7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
1/43
Mari kita Cegah dan Deteksi Korupsi sejak Dini
Melalui Kebijakan
Whistleblowing System (WBS)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada
21 Maret 2016
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptx7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
2/43
Ilham Nurhidayat, Ak, C.A, M.Ec.Dev
Student of Doctoral Program- Public Adm/Policy, Universitas Gadjah Mada
Head of Administrative Division of Deputy of Politic, Social & Security BPKP
(2011-2013)
Senior Auditor at BPKP:
Representative of DIY : 2005-2010, Head office of BPKP : 2002-2005
Representative of Irian Jaya: 1998-2000
Work
Doctor (candidate) at MAP UGM (2013 - now)
Master of Economics of Development- UGM (Graduated2009)
D IV STAN (Graduated2002)
D III STAN Program (Graduated1997)
ducation
Mobile/Whatsapp: +62821 2563 6699 Email: [email protected]
Jl. Rejowinangun gg Crystal 4 M Kotagede Yogyakarta
mailto:[email protected]:[email protected]7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
3/43
MATERI DISKUSI
1) Apa itu whis t leblowing dan whis t leblower?
2) Mengapa kita memerlukan whis t leblower?
3) Bagaimana pengalaman whis t leblower di negara lain?
4) Bagaimana kondisi whis t leblower di Indonesia?
5) Bagaimana kebijakan WBS yang efektif dan melindungi
whis t leblower?
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
4/43
1
Apa itu Whist leb lowingdan Whist leb lower?
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
5/43
Jubb (1999):
Pengungkapan informasi tentang kesalahan yang dirasakan atau risiko yangmungkin terjadi dalam organisasi kepada individu atau badan yang diyakini
mampu mempengaruhi dan memberikan tindakan atas kondisi yang terjadi
Hersh (2002): Pengungkapan informasi secara sengaja atas kejadianserius yang diyakini dapat membahayakan, illegal, tidak etis, diskriminatif
atau pelanggaran oleh anggota atau mantan anggota organisasi
Elliston et al (1985:3-15): 1) Individu melakukan aksi atau serangkaianaksi WB utk membuat informasi publik, 2) informasi tersebut menjadipublic records, 3) penyimpangan potensial atau aktual, 4) bukan wartawan
atau masyarakat namun orang internal atau mantan anggota organisasi
Peterson and Farell (1986):Bentuk khusus dari perbedaan pendapat di dalam organisasi dimana
anggota/mantan anggota menggunakanjalur di luar organisasi untuk
mengungkapkan adanya kesalahan, illegal atau membahayakan masyarakat
Definisi Whistleblowing
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
6/43
Definisi
Seseorang yang memberikan informasi kepada orang yang berwenang
atau publik bahwa perusahaan tempat bekerjanya melakukan kesalahan
atau pelanggaran hukum (Oxford Advanced Learners Dictionary)
Davis (2003):
You are morally required to reveal what you know to public (or to a
suitable agent or representative of it), when:
1) information was derived from your work for an organization2) you are a voluntary member
3) you believed that the organization is engaged in a serious moral wrong
4) you believed your work will contribute to the wrong if you dont publicity it
5) you are justified in beliefs 3) and 4)
6) beliefs 3) and 4) are true
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
7/43
2
Mengapa kita memerlukan
Whist leblower?
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
8/43
Konspirasi - Korupsi
Korupsiyang terjadi di dalam suatu organisasisulit dibongkar ketika para pihak yang terlibat
bersepakatuntuk saling menutupi atau
melakukan
konspirasi
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan De Maria
(2006) yang meneliti pertumbuhan tindakan korupsidalam organisasi publik dengan pendekatan konsep:
brother secret, sister silence, sibling conspiracy.
Konspirasi(conspiracy) terjadi karena adanya sinergi
antara kerahasiaan(secret) dan aksi tutup mulut
(silence) dari para pihak yang terlibat.
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
9/43
Karakterisik Korupsi
Korupsimemiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tidakmengandung unsur kekerasan (non-violence) dengan melibatkan
unsur tipu muslihat, ketidakjujurandan penyembunyian suatu
kenyataan (Kumorotomo, 2001:179)
Korupsi pada umumnya hanya disadaridan
diketahuioleh para pihak yang terlibat atau
ikut terlibat dalam tindakan korupsi tersebut.
Korupsi dilakukan secara tersembunyi, tertutupdan penuh kerahasiaan. Hal ini dilakukan
dengan harapan tidak bocor atau tidak
diketahui oleh publik. (Transparency International, 2010)
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
10/43
PETA KORUPSI DUNIA 2015
INDONESIA : NO .117
dari 175 Negara
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
11/43
ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK KEBOCORAN
KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
KONSUMSI
KONSUMSI BERLEBIHAN
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
PENGHASILAN RESMI
PENGHASILAN RESMI
PAJAK PENGHASILAN
PERMAINAN
OKNUM
BOCOR
BOCOR
TIDAK
KENA
PAJAK
BOCOR
PENGHASILAN
INFORMA L
PENGHASILAN
FORMAL
MASUK KANTONG
PRIBADI, KELOMPOK,
ATAU GOLONGAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
BOCOR
DARI
TRANSAKSI
B 2 B
MARK UP
BIAYA
INVESTASIBOCOR
5
2
3
4
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
12/43
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
PENGHASILAN
PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
KONSUMSI
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
13/43
GAMBARAN KONDISI SAAT INIPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH10 50 %
WORLD-BANK
KOMITMEN
FEE
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
14/43
Jenis KKN
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
15/43
Tabel Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan JabatanTahun 2004-2013 (per 30 September 2013)
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah
Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 7 72
Menteri/Kepala Lembaga 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 9
Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 1 9
Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 2 34
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7
Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 17 87
Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 9 41
Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 48 385
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2013)
Website KPK: http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan
http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
16/43
(Power tends to corrup t and
absolute power co rrupt abso lutely)
Lord Acton-Sejarawan Inggris (18341902) dalam
suratnya kepada Uskup Mandel Crighton yang
dibuat pada tanggal 3 April 1887
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
17/43
Bagaimana
Strateg i An t i Korupsid i Indones ia ?
(dar i du lu h ingga sekarang)
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
18/43
Strategi Anti Korupsi di Indonesia
Terdapat tiga kelompok strategi antikorupsi di negara ASEAN, yaitueffective strategy, ineffective strategydan hopeless strategyQuah (1999)
Indonesia termasuk negara yangmemiliki hopeless strategy dalam
pemberantasan korupsi, ditandaidengan kepemimpinan politik sangatlemah dalam tekad pemberantasankorupsi, instrumen penegakan anti-
korupsi masih partial;
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
19/43
PREVENTIF
Strategi Anti Korupsi di Indonesia
Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB untuk Menetang Korupsi(Convention Against Corruption, 2003) pada Desember 2003 di New York,seharusnya strategi pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkanpada pendekatan represif saja, namun sudah saatnya bergeserparadigmanya juga pada pendekatan preventif dan preemtif (edukatif)
INTEGR TED STR TEGY
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
20/43
CORRUPTION COMBATING
INTEGRATED STRATEGY
Actual
Case
Moral
Hazard
Latent
- To assist public management
internal control system
- Evaluation & Implementation
FCP, Whist leblowing System
- To review corrupted regulation
- Investigative Audit
- Liquidation Damages
Calculation
- Expert Witness
- Public Education against
corruption
Repressive
Preventive
Pre-emptive
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
21/43
Gambaran Intensitas Kegiatan MemerangiKorupsi Pada Masa Mendatang
Periode
Inte
nsitas
Repressive
Preventif dan Pre-emptive
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
22/43
INTEGRATED STRATEGY TO ERADICATE CORRUPTION
TOWARD INDONESIA THATS FREE FROM CORRUPTION IN 2020
Pre-emptive
Preventive
Repressive
To minimize
activities thats
vulnerable to
corrupt
practices
Island of
Integrity
Indonesia
Free
From
Corruption
Prosperity of
Indonesians
Public official,public and
business
people
commitment
Strategies to
control
corruption
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
23/43
Petunjuk Orang Dalam
Di lingkungan organisasi yang bobrok dan didominasi oleh
orang-orang busuk sekalipun, selalu ada individu,baik didalam maupun di luar organisasi (mantan anggota) yang
memiliki integritas tinggi dan hati nurani sehat yang tidaksepakat danmenentangadanyapraktik penyimpangan
PERLUNYA
EdmundBurke (1729-1797) pernah mengungkapkan bahwa The
only thing necessary for the triumph of evil is the goodman to donothing (satu-satunya yang perlu untuk kemenangan kejahatan
adalah orang-orang baik yang berdiam diri)
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
24/43
Petunjuk Orang Dalam (Insider)
Pengungkapan awal adanya indikasi korupsi memerlukan petunjuk (clue/tip)dari orang dalam (insider)krn pd umumnya korupsi sangat terorganisir.
Pada tahun 2014 & 2012,Association of Certified Fraud Examiner (ACFE): surveyterhadap 1.483 & 1.388 kasusfrauddi seluruh dunia.
Source: ACFE, 2014
1,5%
4,3%
6,5%
9,6%
14,6%
21,6%
49,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Competitor
Shareholder/Owner
Other
Vendor
Anonymous
Customer
Employee
2014
42,2
PERLUNYA
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
25/43
L anjutan.......
Orang dalam (insider) : salah satu dari sedikit orang yangmemiliki potensi dan kemampuan untuk mengungkapkan danmelaporkan indikasi pelanggaran atau korupsi baik yang telahterjadi maupun yang sedang berlangsung di dalam organisasi.
Pengungkapan atau pelaporan tersebut pada umumnya
dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dikenal dengan
sebutan whistleblower.
Merekaadalah asset yang berharga dan
salah satu kunci sukses dalammengungkapkan dan melaporkan
terjadinya pelanggaran yang telah terjadidi dalam organisasi jika diberkan
kesempatan dan media yang aman untukbersuara (Daniri, 2009: 642)
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
26/43
3
Bagaimana pengalamanwhist leb lower
di negara lain?
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
27/43
Istilah whistleblowerpertama kali muncul tahun 1963 dalampublikasi Otto Otopeka.
Dipopulerkan oleh Ralph Nader untuk menghindari konotasi
negatif untuk istilah informan atau pengadu
Praktik WB bukan merupakan fenomena baru, sudah adasejak lama di berbagai negara. Di USA, salah satu tokoh
whistleblower yang terkenal di sektor swasta adalah Jeffrey
Wigand, seorang direktur Brown and Williamson Tobacco
Corporation (1988-1993) yang mengungkapkan adanya
praktik penambahan zat berbahayacarcinogenic di ramuanrokok yg dapat menimbulkan penyakit kanker
Selain Wigan, ada beberapa tokoh whistlebloweryang
terkenal di beberapa negara (#lihat slide selanjutnya)
Sejarah dan Perkembangan WB
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
28/43
Paul Van Buitenen Hans Petver Martin Linda Tripp
Cynthia Cooper Sherron Watkins Allan Cutler Joseph Darby
Karen Kwiatkowski Daniel Ellsberg W Mark Felt Frank Serpico Christoph Meili
Katharine Gun Samuel Provance
Walter De Nino
Tokoh Whistleblower di berbagai Negara
worldcom
Enron
PBJ Canadian Scam
Abu Ghraib
Irak
Riset Poehlman
Invasi irak
Vietnam-Pentagon
Water
gate NYPD policeBank Swiss
Invasi irak Ghraib Irak
Korupsi Komisi anti
korupsi Eropa
Parlemen Eropa
Clinton-Lewinsky
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
29/43
Tokoh Whistleblower di berbagai Negara
Dari beberapa contoh whistlebloweryangada di beberapa negara, setidaknya terdapatdua macam reaksi atau respondari publikdan organisasi terhadap para whistleblower.
Sebagian kecil whistleblower menerimaperlakuan negatif berupa penolakan,sanggahan, tuntutan balik bahkan terror
namun sebagian besar whistleblower
mendapatkan apresiasi positif berupapenghargaan- meskipun pada awalnyasempat mendapatkan perlakuan buruk danperlawanan dari pihak terlapor.
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
30/43
Dilemma & Ethical Challenge of Whistleblowing
Pamerlee et al (1982): Organisasi cenderung melakukanpembalasan dalam berbagai bentuk terhadap whistleblower
Jos et al (1989): menemukan berbagaibukti pembalasan yangditerima oleh whistleblower (kehilangan pekerjaan, pelecehan, mutasi,pengurangan gaji dan tanggung jawab dsb)
Smith (2006): di USA setiap hari karyawan menerima pembalasanketika mereka melakukan pelaporan atas kesalahan pelanggaranyang dilakukan oleh perusahan atau atasan mereka
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
31/43
Dilemma & Ethical Challenge of Whistleblowing
Elliston (1982):
- Konsep anonym (anonymous whistleblowing).
- Internal or external channel?
Dworkin and Bacus (1998):
Peran external whistleblowingdinilailebih efektifdibandingkan internal
whistleblowingdalam mengubahpraktek tidak sehatdi dalam organisasi.
Vaughn (1999): negara memilikki tanggung jawab untuk
memasukan unsur perlindungan hukum terhadap whistleblowerpadaperaturan perundang-undangan negara.
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
32/43
4
Bagaimana dengan kondisi
dan pengalaman
whist leblower
di Indonesia?
W
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
33/43
Susno Duadji (polisi)
Dari berbagi kasus di Indonesia menggambarkan bahwa whistleblowerbekerja "sendiri" dalam mengungkap kasus-kasus yang diketahui mereka
dan mereka tidak setuju dengan praktek yang buruk serta mengalami
kondisi ironisbahkan berakhir tragis
Mereka lebih dianggap penghianatdaripada seorang pahlawandilingkungan organisasi tempatnya bekerja
Ada pergolakan batin dan dilemma yang terjadi sekaligus menjaditantangan etika bagi seorang whistleblower
Muchasonah(guru)
Whistleblower: Kondisi dan Pengalaman Indonesia
Heri sukrisno,Auditor & Tentara
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
34/43
Dalam konteks Indonesia terjadi didilema etika apakah whistleblower
diposisikan sebagai pahlawan(heroes) atau justru sebaliknyadianggap sebagai pengkhianat(traitors)?.
Whistleblower di Indonesia selama iniselaluberada dalam posisi yangkurangmenguntungkan dan belum terlindungibaik oleh organisasi maupun olehmekanisme hukum yang berlaku
Problematika WB di Indonesia
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
35/43
5
Bagaimana kebijakan WBS
yang efektif dan
melindungi whist leblower?
Whi tl bl i S t (WBS) d l k k
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
36/43
Whistleblowing System (WBS) dalam konteksGood Governance dan budaya anti korupsi di Indonesia
Salah satu program good governance
adalah pemberantasan KKN
OECD, ACFE, GECS merekomendasikanWBSsebagai salah satu cara yang palingefektifuntuk mencegah danmemberantas praktik yang bertentangan
dengan prinsip good governance.
KNKG (2008): WBS adalah bagian darisistem pengendalian internal untukmencegah fraud dan praktek tidak sehatdan memperkuat implementasi good
governance
WBS juga berperan dalam merubahlingkaran setan (vicious cycles) menjadilingkaran yang baik (virtuous cycle)
P ( )
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
37/43
Perkembangan Whistleblowing System (WBS)di Indonesia
Dilema etika yang dialami oleh whistleblower saat mengungkapkanskandal kejahatan yang terorganisir seharusnya dapat diminimalisirdengan adanya sistem pelaporan serta perlindungan yangmemadai bagi whistleblower (Semendawai et al, 2011: 9).
Hingga kini, pemerintah terus mengembangkan WBS di lingkungan
birokrasi seperti contohnya "KPK-Whistleblower System, WBS Pengadaan Barang dan Jasa - LKPP dll.
Berbagai instansi pemerintah dan organisasi swasta secara internaljuga mengembangkan dan mengimpementasikan WBS dengannama
ComplaintManagement
System. Di beberapa BUMN seperti misalnya Telkom, Pertamina dan
Garuda Indonesia juga mengembangkan WBS sebagai bagian utuhdari sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko danpenyalahgunaan wewenang
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
38/43
Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower diIndonesia
Dalam hal peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsiserta perlindungan hukum untuk para whistleblowerdi Indonesiasetidaknya ada beberapa perundangan yang terkait seperti : PP No. 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi; Pasal 15 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
yang menyatakan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadapsaksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangantindak pidana korupsi; dan
UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Sayangnya, keberadaan UU 13/2006 serta eksistensi LPSK sampaisaat ini belum memiliki kekuatan yang powerful dalammemberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor(whistleblower) tmsk perdebatan ttg definis dari WB utk WB ygterlibat dlm TPK
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
39/43
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
40/43
Catatan tentang Implementasi WBS di Indonesia
Beberapa poin penting yang terkait dengan
implementasi WBS di Indonesia:1. Konten laporan atau informasi yang
disampaikan melalui WBS sebagian besarmasih berupa pengaduan (komplain) bukanspesifik laporan adanya indikasi korupsi ataukecurangan yang disertai dengan buktipendukung yang kuat,
2. Media WBS yang digunakan sebagai besarmenggunakan website (internet), beberapadiantaranya ada yang menggunakan mediasosial atau mobile media (hotline dsb),
3. Menggunakan konsep anonymous maupunidentitas pelapor,
4. Laporan/informasi yang masuk WBS dikelola,seleksi dan diverifikasi oleh tim atau bagianyang ditunjuk khusus untuk meneruskanlaporan tersebut kepada pihak yangberwenang untuk menindaklanjuti pelaporantersebut
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
41/43
Dari beberapa aspek dan kelemahandalam implementasi WBS yang sudahada dan berjalan di Indonesia, adabeberapa catatan kritis dari hasil kajiandan review literatur serta mengadopsi
dari beberapa best practices WBS ,maka dinilai perlu mempertimbangkanbeberapa aspek dan elemen kunci yangdiperlukan untuk membangun danmengembangkan WBS yang lebih
efektif, efisien dan memberikan jaminanperlindungan hukum untuk mengurangidilema etika yang menimpawhistleblower
Catatan tentang Implementasi WBS di Indonesia
U
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
42/43
Whistleblowing
System/
Mechanism
Human
Structure
Process
Ethical Standards (Magnus and Viswesvaran, 2005)
Socialization and an invitation to create a culture of
ethical and responsible (Magnus and Viswesvaran, 2005)
Build confidence of whistle-blowers (Berry, 2004),
(MacNab and Worthley, 2008)
Regulation Legislation (Vaughn, 1999)
The formalization of the system (Dworkin and Baucus,
1998)
Whistleblowing Policy: Model of WBS, acceptable
information, accountability, follow-up, confidential of
information, legal protection (Dworkin and Baucus, 1998),
(Elliston, 1982)
Procedure: reporting mechanism (Dworkin and Baucus,
1998), (Peterson and Farrel, 1986)
Documentation of complaints (public records) (Elliston et
all, 1985:3-15 in Johnson and Kraft, 1990)
Expertise of reports receiver and examiner
Assessing the effectiveness periodically
The tools for information analysis
Beberapa aspek dan elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan WBS
Aspect Key Element
Source: adopted from (Dworkin and Baucus, 1998; Elliston, 1982; Elliston et all, 1985:3-15 in Johnson and Kraft, 1990; MacNab andWorthley, 2008; Magnus and Viswesvaran, 2005; Vaughn, 1999; Peterson and Farrel, 1986)
Upaya peningkatan Implementasi WBSdi Indonesia
7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP
43/43
Terima kasihMaturnuwun