9 Provinsi)

d Melakukan inventarisasi arahan spasial pengembangan wilayah lima tahun ke depan (matriks dan peta)

e Melakukan inventarisasi dan sintesis terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an

f Menyiapkan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an (matriks dan peta)

g Menyiapkan sinkronisasi program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an berdasarkan hubungan fungsional, lokasi, waktu, dan anggaran

h Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan dari program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an

i Menyiapkan peta program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an di masing-masing KSN per tujuan per sektor

j Merumuskan konsepsi monitoring dan evaluasi

k Melakukan pembahasan di daerah (2 kali di 9 Provinsi)

l Melakukan pembahasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (3 Kali di Jakarta)

m Konsinyasi (6 kali di Jakarta)


5. RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)

No KegiatanBulan Ke

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Tahap Pelaporan

a Laporan Pendahuluan

b Laporan Bulanan

c Laporan Antara

d Laporan Akhir


6. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PEKERJAAN


7. INVENTARISASI KEBUTUHAN DATA | 5 KSN DAN SEI MANGKEI

No Kategori NomorPeraturan/Nama

Rencana

Tentang/Instansi/SumberData

Status Ketersediaan

Data

1 KebijakanNasional

• PP No 26/2008• Perpres Rencana

Pembangunan• Perpres masing-

masing RTR Pulau• Raperpres masing-

masing KSN

• RTRWN• RPJMN

• Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi

• KSN Perbatasan Aceh-Sumut,Riau-Kepri, Sulut-Gorontalo-Sulteng, KSN PBPB Sabang, KSN Pacangsanak

Tersedia

2 RenstraKementerian/Lembaga

• Renstra Kemen PU• Renstra Bina Marga• Renstra Cipta Karya• Renstra SDA

• Kementerian PU• Kementerian PU (Bina Marga)• Kementerian PU (Cipta Karya)• Kementerian PU (SDA)

Sebagian tersedia

3 RKP Kementerian

• RKP KementerianPU

• Kementerian PU Tersedia

4 KebijakanDaerah (Prov,Kab, Kota)

• Perda ttg Renc. Pemb. Prov, Kab, Kota

• Perda RTRW Prov, Kab, Kota

• RPJMD Prov, Kab, Kota

• RTRW Prov, Kab, Kota

Sebagian tersedia


T E R I M A K A S I H

SELESAI

Bersama Menata Ruang Untuk Semua


Klaster Ekonomi


Economy & Finance

Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI