8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
1/73
UNIVERSITAS INDONESIA
AUDIT ATAS PIUTANG PINJAMAN PROGRAM
KEMITRAAN PT BFM (PERSERO)
KARYA AKHIR MAGANG
SAMMUEL DES ANDRE
0806407081
PROGRAM VOKASI
BIDANG STUDI AKUNTANSI
DEPOK
APRIL 2011
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
2/73
UNIVERSITAS INDONESIA
AUDIT ATAS PIUTANG PINJAMAN PROGRAM
KEMITRAAN PT BFM (PERSERO)
KARYA AKHIR MAGANG
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
SAMMUEL DES ANDRE
0806407081
PROGRAM VOKASI
BIDANG STUDI AKUNTANSI
KEKHUSUSAN AKUNTANSI KEUANGAN
DEPOK
APRIL 2011
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
3/73
i Universitas Indonesia
HALAMAN PENGESAHAN
Nama : Sammuel Des Andre
NPM : 0806407081
Program Studi : Vokasi Akuntansi
Kekhususan : Akuntansi Keuangan
Judul Laporan Magang : Audit Atas Piutang Pinjaman Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan PT BFM (Persero)
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli
Madya pada Program Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia.
DEWAN PENGUJI
NAMA TANDA TANGAN
Pembimbing : Sandra Aulia Z SE.Ak., M.S.Ak
Penguji : Sandra Aulia Z SE.Ak., M.S.Ak
Penguji : Marsdenia SE.Ak., MARS
Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 April 2011
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
4/73
ii Universitas Indonesia
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya
dengan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan magang
ini yang berjudul “Audit Atas Akun Piutang Pinjaman Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan PT. BFM”. Penyusunan laporan magang ini dilakukan
dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada
Program Vokasi Akuntansi Universitas Indonesia.
Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, do’a, dan bimbingan berbagai
pihak, sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan laporan magang ini. Untuk itu
penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Ibu Dini Marina, SE, MComm., DEA selaku ketua Program Vokasi
Akuntansi Universitas Indonesia dan seluruh staff Program Vokasi
Akuntansi Universitas Indonesia.
2. Ibu Sandra Aulia Z SE.Ak., M.S.Ak selaku dosen pembimbing. Terima
kasih banyak telah menyediakan waktu, pikiran, dan kesabaran dalam
memberikan bimbingan dan masukannya dalam menyelesaikan laporan
magang ini.
3. Keluarga penulis papa, mama, (alm) Raffael Des Andri, dan Ferdinand
Des Lara, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, semangat dan
do’a tiada henti yang kalian berikan kepada penulis sebelum, selama, dan
sesudah menjalani program magang hingga dapat menyelesaikan laporan
magang ini.
4. Sahabat-sahabat terdekat Elgha, Gorbi, Haris, Rezano, yang selalumenyediakan waktu untuk berbagi cerita dan keceriaan. Terima kasih
untuk selalu ada disaat penulis sedang jenuh menjalani magang dan
membuat laporan yang sangat menyiksa karena harus membagi waktunya.
Yang selalu pengertian karena telah mengorbankan waktu kalian demi
penulis untuk menyelesaikan magang dan membuat laporan. Kalian sangat
luar biasa.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
5/73
iii Universitas Indonesia
5. Seluruh dosen dan staff pengajar Program Vokasi Akuntansi Universitas
Indonesia yang telah memberikan ilmu yang amat berharga selama ini.
6. KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto yang telah memberikan
kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan magang dan
memberikan banyak pengalaman baru.
7. Keluarga baru di KAP KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto
(Indra, Bunga, Mas Joevan, Mas J-Lo, Mbak Maya, Wina, Freddy, Gafur,
Yudi, Handi, Rahmat, Adit, Ika, Rini, Mbak Ute, Kak Ruth, Mbak Rini,
Tirza, Fitri, Rizky, Aisyah, Mastur, Mas Jamil, Irwan, Joshua Bonar, Mas
Beno). Terima kasih atas ilmu dan pengalaman baru yang telah diberikan
selama magang.
8. Teman-teman seperjuangan di KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan
Saptoto (Vidya, Manda, Ratih, Abi, Mellisa, Nade, Ira, Ajeng, Yudha).
Terima kasih atas semangat yang selalu kalian berikan.
9. Teman-teman satu bimbingan Ibu Sandra yang merasakan perjuangan
bersama sampai saat terakhir.
10. Teman-teman angkatan 2008 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
11. Adik-adik junior angkatan 2009 dan 2010 atas bantuannya.
12. Seluruh pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari dalam penulisan laporan magang ini masih banyak
terdapat kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang
membangun agar penulis dapat mewujudkan sebuah laporan yang bisa lebih bagus
lagi di kemudian hari. Semoga laporan magang ini memberikan manfaat bagi para pembacanya.
Jakarta, 18 April 2011
Penulis,
Sammuel Des Andre
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
6/73
iv Universitas Indonesia
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :
Nama : Sammuel Des Andre
NPM : 0806407081
Program Studi : Akuntansi Keuangan
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Vokasi
Jenis Karya : Laporan Magang
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive-Royalty-
Free Right ) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Audit Piutang Pinjaman
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT BFM (Persero)” beserta perangkat
yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini
Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola
dalam bentuk pangkalan data (database),merawat dan mempublikasikan tugas
akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 18 April 2011
Yang menyatakan
(Sammuel De Andre)
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
7/73
v Universitas Indonesia
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik
yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Nama : Sammuel Des Andre
NPM : 0806407081
Tanda Tangan :
Tanggal : 18 April 2011
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
8/73
vi Universitas Indonesia
ABSTRAK
Nama : Sammuel Des Andre
Program Studi : Vokasi Akuntansi
Judul : Audit Atas Piutang Pinjaman Program KemitraanPT BFM (Persero)
Laporan magang ini berisi tentang bagaimana proses pengauditan piutang
pinjaman pada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT BFM
(Persero) yang bergerak di bidang pemproduksian vaksin. Piutang pinjaman yang
diberikan oleh PT BFM (Persero) ditujukan kepada Usaha Kecil Menengah yang
memerlukan modal pinjaman sebagai dasar modal kerja. Piutang pinjaman adalah
bentuk daripada Corporate Social Responsibility perusahaan Pemerintah.
Dalam melakukan prosedur audit, penulis memastikan bahwa, dana Program
Kemitraan telah disalurkan secara benar dan telah disajikan secara wajar. Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT BFM (Persero) telah melakukan pengakuan,
pencatatan, dan pengungkapan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN,
walaupun, penerapan PSAK 50 dan 55 edisi revisi 2006 belum diterapkan, penulis
melihat itu bukanlah sebuah kesalahan yang material karena belum adanya
peraturan yang sinergis antara Menteri BUMN dan PSAK bersifat mengikat
terhadap pelaporan piutang pinjaman PKBL PT BFM (Persero).
Kata Kunci :
Program kemitraan, mitra binaan, piutang pinjaman, alokasi penyisihan piutang.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
9/73
vii Universitas Indonesia
ABSTRACT
Name : Sammuel Des Andre
Study Program : Vokasi Akuntansi
Title : Audit on Loan Receivable Parthnership Programin PT BFM (Persero)
This internship report contain about how to process audit on receivable loan in
Parthnership and Environment Program PT BFM (Persero) which movement of
vaccine producing. The loan receivable which given by PT BFM (Persero) of
whom is for small-intermediate labor who need financial capital as basic of
working capital. The loan receivable is type of Government company corporate
social responsibility.
In doing audit procedure, the writer ensure that, fund of Parthnership program
have been given in valid and have been fairly stated. Parthnership and
Environment Construction Program PT BFM (Persero) have been perform
admission, recording, and disclosure in agree with state-owned corporation
minister, despite application of Statement of Financial Accounting Standard no.
50 and 55 revision edition year 2006 has not applicable, writer saw it not a
material mistake because there in no synergy regulation between The Minister and
Statement of Financial Accounting Standart in which have the quality to bind
concerning reporting loan receivable of Parthnership and Environtment Program
PT BFM (Persero).
Keyword :
Parthnership program, construction parthner, loan receivable, allowance for
receivable.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
10/73
viii Universitas Indonesia
DAFTAR ISI
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MAGANG................................ i
LEMBAR PENGESAHAN...........................................................................ii
KATA PENGANTAR...................................................................................iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..................... v
HALAMAN PERNYATAN ORISINALITAS.............................................vi
ABSTRAK.................................................................................................... vii
DAFTAR ISI................................................................................................. ix
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang dan Tujuan Pelaksanaan Magang...................... 1
1.2
Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang .................................. 3
1.3 Ruang Lingkup Penulisan........................................................... 3
1.4 Sistematika Penulisan................................................................ 4
BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN
2.1 Profil Perusahaan Tempat Magang.............................................. 6
2.1.1 Pendirian KAP AAJ.......................................................... 6
2.1.2 Jasa-Jasa Yang Ditawarkan KAP AAJ.............................. 6
2.1.3 Struktur Organisasi KAP AAJ.......................................... 8
2.2 Profil Perusahaan Klien.............................................................. 9
2.2.1 Tujuan Kegiatan Perusahaan............................................. 9
2.2.2 PKBL................................................................................10
2.2.3 Struktur Organisasi PKBL................................................12
BAB 3 LANDASAN TEORI
3.1 Piutang....................................................................................... 14
3.1.1 Pengertian Piutang............................................................. 14
3.2 Piutang PKBL
3.2.1 Gambaran Umum Piutang PKBL....................................... 14
3.2.2 Pihak-Pihak Terkait............................................................ 15
3.2.3 Jenis-Jenis Piutang PKBL.................................................. 16
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
11/73
ix Universitas Indonesia
3.2.4 Klasifikasi Alokasi Penyisihan Piutang..............................22
3.2.5 Pencatatan Jurnal atas Piutang PKBL................................ 25
3.3 Pengendalian Internal Atas Piutang ........................................... 26
3.4 Audit Atas Akun Piutang PKBL
3.4.1 Pengertian Auditing.......................................................... 28
3.4.2 Tujuan Audit Piutang......................................................... 28
3.4.3 Bukti-Bukti Auditing......................................................... 29
3.4.4 Prosedur Audit secara Umum............................................ 30
3.6.5 ProsedurAudit Atas Akun Piutang................................... 32
BAB 4 PELAKSANAAN AUDIT
4.1 Gambaran Umum Piutang PKBL PT BFM (Persero)................. 35
4.1.1 Penyaluran Dana.................................................................. 35
4.1.2 Penggolongan Jenis Piutang................................................ 36
4.2 Audit Atas Piutang Program Kemitraan PT BFM (Persero)....... 40
4.2.1 Pengendalian Internal Klien................................................ 40
4.2.2 Tujuan Pemeriksaan Akun Piutang Dalam Program
Kemitraan........................................................................... 41
4.2.3 Prosedur Audit Atas Akun Piutang Dalam Program
Kemitraan............................................................................43
4.3 Temuan Audit.............................................................................. 46
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan.................................................................................. 49
5.2 Saran............................................................................................ 505.2.1 Saran terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PT BFM (Persero).............................................................. 50
5.2.2 Saran Terhadap KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar,
dan Saptoto..........................................................................50
5.2.3 Saran untuk Program Vokasi Akuntansi Universitas
Indonesia............................................................................ 50
DAFTAR REFERENSI...............................................................................52
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
12/73
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1. 1. Latar Belakang dan Tujuan Pelaksanaan Magang
Dalam rangka menyelesaikan studi di Program Vokasi Bidang Studi
Akuntansi Universitas Indonesia (UI), seluruh mahasiswa diwajibkan untuk
memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dengan menyelesaikan tugas karya
akhir. Dimana mahasiswa terlebih dahulu menjalani kegiatan magang yang
diselenggarakan oleh Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi untuk menerapkan
dan mempraktekkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapat serta dipelajari
selama mengikuti proses belajar di bangku perkuliahan.
Program Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan
keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara
global. Secara umum pendidikan vokasi (program diploma) bertujuan menyiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli
profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf
kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Secara khusus,
Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi Universitas Indonesia (UI) diarahkan
untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja
tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta,
lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara mandiri, hal ini karena beban
pengajaran pada program pendidikan vokasi telah disusun lebih mengutamakan
beban mata kuliah ketrampilan dibandingkan dengan beban mata kuliah teori.Mulai tahun 2008 pengelolaan administrasi program pendidikan vokasi dilakukan
secara terpusat di Universitas Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melakukan
efisiensi mengingat banyaknya jalur pendidikan yang ada di UI serta untuk
merealisasikan visi Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia
dalam menghadapi tantangan global. Universitas Indonesia tetap menjalankan
Program Vokasi UI dilandasi oleh tujuan untuk turut mencerdaskan kehidupan
bangsa, dengan menyediakan pendidikan tinggi jalur profesional secara
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
13/73
2
Universitas Indonesia
berdampingan dengan pendidikan tinggi pada jalur sarjana dan pascasarjana.
Secara statistik, Program Vokasi di Universitas Indonesia sangat diperlukan oleh
masyarakat, hal ini terlihat dari tingginya animo terhadap program-program yang
ditawarkan maupun permintaan terhadap para lulusan. Selain itu, Program Vokasi
Bidang Studi Akuntansi UI khususnya jurusan Akuntansi Keuangan juga
memiliki tujuan yaitu untuk menghasilkan praktisi yang kompeten dalam
penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan untuk sebuah unit usaha dalam 6
(enam) bidang kompetensi inti yaitu:
• Akuntansi keuangan dan manajemen
• Auditing
• Perpajakan
• Komputer akuntansi
• Manajemen keuangan
• Keahlian khusus sesuai dengan minat (perdagangan luar negeri,
perdagangan syariah, akuntansi syariah, asuransi, dan kewirausahaan)
Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi UI menekankan beberapa
pelaksanaan strategi, dan salah satu dari pelaksanaan strategi dalam usaha
pencapaian visi dan misi tersebut adalah dengan diadakannya program magang
yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Program Vokasi Bidang Studi
Akuntansi UI dalam mencapai visi dan misinya. Program Vokasi Bidang Studi
Akuntansi UI mengadakan Program Magang yang wajib diikuti oleh setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 sks, sebagai salah satu
prasyarat kelulusan bagi mahasiswa Vokasi UI. Program ini sangat terarah untuk
memberikan pelajaran praktek kerja, sehingga mahasiswa memiliki tambahan
ilmu yang nyata dalam dunia kerja serta gambaran dan pengalaman sebelum
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi UI menyediakan Program
Magang ini dengan terencana dan sangat memberikan manfaat di berbagai
kalangan. Selain manfaat yang dirasakan mahasiswa itu sendiri, Program Magang
ini memberikan kemudahan bagi perusahaan-perusahaan dalam memperoleh
tenaga kerja berkualitas untuk membantu jalannya operasional usaha pada periode
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
14/73
3
Universitas Indonesia
tertentu, serta memperkenalkan dunia usahanya, dan memberikan kontribusi pada
dunia pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli yang siap kerja.
1. 2. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang
Penulis melaksanakan program magang di Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (KAP AAJ) yang bertempat di Plaza
Abda, 10th
Floor , Jl. Jend. Sudirman Kav.59 Jakarta 12190–Indonesia. Periode
magang yang penulis jalani adalah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Terhitung
dari tanggal 5 Januari 2011 s/d 12 April 2011.
Kegiatan penulis dalam pelaksanaan magang sebagai junior auditor adalah
langsung terjun ke perusahaan klien dalam melakukan audit laporan keuangan
klien, yang hasilnya ditulis pada kertas kerja (working paper ) disertai lampiran
beberapa dokumen penunjang audit. Dan hasil audit tersebut akan di-review oleh
senior atau manager yang membantu junior auditor dalam melaksanakan field
work , sebagai data-data atau bukti audit untuk penyusunan laporan audit
independen. Adapun dasar-dasar ilmu dari pelaksanaan audit telah diperoleh dari
masa perkuliahan dan dari pengetahuan yang dipelajari sambil berlangsungnya
kegiatan audit.
1. 3. Ruang Lingkup Penulisan
Pada akhir Program Magang, mahasiswa diwajibkan membuat suatu
Laporan Magang yang berisi tentang kegiatan selama magang dan hasil yang
diperoleh dari kegiatan tersebut. Ruang lingkup penulisan dalam laporan magang
ini adalah membahas lebih dalam mengenai prosedur audit yang dilakukan atas
akun piutang. Secara umum laporan ini menguraikan tentang latar belakang pelaksanaan program magang, gambaran umum perusahaan tempat magang dan
membahas juga mengenai prosedur audit atas akun piutang. Audit yang dilakukan
oleh penulis, merupakan audit tahunan (general audit) untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2010.
Dalam laporan ini akan dibahas mengenai langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh auditor agar tidak terdapat salah saji yang material atas akun
piutang dan menyatakan bahwa akun piutang telah disajikan secara wajar.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
15/73
4
Universitas Indonesia
Pembahasan atas audit akun piutang ini berlandaskan kepada teori-teori yang
didapat oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Vokasi Bidang
Studi Akuntansi UI dan praktek audit yang telah penulis lakukan selama
melaksanakan program magang di KAP AAJ.
1. 4. Sistematika Penulisan
Penulis membagi penulisan laporan magang ini menjadi 5 (lima) bab,
dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan laporan
magang serta mempermudah pembaca untuk mengerti isi atas laporan magang ini.
Penulisan laporan ini terdiri atas rincian sebagai berikut:
Bab 1: Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dilaksanakannya
program magang dan tujuan pelaksanaan magang, tempat dan
waktu serta kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan
program magang, ruang lingkup penulisan laporan dan juga
sistematika penulisan laporan magang.
Bab 2: Gambaran Umum Perusahaan
Bab ini menjelaskan mengenai profil perusahaan (Kantor Akuntan
Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, & Saptoto) tempat dimana
penulis melaksanakan program magang selama ±3 (tiga) bulan
dan gambaran umum mengenai profil perusahaan klien (PT BFM)
yang menjadi sumber data dalam penulisan laporan magang ini.
Bab 3 : Landasan Teori
Bab ini menjelaskan mengenai landasan-landasan yang digunakan
dalam melaksanakan audit atas akun piutang usaha secara general
dan piutang pinjaman Program Kemitraan dan Program BinaLingkungan secara khususnya yang penulis pisahkan, tetapi masih
dalam satu bab. Landasan teori di bab ini meliputi pengertian
piutang, karakteristik piutang, metode penilaian piutang, dan
metode dalam melakukan pencatatan atas akun piutang, serta
pengendalian internal persediaaan dan prosedur audit atas akun
piutang.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
16/73
5
Universitas Indonesia
Bab 4 : Pembahasan
Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi atas akun
piutang yang digunakan oleh perusahaan klien. Serta menjelaskan
juga mengenai pengendalian internal piutang pinjaman dan
prosedur audit yang dilakukan penulis selama proses audit di
lapangan atas akun piutang pinjaman Program Kemitraan.
Bab 5: Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang penulis dapat dari
seluruh isi karya akhir dan memuat saran yang ditujukan kepada
Program Vokasi Bidang Studi Akuntansi UI, perusahaan klien (PT
BFM) yang diaudit dan KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &
Saptoto berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang didapat
oleh penulis selama kegiatan magang berlangsung.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
17/73
6
Universitas Indonesia
BAB 2
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Profil Perusahaan Tempat Magang
2.1.1. Pendirian KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, dan Saptoto.
Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar, dan Saptoto (KAP AAJ)
didirikan di Jakarta pada tahun 1985 oleh Amir Abadi Jusuf. KAP AAJ – berpusat
di Jl. Jend Sudirman Kav. 59, lt. 10-11, Jakarta dan memiliki sebuah kantor
cabang di Surabaya, memperoleh ijin usaha sebagai kantor akuntan publik dari
Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor: Kep.302/KM.17/1999.
Saat ini, KAP AAJ sebagai bagian dari AAJ Associates merupakaan salah satu
kantor akuntan publik lokal terdepan di Indonesia. Sejak tahun 1992, AAJ
Associates merupakan salah satu anggota RSM International dan telah banyak
membantu berbagai perusahaan dan organisasi dengan memberikan berbagai jasa
professional berstandar internasional.
2.1.2. Jasa-jasa yang Ditawarkan oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar &
Saptoto
KAP AAJ yang terdiri dari sejumlah manager , senior , dan staf profesional
yang berpengalaman serta berdedikasi dalam memberikan pelayanannya di bidang
jasa audit, akuntansi, dan keuangan, memberikan jasa-jasa pelayanan sebagai
berikut:
1. Auditing and Assurance Service
a. General Audit
b. Special Audit
c. Review and Compilation
d. Attestation Engagement
e. Due Diligence
2. Risk & Internal Audit Advisory
a. Corporate Governance Advisory
b. Internal Audit Advisory & Outsourcing
c. Risk Management Advisory
6
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
18/73
7
Universitas Indonesia
d. Internal Control & Sarbanes-Oxley Advisory
e. IT Assurance & Advisory
f. Performance Improvement
g. System & Procedures Development
3. Transaction Support & Capital Market
a. Transaction Analysis
b. Business Solution
c. Divestment and Mergers & Acquisition
d. Business Turnaround
e. Pre IPO Advisory
f. Fund Arranger
g. Valuation
4. Bussiness Establishment & Corporate Secretarial
a. Business Establishment Services
b. Corporate Secretarial Services
c. Executive Search
5. Taxation
a. Tax Consulting
b. Tax Compliance
6. Accounting and Administration
a. Accounting Services
b. Administration Services
7. IFRS
a. IFRS Conversion Project
b. Due Diligence in an IFRS Environment c. Valuations relating to the Purchase Price Allocation Process
d. Shared-Based Payments
e. Audit on IFRS Financial Statements
f. IFRS Training
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
19/73
8
Universitas Indonesia
Mayoritas industri yang menggunakan jasa pelayanan yang disediakan oleh KAP
AAJ adalah:
1. Bank dan Lembaga Keuangan
2. Asuransi
3. Minyak dan Gas
4. Pemerintah dan Perusahaan Non Profit
5. Konstruksi dan real estate
6. Rumah sakit
7. Transportasi
8. Telekomunikasi
9. Manufakturing
10. Wholesale/Retail Trade dan Distribusi
2. 1. 3. Struktur Organisasi KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan audit, KAP AAJ ini
terdiri atas suatu tim audit yang terdiri dari signing partner, engagement partner,
senior manager, manager, supervisor, senior, dan staff, yang masing-masing
memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam suatu proses audit. Dimana dalam
SUPERVISOR
SENIOR AUDITOR
JUNIOR AUDITOR
SENIOR MANAGER
CHIEF EXECUTIVE
SENIOR MANAGING
PARTNER
ASSISTANT MANAGER
MANAGER
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
20/73
9
Universitas Indonesia
kegiatan audit ini, penulis bertindak sebagai staff atau junior auditor yang ikut
mengambil bagian dalam suatu tim audit.
2. 2. Profil Perusahaan Klien
PT BFM (Persero) “Perusahaan”, yang didirikan berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Hindia Belanda tahun 1890 dan diumumkan dalam
Lembaran Negara tahun 1890. Perusahaan termasuk jawatan dalam lingkungan
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Mulai tahun 1955, Perusahaan
berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) PST, kemudian dalam tahun
1961 berubah menjadi PN BFM. Sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) tahun
1978 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), status Perusahaan berubah
menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1997 dan no. 37 tahun
1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan berubah
bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Akta pendirian dan Anggaran
Dasar atas perubahan bentuk perusahaan tersebut telah diaktakan dengan Akta
Notaris pada tahun 1997, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan pada tahun 1998.
2.2.1. Tujuan Kegiatan Usaha Perusahaan
Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan bahwa tujuan Perusahaan
adalah melakukan usaha di bidang penelitian, pengembangan, produksi dan
pemasaran produk biologi, produk farmasi dan alat kesehatan serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untukmendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan
menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan
melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: penelitian dan
pengembangan produk biologi dan farmasi, baik yang dilakukan sendiri maupun
kerjasama dengan pihak lain;
a. Produksi produk biologi dan produk farmasi, baik yang dilakukan sendiri
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
21/73
10
Universitas Indonesia
maupun kerjasama dengan pihak lain;
b. Pemasaran, perdagangan dan distribusi produk biologi, farmasi, alat
kesehatan, termasuk barang umum, baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Pelayanan laboratorium kesehatan;
d. Berusaha di bidang jasa yang ada hubungannya dengan yang tertera pada
huruf a,b, c, dan d.
Sifat usaha Perusahaan adalah melayani kebutuhan pasar domestik dan
global, sebagai berikut:
a. Pasar Pemerintah, yaitu kegiatan penjualan yang dilakukan dengan Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP&PL), untuk
keperluan program imunisasi, seperti vaksin BCG, DPT, DT, TT, Polio,
Campak, Hepatitis B, DTP-Hepatitis B (vaksin EPI);
b. Pasar bebas swasta nasional, yaitu penjualan kepada distributor, Pemerintah di
luar keperluan program imunisasi, dan pembeli lainnya di dalam negeri untuk
produk-produk seperti vaksin EPI, vaksin Yellow Fever , serum anti tetanus,
serum anti difteri, serum anti bisa ular, produk diagnostika dan barang
dagangan;
c. Pasar bebas internasional, yaitu melayani kebutuhan program imunisasi
negara-negara lainnya sesuai misi Perusahaan untuk meningkatkan devisa
negara.
2.2.2. PKBL ( Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan )
Landasan Hukum
PT BFM (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.Sebagai sebuah BUMN, Perusahaan merupakan salah satu pelaku ekonomi
nasional di samping usaha swasta dan koperasi yang mengemban misi pemerintah
dalam mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta
terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja,
kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengemban misi
tersebut bentuk partisipasi Perusahaan dilakukan melalui Program Kemitraan
dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
22/73
11
Universitas Indonesia
Melalui PKBL diharapkan peran aktif BUMN dalam memberdayakan dan
mengembangkan kondisi ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya
dapat ditingkatkan.
Pembentukan unit PKBL PT BFM (Persero ) berdasarkan Nota Dinas
Direksi PT BFM (Persero) tahun 1998 tentang pembinaan usaha kecil dan
koperasi menjadi tanggung jawab Divisi Keuangan dan Akuntansi. Sedangkan
pelaksanaan Program Bina Liingkungan berdasarkan Nota Dinas Direksi PT
BFM (Persero) tahun 2003.
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan meliputi Program
Kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh
dan mandiri dan Program Bina Lingkungan untuk pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan
dana dari bagian laba BUMN tersebut. Atau secara khususnya seperti dibawah ini:
1. Program Kemitraan: adalah Program Kemitraan yang di peruntukkan
kepada Usaha Kecil dan Menengah dengan cara pemberian pinjaman
kepada mitra binaan yang telah disetujui proposalnya oleh Unit PKBL.
2. Program Bina Lingkungan: adalah sebuah bentuk bantuan atau hibah
yang diberikan oleh Unit PKBL dengan tujuan memberikan manfaat
kepada masyarakat di wilyah usaha BUMN dalam bentuk:
• Bantuan korban bencana alam.
• Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan.
• Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum.
• Bantuan sarana ibadah.
• Bantuan pelestarian alam.
Dalam laporan magang ini, penulis berupaya untuk mengangkat tema
tentang pinjaman Program Kemitraan Unit PKBL PT BFM (Persero).
Sasaran dari Program Kemitraan adalah para pengusaha kecil. Pengusaha
kecil yang dapat dibantu oleh PT. BFM (Persero) mereka yang memiliki kekayaan
bersih antara lain paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta telah melakukan
kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
23/73
12
Universitas Indonesia
DIREKTURUTAMA
DIREKTURKEUANGAN
&SDM
DivisiAnggaran &Akuntansi
Divisi Keuangan
BagianAdministrasi
Keuangan
Sie. AdministrasiHutang
Sie KAs
Sie. L/C danAsuransi
Bagian Pajak
Sie. AdministrasiPPN
Sie AdministrasiPPH
Divisi SDM Divisi Logistik Unit PKBL
Sie.AdministrasiPKBL
Sie.OperasionalPKBL
Dana Program Kemitraan antara lain berasal dari penyisihan laba setelah
pajak maksimal 2%. PT BFM (Persero) dalam menyalurkan kredit usaha kecilnya
tidak ditujukan kepada sektor usaha tertentu, melainkan disalurkan kepada seluruh
sektor terutama yang mengelola usahanya menggunakan padat karya. Karena
upaya pemerintah ini bertujuan selain menghidupkan para pengusaha kecil juga
dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Persyaratan yang paling
penting adalah para pengusaha memiliki semangat usaha dan keseriusan dalam
mengelola aktivitas usaha.
2.2.3. Struktur Organisasi PKBL
Tabel 2.1 Struktur Organisasi
Unit PKBL langsung dibawahi oleh Direktur Keuangan dan SDM dan bukan
merupakan bagian dari Divisi Keuangan.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
24/73
13
Universitas Indonesia
BAB 3
LANDASAN TEORI
3.1. Piutang
3.1.1. Pengertian Piutang
Piutang seringkali menjadi aset perusahaan paling besar karena nilai dan
tingkat likuiditasnya yang tinggi. Tingkat likuiditas yang tinggi dengan melihat
kecepatan aset tersebut dapat di konversi menjadi kas dalam operasi normal,
seperti menjual barang atau jasa. Oleh sebab itu, nilai piutang sangat
mempengaruhi aset lancar perusahaan. Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel
(2010) piutang memiliki pengertian hak yang didapat dari orang ataupun
perusahaan yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas.
Pengertian lain mengenai piutang menurut Firdaus A. Dunia (2010) ialah
klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan ataupun perseorangan yang timbul
dari penjualan barang dan jasa secara kredit dan peminjaman uang. Piutang yang
akan dibahas dalam laporan ini termasuk dalam pengertian piutang atas pinjaman.
3.2. Piutang Pinjaman Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
3.2.1 Gambaran Umum Piutang PKBL
Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut
Program Kemitraan adalah Program yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan
dana dari bagian laba BUMN. Upaya peningkatan kemampuan usaha kecil
melalui pemanfaatan dana tersebut dilakukan dengan cara pemberian dana
pinjaman dari Perusahaan BUMN kepada usaha kecil, yang disebut sebagai piutang pinjaman PKBL.
Menurut Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina
Lingkungan (PKBL) BUMN tahun 2010, kualitas piutang pinjaman digolongkan
sebagai berikut:
1. Lancar
Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman
dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran
13
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
25/73
14
Universitas Indonesia
pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan
perjanjian dengan pinjaman yang telah disetujui bersama.
2. Kurang Lancar
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa
administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan
belum belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal
jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian dengan
pinjaman yang telah disetujui bersama.
3. Diragukan
Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa
administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh)
hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal
jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian dengan
pinjaman yang telah disetujui bersama.
4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa
administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh)
hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan
perjanjian dengan pinjaman yang telah disetujui bersama.
3.2.2 Pihak-Pihak Terkait
Sesuai dengan Pedoman Akuntansi untuk Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan (PKBL) yang diterbitkan Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara tahun 2010, pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Program
Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah sebagai berikut:a. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.
BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur
bertanggung jawab untuk menyusun program penyaluran pinjaman,
melakukan evaluasi terhadap proposal yang diterima, menyalurkan
pinjaman kepada mitra binaan yang memenuhi persyaratan, serta
melakukan monitoring dan pembinaan terhadap mitra binaan.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
26/73
15
Universitas Indonesia
b. Koordinator BUMN Pembina
Setiap tahun Menteri Negara BUMN menetapkan Koordinator BUMN
Pembina pada masing-masing provinsi. Koordinator BUMN Pembina
mempunyai kewajiban sebagai berikut:
• Melakukan kordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang
dilakukan BUMN Pembina.
• Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai
calon mitra binaan untuk menghindari duplikasi penyaluran
pinjaman dana Program Kemitraan.
• Menyampaikan laporan triwulan dan tahunan pelaksanaan
Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di wilayah
koordinasi kepada Menteri Negara BUMN dan tembusan
kepada BUMN Pembina di wilayahnya.
c. Mitra Binaan
Mitra binaan memperoleh pinjaman berdasarkan proposal pinjaman
yang diajukan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
• Melaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah
disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau
Lembaga Penyalur.
• Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati.
• Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik
kepada BUMN Pembina.
3.2.3 Jenis-Jenis Piutang PKBL
1. Piutang Penyisihan Laba Kepada BUMN Pembina
Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina adalah piutang Unit
PKBL kepada BUMN Pembina atas alokasi laba untuk Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan BUMN Pembina yang bersangkutan yang telah
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Pembahasan
Bersama (RPB) tetapi belum dibayarkan kepada Unit PKBL. Kebijakan
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
27/73
16
Universitas Indonesia
pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan kepada BUMN
Pembina:
a. Prinsip Pengakuan Piutang
Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina diakui pada saat
RUPS/RPB telah menetapkan besarnya prosentase alokasi laba BUMN
untuk Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan
Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina untuk periode tertentu
diukur dan dicatat sebesar prosentase tertentu dari laba setelah pajak
BUMN Pembina sesuai dengan keputusan RUPS/RPB, setelah dikurangi
dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada Unit PKBL.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang penyisihan laba disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada
kelompok aktiva lancar.
d. Pengungkapan
Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan Laporan Keuangan
diantaranya adalah besarnya prosentase alokasi laba yang telah disetujui
oleh RUPS/RPB untuk masing-masing program, jumlah nominal alokasi
laba, tahun buku laba yang dialokasikan, besarnya alokasi laba yang telah
dipenuhi oleh BUMN Pembina, dan informasi lainnya yang relevan.
2. Piutang Kepada BUMN Pembina lain/Lembaga Penyalur.
Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur adalh pinjaman
yang diberikan kepada unit PKBL lain/lembaga penyalur sebagai bentuk sinergi
antar unit PKBL dan/atau lebaga keuangan lain tanpa dikenakan bunga/jasaadministrasi pinjaman. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian,
dan pengungkapan kepada BUMN Pembina:
a. Kebijakan Pengakuan.
Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur diakui pada saat
terjadi penyerahan dana kepada unit PKBL lain/lembaga penyalur.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
28/73
17
Universitas Indonesia
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan.
Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur diukur dan
dicatat sebesar jumlah dana yang disserahkan kepada Unit PKBL
lain/lembaga penyalur, setelah dikurangi dengan pengendalian yang telah
diterima.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur disajikan dalam
Laporan Posisi Keuangan pada kelompok aktiva lancar.
d. Kebijakan Pengungkapan.
Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian pinjaman
kepada masing-masing BUMN/lembaga penyalur dan informasi lainnya
yang relevan.
3. Piutang Sewa-Beli Syariah
Piutang sewa beli syariah mengadopsi konsep Ijarah Muntahiyah
Bittamlik yaitu akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa
untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi
perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu, sesuai dengan akad sewa
beli syariah.
Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam Ijarah
Muntahiyah Bittamik dapat dilakukan dengan:
• Hibah.
• Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding
dengan sisa cicilan sewa.
•
Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yangdisepakati pada awal akad.
• Penjualan secara bertahap sebesar tertentu yang disepakati dalam
akad.
Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan
pengungkapan pada piutang sewa-beli syariah:
a. Kebijakan Pengakuan
Piutang sewa-beli syariah diakui pada saat terjadinya serah terima barang.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
29/73
18
Universitas Indonesia
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan
Piutang sewa-beli syariah diukur dan dicatat sebesar nilai pokok objek
sewa beli syariah yang telah disepakati pada akad Ijarah Muntahiyah
Bittamik dikurangi dengan pembayaran pokok sewa berkala.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang sewa-beli syariah disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada
kelompok aktiva lancar.
d. Kebijakan Pengungkapan
Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian jenis
piutang, jumlah piutang, dirinci per setor, per wilayah, kualitas, dan
informasi lainnya yang relevan.
4. Piutang Lain-Lain
Piutang lain-lain adalah klaim atau tagihan unit PKBL yang tidak terkait
langsung dengan penyaluran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan
yang diharapkan dapat dicairkan/realisasikan menjadi kas dalam satu periode
akuntansi. Yang termasuk dalam piutang lain-lain ini adalah piutang bunga.
Piutang bunga merupakan pendapatan bunga yang diperoleh PKBL dari hasil
penggunaan aktiva PKBL oleh pihak-pihak lain, seperti bunga deposito dan lain-
lain. Kebijakan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan
pengungkapan pada piutang sewa-beli syariah:
a. Kebijakan Pengakuan
Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya tagihan.
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan
Piutang lain-lain diukur diukur dan dicatat sebesar jumlah bersih yangdapat ditagih dari pihak lain, berdasarkan bukti tagihan yang bersangkutan.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang lain-lain diukur dalam Laporan Posisi Keuangan pada kelompok
aktiva lancar.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
30/73
19
Universitas Indonesia
d. Kebijakan Pengungkapan
Informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
diantaranya adalah rincian jenis piutang, jumlah masing-masing piutang,
dan informasi lainnya yang relevan.
5. Piutang Pendapatan bagi Hasil
Piutang pendapatan bagi hasil adalah semua tagihan yang diharapkan akan
diterima dalam bentuk penerimaan kas yang berasal dari hak atas laba usaha yang
diperoleh mitra bagi hasil sebesar nisbah tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam akad pembiayaan bagi hasil. Kebijakan pengakuan,
pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada piutang bagi hasil:
a. Kebijakan Pengakuan
Piutang pendapatan bagi hasil diakui pada saat bagia laba atas pembiayaan
bagi hasil telah dapat diterima yaitu sebesar nilai kas yang diharapkan.
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan
Piutang pendapatan bagi hasil diukur dan dicatat sebesar nilai realisasi
bersih yang diharapkan dapat diterima yaitu sebesar nilai kas yang
diharapkan.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang pendapatan bagi hasil disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan
dalam kelompok aktiva lancar.
d. Pengungkapan.
Informai yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan antara
lain rincian pendapatan bagi hasil serta informasi lainnya yang relevan.
6. Piutang Pinjaman Khusus
Piutang pinjaman khusus adalah pinjaman kepada mitra binaan yang
digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra
binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan
usaha mitra binaan. Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara tiga pihak yaitu
BUMN Pembina, mitra binaan dan rekanan usaha mitra binaan dengan kondisi
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
31/73
20
Universitas Indonesia
yang ditetapkan oleh BUMN Pembina. Kebijakan pengakuan, pengukuran,
pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada piutang pinjaman khusus:
a. Kebijakan Pengakuan
Pengakuan piutang pinjaman khusus mitra binaan dilakukan pada saat
pinjaman khusus tersebut kepada mitra binaan melalui transfer maupun
diserahkan secara tunai kepada mitra binaan.
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan
Besarnya Piutang Pinjaman Khusus diukur dan dicatat sebesar jumlah
bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih Mitra binaan.
c. Kebijakan Penyajian
Piutang Pinjaman Khusus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan
dalam kelompok aktiva lancar.
d. Kebijakan Pengungkapan
Pengungkapan mencakup besarnya pinjaman pokok, per sektor, per
wilayah, dan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan, dan
macet).
7. Piutang Pinjaman Mitra Binaan
Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit
PKBL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan
pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada piutang
pinjaman mitra binaan:
1. Kebijakan Pengakuan
Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut
disalurkan kepada mitra binaan memalui transfer maupun diserahkansecara tunai kepada mitra binaan.
2. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan.
Besarnya piutang pinjaman diukur dan dicatat sebesar jumlah
bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.
3. Kebijakan Penyajian
Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan
pada kelompok aktiva lancar.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
32/73
21
Universitas Indonesia
4. Kebijakan Pengungkapan
Pengungkapan mencakup besarnya pinjaman pokok, per sektor, per
wilayah, dan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, diragukan, dan
macet).
8. Piutang Bermasalah
Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan
pemulihannya (rescheduling dan reconditioning ) namun tidak dapat terpulihkan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan pengakuan, pengukuran,
pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pada piutang bermasalah:
a. Kebijakan Pengakuan
Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman dikategorikan
macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan.
b. Kebijakan Pengukuran dan Pencatatan.
Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman.
c. Kebijakan Pengungkapan
Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan jumlah piutang
bermasalah berdasarkan jumlah pokok pinjaman per wilayah dan per
sektor.
3.2.4. Klasifikasi Alokasi Penyisihan Piutang
Klasifikasi alokasi penyisihan piutang Program Kemitraan dan Program
Bina Lingkungan berdasarkan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:
1. Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Khusus.
a. Pengakuan.Alokasi penyisihan piutang pinjaman khusus diakui saat akhir periode
akuntansi.
b. Pengukuran dan pencatatan
Alokasi penyisihan piutang pinjaman khusus diukur dan dicatat sebesar
persentase tertentu dari saldo piutang, berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:
1. Piutang lancar sebesar 0%.
2. Piutang kurang lancar sebesar 25%.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
33/73
22
Universitas Indonesia
3. Piutang diragukan sebesar 75%, dan
4. Piutang macet sebesar 100%.
c. Penyajian
Alokasi penyisihan piutang pinjaman khusus disajikan dalam Laporan
Posisi Keuangan dalam kelompok aktiva lancar sebagai pengurang piutang
pinjaman khusus.
d. Pengungkapan
Pengungkapan alokasi penyisihan piutang pinjaman khusus mencakup
besarnya persentase yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam
menentukan besarnya jumlah penyisihan piutang pinjaman.
2. Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan.
a. Pengakuan
Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dikui saat akhir periode
akuntansi.
b. Pengukuran dan Pencatatan
Alokasi penyisihan piutang mitra binaan diukur dan dicatat sebesar
persentase tertentu dari saldo piutang, berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:
1. Piutang lancar sebesar 0%.
2. Piutang kurang lancar sebesar 25%.
3. Piutang diragukan sebesar 75%, dan
4. Piutang macet sebesar 100%.
c. Penyajian
Alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam Laporan
Posisi Keuangan dalam kelompok aktiva lancar sebagai pengurang piutang
pinjaman mitra binaan.d. Pengungkapan
Pengungkapan alokasi penyisihan piutang pinjaman mitra binaan mencakup
besarnya persentase yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan
besarnya jumlah penyisihan piutang pinjaman.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
34/73
23
Universitas Indonesia
3. Alokasi Penyisihan Piutang Sewa-Beli Syariah.
Besarnya penyisihan atas piutang sewa-beli syariah yang mungkin tidak
tertagih yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan kualitas
pinjaman.
a. Pengakuan
Alokasi penyisihan piutang sewa-beli syariah diakui saat akhir periode
akuntansi.
b. Pengukuran dan Pencatatan
Alokasi penyisihan piutang sewa-beli syariah diukur dan dicatat sebesar
persentase tertentu dari saldo piutang, berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:
1. Piutang lancar sebesar 0%.
2. Piutang kurang lancar sebesar 25%.
3. Piutang diragukan sebesar 75%, dan
4. Piutang macet sebesar 100%.
c. Penyajian
Alokasi penyisihan piutang sewa-beli syariah disajikan dalam Laporan
Posisi Keuangan dalam kelompok aktiva lancar sebagai pengurang piutang
sewa-beli syariah.
d. Pengungkapan
Pengungkapan alokasi penyisihan piutang sewa-beli syariah mencakup
besarnya persentase yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan
besarnya jumlah penyisihan piutang pinjaman.
4. Alokasi Penyisihan Piutang Bermasalah.
Besarnya penyisihan atas piutang pinjaman bermasalah yang mungkin tidak
tertagih yang dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah.a. Pengakuan
Alokasi penyisihan piutang bermasalah diakui saat akhir periode akuntansi.
b. Pengukuran dan Pencatatan
Alokasi penyisihan piutang bermasalah diukur sebesar 100% dari saldo
piutang bermasalah.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
35/73
24
Universitas Indonesia
c. Penyajian
Alokasi penyisihan piutang bermasalah disajikan dalam Laporan Posisi
Keuangan pada kelompok aktiva lain-lain.
3.2.5 Pencatatan Jurnal atas Piutang Pinjaman PKBL
Adapun jurnal pencatatan piutang pinjaman PKBL PT BFM (Persero) adalah
sebagai berikut:
1. Piutang atas penyisihan Laba kepada BUMN Pembina
Piutang penyisihan laba kepada BUMN Pembina di debet pada saat
RUPS/RPB menetapkan besarnya alokasi laba untuk program Kemitraan
dan Program Bina Lingkungan. Akun ini di kredit ketika dana tersebut
diterima oleh Unit PKBL.
a. Pencatatan atas pengakuan penyisihan laba:
Dr.Piutang Penyisihan Laba kepada BUMN Pembina xxx
Cr.Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina xxx
b. Pencatatan penerimaan penyisihan laba
Dr.Bank – Program Kemitraan xxx
Cr.Piutang penyisihan Laba kepada BUMN Pembina xxx
2. Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga Penyalur
Akun ini di debet jika terdapat penyaluran pinjaman melalui sinergi
dengan Unit PKBL Lain. Akun ini di kredit jika terdapat pembayaran
angsuran piutang tersebut.
a.Pencatatan timbulnya piutang kepada Unit PKBL Lain
Dr.Piutang kepada BUMN Pembina Lain lembaga penyalur xxx
Cr.Bank – Program Kemitraan xxx b.Pencatatan penerimaan angsuran
Dr.Bank – Program Kemitraan xxx
Cr.Piutang kepada BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur xxx
3. Piutang Pinjaman Mitra Binaan
Akun ini di debet jika terdapat penyaluran pinjaman kepada mitra binaan.
Akun ini di kredit jika terdapat penerimaan angsuran atau reklasifikasi
menjadi Piutang Bermasalah.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
36/73
25
Universitas Indonesia
a. Pencatatan penyaluran pinjaman kepada mitra binaan.
Dr.Piutang Pinjaman mitra binaan xxx
Cr.Bank – Program Kemitraan xxx
b. Pencatatan penerimaan angsuran.
Dr.Bank – Program Kemitraan xxx
Cr.Piutang Pinjaman mitra binaan xxx
Cr.Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman xxx
c. Pencatatan Reklasifikasi menjadi Piutang Bermasalah
Dr.Piutang Bermasalah xxx
Cr.Piutang Pinjaman mitra binaan xxx
Dr.Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman mitra binaan xxx
Cr.Alokasi Penyisihan Piutang bermasalah xxx
4. Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra Binaan
Akun ini di kreditkan untuk mencatat penyisihan piutang pinjaman mitra
binaan yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Akun ini di debit ketika
jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun berjalan lebih kecil daripada
jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika
direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah. Untuk diakui
sebagai beban penyisihan piutang, maka dicatat:
Dr. Beban Penyisihan Piutang xxx
Cr.Alokasi Penyisihan Piutang Pinjaman Mitra binaan xxx
5 .Pendapatan
Pada saat Mitra binaan melakukan pembayaran, terdapat bunga yang harus
dibayar kepada Unit PKBL, maka akun dicatat:
Dr.Bank – Program Kemitraan xxxCr.Pendapatan Bunga xxx
3.3. Pengendalian Internal atas Piutang
Meminimalkan masalah piutang usaha tanpa harus kehilangan bisnis yang
diinginkan adalah hal yang penting. Piutang seringkali tidak menghasilkan
pendapatan bunga, dan biaya yang timbul dari piutang tersebut harus ditutupi oleh
margin laba. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Stice, Stice, dan Skousen (2004)
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
37/73
26
Universitas Indonesia
dikatakan bahwa semakin lama suatu piutang dimiliki tanpa adanya bunga yang
dihasilkan, semakin kecil persentase pengembalian yang direalisasi atas modal
yang diinvestasikan (p.487).
Dari hal di atas, maka perlu ada pengendalian internal atas
piutang.Beberapa aspek dari pengendalian internal yang baik atas piutang menurut
Firdaus A. Dunia (2010) adalah sebagai berikut:
1) Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi
penjualan (operasi) dengan fungsi pegawai yang menangani transaksi
piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani akuntansi untuk
piutang usaha dan wesel tagih tidak boleh dilibatkan dengan aspek
operasi seperti menyetujui kredit.
2) Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari
fungsi penerimaan hasil tagihan piutang.
3) Semua transaksi pemberian kredit, pemberian potongan, dan
penghapusan piutang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang
berwenang.
4) Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang (account
receivables subsidiary ledger ). Total dari saldo-saldo buku tambahan
ini harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan, paling
tidak sebulan sekali. Di samping itu, pada akhir bulan para pelanggan
(debitur ) harus dikirimkan surat pernyataan piutang bulanan (monthly
statement of account ).
5) Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umumnya
(aging schedule).
Berdasarkan 5 (lima) pengendalian internal atas piutang usaha yangdiungkapkan oleh Firdaus A. Dunia, penulis mengambil kesimpulan bahwa,
pengendalian internal yang cocok untuk piutang pinjaman Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan adalah:
1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi
penagihan terhadap fungsi pegawai yang menangani piutang
pinjaman. Dengan demikian pegawai yang mencatat pembukuan
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
38/73
27
Universitas Indonesia
keuangan piutang pinjaman PKBL tidak boleh terlibat dalam
penagihan piutang.
2. Pegawai yang mengotorisasikan pemberian pinjaman harus dipisahkan
dari fungsi pencatatan pembukuan pinjaman.
3. Semua transaksi pemberian pinjaman kemitraan harus mendapat
persetujuan dari pejabat yang berwenang.
4. Piutang harus dicatat dalam, buku-buku pembantu piutang. Dalam
pencatatan piutang, petugas pencatatan harus mencocokkan dengan
kartu mitra binaan yang dimiliki oleh mitra binaan.
5. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umumnya
(aging schedule).
3.4 Audit atas Akun Piutang Pinjaman PKBL
3.4.1 Pengertian Auditing
Menurut Alvin A. Arens (2010), Auditing adalah pengumpulan serta
pengevaluasian bahan bukti atas informasi yang dapat diukur oleh seorang
kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan
menurut Sukrisno Agus, Auditing adalah suatu pemeriksaaan yang dilakukan
secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan
keuangan yang telah disusun manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
3.4.2 Tujuan Audit atas PiutangSebelum auditor menentukan prosedur-prosedur pemeriksaan yang akan
dijalankan, ia harus mengetahui dengan tepat tujuan pemeriksaannya, sehingga
auditor memiliki tolak ukur apakah program pemeriksaan telah mencakup
prosedur-prosedur yang dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.
Ada 9 (sembilan) tujuan umum atas saldo piutang usaha menurut Alvin A.
Arens (2010), yaitu sebagai berikut:
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
39/73
28
Universitas Indonesia
1. Piutang usaha pada neraca saldo menurut umur cocok dengan jumlah
pada file induk dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan
cocok dengan buku besar (rincian-rincian pokok/detail tie-in).
2. Piutang usaha yang dicatat adalah ada (keberadaan/existence or
occurrence).
3. Piutang usaha yang ada telah dimasukkan semuanya (kelengkapan/
completeness).
4. Piutang usaha secara mekanis adalah akurat (keakuratan/accuracy).
5. Piutang usaha telah diklasifikasikan dengan tepat (pengklasifikasian /
/classification).
6. Piutang usaha dicatat pada periode yang sesuai (pisah batas/cut off ).
7. Piutang usaha dinilai dengan memadai pada nilai yang dapat direalisir
(realizable value).
8. Piutang usaha benar-benar sah dimiliki oleh klien (right and
obligation).
9. Penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah memadai
(presentation and disclosure).
3.4.3. Bukti-bukti Auditing
Dalam mengaudit, auditor memerlukan bukti untuk dapat menilai
seberapa besar nilai yang disajikan dalam laporan keuangan telah dicatat dengan
benar. Untuk itu dibutuhkan bukti-bukti audit dalam proses audit. Bukti-bukti
audit dikelompokkan sebagai berikut:
• Recalculation
Auditor melakukan pengecekan ulang suatu sempel perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan klien selama periode yang
diaudit.
• Physical examination (pemeriksaan secara fisik)
Auditor melakukan inspeksi atau perhitungan terhadap aset yang dapat
diperhitungkan secara langsung.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
40/73
29
Universitas Indonesia
• Observation
Auditor menggunakan perasaan dan pengamatan untuk menetapkan
suatu aktifitas tertentu dengan melihat, mendengar, menyentuh, dan
melakukan penciuman untuk mengevaluasi bermacam benda.
• Confirmation
Auditor menerima respon secara tertulis ataupun lisan dari pihak ketiga
yang menyatakan keakuratan informasi yang diminta.
• Documentation (pencatatan)
Auditor memeriksa dokumen dan pencatatan klien dan untuk tambahan
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.
• Analytical Procedures
Auditor menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai
apakah saldo akun atau data terlihat masuk akal.
• Inquiries of The Client
Auditor mendapatkan informasi secara tertulis maupun lisan dari klien
terhadap pertanyaan spesifik selama audit.
3.4.4. Prosedur Audit secara Umum
Secara umum ada 5 (lima) jenis pengujian dasar audit yang dapat dipakai
dalam menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, yaitu
sebagai berikut:
1. Pemahaman atas struktur pengendalian internal klien
Pada tahap ini auditor harus memusatkan perhatiannya kepada rancangan
dan operasi dari aspek-aspek yang berhubungan dengan struktur
pengendalian internal perusahaan klien dengan tujuan agar auditor dapat
melaksanakan proses audit secara efektif. Proses audit yang berhubungan
dengan pemahaman auditor atas struktur pengendalian internal adalah:
- Pengalaman auditor pada periode sebelumnya terhadap klien tersebut.
- Melakukan tanya jawab dengan pegawai perusahaan yang di audit.
- Pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan data-data yang terkait dengan
aktivitas perusahaan.
- Melakukan pengamatan atas aktivitas dan kegiatan operasi klien.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
41/73
30
Universitas Indonesia
2. Pengujian atas Pengendalian Internal
Fungsi utama dari pemahaman auditor atas struktur pengendalian internal,
yang telah dijelaskan diatas adalah untuk menetapkan resiko pengendalian
atas berbagai tujuan audit terkait transaksi. Andaikata auditor percaya
bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian dirancang dengan efektif dan
dijalankan dengan efisien, auditor tersebut dapat menetapkan resiko
pengendalian pada tingkat yang mencerminkan evaluasi tersebut.
Meskipun demikian, tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan harus
dibatasi sampai tingkat yang didukung oleh bukti semacam ini disebut
pengujian atas pengendalian.
Pengujian ini mencakup:
- Melakukan tanya jawab dengan pegawai perusahaan yang diaudit.
- Pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan data-data yang terkait dengan
aktivitas perusahaan.
- Pengamatan atas aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan
pengendalian internal.
- Pelaksanaan ulang oleh auditor terhadap prosedur dan kebijakan klien.
3. Pengujian Substantif atas Transaksi
Prosedur ini dirancang untuk menguji kekeliruan atau salah saji dalam
bentuk nominal (uang) yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo
laporan keuangan. Tujuan dari ujian substantif atas transaksi ini adalah
untuk menentukan apakah keenam sasaran hasil audit yang terkait dengan
transaksi telah dipenuhi untuk masing-masing kelas transaksi. Untuk
efisiensi, biasanya ujian pengendalian dilakukan bersamaan dengan ujian
substantif transaksi ini.4. Prosedur Analitis
Evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan sebuah studi
hubungan masuk akal diantara data keuangan dan non keuangan yang
melibatkan perbandingan dari jumlah tercatat dengan pengharapan yang
dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan utama dari prosedur analitis dalam
mengaudit saldo akun adalah menunjukan kehadiran kemungkinan salah
saji dalam laporan keuangan dan mengurangi ujian rincian saldo. Jika
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
42/73
31
Universitas Indonesia
auditor percaya bahwa prosedur analitis menunjukan adanya kemungkinan
akan adanya salah saji, prosedur analitis tambahan mungkin dilakukan
atau auditor bisa memutuskan untuk memodifikasi ujian rincian saldo.
5. Pengujian Atas Rincian Saldo
Ujian rincian saldo ini berfokus pada saldo akhir buku besar akhir baik
untuk neraca saldo dan akun laporan penghasilan, tetapi penekanan utama
dalam ujian rincian saldo adalah pada neraca lajur. Ujian saldo akhir ini
adalah penting sebab bukti pada umunya diperoleh dari suatu sumber yang
tidak terikat pada klien dan dengan begitu dianggap sangat dapat
dipercaya.
3.4.5. Prosedur Audit atas akun Piutang
Adapun prosedur audit secara khusus atas akun Piutang yang
dikemukakan oleh Sukrisno Agus adalah sebagai berikut:
1. Pelajari dan evaluasi pengendalian internal atas piutang dan transaksi
penjualan, piutang dan penerimaan kas.
2. Buat top/lead schedule dan supporting schedule piutang per tanggal
neraca.
3. Minta aging schedule dari piutang usaha per tanggal neraca yang
antara lain menunjukan nama pelanggannya, saldo piutang, umur
piutang dan penerimaan setelah tanggal neraca ( subsequent
collections-nya). Selain itu, perlu juga diminta rincian piutang
pegawai, wesel tagih, uang muka dan lain-lain pertanggal neraca.
4. Periksa mathematical accuracy dan check individual balance per
subledger lalu totalnya ke general ledger .5. Test check umur piutang dari beberapa customer subledger piutang
dan sales invoice.
6. Kirimkan konfirmasi piutang dengan:
a. Menentukan dan menuliskan dasar pemilihan pelanggan yang
akan dikirimi surat konfirmasi.
b. Menentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau
konfirmasi negatif.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
43/73
32
Universitas Indonesia
c. Cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun
di surat konfirmasi.
d. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada
klien untuk dicari perbedaannya.
e. Buat ikhtisar ( summary) dari hasil konfirmasi.
7. Periksa subsequent collections dengan memeriksa buku kas dan bukti
penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai
mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan (audit field
work ). Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collections
hanyalah yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang
sedang diperiksa.
8. Periksa apakah ada wesel tagih (notes receivable) yang didiskontokan
untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability.
9. Periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah
jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak
terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
10. Test sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note
dan lain-lain, lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum dan sesudah
tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui
invoice sebelum tanggal neraca, sudah dikirim per tanggal neraca.
Kalau belum dikirim cari tahu alasannya. Periksa apakah ada faktur
penjualan dari tahun yang diperiksa, yang dibatalkan dalam periode
berikutnya.
11. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank,
dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yangdijadikan sebagai jaminan.
12. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
13. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
44/73
33
Universitas Indonesia
Dengan mengacu kepada 13 (tiga belas) prosedur audit secara khusus atas
akun piutang usaha, penulis menyimpulkan apa saja yang bisa diterapkan dalam
prosedur audit atas akun piutang pinjaman PKBL:
1. Pelajari dan evaluasi pengendalian internal atas piutang dan
transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas.
2. Buat top/lead schedule dan supporting schedule piutang per
tanggal neraca.
3. Minta aging schedule dari piutang pinjaman per tanggal neraca
yang antara lain menunjukan nama mitra binaan, saldo piutang
pinjaman, umur piutang pinjaman dan kalau bisa subsequent
collections-nya yang dibayarkan oleh mitra binaan.
4. Test umur piutang yang tercatat di dalam pembukuan dengan yang
tercatat dalam pembukuan dibandingkan dengan yang ada di dalam
kartu mitra binaan.
5. Melakukan korfimasi piutang.
a. Menentukan dan menuliskan dasar pemilihan pelanggan yang
akan dikonfirmasi piutangnya.
b. Buat ikhtisar ( summary) dari hasil konfirmasi.
6. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, untuk melihat
pinjaman yang diberikan kepada BUMN pembina/BUMN
penyalur.
7. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang
diperiksa
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
45/73
34
Universitas Indonesia
BAB 4
PELAKSANAAN AUDIT
4.1. Gambaran Umum Piutang Pinjaman Program Kemitraan PT BFM
(Persero)
Pada saat pelaksanaan magang, penulis hanya melakukan audit atas piutang
pinjaman. Piutang dalam Program Kemitraan PT BFM (Persero) merupakan
piutang yang berasal dari penyaluran dana yang diberikan oleh PT BFM (Persero)
kepada pengusaha kecil dalam bentuk pinjaman lunak. Program kemitraan ini
mendukung kegiatan usaha masyarakat ekonomi kelas bawah yang ingin
memajukan usahanya tetapi kurang memiliki modal.
4.1.1 Penyaluran Dana
Penyaluran pinjaman modal kerja tahun 2010 sebesar Rp 8.245.000.000,-
atau mencapai 111 % dari yang dianggarkan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 4.1
Penyaluran pinjaman modal kerja
No Jenis usaha Jumlah Unit Jumlah Pinjaman1 Koperasi 12 Unit Rp. 390.000.000
2 Usaha Kecil 204 Unit Rp. 4.355.000.000
3 Kerjasama BUMN lain :
a. PT SRN (Persero) Rp. 2.000.000.000
b. PT GRM (Persero) Rp. 1.000.000.000
Penyaluran dana pinjaman modal kerja lebih banyak ke Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) dengan pertimbangan pengusaha kecil dan menengah banyak
yang bergerak di bidang industri dan manufaktur yang padat karya sehingga lebih
terasa manfaatnya pada masyarakat sekitar dalam hal peningkatan pendapatan.
Sedangkan koperasi kebanyakan bergerak di bidang usaha simpan menyimpan
yang relatif sedikit menggunakan tenaga kerja. Jumlah penyaluran pinjaman
modal kepada koperasi lebih sedikit dibandingkan dengan penyaluran pinjaman
kepada UKM, hal ini disebabkan jumlah pengajuan pinjaman (proposal) yang
masuk dari koperasi relatif sedikit. Sebagai pembanding data proposal yang
masuk dari koperasi dan UKM selama tahun 2010 sebagai berikut:
34
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
46/73
35
Universitas Indonesia
Uraian Jumlah Proposal Persentase
1. Koperasi 30 10%
2. UKM 250 90%
Jumlah 280 100%
Para pemohon dari kalangan mitra UKM yang belum menerima dana
pinjaman digeser ke tahun berikutnya sesuai dengan waktu penyampaian
proposal.
Penyaluran dana pinjaman modal kerja dilakukan pula melalui sinergi
dengan BUMN lain yaitu PT GRM (Persero) dan PT SRN (Persero) dengan pola
executing , dimana BUMN Penyalur tersebut menjadi penanggung jawab (avalist)
atas pinjaman dimaksud.
4.1.2 Penggolongan Jenis Piutang Pinjaman dalam Program Kemitraan
Kebijakan pembinaan maupun operasional terhadap mitra binaan tahun
2010 sudah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. Per 05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan:
• Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan adalah 6% per tahun
flat dengan waktu pinjaman 3 (tiga) tahun.
• Diberikan bantuan khusus/jangka pendek kepada mitra binaan yang akan
menerima order dari rekanannya.
• Peningkatan plafon pinjaman baik untuk pinjaman biasa maupun pinjaman
khusus yang akan diberikan kepada mitra binaan sampai dengan Rp
50.000.000,-
• Wilayah binaan diperluas seluruh Propinsi di Pulau Jawa.
Piutang pinjaman Program Kemitraan PT BFM (Persero) sendiri terbagi
menjadi 3 (tiga), yaitu:
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
47/73
36
Universitas Indonesia
1. Piutang Pada Koperasi
Piutang pada koperasi pada saat ini masih terbatas untuk Propinsi Jawa
Barat terutama Daerah Bandung dan sekitarnya. Proses untuk
mendapatkan pinjaman ini adalah dengan mengajukan proposal yang
diajukan kepada bagian PKBL PT BFM (Persero), selanjutnya PT BFM
(Persero) akan melakukan survei terhadap calon mitra binaan nya tersebut,
setelah syarat–syarat untuk menjadi mitra binaan terpenuhi, maka bagian
PKBL pun akan mengucurkan dana sesuai dengan pinjaman yang diajukan
oleh calon mitra binaannya tersebut. Persyaratan pengajuan permohonan
pinjaman koperasi :
a) Proposal dari bagian PKBL.
b) Fotocopi kartu keluarga pengurus.
c) Fotocopi KTP pengurus (yang masih berlaku).
d) Pasfoto warna ukuran 4x6 (pengurus @ 3 lembar).
e) Fotocopi surat jaminan atas nama pemohon/pengurus/koperasi
(sertifikat hak milik/akta jual beli/akta hibah).
f) Fotocopi rekening tabungan atas nama pemohon/pengurus/koperasi
g) Fotocopi PBB jaminan.
h) Fotocopi RAT tahun terakhir.
i) Fotocopi Akta Pendirian koperasi/AD/ART.
2. Piutang Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Piutang pada usaha kecil pada saat ini masih terbatas untuk Propinsi Jawa
Barat terutama Daerah Bandung dan sekitarnya. Proses untuk
mendapatkan pinjaman ini adalah dengan mengajukan proposal yangdiajukan kepada bagian PKBL PT BFM (Persero), selanjutnya PT BFM
(Persero) akan melakukan survei terhadap calon mitra binaannya tersebut,
setelah syarat–syarat untuk menjadi mitra binaan terpenuhi, maka bagian
PKBL pun akan mengucurkan dana sesuai dengan pinjaman yang diajukan
oleh calon mitra binaannya tersebut. Persyaratan pengajuan permohonan
pinjaman UKM :
a) Proposal dari bagian PKBL.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
48/73
37
Universitas Indonesia
b) Fotocopi kartu keluarga.
c) Fotocopi KTP yang masih berlaku (suami dan istri).
d) Pasfoto warna ukuran 4x6 (suami dan istri @ 3 lembar).
e) Fotocopi surat jaminan atas nama pemohon (sertifikat hak
milik/akta jual beli/akta hibah).
f) Fotocopi rekening tabungan atas nama pemohon.
g) Fotocopi PBB jaminan.
h) Surat keterangan serbaguna dari kelurahan tempat tinggal.
3. Piutang Pada BUMN
Piutang pada BUMN disini dimaksudkan adalah BUMN yangmendapatkan kucuran dana (PIHAK 2) oleh BUMN pemberi dana
(PIHAK 1) yang bertugas sebagai penyalur dana kepada UKM yang
menjadi mitra binaan PIHAK 2. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 8
Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per – 05 /MBU/2007 tentang PKBL
dan SE-14/MBU/2008 tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Program
Kemitraan. Berikut ini adalah BUMN yang menjadi mitra PKBL PT BFM
(Persero) sebagai penyalur dana:
a. PT SRN (Persero)
Perjanjian kerjasama antara PT BFM (Persero) dengan PT SRN
(Persero) tentang Penyaluran Dana Program Kemitraan dituangkan
dalam perjanjian yang ditandatangani pada 09 Agustus 2010. PT BFM
(Persero) memberikan pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- yang
akan ditransfer ke rekening PT SRN (Persero) di Bank MND Cabang
Jakarta An. PT SRN PKBL (Persero), sedangkan pengembalian
pinjaman disetorkan ke PT Bank BKP (Persero) Tbk. Cabang
Bandung atas nama PT BFM ( Persero), biaya transfer Bank
ditanggung oleh penerima pinjaman. Perjanjian ini memiliki jangka
waktu selama 2 tahun yaitu sampai dengan bulan September 2012,
tanpa tenggang waktu atau grace period , sedangkan mekanisme
pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman
dilakukan dengan cara diangsur setiap 3 (tiga) bulan sesuai jadwal
angsuran.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
49/73
38
Universitas Indonesia
b. PT GRM (Persero)
Perjanjian antara PT BFM (Persero) dengan PT GRM (Persero) selaku
BUMN Pembina dilakukan dengan 2 tahap pemberian pinjaman yaitu:
• Perjanjian Pertama
PT BFM (Persero) memberikan pinjaman sebesar Rp 250.000.000,-
yang akan di transfer ke rekening PT GRM
(Persero) di Bank MND Cabang An. PKBL PT GRM (Persero),
sedangkan pengembalian pinjaman disetor kan ke PT BANK BKP
(Persero) Tbk. Cabang Bandung atas nama PT BFM (Persero), biaya
transfer Bank ditanggung oleh penerima pinjaman. Perjanjian ini
memiliki jangka waktu selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat)
bulan. Mekanisme pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi
pinjaman dilakukan dengan cara diangsur selama 24 (dua puluh tiga)
bulan, sedangkan jasa administrasi pinjaman diangsur selama 24 (dua
puluh empat) bulan dengan jadwal angsuran.
• Perjanjian Kedua
Perjanjian kedua antara PT BFM (Persero) dengan PT GRM
(Persero) dimulai pada tanggal 24 Desember 2009, dengan jumlah
pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- dengan masa angsuran 2 tahun atau
= 24 (dua puluh empat) bulan
Kolektibilitas piutang dikategorikan sebagai lancar, kurang lancar,
diragukan, dan macet. penyisihan piutang pinjaman mitra binaan dihitung dan
dicatat sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas pinjaman yaitu:
•
Piutang lancar sebesar 0%
• Piutang kurang lancar sebesar 25%
• Piutang diragukan sebesar 75%, dan
• Piutang macet sebesar 100%
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
50/73
39
Universitas Indonesia
Berikut ini adalah tabel penyisihan piutang pinjaman PT BFM (Persero)
Dalam metode pembukuan piutang pinjaman, bagian PKBL tidak
menghapus bukukan (write-off ) penyisihan piutang tak tertagih ( Allowance for
Doubfull Acounts), bagian penagihan akan tetap menagih kewajiban yang harus
dipenuhi oleh mitra binaannya tersebut.
Persentase
Penyisihan
Rp
Lancar s.d 30 hari 0% --Kurang Lancar > 30 180 hari 25% 325.000.000
Diragukan > 180 270 hari 75% 130.500.000
Macet > 270 hari 100% 1.290.000.000
Jumlah 1.745.500.000
Bermasalah > 270 hari 100% 6.256.634.180
Jumlah 6.256.634.180
Jumlah beban penyisihan 8.002.134.180
11.764.000.000
2010
Kualitas Umur Piutang Saldo
Pinjaman Piutang
Rp
9.000.000.0001.300.000.000
174.000.000
1.290.000.000
6.256.634.180
6.256.634.180
Alokasi Penyisihan
Piutang Pinjaman
Persentase
PenyisihanRp
Lancar s.d 30 hari 0% --
Kurang Lancar > 30 180 hari 25% 275.000.000
Diragukan > 180 270 hari 75% 75.000.000
Macet > 270 hari 100% 1.000.000.000
Jumlah 1.350.000.000
Bermasalah > 270 hari 100% 5.304.934.180
Jumlah 5.304.934.180
Jumlah beban penyisihan 6.654.934.180
Pinjaman Piutang
5.304.934.180
5.304.934.180
Alokasi Penyisihan
Piutang Pinjaman
10.700.000.000
Rp
8.500.000.000
1.100.000.000
100.000.000
1.000.000.000
2009
Kualitas Umur Piutang Saldo
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
51/73
40
Universitas Indonesia
Berikut ini adalah tabel piutang pinjaman bermasalah PT BFM (Persero) :
2010 2009
Tahun
Rp Rp1994 7.000.000 7.000.000
1995 36.000.000 36.000.000
1996 67.500.000 67.500.000
1997 123.400.000 123.400.000
1998 176.101.000 176.101.000
1999 318.119.000 318.119.000
2000 253.000.200 253.000.200
2001 134.660.000 134.660.000
2002 314.000.000 314.000.000
2003 414.500.000 414.500.0002004 795.883.480 795.883.480
2005 689.670.500 689.670.500
2006 714.560.000 714.560.000
2007 1.260.540.000 1.260.540.000
2008 951.700.000 --
Jumlah 6.256.634.180 5.304.934.180
4.1.3 Kebijakan Akuntansi PT BFM (Persero)
Dalam melaksanakan proses audit terhadap program kemitraan PT BFM
(Persero) penulis telah memastikan bahwa kebijakan akuntansi yang dilakukan PT
BFM (Persero) telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Badan
Usaha Milik Negara.
4.2 Audit Atas Piutang Pinjaman Program Kemitraan PT BFM (Persero)
4.2.1 Pengendalian Internal Klien
Dalam sebuah perusahaan yang terdiri dari beberapa tingkatan manajemen,
segala kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap tingkatan tersebut hendaknya
diawasi oleh pimpinan dari tingkatan manajemen yang paling tinggi. Apabila
perusahaan berjalan baik dalam arti tugas dan kewajiban dari tiap tingkatan
laporan tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku, maka makin kecil campur
tangan dari pimpinan untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam
perusahaan.
8/17/2019 Tugas Final Akhir Sammuel
52/73
41
Universitas Indonesia
Keadaan semacam ini memaksa seorang pimpinan untuk melimpahkan
sebagian wewenangnya kepada bawahannya, tetapi tangungjawab tetap ada
ditangannya. Oleh karena itu, ia membutuhkan suatu sistem pengendalian yang
dapat mengamankan posisinya aktiva perusahaan dan dapat memonitor bahwa
kebijaksanaan yang telah ditetapkan telah dijalankan.
Dalam penerapan pengendalian internal terkait akun piutang pinjaman
PKBL PT BFM (Persero), pihak manajemen menerapkan hal-hal sebagai berikut:
• Fungsi yang dilakukan oleh pegawai yang menangani transaksi
pendapatan dipisahkan dari fungsi yang menangani pembukuan.
• Semua transaksi pemberian kredit, pemberian bantuan bina lingkungan,
dan penghapusan piutang harus men