Download pdf - Proposal Dodi Asmara Revisi

8/19/2019 Proposal Dodi Asmara Revisi

1/47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi

Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik aerah, dan

Badan !ukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi

tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh

dananya bersumber dari "nggaran #endapatan dan Belan$a Negara atau "nggaran

#endapatan dan Belan$a aerah (UU No% &' ahun **+ tentang Ombudsman

Republik Indonesia)%

#emerintah mulai sadar akan perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia

menyusul adanya tuntutan masyarakat yang amat kuat untuk mewu$udkan

pemerintah yang bersih dan penyelenggaraan negara yang baik atau clean and

good governance% ehingga dibentuklah lembaga ini atas dasar Undang-Undang

Nomor &' ahun **+ tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan

dalam Rapat #aripurna #R RI pada tanggal . eptember **+% Kemudian

setahun berikutnya, keberadaan lembaga Ombudsman ini diperkuat dengan UU

No% / ahun **. tentang #elayanan #ublik%

1


2/47

u$uan dibentuknya lembaga ini tertuang dalam 0isi lembaga ini yaitu 1

Mewu$udkan #elayanan #ublik #rima yang Menye$ahterakan dan Berkeadilan

bagi eluruh Rakyat Indonesia2% u$uan mulia ini tentunya memerlukan proses

pan$ang untuk mewu$udkannya% Mengingat pelayanan publik kondisi saat itu

se3ara umum masih rendah kualitasnya, masih banyak masalah yang

mengakibatkan ter$adinya ketidakpuasan atas pelayanan publik dimasyarakat

se3ara luas%

ebelum re4ormasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai

engan praktek Maladministrasi antara lain ter$adinya korupsi, kolusi, dan

nepotisme sehingga mutlak diperlukan re4ormasi birokrasi penyelenggaraan

negara dan pemerintahan demi terwu$udnya penyelenggaraan negara dan

pemerintahan yang e4ekti4 dan e4isien, $u$ur, bersih, terbuka serta bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme% #enyelenggaraan negara dan pemerintahan yang

baik hanya dapat ter3apai dengan peningkatan mutu aparatur #enyelenggara

Negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang

baik% Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan

pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga

pengawas eksternal yang se3ara e4ekti4 mampu mengontrol tugas #enyelenggara

Negara dan pemerintahan%

#engawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam

implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi

obyekti4itas maupun akuntabilitasnya% ari kondisi di atas, pada ahun

***,#residen berupaya untuk mewu$udkan re4ormasi penyelenggaraan negara

2


3/47

dan pemerintahan dengan membentuk Komisi Ombudsman Nasional (saat ini

5embaga Ombudsman RI) melalui Keputusan #residen Nomor 66 ahun ***%

Komisi Ombudsman Nasional bertu$uan membantu men3iptakan dan

mengembangkan kondisi yang kondusi4 dalam melaksanakan pemberantasan

korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar

memperoleh pelayanan publik,keadilan, dan kese$ahteraan% (#en$elasan UU No%

&' ahun **+)%

Untuk lebih mengoptimalkan 4ungsi, tugas, dan wewenang Komisi

Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman

Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih $elas dan kuat% !al ini

sesuai pula dengan amanat Ketetapan Ma$elis #ermusyawaratan Rakyat

Nomor7III8M#R8**9 tentang Rekomendasi "rah Kebi$akan #emberantasan dan

#en3egahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah satunya memerintahkan

dibentuknya Ombudsman dengan undang-undang%Maka lahirlah Undang-Undang

No% &' ahun **+ entang Ombudsman Republik Indonesia%

ebelum ada 5embaga Ombudsman,pengaduan pelayanan publik hanya

disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering

dilakukan oleh pe$abat yang dilaporkan sehingga masyarakat belum memperoleh

perlindungan yang memadai% elain itu, untuk menyelesaikan pengaduan pelayan

publik, selama ini dilakukan dengan menga$ukan gugatan melalui

pengadilan%#enyelesaian melalui pengadilan tersebut memerlukan waktu 3ukup

lama dan biaya yang tidak sedikit% Untuk itu,diperlukan lembaga tersendiri yakni

Ombudsman Republik Indonesia yang dapat menangani pengaduan pelayanan

3


4/47

#ublik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya%Ombudsman Republik

Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam men$alankan tugas dan

wewenangnya bebas dari 3ampur tangan kekuasaan lainnya%

alam perkembangnya Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

mempunyai perwakilan-perwakilan di setiap propinsi di seluruh Indonesia yang

didirikan se3ara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara% #embentukan

kantor perwakilan ini tentu sa$a dengan tu$uan untuk mendekatkan 4ungsi

ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di

daerah-daerah% !al ini tidak terke3uali bahwa 5embaga Ombudsman Republik

Indonesia $uga mempunyai perwakilan di #ro0insi Riau%

Kantor #erwakilan Ombudsman Republik Indonesia #ro0isi Riau

beralamat di Marpoyan amai, $l% "ri4in "hmad,Komplek Mega "sri, blok

"'%Melalui kantor-kantor perwakilannya, Ombudsman ingin mewu$udkan

pelayanan publik #rima sampai pada tingkat daerah, termasuk melalui kantor

#erwakilan di #ro0insi riau%

5embaga Ombudsman #ro0insi Riau sendiri berdiri pada bulan Oktober

tahun *9% 5embaga tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang

sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan

persamaan% !al tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya

untuk men3iptakan penyelenggara pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari

korupsi,kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau $abatan, dan perbuatan

sewenang-wenang $uga untuk men$amin pemberian pelayanan kepada setiap

4


5/47

anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak

setiap masyarakat%

#elayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggaraan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan% #emerintah mende4inisikan pelayanan umum sebagai segala bentuk

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat,

daerah dan termasuk badan-badan usaha milik Negara lainnya yang menyediakan

barang atau $asa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan%

#enyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu 4ungsi penting

pemerintah di samping distribusi, regulasi, dan proteksi ebagai pelaksana

kontrak sosial yang digariskan sebelumnya, pemerintah $ustru menimbulkan

banyak masalah bagi publik yang men$adi kliennya% angat masuk akal $ika

pemerintah kemudian mendapat berbagai stigma negati4% :auh dari men$adi bagian

dari solusi (a part of solution), pemerintah $ustru men$adi bagian dari masalah (a

part of problem). !al itu dapat dila3ak dari banyaknya keluhan yang dilontarkan

masyarakat berkaitan dengan buruknya kiner$a pelayanan publik% Menurut Eko

Prasojo (**.;+*)


6/47

aparat yang lebih bersikap sebagai pe$abat ketimbang abdi masyarakat, pelayanan

yang diskriminati4, dan sederetan persoalan lainnya adalah potret kelabu yang

menga4irmasi atau menegaskan sinyalemen di atas%

untutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan

pemerintah terus melakukan perbaikan dalam segi pelayanan% Untuk itu

pemerintah menerbitkan kebi$akan lewat Menteri Negara #endayagunaan

"paratur No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ tentang #edoman Re4ormasi Birokrasi%

5atar belakang adanya Re4ormasi Birokrasi Indonesia adalah;

9% #raktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih berlangsung hingga

saat ini%

% ingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan

publik%

&% ingkat e4isiensi, e4ekti0itas dan produkti0itas yang belum optimal dari

birokrasi pemerintahan%

6% ingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih

rendah%

/% ingkat disiplin dan etos ker$a pegawai yang masih rendah%

umber; #ermenpan No% 9/8#=R8M% #"N8'8**+ entang #edoman

Re4ormasi Birokrasi

>erakan re4ormasi ini dengan $elas bahwa mengamanatkan perubahan

kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang lebih baik, yaitu

kehidupan bernegara yang didasarkan pada pemerintahan yang demokratis dan

berlandaskan hukum dalam rangka meningkatkan kese$ahteraan serta men3iptakan

keadilan bagi seluruh warga Negara%

6


7/47

=ra sebelum re4ormasi, kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional

3enderung diwarnai praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), e3ara

gamblang masyarakat pada saat itu kerap menyaksikan praktek-prektek

penyimpangan yang dilakukan para pe$abat publik tanpa berdaya

menghentikannya% Menurut Inu Kencana Syafiie (*99;.?) Korupsi adalah setiap

perbuatan yang dilakukan siapapun $uga untuk kepentingan diri sendiri, untuk

kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung

menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara% Kolusi adalah

ker$a sama seorang atau sekelompok orang yang memangku $abatan atau memiliki

kewenangan tertentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pe$abat yang

memerlukan bantuan dengan saling memberikan ($asa, komisi ,uang, materi

lainnya), dan Nepotisme adalah pandang bulu dalam memilih orang , baik karena

hubungan saudara, agama, suku, atau almamater kendati yang ditolong (ditun$uk)

relati4 lebih buruk dari pihak kandidat lainnya% "dapun epertinya semua hal

tersebut sudah bukan men$adi rahasia umum% 5embaga penegak hukum $uga

kurang menun$ukkan 4ungsi idealnya sehingga menghan3urkan bangunan

keper3ayaan masyarakat% Keadaan tersebut merupakan prakondisi bagi

terbangunnya image negati4 terhadap pemerintah (penguasa) dan institusi

kenegaraan lainnya sehingga bermuara pada apatisme sosial%

#enyakit kolusi, korupsi dan nepotisme sudah sangat kronis menggerogoti

hampir setiap sendi birokrasi tanpa ada yang mampu mengatasinya% eperti gurita

besar dengan beribu tangan yang men3engkeram, saat itu kita semua hampir tidak

memiliki peluang untuk menghan3urkannya% Masyarakat semakin $auh dari

7


8/47

harapan memperoleh pelayanan publik sesuai hak yang dimiliki sebagai warga

Negara Indonesia% #ilar-pilar resmi penegakan hukum pada masa itu $uga telah

ter$ebak ke dalam sistem penegakan hukum yang korupti4, dikarenakan lemahnya

kontrol internal maupun eksternal% "kumulasi dari berbagai keke3ewaan tersebut

kemudian men$adi pengikat bagi solidaritas bersama antara masyarakat,

mahasiswa, kaum terpela$ar dan pro4esional untuk melakukan gerakan re4ormasi

total pada tahun 9..+ silam%

alah satu hal penting yang diharapkan adalah ter$adinya perubahan

mental dan kultur atau budaya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat% Keinginan ini kemudian merangsang beberapa kalangan untuk

mendesak diperlukannya pengawasan yang intensi4 terhadap lembaga birokrasi

dan kenegaraan lainnya yang menyangkut masalah pelayanan publik% ebutlah

misalnya kelahiran Government Watch Indonesia, Judicial Watch, Indonesia

Corruption Watch, dan lembaga lainnya yang tersebar di berbagai pen$uru

Nusantara% Namun demikian pengawasan eksternal yang lebih banyak dilakukan

kalangan 5M, Mahasiswa, dan komponen demokrasi lainnya memiliki 4ungsi

terbatas sebagai lembaga pressure yang se3ara langsung tidak berpengaruh

terhadap struktur birokrasi dan kekuasaan% #adahal pada saat yang sama lembaga

pengawasan internal yang ada tidak terlalu terlihat kiner$anya se3ara memadai,

bahkan kadangkala bertindak tidak lebih sebagai alat $usti4ikasi dan pelindung

pe$abat publik yang melakukan penyimpangan%

ebagaimana kita ketahui bersama, tu$uan dan 3ita-3ita didirikannya

Negara Republik Indonesia tidak lain adalah untuk mewu$udkan keadilan sosial

8


9/47

bagi seluruh rakyat Indonesia, terwadahi dalam sebuah Negara Republik

Indonesia yang membawa rakyatnya pada suasana berkemakmuran dalam

keadilan dan berkeadilan dalam kemakmuran% #er$alanan bagi perwu$udan

keadilan dan kemakmuran tersebut senantiasa harus diawasi pelaksanaannya%

Ide pembentukan lembaga Ombudsman $uga tidak terlepas dari pertanyaan

publik tentang se$auh mana e4ekti4itas kiner$a dan independensinya seperti halnya

$uga dipersoalkan terhadap lembaga-lembaga pengawasan sebelumnya%

#ertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang wa$ar ditengah-tengah kondisi

masyarakat yang sedang mengalami trauma politik dan sosial berkepan$angan%

alam Undang-Undang tersebut Ombudsman Republik Indonesia diberi

kewenangan mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara

dan pemerintah kepada masyarakat% #enyelenggara negara dimaksud meliputi

5embaga #eradilan, Ke$aksaan, Kepolisian, Badan #ertanahan Nasional,

#emerintah aerah, Instansi epartemen dan Nonepartemen, BUMN, dan

#erguruan inggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang

seluruh8sebagian anggarannya menggunakan "#BN8"#B%

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersi4at mandiri dan tidak

memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan

lainnya,serta dalam men$alankan tugas dan wewenangnya bebas dari 3ampur

tangan kekuasaan lainnya% Ombudsman membantu men3iptakan dan

meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pen3egahan praktek-praktek

maladministrasi,diskriminasi,kolusi, korupsi dan nepotisme%

9


10/47

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,melampaui

wewenang, menggunakan wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan

wewenang tersebut,termasuk kelalaian atau pengabaian kewa$iban hukum dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh #enyelenggara Negara

dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan8atau immateriil bagi

masyarakat dan orang perorangan%

#enulis men3ermati dari 4enomena permasalahan pengaduan masyarakat

yang dilaporkan kepada Ombudsman Kantor #erwakilan #ro0insi Riau pada tahun

*9& sampai dengan tahun *96 yaitu mengalami peningkatan $umlahnya% !al

demikian bisa dilihat dari tabel dibawah ini%

a!el 1.1

abel daerah yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Ombudsman

ahun *9& dan *96%

No ahun aerah yang dilaporkan :umlah

9% *9&

9% #emko #ekanbaru

% #empro0 Riau

&% #emkab Bengkalis

6&

&*

.

% *96

9% #emkab Rohil% #emko #ekanbaru

&% #empro0 Riau

/&69

&&

Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'.

a!el 1."

10


11/47

elan$utnya tabel tindak lan$ut Ombudsman terhadap laporan masyarakat

ahun *9& dan *96 adalah;

No a#un in$ak Lanjut %u&la#

1. "'1(

9% #enutupan (selesai)% Bukan kewenangan&% 5aporan >ugur 6% 5aporan di3abut

/% #elimpahan?% #engka$ian "dministrasi 8 Melengkapi

ata'% #engka$ian ubstansi+% Klari4ikasi.% Melengkapi data9*% Klari4ikasi8pemeriksaan lan$utan

99% Mediasi9% Rekomendasi

.'

.

*

*

6

*

&9

9*

.

*

*

%u&la# 1)"

". "'1*

9% #enutupan (selesai)

% Bukan kewenangan&% 5aporan >ugur6% 5aporan di3abut/% #elimpahan?% #engka$ian "dministrasi 8 Melengkapi

ata'% #engka$ian ubstansi

+% Klari4iksasi.% Klari4ikasi 8 #emeriksaan 5an$utan9*% In0estigasi99% Mediasi9% Rekomendasi

9/&

&

99

9

*

/

?

&

9/

*

*

*

%u&la# "*)

Sumber: Ombudsman R !antor "er#a!ilan "rovinsi Riau $%&'%

"dapun $enis pelanggaran maladministrasi yang dilaporkan masyarakat ke

5embaga Ombudsman adalah;

11


12/47

a!el 1.(

:enis pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke 5embaga Ombudsman

ahun *9& dan *96%

No ahun :enis #elanggaran

9%

*9&

9% idak memberikan pelayanan

% #enyimpangan prosedur

&% #enyalahgunaan wewenang

6% #enundaan berlarut

/% #ermintaan uang,barang dan $asa%

*96

9% idak memberikan pelayanan

% #enyimpangan prosedur

&% #enundaan berlarut

6% idak kompeten

/% #enyalahgunaan wewenang

?% #ermintaan uang , barang dan $asa

'% idak patut

+% Berpihak

.% iskriminasi


a!el 1.*

ata $umlah laporan berdasarkan tindak lan$ut periode *9&-*96%

No ahun5aporan #engaduan

:umlahBelum selesai erselesaikan

9% *9& ?/ .' 9?

% *96 .& 9/& 6?


12


13/47

Berdasarkan data tabel diatas men$elaskan bahwa laporan pengaduan

masyarakat ke Ombudsman #erwakilan #ro0insi Riau tentang kasus pelayanan

publik dari periode *9& sampai *96 terus meningkat,pada tahun *9& kasus

yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman sebanyak 9? kasus dan yang sudah

terselesaikan ada .' kasus atau /.,. @ dan pada tahun *96 kasus yang

dilaporkan oleh masyarakat sebanyak 6? kasus dan yang sudah terselesaikan ada

9/& kasus atau ?,@%

engan adanya kasus laporan pengaduan masyarakat yang belum

terselesaikan dan tingkat kenaikan kasus laporan pengaduan masyarakat

mengalami peningkatan maka e4ekti4itas kiner$a Ombudsman relati4 rendah

terhadap penyelesaian kasus laporan pengaduan masyarakat perlu dipertanyakan%

Masalahnya dalam kurun waktu satu tahun periode *9& dan *96 masih ada

kasus belum dapat terselesaikan dan sampai sekarang ini sudah berganti tahun

kasus itu masih men$adi peker$aan rumah (#R) oleh Ombudsman #erwakilan

#ro0insi Riau% "lasan Ombudsman belum bisa menyelesaikan kasus yang masih

tertunda itu di latar belakangi beberapa 4aktor, adapun 4aktor-4aktor tersebut yaitu;

a% 5aporan tersebut masih memerlukan data-data lain

b% #ermintaan kelengkapan data belum terpenuhi oleh pelapor%Sumber: hasil #a#ancara dengan !epala ombudsman "rovinsi Riau%

ari beberapa 4aktor diatas menyatakan pelaksanaan dalam penyelesaian

laporan dugaan Mal-administrasi pelayanan publik yang dilakukan oleh

Ombudsman masih belum optimal% i Karenakan oleh adanya beberapa 4aktor-

13


14/47

4aktor diatas, sehingga tidak memungkinkan men$alankan 4ungsinya sebagai

lembaga pengawas%

!asil obser0asi penulis sementara tentang kiner$a pegawai lembaga

ombudsman di #ro0insi Riau relati4 rendah atau belum maksimal karena masih

banyak laporan tentang maladministrasi yang dilaporkan masyarakat yang belum

diselesaikan% Berdasarkan penilaian dari hasil studi tentang 4enomena mal

administrastion lembaga ombudsman yang ada di #ro0insi Riau khusus untuk

peran se3ara pro4esional dengan pendekatan akademik% Untuk itu penulis

mengambil topik 1"N"5II KIN=R:" #=>"A"I 5=MB">"

OMBUM"N #RO7INI RI"U "5"M #=N=5="I"N 5"#OR"N

M""R"K" =N"N> M"5-"MINIR"I2%

1." Peru&usan +asala##ermasalahan penelitian yang akan men$adi studi ini adalah;

a% Bagaimana proses penyelesaian kasus maladministrasi yang ber$alan pada

lembaga ombudsman sesuai dengan undang-undang yang berlaku C

b% "pakah 4aktor-4aktor yang mempengaruhi kiner$a pegawai lembaga

ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi di #ro0insi Riau C

1.( ujuan Penelitian

a% Meneliti kiner$a pegawai lembaga ombudsman sesuai dengan undang-

undang yang berlaku%

b% Men$elaskan 4aktor-4aktor yang mempengaruhi kiner$a pegawai lembaga

ombudsman dalam penyelesaian maladministrasi di #ro0insi Riau%

1.* +anfaat Penelitian

a% "kademik

b% Umum

1., Siste&atika Penulisan

14


15/47

istematika pembahasan penelitian ini se3ara keseluruhan yang mana terdiri

dari enam bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut;BAB I - PENDAHULUAN

erdiri dari latar belakang masalah, perumusa masalah, tu$uan dan man4aat

penelitian ,sistematika penulisan%

BAB II - ELAAH PUSAKA

alam telaah ini berisikan tentang landasan teori-teori atau konsep yang

melandasi dari penelitian sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan

dilakukan%

BAB III - +EDE PENELIIANalam bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, $enis penelitian, sub$ek

penelitian , in4orman, instrumen penelitian dan analisa data%

15


16/47

BAB II

ELAAH PUSAKA

".1 Defenisi Kinerja

Kiner$a adalah merupakan 4aktor yang dominan dalam pen3apaian tu$uan

organisasi% Kiner$a berasal dari kata *ob performance atau actual

performance yang berarti prestasi ker$a atau prestasi sesungguhnya yang di3apai

oleh seseorang% #engertian kiner$a (prestasi ker$a) adalah hasil ker$a se3ara

kualitas dan kuantitas yang di3apai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

4ungsinya sesuai dengan tanggung $awab yang diberikan kepadanya%

"erformance atau kiner$a merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses

(Nurlaila, *9*;'9)% Menurut pendekatan perilaku dalam mana$emen, kiner$a

adalah kuantitas atau kualitas sesuatu yang dihasilkan atau $asa yang diberikan

oleh seseorang yang melakukan peker$aan (5uthans, **/;9?/)%

Untuk menganalisa kiner$a pegawai ada beberapa unsur atau dimensi yang

harus diimplementasikan% imensi tersebut meliputi;

a% =4ekti0itas dan e4isiensi

Bila suatu tu$uan tertentu akhirnya bisa di3apai, kita boleh mengatakan

bahwa kegiatan tersebut e4ekti4 tetapi apabila akibat-akibat yang tidak

di3ari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang di3apai sehingga

mengakibatkan kepuasan walaupun e4ekti4 dinamakan tidak e4esien%

16


17/47

ebaliknya, bila akibat yang di3ari-3ari tidak penting atau remeh maka

kegiatan tersebut e4esien (#rawirosentono, 9...;')%

b% Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah si4at dari suatu komunikasi atau perintah dalam

suatu organisasi 4ormal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada

anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan ker$a sesuai dengan

kontribusinya (#rawirosentono, 9...;')% #erintah tersebut mengatakan

apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut%

3% isiplin

isiplin adalah taat kepda hukum dan peraturan yang berlaku

(#rawirosentono, 9...;')% :adi, disiplin karyawan adalah kegiatan

karyawan yang bersangkutan dalam menghormati per$an$ian ker$a dengan

organisasi dimana dia beker$a%

d% Inisiati4

Inisiati4 yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreati4itas dalam

membentuk ide untuk meren3anakan sesuatu yang berkaitan dengan tu$uan

organisasi%

Kiner$a dipengaruhi oleh beberapa 4aktor yaitu (Robbins, **?;?*);

17


18/47

1. Kualitas% Kualitas ker$a diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas

peker$aan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap

keterampilan dan kemampuan karyawan%

". Kuantitas% Merupakan $umlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah

seperti $umlah unit, $umlah siklus akti0itas yang diselesaikan%

(. Kete/atan 0aktu% Merupakan tingkat akti0itas diselesaikan pada awal

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk akti0itas lain%

*. Efektiitas% Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya%

,. Ke&an$irian% Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan

dapat men$alankan 4ungsi ker$anya Komitmen ker$a% Merupakan suatu

tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen ker$a dengan instansi dan

tanggung $awab karyawan terhadap kantor%

Kiner$a merupakan prestasi ker$a, yaitu perbandingan antara hasil

ker$a dengan standar yang ditetapkan (essler, ***;69)% Kiner$a adalah

hasil ker$a baik se3ara kualitas maupun kuantitas yang di3apai oleh

seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung $awab yang

diberikan (Mangkunagara, **;)%

Kiner$a adalah hasil atau tingkat

keberhasilan seseorang se3ara keseluruhan selama periode tertentu dalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti

standar hasil ker$a, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Ri0ai dan Basri, **/;/*)%

18


19/47

edangkan Mathis dan :a3kson (**?;?/) menyatakan bahwa

kiner$a pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

pegawai% Mana$emen kiner$a adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan

untuk meningkatkan kiner$a perusahaan atau organisasi, termasuk kiner$a

masing-masing indi0idu dan kelompok ker$a di perusahaan tersebut%

Kiner$a merupakan hasil ker$a dari tingkah laku ("mstrong, 9...;9/)%

#engertian kiner$a ini mengaitkan antara hasil ker$a dengan tingkah laku%

ebgai tingkah laku, kiner$a merupakan akti0itas manusia yang diarahkan

pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya%

"." eori Patologi Birokrasi

Menurut Delly +ustafa (*9&;9'?) Istilah 1patologi2 hanya dikenal

dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit% Namun dengan ber$alannya

waktu analogi ini dikenal dalam birokrasi, dangan makna agar birokrasi

pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik

yang bersi4at politis, ekonomi, sosio kultural dan teknologi ,berbagai 1penyakit2

yang mungkin sudah diderita nya atau mengan3am akan menyerangnya perlu

diidenti4ikasi untuk kemudian di3arikan terapi pengobatan yang paling e4ekti4%

Menurut iagian (9..6 dalam Ismail,**.;?+) dalam Idris "rie4 (*9&;9'?)

bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi%

ebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita 1penyakit birokrasi ekaligus2%

#atologi birokrasi bisa $uga diartikan sama dengan 1penyakit birokrasi2% #eran

birokrasi sebagai implementator dari kebi$akan politik, atau dengan kata lain

19


20/47

birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, maka patologi birokrasi dapat

diartikan sebagai persoalan atau permasalahan yang ter$adi dalam

penyelenggaraan pemerintahan akibat kiner$a birokrasi tidak mampu dalam

memenuhi kebutuhan publik dengan baik% Menurut 2a#yu$i Ku&oroto&o

(**/;9/+)


21/47

+% :umlah pegawai relati4 banyak,

kurang bermutu8asal $adi%

sesuai dengan tugasnya, ter$adi

pengkotak-kotakan (kaku)D6% Merasa dirinya8 unitnya yang

paling penting ,yang lain

tidak8kurang penting (sok

penting)D

/% #emberian tanggung $awab

yang tidak seimbang dengan

wewenang (Ealim)D

?% erlalu banyak bawahan yang

harus diawasi-kewalahan

(rakus)D

'% eorang bawahan mendapat

perintah dari satu atasan

mengenai hal yang sama,tetapi

perintahnya saling bertentangan

(plin plan)D

+% anksi terhadap pelanggaran

tidak tegas (banyak

pertimbangan)%

Menurut Siagian (9..6) dalam In$ris Arief (*9&;9'+),patologi birokrasi bisa

dikelompokkan dalam lima kategori, i antaranya adalah;

9% #atologi yang timbul karena persepsi dan gaya mana$erial para pe$abat di

lingkungan birokrasiD

21


22/47

% #atologi yang disebkan karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan

keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasionalD&% #atologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang

melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang

berlakuD

6% #atologi yang dimani4estasikan dalam perilaku para birokrat yang bersi4at

dis4ungsional atau negati4D

/% #atologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi

dalam lingkungan pemerintahan%

Berbeda dengan Inu Kencana Syafiie (*99;.') #atologi birokrasi serta

krisis kepemimpinan serta memiliki budaya yang lamban yaitu;

9% budaya 4eodalistik di negeri ini terasa, yaitu menganggap pemimpin

pemerintahan sebagai ra$a yang selalu benar, disembah keberadaannya

dan diikuti korupsinya%

% Kebiasaan menunggu petun$uk pengarahan dari atasan membuat

bangsa ini tidak memiliki inisiati4 , sesama bawahan saling menunggu

sedangkan atasan tidak berkeinginan mendelegasi wewenangnya%

&% 5oyalitas kepada atasan bukan kepada organisasi , $adi bila atasan

berlaku salah dan keluar $alur dari apa yang dikonsepkan organisasi

(dalam hal ini tu$uan semula negara Indonesia) maka keberanian

mengemukakan pendapat menunggu demo bertahun-tahun% Re4ormasi

Indonesia mestinya dimulai tahun 9./* untuk pergantian oekarno dan

9.'/ untuk pergantian oeharto%

6% Belum berorientasi pada prestasi , karena kelebihan bawahan selama

ini oleh pemimpin pemerintahan di Indonesia dianggap saingan pada

dirinya oleh karena itu perlu diantisipasi%

22


23/47

/% Keinginan untuk melayani masyarakat masih rendah , yaitu untuk

memper3epat ker$a ,mempermurah biaya, dan mempertinggi mutu

,karena dianggap banyak yang awam%

?% :umlah pegawai banyak dan tidak berbobot karena sistem penerimaan

yang tidak transparan , men3ari keluarga atau yang membayar lebih

sehingga mereka yang akan benar-benar beker$a dengan $u$ur tidak

tersaring%

".( eori +ala$&inistrasi

ikutip dari :urnal, 3o$i 2a#yu$i (*96;&-6) Konsep maladministrasi

birokrasi lahir pada akhir abad ke-9. sebagai istilah yang menun$ukkan kegagalan

birokrasi dalam mengurus urusan rakyat, kurang inisiati4 dan kurang si4at

tanggung$awab dari pegawai pemerintah% #enelitian mengenai 4enomena

maladministrasi birokrasi telah dimulai se$ak tahun 9.9' oleh seorang ilmuan dari

Inggeris bernama !ayward% Beliau telah melakuan penelitian tentang 4enomena

maladministrasi di Inggeris dan hasil ka$ian tersebut ditulis dalam buku

"rofessionalism and Originalit+%

Hay0ar$ (9.9') dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) memaparkan bahwa

se$ak peker$aan maladministrasi birokrasi yaitu korupsi dan rendahnya integritas,

kon4lik dalam internal birokrasi, kon4lik antar kaum8etnik, tidak ada si4at disiplin

dan buruknya hubungan antar pegawai%

Eklun$ 4 2i&elius (**+) dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) menyatakan

bahwa maladministrasi birokrasi akibat tidak $elas sasaran yang ingin di3apai,

23


24/47

tidak ada indikator dalam mengukur prestasi pelayanan, melakukan beberapa

#eker$aan sekaligus tanpa berpegang kepada prinsip keutamaan dan tidak

melakukan eksperimen sebagai usaha memperbaiki kualitas pelayanan dan tidak

mahu meninggalkan program yang sia-sia dan tidak memberi man4aat kepada

pegawai atau masyarakat%

5#eung (**9) dalam Rodi Aahyudi (*96;&-6) telah merin3ikan

beberapa bentuk maladministrasi birokrasi yang biasa berlaku dalam kalangan

pegawai publik yaitu;sikap tidak mahu memberikan pelayanan kepada

masyarakat% mementingkan diri sendiri dan berusaha untuk menun$ukkan si4at

sebagai penguasa tidak ada sistem penilaian untuk menge0aluasi peker$aan

pegawai perbaikan yang disampaikan tidak diterima oleh birokrasi pemerintah

terlalu mengutamakan keuntungan peribadi sebagai pegawai pemerintah termasuk

dalam kategori peker$aan pro4esional, maka pegawai pemerintah yang beker$a

dalam institusi birokrasi dituntut untuk beker$a dengan pro4esional dan

bertanggung$awab% #egawai pemerintah merupakan pelaksana kebi$akan politik

negara dan mereka dibayar ga$i oleh negara% Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh

pegawai pemerintah oleh !ayward disebut maladministrasi% Maladministrasi

birokrasi digambarkan sebagai sikap menyalahi undang-undang, korupsi ,

ke3urangan, ke$ahatan, si4at kasar terhadap masyarakat, ketidakadilan, tidak

mampu beker$a dan korupsi%

Konsep maladministrasi birokrasi semakin berkembang setelah berdirinya

institusi ombudsman di 3andina0ia pada tahun 9./*% Ombudsman adalah satu

institusi pemerintah yang ber4ungsi untuk menerima laporan pengaduan dari

24


25/47

masyarakat atas dugaan ketidakpuasan mereka menerima pelayanan publik%

elepas tahun 9.?*, pemerintah Inggeris pula mendirikan institusi ombudsman%

"ntara sebab disusun dra4 ran3angan undang-undang Ombudsman adalah masalah

maladministrasi birokrasi yang harus segera diselesaikan di Inggeris% "ntara $enis

maladministrasi birokrasi yang berleluasa pada masa itu ialah tidak adil dalam

memberikan pelayanan, ke3uaian terhadap tugas, pengabaian tanggung$awab,

kelewatan waktu menyelesaikan dokumen, ke$ahatan dan perilaku buruk lainnya

di kantor %

Menurut Un$ang6un$ang no&or (7 ta#un "''8 BAB I pasal & tentang

Ombudsman yaitu Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan

hukum, melampaui wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan

wewenang untuk tu$uan lain dari yang men$adi tu$uan wewenang tersebut,

termasuk kelalaian atau pengabaian kewa$iban hukum dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan oleh #enyelenggara Negara dan pemerintahan

yang menimbulkan kerugian materiil dan8atau immateriil bagi masyarakat dan

orang perseorangan%

".* Peran &!u$s&an $ala& UU No. (7 a#un "''8

Ombudsman adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menghadapi

penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintah dan membantu aparatur agar

melaksanakan pemerintahan se3ara e4isien dan adil, $uga untuk mendorong

pemegang kekuasaan melaksanakan pertanggung$awaban serta pelayanan se3ara

baik% Umumnya ombudsman dikenal sebagai lembaga independen yang menerima

25


26/47

dan menyelidiki keluhan-keluhan masyarakat yang men$adi korban kesalahan

administrasi (maladministration) publik%

etapi sesungguhnya ombudsman tidak sekedar sebuah sistem untuk

menyelesaikan keluhan masyarakat kasus demi kasus ,yang utama mengambil

inisiati4 untuk mengkhususkan perbaikan administrati4 atau sistemik dalam

upayanya meningkatkan mutu pelayanan masyarakat%

Ombudsman $uga mempunyai 4ungsi untuk mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh #enyelenggara Negara dan

pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik aerah, dan badan !ukum Milik

Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan

pelayanan publik tertentu%

"dapun i4at,"sas, dan u$uan Ombudsman Republik Indonesia menurut

Undang-Undang Nomor &' ahun **+ pada pasal yaitu;

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersi4at mandiri dan tidak

memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan

lainnya, serta dalam men$alankan tugas dan wewenangnya bebas dari 3ampur

tangan kekuasaan lainnya% edangkan tugas dan wewenang ombudsman pada

pasal & berasaskan ;

a% Kepatutan D

b% Keadilan D

3% Non Fdiskriminasi

d% idak memihak De% "kuntabilitas D

26


27/47

4% Keseimbangan D

g% Keterbukaan dan D

h% Kerahasiaan%

"dapun u$uan Ombudsman pada pasal 6 yaitu ;

a% Mewu$udkan negara hukum yang demokratis ,adil dan se$ahteraD

b% Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang e4ekti4 dan

e4isien ,$u$ur, terbuka , bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotismeD3% Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga

negara dan penduduk memperoleh keadilan ,rasa aman,dan

kese$ahteraanyang semakin baikD

d% Membantu men3iptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan

dan pen3egahan praktek-praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi,

korupsi, serta nepotismeD

e% Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan

supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan%

edangkan menurut Undang-Undang Nomor &' ahun **+ entang

Ombudsman Republik Indonesia B"B I7 tentang


28/47

"dapun Ombudsman bertugas sebagaimana terdapat pada pasal ' yaitu;

a% menerima laporan atau dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publikD

b% melakukan pemeriksaan substansi atas laporanD

3% menindaklan$uti laporan yang yang ter3akup dalam ruang lingkup

kewenangan OmbudsmanD

d% melakukan in0estigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan

Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayan publikD

e% melakukan koordinasi dan ker$a sama dengan lembaga negara atau

lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan

perseoranganD

4% membangun $aringan ker$aD

g% melakukan upaya pen3egahan Maladministrasi danD

h% melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang%

Aewenang Ombudsman pada pasal + yaitu;

(9) dalam men$alankan 4ungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ?

dan pasal ', Ombudsman berwenang;

a% meminta keterangan se3ara lisan dan8atau tertulis dari pelapor, terlapor,

atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan

kepada ombudsmanD

b% memeriksa keputusan ,surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada

pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu

laporanD

3% meminta klari4ikasi dan8atau salinan atau 4otokopi dokumen yang

diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari

instansi erlaporD

d% Melakukan pemanggilan terhadap #elapor, erlapor, dan pihak lain

yang terkait dengan laporanD

28


29/47

e% Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan

para pihakD4% Membuat remomendasi mengenai penyelesaian laporan,termasuk

rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan8atau rehabilitasi kepada

pihak yang dirugikanD

g% emi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan,

dan Rekomendasi%

() elain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Ombudsman

berwenang;a% Menyampaikan saran kepada #residen ,kepala daerah, ataupun

pimpinan #enyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan

penyempurnaan organisasi dan8atau prosedur pelayanan publikD

b% Menyampaikan saran kepada ewan #erwakilan Rakyat dan8atau

#residen, ewan #erwakilan Rakyat aerah dan8 kepala daerah agar

terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya

diadakan perubahan dalam rangka men3egah Maladministrasi%

"., Penelitian er$a#ulu $an %urnal

Berdasarkan penelitian terdahulu


30/47

Menurut Rodi Aahyudi dalam :urnal (*9/;'-+) :enis Birokrasi di kota

#ekanbaru yang paling buruk adalah kelalaian birokrasi dalam penyelesaian

urusan masyarakat, ketidakadilan birokrasi dalam memberikan pelayanan

,penyalahgunaan wewenang birokrasi dan perilaku korupsi%

"dapun menurut "4rinaldy Rustam, Rodi Aahyudi (*9/), emakin

tinggi tahap ketaatan beragama pegawai maka akan semakin baik mind set

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat% ebaliknya semakin

rendah tahap ketaatan beragama pegawai maka akan semakin buruk pula mind set

pegawai, dan untuk mewu$udkan administrator publik beretika ada delapan

prinsip utama yaitu;

9% akin yang sempurna kepada "llah A%

% "malkan sunnah Nabi Muhammad "A dalam kehidupan%

&% Mendirikan sholat / waktu dengan tertib%6% Memiliki ilmu dan ke4ahaman ilmu "gama%

/% !ati selalu ingat kepada "llah A%

?% Memuliakan sesama manusia dan mendahulukan kepentingan orang lain%

'% Ikhlas dalam setiap amal perbuatan%

+% Menga$ak kepada kebaikan dan men3egah perbuatan munkar%

".) Pan$angan Isla& entang Pelayanan

Memberikan pelayan terbaik kepada umat manusia adalah peker$aan yang

sangat mulia dan merupakan pintu kebaikan bagi siapa sa$a yang mau

melakukannya% an sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menelaah 1sebagian

ke3il2 ayat al-GurHan dan hadits-hadits yang mendorong umat manusia untuk

30


31/47

memberikan pelayan terbaik kepada sesama% "kan tetapi sebelum berbi3ara lebih

$auh Islam meletakkan batasan yang di4irmankan oleh "llah dalam Al69ur:an

surat "l-Maidah ayat halaman 9*? ;

"rtinya ; Wahai orang/orang +ang beriman 0 *anganlah !amu melanggar

s+i1ar/s+i1ar !esucian 2llah, dan *angan (melanggar !ehormatan ) bulan/bulan

haram,*angan (mengganggu) had+u (he#an/he#an !urban),dan 3alaid (he#an/

he#an !urban +ang diberi tanda),dan *angan (pula) mengganggu orang/orang

+ang mengun*ungi aitulharam4mere!a mencari !arunia dan !eridaan 5uhann+a.

5etapi apabila !amu telah men+elesai!an ihram ma!a bolehlah !amu berburu.

Jangan sampai !ebencian(mu) !epada suatu !aum !arena mere!a menghalang/

halangimu dari 6as*idilharam,mendorongmu berbuat melampaui batas (!epada

mere!a). 7an tolong menolonglah !amu dalam (menger*a!an) !ebai!an dan

ta-#a,dan *angan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

erta-#alah !epada 2llah,sungguh 2llah sangat berat si!sa/8+a.

31


32/47

alam ayat diatas "llah memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-

menolong didalam koridor 1menger$akan keba$ikan dan takwa2 dan "llah

melarang sebaliknya% :ika kita melanggar ketentuan "llah maka hukuman akan

diberikan dan 1esungguhnya "llah amat berat siksa-Nya2% :adi interaksi itu

boleh dilakukan kapanpun dan dengan siapapun selama tidak melanggar batasan

diatas%

alam salah satu haditsnya Rasulullah "A memerintahkan kita agar berusaha

untuk men$adi manusia yang berman4aat bagi sesama, bahkan beliau men$adikan

1berman4aat bagi sesama2 sebagai parameter baik tidaknya kualitas iman

seseorang% !al ini beliau sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan

sahabat :abir bin "bdillah;

Sebai!/bai!n+a manusia adalah +ang paling bermanfaat bagi sesaman+a.

alam kitab So#i# +usli& sa#a!at A!u Huraira# 3A meriwayatkan sebuah

hadits yang berbunyi ;

arang siapa menghilang!an (memberi!an solusi) !esu!aran seorang mu!min

didunia ma!a !ela! 2llah a!an menghilang!an !esu!arann+a dihari !iamat.

arang siapa +ang memberi!an !emudahan bagi orang +ang sedang mengalami

!esulitan, ma!a 2llah a!an memudah!an urusan dunia#i dan a!hiratn+a. 7an

barang siapa +ang menutupi (aib) seorang muslim ,ma!a 2llah a!an menutupi

(!eburu!ann+a) didunia dan a!hirat,dan 2llah a!an senantiasa membantu

hamba/8+a selama dia mau membantu saudaran+a.

32


33/47

!adits ini men$elaskan kepada kita tentang keutamaan yang didapatkan

seseorang $ika dia mau memberikan bantuan dan pelayanan kepada sesama demi

untuk memenuhi kebutuhan mereka% Baik pertolongan dalam materi, berbagi

ilmu, bahu membahu menger$akan sesuatu , memberikan nasehat dan masih

banyak lagi% an yang $uga perlu kita tegaskan disini bahwa hadits ini melarang

kita untuk mengumbar 1aurat (ke$elakan)2 orang lain, karena konsekwensi

mengumbar 1aurat2 orang lain adalah "llah akan membuka 1aurat2 kita dihadapan

makhluknya%

!adits berikutnya adalah tentang standar layanan yang 1harus2 diberikan kepada

sesama% Beliau Rasulullah "A bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh

sahabat "nas bin Malik R";

5ida! sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaran+a seperti

dia mencintai dirin+a sendiri (9R.u!hori).

Inti hadits ini adalah 1perlakukan saudara anda seperti anda memperlakukan diri

anda sendiri2% Kita pasti ingin diperlakukan dengan baik, kita pasti ingin dilayani

dengan baik, kita pasti ingin dilayani dengan 3epat, maka aplikasikan keinginan

anda tersebut ketika anda melayani orang lain%

!adits berikutnya adalah tentang pentingnya tersenyum% enyum men$adi

sambutan yang paling hangat dibandingkan apapun,bahkan tak $arang senyum

men$adikan interaksi lebih akrab% Rasulullah "A menga$arkan hal ini kepada

kita dalam salah satu hadits yang diriwayatkan sahabat A!u D;ar al6


34/47

Islam menga$arkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa barang

maupun pelayanan8$asa hendaknya memberikan yang berkualitas , $angan

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain% eperti

di$elaskan dalam Al69ur:an surat "l-baGarah ayat ?' halaman 6/%

"rtinya ; 9ai orang/orang +ang beriman ,naf!ah!anlah (di*alan 2llah)

sebagian dari hasil usahamu +ang bai!/bai! dan sebagian dari apa +ang !amu

!eluar!an dari bumi untu! !amu dan *anganlah !amu memilih +ang buru!/buru!

lalu !amu naf!ah!an darin+a padahal !amu sendiri tida! mauu mengambiln+a

melain!an dengan memicing!an mata terhadapn+a. 7an !etahuilah bah#a 2llah

6aha a+a lagi 6aha 5erpu*i.

Kesimpulannya adalah $ika mau menelaah lebih $auh a$aran Islam kita akan

banyak sekali nilai-nilai interaksi sosial yang saat ini sedang digalakkan di

berbagai instansi pemerintahan maupun swasta% !al ini bukan merupakan sesuatu

yang sulit untuk diterapkan ,yang dibutuhkan adalah rasa 3inta kepada "llah dan

Rasul-Nya agar nilai-nilai interaksi sosial itu bisa diterapkan se3ara menyeluruh%

34


35/47

:ika agama kita mempunyai produk lengkap,kenapa kita musti meng-impor

produk buatan orang lain C #enting kita ketahui bahwa;

"rtinya :7an carilah (pahala) negeri a!hirat dengan apa +ang telah

dianugerah!an 2llah !epadamu,tetapi *anganlah !amu lupa!an bagianmu di

dunia dan berbuat bai!lah (!epada orang lain) sebagaimana 2llah telah

berbuat bai! !epadamu, dan *anganlah !amu berbuat !erusa!an di bumi.

Sungguh , 2llah tida! men+u!ai orang +ang berbuat !erusa!an. (%"l-

asas;'' halaman &.6)%

:adi kesimpulannya adalah 1$ika2 seandainya umat Islam mau menerapkan

a$aran-a$aran diatas ,maka bisa dipastikan bahwa umat Islam adalah umat yang

paling men$un$ung tinggi pro4esionalisme ker$a dan pelayanan prima% Menurut

Son$ang P.Siagian (*9;9?&) #ro4esionalisme ialah keandalan dalam

pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang tinggi ,waktu yang

tepat, 3ermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan di ikuti oleh para

1klientele2%Berkaitan dengan itu, diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang

seluk beluk tugas dengan segala implikasinya dan keterampilan yang

memungkinkan para tenaga pelaksana beker$a dengan baik karena dikuasainya

berbagai segi teknis yang terdapat dalam setiap tugas peker$aan%

35


36/47

".7 Kerangka Berfikir

Kerangka ber4ikir dalam tulisan ini adalah;

36

#ersepsi

Keterampilan

Kualitas

Kemampuan

:umlah UnitKuantitas


37/47

".8 Defenisi Konse/

Menurut +u$raja$ Kuncoro (**.;6+) Konsep (concepts) adalah

se$umlah pengertian atau karakteristik , yang dikaitkan dengan peristiwa , ob$ek,

kondisi, situasi, dan perilaku tertentu% engan kata lain ,konsep adalah pendapat

abstrak yang digeneralisasikan dari 4akta tertentu (a0is J osenEa,9..&;/)

dalam (Mudra$ad Kun3oro,**.;6+)%

edangkan menurut Sc#0a! (9.?.;9-96) dalam Da$ang Su/ar$an (*99;/),

konsep merupakan abstraksi , suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan ,

37

:umlah iklus

"wal Aaktu

Ketepatan

Aatuudut KoordinasiKiner$a

!asil Output

enaga

Uang=4ekti0itas

eknologi

Komitmen Ker$a

Kemandirian

anggung :awab Ker$a


38/47

tanggapan dan pengalaman-pengalaman kompleks% #endapat 3hwab tersebut

se$alan dengan %a&es A. Banks (9.'';+/) dalam adang upardan (*99;/)

bahwa 2 concept is an abstract #ord or phrase that is useful for classif+ing or

categori;ing a group of things, ideas, or events. Lsuatu konsep adalah kata abstrak

atau 4rase yang berman4aat untuk mengklari4ikasikan atau menggolongkan suatu

kelompok berbagai hal , gagasan , atau peristiwaH% engan demikian, pengertian

konsep menun$uk pada suatu abstraksi ,penggambaran dari sesuatu yang konkret

maupun abstrak (tampak maupun tidak tampak) dapat berbentuk pengertian atau

de4enisi ataupun gambaran mental , atribut esensial dari suatu kategori yang

memiliki 3iri-3iri esensial realti4 sama% (adang upardan,*99;/)%

".= Konse/ /erasional

Menurut +o#. Na;ir (**/;9?) de4enisi operasional adalah suatu

de4enisi yang diberikan kepada suatu 0ariabel atau konstrak dengan 3ara

memberikan arti, atau menspesi4ikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu

operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 0ariabel tersebut%

"dapun konsep operasional pada penelitian ini adalah;

7ariabel imensi Indikator

Kiner$a Ombudsman

Republik Indonesia%

a. Kualitas

b. Kuantitas

9% #ersepsi

% Keterampilan

&% Kemampuan

38


39/47

c. Ketepatan Aaktu

d. =4ekti0itas

e. Kemandirian

9% :umlah unit

% :umlah siklus

9% "wal Aaktu

% udut Koordinasi

&% !asil Output

9% enaga

% Uang

&% eknologi

9% Komitmen

Kiner$a

% anggung $awab

ker$a%

39


40/47

BAB III

+EDEL


41/47

(.(. Su!jek Penelitian

#egawai yang terkait dengan akti0itas lembaga ombudsman di #ro0insi

Riau yaitu ber$umlah 9* orang% ub$ek penelitian menurut A&irin (9.+?)

merupakan seseorang atau sesuatu mengenai yang mengenalnya ingin diperoleh

keterangan% Menurut Su#arsi&i $an Arikonto (9.+.) memberi batasan sub$ek

penelitian sebagai benda ,hal atau orang tempat data untuk 0ariabel penelitian

melekat,dan yang dipermasalahkan% alam sebuah penelitian,sub$ek penelitian

memiliki peran yang sangat strategis karena pada sub$ek penelitian , itulah data

tentang 0ariabel yang penelitian akan amati% Kesimpulan dari kedua pengertian

diatas sub$ek penelitian adalah indi0idu, benda , atau organisasi yang di$adikan

sumber in4ormasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian%

#ada penelitian kualitati4 , responden atau sub$ek penelitian disebut sebagai

istilah in4orman, yaitu orang yang memberi in4ormasi tentang data yang

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya%

(.* Key Infor&an /enelitian

Orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat

memberikan in4ormasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian% :adi ia harus

banyak pengalaman tentang penelitian dan se3ara sukarela men$adi anggota tim

meskipun tidak se3ara 4ormal, mereka dapat memberikan pandangannya dari

dalam tentang nilai-nilai,sikap , bangunan ,proses dan kebudayaan yang men$adi

latar penelitian setempat% edangkan in4orman kun3i dalam penelitian ini adalah

kepala lembaga ombudsman #ro0insi Riau dan In4orman biasa itu terdiri dari

41


42/47

pegawai dari lembaga ombudsman tersebut% Key In4orman pada penelitian ini

adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam penyelesian kasus maladminisrasi

yaitu sebanyak 9* orang%

(., eknik Pengu&/ulan Data

(.,.1 In$e/t Interie0

Aawan3ara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan $uga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan $umlah respondennya sedikit8ke3il% eknik pengumpulan data

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self/report, atau

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi% "dapun menurut

+u$raja$ Kuncoro (**.;9?*) Aawan3ara #ersonal (personal inter0iewing)

diartikan sebagai wawan3ara antar orang, yaitu antara peneliti (pewawan3ara)

dengan responden (yang diwawan3arai), yang diarahkan oleh pewawan3ara untuk

tu$uan memperoleh in4ormasi yang rele0an%

(.,." Doku&entasi

42


43/47

alam penelitian kualitati4 terdapat sumber data yang berasal dari bukan

manusia, seperti dokumen, 4oto-4oto dan bahan statistik%

Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang

paling mudah, karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila

mengalami kekeliruan mudah untuk mere0isinya karena sumber datanya tepat dan

tidak berubah%

Menurut "rikonto (***;&.) metode dokumentasi adalah men3ari data

mengenai hal-hal atau 0ariasi yang berupa 3atatan,transkrip, buku, surat kabar,

ma$alah kabar, ma$alah, prasasti, notulen ,report ,leger dan sebagainya% okumen

diperlukan dalam penelitian ini meliputi struktur organisasi lembaga

ombudsman ,data pegawai ,sarana ,prasarana yang dimiliki ombudsman dan data-

data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini%

(.) eknik Analisis Data

(.).1 3e$uksi

Reduksi data dalam analisis data penelitian kualitati4, menurut ,Miles J

!uberman (9..;9?) ebagai mana ditulis Malik diartikan sebagai proses

pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan , pengabstakan ,dan

transparansi data 1kasar2 yang mun3ul dari 3atatan-3atatan tertulis dilapangan%

Reduksi data berlangsung se3ara terus menerus selama proyek yang berorientasi

penelitian kualitati4 beralangsung%

(.)." Klasifikasi

43


44/47

#ada tahap ini peneliti berupaya mengklasi4ikasi dan menya$ikan data

sesuai dengan pokok permasalahan yg diawali dengan pengkodean pada setiap

subpokok permasalahan%

(.).( Penarikan Kesi&/ulan

#enarikan kesimpulan dimaksudkan untuk men3ari makna data yang

kumpulkan dengan men3ari hubungan ,persamaan ,atau perbedaan% #enarikan

kesimpulan dilakukan dengan $alan membandingkan kesesuaian pernyataan dari

sub$ek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar

dalam penelitian tersebut%

44


45/47

"halia Indonesia%

=ko #raso$o%**.% Reformasi iro!rasi !edua%:akarta;alemba !umanika%

ondang #% iagian%*9% 2dministrasi "embangunan%:akarta;Bumi "ksara%

%**+% =!onomi edisi

?%:akarta;=rlangga%

adang upardan%*99% "engantar lmu Sosial %:akarta;Bumi "ksara%

oer$ono oekanto%*9*%Sosiologi Suatu "engantar %:akarta;Ra$awali #ers%

elly Musta4a%*9&% iro!rasi "emerintahan%Bandung;"l4abeta%

45


46/47

Rodi Aahyudi%*96%


47/47

Ri0ai, 7ethEal J Basri% **/% "eformance 2ppraisal: Sistem +ang tepat untu!

6enilai iner*a ar+a#an dan 6ening!at!an 7a+a Saing "erusahan% :akarta;

#% Ra$a>ra4indo #ersada%