RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARATdpmptsp.cirebonkota.go.id/images/booklet_investasi/9... · 2014. 11. 17. · 2005-2025, RPJMD 2013-2018 Pemerintah

86 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Oleh :TIM PENYUSUN

RENSTRA 2013-2018

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2013

VISI :

“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk

SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis

budaya Jawa Barat”

85Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Gam

bar 2

.1.

Stru

ktur

Org

anis

asi D

inas

Pen

didi

kan

Prov

insi

Jaw

a Ba

rat


Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari organisasi pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memiliki tata kelola administrasi

negara yang efektif, efisien dan maju dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dalam bidang pendidikan. Dalam Era Globalisasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

harus dapat membangun kemampuan dan kapasitas organisasi dalam lingkup regional

dan nasional sehingga menjadi organisasi yang mampu eksis dalam era globalisasi. Untuk

itu, di perlukan sebuah proses transformasi secara mendasar dan siqnifikan dalam rangka

mewujudkan lembaga yang profesional, visioner, mandiri dan maju.

Merespon rencana pembangunan pendidikan di Jawa Barat sesuai dengan RPJPD

2005-2025, RPJMD 2013-2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat , maka perlu disusun

sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Periode Tahun

2013-2018. Renstra tersebut merupakan sebuah dokumen perencanaan strategik. Untuk

jangka menengah (5 tahun) , yang berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua

satuan atau unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan semua pihak

terkait, stakeholders dan masyarakat, dalam rangka penyelenggaran tata kelola layanan

pendidikan di Jawa Barat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam

penyusunan dokumen ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung, Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI JAWA BARAT,

Prof. Dr.H.MOH. WAHYUDIN ZARKASY, CPA

Pembina Utama Madya

NIP. 195708071986011001

KEKEKEKEKEK PAP LA DINAS P

PRPRPRPRPRRRRRPRRRRRROVOVOVOVOVOVOVOOVOVOO INSI JAWA

PrPPPP of. Dr.H.MOHOHOHHOHHHH.

Kata Pengantar

A. Qudri Azizy, 2007, Change Management dalam Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gremedia

Pustaka Utama.

Hanif Nurcholis, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta:

Grasindo.

Jean Baechler, 2001, Demokrasi : Sebuah Tinjauan Analisis, (terjemahan Bern Hidayat),

Yogjakarta: Kanisius.

Leo Agustino, 2006, Politik dan Kebijakan Publik, Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W

Lemlit Unpad.

Nanang Fattah, 2003, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugrogo. (2008). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo

Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, (Kumpulan

UU Otonomi Daerah Tahun 2004), Bandung: Fokusmedia.

Pamudji, 1981, Ekologi Administrasi Negara, Jakarta: Bumi Aksara.

Tripomo, Tedjo, dkk.,2005, Manajemen Strategi, Bandung : Rekayasa Sains.

Umar, Husien, 2003, Strategic Management in Action, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, 2007, Manajemen Kinerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wicaksono, W. Kristian, 2006, Administrasi dan Birokrasi Pemerintah, Yogjakarta: Graha

Ilmu.

Daftar Pustaka

83Daftar Pustaka


Fokus Renstra adalah sebuah proses transformasi tata kelola pendidikan di Jawa Barat

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menuju sebuah organisasi

yang maju, modern, visioner, berorientasi pada layanan masyarakat yang prima, dengan

berpikir sistemik dan strategis. Melalui proses transformasi tersebut, Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat membangun kemampuan atau kapasitas organisasi

yang lebih mandiri dan maju dalam lingkup regional, nasional agar menjadi organisasi

yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu eksis dalam era globalisasi.

Untuk maksud di atas Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM

yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis

budaya Jawa Barat”

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Visi

Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2018 , yakni :

1. Terwujudnya “kemajuan” dalam proses sistem tata kelola atau manajemen pendidikan

di Jawa Barat;

2. Dihasilkannya output pendidikan yang memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur;

3. Dihasilkannya output pendidikan dengan kecerdasan majemuk sehingga memiliki

keunggulan dan daya saing;

4. Dihasilkannya output pendidikan yang berjiwa entrepneurship dan produktif sehingga

memiliki kemandirian;

5. Dihasilkannya output pendidikan dengan pembiasaan dan pengusaan IPTEK yang

maju;

6. Dihasilkannya output pendidikan yang mampu menghargai, mencintai, mendayagunakan

dan melestarikan budaya Jawa Barat.

Semuanya dilandasi dan dibangun di atas 4 (empat) nilai (values) sebagai filosofis

dasar lembaga atau organisasi , yaitu : IKHLAS, CERDAS, TANGKAS dan INTEGRITAS;

dengan keyword:”IC-TI ”.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR _____ iii

Bab I: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG _____ 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN _____ 4

1.3 LANDASAN HUKUM 4

1.4 KERANGKA PIKIR 7

1.5 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN 8

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 18

Bab II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 STRUKTUR ORGANISASI _____ 19

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS _____ 21

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS _____ 21

Bab III: ISU-ISU STRATEGIS DINAS

3.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) DINAS _____ 25

3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DINAS _____ 30

3.3. SWOT ANALYSIS _____ 33

Bab IV: IVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI, MISI _____ 35

4.2 TUJUAN DAN SASARAN _____ 41

4.3 PILIHAN STRATEGI _____ 49

4.4 ARAH KEBIJAKAN _____ 51

Bab V: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN _____ 53

5.2 KEGIATAN _____ 65

Bab VI: INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA

BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 _____ 72

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM _____ 87

Bab VII: P E N U T U P _____ 81

DAFTAR PUSTAKA _____ 83

81Bab VIIP e n u t u p

Bab VII

P E N U T U P

Dalam era globalisasi dengan dinamika, kompleksitas, perkembangan dan persaingan

ketat, negara dituntut semakin berperan dan eksis. Peran negara atau pemerintahan dalam

persaingan global semakin penting dalam rangka membangun daya saing global dari setiap

negara atau bangsa. Dalam persaingan global, negara tidak cukup hanya menjalankan

urusan-urusan yang bersifat rutin belaka (ketatausahaan negara), melainkan harus

mampu membangun keunggulan kompetitif nasional (Michael E. Porter, The Competitive

Advantage of The Nation, 1998).

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari lembaga penyelenggara

pendidikan merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang dikelola dengan

administrasi negara guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang

pendidikan, seharusnya dapat membangun kemampuan atau kapasitas organisasi dalam

lingkup regional, nasional agar menjadi organisasi yang mampu eksis dalam era global.

Untuk itu, penyelenggaraan tata kelola pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus direformasi, agar terjadi perubahan secara mendasar

dan siqnifikan.

Merespon rencana pembangunan pendidikan di Jawa Barat pada periode tahun

2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa

Barat, maka perlu disusun sebuah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-

2018 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam waktu/periode menengah untuk waktu

5 tahun ke depan, dalam wujud sebuah dokumen perencanaan strategik. Renstra Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi semua satuan

atau unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta pihak-pihak

terkait, stakeholders dan masyarakat.


8. Program PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran 1

a. SOP Bidangb. SOP Balaic. RKBU

9.Program PeningkatanPrasarana dan Sarana Aparatur

1a. Manajemen Asetb. Da ar Inventaris Barang

10.Program PemeliharaanPrasarana dan Sarana Aparatur

1a. Manajemen Asetb. Da ar Inventaris Barang

11.

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

a. AKIP/ LAKIPb. LPPDc. LKPJd. Penetapan Kinerjae. Evaluasi Kinerja

12.Program PengelolaanKekayaan dan KeragamanBudaya

6

a. Guru Bahasa Daerahb. Guru Kesenianc. Kurikulum Mulokd. Buku Bahasa Daerahe. Alat-alat Kesenian

1Bab IPendahuluan

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki abad ke-21, setiap negara di dunia dihadapkan dengan berbagai peluang dan tantangan akibat terjadinya arus globalisasi. Isu globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi, transaksi, dinamika perkembangan dan kompetisi antar negara, antar bangsa, antar budaya di seluruh belahan dunia. Akibatnya, globalisasi membangun atau membangkitkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia tentang arti pentingnya daya saing, keunggulan, dan mutu sumber daya manusia (SDM).

Menjadi tugas dan peran negara melalui penyelenggaraan administrasi publik untuk membangun lingkungan strategis, yang memungkinkan terjadinya pengembangan SDM dalam rangka menciptakan keunggulan dan daya saing, agar mampu berkompetisi dalam lingkungan masyarakat global. Dimensi pengembangan SDM telah menjadi bagian dari cita-cita atau tujuan (goals) bangsa Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah memiliki nilai yang luhur dan agung; kerena upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bermakna untuk menciptakan kondisi bangsa dengan SDM yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju baik di kawasan Asia Tenggga, Asia bahkan Dunia. Karena itu, tujuan nasional tersebut harus dapat diterjemahkan oleh Pemerintah menjadi berbagai kebijakan publik yang unggul. Sebab, bagaimanapun juga keunggulan dan daya saing sebuah negara akan ditentukan sejauhmana Pemerintah yang berkuasa mampu menyusun kebijakan-kebijakan

yang unggul untuk kepentingan rakyatnya.


Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kata kunci dalam upaya

peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan memiliki keunggulan atau

daya saing. Pendekatan yang ditempuh dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan

menuju masyarakat yang maju dan berdaya saing tersebut ditempuh melalui layanan

pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Upaya perbaikan dan pemenuhan

terhadap ketiga layanan kebutuhan dasar masyarakat diyakini berdampak penurunan

tingkat kemiskinan masyarakat.

Hal itulah yang telah menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pembangunan kemajuan

dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, dimana tingkat pencapaian kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat yang dicapai melalui pembangunan diukur dengan menggunakan

indikator berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang merupakan indeks komposit

yakni gabungan dengan Indeks Pendidikan (IP), Indeks Kesehatan (IK) dan Indeks Daya Beli

(IDB). Indeks Pendidikan ditentukan oleh 2 (dua) variabel yaitu Angaka Melek Huruf (AMH)

dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); sedangkan Indeks Kesehatan ditentukan oleh 3 variabel

yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu

(AKI); serta Indeks Daya Beli ditentukan oleh variabel Pendapatan Perkapita Penduduk

(PPP).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-

2015, diungkapkan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni :

“Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju Di Indonesia“. Secara bertahap

menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan

Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan

Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM dengan visi pembangunan Jawa Barat:

”Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi

Jawa Barat” ; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian

Masyarakat Jawa Barat dengan visi pembangunan Jawa Barat : “Tercapainya Masyarakat

yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.

Dengan berpegang pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka

penyelenggaraan pembangunan masyarakat Jawa Barat yang berkelanjutan, maka ada 5

(lima) prinsip yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan Jawa Barat,

yaitu : (1) Melanjutkan, (2)Menuntaskan, (3) Memberi Dukungan, (4) Reposisi dan (5)

Reorientasi. Untuk itu, kelanjutan Tahap II, adalah merupakan Tahap III, yaitu periode

79Bab VIIndikator Kinerja Program pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.Program Pendidikan Non-

Formal2, 3, 4, 5, 6

a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

b. Angka Partisipasi Murni PAUD

c. Angka Melek Hurufd. Jumlah Lembaga

PAUDNIe. Jumlah Warga Belajar

PAUDNI

APK PAUD

APM PAUD

AMH

4.Program Pendidikan Luar

Biasa2, 3, 4, 5, 6

a. Angka Par sipasi Kasarb. Angka Par sipasi Murnic. Angka Par sipasi Sekolahc. Angka Drop Outd. Angka Melanjutkane. Angka Tinggal Kelas

APKAPMAPSADOAMATK

5.Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan1, 2, 3, 4, 5

a. Kualifikasi Pendidik/Tenaga Kependidikan

b. Sertifikasi Guruc. Akreditasi Sekolahd. Akreditasi Lembaga

PAUDNIe. Beasiswa Berprestasif. Beasiswa Khusus Siswa

Misking. Biaya Operasional

Sekolah

6.

Program Perencanaan,

Pengendalian dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah

1

a. RENSTRAb. RENJAc. RKA/DPAd. SPM

7. Program PeningkatanKesejahteraan Aparatur 1

a. Kualifikasi Tenaga Aparatur

b. Kepangkatan Tenaga Aparatur

c. Diklatpim Tenaga Aparatur

d. Angka Kredit Tenaga Pendidi/Kependidikan


5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

8. Program Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

9. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur

10. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Aparatur

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

12. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Keduabelas (12) program tersebut terdistribusi ke dalam 6 (enam) misi sebagaimana

telah diuraikan di atas, dan 8 (delapan) program diantaranya (program 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11

dan 12) akan menjadi Indikator Kinerja Program yang bersifat Pengembangan, sedangkan

4 (empat) program lainnya (program 7, 8, 9, dan 10) sebagai Indikator Kinerja Program

yang bersifat Rutin.

Deskripsi Indikator Kinerja Program secara keseluruhan dapat disajikan dalam Tabel

6.1, sebagai berikut :

Tabel 6.1

Daftar Indikator Kinerja Program

NO PROGRAM KATEGORI MISI INDIKATOR KINERJA SIMBOL

1.Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar2, 3, 4, 5, 6

a. Angka Par sipasi Kasar

b. Angka Par sipasi Murni

c. Angka Par sipasi Sekolah

c. Angka Drop Out

d. Angka Melanjutkan

e. Angka Tinggal Kelas

APK

APM

APS

ADO

AM

ATK

2.Program Pendidikan

Menengah dan Tinggi2, 3, 4, 5, 6

a. Angka Par sipasi Kasar

b. Angka Par sipasi Murni

c. Angka Par sipasi Sekolah

c. Angka Drop Out

d. Angka Melanjutkan

e. Angka Tinggal Kelas

APK

APM

APS

ADO

AM

ATK

3Bab IPendahuluan

tahun 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh.

Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun

2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk

menyusun Rencana Stratejik tentang program-program utama yang akan dicapai dalam 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang nomor 25

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat No. 24 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan

Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka dijelaskan bahwa setiap SPKD/

OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib membuat dokumen perencanaan

lima tahunan, yang disebut Rencana Strategis SKPD/OPD yang memuat tentang visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari tuntutan

kewajiban tersebut. Untuk itu, menjadi keharusan dan kebutuhan Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu institusi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana strategis (renstra) untuk

periode 5 tahunan , dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Pemerintah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013-2018. Dokumen rencana

strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan sebuah

dokumen perencanaan strategik. Periode 5 (lima) tahunan berfungsi sebagai acuan atau

pedoman bagi semua pihak yang terkait baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/

Kota, stakeholders bidang pendidikan yang terkait serta seluruh masyarakat yang memiliki

konsern dan orientasi pada penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa

Barat guna mewujudkan visi pembangunan Jawa Barat periode tahun 2013-2018, yaitu:

“ Jawa Barat maju dan sejahtera untuk semua”. Focus dokumen renstra strategis Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ini memuat tentang beberapa hal yaitu :

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN pembanguan pendidikan

di Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

yang disajikan secara sistematik, rasional, spesifik dan terukur.


1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan

5 (lima) tahunan tentang pembangunan pendidikan di Jawa Barat, yang menjadi acuan

atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan

visi pembangunan Jawa Barat periode tahun 2013-2018, yaitu : “ Jawa Barat maju dan

sejahtera untuk semua”. Sedangkan Tujuan yang akan dicapai melalui Dokumen rencana

strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 adalah:

1. Tersedianya pedoman atau acuan bagi rencana penyelenggaraan pembangunan

pendidikan di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2013 – 2018;

2. Tersedianya pedoman atau acuan bagi semua satuan unit kerja di lingkungan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan

pembangunan pendidikan dalam periode tahun 2013-2018, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing;

3. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan 5 (lima) tahunan

pembangunan pendidikan di Jawa Barat antara Rentra Dinas Pendidikan periode tahun

2013-2018 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-

undangan, seperti di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



URUSAN PILIHAN

1. Bidang Perikanan dan Kelautan

2. Bidang Pertanian

3. Bidang Kehutanan

4. Bidang Perindustrian

5. Bidang Perdagangan

6. Bidang Pariwisata

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Bidang Ketransmigrasian

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan

pusat, dimana pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif,

keamanan dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga

Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan

Agama.

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Sebagai tolok ukur kinerja pengembangan pendidikan selama periode 5 tahun ke

depan (tahun 2013-2018) maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Program Pembangunan

Pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Indikator Kinerja Pembangunan Pendidikan yang

digunakan sebagai tolok ukur, akan menjadi acuan/pedoman tentang perkembangan

target capaian dari tahun ke tahun selama periode 5 tahun ke depan (tahun 2013-

2018). Penentuan target capaian per program per kelompok sasaran kegiatan dengan

memperhatikan prediksi peningkatan kebutuhan sasaran dan prediksi peningkatan

kemampuan anggaran pendidikan serta berbagai varibel pengaruh lingkungan strategis

pengembangan pendidikan di Jawa Barat.

Indikator Kinerja Program terdiri atas : (1) Indikator Kinerja Program yang bersifat

Pengembangan; dan (2) Indikator Kinerja Program yang bersifat rutin. Terdapat 12 (dua

belas) program pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat yang perlu ditetapkan

indikator kinerja program, yaitu :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

2. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

3. Program Pendidikan Non Formal

4. Program Pendidikan Luar Biasa


Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat

3) Prioritas pembangunan daerah tahun 2014

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi

pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 berjumlah 90 (sembilan puluh)

program yang terbagi ke dalam 34 (tiga puluh empat) bidang yang terdiri dari 2

urusan yaitu:

URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

2. Bidang Kesehatan

3. Bidang Lingkungan Hidup

4. Bidang Pekerjaan Umum

5. Bidang Penataan Ruang

6. Bidang Perencanaan Pembangunan

7. Bidang Perumahan

8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

9. Bidang Penanaman Modal

10. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

12. Bidang Ketenagakerjaan

13. Bidang Ketahanan Pangan

14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

16. Bidang Perhubungan

17. Bidang Komunikasi dan Informatika

18. Bidang Pertanahan

19. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22. Bidang Sosial

23. Bidang Kebudayaan

24. Bidang Statistik

25. Bidang Kearsipan

26. Bidang Perpustakaan

5Bab IPendahuluan

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran


9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4700);

11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(SNP);

12. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



14. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban


Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


18. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah



19. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4864);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13

Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 43);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun

2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 46);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri

D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 47);


Pemaknaan tema :

- Menuntaskan Kegiatan Strategis adalah penyelesaian kegiatan-kegiatan strategis

yang telah dimulai perencanaan dan pelaksanaannya pada RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008-2013 namun belum berhasil untuk diwujudkan karena adanya kendala

teknis maupun kendala non teknis

- Melaksanakan Reorientasi adalah menerapkan cara kerja atau metode baru yang lebih

efektif untuk menjamin keberhasilan pembangunan (beyond expection). Hal tersebut

perlu dilakukan, mengingat banyak program dan kegiatan dimasa lalu penyelesaiannya

sering membutuhkan waktu yang sangat lama dan cenderung dilaksanakan secara

tidak efektif dan efisien sehingga menjadi hambatan dalam mewujudkan kemajuan

pembangunan.

- Melaksanakan Reposisi Pembangunan adalah mendudukan kembali peran Pemerintah

Provinsi yang harus lebih mengedepankan upaya penyelesaian permasalahan

strategis Provinsi yang sifatnya lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta mengkombinasikan pendekatan

pembangunan yang berbasis daerah otonom, pendekatan sektoral dan kewilayahan

dengan kegiatan nasional yang berfungsi sebagai penghela pembangunan.

- Bermitra Strategis Global adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat

jaringan/networking global guna meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing

daerah.

3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014

a. Prioritas pembangunan daerah tahun 2014 terdiri dari :

1) Prioritas pembangunan sektoral tahun 2014

Prioritas pembangunan sektoral dilakukan melalui strategi Common Goals dan Non

Common Goals, dengan upaya penyelesaian program dan kegiatan prioritas yang

belum terselesaikan pada tahun 2013. Pencapaian Common Goals membutuhkan

sinergitas lintas bidang dan OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/

kelurahan dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun

masyarakat, serta perwilayahan pembangunan.

2) Prioritas pembangunan kewilayahan tahun 2014

Prioritas Pembangunan Kewilayahan diarahkan pada pengembangan kegiatan

tematik kewilayahan berdasarkan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi


10) Penanganan ketertiban, ketentraman masyarakat.

11) Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Tahun 2016

12) Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

13) Pengelolaan aset daerah

14) Budaya dan destinasi wisata

15) Penegakan dan harmonisasi produk hukum

2. Tema Pembangunan Tahun 2014

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013 telah dilaksanakan

pembangunan tahunan dengan tema : (a) Tahun 2008 : Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas

Jawa Barat Menuju Provinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara

Tahun 2010; (b) Tahun 2009 : Peningkatan Mutu dan Akuntabilitas Pembangunan Menuju

Provinsi Termaju di Indonesia; (c) Tahun 2010: Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan

Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri

Dinamis dan Sejahtera; (d) Tahun 2011: Memantapkan Sinergi Pembangunan yang Bermutu

dan Akuntabel Bersama Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Mitra Menuju Masyarakat

Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera; (e) Tahun 2012 : Mengintegrasikan Peran

Investasi Dunia Usaha Dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat

Monumental Untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri,

Dinamis dan Sejahtera; dan (f) Tahun 2013 : Mengintegrasikan Peran Pemerintah, Dunia

Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan

Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa

Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera. Beberapa kegiatan strategis tahun 2008 – 2013

diperlukan akselerasi untuk segera dituntaskan.

Memperhatikan 15 (lima belas) isu strategis tahun 2014, diperlukan upaya yang lebih

komprehensif untuk menangani dan mengelola pelaksanaan pembangunan yang lebih

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui strategi berupa reorientasi dan reposisi

pembangunan dengan dukungan mitra strategis global.

Tema Pembangunan tahun 2014 adalah :

“Menuntaskan Kegiatan Strategis, Melaksanakan Reorientasi dan Reposisi

Pembangunan Bersama Mitra Strategis Global, sebagai Landasan untuk

Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju”

7Bab IPendahuluan

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun

2008 Nomor 54 Seri E);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 66 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita

Daerah Tahun 2008 Nomor 66 Seri E);

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 164

Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4

Tahun 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seia A);

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor

181 Seri E);

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1166-Pdb/2012 tentang Standar

Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;

32. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1630-Keu/2012 tentang Penunjukan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;

33. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/01-Set.Disdik

tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;

34. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 819/02-Set.Disdik tanggal

02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013;

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.29.32.5.2 tanggal 26 Desember

2012 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun

Anggaran 2013 dan perubahannya pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

36. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 120/64/Bapeda tanggal 24 Desember 2008

perihal Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Tahun 2008 – 2013.

1.4 KERANGKA PIKIR

Bertolak dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka kerangka pikir dalam penyusunan

renstra ini disusun sebagai berikut:


Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan

Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018

1.5 PENDEKATAN PROSES PENYUSUNAN

Pendekatan yang digunakan dalam melalukan proses penyusunan Dokumen rencana

strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, ini mencakup : (1)

Pendekatan politik, yang merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan Jawa Barat

berdasarkan kebijakan Gubernur, (2) Pendekatan teknokratik, yang dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka pikir ilimiah berdasarkan teori dan konsep ilmiah,

(3) Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders)

terhadap pembangunan. Bererapa teori dan konsep ilmiah yang dijadikan landasan

konseptual dalam penyusunan renstra ini diuraikan sebagai berikut:


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa

Barat Tahun 2014 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan

lainnya sebagai berikut:

1. RPJMD Transisi Tahun 2014 berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMN Tahun

2010 – 2014, dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan programprogram

pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-

2013.

2. RPJMD Transisi Tahun 2014 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Peraturan

Daerah Nomor 22 Tahun 2010) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008).

3. RPJMD Transisi Tahun 2014 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa

Barat 2014 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2014, serta seluruh

komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

daerah secara berkesinambungan.

RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 menjelaskan beberapa hal berikut,

antara lain :

1. Isu Strategis Tahun 2014

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum

dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara

bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014,

yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya;

2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;

3) Pengangguran dan ketenagakerjaan;

4) Peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan;

5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur;

6) Kualitas lingkungan hidup;

7) Kualitas demokrasi dan Pemilu nasional tahun 2014;

8) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;

9) Efektivitas Pemerintahan Daerah.


Bab VIINDIKATOR KINERJAPROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Dengan berakhirnya Masa Bhakti Gubernur/Wakil Gubernur pada periode tahun

2008-2013. maka Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih memiliki tugas dan tanggungjawab

dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun

2013 – 2018. RPJMD tersebut ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah

pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP 8 tahun 2008.

Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan dokumen

perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan kepala daerah, diperlukan RPJMD

Transisi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir,

sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun

2014 dan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 2018. RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun

2014 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan,

serta penelaahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Jawa

Barat Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode

satu tahun yaitu Tahun 2014, ditetapkan dengan maksud untuk menghindari kekosongan

hukum berkaitan dengan dokumen perencanaan jangka menengah. Tujuan disusunnya

RPJMD Transisi Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 adalah sebagai landasan pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang prosesnya dimulai

pada Bulan Januari tahun 2013, dan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana

Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

9Bab IPendahuluan

1.5.1 Administrasi Publik

Dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan terus berkembang, maka

dituntut adanya perkembangan negara dalam mengurusi masyarakat. Negara dalam

melakukan penyelenggaraan urusan masyarakat dituntut untuk berubah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Salah satu wujudnya bagaimana negara membentuk dan mengelola

beberapa organisasi atau lembaga yang tidak cukup diurus dengan cara-cara ‘biasa’

negara. Pada saat ini dapat ditemukan pada pembentukan BUMN dan BUMD (baik yang

dikelola oleh negara maupun bukan oleh negara) dan lembaga kemitraan (partnership)

antar negara dengan masyarakat (quasi government organization).

Dengan fenomena tersebut, menurut Nugroho (2008) menjadikan definisi administrasi

negara atau administrasi publik ditantang untuk keluar dari khasanah administrasi an sich,

namum sebagai sebuah manajemen. Pengelolaan Negara tidak dapat lagi diselenggarakan

dengan pola melayani, sesuai dengan makna etimologis administrasi (ad+ministrare)

yang berarti to serve, dimana organisasi pemerintahan hadir hanya untuk melaksanakan

tugas-tugas pelayanan rutin kepada publik, namun organisasi pemerintahan harus dapat

menciptakan nilainilai (values) yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pada era globalisasi yang dicirikan dengan dinamika, kompleksitas, perkembangan

dan persaingan ketat, yang diwarnai adanya berbagai peluang dan ancaman, maka

negara dituntut semakin berperan dan eksis, dan bukannya semakin tenggelam seperti

yang dikatakan oleh Kenichi Ohmae (1995) dalam bukunya The End of The Nation State.

Sebaliknya, peran negara atau pemerintahan dalam persaingan global semakin penting

dalam rangka membangun daya saing global dari setiap negara atau bangsa, seperti

gagasan yang disampaikan oleh Michael E. Porter (1998) dalam bukunya The Competitive

Advantage of The Nation. Dalam persaingan global, negara tidak cukup hanya menjalankan

urusan-urusan yang bersifat rutin belaka (ketatausahaan negara), melainkan harus

mampu membangun keunggulan kompetitif nasional. Untuk itu, sistem administrasi

negara seharusnya dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang unggul (exelence

public policies) yang bermanfaat untuk masyarakat (public). Karena itu, sebuah dokumen

perencanaan seperti halnya resntra dapat dipandang dalam kerangka pikir ini sebagai

sebuah produk dari penyelenggaraan sistem administrasi publik Hal tersebut sebagaimana

digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini:


Gambar 1.2

Kerangka Pikir

Dokumen Rencana Strategis Sebagai Sebuah Produk Sistem Administrasi Publik.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka menurut Nugroho (2008) output dari

administrasi negara atau administrasi pemerintahan bukan hanya sekedar mengatur

kehidupan bersama masyarakatnya, namun juga membangun kemampuan organisasi

dalam lingkup nasional agar menjadi organisasi yang mampu bersaing dengan kapasitas

global. Untuk itu, administrasi negara atau administrasi publik harus direformasi, agar

terjadi perubahan melalui sebuah strategi manajemen (management of change), sehingga

perubahan dapat berlangsung secara mendasar dan siqnifikan.

Tuntutan reformasi dalam administrasi negara atau administrasi publik, direspon

dengan munculnya konsep tentang kepemerintahan yang baik (good governance).

Kepemerintahan yang baik telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan administrasi

71Bab VRencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

1) Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan

di Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata

kelola pendidikan.

D. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan jenis kegiatan:

1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat

2) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa

Barat

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat

4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat

6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai Pengembangan Bahasa

Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya

substansi-substansi kegiatan berikut ini :

1) Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan

di Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata

kelola pendidikan.

2) Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara

sistemik, terintegrasi, dan terpadu.

3) Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara

terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;


5) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat

6) Revitalisasi Sarana dan Prasarana pada Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan

Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


substansi-substansi kegiatan berikut ini:

1) Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara


2) Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara

terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

3) Meningkatkan aset dan sarana/prasarana pendidikan di Jawa Barat secara

efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola pendidikan.

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1) Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

2) Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa

Barat

3) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat

4) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

5) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat

6) Menyelenggarakan Administrasti Perkantoran pada Balai Pengembangan Bahasa

Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat


substansi-substansi kegiatan berikut ini:

11Bab IPendahuluan

negara. Masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan

kepemerintahan yang baik sejalan dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan dan

kompetensi masyarakat. Pola-pola lama dalam administrasi negara dinilai tidak mampu

lagi merespon kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang semakin berkembang. Untuk

hal tersebut perlu dilakukan reformasi dalam pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Menurut UNDP (1997), kepemerintahan yang baik mencakup semua mekanisme,

proses, dan lembaga yang merupakan saluran bagi masyarakat untuk mengartikulasikan

kepentingan-kepentingan, melaksanakan hak-hak hukum, melakukan pemenuhan

kewajiban-kewajiban dan menyambungkan perbedaanperbedaan yang ada. Untuk itu,

terselenggaranya sebuah kepemerintahan yang baik akan dicirikan oleh adanya : (1)

partisipasi, (2) penegakkan hukum, (3) transparansi, (3) responsitas, (4) kesetaraan, (5)

akuntabilitas, (6) efisiensi dan efektivitas dan (7) visi strategis.

1.5.2 Administrasi , Organisasi dan Manajemen

Sebagai pengantar untuk memahami pengertian tentang administrasi, organisasi

dan manajemen, diperlukan pemahaman awal tentang sistem. Pembahasan tentang

adminstrasi, organisasi dan manajemen dapat diletakkan dalam konteks sistem. Berdasarkan

etimologi, istilah sistem berakar dari bahasa Yunani yaitu systema, dalam bahasa Inggris

ditulis system, yang mempunyai arti sebagai himpunan bagian atau komponen yang saling

berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan.

Sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling bekerja sama membentuk suatu keseluruhan,

apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan

tersebut tidak dapat lagi disebut sistem.

Beberapa ahli mecoba memberikan definsi tentang sistem. Menurut Buckley, ”sistem

adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, disebabkan adanya

saling ketergantungan di antara bagian-bagiannya” (A whole that functions as a whole

by virtue of interdependence of its parts). H. Kerzner mengatakan bahwa “sistem adalah

sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human)

yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut

dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau

hasil akhir”.

Sejalan dengan pemahaman sistem, Abdurrahmat (2006) menjelaskan bahwa


hakekat dari administrasi adalah adanya penyelenggaraan upaya bersama atau kelompok

manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor diterminan

dari sebuah administrasi antara lain : (1) manajemen, (2) organisasi, (3) komunikasi/

interaksi, (4) SDM, (5) sarana/prasarana, (6) dana, (7) lokasi/tempat, (8) lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka administrasi mengandung pengertian tentang proses

daya upaya yang dilakukan oleh kelompok dengan bekerja sama secara rasional untuk

kepentingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan penjelasan

tersebut, maka organisasi dapat dipandang sebagai wadah dari berlangsungnya kegiatan

administrasi, sedangkan organisasi dan manajemen merupakan sasaran dari kegiatan

administrasi.

Administrasi memiliki peranan penting dalam menentukan jalannya roda kehidupan

sebuah organisasi. Namun yang lebih penting, adalah SDM di belakang administrasi tersebut.

Baik buruknya sebuah administrasi, sangat tergantung pada SDM yang menjalankannya.

Apabila administrasi dijalankan oleh SDM yang baik, handal dan unggul, maka akan lebih

memungkinkan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam administrasi

ditemukan adanya 3 (tiga) fungsi yang sangat penting, yaitu : (1) Fungi Organisasi, yang

menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan dibagikan kepada unsur organisasi; (2) Fungsi

Manajemen, yang menjelaskan bagaimana tugas/pekerjaan direncanakan, dilaksanakan,

dikendalikan dan dievaluasi; dan (3) Fungsi Kepemimpinan, yang menjelaskan bagaimana

administrator/manajer melakukan kepemimpinan agar tujuan organisasi dapat dicapai.

Abdurrahmat menjelaskan bahwa fungsi manajemen berhubungan proses pembinaan

atau pemberian bimbingan, pimpinan, pengarahan, pengaturan dan pengendalian atau

fasilitasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Karena itu, inti dari manajemen

pada akhirnya adalah kepemimpinan (leadership). Melalui manajemen semua kegiatan

organisasi dikoordinir dan diarahkan oleh kepemimpinan menuju pencapaian tujuan

organisasi yang telah ditetapkan, karena itu manajemen akan ditemukan pada setiap level

organisasi.

Manajemen baik dipandang sebagai ilmu dan seni, memiliki peran dan fungsi yang

sangat strategis dikaitkan dengan upaya-upaya dalam rangka pencapaian tujuan (goals)

organisasi atau sistem pada masa depan. Menurut Luther Gulick (1965) manajemen

merupakan ilmu, karena memiliki serangkaian teori dan konsep yang telah teruji seiring

dengan perkembangan peradaban manusia. Sebagai ilmu, menurut Gulick teori – teori



2) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur SMK Negeri Provinsi Jawa Barat

3) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

4) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

5) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTK-PK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

6) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur pada Balai Penngembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Kegiatan-kegiatan tersebut dalam periode 2013-2018 harus mencakup di dalamnya substansi-substansi kegiatan berikut ini:1) Rekrutmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas

Pendidikan Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;2) Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di

Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;

3) Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada Sekretariat Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

2) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Perkantoran pada SMK Negeri Provinsi Jawa

Barat


Kependidikan Pendidikan Umum (BPPTK-PU) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat


Kependidikan Pendidikan Luar Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat


8) Meningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Semua Jenjang dan

Jalur Pendidikan.

9) Melaksanakan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdedikasi dan

Berprestasi pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan untuk diikutsertakan pada

Event-Event Nasional.

10) Membangun dan Memberdayakan Perpustakaan Sekolah sebagai Pusat Informasi,

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sebagai Sarana Pembentukan Budaya Baca dan

Budaya Menulis Warga Sekolah.

Misi 6 : “Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”.

1) Melaksanakan Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Untuk Siswa

pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.

2) Melakukan Koordinasi dengan Lembaga-Lembaga terkait serta Fasilitasi Pengembangan

Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah Dalam Rangka Memelihara, Meningkatkan,

Mengembangkan serta Melestarikan Budaya Jawa Barat.

3) Menyelenggarakan Pelatihan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mata Pelajaran

Bahasa Daerah dan Kesenian

4) Menyelenggarakan dan Mengikutsertakan Siswa dalam Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.

5) Fasilitasi dan Pemberdayaan Alat-Alat Kesenian Tradisional pada Semua Jenjang dan

Jalur Pendidikan dalam upaya Pewarisan Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

5.2.2 Kegiatan-kegiatan Rutin

Berdasarkan program dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan-

kegiatan rutin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”,

yaitu:

A. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur


1) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Sekretariat Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

13Bab IPendahuluan

dan konsep – konsep manajemen dapat memberikan penjelasan secara logis dan

rasional tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia pada situasi tertentu, dan juga

memungkinkan manusia untuk melakukan prediksi tentang apa yang akan terjadi akibat

tindakan yang dilakukan manusia. Menurut Mary Parker Follet manajemen merupakan

seni, seperti dikutip Stoner (1986), karena manajemen berhubungan dengan proses untuk

mencapai tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara menggerakkan, mengatur dan

memimpin. (Management is the art of getting things done through poeple).

Stoner dan Freeman (1992), mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu

proses menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi melalui

fungsi planning dan decision making, organizing, leading dan controlling. Manajemen

dikatakan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi

pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang

tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Robbin dan Coultar (1996) menyatakan bahwa

manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien

dan efektif dengan dan melalui orang lain. Efisiensi menunjukkan hubungan antara input

dan output dengan mencari biaya sumber daya minimum, sedangkan efektif menunjukkan

makna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Nanang Fattah (2003) menjelaskan bahwa dalam manajemen terlibat fungsi-fungsi

pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning),

pengorganisasian (organizing), pemimpinan (leading) dan pengawasan (controlling).

Manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan

mengendalikan atau mengawasi upaya-upaya organisasi dengan segala aspeknya agar

tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

1.5.3 Manajemen Strategis

Berdasarkan etimologi, istilah ”stategi” berakar dari bahasa Yunani kuno yang

mempunyai arti sebagai sebuah ”seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar atau

skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi adalah alat

untuk mencapai tujuan.

Stepahanie K Marrus seperti yang dikutip oleh Sukristono (1995) dan Husien Umar

(2003), kata strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin


puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

cara atau upaya tentang bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Sedangkan Husien Umar (2003) menyatakan bahwa manajemen strategis adalah

sebuah manajemen yang berfungsi seperti manajemen yang lainnya, yaitu tentang

bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana melaksanakan

dan bagaimana mengendalikan hal-hal yang bersifat strategis. Sedangkan sebuah proses

perencanaan bagi sebuah organisasi akan memiliki beberapa fungsi berikut ini : (1)

Untuk menterjemahkan kebijakan umum, (2) Untuk memperkirakan atau memprediksi

masa depan, (3) Untuk mengekonomiskan penggunaan sumber daya yang terbatas, (4)

Untuk lebih memberikan kepastian suatu aktivitas/kejadian, (5) Menjadi sarana atau

alat koordinasi antar proses/fungsi manajemen dalam organisasi, dan (6) Menjadi

sarana atau alat pengawasan atau pengendalian dalam proses/fungsi manajemen dalam

organisasi.

Sesuai dengan tingkatan manajemen, proses perencanaan dalam organisasi

dikategorikan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu (1) perencanaan strategis dan (2)

perencanaan operasional. Pertama, perencanaan strategis, merupakan bagian dari

manajemen strategis, yang terdiri atas tahap-tahap : (a) perumusan (formulating), (b)

penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis

antar proses atau fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya

di masa depan. Sebuah perencanaan strategis akan lebih berfokus pada bagaimana

manajemen puncak organisasi menyusun visi, misi, falsafah, kebijakan dan strategi

organisasi untuk mencapai tujuannya. Kedua, perencanaan operasional, merupakan

perencanaan yang lebih mengarah pada bidang fungsional organisasi untuk memperjelas

makna suatu strategi. Perencanaan operasional memberikan acuan atau pedoman lebih

spesifik untuk melakukan aktivitas atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan strategi.

Memperjelas makna perencaan strategis, maka perlu dibedakan konsep berpikir

strategik dan berpikir taktis, seperti dijelaskan oleh Peter Drucker yang dikutip oleh

Wahyudi dan Husien Umar (2003), seperti tabel 1.1.



4) Menyediakan dan Menyalurkan BOP Paket C

5) Menyediakan dan Menyalurkan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) padasSemua

Jenjang Pendidikan.

6) Meningkatkan dan Mengembangkan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua

7) Fasilitasi dan Optimaslisasi Pendayagunaan Fasilitas Umum yang ada di lingkungan

Masyarakat Sebagai Tempat Pendidikan Layanan Khusus Bagi Anak Terlantar dan Anak

Jalanan.

Misi 4: “Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”,

yaitu:

1) Membina dan Mengembangkan Jiwa Kewirausahaan Siswa pada Semua Jenjang dan

Jalur Pendidikan.

2) Fasilitasi Sekolah Sebagai Wahana Latihan Keterampilan Kewirausahaan Siswa.

3) Fasilitasi Sekolah Sebagai Mitra Produksi dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah.

Misi 5: “Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK

maju”, yaitu:

1) Penyebarluasan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan di Jawa

Barat

2) Fasilitasi Peralatan Praktek dan Laboratorium pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan

di Jawa Barat

3) Menyelenggarakan dan Mengikutsertakan Siswa dalam Event-Event Lomba Kompetensi

Siswa di Tingkat Lokal, Regional maupun Nasional.

4) Menyelenggarakan Pameran atau Expo Hasil Karya Siswa secara berkala dan

berkesinambungan.

5) Meningkatkan Motivasi, Profesionalisme dan Jiwa Pengabdian Pendidik dan Tenaga

Kependidikan pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan melalui Peningkatan

Kesejahteraan Hidup Khususnya bagi Guru Non PNS yang ditugaskan di Daerah

Terpencil dan Perbatasan.

6) Peningkatan Profesinalisme Guru pada Semua Jenjang Pendidikan melalui Sertifikasi

Guru.

7) Menyusun dan Merumuskan Rencana Program dan Kegiatan Belajar Mengajar sebagai

Pegangan Guru pada Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.


9) Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik Bekelanjutan

10) Pendidikan dan Pelatihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Semua Jenjang

Pendidikan

11) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan Semua Jenjang Pendidikan

12) Melaksanakan Akreditasi Lembaga Pendidikan Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan.

13) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat

14) Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor (TKW-41)

Misi 2: “Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”,

yaitu:1) Membangun karakter siswa melalaui penggalian, peningkatan dan pengembangan

potensi olahraga siswa pada semua jenjang dan jalur pendidikan.2) Menyelenggarakan dan mengikuti event-event olahraga baik lokal, regional maupun

nasional untuk semua jenjang dan jalur dan jalur pendidikan.3) Menyelenggarakan dan mengikuti event-event lomba kompetensi siswa baik lokal,

regional maupun nasional untuk semua jenjang pendidikan.4) Intensifikasi Pendidikan KARAKTER BUDAYA BANGSA (KBB) SISWA pada semua jenjang

dan jalur pendidikan DI JAWA BARAT5) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Pendidikan Non-Formal dan Pendidikan Informal.6) Bina Promosi Dan Kompetensi Siswa Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan

Khusus (PLK)7) Intensifikasi Pendidikan KARAKTER Melalui Revitalisasi Gerakan Pramuka pada semua

jenjang dan jalur pendidikan.

Misi 3: “Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk

semua”, yaitu:

1) Menyelenggarakan Layanan Pendidikan Alternatif pada Semua Jenjang dan Jalur

Pendidikan dalam rangka Perluasan Akses dan Demokratisasi Pendidikan.

2) Menyediakan dan Menyalurkan BOS Pusat maupun Provinsi untuk semua Jenjang

Pendidikan.

3) Membangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Rehabilitasi

Bangunan Sekolah Dalam Rangka Meningkaktkan Daya Tampung (Akses) pada Semua

Jenjang Pendidikan.

15Bab IPendahuluan

Tabel 1.1

Berpikir Strategik Vs Berpikir Taktis

No. Berpikir Strategik Berpikir Taktis

1. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana mengerjakannya?

2. Mengerjakan sesuatu yang benar.Mengerjakan sesuatu dengan

benar.

3.Menggunakan pertempuran untuk

memenangkan peperangan

Menggunakan pasukan/tentara

untuk memenangkan pertempuran.

Untuk memudahkan dalam melakukan proses perencanaan strategik, maka biasanya

dalam pendekatan manajemen strategik dilakukan dengan menggunakan tool yang

dinamakan model perencanaan strategik, yang terdiri atas : (a) model Whelen-Hunger, (b)

model Fred R. David, dan (c) model Gleen Baseman dan Arvind Platak. Dalam penyusunan

Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018,

digunakan pendekatan model Whelen-Hunger.

Dalam model Whelen-Hunger, sebuah perencanaan strategik dibangun atas 3

(tahap) proses, yaitu : (a) proses perumusan strategi (formulation strategy), (b) proses

implementasi strategi (strategy implementation) dan (c) proses pengawasan dan evaluasi

strategi (evaluation and control strategy). Dalam setiap pelaksanaaan proses harus

diperhatikan beberapa faktor ekologis yang mempengaruhi, yang terdiri atas faktor

ekologis di lingkungan internal dan factor ekologis di lingkungan eksternal.

Proses perumusan strategi akan mencakup penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi dan kebijakan; proses implementasi strategi akan mencakup pelaksanaan program,

kegiatan, anggaran dan prosedure; dan proses pengendalian dan evaluasi strategi akan

mencakup pengendalian dan evaluasi unjuk kerja atau kinerja sebagai hasil pelaksanaan

kegiatan. Selanjutnya, beberapa faktor ekologis dalam lingkungan eksternal, terdiri atas

kondisi lingkungan sosial, lingkungan aktivitas/kegiatan, sedangkan faktor-faktor ekologis

dalam lingkungan internal terdiri atas aspek – aspek struktur, aspek-aspek kulture/budaya

dan sumber daya. Setiap tahapan proses yang dilakukan akan menghasilkan keluaran yang

menimbulkan adanya respon dan interaksi satu sama lain dalam wajud umpan balik (feed

back) . Pendekatan perencaaan strategis dengan menggunakan model Whelen-Hunger


seperti dijelaskan pada Gambar 1.3.

Berdasarkan arah perumusan strategi, proses perencanaan dapat dilakukan dengan

menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu : (a) pendekatan atas bawah (top down), (b)

pendekatan bawah ke atas (bottom up), dan (c) pendekatan kombinasi top down dan

bottom up. Pertama, pendekatan top down dimana penyusunan Dokumen rencana

strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 dilakukan oleh pimpinan

organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dengan menterjemahkan visi dan misi lembaga atau

organisasi dengan mengacu pada RPJPD (Tahun 2005-2025) dan RPJMD (Tahun 2013-2018)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Peraturan Daerah Jawa Barat dan Peraturan Gubernur

yang terkait. Sosialisasi dan diseminasi renstra ini pada tahap selanjutnya akan dilakukan

dengan pendekatan melalui forum rapat koordinas pembangunan bidang pendidikan di

Provinsi Jawa Barat secara berjenjang khususnyapendidikan yang dikoordinasikan oleh

Bapeda Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Kedua, pendekatan bottom up, dimana penyusunan renstra dilakukan dimana

pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) menjelaskan tentang kondisi lingkungan

eksternal, internal lembaga atau organisasi dinas, dan selanjutnya menyampaikan visi,

misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkannya, selanjutnya menyerahkan

kewenangan kepada unit-unit kerja di dinas (bidang, balai) untuk menterjemahkan atau

menyusun menjadi perencanaan yang lebih operasional dalam bentuk program, kegiatan,

penganggaran dan prosedur. Penyusunan renstra dengan pendekatan ini dilaksanakan

melalui rapat koordinasi dengan unit atau satuan kerja (bidang, balai) di lingkungan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dengan melibatkan semua stakeholders terkait.

Ketiga, pendekatan kombinasi antara pendekatan top down dan pendekatan

bottom up, dimana pimpinan organisasi atau lembaga (Kepala Dinas) dalam melakukan

perumusan strategi organisasi atau lembaga dengan melakukan sinergitas antara proses

penterjemahkan visi dan misi Pemerintah Daerah (Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur)

dengan proses penjelasan kondisi lingkungan eksternal, internal lembaga atau organisasi

dinas, visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan kepala dinas kepada

pimpinan unit-unit kerja (bidang, balai) didinas.



D. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan sasaran:

a. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di

Jawa Barat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola

pendidikan.

b. Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara


c. Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,

terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

5.2 KEGIATAN

5.2.1 Kegiatan-kegiatan Pengembangan

Berdasarkan program dan sasaran sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan-

kegiatan pengembangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan

pada tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :


yaitu :

1) Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Pendidikan

Di Jawa Barat

2) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan DinasPendidikan Provinsi

Jawa Barat

3) Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Semua Jenjang Pendidikan di

Jawabarat

4) Memelihara, Meningkatkan dan Mengembangkan Manajemen Penyelenggaraan

Pendidikan di Semua Jenjang dan Jalur Pendidikan

5) Meningkatkan dan Mengembangkan Sekolah Standar Nasional (SSN) pada Semua

Jenjang dan Jalur Pendidikan

6) Revitalisasi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi Jawabarat dalam Rangka

Implementasi Kurikulum 2013

7) Penyelenggaraan Ujian Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar

Luar Biasa/Paket A

8) Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Nasional Jenjang dan Jalur SMP/MTs/SMPLB/Paket B

serta SMA/MA/SMALB/SMK/Paket C.


c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya

Jawa Barat.

d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa

budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.

e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah

dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.

5.1.1.2 Program Rutin


yaitu:

A. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur

Dengan sasaran:

a. Rekrutmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan

Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;

b. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di

Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan

kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;

c. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan

terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan sasaran:

a. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara


b. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,

terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. Meningkatkan aset dan sarana/prasarana pendidikan di Jawa Barat secara efektif

dan efisien dalam rangka peningkatan mutu tata kelola pendidikan

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan sasaran:



pendidikan.

17Bab IPendahuluan

Gambar 1.3

Perencaaan Strategis Berdasarkan Model Whelen-Hunger


1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018 disajikan seperti di bawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Kerangka Pikir

1.5 Pendekatan Proses Penyusunan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 Struktur Organisasi Dinas

2.2 Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS DINAS

3.1 Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Dinas

3.2 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Dinas

3.3 SWOT Analysis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Pilihan Strategi .

4.4 Kebijakan .

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program, Kelompok Sasaran dan Kegiatan

5.2 Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA

BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

6.2 Indikator Kinerja Program

BAB VII. PENUTUP



b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;

c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa Barat.

d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.

e. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.

D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-FormalDengan sasaran:

a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-budaya daerah.

b. Mengembangkan kemitraan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya;

c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya berbasis budaya Jawa Barat.

d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.


dan lembaga pendidikan lainnya yang berbasis pada budaya Jawa Barat.

E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa

Dengan sasaran:

a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya

Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap

budaya-budaya daerah.

b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan

budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau

kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;


c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.

Misi 6: “Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”.A. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Dengan sasaran:

a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan para tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat;

b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-sekolah di Jawa Barat;

B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Dengan sasaran:

a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-budaya daerah.

b. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;

c. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa Barat.

d. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.


dan lembaga pendidikan masyarakat yang berbasis pada budaya Jawa Barat.

C. Program Wajib Belajar Pendidikan Menengah

Dengan sasaran:

a. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya

Jawa Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap

budaya-budaya daerah.

19Bab IIGambaran Pelayanan Dinas

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan unsur Pemerintah Provinsi Jawa

Barat yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan.

Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 tahun 2008 tentang Dinas Daerah

Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 31 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat.

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang pada

Lampiran I Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008, adalah sebagai

berikut :

1). Kepala Dinas,

2). Sekretariat, yang membawahkan :

(a). Sub Bagian Perencanaan dan Program;

(b). Sub Bagian Keuangan;

(c). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

3). Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :

(a). Seksi Pembinaan TK/SD;

(b). Seksi Pembinaan SMP;

(c). Seksi Pembinaan SSN dan SBI;


4). Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan :

(a). Seksi Pembinaan SMA;

(b). Seksi Pembinaan SMK;

(c). Seksi Pembinaan SSN, SBI dan Kerjasama Pendidikan Tinggi;

5). Bidang Pendidikan Luar Biasa, membawahkan :

(a). Seksi Kurikulum PK dan PLK;

(b). Seksi Alat Bantu Media PK dan PLK;

(c). Seksi Bina Promosi Komp[etensi Siswa.

6). Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan :

(a). Seksi PAUD;

(b). Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;

(c). Seksi Kursus dan Kelembagaan;Selain Sekretariat dan Bidang sebagaimana di atas, Dinas Pendidikan juga dilengkapi dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Balai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002, yaitu :

7). Balai Pela han Pendidik dan Tenaga Kependidikan Umum (BPPTKUmum), membawahkan:

(a). Sub Bagian Tata Usaha;

(b). Seksi Perencanaan;

(c). Seksi Penyelenggaraan Diklat.

8). Balai Pela han Pendidik dan Tenaga Kependidikan PLB (BPPTK-PLB), membawahkan :

(a). Sub Bagain Tata Usaha;

(b). Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

(c). Seksi Penyelenggaraan.

9). Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK), membawahkan :


(b). Seksi Evaluasi dan Pengembangan;

(c). Seksi Pelestarian dan Pembelajaran;

(d). Kelompok Jabatan Fungsional.



c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.

C. Program Wajib Belajar Pendidikan MenengahDengan sasaran:

a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai dan representatif sebagai pusat informasi IPTEK;

b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan terbaru;

c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalangan guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.

D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-Formal

Dengan sasaran:

a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya yang memadai dan representatif sebagai pusat informasi IPTEK;


c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalangan guru dan peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.

E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar BiasaDengan sasaran:

a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;



E. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa

Dengan sasaran:

a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah.

b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran di setiap sekolah

c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai ekonomis.

d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.

Misi 5: “Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK

maju”;

A. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Dengan sasaran :

a. Menyelenggarakan event-event seminar, pameran atau EXPO pendidikan

yang mampu membuka dan membina kesadaran masyarakat sekolah tentang

pentingnya pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam

dunia pendidikan.

b. Menyediakan Pustakawan, SDM terampil, fasilitas media dan sarana teknologi

informasi dan teknologi komunikasi yang memadai sesuai dengan tuntutan dan

kebutuhan.


Dengan sasaran:

a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang

memadai dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;

b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi

sebagai sumber ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan terbaru;


10). Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK),

membawahkan:


(b). Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

(c). Seksi Penyelenggaraan.

2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan Daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya dimaksud, Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang urusan

pendidikan meliputi pendidikn dasar, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan

luar biasa serta pendidikan nonformal dan informal;

2. Penyelenggaraan urusan pendidikan meliputi pendidikn dasar, pendidikan menengah

dan tinggi, pendidikan luar biasa serta pendidikan nonformal dan informal;

3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas kependidikan meliputi

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan tinggi, pendidikan luar biasa serta

pendidikan nonformal dan informal;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

5. Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan struktur

organisasi dan tugas pokok serta fungsi dinas meliputi (1) pemerataan dan perluasan

akses pendidikan, (2) mutu dan relevansi pendidikan, serta (3) tata kelola, akuntabilitas

dan pencitraan publik pendidikan. Ketiga layanan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib bidang pendidikan pada

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

2.3.1 Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan mengandung arti memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan haknya memperoleh

pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut akan sangat sejalan


dengan program yang tengah digulirkan pemerintah pusat yaitu education for all

(Pendidikan Untuk Semua/PUS) yang menghendaki tidak ada seorangpun warga Negara

yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, setiap warga negara berhak akan

pendidikan sepanjang hayat.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan sangat terkait dengan ketersediaan

sarana dan prasarana pendidikan serta pendidik/tenaga kependidikan. Kondisi saat ini,

terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah lulusan SD/Setingkat SD dan SMP/

Setingkat SMP dengan kapasitas daya tamping sekolah di atasnya (SMP/MTs dan SMA/

MA/SMK) sehingga mengakibatkan cukup banyak lulusan yang tidak dapat melanjutkan

pendidikan. Permasalahan lainnya dari pemerataan yaitu belum meratanya persebaran

sekolah dengan sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan di satu pihak

ada sekolah yang kekurangan murid, sebaliknya ada pula sekolah yang justru tidak mampu

menampung murid. Selain hal tersebut di atas, masih banyak wilayah di Jawa Barat

yang terisolir (terpencil) dan tertinggal sehingga belum tersentuh sarana dan prasarana

pendidikan.

2.3.2 Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Mutu, relevansi dan daya saing pendidikan berkaitan dengan kondisi mutu atau kualitas

lulusan pendidikan atau sekolah. Salah satu indikator dari mutu lulusan ini sangat berkorelasi

dengan pencapaian rata-rata nilai UAN dan penyerapan tenaga kerja pasca sekolah. Data

menunjukkan, banyak siswa yang nilai UAN nya belum op mal, hanya di atas standar nilai

kelulusan dan dak sedikit pula lulusan yang menganggur karena mereka dak memiliki

kompetensi tertentu yang dibutuhkan dunia usaha/industri. Mutu lulusan juga dapat

dipengaruhi pula oleh proses pembelajaran satuan pendidikan, dimana ngkat penerapan

pembelajaran berbasis TIK di Jawa Barat masih rendah, dan secara formal belum ditangani

sebuah pengelolan yang baik di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Faktor-faktor lain yang berpotensi terhadap rendahnya mutu pendidikan : (1) beum

adanya wadah yang dapat menampung hasil-hasil kreasi siswa (Pusat Promosi Produk

Hasil Kreasi Siswa) = pusat promosi produk kejuruan; (2) masih lamban upaya peningkatan

kompetensi guru dibandingkan laju perkembangan IPTEK; dan (3) belum optimalnya

penerapan kurikulum yang berlaku dan belum terimplementasinya secara optimal

pendidikn karakter ataU budi pekerti berdasarkan nilai budaya bangsa dan kearifan lokal

Jawa Barat untuk membentuk value, daya saing dan karakter bangsa.




Dengan sasaran:

a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai

sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun

jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan

daerah.

b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau

kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran

di setiap sekolah

c. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri

untuk menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada

di lingkungan masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai

ekonomis.


D. Program Wajib Belajar Pendidikan Non-Formal

Dengan sasaran:

a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah atau lembaga

pendidikan lainnya, sebagai sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta

didik dalam membangun jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran

produk-produk unggulan daerah.

b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah atau lembaga pendidikan

lainnya dengan jaringan usaha atau kewirausahaan dalam rangka pengembangan

unit/satuan produksi dan pemasaran di setiap sekolah atau lembaga pendidikan

lainnya.




ekonomis.

d. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah atau

lembaga pendidikan lainnya.


D. Program Wajib Belajar Pendidikan Luar Biasa

Dengan sasaran:

a. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program

pengawasan dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian

pendanaan pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan,

dan CSR;

Misi 4: “Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”;


Dengan sasaran:

a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan pada Sekolah-

sekolah di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama

dengan Dunia Usaha/Dunia Industri, dan Kelompok Wirausahawan di Jawa

Barat;

b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang

Kewirausahaan di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada

sekolah-sekolah dan masyarakat di Jawa Barat;


Dengan sasaran:

a. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai

sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun

jiwa kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produk-produk unggulan

daerah.

b. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau

kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran

di setiap sekolah




ekonomis.



2.3.3 Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pendidikan

Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan

manajemen atau tata kelola pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/

kota sampai dengan level sekolah-sekolah atau penyelenggara kegiatan pendidikan. Aspek

manajemen akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan, pengendalian,

pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan. Termasuk di dalam aspek ini yaitu

manajemen penyelenggaraan persekolahan dan manajemen birokrasi pendidikan yang

belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu lulusan

pendidikan. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya akselerasi penerapan siostem

penjaminan mutu satuan pendidikan.

Tata kelola pendidikan pada saat ini belum sepenuhnya berbasis pada basis data

atau sistem informasi pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel. Sistem pendataan

pendidikan yang terpadu antara provinsi, kabupaten/kota sampai ke sekolah-sekolah

belum berjalan sebagaimana yang diinginkan, dengan mengintegrasikan peranan

teknologi informasi sebagai sebuah daya dukung. Terbatasnya fungsi dan peran sistem

pendataan atau informasi pendidikan tersebut juga sangat mempengaruhi akuntabilitas

dan pencitraan public dari layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.


Bab III

ISU-ISU STRATEGIS DINAS

Gambaran berbagai isu strategi yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas didapatkan melalui proses

analisis situasi yang dihadapi dinas, yang lebih populer disebut analisis lingkungan secara

mendalam. Analisis lingkungan merupakan kegiatan untuk menemukan gambaran kondisi

lingkungan baik internal dan eksternal yang mempengaruhi keberadaan dinas. Analisis

situasi dilakukan juga untuk mempelajari dan mengkaji berbagai faktor yang dapat menjadi

“kekuatan” (strength), “kelemahan” (weakness), “peluang” (opportunity) atau “ancaman”

(threats) dari atau terhadap dinas.

Gambaran kondisi lingkungan internal-eksternal diawali dengan proses identifikasi

situasi internal-eksternal atau sering dikatakan sebagai “environmental scanning”. Proses

identifikasi situasi yang dimaksud adalah proses untuk mendeskripsikan situasi lingkungan

dinas, belum sampai tahap memberikan penilaian (assessment), apakah suatu kondisi itu

merupakan kekuatan-kelemahanpeluang-atau ancaman dari atau terhadap dinas.

Lingkungan eksternal dinas mencakup lingkungan pada level internasional, level

nasional dan level bisnis. Untuk kepentingan analisis lingkungan eksternal pada level

internasional dan level nasional digunakan analisis PEST, yaitu analisis terhadap faktor-

faktor (1) Politic, (2) Economic, (3)Social dan (4) Technology. Sedangkan analisis lingkungan

eksternal pada level bisnis digunakan analisis strategi bersaing (competitive strategy) dari

Michael R. Porter, yang terdiri atas 5 faktor penggerak yaitu : (1) new market entrants, (2)

supplier power, (3) subtitute, (5) buyer power, dan (6) competitive rivalry.

Lingkungan internal dinas mencakup lingkungan pada level corporate, level bisnis

dan level fungsi. Hal-hal yang akan dideskripsikan pada lingkungan internal dinas, misalnya

aspek keuangan, aspek SDM, aspek pemasaran, aspek operasional dan aspek manajemen.



Misi 3 : “Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk

semua”:


Dengan sasaran:

a. Melakukan prioritas percepatan pengembangan database pendidikan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok masyarakat miskin atau tidak

mampu di Jawa Barat secara akurat, cepat tepat;

b. Melakukan pemetaan pendidikan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan

komunikasi sebagai dasar untuk analisis perencaaan pembangunan pendidikan

menuju terwujudnya demokratisasi pendidikan di Jawa Barat;

c. Menerbitkan Kartu Jamiman Layanan Pendidikan Berkelanjutan bagi masyarakat

miskin atau tidak mampu di Jawa Barat;

d. Reorientasi dan revitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah pada

sekolah-sekolah di Jawa Barat;

e. Diklat Terpadu Manajemen Strategis dan Kepemimpinan Transformasional bagi

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;

f. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka

Pengembangan dan Implemetasi Kurikulum di Sekolah-sekolah, Akreditasi sekolah,

Sertifikasi Guru dan Peningkatan Kualitas Guru di Jawa Barat secara terpadu dan

berkelanjuran.


Dengan sasaran:




dan CSR;


Dengan sasaran:




dan CSR;



Dengan sasaran:

a. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum

dan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;

b. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-

sekolah dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung

implementasi pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat

sebagai Provinsi Pramuka di Indonesia;

C. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

Dengan sasaran:







D. Program Pendidikan Non Formal

Dengan sasaran:

a. Memberdayakan fungsi fasilitas umum pada masyarakat sebagai rumah atau

pondok pembinaan pendidikan karakter untuk masyarakat dengan melibatkan

unsur pemuda, pramuka, karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, tokoh masyarakat

dan tokoh lintas agama;

E. Program Penidikan Luar Biasa

Dengan sasaran:







25Bab IIIIsu-Isu Strategis Dinas

Untuk kepentingan analisis lingkungan internal pada level corporate digunakan pendekatan

SWOT Matrix, Balanced Score Card (BSC), dan pada level fungsi digunakan pendekatan 7

S Mc KENSEY.

3.1. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) DINAS

3.1.1 Analisis PEST

Analisis PEST mencakup faktor-faktor : (1) Politic, (2) Economic, (3) Social dan (4)

Technology, yang berpengaruh terhadap dinas.

a. Analisis Faktor Politik

Politik dalam arti luas, dipahami sebagai suatu urusan atau pembicaraan yang

menyangkut kepentingan umum (publik) atau berpautan dengan publik (probono

publico). Kepentingan dan urusan umum menjadi isi dan makna politik.

Poli k adalah hak kodra se ap manusia. Poli k merupakan kesempatan dan kemungkinan

yang harus dimiliki se ap orang dan juga harus diberikan kepada se ap orang untuk boleh

hidup dan bergerak di muka umum, membina persekutuan hidup dengan orang lain,

terlibat dalam masalah-masalah yang menyangkut kepen ngan bersama dan menikma

hasil perjuangan masyarakat. Karena itu, poli k dapat dimenger sebagai keseluruhan

ndakan yang berhubungan dengan pelayanan umum, yang mencakup bidang ekonomi,

sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Karena itu, menghargai setiap orang memiliki hak akes terhadap layanan pendidikan

yang berkualitas adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan atas hal politik

seseorang. Tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk memasukkan

akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik adalah salah satu wujud

perhargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Hal tersebut pada saat ini juga

telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan dalam rangka membangun masyarakat

yang lebih demokratis menuju terwujudnya tata kehidupan masyarakat madani (civil

society).

Pada level internasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk

memasukkan akses pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik ditandai dengan

adanya beberapa moment penting, yaitu : (1) Millenium Development Goals (MDG)

2015, yang memberi pesan tentang pentingnya aspek pengembangan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM) di seluruh dunia, (2) Deklarasi DAKAR - Senegal Tahun 2000:

"Education For All", yang salah satu dari isi butir deklarasi tersebut menyampaikan


tentang pentingnya peningkatan mutu atau kualitas pendidikan dalam rangka

perwujudan SDM yang berkualitas, (3) Standar ISO, yaitu Standar Internasional yang

ditetapkan sebagai bagian dari upaya perwujudan pengelolaan (manajemen) yang

memberikan kepuasan pada pelanggan (customer).

Pada level nasional, tuntutan akan adanya kebutuhan dan kepentingan untuk

memasukkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dalam ranah publik

ditandai dengan adanya beberapa ketentuan penting, yaitu: (1) Pembukaan UUD

1945, yang menyatakan tentang Tujuan Nasional Bangsa Indonesia, diantaranya :

Melindungi segenap bangsa Indonesia, Mencerdaskan kehidupan bangsa; (2) UUD

1945 (Amamdemen IV), yang menyatakan Setiap warga negara berhak mendapatkan

pendidikan (Pasal 31, ayat 1); (3) UU No. 20/2003 tentang SISDIKNAS pada pasal

8 dijelaskan bahwa ”Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”, dan pada pasal 9

dijelaskan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya

dalam penyelenggaraan pendidikan”. Di samping itu juga terdapat PP No. 38 Tahun

2007, yang menjelaskan tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Analisis Faktor Ekonomi

Ekonomi dipahami sebagai domain pembicaraan yang menyangkut penguasaan dan

pengelolaan berbagai sumber daya (resources) untuk mendatangkan kesejahteraan atau

kemakmuran bagi rakyat atau kepentingan umum (publik). Hidup dalam kesejahteraan

dan kemakmuran adalah hak kodrati setiap manusia. Karenanya setiap orang harus

diberikan hak yang sama untuk dapat memanfaatkan dan menikmati berbagai sumber

daya yang tersedia untuk mendatangkan kesejahteraan dan kemamuran. Hal itu sangat

dimungkinan apabila setiap orang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknolgi yang

diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Dalam rangka

itu maka mendapatkan hak akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi

sesuatu yang penting bagi setiap orang. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk

penghargaan atas hak ekonomi seseorang.

Pada level internasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas

bagi seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat,

ditandai dengan adanya beberapa moment penting di dunia yaitu: (1) Hadirnya World

Trade Organization (WTO); (2) Asean Free Trade Area (AFTA); (3) Asia Pasific Economic

Coorporation (APEC); (4) Organizing of Economic Development and Cooperative



E. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dengan sasaran:



pendidikan.

F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dengan sasaran:



pendidikan.

b. Memelihara sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara


c. Memelihara basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,


Misi 2 : “Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”;


Dengan sasaran:

a. Menyusun Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter di Jawa Barat Berbasis

Keluarga dan Masyarakat;

b. Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, diklat, bintek dalam rangka

pengembangan dan pembinaan pendidikan karakter di Jawa Barat;

c. Mengadakan pustaka, buku referensi, buku bacaan, buku pengayaan tentang

Pendidikan Karakter untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;

d. Mengadakan event-event dalam rangka deklarasi, kampanye, sosialisasi, visualisasi,

evaluasi, dan apresiasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan dan

pembinaan pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat;

e. Memberikan bantuan berupa hibah atau bansos ke sekolah-sekolah, masyarakat

atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan

pendidikan karakter di Jawa Barat.


c. Menyusun Peraturan-peraturan Gubernur Jawa Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan;

d. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi, terpadu dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Upaya Peningkatan Mutu Tata Kelola Pendidikan di Jawa Barat secara terpadu dan berkelanjuran menuju standar ISO9000.

B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan sasaran:a. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara

sistemik, terintegrasi, dan terpadu.b. Mengimplementasikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pendidikan

di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat .c. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan di Jawa Barat

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini;d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan

dan SOP tata kelola pendidikan di Jawa Barat dengan Daerah.

C. Program Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Aparatur Dengan sasaran :

a. Recruitmen dan penempatan pengelola pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;

b. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di Jawa Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;

c. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;

D. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Dengan sasaran:

a. Membangun E-Education dan E-School di Jawa Barat dengan memberdayakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi informasi (perangkat

keras, teknologi perangkat lunak, aplikasi komputer, website dan internet) serta

perangkat pikir (SDM) yang cakap dan trampil secara optimal.


(OEDC); (5) Global Crisis. Setiap bangsa-bagsa di dunia perlu meningkatan penguasaan

terhadap pengetahuan, ilmu dan teknolgi agar hak-hak ekonomi rakyatnya dapat

terlindungi terhadap berbagai kemungkinan dampak yang terjadi akibat hadirnya

berbagai momentum di atas.

Pada level nasional, tuntutan terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas bagi

seluruh rakyat dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak ekonomi rakyat, ditandai

dengan adanya beberapa moment penting, yaitu: (1) Krisis Ekonomi (Moneter) Secara

Nasional; (2) Ambruknya sektor industri padat modal secara naional; (3) Capital

Out Flow, yaitu banyak investor membawa modal investasi nya keluar negeri, akibat

ekonomi biaya tinggi dan system birokrasi dan regulasi yang menekan investor; (4)

Terjadinya banyak PHK sehingga Daya Beli Masyarakat menurun secara drastis.

Karena itu, penguasaan terhadap pengetahuan, ilmu dan teknolgi melalui pendidikan

berkualitas adalah hal penting yag harus dilakukan untuk merespon berbagai

momentum di atas agar hak-hak ekonomi rakyat dapat tetap terlindungi terhadap

berbagai kemungkinan dampak yang terjadi,

c. Analisis Faktor Sosial

Globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang sangat drastis dan siqnifikan dalam

kehidupan masyarakat dunia, dicirikan adanya dinamika perkembangan, kompleksitas,

tingginya tingkat persaingan yang disebabkan akibat adanya intensitas interaksi antar

bangsa, etnis, bahasa, budaya dan peradaban dunia. Globalisasi memberikan berbagai

dampak dalam kehidupan masyarakat dunia, yang ditandai dengan berbagai fakta

yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat dunia.

Pada level internasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan

masyarakat dunia antara lain : (1) Terjadinya pengangguran dan kemiskinan global,

dimana jumlah penduduk dunia yang menganggur dan miskin semakin bertambah

secara drastis; (2) Terjadinya kejahatan dan kriminalitas global, yaitu tingkat kejahatan

dan kriminalitas dunia meningkkat drastis (perdagangan manusia, perdagangan obat-

obatan terlarang, kasus narkoba/HIV di kalangan orang muda/pelajar dan perdagangan

senjata, terorisme, dll); (3) Jumlah negara miskin meningkat, yaitu terjadinya

peningkatan jumlah negara miskin di dunia.

Pada level nasional beberapa persoalan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat

nasional antara lain : (1) Meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan

nasional, (2) meningkatnya angka kejahatan dan kriminalitas nasional (perampokan,


pembunuhan, tawuran, pengrusakan, kasus narkoba dan HIV, dll); (3) Terkikisnya nilai-

nilai budaya nasional, yaitu semakin rendahnya kebanggaan akan identitas dan jati

diri bangsa, dan terancamnya pelestarian nilainilai budaya nasional, tergeser oleh

arus globalisasi.

Lingkungan sosial, budaya dan peradaban manusia harus memberikan tempat bagi

setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi kehidupannya. Hal itu

sangat dimungkinan apabila setiap orang memiliki pengetahuan, ilmu dan teknolgi

yang diperlukan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingannya pada

lingkungan sosial, budaya dan peradaban. Dalam rangka itu, mendapatkan hak akses

terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu yang mutlak dan penting bagi

setiap orang, karenan menjadi wujud penghargaan atas hak sosial budaya seseorang.

d. Analisis Faktor Teknologi

Era globalisasi banyak ditandai dengan revolusi perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) yang sangat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Kehadiran kemajuan teknologi tersebut telah membawa perkembangan baru dalam

peradaban kehidupan manusia. Hal tersebut menuntut adanya perubahan paradigma

dalam kehidupan masyarakat global, yang penuh dengan dinamika, perkembangan,

kompleksitas dan kompetisi.

Pada level internasional, bangsa-bangsa di dunia tidak dapat lagi hanya mengandalkan

keunggulan berbasis sumber daya alam (resources-based competitiveness), namun

bergeser dengan harus mengandalkan keunggulan berbasis pengetahuan (knowledge-

based competitiveness). Keunggulan dalam penguasaan IPTEK dan akses informasi

akan menjadi faktor diterminan yang menentukan daya saing dalam proses kompetisi

di pasar global yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam

rangka peningkatan dan penguasaan IPTEK dan akses informasi dalam masyarakat

global, dibutuhkan bebeberapa faktor penunjang antara lain : (1) SDM yang berkualitas,

(2) Sarana/Prasarana (Infrastruktur), (3) Dana, (4) Regulasi; dalam rangka mewujudkan

masyarakat berbasis pengetahuan, tekonologi informasi, dan komunikasi, yang

ditopang oleh nilai-nilai luhur, moral, budaya dan wawasan kebangsaan, tanggung

jawab, dan profesionalisme.

Pada level nasional, perkembangan IPTEK mendorong penyelenggaraan tata

pemerintahan berbagsis teknologi informasi dan komunikasi yang disebut

E-Government. E-Government adalah sistem untuk menyelenggarakan pemerintahan



Bab VRENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN KEGIATAN

5.1.1 Program dan Kelompok Sasaran

Program merupakan pernyataan yang mencantumkan daftar kegiatan dan urutan

kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi untuk mencapai sasaran (obyektif) yang telah

ditetapkan. Program dikategorikan atas 2 (dua) kelompok besar yaitu:

(1) Program yang bersifat pengembangan – pengembangan untuk sesuatu yang penting

(breakthrough improvement atau important development); Program yang bersifat

pengembangan ini merupakan hasil dari perumusan strategi.

(2) Program yang bersifat rutin sehari-hari (day to day operational) atau incremental

improvement. Program yang bersifat rutin ini bukan merupakan dari perumusan yang

bersifat strategis.

5.1.1.1 Program Pengembangan

Misi 1: “Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju;

yaitu:

A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Dengan sasaran:

a. Mengimplementasikan Otonomi Pendidikan di Jawa Barat secara konsisten pada

era otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

menyangkut penyelenggaraan urusan dan tata kelola organisasi/kelembagaan;

b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

tentang Penyelenggaraan Pendidikan;


a. Menyiapkan payung-payung hukum yang akan menjadi dasar dalam perumusan

kebijakan dan pengambilan keputusan.

b. Mendayagunakan seluruh asset potensial yang dimiliki baik dalam bentuk prasarana/

sarana maupun sumber daya manusia secara optimal untuk memberikan pelayanan

yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan pendidikan yang lebih berorientasi

kepada upaya pemenuhan hak-hak masyarakat akan pendidikan melalui peningkatan

akses, mutu dan tatakelola pendidikan.

d. Membangun koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan pendidikan

antara provinsi dan kabupaten/kota se Jawa Barat yang berorientasi kedepan (maju)

serta tetap mengakar pada nilai budaya Jawa Barat dengan seoptimal mungkin

memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi secara

efisien dan efektif.

e. Membangun kerjasama yang baik dan harmonis antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dengan stakeholders pendidikan serta dunia usaha/industry demi terwujudnya

pembangunan pendidikan yang berkualitas, produktif dan berdaya saing.

f. Membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dengan prioritas membangun sistem pendataan pendidikan yang efisien dan

efektif sebagai alat bantu utama dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan


g. Melakukan pemetaan pendidikan dalam upaya pemerataan dan demokratisasi


h. Bekerjasama dengan Kabupaten/Kota dan OPD terkait di lingkungan Pemerintah

Provinsi untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan (akses, kualitas, peningkatan

daya beli/ekonomi masyarakat) yang tidak mungkin dapat dipecahkan hanya oleh

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

i. Optimalisasi peran dunia usaha/dunia industri (DU/DI) serta BUMN/BUMD dalam

rangka Corporate Social Responsibility (CSR).


dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau transformasi dari

hubungan internal dan eksternal sektor publik melalui proses teknologi informasi

dan komunikasi dengan menciptakan optimalisasi pelayanan pemerintahan dan

penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan E-Government membutuhkan adanya 4

faktor pendukung, yaitu : (a) Manajemen dan Kebijakan, (b) Dukungan Infrastruktur

& Teknologi, (c) Sumber Daya Manusia, (d) Pembiayaan dan Prioritas. Dalam rangka

itu, mendapatkan hak akses terhadap kemajuan IPTEK bidang teknologi informasi

dan komunikasi, maka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi sesuatu

yang mutlak dan penting bagi setiap orang, karena menjadi wujud penghargaan atas

hak pendidikan seseorang.

3.1.2 Analisis 5 Faktor Penggerak Porter

Analisis pada lingkungan bisnis dilakukan dengan menggunakan analisis 5 Faktor

Penggerak Porter, yang terdiri atas faktor-faktor berikut ini : (1) New Market Entrance, (2)

Supllier Power, (3) Substitute, (4) Buyer Power, dan (5) Competitive Rivalry.

Pertama, New Market Entrance, yaitu menganalisis masuknya penyedia jasa pendidikan

dari luar negeri yang baru juga dapat menjadi ancamam bagi pengembangan pendidikan.

Kedua, Supllier Power, yaitu menganalisis kemampuan penyedia jasa pendidikan lain yang

akan menjadi kekuatan bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, Substitute,

yaitu menganalisis keberadaan jasa-jasa pendidikan bertaraf internasional yang sudah ada

yang akan menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan. Keempat,

Buyer Power, yaitu menganalisis kemampuan pengguna jasa pendidikan dalam melakukan

penawaran yang menjadi ancaman bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan.

Kelima, Competitive Rivalry, yaitu menganalisis tingkat persaingan sesama penyedia

jasa pendidikan yang akan menjadi ancamam bagi pengembangan penyelenggaraan

pendidikan.

3.1.3 Identifikasi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats)

Berdasarkan hasil analisis PEST dan analisis Porter, maka dapat dilakukan identifikasi

terhadap PELUANG dan ANCAMAN yang terdapat dalam pengembangan strategi

penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.


Tabel 3.1

Identifikasi Peluang dan Ancaman Terhadap

Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

NO PELUANG ANCAMAN

1.Kemampuan penyedia jasa pendidikan

di Jawa Barat semakin meningkat

Maraknya bisnis penyedia jasa pendidikan

di Jawa Barat

2.

Pen ngnya aspek pengembangan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di

seluruh dunia

Persaingan bisnis jasa-jasa pendidikan

di Jawa Barat dengan ngkat persaingan

yang yang terus meningkat

3.

Pen ngnya peningkatan mutu atau

kualitas pendidikan dalam rangka

perwujudan SDM yang berkualitas

Kemampuan Pengguna Jasa Dalam

Melakukan Penawaran akan menjadi

ancaman bagi pengembangan Sekolah

4.

Masyarakat berkewajiban memberikan

Dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan

Krisis ekonomi yang banyak menimpa

masyarakat secara luas

5.

Masyarakat Dunia terintegrasi dalam

jaringan komunikasi dan informasi

global melalui penggunaan teknologi

internet

Krisis Keuangan Negara Amerika Serikat

yang berdampak global, yang memicu

Krisis ekonomi di seluruh dunia

6.Perkembangan teknologi informasi yang

terjadi secara cepat dan mengglobal

Banyak masyarakat terkena PHK yang

menurunkan kemampuan daya beli

masyarakat secara umum

7.Perkembangan teknologi dan informasi

yang terjadi demikian pesat di tanah air

Jumlah penduduk Indonesia menganggur

dan miskin semakin bertambah secara

dras s

Sumber : Diolah berdasarkan Analisis PEST dan Analisis PORTER

3.2 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) DINAS

3.2.1 Analisis 7S Mckensey

Model 7S Mckensey merupakan kerangka kerja baru untuk melakukan analisis dan

peningkatan efektivitas kerja secara terorganisasi dari penyelenggaraan pendidikan di Jawa

Barat. Ada 7 faktor yang dikaji dalam analisis 7 S Mckensey, yaitu : (1) Staff, (2) Sistem, (3)

Structure, (4) Skill, (5) Share (Value), (6) Style, dan (7) Srategi, seperti pada Tabel 3.2.

51Bab IVVisi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

• Melakukan kerjasama manajemen (networking) persekolahan antara sekolah yang

telah maju dan sekolah yang masih tertinggal untuk pemerataan aksesibilitas dan

kualitas pelayanan pendidikan (sister school).

• Membangun kerjasama pendidikan antar kota, antar provinsi dan antar negara

untuk pemerataan kualitas dan peningkatan daya saing lulusan dalam tatanan

dunia global.

4.4 ARAH KEBIJAKAN

Kata ’kebijakan’ diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan

dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang

perintah, organisasi dsbnya). Berhubungan dengan kebijakan yang disusun oleh organisasi

negara, maka dikenal istilah kebijakan publik.

Menurut Carl Friedrich (1963) sebagaimana dikutip Agustino (2006:41) kebijakan

publik dijelaskan oleh sebagai berikut:

”Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan

oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

terdapat hambatan-hambatan atau kesulitankesulitan dan kemungkinan-kemungkinan

(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan, agar berguna dalam

mengatasinya untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud”.

Maksud kebijakan publik sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich menjelaskan bahwa

kebijakan tersebut berhubungan dengan pencapaian dari beberapa maksud atau tujuan.

Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah dilihat, tapi

ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian

penting dari definisi kebijakan. Bagaimanapun juga, kebijakan harus menunjukkan apa

yang sesungguhnya dikerjakan, daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan

untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan pemahaman dan pengertian tersebut dan dengan mempertimbangkan

hasil analisis SWOT, maka arah kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam 5

(lima) tahun ke depan (tahun 2013-2018) dalam rangka mencapai tujuannya terdiri atas:

Arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan

dapat dirumuskan sebagai berikut:


melaksanakan tugas serta fungsi lembaga secara efisien dan efektif.

• Menyusun dan merumuskan sumber-sumber rujukan guna penyusunan program

dan kegiatan pembangunan pendidikan di Jawa Barat.

b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan II )

untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; (Governmental Fund Rising).

• Melakukan perencanaan secara konseptual, sistematis dan terpadu dengan sistem

bottom-up planning dan/atau top-down planning.

• Menyusun dan merumuskan kegiatan dengan sepenuhnya mengacu kepada

sumber-sumber rujukan yang berlaku (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RENJA dll.) secara

konsisten dan bertanggungjawab.

• Menyusun skala prioritas penyusunan dan penyelenggaraan kegiatan sesuai

dengan tuntutan dan kebutuhan serta arah kebijakan umum dan mengantisipasi

terhadap berkembangnya issue-issue strategis di seputar dunia pendidikan.

• Mengupayakan tercapainya anggaran minimal 20% dari APBD Provinsi untuk

sektor pendidikan.

c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dan

Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta penggalian potensi

dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang peduli pendidikan;

(School Committee Empowering),

• Revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga Komite Sekolah sebagai partner

Kepala Sekolah dan representasi masyarakat (orang tua siswa) di sekolah dalam

merencanakan dan mengawasi program-program sekolah.

• Memberdayaan Komite Sekolah dalam membantu Kepala Sekolah untuk mencari

sumber-sumber bagi pembiayaan program-program pendidikan di sekolah tanpa

harus memberatkan beban orang tua siswa.

d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan melalui sister

school, sister city serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/

BUMD serta sektor swata untuk pengembangan pendidikan di Jawa Barat; (Bussiness

Partner Networking)

• Mengoptimalkan peran stakeholders pendidikan dan dunia usaha/dunia indutri

di sekitar sekolah untuk peduli dan bertanggungjawab terhadap kemajuan

pendidikan dan kemajuan masyarakat di lingkungannya (CSR).

• Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dan dunia usaha/

dunia indutri untuk kemajuan pendidikan di lingkungannya (Entrepreneurship).


Tabel 3.2

Analisis Kekuatan dan Kelemahan Dari

Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

FAKTORS KEKUATAN KELEMAHAN

STAFF

Ketersediaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Untuk Semua Jenjang

Cukup Memadai

Sense of belonging pada lembaga

yang masih rendah,

Kemampuan dalam English

Conversa on dan Pembelajaran

Berbasis mul media/TIK

SISTEM

Kurikulum yang mengacu SNP (8

Standar), Pengembangan KTSP,

Kurikulum 2013, Pembelajaran

PAKEM Manajemen Berbasis

Sekolah, Manajemen Strategik

Keterbatasan Sarana Penunjang

Kurikulum KTSP, Kurikulum

2013, Keterbatasan Pemahaman

Pembelajaran PAKEM Keterbatasan

Pemahaman MBS, dll.

STRUCTURE

Eksistensi Organisasi Dinas, Adanya

Struktur, Tupoksi, SOP Dinas, Adanya

Dewan Pendidikan Provinsi.

Kapasitas Kelembagaan SDM Dinas,

Managerial dan Kepemimpinan

Transformasinal, Pemberdayaan

Peran dan Fungi Masyarakat Peduli

Pendidikan belum op mal. Struktur

Organisasi dak sesuai dengan

penyelenggaraan urusan.

SKILL

Birokrat dan Tenaga Administrasi

Pendidikan Dengan Kompetensi yang

baik.

Tenaga Pendidik SLB dan 4 SMK

Provinsi dengan 'mul skill" dan

'mul talent"

Pemberdayaan kompetensi dari

Birokrat yang belum op mal.

Keterbatasan sarana penunjang

pengembangan mul skill dan

mul talent, Kegiatan-kegiatan

terprogram

SHARE

Ethos Kerja dan Budaya Kerja

Birokrasi dan Tenaga Administrasi

yang Tinggi Berorientasi pada mutu

Belum ditempatkan sistem 'reward'

and 'punishment’ yang sesuai


STYLE

Kepemimpinan Dinas pada

se ap level yang Demokra s dan

Par sipa f serta Visioner

Sistem Birokrasi Pemerintahan yang

Membatasi Konsistensi Otonomi

Daerah (Otonomi Pendidikan) yang

masih bergantung pada Provinsi

(belum sesuai dengan semangat

MBS)

STRATEGITersusunnya Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi Dinas dalam sebuah RENSTRA Dinas

Kendala Anggaran dalam implemetasi strategi

Konsisten Implementasi Rumusan Strategi dalam Program, Kegiatan Operasional Dinas

3.2.2 Identifikasi Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan hasil analisis 7 S Mc Kensey, maka dapat dilakukan identifikasi terhadap

KEKUATAN dan KELEMAHAN yang terdapat pada pengembangan penyelenggaraan

pendidikan di Jawa Barat dirumuskan secara umum sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Identifikasi Peluang dan Ancaman

Terhadap Pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan Di Jawa Barat

NO. KEKUATAN KELEMAHAN

1. Kualitas dan Profesinalitas SDMKesejahteraan dan Bentuk Penghargaan

yang Lemah

2.Manajemen dan Kepemimpian

Organisasi

Sistem Birokrasi dan Kendala Anggaran

Managerial dan Kepemimpinan

Transformasional dan Visioner.

3. Iklim Organisasi dan Budaya OrganisasiKeterbatasan Daya Dukung

Pengembangan

4.Perumusan dan Perencanaan Strategis

DinasImplemetasi Strategi Operasional Dinas

Sumber : Diolah berdasarkan Analisis 7 S Mc Kensey


Budaya Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-sekolah di

Jawa Barat;

c. Mengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program eksul budaya Jawa

Barat di sekolah-sekolah sebagai wahana kepedulian dan apresiasi terhadap budaya-

budaya daerah.

d. Mengembangkan kemitraan sekolah dengan jaringan tokoh seniman dan budayawan

Jawa Barat dalam rangka pengembangan unit/satuan pemerhati atau kegiatan program

ekskul budaya Jawa Barat di sekolah-sekolah;

e. Mengembangkan kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah berbasis budaya Jawa

Barat.

f. Menyelenggarakan event-event secara konseptual dan periodik yang bernuansa

budaya Jawa Barat di lingkungan sekolah-sekolah dan masyarakat.

g. Menciptakan iklim belajar atau situasi belajar dan mengajar di sekolahsekolah dan

lembaga pendidikan lainnya yang berbasis pada budaya Jawa Barat.

h. Melengkapi sekolah-sekolah dengan alat-alat kesenian tradisional dan

mendayagunakannya secara efektif demi pewarisan dan pelestarian budaya Jawa

Barat.

4.3 PILIHAN STRATEGI

Sebuah strategi berhubungan skema atau pola untuk mencapai sasaran yang dituju.

Jadi pada dasarnya strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi

adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan

jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya tentang bagaimana

agar tujuan tersebut dapat dicapai.


hasil analisis SWOT, maka pilihan strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Bartat dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) dalam rangka mencapai tujuannya

terdiri atas:

a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pendidikan

di Jawa Barat, (Development Strategic Planning).

• Restrukturisasi dan reorganisasi kelembagaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat.

• Menata kembali dan memberdayakan SDM Potensial untuk mengisi jabatan dan


d. Mengembangkan kemitraan (partnership) sekolah dengan jaringan usaha atau

kewirausahaan dalam rangka pengembangan unit/satuan produksi dan pemasaran di

setiap sekolah.

e. Bekerjasama dengan masyarakat, lembaga penelitian dan dunia usaha/indutri untuk

menggali dan mendayagunakan sumber daya alam terlantar yang ada di lingkungan

masyarakat untuk dijadikan sumber daya produktif dan bernilai ekonomis.

f. Memberdayakan masyarakat dan keluarga sebagai mitra usaha sekolah.

Sasaran Misi 5:

“Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju”;

yaitu:

a. Membangun dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan sekolah yang memadai

dan representatif.sebagai pusat informasi IPTEK;

b. Menyediakan koleksi perpustakaan dengan sumber-sumber bacaan dan referensi

sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan terbaru;

c. Mengadakan berbagai kegiatan event-event lomba atau festival dalam rangka

membangun budaya riset/meneliti, budaya membaca dan budaya menulis di kalagan

guru dan peserta didik di sekolah dan masyarakat.

d. Menyelenggarakan event-event seminar, pameran atau EXPO pendidikan yang

mampu membuka dan membina kesadaran masyarakat sekolah tentang pentingnya

pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia

pendidikan.

e. Menyediakan fasilitas media dan sarana teknologi informasi dan teknologi komunikasi

yang memadai sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Sasaran Misi 6:

“Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”; yaitu:

a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Budaya Jawa Barat Berbasis

Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan para tokoh seniman dan

budayawan Jawa Barat;

b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang Pendidikan


3.3. SWOT ANALYSIS

3.3.1 Matriks SWOT

Setelah dapat diidentifikasi tentang S, W, O dan T, selanjutnya adalah menyusun

matriks SWOT dinas. Matriks SWOT ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun

empat kategori strategi, yaitu : (1) strategi S-O, (2) strategi WO, (3) strategi S-T dan (4)

strategi W-T. Dalam menyusun matriks SWOT, diperlukan upaya untuk menentukan Key

Success Factors (KSF) untuk lingkungan eksternal dan internal dinas secara benar.

Pertama, strategi S-O, adalah strategi yang menggunakan S internal dinas untuk

meraih O yang ada di luar organisasi. Kedua, strategi W-O, adalah strategi yang berusaha

untuk memperkecil W internal dengan memanfaatkan O dari eksternal. Ketiga, strategi

S-T, adalah strategi untuk menghindari atau mengurangi dampak T dari luar dengan

memanfaatkan S internal. Keempat, strategi W-T, adalah strategi untuk bertahan dengan

cara mengurangi W dari internal dan menghindari T dari luar.

3.3.2 Penentuan Strategi Alternatif dan Strategi Terseleksi

Selanjutnya ada 8 (delapan) tahap untuk membangun strategi melalui matriks SWOT, yaitu

:

1) Buat daftar O ekstenal organisasi

2) Buat daftar T ekternal organisasi

3) Buat dafar S kunci internal organisasi

4) Buat daftar W kunci internal organisasi

5) Cocokkan S internal dan O eksternal, dan masukan pada sel S-O

6) Cocokkan W internal dan O ekstenal, dan masukan pada sel W-O

7) Cocokkan S internal dan T eksternal, dan masukan pada sel W-T

8) Cocokkan W internal dan T eksternal, dan masukan pada sel W-T.

Setelah 8 (delapan) langkah tersebut dilakukan maka selanjutnya kembangkan

stretagi alternatif yang fleksibel untuk dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah

organisasi, seperti dijelaskan dalam Tabel 3.4 dan Tabel 3.5. Dengan berbagai pertimbangan

dan pengkajian maka dipilihlan strategi yang paling unggul dan memiliki bobot strategik

bila diterapkan, yaitu :

a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Pendidikan

di Jawa Barat, (Development Strategic Planning).


b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan II )

untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat; (Governmental Fund Rising).

c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah dan

Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta penggalian potensi

dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang peduli pendidikan;

(School Committee Empowering),

d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan melalui sister

school, sister city serta program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/

BUMD serta sektor swata untuk pengembangan pendidikan di Jawa Barat; (Bussiness

Partner Networking)


c. Menerbitkan Kartu Jamiman Layanan Pendidikan Berkelanjutan bagi masyarakat

miskin atau tidak mampu di Jawa Barat;

d. Menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi pada semua

jenjang dan satuan pendidikan, dengan perbaikan dan peningkatan sistem, prosedur

dan kinerja secara berkelanjutan;

e. Menyelenggarakan program beasiswa prestasi akademik dan non-akademik untuk

layanan pendidikan bermutu dan terpadu bagi masyarakat miskin atau tidak mampu

di Jawa Barat;

f. Reorientasi dan revitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah pada sekolah-

sekolah di Jawa Barat;

g. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Terpadu Manajemen Strategis dan Kepemimpinan

Transformasional bagi Kepala Sekolah dan Komite Sekolah;

h. Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah dalam optimalisasi program pengawasan

dan pengendalian manajemen sekolah dan program penggalian pendanaan

pendidikan berbasis masyarakat mampu, stakeholders pendidikan, dan Corporate

Social Responsibility (CSR);

i. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Pengembangan

dan Implemetasi Kurikulum di Sekolah-sekolah, Akreditasi sekolah, Sertifikasi Guru

dan Peningkatan Kualitas Guru di Jawa Barat secara terpadu dan berkelanjuran.

Sasaran Misi 4 :

“Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”; yaitu:

a. Menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kewirausahaan pada Sekolah-

sekolah di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah, bekerjasama dengan

Dunia Usaha/Industri, dan Kelompok Wirausahawan di Jawa Barat;

b. Menyelenggarakan program sosialisasi, edukasi, diklat dan bintek tentang

Kewirausahaan di Jawa Barat Berbasis Kewilayahan dan Potensi Daerah pada sekolah-

sekolah dan masyarakat di Jawa Barat;

c. Mengembangkan unit/satuan produksi dan pemasaran di sekolah sebagai sebagai

sarana pelatihan dan praktek keterampilan peserta didik dalam membangun jiwa

kewirasusahaan melalui produksi dan pemasaran produkproduk unggulan daerah.


Sasaran Misi 2 :

“Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”; yaitu:

a. Menyusun Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter di Jawa Barat Berbasis Keluarga

dan Masyarakat;

b. Mengimplementasikan Pendidikan Karakter dalam penyelenggaraan kurikulum dan

kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah;

c. Mengadakan seminar, workshop, lokakarya, diklat, bintek dalam rangka pengembangan

dan pembinaan pendidikan karakter di Jawa Barat;

d. Memberdayakan fungsi fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat sebagai

pusat (rumah atau pondok) pembinaan pendidikan karakter untuk masyarakat dengan

melibatkan unsur pemuda, pramuka, karang taruna, kelompok ibu-ibu PKK, tokoh

masyarakat dan tokoh lintas agama;

e. Mengadakan pustaka, buku referensi, buku bacaan, buku pengayaan tentang

Pendidikan Karakter untuk kepentingan sekolah dan masyarakat;

f. Mengadakan event-event dalam rangka deklarasi, kampanye, sosialisasi, visualisasi,

evaluasi, dan apresiasi serta akuntabilitas penyelenggaraan pengembangan dan

pembinaan pendidikan karakter di sekolah dan masyarakat;

g. Revitalisasi Program Gerakan Pramuka dan Gugus Depan Pramuka di Sekolah-sekolah

dan masyarakat dan sarana-prasarananya dalam rangka mendukung implementasi

pendidikan karakter di Jawa Barat dan perwujudan Jawa Barat sebagai Provinsi

Pramuka di Indonesia;

h. Memberikan bantuan berupa hibah atau bansos ke sekolah-sekolah, masyarakat

atau kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembinaan pendidikan

karakter di Jawa Barat.

Sasaran Misi 3:

“Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua”;

yaitu:

a. Melakukan prioritas percepatan pengembangan database pendidikan berbasis

teknologi informasi dan komunikasi dari kelompok masyarakat miskin atau tidak

mampu di Jawa Barat secara akurat, cepat dan tepat;

b. Melakukan pemetaan pendidikan di Jawa Barat berbasis teknologi informasi dan

komunikasi sebagai dasar untuk analisis perencaaan pembangunan pendidikan menuju

terwujudnya demokratisasi pendidikan di Jawa Barat;


Bab IV

IVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI, MISI

4.1.1 Visi

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai atau diraih oleh organisasi atau

dinas dalam suatu periode perencanaan. Berdasarkan periode waktu pencapaiannya,

kondisi masa depan yang ingin dicapai dikategorikan atas: (1) kondisi ‘jauh’ ke depan (cita-

cita masa depan), (2) kondisi jangka panjang ke depan (sampai dengan 20 tahun ke depan),

(3) kondisi jangka menengah ke depan (sampai dengan 5 tahun), (4) kondisi jangka pendek

ke depan (sampai dengan 1 tahun ke depan).


hasil analisis SWOT, maka Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun

ke depan (2013-2018) di rumuskan sebagai berikut:

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

“Terwujudnya Pendidikan Maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang

berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai IPTEK dan berbasis budaya Jawa

Barat”

Hal-hal menyangkut pengertian, ruang lingkup atau batasan dari setiap pernyataan

dalam visi tersebut agar menuju pada satu penafsiran/ atau persepsi, maka perlu dijelaskan

sebagai berikut :

1. Pendidikan maju adalah pendidikan yang berorientasi jauh ke masa depan (futuristik),

peka dan tanggap terhadap setiap perubahan situasi atau dinamika politik, hukum,

sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi; dan secara optimal menerapkan


sistem tatakelola (manajemen) modern dengan memanfaatkan teknologi informasi,

teknologi komunikasi yang mutakhir.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berkarakter” adalah SDM yang memiliki

komitment tinggi dengan dirinya yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya

mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan, kebangsaaan atau nasionalisme

serta budaya dalam kehidupan nyata (realitas hidup), menuju kehidupan pribadi,

masyarakat dan bangsa yang lebih bermartabat dalam tatanan dan pergaulan

masyarakat dunia atau global.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “cerdas” adalah SDM yang memiliki kapasitas,

kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam mengidentifikasi, menganalisis serta

memecahkan permasalahan-permasalahan dalam realitas kehidupan yang nyata,

serta mampu memberikan solusi yang optimal dan tuntas dari permasalahan yang

dipecahkan tersebut secara efektif dan efisien, logis atau rasional dan sistematis.

4. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “mandiri” adalah SDM yang memiliki keyakinan

terhadap kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan diri dalam mengambil

setiap keputusan dan melakukan setiap tindakan secara efektif dan efisien menuju

kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa yang lebih baik dengan tidak bergantung

kepada pihak lain.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “menguasai IPTEK” adalah SDM yang memiliki

kapasitas, kemauan, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan untuk membiasakan

secara terus menerus mengembangkan diri terhadap kegiatan riset atau penelitian,

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna membangun kepercayaan diri

yang tinggi untuk mampu bersaing dan unggul dalam kancah pergaulan dan tantangan

masyarakat dunia atau global.

6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang “berbasis budaya Jawa Barat” adalah SDM yang

memiliki kapasitas, penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat, sebagai landasan berfikir dan

bertindak di dalam merumuskan ide, gagasan dan konsep pendidikan berbudaya yang

integral dan utuh, serta mampu mengaplikasikannya dalam realitas kehidupan pada

keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan serta dalam pergaulan masyarakat dunia

atau global.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dari visi Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat adalah terwujudnya pendidikan yang maju di Jawa Barat pada tahun 2018,

dengan karakterisrik atau ciri-ciri berorientasi jauh ke masa depan; dan peka atau tanggap


c. Menyusun Peraturan-peraturan Gubernur Jawa Barat dalam rangka operasionalisasi

Penyelenggaraan Pendidikan;

d. Menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan di Jawa Barat sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi terkini;

e. Mengimplementasikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tata kelola pendidikan di

lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat .

f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan dan

SOP tata kelola pendidikan di Jawa Barat dengan Daerah.

g. Rekrutmen dan penempatan pengelola (birokrat) pendidikan di lingkungan Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan manajemen modern;

h. Menerapkan reward and punishment system dalam tata kelola pendidikan di Jawa

Barat secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan

kesejahteraan tenaga pengelola pendidikan di Jawa Barat;

i. Melaksanakan kegiatan seminar, workshop, diklat, bintek secara terencana dan

terpadu bagi pengelola pendidikan di Jawa Barat;

j. Membangun basis data (database) pendidikan di Jawa Barat secara terintegrasi,


k. Membangun sistem informasi manajemen pendidikan di Jawa Barat secara sistemik,

terintegrasi, dan terpadu.

l. Membangun E-Education dan E-School di Jawa Barat dengan memberdayakan dan

memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi informasi (perangkat keras, teknologi

perangkat lunak, aplikasi komputer, website dan internet) serta perangkat pikir (SDM)

yang cakap dan trampil secara optimal.

m. Mengimplementasikan manajemen aset atau sarana/prasarana pendidikan di


pendidikan;

n. Mengimplementasikan Total Quality Manajemen (TQM) dalam rangka Upaya

Peningkatan Mutu Tata Kelola Pendidikan di Jawa Barat secara terpadu dan

berkelanjuran menuju standar ISO9000.


didik.

c. Tersedianya sumber-sumber bacaan, referensi, alat peraga pendidikan, laboratorium,

workshop dan alat-alat praktek berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memadai dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan program sekolah dan warga

sekolah.

Tujuan Misi 6 :

“Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat”; yaitu:

a. Internalisasi dan implementasi nilai-nilai luhur budaya Jawa Barat sebagai landasan di

dalam pengembangan pendidikan di sekolah.

b. Terselenggaranya pendidikan yang mengakar, tumbuh, dan berkembang pada budaya

Jawa Barat yang terpelihara, berdaya guna dan lestari.

c. Tumbuhnya jiwa dan sikap warga sekolah, keluarga dan masyarakat untuk memiliki

rasa bangga, mencintai dan rasa memiliki terhadap budaya Jawa Barat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran atau obyektif adalah target jangka panjang yang secara spesifik diharapkan

oleh organisasi untuk dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan menunjukkan arah

pemikiran, sedangkan sasaran menunjukkan tonggak-tonggak pencapaian (milestone)

yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan.


hasil analisis SWOT, maka masing-masing sasaran dari setiap tujuan Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat dalam 5 (lima) tahun ke depan (2013-2018) adalah:

Sasaran Misi 1 :

“Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”; yaitu:

a. Mengimplementasikan Otonomi Pendidikan di Jawa Barat secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut penyelenggaraan

urusan dan tata kelola organisasi/ kelembagaan;

b. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang

Penyelenggaraan Pendidikan;


terhadap setiap perubahan situasi politik, hukum, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan

serta teknologi.

Situasi pendidikan maju di Jawa Barat akan terwujud diakibatkan oleh dukungan dan

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang :

a. memiliki komitment tinggi dengan dirinya sendiri;

b. memiliki kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan, keimanan,

kebangsaaan atau nasionalisme, budaya dan kearifan lokal Jawa Barat dalam realitas

kehidupan;

c. memiliki kapasitas, kemampuan dan kecakapan serta ketrampilan dalam

mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan setiap permasalahan dalam realitas

kehidupan;

d. mampu memberikan solusi optimal dan tuntas dari setiap permasalahan secara efisien

dan efektif secara logis, rasional dan sistematis;

e. memiliki kapasitas, keyakinan terhadap kemampuan dirinya tanpa adanya

ketergantungan kepada orang/pihak lain;

f. memiliki kemauan dan kemampuan untuk terus menerus melakukan pengembangan

diri dalam riset atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog;

g. memiliki penghormatan, rasa cinta dan memiliki sikap menjunjung tinggi nilai-nilai

budaya bangsa dan kearifan lokal Jawa Barat sebagai landasan berfikir, pengambilan

keputusan, bersikap dan bertindak dalam realitas kehidupan;

h. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan dalam menerapkan

sistem tatakelola (manajemen) modern; yang didukung oleh pemanfaatan secara

optimal teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang mutakhir;

i. memiliki kapasitas, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan guna bersaing dan

memiliki keunggulan di dalam pergaulan dan tantangan kehidupan masyarakat dunia

atau global.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian Visi

Dinas Pendidikan Jawa Barat pada tahun 2018 yang akan datang, yakni:

1. Terwujudnya “kemajuan” dalam proses sistem tata kelola atau manajemen pendidikan

di Jawa Barat;

2. Dihasilkannya output pendidikan yang memiliki karakter dan berbudi pekerti luhur;

3. Dihasilkannya output pendidikan dengan kecerdasan majemuk sehingga memiliki

keunggulan dan daya saing;


4. Dihasilkannya output pendidikan yang berjiwa entrepneurship dan produktif sehingga

memiliki kemandirian;

5. Dihasilkannya output pendidikan dengan pembiasaan dan pengusaan IPTEK yang

maju;

6. Dihasilkannya output pendidikan yang mampu menghargai, mencintai, mendayagunakan

dan melestarikan budaya Jawa Barat.

4.1.2 Misi

Dalam pencapaian visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 seperti

di atas, maka beberapa misi yang dapat ditetapkan bagi dinas seperti berikut ini:

1. Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju;

2. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat;

3. Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk

semua;

4. Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi;

5. Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju;

6. Mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat.

4.1.3 Alternatif Strategi

Dalam rangka pencapaian misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka beberapa

alternatif strategi yang dapat dilakukan di sekolah, antara lain:

a) Strategi Perumusan dan Perencanaan Program dan Kegiatan dalam Manajemen

Pengembangan Pendidikan yang maju di Jawa Barat, (Development Strategic

Planning).

b) Strategi Peningkatkan fasilitasi pendanaan dari Pemerintah (APBN dan APBD I, dan

II ) untuk penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat yang transparan dan akuntabel

dalam rangka good governance; (Governmental Fund Rising).

c) Strategi Peningkatkan peran dan partisipasi orang tua dan masyarakat melalui

Komite Sekolah dan Penguatan Implemetasi Manajemen Berbasis Sekolah dan serta

penggalian potensi dan sumber daya sekolah dari orang tua dan masyarakat yang

peduli pendidikan; (School Committee Empowering),

d) Strategi kemitraan untuk pengembangan kerjasama bidang pendidikan yang maju

untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju melalui sister school, sister city serta


Tujuan Misi 3 :

“Meningkatan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk

semua”; yaitu:

a. Terwujudnya demokratisasi pendidikan tanpa adanya diskriminasi yang mampu

memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat guna mengakses layanan pendidikan seluas-

luasnyai.

b. Meningkatnya peranserta orang tua, masyarakat, stakeholders pendidikan dalam

mewujudkan pendidikan bermutu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dunia

global.

c. Terwujudnya kebersamaan dan komitmen antara sekolah, orang tua, masyarakat dan

stakeholders pendidikan melalui Komite Sekolah guna merencanakan, mengelola dan

mengawasi pendidikan secara efisien, efektif guna mencegah terjadinya komersialisasi

pendidikan.

Tujuan Misi 4 :

“Meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi”; yaitu:

a. Terwujudnya pendidikan yang mampu menanamkan jiwa kewirausahaan yang

berorentasi pada penciptaan lapangan kerja atau usaha mandiri bagi anak didik.

b. Terwujudnya sekolah sebagai sarana pelatihan kecakapan dan keterampilan bagi anak

didik agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri pasca sekolah.

c. Terwujudnya jaringan kerjasama dan kemitraan antara sekolah, dunia usaha, dunia

industri guna menjadikan sekolah sebagai bagian dari sistem produksi dan pemasaran

produk unggulan.

Tujuan Misi 5 :

“Meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan IPTEK maju”;

yaitu:

a. Pemberdayaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan di daerah sebagai pusat

layanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan sarana pengembangan budaya

baca warga sekolah.

b. Pemberdayaan pengembangan kurikulum sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah

dalam menumbuhkembangkan jiwa kepenelitian dan kreativitas menulis kepada anak



hasil analisis SWOT, maka tujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam waktu 5

(lima) tahun ke depan (2013-2018) adalah sebagai berikut:

Tujuan Misi 1:

“Meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju”; yaitu:

a. Tercapainya tata kelola pendidikan maju dengan menerapkan kaidah-kaidah

manajemen modern, memanfaatkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan

informasi secara efisien dan efektif, di lingkungan birokrasi pendidikan dan dalam

proses belajar dan mengajar di sekolah.

b. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi ke depan dengan

menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki daya saing dan unggul dalam

lingkungan pergaulan global.

c. Tercapainya kualitas pendidikan di Jawa Barat guna mewujudkan Jawa Barat sebagai

Provinsi Terunggul di Indonesia dalam bidang pendidikan.

Tujuan Misi 2 :

“Mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat”; yaitu:

a. Terselenggaranya pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai keagamaan,

kebangsaan, dan budaya nasional serta gerakan kepramukaan/kepanduan sebagai

sarana pembentukan kesadaran anak didik akan jatidirinya dengan melibatkan

sepenuhnya peran keluarga, dan masyarakat.

b. Terwujudnya manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan sekolah, orang tua dan

masyarakat dalam merencanakan, mengelola dan mengawasi proses pendidikan di

sekolah guna menghasilkan anak didik yang bertanggungjawab, memiliki komitmen

tinggi terhadap dirinya sendiri menuju masa depan yang lebih baik.

c. Tercapainya pemahaman anak didik melalui proses belajar dan mengajar di sekolah

akan pentingnya hidup bersama, budaya gotong-royong, setara, memiliki toleransi

sosial yang tinggi, guna mewujudkan suasana kehidupan kekeluargaan, kebangsaan,

dan saling menghargai secara harmonis.


program Corporate Social Responsibility (CSR) dari BUMN/BUMD serta sektor swata,

DUDI dan perguruan tinggi untuk pengembangan pendidikan maju di Jawa Barat;

(Bussiness Partner Networking)

4.1.4 Filosofi

Filosofi adalah keyakinan dan nilai-nilai utama yang dianut organisasi dan melandasi

atau mendasari perilaku dalam organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nilai-

nilai (values) ini menunjukkan apa yang dipandang penting dan apa yang dihargai oleh

organisasi atau dinas.


hasil analisis SWOT dan kategori permasalahan organisasi atau dinas yang terjadi selama

ini, maka beberapa nilai yang dibangun menjadi filosofi organisasi atau dinas adalah : (1)

Ikhlas, (2) Cerdas, (3) Tangkas, (4) dan Integritas (IC-TI).

Ikhlas adalah kesungguhan dan pengorbanan yang diberikan terhadap pelaksanaan

tugas, tanggungjawab, dan kewajiban dalam bekerja atau belajar di lingkungan organisasi

atau dinas dalam rangka pencapaian cita-cita masa depan, yang dilatarbelakangi oleh

keimanan, ketaqwaaan dan kepasrahan secara totalitas kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap ikhlas dalam bekerja dan

belajar adalah dilandaskan pada pemikiran bahwa:

(1) Bekerja atau Belajar adalah Ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(2) Pada saat bekerja atau belajar merasakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu hadir di

dekatnya;

(3) Menempatkan komitment, janji, dan sumpah dalam bekerja atau belajar adalah sama

dengan membuat komitment, janji, dan sumpah dengan Tuhan Yang Maha Esa;

(4) Tantangan atau kesulitan dalam bekerja atau belajar menjadi lahan pencapaian pahala

dari Tuhan Yang Maha Esa.

Cerdas adalah kemampuan dan kecakapan dalam menemukan masalah (problem

identification), menganalis masalah (problem analysis), dan memecahkan masalah

(problem solving) serta memberikan solusi masalah (problem solution) terhadap setiap

persoalan atau permasalahan yang ditemukan dalam bekerja atau belajar di lingkungan

organisasi atau dinas, dengan mengandalkan kemampuan berpikir secara logis, sistematis

dan rasional.


Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap cerdas dalam

bekerja dan belajar adalah:

(1) Manusia satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, karena dilengkapi

dengan akal budi dan kemampuan berpikir.

(2) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia mampu mengembangkan gagasan, ide dan

pikiran untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis dalam bekerja atau

belajar;

(3) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia mampu memprediksi berbagai kendala atau

kesulitan yang akan timbul dalam bekerja atau belajar, untuk menemukan metoda

atau cara-cara pemecahannya yang benar, tepat dan baik;

(4) Dengan akal budi dan pikirannya, manusia tidak akan pernah habis dan menjadi

keharusan untuk menghasilkan berbagai gagasan dan ide-ide baru yang cemerlang

dalam bekerja atau belajar;

(5) Dengan belajar dan bekerja secara cerdas, pengalaman menunjukan bahwa manusia

akan mampu meningkatkan kesejahteraannya, sehingga membangun terus motivasi

untuk belajar dan belajar, bekerja dan bekerja.

Tangkas adalah kemampuan dalam pencapaian sukses atau keberhasilan dengan

menggunakan metode atau cara-cara yang benar dan tepat (efektif) dan baik (efisien),

sesuai dengan sasaran atau target yang ditetapkan dalam bekerja atau belajar di lingkungan

organisasi atau dinas, tanpa mengesampingkan fakta-fakta realitas yang terjadi selama

berlangsungnya proses.

Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki sikap tangkas dalam

bekerja dan belajar adalah:

(1) Berpandangan selangkah lebih maju dibanding yang lainnya dalam bekerja atau

belajar;

(2) Menguasai bidang pekerjaan atau persoalan yang dikerjakan atau dipecahkannya

(profesional) dalam bekerja atau belajar;

(3) Memiliki minat untuk memahami, mempelajari dan mengerjakan tugas-tugas lain di

luar bidang pekerjaaannya;

(4) Melakukan penguasaan medan persoalan, sebelum melaksanakan atau melakukan

kegiatan/aktivitas atau tugas;


(5) Menguasai metode, cara-cara, teknik-teknik pekerjaan secara benar, tepat dan baik

dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan/aktivitas atau tugas;

(6) Tidak suka menunda, karena baginya waktu adalah emas.

Integritas adalah harkat dan martabat yang terpancar pada setiap individu dengan

dilandasi oleh nilai-nilai keyakinan, kebenaran dan kejujuran yang terwujud dalam

pemikiran, ucapan dan tindakan atau perilaku.

Cara pandang dan wawasan pada seseorang yang memiliki integritas dalam bekerja

dan belajar adalah:

(1) Menghindari pikiran dan ucapan yang dapat merugikan pihak-pihak lain dalam bekerja

atau belajar;

(2) Menghindari perilaku dan tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan pihak-pihak

lain dalam berkerja atau belajar;

(3) Melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bekerja atau belajar yang diamanatkan

secara baik dan bertanggungjawab;

(4) Melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bekerja atau belajar di luar tanggungjawabnya

secara sukarela;

(5) Dalam bekerja atau belajar, lebih mengedepankan tugas dan tanggungjawab daripada

hak dan tidak menuntut hak di luar batas kewajaran dan kepatutan yang semestinya;

(6) Dalam bekerja atau belajar, menghindari dari segala bentuk tindakan atau perbuatan

korupsi, seperti : (a) korupsi keuangan, (b) korupsi waktu, (c) korupsi fasilitas, (d)

korupsi jabatan.

4.2 TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 Tujuan

Tujuan (goal) adalah kondisi yang lebih spesifik yang ingin dicapai organisasi pada

suatu periode tertentu. Tujuan juga merupakan satu tahapan ke depan untuk mencapai

visi organisasi. Tujuan adalah bentuk penjabaran dari visi organisasi. Untuk itu, strategi

dirumuskan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah disepakati itu.

Tujuan adalah pernyataan luas tentang apa yang akan diwujudkan oleh organisasi.

Tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi, seperti peningkatan

pendapatan, peningkatan penjualan dan laba, perlindungan pangsa pasar, melakukan

diversifikasi atau meningkatkan kualitas.

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2013-2018 DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARATdpmptsp.cirebonkota.go.id/images/booklet_investasi/9... · 2014. 11. 17. · 2005-2025, RPJMD 2013-2018 Pemerintah