of 30/30
PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN April 2014 Industri Jasa Keuangan

PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN oleh OTORITAS JASA KEUANGAN

  • View
    75

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Industri Jasa Keuangan. PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN oleh OTORITAS JASA KEUANGAN. April 2014. Agenda. Independensi regulator. APBN. Pungutan. Transparansi dan Akuntability. Laporan Keuangan. Laporan Kegiatan. Recycling penggunaan pungutan. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN oleh OTORITAS JASA KEUANGAN

  • PUNGUTAN TERHADAP INDUSTRI JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGANApril 2014Industri Jasa Keuangan

  • AGENDA*

  • *

  • *

  • INDEPENDENSI REGULATOR*APBNPungutanTransparansi dan AkuntabilityLaporan KeuanganLaporan Kegiatan

  • RECYCLING PENGGUNAAN PUNGUTAN*

  • PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

  • DASAR HUKUM PUNGUTANUndang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh OJK;Peraturan OJK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK;Surat Edaran OJK tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK.*

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian1Penerimaan pungutan OJK tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan anggaran OJK tahun berikutnya.2Jenis Pungutan OJK meliputi:Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi (Biaya Registrasi);Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.3Penjelasan Biaya Registrasi:Biaya registrasi tidak berlaku bagi industri jasa keuangan yang telah memperoleh registrasi sebelum berlakunya pungutan OJK.Biaya registrasi tidak berlaku bagi perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi yang masih dalam proses termasuk izin prinsip bagi perbankan yang diterima OJK sebelum berlakunya PP tentang Pungutan OJK. 4Pembayaran biaya registrasi dilakukan sebelum pengajuan dan bersifat final.

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian5Penjelasan Biaya Tahunan:Biaya tahunan dengan tarif persentase : Wajib dibayar dalam 4 (empat) tahap, paling lambat tanggal 15 setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan, masing-masing tahap sebesar 25% dari kewajiban biaya tahunan selama setahun dan dihitung secara self assesment berdasarkan laporan keuangan tahunan audited tahun sebelumnya. Biaya tahunan dengan tarif nominal tertentu : Wajib dibayar paling lambat tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.6Urutan acuan laporan keuangan sebagai dasar penghitungan biaya tahunan:Laporan keuangan tahunan Audited;Laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit; atauBuku, catatan, atau dokumen lain atas pembukuan yang dikelola.7Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya tidak tersedia, penghitungan kewajiban biaya tahunan pada setiap tahap mengacu pada laporan keuangan tahunan terakhir yang tersedia.8Biaya tahunan dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit. Apabila terdapat kurang atau lebih akan diperhitungkan pada pembayaran tahap terdekat berikutnya.

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian9Timbulnya kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Industri Jasa Keuangan memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan, dan berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.10Industri Jasa Keuangan yang kewajiban biaya tahunannya tidak setahun penuh, dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian. 11Verifikasi oleh OJK: OJK dapat melakukan verifikasi atas pembayaran kewajiban biaya tahunan; Verifikasi dilakukan secara rutin dan khusus; Industri Jasa Keuangan dapat meminta klarifikasi atas hasil verifikasi.12Sanksi terhadap Biaya Tahunan:Pengenaan sanksi denda sebesar 2% per bulan (paling banyak 48%) bagi Industri Jasa Keuangan yang tidak melakukan atau terlambat membayar biaya tahunan.Pengenaan sanksi administratif tambahan dan tindakan tertentu.13OJK menyerahkan penagihan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Kriteria piutang macet yaitu apabila kewajiban kepada OJK tidak dibayar selama 1 tahun setelah jatuh tempo.

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian14Penyesuaian tarif pungutan:OJK dapat menyesuaikan tarif pungutan dengan kebijakan sbb:Bagi masing-masing institusi yang mengalami kesulitan keuangan atau pemberesan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%; Bagi sebagian atau seluruh Industri Jasa Keuangan yang tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya atau kesulitan keuangan, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 0%;Apabila OJK memprioritaskan pengembangan industri/layanan/produk secara nasional atau daerah tertentu, OJK dapat menyesuaikan tarif s.d. 25%;Penyesuaian besaran tarif sebagaimana butir 2 & 3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan15Dalam hal penerimaan pungutan biaya tahunan pada tahun berjalan telah cukup untuk memenuhi kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui DPR, maka OJK mengenakan tarif 0% pada sisa tahun berjalan.16OJK dapat mengenakan pungutan s.d. 0% bagi LPEI, PPPI, PII, PPSP, BPJS, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.17Besaran pungutan untuk tahun 2014 adalah 2/3 (dua pertiga) dari tarif normal.

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian18Biaya tahunan SRO tahun 2013 merupakan penerimaan OJK.Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan OJK sebelum PP berlaku merupakan penerimaan OJK.19PP No.11/tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK mulai berlaku pada tanggal diundangkan (tanggal 12 Februari 2014).20Pembayaran pungutan dilakukan ke rekening OJK di Bank Indonesia (untuk Bank Umum) atau di bank BRI (untuk sektor Pasar Modal, IKNB dan BPR/BPRS).21Dalam rangka pembayaran pungutan, OJK telah membangun aplikasi SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK)22Pembayaran biaya tahunan dan biaya registrasi berlaku sejak tanggal 12 Februari 201423Bagi pihak yang telah mengajukan perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahaan atas rencana aksi korporasi pada tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan diundangkannya POJK, wajib membayar biaya registrasi paling lambat tanggal 15 April 2014

  • *Pokok-Pokok Pengaturan Pungutan oleh OJK dan aturan pelaksanaannya

    No.Uraian24Mekanisme Pembayaran Pungutan OJKPembayaran dilakukan ke rekening OJK di Bank Indonesia untuk Bank Umum dan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk sektor Pasar Modal, IKNB dan BPR/BPRS.Dalam rangka pembayaran pungutan, OJK telah membangun SIPO (Sistem Informasi Penerimaan OJK) Tata Cara Pembayaran:Melakukan registrasi dengan berpedoman pada manual SIPO.Pembayaran pungutan dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik pada SIPO untuk menerbitkan surat setoran yang berisi Nomor Referensi Setoran (NRS);Wajib bayar melakukan penyetoran ke rekening OJK;Penyetoran dilakukan dengan:bagi sektor pasar modal, IKNB, dan BPR/BPRS:penyetoran langsung melalui teller BRI dengan menggunakan surat setoran,e-banking, ATM, CMS, pemindahbukuan, kliring dan RTGS dengan mencantumkan NRS ke Rekening OJK di BRI.bagi Bank Umum melalui pemindahbukuan, kliring dan RTGS dengan mencantumkan NRS ke Rekening OJK di Bank Indonesia.Penyampaian informasi pembayaran pungutan dilakukan secara elektronik oleh SIPO ketika pembayaran telah diterima pada Rekening OJK dan divalidasi oleh bank tempat pembayaran.Dalam hal SIPO tidak dapat dipergunakan dalam waktu kurang dari 24 jam sebelum jatuh tempo pembayaran dilakukan secara manual dengan formulir manual yang dapat diperoleh dengan menghubungi kantor OJK setempat.

  • LAMPIRAN - 1( TARIF PUNGUTAN OJK)

  • *Tarif Pungutan Biaya Registrasi

    NoJenis Pungutan Utama OJKSatuan2014Mulai 2015Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan1Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, dan Manajer InvestasiPer PerusahaanRp66.666.667Rp100.000.0002Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, BPR, BPRS, Perusahaan Pembiayaan, dan Modal Ventura, serta LJKLPer PerusahaanRp33.333.333Rp50.000.0003Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek NasabahPer PerusahaanRp20 JutaRp30.000.0004Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.Per PerusahaanRp3.333.333Rp5.000.0005Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat.Per PerusahaanRp3.333.333Rp5.000.000

  • *Tarif Pungutan Biaya Registrasi (Lanjutan)

    NoJenis Pungutan Utama OJKSatuan2014Mulai 2015Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan(continued)6Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen AsuransiPer PerusahaanRp3.333.333Rp5.000.0007Wali AmanatPer PerusahaanRp3.333.333Rp5.000.0008Agen Penjual Efek Reksa DanaPer PerusahaanRp20.000.000Rp30.000.0009Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi KerjaPer LembagaRp33.333.333Rp50.000.00010Wakil Manajer Investasi dan Penasihat InvestasiPer OrangRp666.667Rp1.000.00011Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa DanaPer OrangRp333.333Rp500.00012Profesi PenunjangPer OrangRp3.333.333Rp5.000.000

  • *Tarif Pungutan Biaya Registrasi (Lanjutan)

    NoJenis Pungutan Utama OJKSatuan2014Mulai 2015Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan(continued)13Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum:Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas/Right Issue), untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dan oleh Pemegang SahamNilai Emisi0,03%MaksRp500.000.0000,05%MaksRp750.000.000

    14SukukNilai Emisi0,03%MaksRp100.000.0000,05%MaksRp150.000.00015Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publikper pernyataan pendaftaran Rp6.666.667Rp10.000.00016Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Tender SukarelaPer PenawaranRp16.666.667Rp25.000.000

  • *Tarif Pungutan Biaya Registrasi (Lanjutan)

    NoJenis Pungutan Utama OJKSatuan2014Mulai 2015Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi1Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuanganNilai Emisi0,017 % Maks Rp333.333.3330,025% Maks Rp500.000.000

    2Penggabungan atau Peleburan Perusahaan TerbukaAset Proforma Penggabungan/Peleburan0,03%MaksRp166.666.6670,05%MaksRp250.000.0003Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (voluntary going private)Per PerubahanRp666.666.667Rp1.000.000.0004Pengambilalihan Perusahaan TerbukaPer PengambilalihanRp16.666.667Rp25.000.000

  • *Tarif Pungutan - Biaya Tahunan

    NoJenis Pungutan Utama OJKSatuan2014Mulai 2015Biaya Tahunan Dalam Rangka Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian 1Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa EfekPendapatan Usaha 10%15%2.a.Perbankan, Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan LainnyaAset0,03%(minimal Rp6.666.667)0,045%(minimal Rp10.000.000)b.Manajer InvestasiDana Kelolaan0,03%(minimal Rp6.666.667)0,045% (minimal Rp10.000.0003.a.Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Penasihat Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa DanaPendapatan Usaha0,8%(minimal Rp6.666.667)1,2% (minimal Rp10.000.000 b.Perusahaan Pemeringkat Efek dan Lembaga PenunjangPendapatan Usaha0,8%(minimal Rp3.333.333)1,2% (minimal Rp5.000.0004.a.EmitenNilai Emisi (Outstanding)0,02%(Min Rp10jtMaks 100jt)0,03%(Min Rp15jt, Maks 150jt) b.Perusahaan PublikPer PerusahaanRp10.000.000Rp15.000.0005.a.Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pefdaftaran dari OJKNilai kontrak dari kegiatan di SJK0,8%1,2%b.Profesi Penunjang dan pelaku perorangan lainnyaPer OrangRp3.333.333Rp5.000.000

  • *PENGELOMPOKAN PIHAK DALAM RANGKA PENENTUAN BESARAN BIAYA TAHUNAN

  • LAMPIRAN - 2(LAIN-LAIN)

  • *Lampiran

    Contoh Simulasi Pembayaran Biaya TahunanBagi Industri Jasa Keuangan yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK dikenakan biaya tahunan pada besaran Pungutan tertinggi. Contoh:PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5 Triliun. Sebagai Bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga:merupakan Emiten karena melakukan Penawaran Umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Perhitungan besarnya biaya tahunan 2016 untuk masing-masing jenis usaha sbb:Bank Umum: 0,045% X Rp5.000.000.000.000,00=Rp2.250.000.000,00Emiten: 0,03% X 2.000.000.000.000,00=Rp600.000.000,00 (paling banyak Rp150.000.000,00)Bank Kustodian 1,2% X 1.000.000.000,00=Rp12.000.000,00Wali Amanat: 1,2% X 2.000.000.000,00=Rp24.000.000,00APERD: 1,2% X 3.000.000.000,00=Rp36.000.000,00PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar Pungutan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (sebagai Bank Umum).

  • *LampiranJenis Pungutan dan Waktu Pembayarannya

    No.Jenis PungutanWaktu Pembayaran1.Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi (Biaya Registrasi)Pembayaran dilakukan sebelum pengajuan/ penyampaian permohonan. Biaya registrasi ini bersifat final dan tidak dapat diminta kembali.2.Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitianPembayaran dilakukan bertahap

  • *Lampiran*) Apabila hari libur, maka pembayaran pada hari kerja berikutnya, kecuali untuk tanggal 31 Desember pembayaran pada hari kerja sebelumnya.Dasar Pengenaan Pungutan Biaya Tahunan dan Cara Pembayarannya**) Apabila Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya laporan keuangan, perhitungan besarnya biaya tahunan mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola.

    No.Tarif dan dasar pengenaancara pembayaranWaktu pembayaran*)Cara PenghitunganKeterangan1.persentase tertentu dari laporan keuangan tahunan audited **)4 tahap (25%)15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 DesemberSelf assessmentPenghitungan biaya tahunan didasarkan pada laporan keuangan audited tahun berjalan2.nominal tertentu dari laporan keuangan tahunan audited **)4 tahap (25%)15 April, 15 Juli, 15 Oktober, 31 DesemberSelf assessment3.nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan 1 tahap15 Juni -

  • *LampiranContoh: Penghitungan Biaya Tahunan - tahun 2016

    Tahun 2016Tahun 2017KeteranganPenghitungan awal:Tarif x dasar pengenaan mengacu pada Lapkeu audited tahun 2015 *)Penyesuaian tahun 2016:Tarif x dasar pengenaan mengacu pada Lapkeu audited tahun 2016 Selisih positif /negatif diperhitungkan pada kewajiban biaya tahunan tahun 2017

  • *LampiranKebijakan Penyesuaian (Tarif) Pungutan

    No.Kondisi/KriteriaTarif khususEvaluasi oleh OJKPersetujuan1.Industri mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan.s.d. 0%Kriteria diatur dalam POJKAnalisis OJKDitetapkan OJK2.Sebagian besar atau seluruh Industri:tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/ataumengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya;s.d. 0%Hasil analisis OJK terhadap sebagian besar atau seluruh industriDitetapkan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan3.OJK memprioritaskan pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu.s.d. 25%Prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang ditetapkan OJK4.Penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan > RKA OJK tahun berikutnya yang telah disetujui DPRs.d. 0%Penerimaan Pungutan pada tahun berjalanDitetapkan OJK

  • *LampiranKriteria Kesulitan Keuangan

    No.PihakKriteria1.Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat SyariahBank Dalam Pengawasan Khusus; Bank Dalam Likuidasi; atauBank yang apabila dikenakan Pungutan akan mengakibatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) dibawah ketentuan.2.Emiten dan Perusahaan Publik (non sektor jasa keuangan)Emiten dan Perusahaan Publik yang selama 3 tahun terakhir berturut-turut mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut.3.Penjamin Emisi Efek, dan Perantara Pedagang EfekModal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) kurang dari yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku selama 3 bulan terakhir berturut-turut; Rugi bersih 3 tahun terakhir berturut-turut; atauEkuitas negatif 3 tahun terakhir berturut-turut.4.Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, Perusahaan Pemeringkat Efek, Lembaga Penilai Harga Efek, Agen Penjual Efek Reksa DanaRugi bersih 3 tahun terakhir berturut-turut; atauEkuitas negatif 3 tahun terakhir berturut-turut.5.Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, ReasuransiRisk Based Capital (RBC) kurang dari 100% pada tahun terakhir; atauRasio Kecukupan Investasi kurang dari 100% pada tahun terakhir.

  • *LampiranKriteria Kesulitan Keuangan

    No.PihakKriteria6.Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi KerjaProgram Pensiun Manfaat Pasti:Kualitas Pendanaan berada di tingkat 3 pada tahun valuasi yang sama dengan laporan keuangan; danPendiri Dana Pensiun mengalami Kerugian selama 3 tahun terakhir berturut-turut.Program Pensiun Iuran Pasti:Dana Pensiun mengalami penurunan aset sebesar 5% dari aset Dana Pensiun tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif (krisis) yang berakibat pada penurunan nilai pasar dari investasi Dana Pensiun. Penurunan tersebut tidak berlaku apabila disebabkan oleh adanya penurunan jumlah peserta yang masuk ke Dana Pensiun atau karena kesalahan pengelolaan aset atau fraud. 7.Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal VenturaRugi 3 tahun terakhir berturut-turut; danSedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.8.Perusahaan Penjaminan Rasio Likuiditas dibawah 50%;Ekuitas negatif pada tahun berjalan; danSedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.9.Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang ReasuransiRugi 3 tahun terakhir berturut-turut; dan Sedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.10.Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen AsuransiSedang dalam pengenaan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.11.Penasihat Investasi Orang PerseoranganDinyatakan pailit oleh pengadilan.12.Profesi (Orang Perseorangan)Dinyatakan pailit oleh pengadilan.

  • *

    *********************