Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

PENYUSUNAN RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, DAN KSN PACANGSANAK) SERTA KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA

PaparanProgres dan Penyamaan PersepsiKamis, 10 Juli 2014

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

S A T U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L A Y A H N A S I O N A L

Bersama Menata Ruang Untuk Semua

Oleh PT. Prospera Consulting Engineers

Klaster Perbatasan Klaster LingkunganKlaster Ekonomi

OUTLINE PEMAPARAN

1. PENDAHULUAN2. PEMAHAMAN

A. PENGERTIAN & FUNGSIB. KEDUDUKAN RPI2 - JMC. AZAS RPI2 – JMD. MUATAN RPI2 - JM

3. PROSEDUR PENYUSUNAN RPI2-JM4. KENDALA DAN RENCANA TINDAK5. KETERSEDIAAN DATA (HASIL SURVEY

& FASKOR DAERAH) 6. PROGRES PER KLASTER7. PENUTUP

Klaster Perbatasan Klaster Lingkungan

Klaster Ekonomi

Satuan Kerja Penataan Ruang Nasional | 2014 Hal | 2

Pengembangan KSN sebagai wilayah strategis dan terkait dengan kepentingan nasional,perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur khususnya bidang PU, yang memadai dansesuai dengan arahan penataan ruang pada KSN bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN, dewasa ini masih kurangterpadu, akibat:

o Belum fokusnya sasaran kewilayahan yang akan didorong

o Belum sinergisnya program pembangunan infrastruktur, serta

o Belum efektifnya sistem penganggaran pembangunan infrastruktur

Perlu perencanaan program infrastruktur bidang PU secara terpadu dan berbasis

penataan ruang serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan pelayanan terhadap

masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah(RPI2-JM) bidang PU pada KSN diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahanpembangunan infrastruktur pada KSN, serta dijadikan acuan bagi semua stakeholdersyang terkait dalam pembangunan infrastruktur bidang PU, baik Pemerintah, pemerintahdaerah, swasta maupun masyarakat.

1. PENDAHULUAN| LATAR BELAKANG


Maksud

Merencanakan program pembangunan infrastruktur ke-PU-an untukmewujudkan sasaran pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruangKSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Gorontalo -Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau - ProvinsiKepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak, serta Kawasan SeiMangkei.

Tujuan

Tersusunnya daftar program investasi infrastruktur ke-PU-an prioritas yangberbasis penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan wilayahsecara terpadu di KSN Perbatasan Negara di Aceh -Provinsi Sumatera Utara,Provinsi Gorontalo - Provinsi Sulawesi Tengah - Provinsi Sulawesi Utara,Provinsi Riau - Provinsi Kepulauan Riau, KSN PBPB Sabang, KSN Pancangsanak,serta Kawasan Sei Mangkei.

1. PENDAHULUAN| MAKSUD DAN TUJUAN


Sasaran

1. Tersusunnya rencana terpadu pengembangan infrastruktur ke-PU-anjangka menengah di 5 KSN.

2. Tercapainya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur ke-PU-an di 5 KSN, baik dari aspek fungsi, lokasi, waktu, maupun anggaran;dan

3. Teridentifikasikannya sumber dan pola pembiayaan pembangunaninfrastruktur ke-PU-an di 5 KSN.

Keluaran

Dokumen RPI2JM Bidang ke-PU-an untuk masing-masing KSN, berupaprogram-program prioritas pembangunan infrastruktur 5 tahunan untukmewujudkan sasaran wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden /Raperpres tentang RTR Kawasan Strategis Nasional, dalam wujud matriksdan peta ukuran A3.

1. PENDAHULUAN| SASARAN DAN KELUARAN


Cakupan KSN Perbatasan Negara Aceh –Sumut terdiri atas Wilayah Perairan dan Wilayah Daratan:Meliputi 2 Provinsi & 20 Kabupaten:1. Pemerintah Aceh:

1. Kota Sabang2. Kota Banda Aceh3. Kabupaten Aceh Besar4. Kabupaten Pidie5. Kabupaten Pidie Jaya6. Kabupaten Bireun7. Kabupaten Aceh Utara8. Kota Lhokseumawe9. Kabupaten Aceh Timur10 Kota Langsa11. Kabupaten Aceh Tamiang12. Kabupaten Langkat

2. Provinsi Sumatera Utara:1. Kota Medan2. KabupatenDeli Serdang3. Kabupaten Serdang Bedagai4. Kabupaten Asahan5. Kota Tanjung Balai6. Kabupaten Batu Bara7. Kabupaten Labuhan Batu8. Kab. Labuhan Batu Utara

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN ACEH – PROV SUMUT


Cakupan KSN Perbatasan Negara Riau –Kepulauan Riau terdiri atas Wilayah Perairan dan Wilayah Daratan:Meliputi 2 Provinsi & 9 Kabupaten:1. Provinsi Riau:

1. Kab. Rokan Hilir2. Kota Dumai3. Kab. Bengkalis4. Kab. Kep. Meranti

2. Provinsi Kepulauan Riau:1. Kab. Karimun2. Kota Batam3. Kab. Bintan4. Kab. Kepulauan Anambas5. Kab. Natuna

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV RIAU – PROV KEPRI


Meliputi 3 Provinsi & 13 Kabupaten:1. Provinsi Sulawesi Utara:

1. Kab. Kepulauan Talaud2. Kab. Kepulauan Sangihe3. Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro4. Kab. Kota Bitung5. Kota Manado6. Kabupaten Minahasa Utara7. Kab. Minahasa8. Kab. Minahasa Selatan9. Kab. Bolaang Mongondow Utara10. Kab. Bolaang Mongondow

2. Provinsi Sulawesi Tengah:1. Kab.Buol2. Kab. Toli-Toli

3. Provinsi Gorontalo:1. Kab. Gorontalo Utara

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PN PROV SULUT – GORONTALO - SULTENG


Terdiri atas 1 Kota dan 1 Kabupaten, 3 kecamatan dan 25 GampongMeliputi:A. Pemerintah Aceh:

1. Kota Sabang;2. Sebagian Kabupaten Aceh Besar,

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PBPB SABANG


Cakupan Kawasan Pacangsanakmeliputi seluruh DAS yang termasuk ke dalam WS Citanduy ditambah wilayahKabupaten PangandaranMeliputi:1. Provinsi Jawa Barat:

1. Kabupaten Tasikmalaya2. Kabupaten Ciamis3. Kabupaten Kuningan4. Kabupaten Majalengka5. Kabupaten Pangandaran6. Kota Tasikmalaya7. Kota Banjar

2. Provinsi Jawa Tengah:1. Kabupaten Banyumas2. Kabupaten Cilacap

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KSN PACANGSANAK


Meliputi:A. Provinsi Sumatera Utara:

1. Kabupaten Simalungun, 2. Kabupaten Batu Bara,3. Kabupaten Asahan, 4. Kota Pematang Siantar

1. PENDAHULUAN| LINGKUP WILAYAH KAWASAN SEI MANGKEI


Pengertian RPI2JM Bidang PU Pada KSN

Merupakan dokumen rencana terpadu pembangunaninfrastruktur tahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima)tahun yang berisi sinkronisasi program pembangunaninfrastruktur bidang pekerjaan umum pada KSN, yang akandisepakati oleh Ditjen Penataan Ruang bersama-sama denganDitjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen CiptaKarya dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Fungsi

Merupakan acuan pelaksanaan pembangunan infrastrukturtahunan bidang pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun, baiklokasi, perkiraan besaran/volume, waktu pelaksanaan, danpenetapan besaran investasi.

2. PEMAHAMAN| PENGERTIAN DAN FUNGSI RPI2 - JM


Kedudukan RPI2-JM Bidang PU pada KSNDalam Sistem Perencanaan Spasial dan

Sistem Perencanaan Pembangunan

2. PEMAHAMAN| KEDUDUKAN RPI2 – JM BIDANG PU


Azas Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN

Kewilayahan, merupakan pendekatan yang tidak sektoral tetapi objeknya adalah entitaswilayah/kawasan strategis yang akan didorong dan mendorong terciptanya stuktur ruangyang efektif dan efisien.

Keterpaduan, merupakan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalampemrograman pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kekurangan dankebutuhan masing-masing.

Keberlanjutan, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastrukturPekerjaan Umum jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang denganmemperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Koordinasi, merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastrukturPekerjaan Umum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah,pemerintah daerah, maupun masyarakat/dunia usaha, sesuai dengan tugas dan fungsimasing-masing.

Optimalisasi sumber daya, merupakan pendekatan dalam pemanfaatan sumber dayayang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan untuk tujuan pengembangankawasan/wilayah melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum.

Skala prioritas, merupakan pendekatan dalam pemrograman investasi infrastrukturPekerjaan Umum dengan memperhatikan skala prioritas wilayah/kawasan, sehinggaterdapat kawasan yang didorong pengembangannya dan kawasan yang dikendalikan.

2. PEMAHAMAN| AZAS RPI2 - JM


Muatan RPI2JM Bidang PU Pada KSN

RPI2-JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN memuat program pembangunaninvestasi infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang membentuk struktur ruang KSNyang terdiri atas:

1. Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, yang meliputi antaralain jaringan jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri primer, jaringan jalankolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional;

2. Program pembangunan infrastruktur sumber daya air, yang meliputi antara lainkonservasi (waduk, embung, situ), jaringan irigasi, jaringan reklamasi rawa,jaringan tata air tambak, penyediaan air baku, pengendali banjir/lahar/sedimen,dan pengamanan pantai; dan

3. Program pembangunan infrastruktur prasarana permukiman, yang meliputiantara lain jaringan air minum, jaringan pengelola limbah, jaringan drainase,jaringan pengelola persampahan, serta infrastruktur DPP dan agropolitan;

dalam rangka pengembangan kawasan yang disusun atas dasar arahan spasial danprioritas program pembangunan infrastruktur

2. PEMAHAMAN| MUATAN RPI2 - JM


Prosedur Penyusunan RPI2JM Bidang PU Pada KSN(Metodologi)

TAHAP 1A: IDENTIFIKASI ARAHAN SPASIAL PENGEMBANGAN KSN

• Merupakan hasil integrasi berbagai dokumen kebijakan spasial pada KSN.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang; dan

• Dibahas bersama dengan Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten dan Bappeda Kota yang terkait, SKPD Provinsi bidang Penataan Ruang, serta Direktorat terkait di Lingkungan DitjenPenataan Ruang, yang dituangkan di dalam berita acara.

3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | DIAGRAM 5 (LIMA) TAHAPAN


Tahap-1A: Identifikasi Arahan Spasial Pengembangan KSN

Pengintegrasian antaraarahan spasial RTR KSN Pacangsanak dan arahanspasial RTR lainnyadengan menggunakanmetode inventarisasi(matriks 1).

PROSES

Contoh:• RTRWN;• RTR Pulau Jawa Bali• RTR KSN Pacangsanak• RTRWP Jabar dan Jateng• RTRW pada 9 Kab/Kota

INPUT• Matriks indikasi arahan

spasial pengembanganKSN Pacang sanakperiode 5 tahun YAD,

• Peta arahan spasialpengembangan KSN dengan skala 1:50.000 yang memuat lokasikawasan yang didorongdan dikendalikan

• Indikasi program jaringaninfrastruktur PU untukmasing-masing kawasandimaksud

OUTPUT


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1A

Tahap-1B: Inventarisasi Program Investasi Infrastruktur Bidang PU

Penggabungan program prioritas pembangunaninfrastruktur PU dariberbagai dokumensesuai tingkatan RPI2-JM yang disusun(Matriks 2)

PROSES

Contoh:• RPJP dan RPJM Nasional• Renstra dan RKP PU• Renstra Ditjen SDA, BM,

dan CK• RPJPD dan RPJMD Prov.

Jabar dan Jateng• RPJPD dan RPJMD pada

9 Kab/Kota

INPUT

• Matriks program prioritas pembangunaninfrastruktur bidang PU sesuai dengan indikasiprogram utama KSN Pacangsanak dalamperiode 5 (lima) tahunmendatang.

OUTPUT

• Merupakan upaya identifikasi dan sintesis program prioritas pembangunan infrastrukturbidang PU, yang berasal dari berbagai dokumen perencanaan pembangunan infrastrukturPU untuk mendukung perwujudan indikasi program utama dan sasaran wilayah padatahapan identifikasi arahan spasial.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.

• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Biro Perencanaan dan KLN,Direktorat Bina Program masing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Bina Marga, danCiptakarya, Direktorat terkait di masing-masing Ditjen, Balai Besar atau Balai WilayahSungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan PengendalianCiptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 1B

Tahap-2: Perumusan Rencana Terpadu PembangunanInfrastruktur Bidang PU pada KSN

• Merupakan upaya integrasi arahan spasial pengembangan wilayah pada KSN denganprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU pada KSN.

• Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang.

• Dimungkinkan pembahasan untuk konfirmasi dengan Bappeda Provinsi terkait, SKPDProvinsi bidang Penataan Ruang, Balai Besar atau Balai Wilayah Sungai, Balai Besar atauBalai Jalan dan Jembatan, Perencanaan dan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atauDinas terkait PU.

Pengintegrasian antaraarahan spasialpengembangan KSN Pacangsanak danprogram investasipembangunaninfrastruktur bidang PU(Matriks 3)

PROSES

• Matriks indikasi arahanspasial pengembanganKSN Pacangsanakperiode 5 tahun YAD (Output Tahap 1A);

• Matriks program investasi infrastrukturbid. PU sesuai denganindikasi program utamaKSN (Output Tahap 1B)

INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan dalam periode5 (lima) tahun YAD untukmendukung perwujudansasaran spasial KSN Pacangsanak.

OUTPUT


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 2

Tahap-3: Sinkronisasi Program Investasi Pembangunan Infrastruktur Bidang PU pada KSN

Dilaksanakan oleh tim teknis Ditjen Penataan Ruang;

Dibahas bersama dengan Biro Perencanaan dan KLN, Direktorat Bina Programmasing-masing Ditjen Sumberdaya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Ciptakarya,(pertemuan di pusat), serta Direktorat terkait di masing-masing Ditjen.Pertemuan di provinsi, pembahasan bersama dilakukan dengan Balai Besar atauBalai Wilayah Sungai, Balai Besar atau Balai Jalan dan Jembatan, Perencanaandan Pengendalian Ciptakarya, serta Satker atau Dinas terkait PU, dan dituangkandalam Berita Acara.

Sinkronisasi Program dilakukan berdasarkan 3 (tiga) aspek, yakni:

A. Fungsi

B. Lokasi

C. Waktu Pelaksanaan



Tahap-3A: Sinkronisasi Program Berdasarkan Fungsi

Analisis hubungan atauketerkaitan fungsiantarprogram investasiinfrastruktur bidang PU di masing-masing DitjenKemen terian PU (DitjenSDA, BM & CK) padaKSN Pacangsanak(Matriks 4, 5 dan 6)

PROSES

• Daftar proram investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahun YAD untukmendukung sasaranspasial KSN Pacangsa-nak (Output Tahap 2).

INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secarafungsi.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunaninfrastruktur bidang PU untuk masing-masing sektor (sumber daya air, binamarga, dan cipta karya) berdasarkan fungsi.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3A

Tahap-3B: Sinkronisasi Program Berdasarkan Lokasi

Analisis hubungan atauketerkaitan lokasiantara program investasi infrastrukturPU bidang:-SDA vs CK-BM vs CKdi KSN Pacangsanak(Matriks 7 dan 8)

PROSES


INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secaralokasi.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram prioritas pembangunan infrastruktur bidangPU berdasarkan lokasi.

• Program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU yang disinkronkan secara lokasiadalah: (1) antara program bidang sumber daya air dan program bidang cipta karya, serta(2) antara program bina marga dan program bidang cipta karya.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3B

Tahap-3C: Sinkronisasi Program Berdasarkan Waktu

Analisis hubungan atauketerkaitan waktuantarprogram investasiinfrastruktur PU semuabidang (SDA, BM & CK) di KSN Pacangsanak(Matriks 9)

PROSES


INPUT

• Program investasipembangunaninfrastruktur bidang PU tahunan periode 5 tahunYAD di KSN Pacangsanakyang sinergis secarawaktu.

OUTPUT

• Merupakan upaya penyerasian antarprogram investasi pembangunaninfrastruktur bidang PU berdasarkan waktu pelaksanaannya.


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | TAHAP 3C

Tahap-4: Penyiapan Rancangan RPI2JM Bidang PU Pada KSN1. BAB I Pendahuluan, yang berisi:

a. latar belakang,

b. manfaat dan fungsi RPI2JM bidang PU pada KSN, dan

c. isu dan permasalahan prioritas pada KSN, berisi tentang hal-hal utama yang perlu diprioritaskanpenanganannya.

2. Rencana Terpadu, yang berisi:

a. Arahan spasial pengembangan KSN, terdiri atas:

• tujuan , kebijakan dan strategi (Tujakstra) pengembangan KSN;

• peta rencana struktur ruang KSN; dan peta rencana pola ruang KSN.

b. Hasil sinkronisasi program investasi infrastruktur bidang PU pada KSN, terdiri atas:

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang PU 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang SDA 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang BM 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program investasi pembangunan infrastruktur bidang CK 5 (lima) tahun untuk KSN;

• peta program prioritas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum Tahunan untuk KSN;

• matriks program investasi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum KSN tahunan dalam periode 5(lima) tahunan (diambil dari matriks 5).

3. Lembar pengesahan dan berita acara kesepakatan RPI2JM bidang PU pada KSN, terdiri atas:

– lembar pengesahan oleh Menteri Pekerjaan Umum;

– berita acara kesepakatan.

4. Penutup, berisi rekomendasi terhadap perwujudan sinkronisasi dan keterpaduan pembangunan infrastrukturbidang Pekerjaan Umum pada KSN.



Tahap-5: Penyepakatan Rancangan RPI2JMBidang PU pada KSN

• Berisi persetujuan terhadap substansi RPI2JM bidang Pekerjaan Umum pada KSN untuk periode 5 (lima) tahun mendatang.

• Proses penyepakatan dilakukan melalui forum rapat tingkat eselon 1 yang diikutioleh Dirjen Sumber Daya Air, Dirjen Bina Marga, Dirjen Cipta Karya, dan DirjenPenataan Ruang.

Penetapan RPI2JM Bidang PU pada KSN

• Ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menjadi acuan dalampelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PU pada masing-masing KSN,serta menjadi acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaanKonsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum



Permasalahan dan Pendekatan DalamPenyusunan RPI2JM Bidang PU Pada 5 KSN dan Sei Mangkei

1 Bulan 2 Bulan 1 Bulan3 Bulan 1 Bulan

Laporan AntaraLaporan Pendahuluan Laporan Akhir

TAHAP 3

-Desk Studi-Analisa Peta GIS- Pembahasan di

Pusat dan Daerah- Konsinyasi

Perlu pemahamanterhadap JenisProgram dan LokasiSasaran Program

Program yang sinkron :- Fungsi- Lokasi- Waktu

TAHAP 4

- Konsinyasi- Desk Studi- Pembahasan di Daerah dan Pusat- Percepatan penye-lesaian dokumen

Penyiapan Perancangan RPI2JM

TAHAP 2

- Pengemb Database dan Kodifikasi-Desk Studi- Konsinyasi

Perlu Ketelitian dalam Mensintesa

Rencana TerpaduArahan Spasial

TAHAP 1

Ketersediaan data:RTR Provinsi, Kabupaten/Kota, RPJP, RPJMD Provinsi, Kabupaten/Kota

- Pengumpulan data Sekunder

- Desk Studi

Program Prioritas

TAHAPAN RPI2JM

KELUARAN

PROBLEMSEXPERIENCES

APPROACH

TAHAP 5

- Konsinyasi- Pembahasan di

Pusat - Penyepakatan

Penyepakatan

Peserta bukan yang berwenang untuk menandatangani kesepakatan

OVERVIEW KSN

TIMELINE

PELAPORAN


3. PROSEDUR PENYUSUNAN (METODOLOGI) | PERMASALAHAN DAN APPROACH


4. KENDALA PENYUSUNAN DAN RENCANA TINDAK

NO KENDALA RENCANA TINDAK

A DOKUMEN INPUT PEKERJAAN

1 Ke-tidaktersedia-an Dokumen RPJPD dan RPJMD di Provinsi Meminta kontak dan menfasilitasi komunikasi dari Provinsi kepadaBappeda Kabupaten Kota terkait

2 Ke-tidaklengkap-an data shapefile GIS (KSN PACANGSANAK) terutamauntuk sektor infrastruktur

Meminta dukungan data GIS Shapefile kepada pemberi pekerjaan, dalam hal ini DITTARWILNAS

3 Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPD/RPJMD) yang sedangtahap evaluasi (kadaluarsa)

Menggunakan dokumen evaluasi (draf)

4 Raperpres KSN yang masih bersifat rancangan (draf) dimungkinkanadanya perubahan pada batang tubuh raperpres

Menggunakan Raperpres paling terkini

5 Belum ditetapkannya Ranperda RTRW Prov/Kabupaten/Kota Menggunakan draf ranperda (hasil persetujuan substansi)

B PEDOMAN

Konsistensi antara uraian dokumen (draf) pedoman, lampiran dancontoh lampiran yang belum TEGAS dan KUAT

Melakukan koordinasi dan penyepakatan dengan tim teknis

C PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 1

1 Memahami (mengkaji) strategi (Kebijakan dan Tujuan Tata Ruang KSN), yang dimungkin memiliki makna ganda dan luas

1. Proses diskusi antar ahli yang baik2. Menemukenali kata kunci ‘keyword’ 3. Penyepakatan antar ahli

2 Menetapkan kawasan yang dikendalikan dan didorong 1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik2. Penyepakatan dan penetapan

3 Menetapkan perlu tidaknya dukungan infrastruktur kepada kawasanyang dikendalikan dan atau didorong

1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik2. Ketelitian dalam menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan

4 Penetapan diatur atau tidak diatur sebuah strategi pada tingkatanprovinsi/kabupaten/kota

1. Proses diskusi antar keahlian yang benar dan baik2. Memahami kata kunci ‘keyword’ yang dominan dan kuat

5 Penyimpulan arahan spasial (terkait) antar dokumen spasial (RTR KSN | RTRW Provinsi RTRW Kabupaten | RTRW Kota

1. Arahan spasial terkait sesuai strategi tujuan/kebijakan2. Ditetapkan bersama melalui proses diskusi yang benar dan baik




D PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 2

1 Beberapa dokumen rencana strategis bidang bina marga (BM), sumber daya air (SDA) dan Cipta Karya (CK) masih dalam tahappenyusunan (draf) yakni RENSTRA 2015 – 2019

Menggunakan dokumen yang ada (lama/draf)

2 Terdapat dokumen RKP Bidang Pekerjaan Umum hingga masaperencanaan dan penganggaranan 2017

Digunakan dan diacu

3 Rencana Strategis Bidang Pekerjaan Umum pada tingkat Provinsi Sebagai bahan input proses (sesuai hasil rapat)

4 Hasil KONREG 2014, yang merupakan stock program 2015 – 2017 Tidak digunakan (sesuai arahan Pak Direktur dan Tim Teknis)

5 Sintesa (penggabunngan | integrasi) program 1. Bahwa semua program penganggaranan didalam dokumenperencanaan pembangunan yakni RPJPN dan RPJMN memilikikekuatan hukum

2. Mengikat program infrastruktur KSN TERKAIT dengan program Infrastruktur yang telah dirancang dalam dokumenRPJPN/RPJMN

3. Nama program (GENERIK) yang mengikat adalah program utama Direktorat Jenderal (DITJEN) yang melalui proses penganggaranan dan sudah dianggarkan. Baca RencanaStrategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Rencana KerjaPemerintah Bidang Pekerjaan Umum

6 Kesulitan menentukan sintesa program bidang sumber daya air terutama yang berkaitan dengan sungai

1. Dapat ditetapkan terlebih dahulu wilayah kabupaten/kota yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut, lalu baru menetapkan programnya

E PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 3

1 Arahan spasial (pengelompokkan)




E PROSES PENYUSUNAN MATRIK TAHAP 3

1 Arahan spasial (pengelompokkan) 1. Perlu didefinisikan, cara memaknai kawasan budidaya yang didorong dan kawasan budidaya yang dikendalikan. Berdasarkan draf pedoman baru tersebut, KAWASAN YANG DIKENDALIKAN DAPAT BERUPA KAWASAN BUDIDAYA DAN KAWASAN LINDUNG. Dalam raperpres dikenal dengan Zona Budidaya (B) dan Zona Lindung (L). SEDANGKAN KAWASAN YANG DIDORONG, BERUPA KAWASAN BUDIDAYA DAN KAWASAN PERKOTAAN.

2. Setelah dikelompokkan, maka perlu di analisis kembali jenis infrastruktur apa (ditjen CK, BM dan SDA) yang diperlukan dalam upaya mengendalikan dan atau mendorong kawasan tersebut. Ini membutuhkan analis dari para planner/perencana wilayah kota. Didalam draf pedoman tersebut disebut proses SELEKSI

3. Didalam proses seleksi tersebut, untuk kawasan yang dikendalikan seperti Zona Lindung (L1, L2, L3, L4 dan L5) harus dipastikan TIDAK ADA KEGIATAN YANG MERUBAH FUNGSI KAWASAN DAN MEMBERI DAMPAK NEGATIF KEPADA KAWASAN BUDIDAYA DIBAWAHNYA. Dan tentunya TIDAK ada infrastruktur yang diprogramkan untuk mendorong kegiatan (merubah fungsi kawasan) secara massive dan luas. Kecuali program infrastruktur yang hanya bersifat untuk menghubungkan antar kawasan strategis, seperti jalan nasional dengan memperhatikan prinsip prinsip kelestarian kawasan lindung.

Penetapan pentahapan tahun pelaksanaan program 1. Program program hasil seleksi (melalui proses matrik 1 dan 2) yang jugatelah ditetapkan di RENSTRA DITJEN dimasukkan sesuai pentahapantahun pelaksanaan program.

2. Sesuai hasil diskusi dengan tim teknis dan arahan dari Pak Direktur. Tetapkan pentahapan tahun pelaksanaan program berupa SANGAT MENDESAK | MENDESAK | AGAK MENDESAK



Program Investasi Terpadu Tahunan;· Program/kegiatan nasional

yang telah dialokasikan dalam KSN

· Hasil Integrasi nomenklatur program nasional kepada program/kegiatan RTR KSN

Program/Kegiatan Infrastruktur Ditjen

CK, BM, SDA

Indikasi Program/Kegiatan Utama

RTR KSN

Integrasi



Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

SANGAT MENDESAK MENDESAK AGAK MENDESAK

1. Program/kegiatan bersifat

perencanaan (dokumen)

2. Program/kegiatan infrastruktur yang

telah berjalan dan atau multiyear

3. Program/kegiatan yang diusulkan oleh

Randal dan Balai yang lokasinya

mendukung KSN

4. Program/kegiatan yang telah melalui

proses konreg nasional.

5. Program/kegiatan bersifat

kebencanaan/tanggap darurat bidang

infrastruktur ke-pu-an

1. Program/kegiatan infrastruktur yang telah

berjalan dan multitahun (multiyear).

2. Program/kegiatan perencanaan (dokumen) yang

membutuhkan waktu perancangan lebih dari 1

tahun anggaran

3. Program/kegiatan infrastruktur yang telah lulus

seleksi tahap 1, 2, dan 3 pada perencanaan

RPIIJM.

1. Program/kegiatan infrastruktur yang telah berjalan

dan multitahun (multiyear).

2. Program/kegiatan infrastruktur yang telah lulus

seleksi tahap 1, 2, dan 3 pada perencanaan RPIIJM.

Jika ingin melihat dari sisi sudut kepentingan yang lebih luas, semisal jenis infrastruktur apa yang dapat menggerakkan perekonomian dan atau jenis infrastruktur

apa yang memberikan manfaat luas dapat dibuatkan rangking prioritas seperti;

1. Program/Kegiatan Penyelenggaraan

jalan nasional (yang menghubungkan

pusat – pusat kegiatan nasional dan

wilayah

2. Program/kegiatan pendayaagunaan

air yang meliputi pengembangan air

baku, yang diperlukan masyarakat

3. Program/kegiatan pengembangan

permukiman berupa pengembangan

TPA, IPLT, dan IPA/PDAM

1. Program/kegiatan penyelenggaraan jalan

kolektor primer

2. Program/kegiatan pengembangan jaringan

perpipaan air bersih.

3.

1. Program/kegiatan pemantapan jaringan sungai

2. Program/kegiatan keciptakaryaan seperti

pengembangan jaringan drainase primer

3. Program/kegiatan keciptakaryaan bidang penataan

bangunan dan lingkungan (PBL).

4. Program/kegiatan keciptakaryaan bidang penyehatan

lingkungan perumahan (PLP)

Catatan/constraint:

1. Besaran volume program/kegiatan yang dihitung dengan cermat.

2. Besaran biaya yang dialokasikan pada program

5. PROGRES dan RENCANA KERJA | PENYELESAIAN PEKERJAAN rill (PARALEL SIMULTAN)

No KegiatanBulan Ke

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Tahap Persiapan

2 Tahap Pelaksanaan

a Melakukan telaah dokumen kebijakan spasial terkait serta dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur ke-PU-an

100 %

b Melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan dan penyepakatan rencana pengembangan wilayah Sei Mangkei

70 %

c Melakukan survey lapangan dan konsultasi daerah (1 kali di 9 Provinsi) 90 %

d Melakukan inventarisasi arahan spasial pengembangan wilayah lima tahun ke depan (matriks dan peta)

70 %

e Melakukan inventarisasi dan sintesis terhadap program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an

70 %

f Menyiapkan Rencana Terpadu Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an (matriks dan peta) 40 %

g Menyiapkan sinkronisasi program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an berdasarkan hubungan fungsional, lokasi, waktu, dan anggaran

h Mengidentifikasi alternatif sumber pembiayaan dari program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an

i Menyiapkan peta program prioritas pembangunan infrastruktur ke-PU-an di masing-masing KSN per tujuan per sektor

j Merumuskan konsepsi monitoring dan evaluasi

k Melakukan pembahasan di daerah (2 kali di 9 Provinsi)

l Melakukan pembahasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (3 Kali di Jakarta)

m Konsinyasi (6 kali di Jakarta)


No KegiatanBulan Ke

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Tahap Pelaporan

a Laporan Pendahuluan 100 %

b Laporan Bulanan ¾ * 100

c Laporan Antara

d Laporan Akhir




No KLASTER KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TARGET REALISASI

PERBATASAN NEGARA SULUT – GORONTALO - SULTENG

• Matrik 1 Arahan Spasial 100 % 90 %

• Matrik 2 Sintesa Program 50 % 70 %

• Matrik 3 Rencana Terpadu 50 % 50 %

RIAU – KEPULAUAN RIAU




ACEH – SUMATERA UTARA




EKONOMI PBPB SABANG




PENGEMBANGAN KAWASAN SEI MANGKEI




LINGKUNGAN PACANGSANAK






5. PROGRES dan RENCANA KERJA | HASIL SURVEI DOKUMEN

No Kategori Nomor Peraturan/Nama Rencana Tentang/Sumber Data Ketersediaan Data Keterangan

1

Kebijakan Nasional

PP No.26 Tahun 2008 RTRWN Ada

2 UU No.17 Tahun 2007 RPJPN Ada

3 Perpres No. 5 Tahun 2010 RPJMN Ada

4Perpres No.13 Tahun 2012 tentang

RTR Pulau Sumatera

RTR Pulau Sumatera Ada

5

Raperpres RTR KSN Kawasan Perbatasan

Negara di Aceh dan Provinsi

Sumatera Utara

Ada

6

Renstra & RKP

Kementerian/

Lembaga

Renstra Kementerian Pekerjaan

Umum (Permen PU No.

23/PRT/M/2010)

Kemen PU Ada Perubahan Permen

No. 02/PRT/M/2010

tentang Rencana

Strategis

Kementerian

Pekerjaan Umum

2010-2014

7

RKP Kementerian Pekerjaan Umum

(Perpres No. 39 Tahun 2013)

Kemen PU Ada Rencana Kerja

Pemerintah Tahun

2014

8Renstra Ditjen Sumber Daya Air Kemen PU (Ditjen Sumber

Daya Air)

Ada

9Renstra Ditjen Bina Marga Kemen PU (Ditjen Bina

Marga)

Ada

10Renstra Ditjen Cipta Karya Kemen PU (Ditjen Cipta

Karya)

Ada



No KSN RPJPD/RPJMDMATEK/PETA/RANPERD

A/SHAPEFILE RTRWRENCANA TINDAK

PACANGSANAK

PROVINSI JAWA BARAT Tersedia Tersedia

Kabupaten Pangandaran Tersedia Tersedia

Kabupaten Majalengka Tersedia Tersedia

Kabupaten Ciamis Tersedia Tersedia

Kabupaten Kuningan Tersedia Tersedia

Kabupaten Tasikmalaya Tersedia Tersedia

Kota Tasikmalaya Tersedia Tersedia

Kabupaten Banjar Belum Tersedia Belum tersedia Minta dihubungkankepada Bapedamelalui BappedaProvinsi

PROVINSI JAWA TENGAH

Kabupaten Cilacap Tersedia Tersedia

Kabupaten Banyumas Belum Tersedia Belum tersedia Minta dihubungkankepada Bapedamelalui BappedaProvinsi



No KSN RPJPD/RPJMDMATEK/PETA/RANPERDA

/SHAPEFILE RTRWRENCANA TINDAK

PBPB SABANG

1 PEMERINTAH ACEH Belum Tersedia Tersedia Survei

2 Kabupaten Aceh Besar Belum Tersedia Tersedia Survei

3 Kota Sabang Tersedia Tersedia

KAWASAN SEI MANGKEI

1 PROVINSI SUMATERA UTARA Tersedia Tersedia

2 Kota Pematang Siantar Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

3 Kabupaten Simalungun Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

4 Kabupaten Batu Bara Tersedia Tersedia

5 Kabupaten Asahan Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi





KPN SULUT – GORONTALO – SULTENG

PROVINSI SULAWESI UTARA Tersedia Tersedia

Kabupaten Kepulauan Talaud Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

Kabupaten Kepulauan Sangihe Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Kepulauan Siau Tagu LandangBiaro

Belum Tersedia Tersedia

Kota Bitung Tersedia Tersedia

Kota Manado Tersedia Tersedia

Kabupaten Minahasa Utara Tersedia Tersedia

Kabupaten Minahasa Tersedia Tersedia

Kabupaten Minahasa Selatan Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Bolaang Mongondow Belum Tersedia Tersedia

PROVINSI GORONTALO Tersedia Tersedia

Kabupaten Gorontalo Utara Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

PROVINSI SULAWESI TENGAH Tersedia Tersedia

Kabupaten Buol Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

Kabupaten Toli –Toli Belum Tersedia Tersedia





KPN RIAU - KEPRI

PROVINSI RIAU Tersedia Tersedia

Kota Dumai Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

Kabupaten Bengkalis Tersedia Tersedia

Kabupaten Rokan Hilir Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Meranti Belum Tersedia Tersedia

PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tersedia Tersedia

Kota Batam Tersedia Tersedia

Kabupaten Karimun Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

Kabupaten Bintan Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Natuna Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkankepada Bapeda melaluiBappeda Provinsi

Kabupaten Anambas Belum Tersedia Tersedia

Kota Tanjung Pinang Tersedia Tersedia



No KSN RPJPD/RPJMDMATEK/PETA/RANPERDA/S

HAPEFILE RTRWRENCANA TINDAK

KPN ACEH – SUMATERA UTARA

PEMERINTAH ACEH Tersedia Tersedia

Kota Sabang Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepadaBapeda melalui BappedaProvinsi

Kabupaten Aceh Besar Belum Tersedia Tersedia

Kota Banda Aceh Tersedia Tersedia

Kabupaten Pidie Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepadaBapeda melalui BappedaProvinsi

Kabupaten Pidie Jaya Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Bireuen Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Aceh Utara Belum Tersedia Tersedia

Kota Lhokseumawe Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Aceh Timur Tersedia Tersedia

Kota Langsa Tersedia Tersedia

Kabupaten Aceh Tamiang Tersedia Tersedia

PROVINSI SUMATERA UTARA Tersedia Tersedia

Kabupaten Asahan Belum Tersedia Tersedia Minta dihubungkan kepadaBapeda melalui BappedaProvinsi

Kabupaten Langkat Belum Tersedia Tersedia

Kota Medan Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Deli Serdang Tersedia Tersedia

Kabupaten Serdang Bedagai Belum Tersedia Tersedia

Kota Tanjung Balai Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Labuhan Batu Utara Belum Tersedia Tersedia

Kabupaten Labuhan Batu Belum Tersedia Tersedia


5. PROGRES 3 KLASTER

PEMAPARAN PROGRES PENYUSUNAN MATRIK 1, 2 dan 3 MASING – MASING KLASTER


6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Matrik 1

Lebih Lengkap dapat dilihat pada dokumen matrik








6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 1


6. PROGRES KLASTER PERBATASAN | KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 2


6. PROGRES KLASTER PERBATASAN| KAWASAN PERBATASAN NEGARA| Peta Tahap 3


6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI | Matrik 1



6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI | Matrik 2



6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KAWASAN SEI MANGKEI








6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB Sabang| Matrik 1



6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB Sabang| Matrik 2



6. PROGRES KLASTER EKONOMI | KSN PBPB SABANG










5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN | Matrik 1



5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN | Matrik 2



5. PROGRES KLASTER LINGKUNGAN







TERIMA KASIH MOHON MASUKAN DAN SARAN

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U MD I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G

S A T U A N K E R J A P E N G E M B A N G A N W I L A Y A H N A S I O N A L

Bersama Menata Ruang Untuk Semua

Klaster Perbatasan Klaster LingkunganKlaster Ekonomi

Government & Nonprofit

Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT-GORONTALO-SULTENG, RIAU-KEPRI, KSN PBPB SABANG, dan KSN PACANGSANAK) serta KAWASAN SEI MANGKEI DAN SEKITARNYA