60

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh

kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan

datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota

Pontianak 2015-2019, maka visi Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL

DAN BERFUNGSI OPTIMAL”

Pada Visi tersebut terdapat tiga kata kunci yaitu Pengawasan , Profesional dan

Berfungsi Optimal. Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan, yang dimaksud dengan pengawasan menurut Permendagri

nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jo Permendagri Nomor 23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana

dan ketentuan perundang-undangan.

2. Profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki

integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan pengetahuan

dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan

terwujudnya pengawasan yang profesional diharapkan terselenggaranya

pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada

masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah terjadinya

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN 4

61

kebocoran dan penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan

negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin.

3. Berfungsi Optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas

pemerintahan dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal dalam

mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif dan adil

dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, peran Inspektorat Kota Pontianak diharapkan semakin

kuat sebagai aparat pengawasan internal di daerah selain Pengawasan

Eksternal (BPK-RI), dalam melakukan pemeriksaan terhadap obrik yang ada di

lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Namun banyaknya pengawasan yang telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh

APIP maupun BPK-RI masih ditemui berbagai bentuk penyimpangan.

Dengan berlakunya Otonomi Daerah dan keadaan yang penuh tantangan serta

banyaknya hal yang berkaitan dengan ketidakpastian akibat perubahan-

perubahan yang sering terjadi, diharapkan Inspektorat Kota Pontianak dapat

melakukan perubahan secara terencana. Intinya Inspektorat Kota Pontianak

sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan perpanjangan tangan

Walikota harus menuju paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga yang lebih

berperan aktif dan antisipatif dalam pelaksanaan tugasnya tidak hanya dapat

menyalahkan namun dapat memberikan jalan keluar (way out) dalam rangka

membantu keberhasilan pelaksanaan seluruh tugas-tugas Pemerintahan

Daerah.

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai

dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta

62

dilandasi oleh visi, maka misi Inspektorat Kota Pontianak 2015- 2019 adalah sebagai

berikut :

1. Mendorong terselenggaranya Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good

and Clean Governance) dan Peningkatan Pelayanan Publik;

2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan Yang Berkualitas;

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan

permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kota

Pontianak Tahun 2015-2019 pada misi tersebut yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan

Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota

Pontianak.

2. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Inspektorat

4.2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kota Pontianak dalam jangka waktu

tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART

digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas

dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific),

terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(time bound).

Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2015-2019 adalah:

63

1) Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dapat mengimplementasikan pengelolaan

keuangan dan aset dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2) Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan” dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap pengaduan

masyarakat dapat ditindaklanjuti dan meningkatnya jumlah penyelesaian

tidak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sehingga sisa

temuan semakin menurun.

3) Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di

Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak” dimaksudkan untuk

mendorong semua OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak dapat

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja

organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

4) Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja

Aparatur Pengawasan” dimaksudkan untuk mengukur tingkat (nilai)

akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak dalam

mengimplementasikan pelaksanaan Sistem AKIP dan pelaksanaan

penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI dan

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) lainnya.

5) Sasaran Strategis 5 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat”

dimaksudkan untuk mengukur tingkat pelayanan yang dilakukan kepada

masyarakat sebagai pengguna layanan oleh Perangkat Daerah

(Inspektorat) baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan melalui

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

64

Untuk menilai keberhasilan pencapaian ke 5 (lima) sasaran tersebut diatas

sebagaimana tabel IV.1 diukur dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yaitu :

1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material (%)

2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material (%)

3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)

4. Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal

Pemerintah (APIP) yang selesai ditindak lanjuti sesuai rekomendasi (%).

5. Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori

“Sangat Baik (%).

6. Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat (Nilai)

7. Persentase temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat (%)

8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Tabel: Penjelasan/Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

65

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber

Data

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material

2. Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material

3. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material dengan jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah. Cara Perhitungan Rumus Jlh OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang marterial X 100% Jlh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP dengan cara membandingkan jumlah OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material dengan jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah.

Cara Perhitungan Rumus Jlh OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang marterial X 100% Jlh OPD dilingkungan Pemerintah Daerah

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti dengan cara membandingkan Persentase Kasus Pengaduan yang telah dilakukan pemeriksaannya (LHP) yang menghasilkan saran

Dokumen hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP. Dokumen hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP. Data pengaduan masyarakat masuk ke Inspektorat

66

4. Persentase jumlah

temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

atau rekomendasi dengan Jumlah Kasus Pengaduan yang masuk baik yang telah maupun belum dilakukan pemeriksaannya Dasar yang digunakan untuk menilai Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus Pengaduan Masyarakat. Data diperoleh dengan membandingkan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (LHP) dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk. Cara Perhitungan Rumus Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti X 100% Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah rekomendasi. Dasar Hukum 1.Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

a) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

b) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.

c) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

2. PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP

67

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

5. Persentase Nilai

Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”

Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP

Data diperoleh dengan membandingkan Persentase temuan yang ditindak lanjuti sesuai Rekomendasi dengan jumlah Rekomendasi. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan persentase temuan yang ditindak lanjuti sesuai rekomendasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cara Perhitungan Rumus Jlh temuan yang di TL sesuai rekomendasi X 100% Jumlah rekomendasi

Penjelasan

Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur Nilai Evaluasi Laporan Kinerja OPD oleh Inspektorat yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan cara menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Data diperoleh dengan membandingkan Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD yang akuntabilitas kinerjanya dengan kategori “Sangat Baik” dengan Jumlah OPD yang evaluasi. Sedangkan persentase peningkatan adalah peningkatan jumlah OPD yang capaian akuntabilitas kinerjanya “Sangat Baik” dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cara Perhitungan Rumus Jumlah OPD dengan nilai Sangat Baik X 100%

Jumlah OPD yang dievaluasi

Hasil Evaluasi Sistem SAKIP OPD oleh Inspektorat

68

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

6. Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat

7. Persentase temuan

yang ditindaklanjuti Inspektorat

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat (nilai) akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Pontianak yang diperoleh melalui hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Tim Evaluator Internal (Inspektorat Kota Pontianak). Dasar yang digunakan untuk menilai laporan SAKIP adalah Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Cara Perhitungan Rumus Tingkat (Nilai) Evaluasi AKIP yang diperoleh dari Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat. Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP yang selesai ditindaklanjuti dengan cara membandingkan jumlah temuan yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah temuan. Dasar Hukum 1.Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

a) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

b) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP.

c) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Dokumen hasil Audit BPK-RI maupun hasil pemeriksaan APIP.

69

5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat

8. Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat

2. PMK No. 116 Tahun 2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP

Cara Perhitungan Rumus Jlh temuan yang selesai ditindaklanjuti X 100% Jumlah temuan

Penjelasan Indikator Kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan oleh perangkat daerah (Inspektorat) baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan melalui Survey Kepuasan Mayarakat (SKM) setiap semester. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permen PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Cara Perhitungan Rumus

Total dari nilai persepsi per unsur

IKM = X Nilai Penimbang

Total unsur yang terisi

Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat

70

TABEL IV.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

1 (2015)

2 (2016)

3 (2017)

4 (2018)

5 (2019)

1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Pengawasan Intern Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

1 Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Keuangan yang material

- 100% 100% 100% 100%

2 Persentase OPD bebas dari Penyimpangan Aset yang material

- 100% 100% 100% 100%

2 Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

3 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase jumlah temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

70% 75% 75% 80% 85%

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

5 Persentase Nilai Evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat dengan kategori “Sangat Baik”

9% 25% 67%

70% 75%

2 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Inspektorat

4 Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur Pengawasan

6 Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat

B BB BB BB A

7 Persentase temuan yang ditindaklanjuti Inspektorat

- - 100% 100% 100%

5 Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat

8 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

- B A A A

71

4.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Pontianak dihasilkan

dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity)

yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan

tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi

program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu

kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun

bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan

memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka didapat strategi

Inspektorat Kota Pontianak adalah:

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan di Lingkungan Pemerintah

Kota Pontianak

Strategi: Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan

melalui sistem pengawasan yang baik.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu meningkatkan

sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara:

1. Melakukan Pemerksaan Serentak Penyampaian Pengesahan SPJ

2. Melakukan Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional

3. Melakukan Pemeriksaan/Asistensi terhadap keuangan Sekolah

4. Melakukan Pengawasan Internal Secara Berkala

5. Melakukan Pemeriksaan serentak Aset

6. Melakukan Reviu terhadap Laporan Keuangan OPD dan Pemerintah Kota

72

7. Melakukan Inventarisasi dan Penanganan Penyampaian LP2P dan LHKPN

8. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah dalam rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD PPK).

9. Melakukan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala OPD.

Sasaran 2: Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Strategi : Optimalisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat dan

penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI

dan APIP.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu meningkatkan

sistem pengawasan kinerja dan pengawasan intern dalam pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan cara:

1. Melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Kasus Pengaduan Masyarakat

2. Menginventarisasi Temuan Pengawasan

3. Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak

Strategi: Optimalisasi kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan

melalui sistem pengawasan yang baik.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu meningkatkan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan dengan cara:

1. Melakukan Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) Perangkat Daerah

2. Melakukan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Sasaran 4: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur Pengawasan

Strategi: Optimalisasi peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Pengawasan.

73

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu meningkatkan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat dan

penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan dengan cara:

1. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Inspektorat

2. Melakukan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP

lainnya.

Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Inspektorat

Strategi: Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepuasan

masyarakat atas penyelenggaraan pengawasan pemerintahan di daerah.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu meningkatkan mutu

pelayanan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah

dengan cara:

1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)