Embed Size (px)
Citation preview
Terbentuknya OJK• Dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-undang RI Nomor
21 Tahun 2011. • Tujuan: mengawasi dan mengatur kegiatan-kegiatan dari
lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Sebelum tahun 2011, fungsi pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan merupakan wewenang Bank Indonesia (BI).
• OJK adalah lembaga yang independen. Di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, lembaga ini bebas dari campur tangan pihak lain termasuk campur tangan presiden, menteri dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
• Lembaga ini mempunyai kantor pusat di Jakarta. Lembaga ini juga mempunyai kantor perwakilan di propinsi-propinsi di seluruh Indonesia dan di luar negeri.
Dasar Hukum
• Dasar-dasar hukum tentang OJK dan juga dasar-dasar hukum terkait dengan OJK antara lain adalah sebagai berikut:
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
• Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; dan
• Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
Lembaga dalam Pengawasan OJKLembaga jasa keuangan di sektor perbankan.• Lembaga itu meliputi bank umum, bank umum syariah, BPR, dan
BPR syariah.Lembaga jasa keuangan di sektor pasar modal.• Lembaga-lembaga ini meliputi perusahaan publik, perusahaan efek,
wali amanat, pemeringkat efek, bank kustodian dan biro administrasi efek.
Lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
• lembaga pembiayaan yang dimaksud dalam golongan ini adalah perusahaan pembiayaan seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Lembaga Keuangan
Bank Non Bank
Pasar Modal
Bank Umum
Bank Umum Syariah
Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Asuransi Dana Pensiun
Lembaga Pembiayaan
Lembaga Jasa Keuangan
LainBank Indonesia
Lembaga Penjamin Simpanan
PerusahaanPembiayaan
Lembaga Modal
Ventura
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur
Lembaga Penjaminan Kredit
Lembaga Penjaminan Infrastruktur
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Skunder Perumahan
PegadaianBadan Penyelenggara
Jaminan SosialLembaga Keuangan
Mikro
Aspek Pengawasan OJKPengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank:• Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
• Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Hal ini meliputi:• Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;• Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;• Sistem informasi debitur;• Pengujian kredit (credit testing); dan• Standar akuntansi bank.Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank:• Manajemen risiko;• Tata kelola bank;• Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan• Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
Kewenangan OJK1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang tentang OJK;2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa
keuangan;5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada lembaga jasa keuangan;8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta
mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Pimpinan OJKOJK dipimpin oleh dewan komisioner. Dewan komisioner ini
bersifat kolektif dan kolegialStruktur dewan komisioner OJK terdiri atas:1. Ketua merangkap anggota;2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota;6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen;8. Anggota Ex-officio dari BI yang merupakan anggota Dewan Gubernur
Bank Indonesia; dan9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat
setingkat eselon I di Kementerian Keuangan.
• Anggota dewan komisioner tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan calon yang diajukan oleh presiden. Namun pengangkatan dan penetapan ketua, wakil ketua dan anggota dewan komisioner dilakukan melalui keputusan presiden.
• Organisasi OJK, terdiri dari divisi kesekretariatan, dewan audit dan komite etik. Di luar divisi tersebut, OJK mempunyai divisi pengawasan perbankan, divisi pengawasan pasar modal dan divisi pengawasan lembaga keuangan non bank.
Pimpinan OJK
Kode Etik OJKKode etik bertujuan untuk • menjaga citra, martabat, integritas, dan independensi anggota dewan
komisioner, pejabat dan pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK.
• memberikan kejelasan pedoman perilaku anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
• mencegah pelanggaran kode etik OJK dan melindungi anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik.
• memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik OJK oleh anggota dewan komisioner, pejabat dan pegawai OJK. Kode etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya dan mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.
Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, OJK mempunyai sebuah komite etik. Nilai dasar kode etik OJK tersebut dicerminkan dalam perilaku pegawai yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK. Nilai dasar kode etik OJK yang diawasi tersebut terdiri atas:(1) Integritas;(2) Profesionalisme;(3) Transparansi;(4) Akuntabilitas;(5) Sinergi; dan(6) Kesetaraan.
Kode Etik OJK
Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
kewajiban mereka antara lain adalah:• Mematuhi aturan hukum, peraturan perundang-
perundangan, dan tata laksana tugas;• Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang
terkait dengan pelaksanaan tugas OJK, baik selama dan setelah tidak bekerja di OJK yang diatur dalam ketentuan mengenai penggunaan dan pengungkapan informasi rahasia.
Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
Larangan:• Menjadi anggota, pengurus partai politik, dan / atau
melakukan kegiatan untuk kepentingan partai politik.• Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma
kesopanan dan kesusilaan.• Meminta/menerima, memberi persetujuan untuk
meminta/menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung.
• Memanfatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK untuk tujuan dan alasan apapun atau untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain yang tidak berhak.
• Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk menjanjikan sesuatu kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun atau mengungkapkan informasi yang masih bersifat rahasia berkenaan dengan pelaksanaan tugas OJK yang masih dalam proses penyelesaian ataupun belum ditetapkan keputusan final atas penyelesaiannya.
• Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dilarang untuk membantu penyiapan dokumen atau laporan atau bantuan dalam bentuk apapun termasuk bantuan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pihak ketiga berkaitan dengan pelaksanaan tugas OJK dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau menguntungkan pihak tertentu.
• Dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK juga dilarang mempunyai efek yang bersifat ekuitas dari emiten dan/atau perusahaan publik; perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK; dan/atau perusahaan yang memiliki hubungan keuangan yang signifikan dengan OJK. Jika anggota dewan komisioner, pejabat, dan pegawai OJK mendapatkan efek tersebut karena warisan, hibah atau putusan pengadilan maka mereka wajib segera melaporkan kepemilikan efek tersebut kepada dewan komisioner. Demikian juga jika kepemilikan efek tersebut dialihkan maka mereka juga wajib melaporkan hasil pengalihan tersebut kepada dewan komisioner.
Kewajiban dan Larangan Karyawan OJK
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dari kecurangan lembaga keuangan atau oknum.
Tindakan pencegahan tersebut dapat meliputi beberapa hal pokok sebagai berikut:
• Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
• Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
• Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Sumber Dana
• Sumber dana lembaga negara ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
• OJK juga mendapatkan dana dari lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
Laporan Keuangan • OJK menyusun laporan yang terdiri atas laporan keuangan
semesteran dan tahunan. • Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh BPK. Setelah laporan tahunan selesai dibuat, maka OJK wajib mengumumkan laporan tahunan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik.
• Selain itu, OJK juga menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. Kadang-kadang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga memerlukan penjelasan tentang suatu kejadian yang terjadi pada lembaga keuangan.
TERIMA KASIH...SEMOGA BERMANFAAT...
Picture by Ari Raharjo
Pesan PenulisTerima kasih, anda telah memilih slide ini sebagai bahan pembelajaran
anda. Jika anda mengunduh file ini maka:
1. Silahkan anda mentransfer royalti sebesar Rp. 10.000,- dengan menghubungi penulis di alamat [email protected] (dobel huruf “o” ya);
2. Jika anda dalam kesulitan keuangan, silahkan infaqkan se”rela” anda ke masjid terdekat;
3. Jika anda fakir / miskin, file ini free untuk anda. Semoga materi ini dapat membantu anda untuk menjadi orang dengan tangan di atas.
