WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP

7/25/2019 WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP

1/43

Mari kita Cegah dan Deteksi Korupsi sejak Dini

Melalui Kebijakan

Whistleblowing System (WBS)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Gadjah Mada

21 Maret 2016
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptxhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_1/slide%20progress%20studi.pptx


2/43

Ilham Nurhidayat, Ak, C.A, M.Ec.Dev

Student of Doctoral Program- Public Adm/Policy, Universitas Gadjah Mada

Head of Administrative Division of Deputy of Politic, Social & Security BPKP

(2011-2013)

Senior Auditor at BPKP:

Representative of DIY : 2005-2010, Head office of BPKP : 2002-2005

Representative of Irian Jaya: 1998-2000

Work

Doctor (candidate) at MAP UGM (2013 - now)

Master of Economics of Development- UGM (Graduated2009)

D IV STAN (Graduated2002)

D III STAN Program (Graduated1997)

ducation

Mobile/Whatsapp: +62821 2563 6699 Email: [email protected]

Jl. Rejowinangun gg Crystal 4 M Kotagede Yogyakarta
mailto:[email protected]:[email protected]


3/43

MATERI DISKUSI

1) Apa itu whis t leblowing dan whis t leblower?

2) Mengapa kita memerlukan whis t leblower?

3) Bagaimana pengalaman whis t leblower di negara lain?

4) Bagaimana kondisi whis t leblower di Indonesia?

5) Bagaimana kebijakan WBS yang efektif dan melindungi

whis t leblower?


4/43

1

Apa itu Whist leb lowingdan Whist leb lower?


5/43

Jubb (1999):

Pengungkapan informasi tentang kesalahan yang dirasakan atau risiko yangmungkin terjadi dalam organisasi kepada individu atau badan yang diyakini

mampu mempengaruhi dan memberikan tindakan atas kondisi yang terjadi

Hersh (2002): Pengungkapan informasi secara sengaja atas kejadianserius yang diyakini dapat membahayakan, illegal, tidak etis, diskriminatif

atau pelanggaran oleh anggota atau mantan anggota organisasi

Elliston et al (1985:3-15): 1) Individu melakukan aksi atau serangkaianaksi WB utk membuat informasi publik, 2) informasi tersebut menjadipublic records, 3) penyimpangan potensial atau aktual, 4) bukan wartawan

atau masyarakat namun orang internal atau mantan anggota organisasi

Peterson and Farell (1986):Bentuk khusus dari perbedaan pendapat di dalam organisasi dimana

anggota/mantan anggota menggunakanjalur di luar organisasi untuk

mengungkapkan adanya kesalahan, illegal atau membahayakan masyarakat

Definisi Whistleblowing


6/43

Definisi

Seseorang yang memberikan informasi kepada orang yang berwenang

atau publik bahwa perusahaan tempat bekerjanya melakukan kesalahan

atau pelanggaran hukum (Oxford Advanced Learners Dictionary)

Davis (2003):

You are morally required to reveal what you know to public (or to a

suitable agent or representative of it), when:

1) information was derived from your work for an organization2) you are a voluntary member

3) you believed that the organization is engaged in a serious moral wrong

4) you believed your work will contribute to the wrong if you dont publicity it

5) you are justified in beliefs 3) and 4)

6) beliefs 3) and 4) are true


7/43

2

Mengapa kita memerlukan

Whist leblower?


8/43

Konspirasi - Korupsi

Korupsiyang terjadi di dalam suatu organisasisulit dibongkar ketika para pihak yang terlibat

bersepakatuntuk saling menutupi atau

melakukan

konspirasi

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan De Maria

(2006) yang meneliti pertumbuhan tindakan korupsidalam organisasi publik dengan pendekatan konsep:

brother secret, sister silence, sibling conspiracy.

Konspirasi(conspiracy) terjadi karena adanya sinergi

antara kerahasiaan(secret) dan aksi tutup mulut

(silence) dari para pihak yang terlibat.


9/43

Karakterisik Korupsi

Korupsimemiliki karakteristik sebagai kejahatan yang tidakmengandung unsur kekerasan (non-violence) dengan melibatkan

unsur tipu muslihat, ketidakjujurandan penyembunyian suatu

kenyataan (Kumorotomo, 2001:179)

Korupsi pada umumnya hanya disadaridan

diketahuioleh para pihak yang terlibat atau

ikut terlibat dalam tindakan korupsi tersebut.

Korupsi dilakukan secara tersembunyi, tertutupdan penuh kerahasiaan. Hal ini dilakukan

dengan harapan tidak bocor atau tidak

diketahui oleh publik. (Transparency International, 2010)


10/43

PETA KORUPSI DUNIA 2015

INDONESIA : NO .117

dari 175 Negara


11/43

ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK KEBOCORAN

KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN

PAJAK

PROYEK, BELANJA BARANG & JASA

KONSUMSI

KONSUMSI BERLEBIHAN

INVESTASI

DAN

TABUNGAN

PEMBIAYAAN

PENGHASILAN RESMI

PENGHASILAN RESMI

PAJAK PENGHASILAN

PERMAINAN

OKNUM

BOCOR

BOCOR

TIDAK

KENA

PAJAK

BOCOR

PENGHASILAN

INFORMA L

PENGHASILAN

FORMAL

MASUK KANTONG

PRIBADI, KELOMPOK,

ATAU GOLONGAN

MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH

BOCOR

DARI

TRANSAKSI

B 2 B

MARK UP

BIAYA

INVESTASIBOCOR

5

2

3

4


12/43

PAJAK

PROYEK, BELANJA BARANG & JASA

PENGHASILAN

PENGHASILAN

PAJAK PENGHASILAN

KONSUMSI

INVESTASI

DAN

TABUNGAN

PEMBIAYAAN

MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH

ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI


13/43

GAMBARAN KONDISI SAAT INIPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH10 50 %

WORLD-BANK

KOMITMEN

FEE


14/43

Jenis KKN


15/43

Tabel Tabulasi Data Pelaku Korupsi Berdasarkan JabatanTahun 2004-2013 (per 30 September 2013)

Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah

Anggota DPR dan DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 7 72

Menteri/Kepala Lembaga 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 9

Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 1 9

Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 2 34

Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 114

Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4

Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 7

Hakim 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8

Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 17 87

Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 9 41

Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 48 385

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2013)

Website KPK: http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan
http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatanhttp://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan


16/43

(Power tends to corrup t and

absolute power co rrupt abso lutely)

Lord Acton-Sejarawan Inggris (18341902) dalam

suratnya kepada Uskup Mandel Crighton yang

dibuat pada tanggal 3 April 1887


17/43

Bagaimana

Strateg i An t i Korupsid i Indones ia ?

(dar i du lu h ingga sekarang)


18/43

Strategi Anti Korupsi di Indonesia

Terdapat tiga kelompok strategi antikorupsi di negara ASEAN, yaitueffective strategy, ineffective strategydan hopeless strategyQuah (1999)

Indonesia termasuk negara yangmemiliki hopeless strategy dalam

pemberantasan korupsi, ditandaidengan kepemimpinan politik sangatlemah dalam tekad pemberantasankorupsi, instrumen penegakan anti-

korupsi masih partial;


19/43

PREVENTIF

Strategi Anti Korupsi di Indonesia

Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB untuk Menetang Korupsi(Convention Against Corruption, 2003) pada Desember 2003 di New York,seharusnya strategi pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkanpada pendekatan represif saja, namun sudah saatnya bergeserparadigmanya juga pada pendekatan preventif dan preemtif (edukatif)

INTEGR TED STR TEGY


20/43

CORRUPTION COMBATING

INTEGRATED STRATEGY

Actual

Case

Moral

Hazard

Latent

- To assist public management

internal control system

- Evaluation & Implementation

FCP, Whist leblowing System

- To review corrupted regulation

- Investigative Audit

- Liquidation Damages

Calculation

- Expert Witness

- Public Education against

corruption

Repressive

Preventive

Pre-emptive


21/43

Gambaran Intensitas Kegiatan MemerangiKorupsi Pada Masa Mendatang

Periode

Inte

nsitas

Repressive

Preventif dan Pre-emptive


22/43

INTEGRATED STRATEGY TO ERADICATE CORRUPTION

TOWARD INDONESIA THATS FREE FROM CORRUPTION IN 2020

Pre-emptive

Preventive

Repressive

To minimize

activities thats

vulnerable to

corrupt

practices

Island of

Integrity

Indonesia

Free

From

Corruption

Prosperity of

Indonesians

Public official,public and

business

people

commitment

Strategies to

control

corruption


23/43

Petunjuk Orang Dalam

Di lingkungan organisasi yang bobrok dan didominasi oleh

orang-orang busuk sekalipun, selalu ada individu,baik didalam maupun di luar organisasi (mantan anggota) yang

memiliki integritas tinggi dan hati nurani sehat yang tidaksepakat danmenentangadanyapraktik penyimpangan

PERLUNYA

EdmundBurke (1729-1797) pernah mengungkapkan bahwa The

only thing necessary for the triumph of evil is the goodman to donothing (satu-satunya yang perlu untuk kemenangan kejahatan

adalah orang-orang baik yang berdiam diri)


24/43

Petunjuk Orang Dalam (Insider)

Pengungkapan awal adanya indikasi korupsi memerlukan petunjuk (clue/tip)dari orang dalam (insider)krn pd umumnya korupsi sangat terorganisir.

Pada tahun 2014 & 2012,Association of Certified Fraud Examiner (ACFE): surveyterhadap 1.483 & 1.388 kasusfrauddi seluruh dunia.

Source: ACFE, 2014

1,5%

4,3%

6,5%

9,6%

14,6%

21,6%

49,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Competitor

Shareholder/Owner

Other

Vendor

Anonymous

Customer

Employee

2014

42,2

PERLUNYA


25/43

L anjutan.......

Orang dalam (insider) : salah satu dari sedikit orang yangmemiliki potensi dan kemampuan untuk mengungkapkan danmelaporkan indikasi pelanggaran atau korupsi baik yang telahterjadi maupun yang sedang berlangsung di dalam organisasi.

Pengungkapan atau pelaporan tersebut pada umumnya

dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dikenal dengan

sebutan whistleblower.

Merekaadalah asset yang berharga dan

salah satu kunci sukses dalammengungkapkan dan melaporkan

terjadinya pelanggaran yang telah terjadidi dalam organisasi jika diberkan

kesempatan dan media yang aman untukbersuara (Daniri, 2009: 642)


26/43

3

Bagaimana pengalamanwhist leb lower

di negara lain?


27/43

Istilah whistleblowerpertama kali muncul tahun 1963 dalampublikasi Otto Otopeka.

Dipopulerkan oleh Ralph Nader untuk menghindari konotasi

negatif untuk istilah informan atau pengadu

Praktik WB bukan merupakan fenomena baru, sudah adasejak lama di berbagai negara. Di USA, salah satu tokoh

whistleblower yang terkenal di sektor swasta adalah Jeffrey

Wigand, seorang direktur Brown and Williamson Tobacco

Corporation (1988-1993) yang mengungkapkan adanya

praktik penambahan zat berbahayacarcinogenic di ramuanrokok yg dapat menimbulkan penyakit kanker

Selain Wigan, ada beberapa tokoh whistlebloweryang

terkenal di beberapa negara (#lihat slide selanjutnya)

Sejarah dan Perkembangan WB


28/43

Paul Van Buitenen Hans Petver Martin Linda Tripp

Cynthia Cooper Sherron Watkins Allan Cutler Joseph Darby

Karen Kwiatkowski Daniel Ellsberg W Mark Felt Frank Serpico Christoph Meili

Katharine Gun Samuel Provance

Walter De Nino

Tokoh Whistleblower di berbagai Negara

worldcom

Enron

PBJ Canadian Scam

Abu Ghraib

Irak

Riset Poehlman

Invasi irak

Vietnam-Pentagon

Water

gate NYPD policeBank Swiss

Invasi irak Ghraib Irak

Korupsi Komisi anti

korupsi Eropa

Parlemen Eropa

Clinton-Lewinsky


29/43

Tokoh Whistleblower di berbagai Negara

Dari beberapa contoh whistlebloweryangada di beberapa negara, setidaknya terdapatdua macam reaksi atau respondari publikdan organisasi terhadap para whistleblower.

Sebagian kecil whistleblower menerimaperlakuan negatif berupa penolakan,sanggahan, tuntutan balik bahkan terror

namun sebagian besar whistleblower

mendapatkan apresiasi positif berupapenghargaan- meskipun pada awalnyasempat mendapatkan perlakuan buruk danperlawanan dari pihak terlapor.


30/43

Dilemma & Ethical Challenge of Whistleblowing

Pamerlee et al (1982): Organisasi cenderung melakukanpembalasan dalam berbagai bentuk terhadap whistleblower

Jos et al (1989): menemukan berbagaibukti pembalasan yangditerima oleh whistleblower (kehilangan pekerjaan, pelecehan, mutasi,pengurangan gaji dan tanggung jawab dsb)

Smith (2006): di USA setiap hari karyawan menerima pembalasanketika mereka melakukan pelaporan atas kesalahan pelanggaranyang dilakukan oleh perusahan atau atasan mereka


31/43

Dilemma & Ethical Challenge of Whistleblowing

Elliston (1982):

- Konsep anonym (anonymous whistleblowing).

- Internal or external channel?

Dworkin and Bacus (1998):

Peran external whistleblowingdinilailebih efektifdibandingkan internal

whistleblowingdalam mengubahpraktek tidak sehatdi dalam organisasi.

Vaughn (1999): negara memilikki tanggung jawab untuk

memasukan unsur perlindungan hukum terhadap whistleblowerpadaperaturan perundang-undangan negara.


32/43

4

Bagaimana dengan kondisi

dan pengalaman

whist leblower

di Indonesia?

W


33/43

Susno Duadji (polisi)

Dari berbagi kasus di Indonesia menggambarkan bahwa whistleblowerbekerja "sendiri" dalam mengungkap kasus-kasus yang diketahui mereka

dan mereka tidak setuju dengan praktek yang buruk serta mengalami

kondisi ironisbahkan berakhir tragis

Mereka lebih dianggap penghianatdaripada seorang pahlawandilingkungan organisasi tempatnya bekerja

Ada pergolakan batin dan dilemma yang terjadi sekaligus menjaditantangan etika bagi seorang whistleblower

Muchasonah(guru)

Whistleblower: Kondisi dan Pengalaman Indonesia

Heri sukrisno,Auditor & Tentara


34/43

Dalam konteks Indonesia terjadi didilema etika apakah whistleblower

diposisikan sebagai pahlawan(heroes) atau justru sebaliknyadianggap sebagai pengkhianat(traitors)?.

Whistleblower di Indonesia selama iniselaluberada dalam posisi yangkurangmenguntungkan dan belum terlindungibaik oleh organisasi maupun olehmekanisme hukum yang berlaku

Problematika WB di Indonesia


35/43

5

Bagaimana kebijakan WBS

yang efektif dan

melindungi whist leblower?

Whi tl bl i S t (WBS) d l k k


36/43

Whistleblowing System (WBS) dalam konteksGood Governance dan budaya anti korupsi di Indonesia

Salah satu program good governance

adalah pemberantasan KKN

OECD, ACFE, GECS merekomendasikanWBSsebagai salah satu cara yang palingefektifuntuk mencegah danmemberantas praktik yang bertentangan

dengan prinsip good governance.

KNKG (2008): WBS adalah bagian darisistem pengendalian internal untukmencegah fraud dan praktek tidak sehatdan memperkuat implementasi good

governance

WBS juga berperan dalam merubahlingkaran setan (vicious cycles) menjadilingkaran yang baik (virtuous cycle)

P ( )


37/43

Perkembangan Whistleblowing System (WBS)di Indonesia

Dilema etika yang dialami oleh whistleblower saat mengungkapkanskandal kejahatan yang terorganisir seharusnya dapat diminimalisirdengan adanya sistem pelaporan serta perlindungan yangmemadai bagi whistleblower (Semendawai et al, 2011: 9).

Hingga kini, pemerintah terus mengembangkan WBS di lingkungan

birokrasi seperti contohnya "KPK-Whistleblower System, WBS Pengadaan Barang dan Jasa - LKPP dll.

Berbagai instansi pemerintah dan organisasi swasta secara internaljuga mengembangkan dan mengimpementasikan WBS dengannama

ComplaintManagement

System. Di beberapa BUMN seperti misalnya Telkom, Pertamina dan

Garuda Indonesia juga mengembangkan WBS sebagai bagian utuhdari sistem pengendalian internal untuk meminimalisir risiko danpenyalahgunaan wewenang


38/43

Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower diIndonesia

Dalam hal peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsiserta perlindungan hukum untuk para whistleblowerdi Indonesiasetidaknya ada beberapa perundangan yang terkait seperti : PP No. 71 Tahun 2000 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan

Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Korupsi; Pasal 15 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

yang menyatakan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadapsaksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangantindak pidana korupsi; dan

UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sayangnya, keberadaan UU 13/2006 serta eksistensi LPSK sampaisaat ini belum memiliki kekuatan yang powerful dalammemberikan kepastian perlindungan hukum kepada pelapor(whistleblower) tmsk perdebatan ttg definis dari WB utk WB ygterlibat dlm TPK


39/43


40/43

Catatan tentang Implementasi WBS di Indonesia

Beberapa poin penting yang terkait dengan

implementasi WBS di Indonesia:1. Konten laporan atau informasi yang

disampaikan melalui WBS sebagian besarmasih berupa pengaduan (komplain) bukanspesifik laporan adanya indikasi korupsi ataukecurangan yang disertai dengan buktipendukung yang kuat,

2. Media WBS yang digunakan sebagai besarmenggunakan website (internet), beberapadiantaranya ada yang menggunakan mediasosial atau mobile media (hotline dsb),

3. Menggunakan konsep anonymous maupunidentitas pelapor,

4. Laporan/informasi yang masuk WBS dikelola,seleksi dan diverifikasi oleh tim atau bagianyang ditunjuk khusus untuk meneruskanlaporan tersebut kepada pihak yangberwenang untuk menindaklanjuti pelaporantersebut


41/43

Dari beberapa aspek dan kelemahandalam implementasi WBS yang sudahada dan berjalan di Indonesia, adabeberapa catatan kritis dari hasil kajiandan review literatur serta mengadopsi

dari beberapa best practices WBS ,maka dinilai perlu mempertimbangkanbeberapa aspek dan elemen kunci yangdiperlukan untuk membangun danmengembangkan WBS yang lebih

efektif, efisien dan memberikan jaminanperlindungan hukum untuk mengurangidilema etika yang menimpawhistleblower

Catatan tentang Implementasi WBS di Indonesia

U


42/43

Whistleblowing

System/

Mechanism

Human

Structure

Process

Ethical Standards (Magnus and Viswesvaran, 2005)

Socialization and an invitation to create a culture of

ethical and responsible (Magnus and Viswesvaran, 2005)

Build confidence of whistle-blowers (Berry, 2004),

(MacNab and Worthley, 2008)

Regulation Legislation (Vaughn, 1999)

The formalization of the system (Dworkin and Baucus,

1998)

Whistleblowing Policy: Model of WBS, acceptable

information, accountability, follow-up, confidential of

information, legal protection (Dworkin and Baucus, 1998),

(Elliston, 1982)

Procedure: reporting mechanism (Dworkin and Baucus,

1998), (Peterson and Farrel, 1986)

Documentation of complaints (public records) (Elliston et

all, 1985:3-15 in Johnson and Kraft, 1990)

Expertise of reports receiver and examiner

Assessing the effectiveness periodically

The tools for information analysis

Beberapa aspek dan elemen kunci yang perlu diperhatikan dalam

pengembangan WBS

Aspect Key Element

Source: adopted from (Dworkin and Baucus, 1998; Elliston, 1982; Elliston et all, 1985:3-15 in Johnson and Kraft, 1990; MacNab andWorthley, 2008; Magnus and Viswesvaran, 2005; Vaughn, 1999; Peterson and Farrel, 1986)

Upaya peningkatan Implementasi WBSdi Indonesia


43/43

Terima kasihMaturnuwun

Documents

WBS Bahan Ajar Kuliah S1 MKP