TATA CARA PENGUSULAN PENSIUN DAN TATA CARA PENGUSULAN PENSIUN DAN PENGISIAN DPCPPENGISIAN DPCP
KANTOR REGIONAL V BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JL. RAYA CIRACAS NO. 36 JAKARTA TIMUR
Telp. 021.87721084 – 87721085 Ext. 209 Fax. 87721085
Dasar Hukum
� Undang-Undang No. 11 Tahun 1969
� Undang-Undang No. 05 Tahun 2014
� Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017
� Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintan No. 30 Tahun 2015
� Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2015
� Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
� Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
KARENA HAL-HAL LAIN
MENCAPAI BUP
MENCAPAI BUP
ATAS PERMINTAAN
SENDIRI
TIDAK MENJABAT LAGI SBG PEJABAT
NEGARA
MENJADI PEJABAT NEGARA
MENJADI ANGGOTA PARPOL
PEMBERHENTIAN
DAN PENSIUN
MELAKUKANTINDAK PIDANA/PENYELEWENGAN
PERAMPINGANORGANISASI
TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ ATAU ROHANI
MENINGGAL DUNIA/TEWAS/
HILANG
PELANGGARAN DISPLIN
PEJABAT NEGARA DAN PENSIUN
PP. 11/2017
PENSIUN …PENSIUN …
“Adalah jaminan hari tua dan sebagai
penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-
tahun bekerja dalam dinas pemerintah”
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969)
Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikantepat waktu, akurat datanya dan tepat pada
penerimanya
Apa yang dirasakan/dilakukan ?
PP
EE
NN
KEDINASAN NON KEDINASAN
� SUDAH LULUS UJIAN� DPCP; PHOTO; ALAMAT/
ISTERI/SUAMI; ANAK YANG SAH
� MENGEMBALIKAN INVENTARIS NEGARA
� Bersyukur atas nikmatAllah SWT/Tuhan YME
� Lupakan masa lalu� Mulai hidup baru ----->
mengatur waktu, NN
SS
II
UU
NN
NEGARA� PENGHARGAAN
mengatur waktu, penghasilan
� Kemungkinan berusaha� Aktif dalam organisasi
kemasyarakatan, profesi, sosial, keagamaan
� Mengumpulkan surat-suratpenting
BUP PNSBUP PNS� 58 (Lima puluh delapan) Tahun :
* Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional Ahli Muda,
Ahli Pertama, dan Pejabat Fungsional Trampil
� 60 (Enam puluh) Tahun :� 60 (Enam puluh) Tahun :* Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Fungsional Madya ; dan
� 65 (Enam puluh lima delapan) Tahun :* Pejabat Fungsional Ahli Utama,
PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
� Saat ini iuran PNS untuk Dana Pensiun dan THT dikelola oleh PT. Taspen (Persero)dikelola oleh PT. Taspen (Persero)
� Iuran PNS = 4,75% � Dana Pensiun
3,25% � Tunjangan Hari Tua (THT)
SUBYEK
ANAK :Pensiun PNS
JANDA/DUDA PNS
ANAK :~ Anak Kandung
~ Anak yang disyahkan
ORANG TUA
DPCP(Data Perorangan Calon Pensiun)
� Diisi instansi tempat bekerja� Diisi provinsi tempat bekerja� Diisi Kab/Kota tempat bekerja� Diisi unit kerja tempat bekerja� Diisi tempat pembayaran� Diisi waktu BUP
� Diisi nama sesuai SK CPNS� Diisi NIP � Diisi tempat dan tanggal lahir� Diisi jabatan terakhir� Diisi jabatan terakhir� Diisi Pangkat/Gol. Ruang Terakhir� Diisi Gaji Pokok terakhir
� Diisi masa kerja KP Terakhir� Diisi masa kerja Golongan� Diisi masa kerja Golongan� Diisi masa kerja PNS� Diisi masa kerja Pensiun� Diisi masa CLTN� Diisi PMK� Diisi Pendidikan Dasar Pengangkatan Pertama
dan tahun lulus
Diisi :� NIK� Nama Isteri sesuai Surat Nikah/KK� Tgl. Lahir sesuai KK/akte kelahiran� Tgl. Lahir sesuai KK/akte kelahiran� Tgl. Menikah/Kawin sesuai akte menikah� Tgl. Cerai/Meninggal dunia� Isteri ke ....
Diisi :� NIK� Nama anak kandung� Tgl. Lahir sesuai akte kelahiran� Keterangan : Anak kandung, Anak Tiri,
Anak Angkat
Diisi Alamat Sesudah Pensiun lengkap
Diisi dan ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian
Diisi dan ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan
CONTOH CONTOH DPCPDPCP
Ambil bulannya = 09, Kemudian tahun ybs. Pensiun
= 2018 Sehingga menjadi : 09 – 2018
Ambil bulannya = 10, Kemudian tahun
ybs. Pensiun = 2015 Sehingga menjadi :
10 – 2015
Masa Kerja Golongan ....?Masa Kerja Golongan ....?
10 – 2015
Perhitungannya :09 – 2018
10 – 2005 -
11 - 12 kemudian
07 - 17 +
18 - 29
06 - 30 atau 30 thn 06 bln
Ambil bulannya ditambah 1 = 09 + 01 = 10,
Kemudian tahun ybs. Pensiun = 2018 Sehingga
menjadi : 10 – 2018
Ambil bulannya = 03, Kemudian tahun
ybs. Pensiun = 1983 Sehingga menjadi :
03 – 1983
Masa Kerja Pensiun ....?Masa Kerja Pensiun ....?
03 – 1983
Perhitungannya :10 – 2018
03 – 1983 -
07 - 35 atau 35 thn 07 bln
CARA MENGHITUNG MASA KERJA PENSIUN DAN
MASA KERJA GOLONGAN
PNS LAHIR : 23 AGUSTUS 1960
SK CPNS GOL II/a : 01-03-1990
JABATAN : STAF PADA BKPSDM Kab. Sanggau
MASA KERJA TAMBAHAN : 02 TH 08 BL
SK KP TERAKHIR : III/b TMT 01-04-2010
MASA KERJA GOL : 17 TH 09 BLMASA KERJA GOL : 17 TH 09 BL
PERHITUNGAN MKPNYA : 01-03-1990 S.D. 01-09-2018 = 28 TH 06 BL
MK TAMBAHAN = 02 TH 08 BL
JUMLAH MKP = 31 TH 02 BL
PERHITUNGAN MKGNYA : 01-04-2010 S.D. 21-08-2018 = 08 TH 04 BL
MKG = 17 TH 09 BL
JUMLAH MKG = 26 TH 01 BL
� Memiliki masa kerja terus menerus 10 > 20 thn = 2 th dalam
KP terakhir.
� Memiliki masa kerja terus menerus 20 > 30 thn = 1 th dalam
KP terakhir.
Kenaikan Pangkat Pengabdian (PP. 12/2002)Diberikan kepada PNS/Janda/Duda PNS
KP terakhir.
� Memiliki masa kerja terus menerus 30 tahun lebih = 1 bln
dlm KP terakhir.
� Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HUDIS tingkat
sedang/ berat dlm 1 thn terakhir.
� Penilaian Prestasi Kerja semua unsur bernilai min BAIK.
� Surat Pernyataan tdk sdg menjalani proses pidana atau
pernah dipidana Penjara berdasarkan putusan Pengadilan…
� Tanggal Lahir, terkait dengan ijazah kalau ada perubahan segera diajukanperbaikan, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan.
� Pendaftaran Keluarga dilakukan maksimal 1 tahun setelah terjadinyaperkawinan/kelahiran.
� Bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir padatanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran.
� Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun, agar
Permasalahan Penetapan Pensiun :
� Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun, agar diusulkan KP-nya terlebih dahulu.
� Data kelahiran Isteri/Suami PNS tidak jelas, berbeda-beda antara Surat Nikah, Kartu keluarga dan KTP, agar dilengkapi surat pernyataan data isteri/suami yang benar.
� PNS yang tidak menanggung isteri/suami serta anak, tetap memasukkan data keluarga secara lengkap.
� PNS Wanita yang melahirkan anak diatas usia 45 tahun akan dilakukanpengecekan lebih lanjut.
KELENGKAPAN USUL PENSIUNKELENGKAPAN USUL PENSIUN
1. PENGANTAR DARI INSTANSI/ BKD
2. DPCP
3. FC. SAH SK PENGANGKATAN I/CPNS
4. FC. SAH SK PNS
5. FC. SAH SK KP. TERAKHIR
6. FC. SAH SK PENINJAUAN MKG/BUKTI PENGALAMAN KERJA (APABILA ADA)
7. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA, DILAMPIRI FC. SAH SURAT NIKAH DAN FC. SAH AKTA KELAHIRAN ANAK.AKTA KELAHIRAN ANAK.
8. PAS FOTO 3x4 TERBARU, MENGHADAP KEDEPAN, TANPA TUTUP KEPALA, TIDAK BERKACA-MATA SEBANYAK 5 LBR
9. ALAMAT YBS SETELAH PENSIUN, LENGKAP DG DUSUN, RT/RW DAN KODE POS
10. PENILAIAN PRESTASI KERJA
11. SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
DLM 1 TH TERAKHIR
12. SURAT PERNYATAAN TDK SEDANG MENJALANI
PROSES PIDANA ATAU PERNAH DIPIDANA PENJARA
Dimulai tanggal
1 Mei 2018
CONTOH
PERTEK ...
CONTOH
SK PENSIUN
TERTIB ADMNISTRASI PENSIUN
� MENYIMPAN DATA PENSIUN
SECARA LENGKAP, TERTIB,
DAN RAPI
� MEMBERITAHUKAN HAL-� MEMBERITAHUKAN HAL-
HAL TENTANG PERLUNYA
DATA-DATA PENSIUN KPD
ISTRI ATAU KELUARGA,
UTK KEMUDAHAN
PENGURUSAN PENSIUN
JANDA/ DUDA DAN
LAINNYA
PEMBERHENTIAN DENGAN HAK
PENSIUN (UU 11 TH 1969)1. Status PNS2. Diberhentikan Dengan Hormat3. Usia minimal >50 th MK 20 th
MK 10 th
Pemberhentian Non BUP
BUP
<50 th
Catt: CPNS untuk Tewas
MK 10 thBUP
Reorganisasi
MK >4 th UZUR Non Dinas
MK <4 th UZUR karena Dinas
MD, Tewas, Hilang
“Pemberian Pensiun PNS & Pensiun Janda/Duda PNS ditetapkan oleh Presiden atau PPK setelah mendapat
Pertimbangan Teknis Kepala BKN”(Ps 306 PP 11 th 2017)(Ps 306 PP 11 th 2017)
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DENGAN PERTEK KEPALA BKN
1. Pensiun PNS yang mencapai BUP2. Pensiun PNS dan Non BUP antara lain :
a. Atas Permintaan Sendiri (APS)b. Perampingan Organisasi/Kebijakan Pemerintahc. Tidak cakap jasmani/rohanic. Tidak cakap jasmani/rohanid. dll
3. Pensiun Janda/Duda PNS a. MDb. Tewasc. Hilang
I. TATA CARA PEMBERIAN PERTEK
A. Pensiun yang mencapai BUP1. Persiapan
- Ka. BKN/ Kanreg menyusun Daftar Nominatif dan menyiapkan DPCP dr PNS yang
akan BUP dengan SAPK
- Ka. BKN/ Kanreg menyampaikan Nominatif kepada PPK & DPCP kepada PNS Via PPK
paling lama 15 (lima belas) bulan sebelum BUP dengan mengunduh via SAPKpaling lama 15 (lima belas) bulan sebelum BUP dengan mengunduh via SAPK
2. Verifikasi Dataa. Daftar Nominatif
- PPK mengunduh daftar nominatif wajib diperiksa bila ada perbedaandata, wajib memperbaiki dengan peremajaan data sesuai dengan SAPK
- Mengunduh ulang data yang sudah benar- Perbaikan kewenangan BKN mengirim data pendukung via SAPK
b. DPCP - PPK mengunduh DPCP yang ada pas foto PNS Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerja- PNS wajib periksa datanya� Bila telah benar ditandatangan� Bila ada perbedaan perbaiki dengan data dukung
- menulis alamat sesudah pensiun
c. PNS yang telah terima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan ke PPK dg data dukung max 15 hari kerja
d. PPK/PJL setelah terima DPCP dr PNS harus di ttdpaling lambat 15 hari kerja
3. Rekonsiliasi Data
a. PPK masing2 instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data paling lambat3(tiga) bulan sesudah diterima daftar nominatif
b. Dalam rekonsiliasi selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada BKN, PPK juga memperbaiki perbedaan & melengkapi kekurangan data denganmengunggah
- data pendukung jika ada perbedaan data- DPCP yg di ttd PNS & PPK- Prestasi Kerja untuk KPP- Prestasi Kerja untuk KPP- Super HD- Super Tdk sdg menjalani proses pidana/pernah dipidana
4. Penyampaian usul Pertek- PPK/Pjb paling lambat 1 blan setelah rekonsiliasi menyampaikan usul pertek
kepada Presiden/PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:� Daftar nominatif hasil rekon� DPCP yg sudah ttd
ctt: KE, untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas dan otentikasi scr elektronik
Kode Elektronik
1. Persiapan
- Ka BKN/Kanreg menyiapkan DPCP dr PNS yg akan diberhentikan
2. Verifikasi
B. TATA CARA PEMBERIAN PERTEK PENSIUN NON BUP
a. APSb. Perampinagn Organisasi/ Kebijakan Pemerintahc. Tidak cakap jasmani & Rohani (Dinas & Non Dinas)d. dll
2. Verifikasia. DPCP- PPK mengunduh & wajib menyiapkan DPCP yang ada pas foto PNS
Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerja- PNS wajib periksa datanya
� Bila telah benar ditandatangan� Bila ada perbedaan perbaiki dengan data dukung
- Menulis alamat sesudah pensiun
b. PNS yg telah menerima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan kePPK dengan data dukung paling lambat 15 hari kerja utk pengesahan
c. PPK/Pyb setelah terima DPCP dr PNS harus di ttd paling lambat 15 hari kerja
3. Rekonsiliasi Data
a. PPK masing2 instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data paling lambat 15 hari
b. Dalam rekonsiliasi selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif kepada BKN, PPK juga memperbaiki perbedaan & melengkapi kekurangan data denganmengunggah :
- data pendukung jika ada perbedaan data- DPCP yg di ttd PNS & PPK- Surat Pernyataan tidak sendang menjalani proses pidana atau pernah
dipenjara
c. APS : melampirkan surat permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebagaiPNSPNS
d. Perampingan organisasi melampirkan surat keterangan dari PPK bahwa ybs tidakdapat disalurkan ke instansi lainnya akibat perampingan organisasi
e. Tidak cakap jasmani dan/rohani melampirkan Surat Keterangan Tim PengujiKesehatan
4. Penyampaian usul Pertek- PPK/Pjb paling lambat 15 hari sth rekonsiliasi menyampaikan usul pertekdg surat pengantar kpd Presiden/PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:
�DPCP yg sudah ttd Kode Elektronik
C. TATA CARA PEMBERIAN PERTEK PENSIUN JANDA/DUDA
1. Persiapan
- Ka BKN/Kanreg menyiapkan DPCP dr PNS yg akan MD, Tewas, Hilang dg SAPK
2. Verifikasia. DPCP- PPK mengunduh & wajib menyiapkan DPCP yang ada pas foto JD/DD PNS
Rangkap 2 paling lambat 15 hari kerjaRangkap 2 paling lambat 15 hari kerja- JD/DD PNS wajib periksa datanya
� Bila telah benar ditandatangan� Bila ada perbedaan perbaiki dengan data dukung
- Menulis alamat sesudah pensiun
b. JD/DD PNS yg telah menerima DPCP dan sudah benar di ttd dan serahkan kePPK dengan data dukung paling lambat 15 hari kerja utk pengesahan
c. PPK/Pyb setelah terima DPCP dr JD/DD PNS harus di ttd paling lambat 15 hari kerja
3. Rekonsiliasi Data
a. PPK masing2 instansi bersama Ka. BKN melakukan rekonsiliasi data PNS yg MD paling lambat 15 hari kerja
b. Dalam rekonsiliasi data menyampaikan perbaikan DPCP kpd Ka. BKN/Kanreg dan melengkapi kekurangan data dg SAPK dg mengunggah : - Data Pendukung jika ada perbedaan data- DPCP yg dittd JD/DD PNS- Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang/berat- Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
sedang/berat- Surat tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara
d. MD : Melampirkan Surat Keterangan Kematian dari kepadakelurahan/Desa/Kecamatan
e. Tewas : Keputusan Penetapan Tewas dari PPKf. Hilang : melampirkan surat pernyataan hilang dari PPK
4. Penyampaian usul Pertek- PPK/Pjb paling lambat 15 hr kerja setelah rekonsiliasi menyampaikan usul pertek dg surat
pengantar kpd Presiden/PPK dan tembusan Ka. BKN dengan mengunggah:
�DPCP yg sudah ttd Kode Elektronik
II. PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTEK PENSIUN PNS DAN PENSIUN
JANDA/DUDA PNS
Kepala BKN /KepalaKantor Regional BKN atau pejabat lain yang ditunjuk(setelah menerima
Memberikanpertimbangan teknis
pensiun PNS danpensiun Janda/dudaPNS kepada Presiden
Verifikasidan validasidaftarnominatifhasilrekonsiliasi, DPCP dandata
Ctt:
• apabila bahan tdk lengkap mk klik tombol BTL
• Apbl tdk memenuhi syarat mk klik tombol TMS
(setelah menerimatembusan usul pensiun )
PNS kepada Presidendan PPK
DPCP dandata pendukung
III. PENYAMPAIAN PERTEK & PENETAPAN KEPUTUSAN PENSIUN
PNS DAN JANDA/DUDA PNS
Kepala BKN atau pejabat lain ygditunjuk menyampaikan pertek pensiunPNS dan pensiun janda/duda PNS• JPT Utama• JPT Madya• JF Utama
Kepada Presiden
Tembusan Kepada :1. PPK2. PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI
(Persero)
Kepala BKN atau pejabat lain ygditunjuk menyampaikan pertek pensiunPNS dan pensiun janda/duda PNS selain• JPT Utama• JPT Madya• JF Utama
PPK
Tembusan Kepada :PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero)
PENETAPAN KEPUTUSAN PENSIUN PNS DAN
JANDA/DUDA PNS
�Presiden/ PPK stlh menerima tembusan Pertekmenetapkan keputusan pemberhentian danpemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/DudaPNS.
�Pemberhentian BUP ditetapkan paling lama 1 bulan�Pemberhentian BUP ditetapkan paling lama 1 bulansblm BUP
�Pemberhentian Non BUP & MD dittpkn paling lama 14 hari kerja
�Pemberhentian krn tindak pidana/HD dittpknpaling lama 21 hari kerja
Ketentuan Lain-lain
� Dlm hal istri/suami/anak penerima pensiun tdktercantum dlm pertek mk hak pensiun jd/ddditetapkan kembali dengan pertek Kepala BKN
� Utk menjamin kebenaran data dan keabsahandokumen PPK wajib menggunakan SAPK dlmmenetapkan keputusan pemberhentian & pemberianpensiun PNS dan JD/DD PNS
IV. PEMBERIAN/PENETAPAN PERTEK PENSIUN PNS DAN
PENSIUN JANDA/DUDA
INSTANSI B K N
1. BUP
Daftar nominatif& DPCP.
1. Nominatif + DPCP
• Verifikasi• Validasi
2. Menyerahkan /Upload Daftarnominatif hasilrekonsiliasi, DPCP yg sudahdi tandatangan, dan data dukung
Verifikasidan validasidaftarnominatif
PER
PRESIDEN
KepadaPresiden
dan data dukungmelalui SAPK
2. NON BUP, JD/DD
nominatifhasilrekonsiliasi, DPCP dandata pendukung
RTEK1. PPK atau Pyb
menyampaikan usulpemberian pertimbanganteknis pensiun kepadaPresiden atau PPK
2. Data Dukung3. Rekonsiliasi
V. Pelaksanaan� Pemberian pertimbangan Teknis berdasarkan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara inidilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018
� Keputusan Pemberian Pensiun PNS danJanda/Duda PNS yg telah ditetapkan PPK/Ka. BKN/Kakanreg sebelm 1 Mei 2018 tetap berlaku
Semoga bermanfaat bagi kita semua dan.....Wassalamu’alaikumWarahmatullahi Wabarakaatuh !
PENSIUN
Manisan dari kekasih
Sekian..... Terima kasih