86 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
Oleh :TIM PENYUSUN
RENSTRA 2013-2018
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013
VISI :
“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk
SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis
budaya Jawa Barat”
85Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Gam
bar 2
.1.
Stru
ktur
Org
anis
asi D
inas
Pen
didi
kan
Prov
insi
Jaw
a Ba
rat
84 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari organisasi pemerintahan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memiliki tata kelola administrasi
negara yang efektif, efisien dan maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
dalam bidang pendidikan. Dalam Era Globalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
harus dapat membangun kemampuan dan kapasitas organisasi dalam lingkup regional
dan nasional sehingga menjadi organisasi yang mampu eksis dalam era globalisasi. Untuk
itu, di perlukan sebuah proses transformasi secara mendasar dan siqnifikan dalam rangka
mewujudkan lembaga yang profesional, visioner, mandiri dan maju.
Merespon rencana pembangunan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan RPJPD
2005-2025, RPJMD 2013-2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat , maka perlu disusun
sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun
2013-2018. Renstra tersebut merupakan sebuah dokumen perencanaan strategik. Untuk
jangka menengah (5 tahun) , yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua
satuan atau unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan semua pihak
terkait, stakeholders dan masyarakat, dalam rangka penyelenggaran tata kelola layanan
pendidikan di Jawa Barat.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam
penyusunan dokumen ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
Bandung, Desember 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,
Prof. Dr.H.MOH. WAHYUDIN ZARKASY, CPA
Pembina Utama Madya
NIP. 195708071986011001
KEKEKEKEKEK PAP LA DINAS P
PRPRPRPRPRRRRRPRRRRRROVOVOVOVOVOVOVOOVOVOO INSI JAWA
PrPPPP of. Dr.H.MOHOHOHHOHHHH.
Kata Pengantar
A. Qudri Azizy, 2007, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gremedia
Pustaka Utama.
Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta:
Grasindo.
Jean Baechler, 2001, Demokrasi : Sebuah Tinjauan Analisis, (terjemahan Bern Hidayat),
Yogjakarta: Kanisius.
Leo Agustino, 2006, Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W
Lemlit Unpad.
Nanang Fattah, 2003, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugrogo. (2008). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, (Kumpulan
UU Otonomi Daerah Tahun 2004), Bandung: Fokusmedia.
Pamudji, 1981, Ekologi Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
Tripomo, Tedjo, dkk.,2005, Manajemen Strategi, Bandung : Rekayasa Sains.
Umar, Husien, 2003, Strategic Management in Action, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wicaksono, W. Kristian, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogjakarta: Graha
Ilmu.
Daftar Pustaka
83Daftar Pustaka
82 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Fokus Renstra adalah sebuah proses transformasi tata kelola pendidikan di Jawa Barat
yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menuju sebuah organisasi
yang maju, modern, visioner, berorientasi pada layanan masyarakat yang prima, dengan
berpikir sistemik dan strategis. Melalui proses transformasi tersebut, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat membangun kemampuan atau kapasitas organisasi
yang lebih mandiri dan maju dalam lingkup regional, nasional agar menjadi organisasi
yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu eksis dalam era globalisasi.
Untuk maksud di atas Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah:
“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM
yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis
budaya Jawa Barat”
Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Visi
Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2018 , yakni :
1. Terwujudnya “kemajuan” dalam proses sistem tata kelola atau manajemen pendidikan
di Jawa Barat;
2. Dihasilkannya output pendidikan yang memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur;
3. Dihasilkannya output pendidikan dengan kecerdasan majemuk sehingga memiliki
keunggulan dan daya saing;
4. Dihasilkannya output pendidikan yang berjiwa entrepneurship dan produktif sehingga
memiliki kemandirian;
5. Dihasilkannya output pendidikan dengan pembiasaan dan pengusaan IPTEK yang
maju;
6. Dihasilkannya output pendidikan yang mampu menghargai, mencintai, mendayagunakan
dan melestarikan budaya Jawa Barat.
Semuanya dilandasi dan dibangun di atas 4 (empat) nilai (values) sebagai filosofis
dasar lembaga atau organisasi , yaitu : IKHLAS, CERDAS, TANGKAS dan INTEGRITAS;
dengan keyword:”IC-TI ”.
Daftar Isi
KATA PENGANTAR _____ iii
Bab I: PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG _____ 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN _____ 4
1.3 LANDASAN HUKUM 4
1.4 KERANGKA PIKIR 7
1.5 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN 8
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 18
Bab II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS
2.1 STRUKTUR ORGANISASI _____ 19
2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS _____ 21
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS _____ 21
Bab III: ISU-ISU STRATEGIS DINAS
3.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) DINAS _____ 25
3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DINAS _____ 30
3.3. SWOT ANALYSIS _____ 33
Bab IV: IVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI, MISI _____ 35
4.2 TUJUAN DAN SASARAN _____ 41
4.3 PILIHAN STRATEGI _____ 49
4.4 ARAH KEBIJAKAN _____ 51
Bab V: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN _____ 53
5.2 KEGIATAN _____ 65
Bab VI: INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 _____ 72
6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM _____ 87
Bab VII: P E N U T U P _____ 81
DAFTAR PUSTAKA _____ 83
81Bab VIIP e n u t u p
Bab VII
P E N U T U P
Dalam era globalisasi dengan dinamika, kompleksitas, perkembangan dan persaingan
ketat, negara dituntut semakin berperan dan eksis. Peran negara atau pemerintahan dalam
persaingan global semakin penting dalam rangka membangun daya saing global dari setiap
negara atau bangsa. Dalam persaingan global, negara tidak cukup hanya menjalankan
urusan-urusan yang bersifat rutin belaka (ketatausahaan negara), melainkan harus
mampu membangun keunggulan kompetitif nasional (Michael E. Porter, The Competitive
Advantage of The Nation, 1998).
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari lembaga penyelenggara
pendidikan merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang dikelola dengan
administrasi negara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang
pendidikan, seharusnya dapat membangun kemampuan atau kapasitas organisasi dalam
lingkup regional, nasional agar menjadi organisasi yang mampu eksis dalam era global.
Untuk itu, penyelenggaraan tata kelola pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus direformasi, agar terjadi perubahan secara mendasar
dan siqnifikan.
Merespon rencana pembangunan pendidikan di Jawa Barat pada periode tahun
2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa
Barat, maka perlu disusun sebuah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-
2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam waktu/periode menengah untuk waktu
5 tahun ke depan, dalam wujud sebuah dokumen perencanaan strategik. Renstra Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua satuan
atau unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pihak-pihak
terkait, stakeholders dan masyarakat.
80 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
8. Program PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran 1
a. SOP Bidangb. SOP Balaic. RKBU
9.Program PeningkatanPrasarana dan Sarana Aparatur
1a. Manajemen Asetb. Da ar Inventaris Barang
10.Program PemeliharaanPrasarana dan Sarana Aparatur
1a. Manajemen Asetb. Da ar Inventaris Barang
11.
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
a. AKIP/ LAKIPb. LPPDc. LKPJd. Penetapan Kinerjae. Evaluasi Kinerja
12.Program PengelolaanKekayaan dan KeragamanBudaya
6
a. Guru Bahasa Daerahb. Guru Kesenianc. Kurikulum Mulokd. Buku Bahasa Daerahe. Alat-alat Kesenian
1Bab IPendahuluan
Bab I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Memasuki abad ke-21, setiap negara di dunia dihadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan akibat terjadinya arus globalisasi. Isu globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi, transaksi, dinamika perkembangan dan kompetisi antar negara, antar bangsa, antar budaya di seluruh belahan dunia. Akibatnya, globalisasi membangun atau membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia tentang arti pentingnya daya saing, keunggulan, dan mutu sumber daya manusia (SDM).
Menjadi tugas dan peran negara melalui penyelenggaraan administrasi publik untuk membangun lingkungan strategis, yang memungkinkan terjadinya pengembangan SDM dalam rangka menciptakan keunggulan dan daya saing, agar mampu berkompetisi dalam lingkungan masyarakat global. Dimensi pengembangan SDM telah menjadi bagian dari cita-cita atau tujuan (goals) bangsa Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah memiliki nilai yang luhur dan agung; kerena upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bermakna untuk menciptakan kondisi bangsa dengan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju baik di kawasan Asia Tenggga, Asia bahkan Dunia. Karena itu, tujuan nasional tersebut harus dapat diterjemahkan oleh Pemerintah menjadi berbagai kebijakan publik yang unggul. Sebab, bagaimanapun juga keunggulan dan daya saing sebuah negara akan ditentukan sejauhmana Pemerintah yang berkuasa mampu menyusun kebijakan-kebijakan
yang unggul untuk kepentingan rakyatnya.
2 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kata kunci dalam upaya
peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan memiliki keunggulan atau
daya saing. Pendekatan yang ditempuh dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan
menuju masyarakat yang maju dan berdaya saing tersebut ditempuh melalui layanan
pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Upaya perbaikan dan pemenuhan
terhadap ketiga layanan kebutuhan dasar masyarakat diyakini berdampak penurunan
tingkat kemiskinan masyarakat.
Hal itulah yang telah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pembangunan kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, dimana tingkat pencapaian kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan diukur dengan menggunakan
indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit
yakni gabungan dengan Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK) dan Indeks Daya Beli
(IDB). Indeks Pendidikan ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu Angaka Melek Huruf (AMH)
dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); sedangkan Indeks Kesehatan ditentukan oleh 3 variabel
yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
(AKI); serta Indeks Daya Beli ditentukan oleh variabel Pendapatan Perkapita Penduduk
(PPP).
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2015, diungkapkan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni :
“Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia“. Secara bertahap
menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan
Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan
Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM dengan visi pembangunan Jawa Barat:
”Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi
Jawa Barat” ; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian
Masyarakat Jawa Barat dengan visi pembangunan Jawa Barat : “Tercapainya Masyarakat
yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.
Dengan berpegang pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan masyarakat Jawa Barat yang berkelanjutan, maka ada 5
(lima) prinsip yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat,
yaitu : (1) Melanjutkan, (2)Menuntaskan, (3) Memberi Dukungan, (4) Reposisi dan (5)
Reorientasi. Untuk itu, kelanjutan Tahap II, adalah merupakan Tahap III, yaitu periode
79Bab VIIndikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
3.Program Pendidikan Non-
Formal2, 3, 4, 5, 6
a. Angka Partisipasi Kasar PAUD
b. Angka Partisipasi Murni PAUD
c. Angka Melek Hurufd. Jumlah Lembaga
PAUDNIe. Jumlah Warga Belajar
PAUDNI
APK PAUD
APM PAUD
AMH
4.Program Pendidikan Luar
Biasa2, 3, 4, 5, 6
a. Angka Par sipasi Kasarb. Angka Par sipasi Murnic. Angka Par sipasi Sekolahc. Angka Drop Outd. Angka Melanjutkane. Angka Tinggal Kelas
APKAPMAPSADOAMATK
5.Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan1, 2, 3, 4, 5
a. Kualifikasi Pendidik/Tenaga Kependidikan
b. Sertifikasi Guruc. Akreditasi Sekolahd. Akreditasi Lembaga
PAUDNIe. Beasiswa Berprestasif. Beasiswa Khusus Siswa
Misking. Biaya Operasional
Sekolah
6.
Program Perencanaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
Pembangunan Daerah
1
a. RENSTRAb. RENJAc. RKA/DPAd. SPM
7. Program PeningkatanKesejahteraan Aparatur 1
a. Kualifikasi Tenaga Aparatur
b. Kepangkatan Tenaga Aparatur
c. Diklatpim Tenaga Aparatur
d. Angka Kredit Tenaga Pendidi/Kependidikan
78 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
8. Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur
10. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
12. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Keduabelas (12) program tersebut terdistribusi ke dalam 6 (enam) misi sebagaimana
telah diuraikan di atas, dan 8 (delapan) program diantaranya (program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11
dan 12) akan menjadi Indikator Kinerja Program yang bersifat Pengembangan, sedangkan
4 (empat) program lainnya (program 7, 8, 9, dan 10) sebagai Indikator Kinerja Program
yang bersifat Rutin.
Deskripsi Indikator Kinerja Program secara keseluruhan dapat disajikan dalam Tabel
6.1, sebagai berikut :
Tabel 6.1
Daftar Indikator Kinerja Program
NO PROGRAM KATEGORI MISI INDIKATOR KINERJA SIMBOL
1.Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar2, 3, 4, 5, 6
a. Angka Par sipasi Kasar
b. Angka Par sipasi Murni
c. Angka Par sipasi Sekolah
c. Angka Drop Out
d. Angka Melanjutkan
e. Angka Tinggal Kelas
APK
APM
APS
ADO
AM
ATK
2.Program Pendidikan
Menengah dan Tinggi2, 3, 4, 5, 6
a. Angka Par sipasi Kasar
b. Angka Par sipasi Murni
c. Angka Par sipasi Sekolah
c. Angka Drop Out
d. Angka Melanjutkan
e. Angka Tinggal Kelas
APK
APM
APS
ADO
AM
ATK
3Bab IPendahuluan
tahun 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh.
Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun
2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk
menyusun Rencana Stratejik tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan
Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka dijelaskan bahwa setiap SPKD/
OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib membuat dokumen perencanaan
lima tahunan, yang disebut Rencana Strategis SKPD/OPD yang memuat tentang visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari tuntutan
kewajiban tersebut. Untuk itu, menjadi keharusan dan kebutuhan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu institusi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana strategis (renstra) untuk
periode 5 tahunan , dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Pemerintah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2018. Dokumen rencana
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan sebuah
dokumen perencanaan strategik. Periode 5 (lima) tahunan berfungsi sebagai acuan atau
pedoman bagi semua pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota, stakeholders bidang pendidikan yang terkait serta seluruh masyarakat yang memiliki
konsern dan orientasi pada penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa
Barat guna mewujudkan visi pembangunan Jawa Barat periode tahun 2013-2018, yaitu:
“ Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua”. Focus dokumen renstra strategis Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini memuat tentang beberapa hal yaitu :
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN pembanguan pendidikan
di Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
yang disajikan secara sistematik, rasional, spesifik dan terukur.
4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan
5 (lima) tahunan tentang pembangunan pendidikan di Jawa Barat, yang menjadi acuan
atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan
visi pembangunan Jawa Barat periode tahun 2013-2018, yaitu : “ Jawa Barat maju dan
sejahtera untuk semua”. Sedangkan Tujuan yang akan dicapai melalui Dokumen rencana
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah:
1. Tersedianya pedoman atau acuan bagi rencana penyelenggaraan pembangunan
pendidikan di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013 – 2018;
2. Tersedianya pedoman atau acuan bagi semua satuan unit kerja di lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan
pembangunan pendidikan dalam periode tahun 2013-2018, sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya masing-masing;
3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan 5 (lima) tahunan
pembangunan pendidikan di Jawa Barat antara Rentra Dinas Pendidikan periode tahun
2013-2018 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.
1.3 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-
undangan, seperti di bawah ini:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
77Bab VIIndikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
URUSAN PILIHAN
1. Bidang Perikanan dan Kelautan
2. Bidang Pertanian
3. Bidang Kehutanan
4. Bidang Perindustrian
5. Bidang Perdagangan
6. Bidang Pariwisata
7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Bidang Ketransmigrasian
Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan
pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif,
keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga
Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan
Agama.
6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Sebagai tolok ukur kinerja pengembangan pendidikan selama periode 5 tahun ke
depan (tahun 2013-2018) maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program Pembangunan
Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan yang
digunakan sebagai tolok ukur, akan menjadi acuan/pedoman tentang perkembangan
target capaian dari tahun ke tahun selama periode 5 tahun ke depan (tahun 2013-
2018). Penentuan target capaian per program per kelompok sasaran kegiatan dengan
memperhatikan prediksi peningkatan kebutuhan sasaran dan prediksi peningkatan
kemampuan anggaran pendidikan serta berbagai varibel pengaruh lingkungan strategis
pengembangan pendidikan di Jawa Barat.
Indikator Kinerja Program terdiri atas : (1) Indikator Kinerja Program yang bersifat
Pengembangan; dan (2) Indikator Kinerja Program yang bersifat rutin. Terdapat 12 (dua
belas) program pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang perlu ditetapkan
indikator kinerja program, yaitu :
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
3. Program Pendidikan Non Formal
4. Program Pendidikan Luar Biasa
76 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat
3) Prioritas pembangunan daerah tahun 2014
Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi
pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 berjumlah 90 (sembilan puluh)
program yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang yang terdiri dari 2
urusan yaitu:
URUSAN WAJIB
1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Lingkungan Hidup
4. Bidang Pekerjaan Umum
5. Bidang Penataan Ruang
6. Bidang Perencanaan Pembangunan
7. Bidang Perumahan
8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
9. Bidang Penanaman Modal
10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Bidang Ketenagakerjaan
13. Bidang Ketahanan Pangan
14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16. Bidang Perhubungan
17. Bidang Komunikasi dan Informatika
18. Bidang Pertanahan
19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Bidang Sosial
23. Bidang Kebudayaan
24. Bidang Statistik
25. Bidang Kearsipan
26. Bidang Perpustakaan
5Bab IPendahuluan
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP);
12. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
6 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13
Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 43);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah
Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 46);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 47);
75Bab VIIndikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pemaknaan tema :
- Menuntaskan Kegiatan Strategis adalah penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis
yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 namun belum berhasil untuk diwujudkan karena adanya kendala
teknis maupun kendala non teknis
- Melaksanakan Reorientasi adalah menerapkan cara kerja atau metode baru yang lebih
efektif untuk menjamin keberhasilan pembangunan (beyond expection). Hal tersebut
perlu dilakukan, mengingat banyak program dan kegiatan dimasa lalu penyelesaiannya
sering membutuhkan waktu yang sangat lama dan cenderung dilaksanakan secara
tidak efektif dan efisien sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan kemajuan
pembangunan.
- Melaksanakan Reposisi Pembangunan adalah mendudukan kembali peran Pemerintah
Provinsi yang harus lebih mengedepankan upaya penyelesaian permasalahan
strategis Provinsi yang sifatnya lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan
standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta mengkombinasikan pendekatan
pembangunan yang berbasis daerah otonom, pendekatan sektoral dan kewilayahan
dengan kegiatan nasional yang berfungsi sebagai penghela pembangunan.
- Bermitra Strategis Global adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat
jaringan/networking global guna meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing
daerah.
3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014
a. Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 terdiri dari :
1) Prioritas pembangunan sektoral tahun 2014
Prioritas pembangunan sektoral dilakukan melalui strategi Common Goals dan Non
Common Goals, dengan upaya penyelesaian program dan kegiatan prioritas yang
belum terselesaikan pada tahun 2013. Pencapaian Common Goals membutuhkan
sinergitas lintas bidang dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/
kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun
masyarakat, serta perwilayahan pembangunan.
2) Prioritas pembangunan kewilayahan tahun 2014
Prioritas Pembangunan Kewilayahan diarahkan pada pengembangan kegiatan
tematik kewilayahan berdasarkan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi
74 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
10) Penanganan ketertiban, ketentraman masyarakat.
11) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016
12) Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
13) Pengelolaan aset daerah
14) Budaya dan destinasi wisata
15) Penegakan dan harmonisasi produk hukum
2. Tema Pembangunan Tahun 2014
Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 telah dilaksanakan
pembangunan tahunan dengan tema : (a) Tahun 2008 : Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas
Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara
Tahun 2010; (b) Tahun 2009 : Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju
Provinsi Termaju di Indonesia; (c) Tahun 2010: Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan
Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri
Dinamis dan Sejahtera; (d) Tahun 2011: Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu
dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat
Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera; (e) Tahun 2012 : Mengintegrasikan Peran
Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat
Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri,
Dinamis dan Sejahtera; dan (f) Tahun 2013 : Mengintegrasikan Peran Pemerintah, Dunia
Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan
Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa
Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Beberapa kegiatan strategis tahun 2008 – 2013
diperlukan akselerasi untuk segera dituntaskan.
Memperhatikan 15 (lima belas) isu strategis tahun 2014, diperlukan upaya yang lebih
komprehensif untuk menangani dan mengelola pelaksanaan pembangunan yang lebih
berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui strategi berupa reorientasi dan reposisi
pembangunan dengan dukungan mitra strategis global.
Tema Pembangunan tahun 2014 adalah :
“Menuntaskan Kegiatan Strategis, Melaksanakan Reorientasi dan Reposisi
Pembangunan Bersama Mitra Strategis Global, sebagai Landasan untuk
Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju”
7Bab IPendahuluan
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun
2008 Nomor 54 Seri E);
28. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita
Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164
Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4
Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seia A);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor
181 Seri E);
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1166-Pdb/2012 tentang Standar
Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1630-Keu/2012 tentang Penunjukan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
33. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/01-Set.Disdik
tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
34. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/02-Set.Disdik tanggal
02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.29.32.5.2 tanggal 26 Desember
2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun
Anggaran 2013 dan perubahannya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
36. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 120/64/Bapeda tanggal 24 Desember 2008
perihal Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Tahun 2008 – 2013.
1.4 KERANGKA PIKIR
Bertolak dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka kerangka pikir dalam penyusunan
renstra ini disusun sebagai berikut:
8 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penyusunan
Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2013-2018
1.5 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN
Pendekatan yang digunakan dalam melalukan proses penyusunan Dokumen rencana
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, ini mencakup : (1)
Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan Jawa Barat
berdasarkan kebijakan Gubernur, (2) Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka pikir ilimiah berdasarkan teori dan konsep ilmiah,
(3) Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan. Bererapa teori dan konsep ilmiah yang dijadikan landasan
konseptual dalam penyusunan renstra ini diuraikan sebagai berikut:
73Bab VIIndikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa
Barat Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya sebagai berikut:
1. RPJMD Transisi Tahun 2014 berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun
2010 – 2014, dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan programprogram
pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-
2013.
2. RPJMD Transisi Tahun 2014 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang
telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008).
3. RPJMD Transisi Tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa
Barat 2014 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2014, serta seluruh
komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
daerah secara berkesinambungan.
RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 menjelaskan beberapa hal berikut,
antara lain :
1. Isu Strategis Tahun 2014
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum
dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka
panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara
bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014,
yaitu:
1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya;
2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
3) Pengangguran dan ketenagakerjaan;
4) Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan;
5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;
6) Kualitas lingkungan hidup;
7) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014;
8) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
9) Efektivitas Pemerintahan Daerah.
72 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Bab VIINDIKATOR KINERJAPROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Dengan berakhirnya Masa Bhakti Gubernur/Wakil Gubernur pada periode tahun
2008-2013. maka Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih memiliki tugas dan tanggungjawab
dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun
2013 – 2018. RPJMD tersebut ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah
pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP 8 tahun 2008.
Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen
perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah, diperlukan RPJMD
Transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir,
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun
2014 dan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018. RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun
2014 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan,
serta penelaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa
Barat Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
satu tahun yaitu Tahun 2014, ditetapkan dengan maksud untuk menghindari kekosongan
hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah. Tujuan disusunnya
RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 adalah sebagai landasan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang prosesnya dimulai
pada Bulan Januari tahun 2013, dan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
9Bab IPendahuluan
1.5.1 Administrasi Publik
Dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, maka
dituntut adanya perkembangan negara dalam mengurusi masyarakat. Negara dalam
melakukan penyelenggaraan urusan masyarakat dituntut untuk berubah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Salah satu wujudnya bagaimana negara membentuk dan mengelola
beberapa organisasi atau lembaga yang tidak cukup diurus dengan cara-cara ‘biasa’
negara. Pada saat ini dapat ditemukan pada pembentukan BUMN dan BUMD (baik yang
dikelola oleh negara maupun bukan oleh negara) dan lembaga kemitraan (partnership)
antar negara dengan masyarakat (quasi government organization).
Dengan fenomena tersebut, menurut Nugroho (2008) menjadikan definisi administrasi
negara atau administrasi publik ditantang untuk keluar dari khasanah administrasi an sich,
namum sebagai sebuah manajemen. Pengelolaan Negara tidak dapat lagi diselenggarakan
dengan pola melayani, sesuai dengan makna etimologis administrasi (ad+ministrare)
yang berarti to serve, dimana organisasi pemerintahan hadir hanya untuk melaksanakan
tugas-tugas pelayanan rutin kepada publik, namun organisasi pemerintahan harus dapat
menciptakan nilainilai (values) yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pada era globalisasi yang dicirikan dengan dinamika, kompleksitas, perkembangan
dan persaingan ketat, yang diwarnai adanya berbagai peluang dan ancaman, maka
negara dituntut semakin berperan dan eksis, dan bukannya semakin tenggelam seperti
yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya The End of The Nation State.
Sebaliknya, peran negara atau pemerintahan dalam persaingan global semakin penting
dalam rangka membangun daya saing global dari setiap negara atau bangsa, seperti
gagasan yang disampaikan oleh Michael E. Porter (1998) dalam bukunya The Competitive
Advantage of The Nation. Dalam persaingan global, negara tidak cukup hanya menjalankan
urusan-urusan yang bersifat rutin belaka (ketatausahaan negara), melainkan harus
mampu membangun keunggulan kompetitif nasional. Untuk itu, sistem administrasi
negara seharusnya dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang unggul (exelence
public policies) yang bermanfaat untuk masyarakat (public). Karena itu, sebuah dokumen
perencanaan seperti halnya resntra dapat dipandang dalam kerangka pikir ini sebagai
sebuah produk dari penyelenggaraan sistem administrasi publik Hal tersebut sebagaimana
digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini:
10 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Gambar 1.2
Kerangka Pikir
Dokumen Rencana Strategis Sebagai Sebuah Produk Sistem Administrasi Publik.
Sejalan dengan pemikiran di atas, maka menurut Nugroho (2008) output dari
administrasi negara atau administrasi pemerintahan bukan hanya sekedar mengatur
kehidupan bersama masyarakatnya, namun juga membangun kemampuan organisasi
dalam lingkup nasional agar menjadi organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas
global. Untuk itu, administrasi negara atau administrasi publik harus direformasi, agar
terjadi perubahan melalui sebuah strategi manajemen (management of change), sehingga
perubahan dapat berlangsung secara mendasar dan siqnifikan.
Tuntutan reformasi dalam administrasi negara atau administrasi publik, direspon
dengan munculnya konsep tentang kepemerintahan yang baik (good governance).
Kepemerintahan yang baik telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan administrasi
71Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
1) Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan
di Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata
kelola pendidikan.
D. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan jenis kegiatan:
1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa
Barat
3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pengembangan Bahasa
Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya
substansi-substansi kegiatan berikut ini :
1) Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan
di Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata
kelola pendidikan.
2) Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.
3) Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara
terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
70 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat
6) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan
Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya
substansi-substansi kegiatan berikut ini:
1) Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.
2) Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara
terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3) Meningkatkan aset dan sarana/prasarana pendidikan di Jawa Barat secara
efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola pendidikan.
C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan jenis kegiatan:
1) Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
2) Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa
Barat
3) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
4) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
5) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat
6) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pengembangan Bahasa
Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya
substansi-substansi kegiatan berikut ini:
11Bab IPendahuluan
negara. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan
kepemerintahan yang baik sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan
kompetensi masyarakat. Pola-pola lama dalam administrasi negara dinilai tidak mampu
lagi merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Untuk
hal tersebut perlu dilakukan reformasi dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi.
Menurut UNDP (1997), kepemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme,
proses, dan lembaga yang merupakan saluran bagi masyarakat untuk mengartikulasikan
kepentingan-kepentingan, melaksanakan hak-hak hukum, melakukan pemenuhan
kewajiban-kewajiban dan menyambungkan perbedaanperbedaan yang ada. Untuk itu,
terselenggaranya sebuah kepemerintahan yang baik akan dicirikan oleh adanya : (1)
partisipasi, (2) penegakkan hukum, (3) transparansi, (3) responsitas, (4) kesetaraan, (5)
akuntabilitas, (6) efisiensi dan efektivitas dan (7) visi strategis.
1.5.2 Administrasi , Organisasi dan Manajemen
Sebagai pengantar untuk memahami pengertian tentang administrasi, organisasi
dan manajemen, diperlukan pemahaman awal tentang sistem. Pembahasan tentang
adminstrasi, organisasi dan manajemen dapat diletakkan dalam konteks sistem. Berdasarkan
etimologi, istilah sistem berakar dari bahasa Yunani yaitu systema, dalam bahasa Inggris
ditulis system, yang mempunyai arti sebagai himpunan bagian atau komponen yang saling
berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan.
Sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling bekerja sama membentuk suatu keseluruhan,
apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan
tersebut tidak dapat lagi disebut sistem.
Beberapa ahli mecoba memberikan definsi tentang sistem. Menurut Buckley, ”sistem
adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, disebabkan adanya
saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya” (A whole that functions as a whole
by virtue of interdependence of its parts). H. Kerzner mengatakan bahwa “sistem adalah
sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human)
yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut
dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau
hasil akhir”.
Sejalan dengan pemahaman sistem, Abdurrahmat (2006) menjelaskan bahwa
12 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
hakekat dari administrasi adalah adanya penyelenggaraan upaya bersama atau kelompok
manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor diterminan
dari sebuah administrasi antara lain : (1) manajemen, (2) organisasi, (3) komunikasi/
interaksi, (4) SDM, (5) sarana/prasarana, (6) dana, (7) lokasi/tempat, (8) lingkungan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka administrasi mengandung pengertian tentang proses
daya upaya yang dilakukan oleh kelompok dengan bekerja sama secara rasional untuk
kepentingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan penjelasan
tersebut, maka organisasi dapat dipandang sebagai wadah dari berlangsungnya kegiatan
administrasi, sedangkan organisasi dan manajemen merupakan sasaran dari kegiatan
administrasi.
Administrasi memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya roda kehidupan
sebuah organisasi. Namun yang lebih penting, adalah SDM di belakang administrasi tersebut.
Baik buruknya sebuah administrasi, sangat tergantung pada SDM yang menjalankannya.
Apabila administrasi dijalankan oleh SDM yang baik, handal dan unggul, maka akan lebih
memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi
ditemukan adanya 3 (tiga) fungsi yang sangat penting, yaitu : (1) Fungi Organisasi, yang
menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan dibagikan kepada unsur organisasi; (2) Fungsi
Manajemen, yang menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan direncanakan, dilaksanakan,
dikendalikan dan dievaluasi; dan (3) Fungsi Kepemimpinan, yang menjelaskan bagaimana
administrator/manajer melakukan kepemimpinan agar tujuan organisasi dapat dicapai.
Abdurrahmat menjelaskan bahwa fungsi manajemen berhubungan proses pembinaan
atau pemberian bimbingan, pimpinan, pengarahan, pengaturan dan pengendalian atau
fasilitasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Karena itu, inti dari manajemen
pada akhirnya adalah kepemimpinan (leadership). Melalui manajemen semua kegiatan
organisasi dikoordinir dan diarahkan oleh kepemimpinan menuju pencapaian tujuan
organisasi yang telah ditetapkan, karena itu manajemen akan ditemukan pada setiap level
organisasi.
Manajemen baik dipandang sebagai ilmu dan seni, memiliki peran dan fungsi yang
sangat strategis dikaitkan dengan upaya-upaya dalam rangka pencapaian tujuan (goals)
organisasi atau sistem pada masa depan. Menurut Luther Gulick (1965) manajemen
merupakan ilmu, karena memiliki serangkaian teori dan konsep yang telah teruji seiring
dengan perkembangan peradaban manusia. Sebagai ilmu, menurut Gulick teori – teori
69Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
2) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur SMK Negeri Provinsi Jawa Barat
3) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
5) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
6) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Penngembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya substansi-substansi kegiatan berikut ini:1) Rekrutmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas
Pendidikan Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;2) Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di
Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;
3) Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan jenis kegiatan:
1) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
2) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa
Barat
3) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat
4) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat
68 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
8) Meningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Semua Jenjang dan
Jalur Pendidikan.
9) Melaksanakan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdedikasi dan
Berprestasi pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan untuk diikutsertakan pada
Event-Event Nasional.
10) Membangun dan Memberdayakan Perpustakaan Sekolah sebagai Pusat Informasi,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sebagai Sarana Pembentukan Budaya Baca dan
Budaya Menulis Warga Sekolah.
Misi 6 : “Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”.
1) Melaksanakan Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Untuk Siswa
pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.
2) Melakukan Koordinasi dengan Lembaga-Lembaga terkait serta Fasilitasi Pengembangan
Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Dalam Rangka Memelihara, Meningkatkan,
Mengembangkan serta Melestarikan Budaya Jawa Barat.
3) Menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mata Pelajaran
Bahasa Daerah dan Kesenian
4) Menyelenggarakan dan Mengikutsertakan Siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa
Nasional pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.
5) Fasilitasi dan Pemberdayaan Alat-Alat Kesenian Tradisional pada Semua Jenjang dan
Jalur Pendidikan dalam upaya Pewarisan Nilai-Nilai Seni dan Budaya.
5.2.2 Kegiatan-kegiatan Rutin
Berdasarkan program dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan-
kegiatan rutin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”,
yaitu:
A. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur
Dengan jenis kegiatan:
1) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
13Bab IPendahuluan
dan konsep – konsep manajemen dapat memberikan penjelasan secara logis dan
rasional tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia pada situasi tertentu, dan juga
memungkinkan manusia untuk melakukan prediksi tentang apa yang akan terjadi akibat
tindakan yang dilakukan manusia. Menurut Mary Parker Follet manajemen merupakan
seni, seperti dikutip Stoner (1986), karena manajemen berhubungan dengan proses untuk
mencapai tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara menggerakkan, mengatur dan
memimpin. (Management is the art of getting things done through poeple).
Stoner dan Freeman (1992), mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu
proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui
fungsi planning dan decision making, organizing, leading dan controlling. Manajemen
dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi
pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang
tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Robbin dan Coultar (1996) menyatakan bahwa
manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien
dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input
dan output dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan
makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Nanang Fattah (2003) menjelaskan bahwa dalam manajemen terlibat fungsi-fungsi
pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).
Manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan
mengendalikan atau mengawasi upaya-upaya organisasi dengan segala aspeknya agar
tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
1.5.3 Manajemen Strategis
Berdasarkan etimologi, istilah ”stategi” berakar dari bahasa Yunani kuno yang
mempunyai arti sebagai sebuah ”seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar atau
skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi adalah alat
untuk mencapai tujuan.
Stepahanie K Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono (1995) dan Husien Umar
(2003), kata strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin
14 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu
cara atau upaya tentang bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Sedangkan Husien Umar (2003) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah
sebuah manajemen yang berfungsi seperti manajemen yang lainnya, yaitu tentang
bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana melaksanakan
dan bagaimana mengendalikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan sebuah proses
perencanaan bagi sebuah organisasi akan memiliki beberapa fungsi berikut ini : (1)
Untuk menterjemahkan kebijakan umum, (2) Untuk memperkirakan atau memprediksi
masa depan, (3) Untuk mengekonomiskan penggunaan sumber daya yang terbatas, (4)
Untuk lebih memberikan kepastian suatu aktivitas/kejadian, (5) Menjadi sarana atau
alat koordinasi antar proses/fungsi manajemen dalam organisasi, dan (6) Menjadi
sarana atau alat pengawasan atau pengendalian dalam proses/fungsi manajemen dalam
organisasi.
Sesuai dengan tingkatan manajemen, proses perencanaan dalam organisasi
dikategorikan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu (1) perencanaan strategis dan (2)
perencanaan operasional. Pertama, perencanaan strategis, merupakan bagian dari
manajemen strategis, yang terdiri atas tahap-tahap : (a) perumusan (formulating), (b)
penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis
antar proses atau fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya
di masa depan. Sebuah perencanaan strategis akan lebih berfokus pada bagaimana
manajemen puncak organisasi menyusun visi, misi, falsafah, kebijakan dan strategi
organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, perencanaan operasional, merupakan
perencanaan yang lebih mengarah pada bidang fungsional organisasi untuk memperjelas
makna suatu strategi. Perencanaan operasional memberikan acuan atau pedoman lebih
spesifik untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan strategi.
Memperjelas makna perencaan strategis, maka perlu dibedakan konsep berpikir
strategik dan berpikir taktis, seperti dijelaskan oleh Peter Drucker yang dikutip oleh
Wahyudi dan Husien Umar (2003), seperti tabel 1.1.
67Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
4) Menyediakan dan Menyalurkan BOP Paket C
5) Menyediakan dan Menyalurkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) padasSemua
Jenjang Pendidikan.
6) Meningkatkan dan Mengembangkan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua
7) Fasilitasi dan Optimaslisasi Pendayagunaan Fasilitas Umum yang ada di lingkungan
Masyarakat Sebagai Tempat Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak Terlantar dan Anak
Jalanan.
Misi 4: “Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”,
yaitu:
1) Membina dan Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Siswa pada Semua Jenjang dan
Jalur Pendidikan.
2) Fasilitasi Sekolah Sebagai Wahana Latihan Keterampilan Kewirausahaan Siswa.
3) Fasilitasi Sekolah Sebagai Mitra Produksi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.
Misi 5: “Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK
maju”, yaitu:
1) Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Jawa
Barat
2) Fasilitasi Peralatan Praktek dan Laboratorium pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan
di Jawa Barat
3) Menyelenggarakan dan Mengikutsertakan Siswa dalam Event-Event Lomba Kompetensi
Siswa di Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.
4) Menyelenggarakan Pameran atau Expo Hasil Karya Siswa secara berkala dan
berkesinambungan.
5) Meningkatkan Motivasi, Profesionalisme dan Jiwa Pengabdian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan melalui Peningkatan
Kesejahteraan Hidup Khususnya bagi Guru Non PNS yang ditugaskan di Daerah
Terpencil dan Perbatasan.
6) Peningkatan Profesinalisme Guru pada Semua Jenjang Pendidikan melalui Sertifikasi
Guru.
7) Menyusun dan Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan Belajar Mengajar sebagai
Pegangan Guru pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.
66 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
9) Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik Bekelanjutan
10) Pendidikan dan Pelatihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Semua Jenjang
Pendidikan
11) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Semua Jenjang Pendidikan
12) Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pendidikan Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.
13) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat
14) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor (TKW-41)
Misi 2: “Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”,
yaitu:1) Membangun karakter siswa melalaui penggalian, peningkatan dan pengembangan
potensi olahraga siswa pada semua jenjang dan jalur pendidikan.2) Menyelenggarakan dan mengikuti event-event olahraga baik lokal, regional maupun
nasional untuk semua jenjang dan jalur dan jalur pendidikan.3) Menyelenggarakan dan mengikuti event-event lomba kompetensi siswa baik lokal,
regional maupun nasional untuk semua jenjang pendidikan.4) Intensifikasi Pendidikan KARAKTER BUDAYA BANGSA (KBB) SISWA pada semua jenjang
dan jalur pendidikan DI JAWA BARAT5) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal.6) Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan
Khusus (PLK)7) Intensifikasi Pendidikan KARAKTER Melalui Revitalisasi Gerakan Pramuka pada semua
jenjang dan jalur pendidikan.
Misi 3: “Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk
semua”, yaitu:
1) Menyelenggarakan Layanan Pendidikan Alternatif pada Semua Jenjang dan Jalur
Pendidikan dalam rangka Perluasan Akses dan Demokratisasi Pendidikan.
2) Menyediakan dan Menyalurkan BOS Pusat maupun Provinsi untuk semua Jenjang
Pendidikan.
3) Membangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Rehabilitasi
Bangunan Sekolah Dalam Rangka Meningkaktkan Daya Tampung (Akses) pada Semua
Jenjang Pendidikan.
15Bab IPendahuluan
Tabel 1.1
Berpikir Strategik Vs Berpikir Taktis
No. Berpikir Strategik Berpikir Taktis
1. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana mengerjakannya?
2. Mengerjakan sesuatu yang benar.Mengerjakan sesuatu dengan
benar.
3.Menggunakan pertempuran untuk
memenangkan peperangan
Menggunakan pasukan/tentara
untuk memenangkan pertempuran.
Untuk memudahkan dalam melakukan proses perencanaan strategik, maka biasanya
dalam pendekatan manajemen strategik dilakukan dengan menggunakan tool yang
dinamakan model perencanaan strategik, yang terdiri atas : (a) model Whelen-Hunger, (b)
model Fred R. David, dan (c) model Gleen Baseman dan Arvind Platak. Dalam penyusunan
Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,
digunakan pendekatan model Whelen-Hunger.
Dalam model Whelen-Hunger, sebuah perencanaan strategik dibangun atas 3
(tahap) proses, yaitu : (a) proses perumusan strategi (formulation strategy), (b) proses
implementasi strategi (strategy implementation) dan (c) proses pengawasan dan evaluasi
strategi (evaluation and control strategy). Dalam setiap pelaksanaaan proses harus
diperhatikan beberapa faktor ekologis yang mempengaruhi, yang terdiri atas faktor
ekologis di lingkungan internal dan factor ekologis di lingkungan eksternal.
Proses perumusan strategi akan mencakup penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan; proses implementasi strategi akan mencakup pelaksanaan program,
kegiatan, anggaran dan prosedure; dan proses pengendalian dan evaluasi strategi akan
mencakup pengendalian dan evaluasi unjuk kerja atau kinerja sebagai hasil pelaksanaan
kegiatan. Selanjutnya, beberapa faktor ekologis dalam lingkungan eksternal, terdiri atas
kondisi lingkungan sosial, lingkungan aktivitas/kegiatan, sedangkan faktor-faktor ekologis
dalam lingkungan internal terdiri atas aspek – aspek struktur, aspek-aspek kulture/budaya
dan sumber daya. Setiap tahapan proses yang dilakukan akan menghasilkan keluaran yang
menimbulkan adanya respon dan interaksi satu sama lain dalam wajud umpan balik (feed
back) . Pendekatan perencaaan strategis dengan menggunakan model Whelen-Hunger
16 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
seperti dijelaskan pada Gambar 1.3.
Berdasarkan arah perumusan strategi, proses perencanaan dapat dilakukan dengan
menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (a) pendekatan atas bawah (top down), (b)
pendekatan bawah ke atas (bottom up), dan (c) pendekatan kombinasi top down dan
bottom up. Pertama, pendekatan top down dimana penyusunan Dokumen rencana
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan oleh pimpinan
organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dengan menterjemahkan visi dan misi lembaga atau
organisasi dengan mengacu pada RPJPD (Tahun 2005-2025) dan RPJMD (Tahun 2013-2018)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Jawa Barat dan Peraturan Gubernur
yang terkait. Sosialisasi dan diseminasi renstra ini pada tahap selanjutnya akan dilakukan
dengan pendekatan melalui forum rapat koordinas pembangunan bidang pendidikan di
Provinsi Jawa Barat secara berjenjang khususnyapendidikan yang dikoordinasikan oleh
Bapeda Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Kedua, pendekatan bottom up, dimana penyusunan renstra dilakukan dimana
pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) menjelaskan tentang kondisi lingkungan
eksternal, internal lembaga atau organisasi dinas, dan selanjutnya menyampaikan visi,
misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkannya, selanjutnya menyerahkan
kewenangan kepada unit-unit kerja di dinas (bidang, balai) untuk menterjemahkan atau
menyusun menjadi perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk program, kegiatan,
penganggaran dan prosedur. Penyusunan renstra dengan pendekatan ini dilaksanakan
melalui rapat koordinasi dengan unit atau satuan kerja (bidang, balai) di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan semua stakeholders terkait.
Ketiga, pendekatan kombinasi antara pendekatan top down dan pendekatan
bottom up, dimana pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dalam melakukan
perumusan strategi organisasi atau lembaga dengan melakukan sinergitas antara proses
penterjemahkan visi dan misi Pemerintah Daerah (Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur)
dengan proses penjelasan kondisi lingkungan eksternal, internal lembaga atau organisasi
dinas, visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan kepala dinas kepada
pimpinan unit-unit kerja (bidang, balai) didinas.
65Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
D. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di
Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
b. Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.
c. Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,
terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
5.2 KEGIATAN
5.2.1 Kegiatan-kegiatan Pengembangan
Berdasarkan program dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan-
kegiatan pengembangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan
pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”,
yaitu :
1) Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pendidikan
Di Jawa Barat
2) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan DinasPendidikan Provinsi
Jawa Barat
3) Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Semua Jenjang Pendidikan di
Jawabarat
4) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Manajemen Penyelenggaraan
Pendidikan di Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan
5) Meningkatkan dan Mengembangkan Sekolah Standar Nasional (SSN) pada Semua
Jenjang dan Jalur Pendidikan
6) Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawabarat dalam Rangka
Implementasi Kurikulum 2013
7) Penyelenggaraan Ujian Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar
Luar Biasa/Paket A
8) Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Jenjang dan Jalur SMP/MTs/SMPLB/Paket B
serta SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C.
64 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya
Jawa Barat.
d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa
budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.
e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah
dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.
5.1.1.2 Program Rutin
Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”,
yaitu:
A. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur
Dengan sasaran:
a. Rekrutmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan
Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;
b. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di
Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan
kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;
c. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan
terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan sasaran:
a. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.
b. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,
terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
c. Meningkatkan aset dan sarana/prasarana pendidikan di Jawa Barat secara efektif
dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola pendidikan
C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di
Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
17Bab IPendahuluan
Gambar 1.3
Perencaaan Strategis Berdasarkan Model Whelen-Hunger
18 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat Tahun 2013-2018 disajikan seperti di bawah ini:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Kerangka Pikir
1.5 Pendekatan Proses Penyusunan
1.6 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS
2.1 Struktur Organisasi Dinas
2.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DINAS
3.1 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Dinas
3.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas
3.3 SWOT Analysis
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi, Misi
4.2 Tujuan dan Sasaran
4.3 Pilihan Strategi .
4.4 Kebijakan .
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Program, Kelompok Sasaran dan Kegiatan
5.2 Pendanaan Indikatif
BAB VI. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
6.1 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
6.2 Indikator Kinerja Program
BAB VII. PENUTUP
63Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;
c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa Barat.
d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.
e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.
D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-FormalDengan sasaran:
a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-budaya daerah.
b. Mengembangkan kemitraan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;
c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya berbasis budaya Jawa Barat.
d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah
dan lembaga pendidikan lainnya yang berbasis pada budaya Jawa Barat.
E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa
Dengan sasaran:
a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya
Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap
budaya-budaya daerah.
b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan
budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau
kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;
62 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.
Misi 6: “Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”.A. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
Dengan sasaran:
a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan para tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat;
b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-sekolah di Jawa Barat;
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dengan sasaran:
a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-budaya daerah.
b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;
c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa Barat.
d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.
e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah
dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.
C. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
Dengan sasaran:
a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya
Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap
budaya-budaya daerah.
19Bab IIGambaran Pelayanan Dinas
Bab II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS
2.1 STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan.
Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 31 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat.
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang pada
Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, adalah sebagai
berikut :
1). Kepala Dinas,
2). Sekretariat, yang membawahkan :
(a). Sub Bagian Perencanaan dan Program;
(b). Sub Bagian Keuangan;
(c). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3). Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
(a). Seksi Pembinaan TK/SD;
(b). Seksi Pembinaan SMP;
(c). Seksi Pembinaan SSN dan SBI;
20 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4). Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan :
(a). Seksi Pembinaan SMA;
(b). Seksi Pembinaan SMK;
(c). Seksi Pembinaan SSN, SBI dan Kerjasama Pendidikan Tinggi;
5). Bidang Pendidikan Luar Biasa, membawahkan :
(a). Seksi Kurikulum PK dan PLK;
(b). Seksi Alat Bantu Media PK dan PLK;
(c). Seksi Bina Promosi Komp[etensi Siswa.
6). Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :
(a). Seksi PAUD;
(b). Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
(c). Seksi Kursus dan Kelembagaan;Selain Sekretariat dan Bidang sebagaimana di atas, Dinas Pendidikan juga dilengkapi dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002, yaitu :
7). Balai Pela han Pendidik dan Tenaga Kependidikan Umum (BPPTKUmum), membawahkan:
(a). Sub Bagian Tata Usaha;
(b). Seksi Perencanaan;
(c). Seksi Penyelenggaraan Diklat.
8). Balai Pela han Pendidik dan Tenaga Kependidikan PLB (BPPTK-PLB), membawahkan :
(a). Sub Bagain Tata Usaha;
(b). Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
(c). Seksi Penyelenggaraan.
9). Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK), membawahkan :
(a). Sub Bagian Tata Usaha;
(b). Seksi Evaluasi dan Pengembangan;
(c). Seksi Pelestarian dan Pembelajaran;
(d). Kelompok Jabatan Fungsional.
61Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.
C. Program Wajib Belajar Pendidikan MenengahDengan sasaran:
a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai dan representatif sebagai pusat informasi IPTEK;
b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru;
c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalangan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.
D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-Formal
Dengan sasaran:
a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang memadai dan representatif sebagai pusat informasi IPTEK;
b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru;
c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalangan guru dan peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.
E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar BiasaDengan sasaran:
a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;
b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru;
60 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa
Dengan sasaran:
a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.
b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran di setiap sekolah
c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai ekonomis.
d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.
Misi 5: “Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK
maju”;
A. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dengan sasaran :
a. Menyelenggarakan event-event seminar, pameran atau EXPO pendidikan
yang mampu membuka dan membina kesadaran masyarakat sekolah tentang
pentingnya pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
dunia pendidikan.
b. Menyediakan Pustakawan, SDM terampil, fasilitas media dan sarana teknologi
informasi dan teknologi komunikasi yang memadai sesuai dengan tuntutan dan
kebutuhan.
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dengan sasaran:
a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang
memadai dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;
b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi
sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan terbaru;
21Bab IIGambaran Pelayanan Dinas
10). Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK),
membawahkan:
(a). Sub Bagian Tata Usaha;
(b). Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
(c). Seksi Penyelenggaraan.
2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan
tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dimaksud, Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:
1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang urusan
pendidikan meliputi pendidikn dasar, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan
luar biasa serta pendidikan nonformal dan informal;
2. Penyelenggaraan urusan pendidikan meliputi pendidikn dasar, pendidikan menengah
dan tinggi, pendidikan luar biasa serta pendidikan nonformal dan informal;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kependidikan meliputi
pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan luar biasa serta
pendidikan nonformal dan informal;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS
Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan struktur
organisasi dan tugas pokok serta fungsi dinas meliputi (1) pemerataan dan perluasan
akses pendidikan, (2) mutu dan relevansi pendidikan, serta (3) tata kelola, akuntabilitas
dan pencitraan publik pendidikan. Ketiga layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan pada
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan mengandung arti memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh
pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan
22 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu education for all
(Pendidikan Untuk Semua/PUS) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara
yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, setiap warga negara berhak akan
pendidikan sepanjang hayat.
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan serta pendidik/tenaga kependidikan. Kondisi saat ini,
terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/
Setingkat SMP dengan kapasitas daya tamping sekolah di atasnya (SMP/MTs dan SMA/
MA/SMK) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan
pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran
sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak
ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu
menampung murid. Selain hal tersebut di atas, masih banyak wilayah di Jawa Barat
yang terisolir (terpencil) dan tertinggal sehingga belum tersentuh sarana dan prasarana
pendidikan.
2.3.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan berkaitan dengan kondisi mutu atau kualitas
lulusan pendidikan atau sekolah. Salah satu indikator dari mutu lulusan ini sangat berkorelasi
dengan pencapaian rata-rata nilai UAN dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data
menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya belum op mal, hanya di atas standar nilai
kelulusan dan dak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka dak memiliki
kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Mutu lulusan juga dapat
dipengaruhi pula oleh proses pembelajaran satuan pendidikan, dimana ngkat penerapan
pembelajaran berbasis TIK di Jawa Barat masih rendah, dan secara formal belum ditangani
sebuah pengelolan yang baik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Faktor-faktor lain yang berpotensi terhadap rendahnya mutu pendidikan : (1) beum
adanya wadah yang dapat menampung hasil-hasil kreasi siswa (Pusat Promosi Produk
Hasil Kreasi Siswa) = pusat promosi produk kejuruan; (2) masih lamban upaya peningkatan
kompetensi guru dibandingkan laju perkembangan IPTEK; dan (3) belum optimalnya
penerapan kurikulum yang berlaku dan belum terimplementasinya secara optimal
pendidikn karakter ataU budi pekerti berdasarkan nilai budaya bangsa dan kearifan lokal
Jawa Barat untuk membentuk value, daya saing dan karakter bangsa.
59Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
C. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
Dengan sasaran:
a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai
sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun
jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan
daerah.
b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau
kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran
di setiap sekolah
c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri
untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada
di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai
ekonomis.
d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.
D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-Formal
Dengan sasaran:
a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah atau lembaga
pendidikan lainnya, sebagai sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta
didik dalam membangun jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran
produk-produk unggulan daerah.
b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah atau lembaga pendidikan
lainnya dengan jaringan usaha atau kewirausahaan dalam rangka pengembangan
unit/satuan produksi dan pemasaran di setiap sekolah atau lembaga pendidikan
lainnya.
c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri
untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada
di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai
ekonomis.
d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah atau
lembaga pendidikan lainnya.
58 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
D. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa
Dengan sasaran:
a. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program
pengawasan dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian
pendanaan pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan,
dan CSR;
Misi 4: “Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”;
A. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dengan sasaran:
a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan pada Sekolah-
sekolah di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama
dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, dan Kelompok Wirausahawan di Jawa
Barat;
b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang
Kewirausahaan di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada
sekolah-sekolah dan masyarakat di Jawa Barat;
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dengan sasaran:
a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai
sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun
jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan
daerah.
b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau
kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran
di setiap sekolah
c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri
untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada
di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai
ekonomis.
d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.
23Bab IIGambaran Pelayanan Dinas
2.3.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan
Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan
manajemen atau tata kelola pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/
kota sampai dengan level sekolah-sekolah atau penyelenggara kegiatan pendidikan. Aspek
manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian,
pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu
manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang
belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan
pendidikan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya akselerasi penerapan siostem
penjaminan mutu satuan pendidikan.
Tata kelola pendidikan pada saat ini belum sepenuhnya berbasis pada basis data
atau sistem informasi pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan
pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah
belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, dengan mengintegrasikan peranan
teknologi informasi sebagai sebuah daya dukung. Terbatasnya fungsi dan peran sistem
pendataan atau informasi pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas
dan pencitraan public dari layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.
24 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Bab III
ISU-ISU STRATEGIS DINAS
Gambaran berbagai isu strategi yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas didapatkan melalui proses
analisis situasi yang dihadapi dinas, yang lebih populer disebut analisis lingkungan secara
mendalam. Analisis lingkungan merupakan kegiatan untuk menemukan gambaran kondisi
lingkungan baik internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dinas. Analisis
situasi dilakukan juga untuk mempelajari dan mengkaji berbagai faktor yang dapat menjadi
“kekuatan” (strength), “kelemahan” (weakness), “peluang” (opportunity) atau “ancaman”
(threats) dari atau terhadap dinas.
Gambaran kondisi lingkungan internal-eksternal diawali dengan proses identifikasi
situasi internal-eksternal atau sering dikatakan sebagai “environmental scanning”. Proses
identifikasi situasi yang dimaksud adalah proses untuk mendeskripsikan situasi lingkungan
dinas, belum sampai tahap memberikan penilaian (assessment), apakah suatu kondisi itu
merupakan kekuatan-kelemahanpeluang-atau ancaman dari atau terhadap dinas.
Lingkungan eksternal dinas mencakup lingkungan pada level internasional, level
nasional dan level bisnis. Untuk kepentingan analisis lingkungan eksternal pada level
internasional dan level nasional digunakan analisis PEST, yaitu analisis terhadap faktor-
faktor (1) Politic, (2) Economic, (3)Social dan (4) Technology. Sedangkan analisis lingkungan
eksternal pada level bisnis digunakan analisis strategi bersaing (competitive strategy) dari
Michael R. Porter, yang terdiri atas 5 faktor penggerak yaitu : (1) new market entrants, (2)
supplier power, (3) subtitute, (5) buyer power, dan (6) competitive rivalry.
Lingkungan internal dinas mencakup lingkungan pada level corporate, level bisnis
dan level fungsi. Hal-hal yang akan dideskripsikan pada lingkungan internal dinas, misalnya
aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional dan aspek manajemen.
57Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Misi 3 : “Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk
semua”:
A. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dengan sasaran:
a. Melakukan prioritas percepatan pengembangan database pendidikan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok masyarakat miskin atau tidak
mampu di Jawa Barat secara akurat, cepat tepat;
b. Melakukan pemetaan pendidikan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan
komunikasi sebagai dasar untuk analisis perencaaan pembangunan pendidikan
menuju terwujudnya demokratisasi pendidikan di Jawa Barat;
c. Menerbitkan Kartu Jamiman Layanan Pendidikan Berkelanjutan bagi masyarakat
miskin atau tidak mampu di Jawa Barat;
d. Reorientasi dan revitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah pada
sekolah-sekolah di Jawa Barat;
e. Diklat Terpadu Manajemen Strategis dan Kepemimpinan Transformasional bagi
Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
f. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka
Pengembangan dan Implemetasi Kurikulum di Sekolah-sekolah, Akreditasi sekolah,
Sertifikasi Guru dan Peningkatan Kualitas Guru di Jawa Barat secara terpadu dan
berkelanjuran.
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dengan sasaran:
a. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program
pengawasan dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian
pendanaan pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan,
dan CSR;
C. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah
Dengan sasaran:
a. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program
pengawasan dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian
pendanaan pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan,
dan CSR;
56 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum
dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;
b. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-
sekolah dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung
implementasi pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat
sebagai Provinsi Pramuka di Indonesia;
C. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum
dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;
b. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-
sekolah dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung
implementasi pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat
sebagai Provinsi Pramuka di Indonesia;
D. Program Pendidikan Non Formal
Dengan sasaran:
a. Memberdayakan fungsi fasilitas umum pada masyarakat sebagai rumah atau
pondok pembinaan pendidikan karakter untuk masyarakat dengan melibatkan
unsur pemuda, pramuka, karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat
dan tokoh lintas agama;
E. Program Penidikan Luar Biasa
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum
dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;
b. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-
sekolah dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung
implementasi pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat
sebagai Provinsi Pramuka di Indonesia;
25Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas
Untuk kepentingan analisis lingkungan internal pada level corporate digunakan pendekatan
SWOT Matrix, Balanced Score Card (BSC), dan pada level fungsi digunakan pendekatan 7
S Mc KENSEY.
3.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) DINAS
3.1.1 Analisis PEST
Analisis PEST mencakup faktor-faktor : (1) Politic, (2) Economic, (3) Social dan (4)
Technology, yang berpengaruh terhadap dinas.
a. Analisis Faktor Politik
Politik dalam arti luas, dipahami sebagai suatu urusan atau pembicaraan yang
menyangkut kepentingan umum (publik) atau berpautan dengan publik (probono
publico). Kepentingan dan urusan umum menjadi isi dan makna politik.
Poli k adalah hak kodra se ap manusia. Poli k merupakan kesempatan dan kemungkinan
yang harus dimiliki se ap orang dan juga harus diberikan kepada se ap orang untuk boleh
hidup dan bergerak di muka umum, membina persekutuan hidup dengan orang lain,
terlibat dalam masalah-masalah yang menyangkut kepen ngan bersama dan menikma
hasil perjuangan masyarakat. Karena itu, poli k dapat dimenger sebagai keseluruhan
ndakan yang berhubungan dengan pelayanan umum, yang mencakup bidang ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya.
Karena itu, menghargai setiap orang memiliki hak akes terhadap layanan pendidikan
yang berkualitas adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hal politik
seseorang. Tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk memasukkan
akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik adalah salah satu wujud
perhargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Hal tersebut pada saat ini juga
telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan dalam rangka membangun masyarakat
yang lebih demokratis menuju terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (civil
society).
Pada level internasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk
memasukkan akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik ditandai dengan
adanya beberapa moment penting, yaitu : (1) Millenium Development Goals (MDG)
2015, yang memberi pesan tentang pentingnya aspek pengembangan kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) di seluruh dunia, (2) Deklarasi DAKAR - Senegal Tahun 2000:
"Education For All", yang salah satu dari isi butir deklarasi tersebut menyampaikan
26 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
tentang pentingnya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dalam rangka
perwujudan SDM yang berkualitas, (3) Standar ISO, yaitu Standar Internasional yang
ditetapkan sebagai bagian dari upaya perwujudan pengelolaan (manajemen) yang
memberikan kepuasan pada pelanggan (customer).
Pada level nasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk
memasukkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik
ditandai dengan adanya beberapa ketentuan penting, yaitu: (1) Pembukaan UUD
1945, yang menyatakan tentang Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, diantaranya :
Melindungi segenap bangsa Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) UUD
1945 (Amamdemen IV), yang menyatakan Setiap warga negara berhak mendapatkan
pendidikan (Pasal 31, ayat 1); (3) UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS pada pasal
8 dijelaskan bahwa ”Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”, dan pada pasal 9
dijelaskan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya
dalam penyelenggaraan pendidikan”. Di samping itu juga terdapat PP No. 38 Tahun
2007, yang menjelaskan tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
b. Analisis Faktor Ekonomi
Ekonomi dipahami sebagai domain pembicaraan yang menyangkut penguasaan dan
pengelolaan berbagai sumber daya (resources) untuk mendatangkan kesejahteraan atau
kemakmuran bagi rakyat atau kepentingan umum (publik). Hidup dalam kesejahteraan
dan kemakmuran adalah hak kodrati setiap manusia. Karenanya setiap orang harus
diberikan hak yang sama untuk dapat memanfaatkan dan menikmati berbagai sumber
daya yang tersedia untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemamuran. Hal itu sangat
dimungkinan apabila setiap orang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknolgi yang
diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam rangka
itu maka mendapatkan hak akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi
sesuatu yang penting bagi setiap orang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk
penghargaan atas hak ekonomi seseorang.
Pada level internasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas
bagi seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat,
ditandai dengan adanya beberapa moment penting di dunia yaitu: (1) Hadirnya World
Trade Organization (WTO); (2) Asean Free Trade Area (AFTA); (3) Asia Pasific Economic
Coorporation (APEC); (4) Organizing of Economic Development and Cooperative
55Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di
Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di
Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola
pendidikan.
b. Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.
c. Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,
terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
Misi 2 : “Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”;
A. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Dengan sasaran:
a. Menyusun Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter di Jawa Barat Berbasis
Keluarga dan Masyarakat;
b. Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, diklat, bintek dalam rangka
pengembangan dan pembinaan pendidikan karakter di Jawa Barat;
c. Mengadakan pustaka, buku referensi, buku bacaan, buku pengayaan tentang
Pendidikan Karakter untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;
d. Mengadakan event-event dalam rangka deklarasi, kampanye, sosialisasi, visualisasi,
evaluasi, dan apresiasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan dan
pembinaan pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat;
e. Memberikan bantuan berupa hibah atau bansos ke sekolah-sekolah, masyarakat
atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan
pendidikan karakter di Jawa Barat.
54 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
c. Menyusun Peraturan-peraturan Gubernur Jawa Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
e. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Upaya Peningkatan Mutu Tata Kelola Pendidikan di Jawa Barat secara terpadu dan berkelanjuran menuju standar ISO9000.
B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan sasaran:a. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara
sistemik, terintegrasi, dan terpadu.b. Mengimplementasikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pendidikan
di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat .c. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan di Jawa Barat
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini;d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan
dan SOP tata kelola pendidikan di Jawa Barat dengan Daerah.
C. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur Dengan sasaran :
a. Recruitmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;
b. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;
c. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;
D. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dengan sasaran:
a. Membangun E-Education dan E-School di Jawa Barat dengan memberdayakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi informasi (perangkat
keras, teknologi perangkat lunak, aplikasi komputer, website dan internet) serta
perangkat pikir (SDM) yang cakap dan trampil secara optimal.
27Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas
(OEDC); (5) Global Crisis. Setiap bangsa-bagsa di dunia perlu meningkatan penguasaan
terhadap pengetahuan, ilmu dan teknolgi agar hak-hak ekonomi rakyatnya dapat
terlindungi terhadap berbagai kemungkinan dampak yang terjadi akibat hadirnya
berbagai momentum di atas.
Pada level nasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi
seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat, ditandai
dengan adanya beberapa moment penting, yaitu: (1) Krisis Ekonomi (Moneter) Secara
Nasional; (2) Ambruknya sektor industri padat modal secara naional; (3) Capital
Out Flow, yaitu banyak investor membawa modal investasi nya keluar negeri, akibat
ekonomi biaya tinggi dan system birokrasi dan regulasi yang menekan investor; (4)
Terjadinya banyak PHK sehingga Daya Beli Masyarakat menurun secara drastis.
Karena itu, penguasaan terhadap pengetahuan, ilmu dan teknolgi melalui pendidikan
berkualitas adalah hal penting yag harus dilakukan untuk merespon berbagai
momentum di atas agar hak-hak ekonomi rakyat dapat tetap terlindungi terhadap
berbagai kemungkinan dampak yang terjadi,
c. Analisis Faktor Sosial
Globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang sangat drastis dan siqnifikan dalam
kehidupan masyarakat dunia, dicirikan adanya dinamika perkembangan, kompleksitas,
tingginya tingkat persaingan yang disebabkan akibat adanya intensitas interaksi antar
bangsa, etnis, bahasa, budaya dan peradaban dunia. Globalisasi memberikan berbagai
dampak dalam kehidupan masyarakat dunia, yang ditandai dengan berbagai fakta
yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat dunia.
Pada level internasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan
masyarakat dunia antara lain : (1) Terjadinya pengangguran dan kemiskinan global,
dimana jumlah penduduk dunia yang menganggur dan miskin semakin bertambah
secara drastis; (2) Terjadinya kejahatan dan kriminalitas global, yaitu tingkat kejahatan
dan kriminalitas dunia meningkkat drastis (perdagangan manusia, perdagangan obat-
obatan terlarang, kasus narkoba/HIV di kalangan orang muda/pelajar dan perdagangan
senjata, terorisme, dll); (3) Jumlah negara miskin meningkat, yaitu terjadinya
peningkatan jumlah negara miskin di dunia.
Pada level nasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat
nasional antara lain : (1) Meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan
nasional, (2) meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas nasional (perampokan,
28 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
pembunuhan, tawuran, pengrusakan, kasus narkoba dan HIV, dll); (3) Terkikisnya nilai-
nilai budaya nasional, yaitu semakin rendahnya kebanggaan akan identitas dan jati
diri bangsa, dan terancamnya pelestarian nilainilai budaya nasional, tergeser oleh
arus globalisasi.
Lingkungan sosial, budaya dan peradaban manusia harus memberikan tempat bagi
setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi kehidupannya. Hal itu
sangat dimungkinan apabila setiap orang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknolgi
yang diperlukan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya pada
lingkungan sosial, budaya dan peradaban. Dalam rangka itu, mendapatkan hak akses
terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu yang mutlak dan penting bagi
setiap orang, karenan menjadi wujud penghargaan atas hak sosial budaya seseorang.
d. Analisis Faktor Teknologi
Era globalisasi banyak ditandai dengan revolusi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi.
Kehadiran kemajuan teknologi tersebut telah membawa perkembangan baru dalam
peradaban kehidupan manusia. Hal tersebut menuntut adanya perubahan paradigma
dalam kehidupan masyarakat global, yang penuh dengan dinamika, perkembangan,
kompleksitas dan kompetisi.
Pada level internasional, bangsa-bangsa di dunia tidak dapat lagi hanya mengandalkan
keunggulan berbasis sumber daya alam (resources-based competitiveness), namun
bergeser dengan harus mengandalkan keunggulan berbasis pengetahuan (knowledge-
based competitiveness). Keunggulan dalam penguasaan IPTEK dan akses informasi
akan menjadi faktor diterminan yang menentukan daya saing dalam proses kompetisi
di pasar global yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam
rangka peningkatan dan penguasaan IPTEK dan akses informasi dalam masyarakat
global, dibutuhkan bebeberapa faktor penunjang antara lain : (1) SDM yang berkualitas,
(2) Sarana/Prasarana (Infrastruktur), (3) Dana, (4) Regulasi; dalam rangka mewujudkan
masyarakat berbasis pengetahuan, tekonologi informasi, dan komunikasi, yang
ditopang oleh nilai-nilai luhur, moral, budaya dan wawasan kebangsaan, tanggung
jawab, dan profesionalisme.
Pada level nasional, perkembangan IPTEK mendorong penyelenggaraan tata
pemerintahan berbagsis teknologi informasi dan komunikasi yang disebut
E-Government. E-Government adalah sistem untuk menyelenggarakan pemerintahan
53Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN
5.1.1 Program dan Kelompok Sasaran
Program merupakan pernyataan yang mencantumkan daftar kegiatan dan urutan
kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi untuk mencapai sasaran (obyektif) yang telah
ditetapkan. Program dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:
(1) Program yang bersifat pengembangan – pengembangan untuk sesuatu yang penting
(breakthrough improvement atau important development); Program yang bersifat
pengembangan ini merupakan hasil dari perumusan strategi.
(2) Program yang bersifat rutin sehari-hari (day to day operational) atau incremental
improvement. Program yang bersifat rutin ini bukan merupakan dari perumusan yang
bersifat strategis.
5.1.1.1 Program Pengembangan
Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju;
yaitu:
A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
Dengan sasaran:
a. Mengimplementasikan Otonomi Pendidikan di Jawa Barat secara konsisten pada
era otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
menyangkut penyelenggaraan urusan dan tata kelola organisasi/kelembagaan;
b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
52 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
a. Menyiapkan payung-payung hukum yang akan menjadi dasar dalam perumusan
kebijakan dan pengambilan keputusan.
b. Mendayagunakan seluruh asset potensial yang dimiliki baik dalam bentuk prasarana/
sarana maupun sumber daya manusia secara optimal untuk memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada masyarakat.
c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang lebih berorientasi
kepada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat akan pendidikan melalui peningkatan
akses, mutu dan tatakelola pendidikan.
d. Membangun koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan pendidikan
antara provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat yang berorientasi kedepan (maju)
serta tetap mengakar pada nilai budaya Jawa Barat dengan seoptimal mungkin
memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi secara
efisien dan efektif.
e. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat dengan stakeholders pendidikan serta dunia usaha/industry demi terwujudnya
pembangunan pendidikan yang berkualitas, produktif dan berdaya saing.
f. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat dengan prioritas membangun sistem pendataan pendidikan yang efisien dan
efektif sebagai alat bantu utama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan
pendidikan di Jawa Barat.
g. Melakukan pemetaan pendidikan dalam upaya pemerataan dan demokratisasi
pendidikan di Jawa Barat.
h. Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah
Provinsi untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan (akses, kualitas, peningkatan
daya beli/ekonomi masyarakat) yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya oleh
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
i. Optimalisasi peran dunia usaha/dunia industri (DU/DI) serta BUMN/BUMD dalam
rangka Corporate Social Responsibility (CSR).
29Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau transformasi dari
hubungan internal dan eksternal sektor publik melalui proses teknologi informasi
dan komunikasi dengan menciptakan optimalisasi pelayanan pemerintahan dan
penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan E-Government membutuhkan adanya 4
faktor pendukung, yaitu : (a) Manajemen dan Kebijakan, (b) Dukungan Infrastruktur
& Teknologi, (c) Sumber Daya Manusia, (d) Pembiayaan dan Prioritas. Dalam rangka
itu, mendapatkan hak akses terhadap kemajuan IPTEK bidang teknologi informasi
dan komunikasi, maka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu
yang mutlak dan penting bagi setiap orang, karena menjadi wujud penghargaan atas
hak pendidikan seseorang.
3.1.2 Analisis 5 Faktor Penggerak Porter
Analisis pada lingkungan bisnis dilakukan dengan menggunakan analisis 5 Faktor
Penggerak Porter, yang terdiri atas faktor-faktor berikut ini : (1) New Market Entrance, (2)
Supllier Power, (3) Substitute, (4) Buyer Power, dan (5) Competitive Rivalry.
Pertama, New Market Entrance, yaitu menganalisis masuknya penyedia jasa pendidikan
dari luar negeri yang baru juga dapat menjadi ancamam bagi pengembangan pendidikan.
Kedua, Supllier Power, yaitu menganalisis kemampuan penyedia jasa pendidikan lain yang
akan menjadi kekuatan bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, Substitute,
yaitu menganalisis keberadaan jasa-jasa pendidikan bertaraf internasional yang sudah ada
yang akan menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Keempat,
Buyer Power, yaitu menganalisis kemampuan pengguna jasa pendidikan dalam melakukan
penawaran yang menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan.
Kelima, Competitive Rivalry, yaitu menganalisis tingkat persaingan sesama penyedia
jasa pendidikan yang akan menjadi ancamam bagi pengembangan penyelenggaraan
pendidikan.
3.1.3 Identifikasi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats)
Berdasarkan hasil analisis PEST dan analisis Porter, maka dapat dilakukan identifikasi
terhadap PELUANG dan ANCAMAN yang terdapat dalam pengembangan strategi
penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.
30 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.1
Identifikasi Peluang dan Ancaman Terhadap
Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat
NO PELUANG ANCAMAN
1.Kemampuan penyedia jasa pendidikan
di Jawa Barat semakin meningkat
Maraknya bisnis penyedia jasa pendidikan
di Jawa Barat
2.
Pen ngnya aspek pengembangan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di
seluruh dunia
Persaingan bisnis jasa-jasa pendidikan
di Jawa Barat dengan ngkat persaingan
yang yang terus meningkat
3.
Pen ngnya peningkatan mutu atau
kualitas pendidikan dalam rangka
perwujudan SDM yang berkualitas
Kemampuan Pengguna Jasa Dalam
Melakukan Penawaran akan menjadi
ancaman bagi pengembangan Sekolah
4.
Masyarakat berkewajiban memberikan
Dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan
Krisis ekonomi yang banyak menimpa
masyarakat secara luas
5.
Masyarakat Dunia terintegrasi dalam
jaringan komunikasi dan informasi
global melalui penggunaan teknologi
internet
Krisis Keuangan Negara Amerika Serikat
yang berdampak global, yang memicu
Krisis ekonomi di seluruh dunia
6.Perkembangan teknologi informasi yang
terjadi secara cepat dan mengglobal
Banyak masyarakat terkena PHK yang
menurunkan kemampuan daya beli
masyarakat secara umum
7.Perkembangan teknologi dan informasi
yang terjadi demikian pesat di tanah air
Jumlah penduduk Indonesia menganggur
dan miskin semakin bertambah secara
dras s
Sumber : Diolah berdasarkan Analisis PEST dan Analisis PORTER
3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DINAS
3.2.1 Analisis 7S Mckensey
Model 7S Mckensey merupakan kerangka kerja baru untuk melakukan analisis dan
peningkatan efektivitas kerja secara terorganisasi dari penyelenggaraan pendidikan di Jawa
Barat. Ada 7 faktor yang dikaji dalam analisis 7 S Mckensey, yaitu : (1) Staff, (2) Sistem, (3)
Structure, (4) Skill, (5) Share (Value), (6) Style, dan (7) Srategi, seperti pada Tabel 3.2.
51Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
• Melakukan kerjasama manajemen (networking) persekolahan antara sekolah yang
telah maju dan sekolah yang masih tertinggal untuk pemerataan aksesibilitas dan
kualitas pelayanan pendidikan (sister school).
• Membangun kerjasama pendidikan antar kota, antar provinsi dan antar negara
untuk pemerataan kualitas dan peningkatan daya saing lulusan dalam tatanan
dunia global.
4.4 ARAH KEBIJAKAN
Kata ’kebijakan’ diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan
dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang
perintah, organisasi dsbnya). Berhubungan dengan kebijakan yang disusun oleh organisasi
negara, maka dikenal istilah kebijakan publik.
Menurut Carl Friedrich (1963) sebagaimana dikutip Agustino (2006:41) kebijakan
publik dijelaskan oleh sebagai berikut:
”Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan atau kesulitankesulitan dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan, agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud”.
Maksud kebijakan publik sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menjelaskan bahwa
kebijakan tersebut berhubungan dengan pencapaian dari beberapa maksud atau tujuan.
Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah dilihat, tapi
ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian
penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan apa
yang sesungguhnya dikerjakan, daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan
untuk menyelesaikan masalah.
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT, maka arah kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam 5
(lima) tahun ke depan (tahun 2013-2018) dalam rangka mencapai tujuannya terdiri atas:
Arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan
dapat dirumuskan sebagai berikut:
50 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
melaksanakan tugas serta fungsi lembaga secara efisien dan efektif.
• Menyusun dan merumuskan sumber-sumber rujukan guna penyusunan program
dan kegiatan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.
b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan II )
untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; (Governmental Fund Rising).
• Melakukan perencanaan secara konseptual, sistematis dan terpadu dengan sistem
bottom-up planning dan/atau top-down planning.
• Menyusun dan merumuskan kegiatan dengan sepenuhnya mengacu kepada
sumber-sumber rujukan yang berlaku (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RENJA dll.) secara
konsisten dan bertanggungjawab.
• Menyusun skala prioritas penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan sesuai
dengan tuntutan dan kebutuhan serta arah kebijakan umum dan mengantisipasi
terhadap berkembangnya issue-issue strategis di seputar dunia pendidikan.
• Mengupayakan tercapainya anggaran minimal 20% dari APBD Provinsi untuk
sektor pendidikan.
c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dan
Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta penggalian potensi
dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang peduli pendidikan;
(School Committee Empowering),
• Revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga Komite Sekolah sebagai partner
Kepala Sekolah dan representasi masyarakat (orang tua siswa) di sekolah dalam
merencanakan dan mengawasi program-program sekolah.
• Memberdayaan Komite Sekolah dalam membantu Kepala Sekolah untuk mencari
sumber-sumber bagi pembiayaan program-program pendidikan di sekolah tanpa
harus memberatkan beban orang tua siswa.
d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan melalui sister
school, sister city serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/
BUMD serta sektor swata untuk pengembangan pendidikan di Jawa Barat; (Bussiness
Partner Networking)
• Mengoptimalkan peran stakeholders pendidikan dan dunia usaha/dunia indutri
di sekitar sekolah untuk peduli dan bertanggungjawab terhadap kemajuan
pendidikan dan kemajuan masyarakat di lingkungannya (CSR).
• Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia usaha/
dunia indutri untuk kemajuan pendidikan di lingkungannya (Entrepreneurship).
31Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas
Tabel 3.2
Analisis Kekuatan dan Kelemahan Dari
Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat
FAKTORS KEKUATAN KELEMAHAN
STAFF
Ketersediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Untuk Semua Jenjang
Cukup Memadai
Sense of belonging pada lembaga
yang masih rendah,
Kemampuan dalam English
Conversa on dan Pembelajaran
Berbasis mul media/TIK
SISTEM
Kurikulum yang mengacu SNP (8
Standar), Pengembangan KTSP,
Kurikulum 2013, Pembelajaran
PAKEM Manajemen Berbasis
Sekolah, Manajemen Strategik
Keterbatasan Sarana Penunjang
Kurikulum KTSP, Kurikulum
2013, Keterbatasan Pemahaman
Pembelajaran PAKEM Keterbatasan
Pemahaman MBS, dll.
STRUCTURE
Eksistensi Organisasi Dinas, Adanya
Struktur, Tupoksi, SOP Dinas, Adanya
Dewan Pendidikan Provinsi.
Kapasitas Kelembagaan SDM Dinas,
Managerial dan Kepemimpinan
Transformasinal, Pemberdayaan
Peran dan Fungi Masyarakat Peduli
Pendidikan belum op mal. Struktur
Organisasi dak sesuai dengan
penyelenggaraan urusan.
SKILL
Birokrat dan Tenaga Administrasi
Pendidikan Dengan Kompetensi yang
baik.
Tenaga Pendidik SLB dan 4 SMK
Provinsi dengan 'mul skill" dan
'mul talent"
Pemberdayaan kompetensi dari
Birokrat yang belum op mal.
Keterbatasan sarana penunjang
pengembangan mul skill dan
mul talent, Kegiatan-kegiatan
terprogram
SHARE
Ethos Kerja dan Budaya Kerja
Birokrasi dan Tenaga Administrasi
yang Tinggi Berorientasi pada mutu
Belum ditempatkan sistem 'reward'
and 'punishment’ yang sesuai
32 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
STYLE
Kepemimpinan Dinas pada
se ap level yang Demokra s dan
Par sipa f serta Visioner
Sistem Birokrasi Pemerintahan yang
Membatasi Konsistensi Otonomi
Daerah (Otonomi Pendidikan) yang
masih bergantung pada Provinsi
(belum sesuai dengan semangat
MBS)
STRATEGITersusunnya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Dinas dalam sebuah RENSTRA Dinas
Kendala Anggaran dalam implemetasi strategi
Konsisten Implementasi Rumusan Strategi dalam Program, Kegiatan Operasional Dinas
3.2.2 Identifikasi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)
Berdasarkan hasil analisis 7 S Mc Kensey, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap
KEKUATAN dan KELEMAHAN yang terdapat pada pengembangan penyelenggaraan
pendidikan di Jawa Barat dirumuskan secara umum sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3
Identifikasi Peluang dan Ancaman
Terhadap Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat
NO. KEKUATAN KELEMAHAN
1. Kualitas dan Profesinalitas SDMKesejahteraan dan Bentuk Penghargaan
yang Lemah
2.Manajemen dan Kepemimpian
Organisasi
Sistem Birokrasi dan Kendala Anggaran
Managerial dan Kepemimpinan
Transformasional dan Visioner.
3. Iklim Organisasi dan Budaya OrganisasiKeterbatasan Daya Dukung
Pengembangan
4.Perumusan dan Perencanaan Strategis
DinasImplemetasi Strategi Operasional Dinas
Sumber : Diolah berdasarkan Analisis 7 S Mc Kensey
49Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-sekolah di
Jawa Barat;
c. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa
Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-
budaya daerah.
d. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan
Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program
ekskul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;
e. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa
Barat.
f. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa
budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.
g. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah dan
lembaga pendidikan lainnya yang berbasis pada budaya Jawa Barat.
h. Melengkapi sekolah-sekolah dengan alat-alat kesenian tradisional dan
mendayagunakannya secara efektif demi pewarisan dan pelestarian budaya Jawa
Barat.
4.3 PILIHAN STRATEGI
Sebuah strategi berhubungan skema atau pola untuk mencapai sasaran yang dituju.
Jadi pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi
adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan
jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya tentang bagaimana
agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT, maka pilihan strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bartat dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) dalam rangka mencapai tujuannya
terdiri atas:
a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pendidikan
di Jawa Barat, (Development Strategic Planning).
• Restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat.
• Menata kembali dan memberdayakan SDM Potensial untuk mengisi jabatan dan
48 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
d. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau
kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran di
setiap sekolah.
e. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri untuk
menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada di lingkungan
masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai ekonomis.
f. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.
Sasaran Misi 5:
“Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju”;
yaitu:
a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai
dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;
b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi
sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan terbaru;
c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka
membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan
guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.
d. Menyelenggarakan event-event seminar, pameran atau EXPO pendidikan yang
mampu membuka dan membina kesadaran masyarakat sekolah tentang pentingnya
pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia
pendidikan.
e. Menyediakan fasilitas media dan sarana teknologi informasi dan teknologi komunikasi
yang memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.
Sasaran Misi 6:
“Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”; yaitu:
a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis
Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan para tokoh seniman dan
budayawan Jawa Barat;
b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang Pendidikan
33Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas
3.3. SWOT ANALYSIS
3.3.1 Matriks SWOT
Setelah dapat diidentifikasi tentang S, W, O dan T, selanjutnya adalah menyusun
matriks SWOT dinas. Matriks SWOT ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun
empat kategori strategi, yaitu : (1) strategi S-O, (2) strategi WO, (3) strategi S-T dan (4)
strategi W-T. Dalam menyusun matriks SWOT, diperlukan upaya untuk menentukan Key
Success Factors (KSF) untuk lingkungan eksternal dan internal dinas secara benar.
Pertama, strategi S-O, adalah strategi yang menggunakan S internal dinas untuk
meraih O yang ada di luar organisasi. Kedua, strategi W-O, adalah strategi yang berusaha
untuk memperkecil W internal dengan memanfaatkan O dari eksternal. Ketiga, strategi
S-T, adalah strategi untuk menghindari atau mengurangi dampak T dari luar dengan
memanfaatkan S internal. Keempat, strategi W-T, adalah strategi untuk bertahan dengan
cara mengurangi W dari internal dan menghindari T dari luar.
3.3.2 Penentuan Strategi Alternatif dan Strategi Terseleksi
Selanjutnya ada 8 (delapan) tahap untuk membangun strategi melalui matriks SWOT, yaitu
:
1) Buat daftar O ekstenal organisasi
2) Buat daftar T ekternal organisasi
3) Buat dafar S kunci internal organisasi
4) Buat daftar W kunci internal organisasi
5) Cocokkan S internal dan O eksternal, dan masukan pada sel S-O
6) Cocokkan W internal dan O ekstenal, dan masukan pada sel W-O
7) Cocokkan S internal dan T eksternal, dan masukan pada sel W-T
8) Cocokkan W internal dan T eksternal, dan masukan pada sel W-T.
Setelah 8 (delapan) langkah tersebut dilakukan maka selanjutnya kembangkan
stretagi alternatif yang fleksibel untuk dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah
organisasi, seperti dijelaskan dalam Tabel 3.4 dan Tabel 3.5. Dengan berbagai pertimbangan
dan pengkajian maka dipilihlan strategi yang paling unggul dan memiliki bobot strategik
bila diterapkan, yaitu :
a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pendidikan
di Jawa Barat, (Development Strategic Planning).
34 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan II )
untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; (Governmental Fund Rising).
c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dan
Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta penggalian potensi
dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang peduli pendidikan;
(School Committee Empowering),
d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan melalui sister
school, sister city serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/
BUMD serta sektor swata untuk pengembangan pendidikan di Jawa Barat; (Bussiness
Partner Networking)
47Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
c. Menerbitkan Kartu Jamiman Layanan Pendidikan Berkelanjutan bagi masyarakat
miskin atau tidak mampu di Jawa Barat;
d. Menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi pada semua
jenjang dan satuan pendidikan, dengan perbaikan dan peningkatan sistem, prosedur
dan kinerja secara berkelanjutan;
e. Menyelenggarakan program beasiswa prestasi akademik dan non-akademik untuk
layanan pendidikan bermutu dan terpadu bagi masyarakat miskin atau tidak mampu
di Jawa Barat;
f. Reorientasi dan revitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah pada sekolah-
sekolah di Jawa Barat;
g. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terpadu Manajemen Strategis dan Kepemimpinan
Transformasional bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;
h. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program pengawasan
dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian pendanaan
pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan, dan Corporate
Social Responsibility (CSR);
i. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Pengembangan
dan Implemetasi Kurikulum di Sekolah-sekolah, Akreditasi sekolah, Sertifikasi Guru
dan Peningkatan Kualitas Guru di Jawa Barat secara terpadu dan berkelanjuran.
Sasaran Misi 4 :
“Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”; yaitu:
a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan pada Sekolah-
sekolah di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan
Dunia Usaha/Industri, dan Kelompok Wirausahawan di Jawa Barat;
b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang
Kewirausahaan di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-
sekolah dan masyarakat di Jawa Barat;
c. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai
sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun jiwa
kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produkproduk unggulan daerah.
46 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Sasaran Misi 2 :
“Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”; yaitu:
a. Menyusun Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter di Jawa Barat Berbasis Keluarga
dan Masyarakat;
b. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum dan
kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;
c. Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, diklat, bintek dalam rangka pengembangan
dan pembinaan pendidikan karakter di Jawa Barat;
d. Memberdayakan fungsi fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat sebagai
pusat (rumah atau pondok) pembinaan pendidikan karakter untuk masyarakat dengan
melibatkan unsur pemuda, pramuka, karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, tokoh
masyarakat dan tokoh lintas agama;
e. Mengadakan pustaka, buku referensi, buku bacaan, buku pengayaan tentang
Pendidikan Karakter untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;
f. Mengadakan event-event dalam rangka deklarasi, kampanye, sosialisasi, visualisasi,
evaluasi, dan apresiasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan dan
pembinaan pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat;
g. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-sekolah
dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung implementasi
pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat sebagai Provinsi
Pramuka di Indonesia;
h. Memberikan bantuan berupa hibah atau bansos ke sekolah-sekolah, masyarakat
atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendidikan
karakter di Jawa Barat.
Sasaran Misi 3:
“Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua”;
yaitu:
a. Melakukan prioritas percepatan pengembangan database pendidikan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok masyarakat miskin atau tidak
mampu di Jawa Barat secara akurat, cepat dan tepat;
b. Melakukan pemetaan pendidikan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan
komunikasi sebagai dasar untuk analisis perencaaan pembangunan pendidikan menuju
terwujudnya demokratisasi pendidikan di Jawa Barat;
35Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
Bab IV
IVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI, MISI
4.1.1 Visi
Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai atau diraih oleh organisasi atau
dinas dalam suatu periode perencanaan. Berdasarkan periode waktu pencapaiannya,
kondisi masa depan yang ingin dicapai dikategorikan atas: (1) kondisi ‘jauh’ ke depan (cita-
cita masa depan), (2) kondisi jangka panjang ke depan (sampai dengan 20 tahun ke depan),
(3) kondisi jangka menengah ke depan (sampai dengan 5 tahun), (4) kondisi jangka pendek
ke depan (sampai dengan 1 tahun ke depan).
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT, maka Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun
ke depan (2013-2018) di rumuskan sebagai berikut:
Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:
“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang
berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa
Barat”
Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan
dalam visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan
sebagai berikut :
1. Pendidikan maju adalah pendidikan yang berorientasi jauh ke masa depan (futuristik),
peka dan tanggap terhadap setiap perubahan situasi atau dinamika politik, hukum,
sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan secara optimal menerapkan
36 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
sistem tatakelola (manajemen) modern dengan memanfaatkan teknologi informasi,
teknologi komunikasi yang mutakhir.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berkarakter” adalah SDM yang memiliki
komitment tinggi dengan dirinya yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya
mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaaan atau nasionalisme
serta budaya dalam kehidupan nyata (realitas hidup), menuju kehidupan pribadi,
masyarakat dan bangsa yang lebih bermartabat dalam tatanan dan pergaulan
masyarakat dunia atau global.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “cerdas” adalah SDM yang memiliki kapasitas,
kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta
memecahkan permasalahan-permasalahan dalam realitas kehidupan yang nyata,
serta mampu memberikan solusi yang optimal dan tuntas dari permasalahan yang
dipecahkan tersebut secara efektif dan efisien, logis atau rasional dan sistematis.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “mandiri” adalah SDM yang memiliki keyakinan
terhadap kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan diri dalam mengambil
setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan secara efektif dan efisien menuju
kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih baik dengan tidak bergantung
kepada pihak lain.
5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “menguasai IPTEK” adalah SDM yang memiliki
kapasitas, kemauan, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan untuk membiasakan
secara terus menerus mengembangkan diri terhadap kegiatan riset atau penelitian,
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna membangun kepercayaan diri
yang tinggi untuk mampu bersaing dan unggul dalam kancah pergaulan dan tantangan
masyarakat dunia atau global.
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berbasis budaya Jawa Barat” adalah SDM yang
memiliki kapasitas, penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi
nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat, sebagai landasan berfikir dan
bertindak di dalam merumuskan ide, gagasan dan konsep pendidikan berbudaya yang
integral dan utuh, serta mampu mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan pada
keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan serta dalam pergaulan masyarakat dunia
atau global.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari visi Dinas Pendidikan Provinsi
Jawa Barat adalah terwujudnya pendidikan yang maju di Jawa Barat pada tahun 2018,
dengan karakterisrik atau ciri-ciri berorientasi jauh ke masa depan; dan peka atau tanggap
45Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
c. Menyusun Peraturan-peraturan Gubernur Jawa Barat dalam rangka operasionalisasi
Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan di Jawa Barat sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi terkini;
e. Mengimplementasikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pendidikan di
lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat .
f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dan
SOP tata kelola pendidikan di Jawa Barat dengan Daerah.
g. Rekrutmen dan penempatan pengelola (birokrat) pendidikan di lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;
h. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di Jawa
Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan
kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;
i. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan
terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;
j. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,
terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
k. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara sistemik,
terintegrasi, dan terpadu.
l. Membangun E-Education dan E-School di Jawa Barat dengan memberdayakan dan
memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi informasi (perangkat keras, teknologi
perangkat lunak, aplikasi komputer, website dan internet) serta perangkat pikir (SDM)
yang cakap dan trampil secara optimal.
m. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di
Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola
pendidikan;
n. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Upaya
Peningkatan Mutu Tata Kelola Pendidikan di Jawa Barat secara terpadu dan
berkelanjuran menuju standar ISO9000.
44 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
didik.
c. Tersedianya sumber-sumber bacaan, referensi, alat peraga pendidikan, laboratorium,
workshop dan alat-alat praktek berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memadai dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan program sekolah dan warga
sekolah.
Tujuan Misi 6 :
“Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”; yaitu:
a. Internalisasi dan implementasi nilai-nilai luhur budaya Jawa Barat sebagai landasan di
dalam pengembangan pendidikan di sekolah.
b. Terselenggaranya pendidikan yang mengakar, tumbuh, dan berkembang pada budaya
Jawa Barat yang terpelihara, berdaya guna dan lestari.
c. Tumbuhnya jiwa dan sikap warga sekolah, keluarga dan masyarakat untuk memiliki
rasa bangga, mencintai dan rasa memiliki terhadap budaya Jawa Barat.
4.2.2 Sasaran
Sasaran atau obyektif adalah target jangka panjang yang secara spesifik diharapkan
oleh organisasi untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan menunjukkan arah
pemikiran, sedangkan sasaran menunjukkan tonggak-tonggak pencapaian (milestone)
yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan.
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT, maka masing-masing sasaran dari setiap tujuan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) adalah:
Sasaran Misi 1 :
“Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”; yaitu:
a. Mengimplementasikan Otonomi Pendidikan di Jawa Barat secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut penyelenggaraan
urusan dan tata kelola organisasi/ kelembagaan;
b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;
37Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
terhadap setiap perubahan situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan
serta teknologi.
Situasi pendidikan maju di Jawa Barat akan terwujud diakibatkan oleh dukungan dan
ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang :
a. memiliki komitment tinggi dengan dirinya sendiri;
b. memiliki kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan,
kebangsaaan atau nasionalisme, budaya dan kearifan lokal Jawa Barat dalam realitas
kehidupan;
c. memiliki kapasitas, kemampuan dan kecakapan serta ketrampilan dalam
mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan setiap permasalahan dalam realitas
kehidupan;
d. mampu memberikan solusi optimal dan tuntas dari setiap permasalahan secara efisien
dan efektif secara logis, rasional dan sistematis;
e. memiliki kapasitas, keyakinan terhadap kemampuan dirinya tanpa adanya
ketergantungan kepada orang/pihak lain;
f. memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus menerus melakukan pengembangan
diri dalam riset atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog;
g. memiliki penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai
budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat sebagai landasan berfikir, pengambilan
keputusan, bersikap dan bertindak dalam realitas kehidupan;
h. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam menerapkan
sistem tatakelola (manajemen) modern; yang didukung oleh pemanfaatan secara
optimal teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mutakhir;
i. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan guna bersaing dan
memiliki keunggulan di dalam pergaulan dan tantangan kehidupan masyarakat dunia
atau global.
Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Visi
Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang, yakni:
1. Terwujudnya “kemajuan” dalam proses sistem tata kelola atau manajemen pendidikan
di Jawa Barat;
2. Dihasilkannya output pendidikan yang memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur;
3. Dihasilkannya output pendidikan dengan kecerdasan majemuk sehingga memiliki
keunggulan dan daya saing;
38 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Dihasilkannya output pendidikan yang berjiwa entrepneurship dan produktif sehingga
memiliki kemandirian;
5. Dihasilkannya output pendidikan dengan pembiasaan dan pengusaan IPTEK yang
maju;
6. Dihasilkannya output pendidikan yang mampu menghargai, mencintai, mendayagunakan
dan melestarikan budaya Jawa Barat.
4.1.2 Misi
Dalam pencapaian visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 seperti
di atas, maka beberapa misi yang dapat ditetapkan bagi dinas seperti berikut ini:
1. Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju;
2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat;
3. Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk
semua;
4. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi;
5. Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju;
6. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat.
4.1.3 Alternatif Strategi
Dalam rangka pencapaian misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka beberapa
alternatif strategi yang dapat dilakukan di sekolah, antara lain:
a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Manajemen
Pengembangan Pendidikan yang maju di Jawa Barat, (Development Strategic
Planning).
b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan
II ) untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat yang transparan dan akuntabel
dalam rangka good governance; (Governmental Fund Rising).
c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi orang tua dan masyarakat melalui
Komite Sekolah dan Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta
penggalian potensi dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang
peduli pendidikan; (School Committee Empowering),
d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan yang maju
untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju melalui sister school, sister city serta
43Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
Tujuan Misi 3 :
“Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk
semua”; yaitu:
a. Terwujudnya demokratisasi pendidikan tanpa adanya diskriminasi yang mampu
memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat guna mengakses layanan pendidikan seluas-
luasnyai.
b. Meningkatnya peranserta orang tua, masyarakat, stakeholders pendidikan dalam
mewujudkan pendidikan bermutu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia
global.
c. Terwujudnya kebersamaan dan komitmen antara sekolah, orang tua, masyarakat dan
stakeholders pendidikan melalui Komite Sekolah guna merencanakan, mengelola dan
mengawasi pendidikan secara efisien, efektif guna mencegah terjadinya komersialisasi
pendidikan.
Tujuan Misi 4 :
“Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”; yaitu:
a. Terwujudnya pendidikan yang mampu menanamkan jiwa kewirausahaan yang
berorentasi pada penciptaan lapangan kerja atau usaha mandiri bagi anak didik.
b. Terwujudnya sekolah sebagai sarana pelatihan kecakapan dan keterampilan bagi anak
didik agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri pasca sekolah.
c. Terwujudnya jaringan kerjasama dan kemitraan antara sekolah, dunia usaha, dunia
industri guna menjadikan sekolah sebagai bagian dari sistem produksi dan pemasaran
produk unggulan.
Tujuan Misi 5 :
“Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju”;
yaitu:
a. Pemberdayaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan di daerah sebagai pusat
layanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sarana pengembangan budaya
baca warga sekolah.
b. Pemberdayaan pengembangan kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
dalam menumbuhkembangkan jiwa kepenelitian dan kreativitas menulis kepada anak
42 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT, maka tujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam waktu 5
(lima) tahun ke depan (2013-2018) adalah sebagai berikut:
Tujuan Misi 1:
“Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”; yaitu:
a. Tercapainya tata kelola pendidikan maju dengan menerapkan kaidah-kaidah
manajemen modern, memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan
informasi secara efisien dan efektif, di lingkungan birokrasi pendidikan dan dalam
proses belajar dan mengajar di sekolah.
b. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi ke depan dengan
menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki daya saing dan unggul dalam
lingkungan pergaulan global.
c. Tercapainya kualitas pendidikan di Jawa Barat guna mewujudkan Jawa Barat sebagai
Provinsi Terunggul di Indonesia dalam bidang pendidikan.
Tujuan Misi 2 :
“Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”; yaitu:
a. Terselenggaranya pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan,
kebangsaan, dan budaya nasional serta gerakan kepramukaan/kepanduan sebagai
sarana pembentukan kesadaran anak didik akan jatidirinya dengan melibatkan
sepenuhnya peran keluarga, dan masyarakat.
b. Terwujudnya manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan sekolah, orang tua dan
masyarakat dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi proses pendidikan di
sekolah guna menghasilkan anak didik yang bertanggungjawab, memiliki komitmen
tinggi terhadap dirinya sendiri menuju masa depan yang lebih baik.
c. Tercapainya pemahaman anak didik melalui proses belajar dan mengajar di sekolah
akan pentingnya hidup bersama, budaya gotong-royong, setara, memiliki toleransi
sosial yang tinggi, guna mewujudkan suasana kehidupan kekeluargaan, kebangsaan,
dan saling menghargai secara harmonis.
39Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/BUMD serta sektor swata,
DUDI dan perguruan tinggi untuk pengembangan pendidikan maju di Jawa Barat;
(Bussiness Partner Networking)
4.1.4 Filosofi
Filosofi adalah keyakinan dan nilai-nilai utama yang dianut organisasi dan melandasi
atau mendasari perilaku dalam organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nilai-
nilai (values) ini menunjukkan apa yang dipandang penting dan apa yang dihargai oleh
organisasi atau dinas.
Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan
hasil analisis SWOT dan kategori permasalahan organisasi atau dinas yang terjadi selama
ini, maka beberapa nilai yang dibangun menjadi filosofi organisasi atau dinas adalah : (1)
Ikhlas, (2) Cerdas, (3) Tangkas, (4) dan Integritas (IC-TI).
Ikhlas adalah kesungguhan dan pengorbanan yang diberikan terhadap pelaksanaan
tugas, tanggungjawab, dan kewajiban dalam bekerja atau belajar di lingkungan organisasi
atau dinas dalam rangka pencapaian cita-cita masa depan, yang dilatarbelakangi oleh
keimanan, ketaqwaaan dan kepasrahan secara totalitas kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap ikhlas dalam bekerja dan
belajar adalah dilandaskan pada pemikiran bahwa:
(1) Bekerja atau Belajar adalah Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) Pada saat bekerja atau belajar merasakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu hadir di
dekatnya;
(3) Menempatkan komitment, janji, dan sumpah dalam bekerja atau belajar adalah sama
dengan membuat komitment, janji, dan sumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa;
(4) Tantangan atau kesulitan dalam bekerja atau belajar menjadi lahan pencapaian pahala
dari Tuhan Yang Maha Esa.
Cerdas adalah kemampuan dan kecakapan dalam menemukan masalah (problem
identification), menganalis masalah (problem analysis), dan memecahkan masalah
(problem solving) serta memberikan solusi masalah (problem solution) terhadap setiap
persoalan atau permasalahan yang ditemukan dalam bekerja atau belajar di lingkungan
organisasi atau dinas, dengan mengandalkan kemampuan berpikir secara logis, sistematis
dan rasional.
40 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap cerdas dalam
bekerja dan belajar adalah:
(1) Manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dilengkapi
dengan akal budi dan kemampuan berpikir.
(2) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia mampu mengembangkan gagasan, ide dan
pikiran untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis dalam bekerja atau
belajar;
(3) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia mampu memprediksi berbagai kendala atau
kesulitan yang akan timbul dalam bekerja atau belajar, untuk menemukan metoda
atau cara-cara pemecahannya yang benar, tepat dan baik;
(4) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia tidak akan pernah habis dan menjadi
keharusan untuk menghasilkan berbagai gagasan dan ide-ide baru yang cemerlang
dalam bekerja atau belajar;
(5) Dengan belajar dan bekerja secara cerdas, pengalaman menunjukan bahwa manusia
akan mampu meningkatkan kesejahteraannya, sehingga membangun terus motivasi
untuk belajar dan belajar, bekerja dan bekerja.
Tangkas adalah kemampuan dalam pencapaian sukses atau keberhasilan dengan
menggunakan metode atau cara-cara yang benar dan tepat (efektif) dan baik (efisien),
sesuai dengan sasaran atau target yang ditetapkan dalam bekerja atau belajar di lingkungan
organisasi atau dinas, tanpa mengesampingkan fakta-fakta realitas yang terjadi selama
berlangsungnya proses.
Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap tangkas dalam
bekerja dan belajar adalah:
(1) Berpandangan selangkah lebih maju dibanding yang lainnya dalam bekerja atau
belajar;
(2) Menguasai bidang pekerjaan atau persoalan yang dikerjakan atau dipecahkannya
(profesional) dalam bekerja atau belajar;
(3) Memiliki minat untuk memahami, mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas lain di
luar bidang pekerjaaannya;
(4) Melakukan penguasaan medan persoalan, sebelum melaksanakan atau melakukan
kegiatan/aktivitas atau tugas;
41Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan
(5) Menguasai metode, cara-cara, teknik-teknik pekerjaan secara benar, tepat dan baik
dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan/aktivitas atau tugas;
(6) Tidak suka menunda, karena baginya waktu adalah emas.
Integritas adalah harkat dan martabat yang terpancar pada setiap individu dengan
dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan, kebenaran dan kejujuran yang terwujud dalam
pemikiran, ucapan dan tindakan atau perilaku.
Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki integritas dalam bekerja
dan belajar adalah:
(1) Menghindari pikiran dan ucapan yang dapat merugikan pihak-pihak lain dalam bekerja
atau belajar;
(2) Menghindari perilaku dan tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak
lain dalam berkerja atau belajar;
(3) Melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bekerja atau belajar yang diamanatkan
secara baik dan bertanggungjawab;
(4) Melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bekerja atau belajar di luar tanggungjawabnya
secara sukarela;
(5) Dalam bekerja atau belajar, lebih mengedepankan tugas dan tanggungjawab daripada
hak dan tidak menuntut hak di luar batas kewajaran dan kepatutan yang semestinya;
(6) Dalam bekerja atau belajar, menghindari dari segala bentuk tindakan atau perbuatan
korupsi, seperti : (a) korupsi keuangan, (b) korupsi waktu, (c) korupsi fasilitas, (d)
korupsi jabatan.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN
4.2.1 Tujuan
Tujuan (goal) adalah kondisi yang lebih spesifik yang ingin dicapai organisasi pada
suatu periode tertentu. Tujuan juga merupakan satu tahapan ke depan untuk mencapai
visi organisasi. Tujuan adalah bentuk penjabaran dari visi organisasi. Untuk itu, strategi
dirumuskan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah disepakati itu.
Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan diwujudkan oleh organisasi.
Tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, seperti peningkatan
pendapatan, peningkatan penjualan dan laba, perlindungan pangsa pasar, melakukan
diversifikasi atau meningkatkan kualitas.