PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTSPTK)
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati Dorak Selatpanjang Kepulauan Meranti
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 018/DPMPTSPTK/KPTS/VII/2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Menimbang: a. bahwa dalam upaya memantapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, dan untuk
kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan
Meranti Tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kepulauan Meranti.
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724 (;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049 (;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5118);
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ( sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman
Modal;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor
9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman
Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kepulauan Meranti.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Jenis – Jenis Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :
01. Izin Penggunaan Dan Pengelolaan Sarang Burung Walet
02. Izin Usaha Bibit Dan Budidaya Peternakan
03. Izin Usaha Depo Atau Toko Obat Hewan
04. Izin Usaha Pakan Ternak Hewan
05. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH)
06. Izin Lokasi
07. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
08. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame
09. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)
10. Sertifikat Layak Fungsi
11. Izin Mendirikan Rumah Sakit
12. Izin Operasional Rumah Sakit
13. Izin Klinik
14. Izin Laboratorium Klinik
15. Izin Optikal
16. Izin Apotek
17. Izin Toko Obat
18. Izin Toko Alat Kesehatan
19. Izin Pengobatan Tradisional
20. Izin Depot Air Minum
21. Izin Praktik Dokter Umum
22. Izin Praktik Dokter Gigi
23. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
24. Izin Praktik Dokter Spesialis
25. Izin Praktik Bidan
26. Izin Praktik Perawat
27. Izin Tukang Gigi
28. Izin Operasional Puskesmas
29. Izin Praktik Apoteker (SIPA)
30. Izin Sanitasi Rumah Makan/Restauran/Café/Kedai Kopi
31. Izin Sanitasi Hotel
32. Izin Usaha Mikro Toko Obat Tradisioal (Izin Usaha Mikro
Obat Tradisional Berlaku Selama 5 Tahun)
33. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT)
34. Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut
35. Izin Praktik Fisioterapis
36. Izin Praktik Tenaga Gizi
37. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
38. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
39. Tanda Daftar Gudang (TDG)
40. Tanda Daftar Industri (TDI)
41. Surat Izin Usaha Pengecer Minuman Beralkohol Golongan
A
42. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Untuk Minum Di
Tempat Minuman Beralkohol Golongan B Dan C
43. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
44. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi
45. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
46. Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Masyarakat
47. Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang Diselenggarakan
Masyarakat
48. Izin Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan
Masyarakat
49. Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta
50. Izin Perusahaan Pengelola Tenaga Kerja Indonesia Swasta
51. Izin Retribusi Perpanjangan Imta
52. Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK I)
53. Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset Dan
Pengumpulan Data
54. Izin Pusat Perbelanjaan
55. Izin Usaha Toko Swalayan
56. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Menengah
57. Izin Pangan Industri Rumah Tangga
58. Izin Warnet
KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan
oleh Petugas/Aparat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pemberian
pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
KEEMPAT : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini mencakup Tentang Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan,
Sistem, mekanisme, dan prosedur, Jangka waktu
penyelesaian, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Jumlah
Pelaksana, Pengawasan internal, Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan, Jaminan pelayanan, Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, Evaluasi kinerja
Pelaksana.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian
hari, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 25 September 2020
LAMPIRAN I Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 018/DPMPTSPTK/KPTS/VII/2020
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti
I. GAMBARAN UMUM
Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran yaitu sebagai
lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran
tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah
harus mengetahui dan memahami kebutuhan serta memperhatikan aspirasi masyarakat
pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan
pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pelayanan publik sangat strategis sebagai entry point untuk mewujudkan good
governance. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dianggap memiliki dampak
luas dan berpengaruh terhadap perbaikan manajemen kinerja, sikap mental, perilaku
dan menumbuhkan kepedulian dan komitmen aparat daerah meningkatkan kualitas
pelayanan publik, serta menumbuhkan kepercayaan.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman
Modal dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal telah merubah pola
pelayanan yang mengarah kepada pelayanan prima yang diukur dengan kecepatan,
ketepatan, kesederhanaan, transparan dan kepastian hukum. Dimana setiap pelayanan
perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) membuat waktu
pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan administrasi
berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali sehingga administrasi
bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan
dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam
satu lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada
peran usaha kecil dan menengah dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.
Adanya kepuasan dalam kinerja pelayanan aparatur pemerintah dalam bidang
tugasnya akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan
serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan factor dalam
pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean
government). Kondisi di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
pelayanan dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Meranti yang membantu Kepala Daerah
dalam Perencanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan
pelayanan terpadu di daerah, adalah sebagai berikut:
1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pelaksanaan penanaman modal, pelayanan
perizinan dan non perizinan serta tenaga kerja;
2. Kesiapan penyelengaraan kewenangan pelayanan dan non perizinan di bidang
penanaman modal;
3. Adanya sinkronisasi dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah;
4. Adanya percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk
memulai usaha;
5. Tersedianya tempat, sarana dan prasarana kerja, media informasi dan sumber
pembiayaan yang memadai demi terlaksananya tugas-tugas Kabupaten Kepulauan
Meranti.
6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang proses
penyelesaian perizinan.
Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaran pelaksanaan pelayanan
penanaman modal belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan
perizinan dan tenaga kerja. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. Belum meratanya kapasitas dan kualitas SDM pelaksana pelayanan terpadu;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksana penanaman modal,
pelayanan perizinan dan tenaga kerja.
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan pelayanan perizinan yang menyebabkan kurang
efektifnya proses pelaksanaan pelayanan perizinan;
4. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan saat ini masih dimasing-
masing OPD, tidak dilaksanakan dalam satu tempat dan satu pintu (one stop
services);
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pelayanan
perizinan.
6. Belum adanya data base investasi di bidang industri dalam skala besar maupun
kecil tersusun secara sistematik;
7. Terbatas tenaga teknis dari masing-masing OPD yang ditempatkan pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
8. Masih tingginya angka pengangguran;
9. Terbatasnya lapangan kerja.
Pelaksanaan pelayanan terpadu pada dasarnya telah diatur melalui Permendagri
Nomor 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Dalam peraturan ini, pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan
dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi
mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan
sistem satu pintu.
Dalam pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat diartikan sebagai satu
instansi pemerintah yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi
pelbagai perizinan (licenses,permits, approvals and clearances). Tanpa otoritas yang
mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah tidak dapat mengatur
pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut tidak
dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam pelbagai tingkat
administrasi sehingga harus bergantung pada otoritas lain.
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan
potensi yang dimiliki, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan responsif, kreatif dan inovatif
agar mampu menghasilkan mutu pelayanan prima melalui peningkatan sumber daya
manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal, sarana dan prasarana,
media informasi dan mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP yang
jelas dan mudah dipahami.
Kebijakan pelaksanaan investasi (PTSP) di bidang penanaman modal selama ini
menjadi bagian terpenting dari Pemerintah Pusat yang menitik beratkan pada
peningkatan investasi. Concern tersebut kemudian di new deal dalam pembangunan
ekonomi yang tertuang dalam prinsip strategi tiga jalur (triple track strategy) sebagai
basis utama pembangunan mencangkup peningkatan pertumbuhan (pro-growth),
perluasan kesempatan kerja (pro-job), penangulangan kemiskinan (pro-poor).
Pengungkit kebijakan ekonomi tersebut akan mampu memaksimalkan pelayan dan
memperkuat paket kebijakan investasi sebelumnya. Diharapkan dapat menjadi
katalisator dalam mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan.
Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan
antara lain sebagai berikut :
1. Terwujudnya Pelayanan prima di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan
dan non perizinan serta tenaga kerja;
2. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan serta dukungan operasional
melalui sistem informasi pelayanan yang up to date (SPIPISE);
3. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Prosedur Operational
(SOP) yang jelas dibidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta
tenaga kerja;
4. Meningkatkan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan demi terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP);
5. Optimalisasi penelitian potensi dan peluang investasi sebagai data base investasi di
daerah menjadi salah satu driving forces dalam percepatan pembangunan daerah;
6. Mempersiapkan tenaga kerja terampil;
7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja.
2.1. Indikator Kinerja
Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukan sejauh mana posisi suatu
kegiatan atau organisasi tersebut untuk mencapai tujuan sehingga dapat dicapai dalam
jangka waktu tertentu secara spesifik, terinci dan terukur.
Sesuai dengan tujuan tesebut di atas, maka indikator kinerja adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
2. Peningkatan peran kelembagaan penanaman modal, pelayanan perizinan dan
tenaga kerja di daerah;
3. Meningkatnya koordinasi, integritas, sinkronisasi, sinergis dan konsistensi
perencanaan Investasi dan pelayanan terpadu secara sistematis dan
berkesinambungan;
4. Meningkatnya peran masyarakat dan stakeholder terhadap pelayanan investasi;
5. Tersusunnya rumusan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai masukan
bagi proses perencanaan investasi, tenaga kerja dan pelayanan perizinan tahap
berikutnya;
6. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan sistem pelayanan
informasi melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Secara Elekronik);
7. Tersusunnya dokumen-dokumen penelitian, pengembangan potensi dan peluang
Investasi daerah untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sesuai tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase
Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, dengan Indikator
Prosentase waktu pelayanan semakin singkat;
3. Meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat tentang pelayanan perizinan,
dengan Indikator Prosentase penurunan angka pelanggaran tanpa izin;
4. Tercukupinya sarana media informasi, dengan Indikator Prosentase informasi yang
sampai kepada masyarakat meningkat;
5. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas;
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
8. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
9. Meningkatnya pelaku usaha berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Meranti;
10. Menurunnya tingkat pengangguran;
11. Jumlah penyelesain kasus tenaga kerja.
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Struktur Organisasi merupakan susunan sistematik, masing-masing mempunyai
tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai Peraturan
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 36 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti,
terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Sub bagian umum, kepegawaian dan program;
2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
c. Bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, terdiri
dari:
1. Seksi perencanaan penanaman modal;
2. Seksi pengembangan iklim penanaman modal; dan
3. Seksi promosi penanaman modal.
d. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan informasi:
1. Seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
2. Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
3. Seksi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal.
e. Bidang penyelenggaraan pelayaaan perizinan dan nonperizinan, terdiri dari:
1. Seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan I;
2. Seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan II; dan
3. Seksi pelayanan perizinan dan nonperizinan III.
f. Bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan, terdiri dari:
1. Seksi pengaduan dan informasi layanan;
2. Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan; dan
3. Seksi pelaporan dan peningkatan layanan.
g. Bidang tenaga kerja, terdiri dari:
1. Seksi 1;
2. Seksi 2; dan
3. Seksi 3.
h. Kelompok jabatan fungsional; dan
i. Unit pelaksana teknis dinas.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi
dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja.
II. SUMBER DAYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
1. Kepegawaian
Susunan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat
pendidikan dan esselon dikelompokkan ke dalam:
a. Menurut golongan kepangkatan, pegawai dan honorer Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dikelompokkan ke dalam:
1.) Golongan IV : 8 orang
2.) Golongan III : 16 orang
3.) Golongan II : 6 orang
4.) Honorer : 57 orang
b. Menurut tingkat pendidikan, pegawai dan honorer Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dikelompokan kedalam:
1.) Pasca Sarjana : 3 orang
2.) Sarjana : 36 orang
3.) Diploma III : 8 orang
4.) SMA : 26 orang
5.) SMP : 1 orang
6.) SD : 1 orang
c. Menurut esselon, pegawai Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja dapat dikelompokan ke dalam:
1.) Eselon II : 1 orang
2.) Eselon III : 6 orang
3.) Eselon IV : 14 orang
4.) Non eselon : 13 orang
2. Anggaran
Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2020 telah dituangkan dalam
Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
3. Sarana Kerja
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
menempati Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti yang terletak di Jalan
Terpadu Kompleks Perkantoran Bupati Kepulauan Meranti. Untuk menunjang kegiatan
administrasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
didukung oleh front office dan back office. Kondisi sarana dan prasarana pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini:
Daftar Aset/Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja
KATEGORI ASET URAIAN JUMLAH SATUAN
Bangunan Gedung Lahan Parkir 1 Unit
Pos Keamanan 1 Unit
Alat Studio &
Komunikasi
Sound System 1 Unit
CCTV 1 Unit
Kamera 1 Unit
Aset Tetap Lainnya Wallpaper 1 Unit
Partisi 1 Unit
Peralatan dan Mesin Station Wagon 1 Unit
Sepeda Motor 6 Unit
Rak Penyimpanan 1 Unit
Mesin Fotocopy 1 Unit
Lemari Besi 9 Unit
Papan Visual 1 Unit
Meja Rapat 1 Unit
Mesin Tik 1 Unit
Kursi Biasa 40 Unit
Sofa 1 Unit
Gorden 1 Unit
Lemari Es 5 Unit
Air Conditioner 7 Unit
Tiang Bendera 1 Unit
Komputer 12 Unit
Notebook 4 Unit
Printer 12 Unit
Hard Disk Eksternal 5 Unit
Meja Kerja Ess II 1 Unit
Daftar Aset/Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
KATEGORI ASET URAIAN JUMLAH SATUAN
Peralatan dan Mesin Kursi Kerja Ess II 1 Unit
Kursi Kerja Ess III 4 Unit
Kursi Kerja Ess IV 8 Unit
Meja Kerja Non Ess 21 Unit
Kursi Kerja Ess II 1 Unit
Lemari Arsip 3 Unit
UPS 12 Unit
Dispenser 5 Unit
Lemari Kayu 1 Unit
Meja ½ Biro 2 Unit
AC Split 1 Unit
TV 6 Unit
Alat Pemadam Portable 5 Unit
Proyektor 1 Unit
Filling Besi 9 Unit
Brangkas 1 Unit
Alat Penghancur Kertas 4 Unit
White Board 1 Unit
Meja Komputer 1 Unit
Mesin Penghisap Debu 1 Unit
Mesin Potong Rumput 1 Unit
Mesin Penghitung Uang 2 Unit
Lemari Arsip 1 Unit
Tenda 1 Unit
Tempat Koran 2 Unit
Peralatan Jaringan Komputer 1 Unit
Kursi Kerja 28 Unit
4. Jaminan Pelayanan
Jaminan pelayanan yang dimaksud adalah jaminan terhadap kualitas
pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua
masyarakat yang memerlukan mengurus perizinan dan non perizinan.
5. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Seluruh pemberi layanan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sudah
sesuai dengan kompetensinya. Adapun yang menjadi moto Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan
Meranti di kenal dengan “SAGU = Senyum dan sapa, Anggun dan bersahaja,
Gigih dan bersemangat, Unggul dan berprestasi”. Jaminan keamanan dan
keselamatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan dengan janji pelayanan
yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu :
1. Cepat : Waktu proses penyelesaian terukur
2. Tepat : Kesesuaian produk dengan ketentuan peraturan yang
berlaku
3. Pasti : Dapat dipertanggungjawabkan
4. Transparan : Proses penyelesaian dapat dilihat oleh publik
Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 25 September 2020
1. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Perbup nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinandan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Keputusan Bupati Nomor 118/HK/KPTS/I/2018 Tentang Tata cara dan petunjuk pelaksanaan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
2. Persyaratan
Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Permohonan di atas materai Rp 6000
2. Fotocopy NIB 3. Fotocopy KTP 4. Surat Keterangan Bangunan/IMB 5. Surat pernyataan SPPL 6. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup 7. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar 8. Fotocopy Tanda bukti lunas pembayaran pajak daerah dan retribusi
daerah 9. Surat pernyataan bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku dan
bersedia diberikan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban dan larangan yang diberikan.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
7. Sarana Dan
Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Nomor Tentang
: :
018/DPMPTSPTK/KPTS/VII/2020
Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Telepon 8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten de ngan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1
tahun sekali.
2. IZIN USAHA BIBIT DAN BUDIDAYA PETERNAKAN
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2. Peraturan Presiden RI No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.201/6/2002 Tentang
Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan 5. Peraturan Menteri Pertanan No.29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan
Berusaha Sektor Pertanian.
2.
Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan
sebagai berikut :
1. Mengisi formulir permohonan izin usaha bernih bibit/budidaya ternak yang diketahui oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan Setempat.
2. Fotocopy NIB 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy NPWP Perusahaan 5. Akte Kelahiran Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada)
6. Rekomendasi dari Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Izin Gangguan 8. Surat Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good
breeding practices) budidaya yang baik (good farming practices)
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN USAHA BIBIT DAN BUDIDAYA PETERNAKAN
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
3. IZIN USAHA DEPO ATAU TOKO OBAT HEWAN
1.
Dasar Hukum
1. Undang-undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.41 Tahun 2014
2. Undang-undang No.23 Tahun 2014tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan
4. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Keputusan Menteri Pertanian No.04/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Obat Hewan
6. Keputusan Menteri Pertanian No.18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pedoman perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
7. Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal
8. Keputusan Menteri Pertanian No.1312/KPTS/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Peraturan Menteri Pertanian No.29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perizinan Sektor Pertanian.
2.
Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan
persyaratan sebagai berikut :
1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6.000
2. Fotocopy NIB
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
4. Fotocopy KTP Perorangan
5. Pas Photo 3x4 sebanyak 3 lembar
6. Fotocopy SITU atau Surat Keterangan domisili usaha minimal dari
kecamatan
7. Fotocopy SIUP
8. Fotocopy NPWP Pribadi atau NPWP Perusahaan
9. Fotocopy STTS PBB
10. Persyaratan kesediaan menyediakan lemari pendingin tempat
penyimpanan vaksin bermaterai 6.000
11. Persyaratan kesediaan menangani dampak lingkungan hidup bermaterai
6000
12. Denah bangunan Toko Obat Hewan
13. Sarana/Peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya
14. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan berkala kepada
Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan
bermaterai 6000
3.
Sistem, mekanisme,
dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
4 (Empat) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tariff
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN USAHA DEPO ATAU TOKO OBAT HEWAN
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat
yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
4. IZIN USAHA TOKO PAKAN TERNAK HEWAN
1.
Dasar Hukum
1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Permentan No.19/PERMENTAN/OT.140/4/2009 tentang Pendaftaran dan
Peredaran Pakan 3. Permentan No.22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan
Peredaran Pakan
2. Persyaratan
Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang berbadan hukum 2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan 5. Fotocopy NPWP 6. Mengisi form persyaratan teknis
Form A terdiri dari nama dagang atau merk, jenis pakan dan kode pakan serta penggunaan
Form B terdiri dari jenis bahan pakan dan persentase dalam formula pakan
Form C terdiri dari campuran pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan
Form D terdiri dari bahan, ukuran dan volume kemasan
7. Melampirkan label pakan 8. Surat rekomendasi dari Dinas terkait
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN USAHA TOKO PAKAN TERNAK HEWAN
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
5. SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH)
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dokumen
Ligkungan Hidup 4. Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata laksana Penilaian dan
Pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup 5. Perbup Kepulauan Meranti Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Jenis Usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan SPPL.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
Surat Permohonan SPPL di atas materai Rp 6000 Pas Photo 3x4 (berwarna) sebanyak 2 lembar Fotocopy KTP Gambar tempat usaha ukuran 3R SkemaLokasi MateraiRp 6000 sebanyak 2 lembar Fotocopy AktaNotaris ( PT, CV, danKoperasi ) Fotocopy rekomendasi Camat/SITU lama Suratkepemilikantanah (lahan milik sendiri/sewa)
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPLH)
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana 3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
6. STANDAR PELAYANAN IZIN LOKASI
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal 4. Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin
Prinsip Penanaman Modal 5. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Perka BKPM Nomor
14 Tahun 2015 Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal 6. Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan : 1. Permohonan diatas materai Rp 6000 2. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan 3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan 4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada 5. Fotocopy Izin Prinsip 6. Advice Planning dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional 8. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar).
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN LOKASI
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu
Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
7. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 124, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532),
4. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 Tentang Perubahan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
2.
Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
Permohonan diatas materai Rp 6000 Surat keterangan persetujuan sempadan Fotocopy KTP Fotocopy Surat Tanah/SKGR Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir Gambar Rencana Teknis Bangunan Yang Ditanda Tangani Konsultan
Perencana Surat Pernyataan Kelayakan Fungsi Bangunan Oleh Penyedia Jasa
Perencana (Untuk Bangunan Diatas Dua Lantai) Surat Pernyataan Surat Kuasa Bagi Pengurus Bangunan Yang Diwakili Rekomendasi Lurah/Kades Setempat Rekomendasi Camat SPPL/UKL/UPL/AMDAL Untuk Bangunan Tertentu Semua persyaratan dibuat dua rangkap
3.
Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5.
Biaya/tariff
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6.
Produk pelayanan
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
7.
Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
8. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) REKLAME
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah 4. Perbup Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak
Reklame
2.
Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan
sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP Pemohon 2. Melampirkan Surat Perjanjian apabila reklame yang diajukan izinnya
merupakan produk pihak ke II/Klien dan atau jika Reklame tersebut bukan untuk keperluan pribadi pemohon
3. Melampirkan gambar gambar sebagai berikut: Rencana penempatan titik lokasi (lay out) dengan jelas menyebutkan
identitas lokasi kecamatan, desa/kelurahan Rt/Rw
Rencana Narasi/kata kata yang akan dipasang Rencana gambar Kontruksi ( berupa gambar pandangan dan gambar
rincian teknis ) 4. Rekomendasi penulisan dari dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti ub. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (Tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
7. Sarana Dan
Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11 Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
9. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK) 1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
2. Pemerintah Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/Prt/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional.
2.
Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
Permohonan Izin Usaha Jasa Kontruksi diatas materai Rp 6.000 Daftar Pengurus Perusahaan Daftar Tenaga Non Teknis Perusahaan Daftar Tenaga Teknis Perusahaan Surat Pernyataan Tenaga Tugas Penuh Perusahaan bermaterai Rp
6.000 Daftar Pengalaman Kerja Tenaga Teknik Penuh Perusahaan Daftar peralatan perusahaan Neraca perusahaan tahun terakhir bermaterai Rp 6.000 Daftar pengalaman perusahaan Permohonan pengesahan nomor kode tenaga teknis Fotocopy akte pendirian dan perubahan (jika ada) Fotocopy NPWP dan NPWPD legis basah Fotocopy bukti setoran pajak daerah (retribusi) tahun berjalan Fotocopy sertifikat badan usaha (SBU) tahun sedang berjalan (masih
berlaku) Fotocopy KTP (pimpinan/Direktur dan tenaga teknik) yang masih
berlaku Fotocopy Ijazah (Dirut/Direktur dan Tenaga teknik) dilegis basah
Pas Photo Direktur ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (Pimpinan dan Tenaga Teknik
Tanda lunas PBB Fotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Tanda bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5.
Biaya/tariff
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6.
Produk pelayanan
IZIN USAHA JASA KONTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL)
7.
Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8.
Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
10. SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI
1.
Dasar Hukum
1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Permen PU Nomor II Tahun 2018 tentang Pengkaji Teknis Pemilik Bangunan
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai /Sertifikat Hak Pengelolaan
Akta Jual Beli (AJB) dilampirkan apabila nama tertera di Sertifikat Tanah belum atas nama pemohon
Rekomendasi terkait SLF dari Dinas PUPRKP Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
SERTIFIKAT LAYAK FUNGSI
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
11. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit. 5. Permenkes Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
2.
Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid
Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan : Surat permohonan untuk pengurusan izin mendirikan Rumah
bermaterai Rp. 6.000 Fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi
Pemerintah atau Pemerintah Daerah Studi kelayakan Master Plan Fotocopy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama
badan hukum pemilik rumah sakit Status Kepemilikan Detail Engineering design Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL dan
UPL) Izin Undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepuluan
Meranti sesuai dengan klarifikasi Rumah Sakit.
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (Tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT KELAS C
7.
Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9.
Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu
Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap
1 tahun sekali.
12. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
5. Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan : Surat permohonan bermaterai Rp 6000 untuk pengurusan izin
operasional Rumah Sakit Fotocopy KTP Direktur Rumah Sakit Pas Photo Direktur Rumah Sakit berukuran 4x6 (2 lembar) Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional
untuk pertama kali Profil Rumah Sakit, meliputi Visi dan Misi, lingkup kegiatan, rencana
strategi, dan struktur organisasi Denah lokasi dan denah bangunan rumah sakit
Isian instrumen Self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana
Gambar desain (blue Print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat layak fungsi Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan UKL UPL MOU sampah medis dengan pihak ke 3 (tiga) Daftar sumber daya manusia Daftar peralatan medis dan non medis
Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai
kelengkapan berkas izin permanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan untuk peralatan tertentu
Dokumen administrasi dan manajemen, meliputi: Akta badan hukum Rumah Sakit Peraturan Internal Rumah Sakit Komite Medik Komite Keperawatan Satuan pemeriksaan internal Surat Izin Praktik Dokter Surat Izin Kerja/Surat Izin Praktik untuk tenaga kesehatan
keseluruhan lainnya SOP Rumah Sakit Surat Penugasan klinis staf medis Surat keterangan/sertifikat hasil uji kalibrasi alat kesehatan Denah IPAL Limbah
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
10 (Sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tariff
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
7.
Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8.
Kompetensi
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
Pelaksana
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9.
Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dengan alamat:
Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14.
Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan
komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
13. STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Klinik.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan bermaterai Rp 6000,- 2. Fotocopy akta notaris pendirian badan usaha (Yayasan/PT/CV/Koprasi) untuk
klinik pertama rawat inap dan klinik utama, 3. Data permohonan/pemilik
Fotocopy KTP Fotocopy NPWP
Pas Foto 4x6 sebanyak 2 lembar 4. Surat pernyataan status kepemilikan bermaterai Rp. 6.000 5. Data tempat usaha
• Fotocopy IMB
• Fotocopy izin HO • Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (sertifikat) • Gambar denah lokasi dan denah situasi bangunan • Denah instalasi listrik, air bersih, air limbah.
6. Surat pernyataan pengelolaan air limbah bermatrai Rp.6000,- 7. Dokumen Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL) DAN Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) Bagi klinik rawat inap 8. Surat Perjanjian Kerjasama Rujukan Laboraturium (Bagi Klinik Rawat Jalan
dan 24 jam) 9. Surat perjanjian kerjasama pengelolaan sampah medis dengan pihak ke-3
(bila tidak mempunyai sarana pengelolaan sendiri) 10. Profil Klinik
• Daftar ketenagaan • Daftar struktur organisasi yang disyahkan peimpin • Daftar peralatan medis, penunjang medis dan non medis • Daftar obat • Daftar pelayanan dan tarif yang disyahkan pemimpin • Daftar sarana dan prasarana
11. Surat pengantar/rekoendasi dari kepala puskesmas setempat 12. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kpeulauan Meranti 13. Surat pernyataan diatas kertas bermatrai Rp. 6000,- perihal bersedia
menjadi pemimpin klinik 14. Data kepegawaian Dokter Penanggung Jawab
• Fotocopy SIP • Surat keterangan tidak keberatan dari atasan langsung (bagi PNS, ABRI)
• Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- mencakup: 1. Sanggup menjadi Dokter penanggung jawab 2. Sanggup membina PMS setempat dalam pembangunan kesehatan
dilingkungannya 3. Sanggup melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku 15. Data Tenaga Pelaksanaan Harian
• Fotocopy ijazah STR (Surat Tanda Registrasi) dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi Dokter dan Apoteker
• Fotocopy ijazah, STR dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi Perawat, Bidan, Asisten Apoteker, Fisioterapi
• Surat keteranagan tidak keberatan dari atasan langsung (bagi PNS, ABRI) • Surat pernyataan sanggup menjadi tenaga pelaksana harian bermatrai
Rp.6000,-. 16. Standar Operaing Prosedur (SOP) 17. Surat Keterangan Penggunaan Daya Listrik 18. Surat Keterangan Penggunaan Air Bersih 19. Fotocopy Tanda Lunas PBB
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan
persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN KLINIK
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu .
11.
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti
Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon:
0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.
Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1
tahun sekali.
14. STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM KLINIK
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. PERMENKES Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid
Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan Izin Laboratorium Klinik bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy KTP Pemilik dan Penanggung jawab teknis
laboratorium 3. Pas Photo 4x6 (3 lembar) Pemilik dan Penanggung jawab teknis
laboratorium 4. Fotocopy ijazah Dokter penanggung jawab teknis laboratorium 5. Daftar tenaga teknis laboratorium 6. Fotocopy KTP tenaga teknis laboratorium 7. Fotocopy Ijazah tenaga teknis laboratorium 8. Fotocopy STR dan SIP tenega teknis laboraturium 9. Daftar terperinci peralatan laboratorium 10. Data kelengkapan bangunan 11. Denah bangunan dan Denah lokasi 12. SOP laboratorium klinik 13. Fotocopy surat yang menyatakan status bangunan dalam
bentuk Akte Hak milik/Sewa/Kontrak 14. Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditanda tangani oleh
calon penanggung jawab teknis laboratorium tersebut dan bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis (full timer) yang dibuat diatas materai
15. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi
16. Surat pernyataan dari pemilik sarana yang tidak terlibat
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang laboratorium/alat kesehatan laboratorium
17. Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan
Mutu. 3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN LABORATORIUM KLINIK
7.
Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu .
11.
Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
15. STANDAR PELAYANAN IZIN OPTIKAL
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Optikal.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy KTP pemohon 3. Pas Photo (pemohon) berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) 4. Fotocopy ijazah dan STR Refraksionis Optisien atau Optometris 5. Fotocopy SIP Refraksionis Optisien/Optometris atau surat keterangan SIP
dalam proses penertiban izin dari instansi yang berwenang menertibkan SIP
6. Surat kenyataan kesediaan Refraksionis Optisien atau Optometrisuntuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan
7. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan 8. Fotocopy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi
optikal yang tidak memiliki laboratorium 9. Rekomendasi dari asosiosi optikal setempat (jika ada) 10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 11. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 12. Fotocopy NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau pemohon 13. Fotocopy akte pendirian perusahaan (jika ada) 14. Fotocopy tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN OPTIKAL
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu .
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
16. STANDAR PELAYANAN IZIN APOTEK
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
3. Peratuan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
4. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Menentri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
6. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
2.
Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan izin Apotek bermaterai Rp 6.000 yang diajukan oleh Apoteker
2. Fotocopy STRA dengan menunjukan STRA asli
3. Fotocopy Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
4. Fotocopy KTP Apoteker dan pemilik sarana apotek
5. Pas Photo Apoteker ukuran 3x4 (3 lembar)
6. Fotocopy NPWP Apoteker
7. Fotocopy KTP, STRTTK dan SIPTTK tenaga teknis kefarmasian 8. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk hak
milik/sewa/kontrak
9. Fotocopy denah lokasi dan denah bangunan 10. Daftar terperinci alat perlengkapan Apotek yang ditanda tangani
Apoteker
11. Surat pernyataan bahwa apoteker tidak menjadi apoteker pengelola di apotek lain
12. Surat izin atasan bagi Apoteker yang bekerja di instansi pemerintah/Swasta
13. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat
14. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat
15. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
16. Fotocopy tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme,
dan prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5.
Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN APOTEK
7.
Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi
kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan
komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
17. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO OBAT 1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permenkes
Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Register, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
4. Permenkes Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang Eceran Obat.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan izin toko obat bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy KTP Pemohon dan Tenaga Teknis Kefarmasian 3. Fotocopy ijazah Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang 4. Fotocopy STRTTK yang masih berlaku (dilegalisir)
5. Fotocopy Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) yang masih berlaku
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis Toko Obat
7. Surat rekomendasi dari Kepala UPT Puskesmas setempat 8. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti 9. Surat izin atasan bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang bekerja di
Instansi Pemerintah/Swasta 10. Denah lokasi dan denah bangunan 11. HO 12. NPWP 13. Fotocopy Tanda Lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN TOKO OBAT
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu .
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu
Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang. 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung
jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
18. STANDAR PELAYANAN IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
1.
Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. PERMENKES RI Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyalur Alat
Kesehatan.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan izin toko alat kesehatan bermaterai Rp. 6.000,-; 2. Surat penunjukan sebagai sub distributor/penyalur alat kesehatan langsung dari
pusat (bagi PAK tempat Toko Alat Kesehatan memesan alat kesehatan) 3. Fotocopy SIUP 4. Fotocopy TSP 5. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) sebagai
penanggungjawab 6. Surat perjanjian kontrak tempat usaha (apabila ngontrak) 7. Salinan notaris 8. SOP 9. Fotocopy KTP Pimpinan dan tenaga teknis kefarmasian sebanyai 1 lembar 10. Pas foto pimpinan dan tenaga teknis kefarmasian ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar 11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 12. Rekomendasi dari UPT Puskesmas 13. Denah lokasi dan ruangan 14. Fotocopy Tanda Lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN TOKO ALAT KESEHATAN
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
19. STANDAR PELAYANAN IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik
NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000 2. Biodata Pengobat tradisional 3. Pas Photo ukuran 4x6 (3 lembar) 4. Fotocopy KTP pengobat tradisional 5. Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan
sebagai pengobat tradisional 6. Peta lokasi usaha dan denah ruangan 7. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi dibidang pengobatan
tradisional yang bersangkutan (bila ada) 8. Fotocopy sertifikat/ijazah keahlian pengobatan tradisional 9. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 10. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 11. Fotocopy SITU 12. Tanda Lunas PBB
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
20. STANDAR PELAYANAN IZIN DEPOT AIR MINUM
1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
3. Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum 5. Permenperindag Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 Tentang Persyaratan Teknis
Depot Air Minum dan perdagangannya.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
Surat permohonan Izin air isi ulang bermaterai Rp 6.000 Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku Pas Photo Ukuran 4x6 (3 lembar) Sertifkat/surat keterangan Laik Hegien Senitasi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Meranti Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat Surat pernyataan sanggup bertanggung jawab terhadap hasil produksi
(bermaterai Rp 6000) Fotocopy NPWP Fotocopy akte perusahaan (bagi hukun yang berbadan hukum) Fotocopy SIUP Peta lokasi dan denah bangunan tempat usaha Fotocopy tanda lunas PBB Fotocopy hasil pemeriksaan kualitas air terbaru Melampirkan Izin Air isi Ulang (untuk pengurusan perpanjangan izin)
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan IZIN DEPOT AIR MINUM
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen
standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
21. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktik Dokter bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy STR yang telah ditertibkan dan legalisir asli oleh KonsilKedokteran
Indonesia yang masih berlaku 3. Fotocopy ijazah kedokteran 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek nya 5. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi 6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) 7. Fotocopy KTP 8. Surat Izin dari pimpinan instalasi tempat pemohon dimaksud bekerja
(khusus bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan
yang ditunjuk Pemerintah) 9. Fotocopy Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan (khusus bagi pemohon
yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Swasta) 10. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti 11. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat (bagi praktik dokter
difasyankes swasta dan praktik dokter mandiri) 12. Fotocopy NPWP 13. Tanda lunas PBB
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu.
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
22. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktik Dokter Gigi bermaterai Rp 6.000 2. Fotocopy STR yang telah ditertibkan dan legalisir asli oleh KonsilKedokteran
Indonesia yang masih berlaku 3. Fotocopy ijazah kedokteran 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek nya 5. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi
6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) 7. Fotocopy KTP 8. Surat Izin dari pimpinan instalasi tempat pemohon dimaksud bekerja (khusus
bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah)
9. Fotocopy Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan (khusus bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Swasta)
10. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat (bagi praktik dokter difasyankes swasta dan praktik dokter mandiri)
12. Fotocopy NPWP 13. Tanda lunas PBB.
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu.
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
23. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI SPESIALIS
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Persyaratan
Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy STR yang telah ditertibkan dan legalisir asli oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku 3. Fotocopy ijazah kedokteran 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek nya 5. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi 6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) 7. Fotocopy KTP 8. Surat Izin dari pimpinan instalasi tempat pemohon dimaksud bekerja (khusus
bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk Pemerintah)
9. Fotocopy Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan (khusus bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Swasta)
10. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat (bagi praktik dokter difasyankes swasta dan praktik dokter mandiri)
12. Fotocopy NPWP 13. Tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI SPESIALIS
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen
standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
24. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 4. Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktik Dokter Spesialis bermaterai Rp 6.000 2. Fotocopy STR yang telah ditertibkan dan legalisir asli oleh Konsil Kedokteran
Indonesia yang masih berlaku 3. Fotocopy ijazah kedokteran 4. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan dari
fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktek nya 5. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi, sesuai tempat prakteknya. 6. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 (3 lembar) 7. Fotocopy KTP 8. Surat Izin dari pimpinan instalasi tempat pemohon dimaksud bekerja (khusus
bagi pemohon yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk
Pemerintah) 9. Fotocopy Surat Izin Sarana Pelayanan Kesehatan (khusus bagi pemohon
yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Swasta) 10. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti 11. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 12. Fotocopy NPWP 13. Tanda lunas PBB.
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
25. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK BIDAN 1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 4. Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik
Bidan.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut : 1. Surat permohonan Izin Praktik Bidan Mandiri bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan legalisasi 3. Fotocopy ijazah Minimal DIII Kebidanan 4. Fotocopy sertifikat kompetensi kebidanan 5. Pas Photo berwarna 4x6 (3 lembar) 6. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
(SIP) 7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasyankes atau tempat praktik 8. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari Pimpinan
Sarana Tempat Kerja Khusus bagi Ahli Madya Kebidanan 9. Fotocopy KTP 10. Surat Izin Atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai PNS
atau pada sarana Kesehatan Swasta 11. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 12. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 13. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 14. Fotocopy NPWP 15. Fotocopy tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTEK BIDAN
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu .
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
26. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK PERAWAT
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Permenkes Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan
Penyelenggaran Praktik Perawat 5. Permenkes Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenkes
Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Perawat.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktik Perawat Mandiri bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy STR yang masih berlaku dan legalisasi 3. Fotocopy ijazah Ahli Madya Keperawatan atau ijazah pendidikan dengan
kompetinsi yang lebih tinggi yang diakui Pemerintah dan dilegalisir 4. Fotocopy sertifikat kompetensi Keperawatan 5. Pas Photo berwarna 4x6 (3 lembar) 6. Surat Pernyataan memiliki tempat Praktik Mandiri atau difasilitas pelayanan
kesehatan diluar praktik mandiri 7. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) 8. Surat Keterangan pengalaman kerja minimal 3 tahun dari Pimpinan Sarana
Tempat Kerja Khusus bagi Ahli Madya Keperawatan 9. Fotocopy KTP 10. Surat Izin Atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai PNS atau
pada sarana Kesehatan Swasta 11. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
12. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 13. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 14. Fotocopy NPWP 15. Fotocopy tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTIK PERAWAT
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
27. STANDAR PELAYANAN IZIN TUKANG GIGI
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan,
Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
16. Surat permohonan Izin Tukang Gigi bermaterai Rp 6000 17. Biodata Tukang Gigi 18. Surat Keterangan Terdaftar tukang gigi dari Dinas Kesehatan 19. Fotocopy KTP 20. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai
Tukang Gigi 21. Surat Rekomendasi dari Organisasi/Asosiasi Tukang Gigi setempat yang
diakui oleh Pemerintah (Jika ada) 22. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin
Praktik 23. Pas Photo Berwarna Ukuran 3x4 sebanyak 2 Lembar 24. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 25. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 26. Fotocopy NPWP 27. Fotocopy tanda lunas PBB.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN TUKANG GIGI
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
28. STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
28. Surat permohonan Izin Operasional Puskesmas bermatrai 6.000 29. Fotocopy Sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah 30. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 31. Dokumen pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-
undangan 32. Surat Keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas 33. Studi Kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan
dikembangkan 34. Profil Puskesmas meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan
kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
35. Persyaratan lainnya yang sesuai dengan peraturan daerah setempat
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
29. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Permenkes Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 4. Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkes
Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
2. Persyaratan
Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan diatas materai Rp 6000 2. Fotocopy STRA dengan menunjukan STRA asli 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy ijazah 5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi 6. Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari
pimpinan fasilitas produksi/distribusi 7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi apoteker yang akan
melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian 8. Surat rekomendasi dari organisasi profesi 9. Pas photo berwarna 4x6 (3 lembar) 10. SIPA Asli (untuk perpanjangan) 11. Untuk pembuatan SIPA kedua harus melampirkan SIPA kesatu 12. Untuk memperpanjang SIPA lampirkan SIPA yang lama.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
30. STANDAR PELAYANAN IZIN SANITASI RUMAH
MAKAN/RESTAURAN/CAFÉ/KEDAI KOPI 1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Permenkes Nomor 1096/Menkes/Per/2011 Tentang Hygiene Sanitasi
Jasaboga 3. Permenkes No. 1098 Tahun 2003 tentang Hygiene Sanitasi Rumah
Makan/Restauran
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Meranti/ DPMPTSPTK 2. Pas Photo Ukuran 3x4 3 Lembar 3. Surat Keterangan laik hygiene sanitarian dari Dinas Kesehatan 4. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 5. Fotocopy Lunas PBB
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN SANITASI RUMAH MAKAN/RESTAURAN/CAFÉ/KEDAI KOPI
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu
Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
31. STANDAR PELAYANAN IZIN SANITASI HOTEL 1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Permenkes Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan
Kesehatan Hotel Fasilitas Sanitasi
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik
NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan : 6. Surat permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Meranti/ DPMPTSPTK 7. Pas Photo Ukuran 3x4 3 Lembar 8. Surat Keterangan laik hygiene sanitarian dari Dinas
Kesehatan 9. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 10. Dokumen UKL/UPL 11. Peta Lokasi denah bangunan 12. Fotocopy SIUP
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN SANITASI HOTEL
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
32. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO TOKO OBAT TRADISIOAL (IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL BERLAKU SELAMA 5 TAHUN)
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 Tentang
Industri dan Usaha Obat Tradisional 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.4.1380 Tentang Pedoman cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik
NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
13. Surat permohonan Bermatrai 6.000 14. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha Perorangan yang sah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
dalam hal permohonan bukan perseorangan 16. Fotocopy KTP/Identitas pemohon dan atau/Direksi/Pengurus
dan Komisaris/Badan Pengawas 17. Pas Photo Pemohon ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar 18. Surat Pernyataan pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan
Komisaris /Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang –undangan di bidang Farmasi
19. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan bangunan 20. Surat Tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan
perseorangan 21. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dalam hal
permohonan bukan perseorangan 22. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Meranti 23. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 24. Fotocopy NPWP 25. Fotocopy Surat Keterangan Domisili 26. Surat Pernyataan Kesediaan Menerapkan CPOTB bermatrai
6.000 27. Fotocopy Tanda Lunas PBB
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN USAHA MIKRO TOKO OBAT TRADISIOAL (IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL BERLAKU SELAMA 5 TAHUN)
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-
kurangnya setiap 1 tahun sekali.
33. STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT) 1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor
HK.031.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
28. Surat permohonan Bermatrai 6.000 29. Fotocopy Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 30. Surat Keterangan leik hygiene dari Dinas Kesehatan Kabupaten
Kepulauan Meranti 31. Denah Lokasi
32. Rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 33. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 34. Fotocopy SIUP 35. Pas Photo 3x4 lembar
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA (SPP-IRT)
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon:
0763- 33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
34. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
36. Surat permohonan Bermatrai 6.000 Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri bermaterai 6.000
37. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi (Minimal D III) 38. Fotocopy STR 39. Surat Keterangan sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik 40. Surat Pernyataan memilikitempat praktik 41. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar 42. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi 43. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti 44. Surat Rekomendasi dari UPT Puskesmas /RSUD
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
35. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Praktik Fisioterapis
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
45. Surat permohonan Izin Fisioterapis Mandiri bermaterai Rp 6000 46. Fotocopy STRF 47. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir (Fisioterapis profesi/Fisioterapis
Spesialis) 48. Fotocopy KTP 49. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik (SIP) 50. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasyankes atau tempat
praktik pelayanan Fisioterapis secara mandiri 51. Pas Photo berwarna 4x6 (3 lembar) 52. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 53. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan
Meranti 54. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 55. Fotocopy NPWP 56. Fotocopy tanda lunas PBB
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
36. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. 4. Permenkes Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat permohonan Izin Praktik Tenaga Gizi Mandiri bermaterai Rp 6000 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir (Tenaga Gizi Registered Dietisien) 4. Fotocopy STRTGz 5. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik
(SIP) 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasyankes atau tempat praktik
pelayanan Praktek Pelayanan secara mandiri 7. Pas Photo berwarna 4x6 (3 lembar) 8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi 9. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti 10. Surat rekomendasi dari UPT Puskesmas setempat 11. Fotocopy NPWP 12. Fotocopy tanda lunas PBB
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
37. STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. PERMENKES No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi, izin praktek,
dan izin kerja tenaga kefarmasian 4. PERMENKES Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PERMENKES No.
889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi, izin praktek, dan izin kerja tenaga kefarmasian
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti/ DPMPTSPTK
2. Fotocopy STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy Ijazah 5. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi 6. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas pelayanan kefarmasian atau
dari pimpinan fasilitas produksi/distribusi 7. Surat Persetujuan dari Atasan langsungbagi tenaga teknis kefarmasian
yang akan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di fasilitas kefarmasian lain
8. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi
9. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
7 (Tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan
catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
38. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN 1. Persyaratan
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Tanda Daftar Perusahaan terakhir
4. Surat Pernyataan Kedudukan usaha/Badan usaha 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
39. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik
NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp 6000 atau Formulir Permohonan
2. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 Tentang kebenaran data dan keabsahan data
3. Akta Pendirian dan SK pengesahan, Akta Perubahan dan SK Perubahan 4. NPWP Badan Hukum jika dikuasakan 5. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp 6000 6. KTP yang diberi kuasa 7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 8. SIUP dan TDP 9. Untuk tanah/bangunan disewakan;
Perjanjian sewa tanah/bangunan Surat Pernyataan tidak keberatan KTP pemilik tanah/bangunan
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
TANDA DAFTAR GUDANG
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi
kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
40. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-
IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda
Daftar Industri
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Fotocopy KTP 2. Fotocopy NPWP 3. Pas Photo Penanggung jawab 4x6 3 lembar 4. Akta Badan Hukum yang tebaru 5. Bukti Pemilikan Tanah 6. Fotocopy IMB 7. Surat Persetujuan warga setempat
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui
surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan
komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
41. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol.
4. Permendag Nomor 20/PER/M-DAG/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol
2. Persyaratan Pelayanan
B. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
10. Fotocopy Akta Pendirian PT dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas)
11. Surat Penunjukan dari distributor atau sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung
12. Fotocopy Perizinan teknis dari instansi yang berwenang 13. Fotocopy TDP 14. NPWP 15. KTP 16. Pas photo 3x4 =2 lembar 17. Fotocopy Nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) bagi
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
3. Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
SURAT IZIN USAHA PENGECER MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
42. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PENJUALAN LANGSUNG UNTUK MINUM DI TEMPAT MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN B DAN C 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 3. Perpres Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman beralkohol. 4. Permendag Nomor 20/PER/M-DAG/4/2014 Tentang Pengendalian dan
Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol
2. Persyaratan
Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Fotocopy Akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk PT).
2. Surat penunjukan dari distributor atau sub.distributor sebagai pengecer atau penjual langsung
3. Fotocopy perizinan teknis dari instansi yang berwenang 4. Fotocopy TDP 5. Fotocopy NPWP 6. Fotocopy KTP
7. Pasphoto 3x4 (2 lembar) 8. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang kena Cukai (NPPBKC) bagi
perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
SURAT IZIN USAHA PENJUALANLANGSUNG UNTUK MINUM DI TEMPAT MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN B DAN C
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan
komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
43. STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 1. Persyaratan
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Fotocopy Akta pendirian badan usaha dan Persetujuan dan lembaga yang berwenang
2. Fotocopy KTP Direktur 3. Fotocopy NPWP Direktur 4. Fotocopy NPWP Badan Usaha 5. Fotocopy Domisili Usaha neraca Perusahaan
6. Pas photo 3x4 2 lembar Background Tentang PTSP yang di Nonaktifkan
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
3 (Tiga) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
44. STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
MENARA TELEKOMUNIKASI 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung. 4. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/Prt/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan) 3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Permohonan diatas materai Rp 6.000 2. Fotocopy KTP Pemohon An. Perusahaan 3. Gambar kontruksi bangunan/menara tower yang ditandatangani
oleh konsultan perencanaan 4. Berita Acara survei penentuan titik koordinasi dariSekretaris
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ub. Kepala Bagian
Komunikasi dan Informatika. 5. Berita Acara Pemeriksaan Kelayakan Kontruksi Bangunan dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Meranti. 6. Surat Pernyataan sanggup mematuhi ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat
7. Surat Keterangan Sosialisasi dari warga sekitar Tower/Menara yang diketahui oleh Lurah/Kades setempat
8. Rekomendasi Camat setempat
9. SPPLH dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 10. Rekomendasi dari BAPPEDA Tentang kesesuaian lokasi
terhadap RTRW
11. Bukti kepemilikan atas hak tanah (SKT/SKGR/Sertifikat) 12. Tanda lunas Retrebusi 13. Pas Photo ukuran 3x4 (3 lembar)
14. Fotocopy pembayaran retrebusi IMB Tower dan Bangunan 15. Tanda lunas PBB
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) MENARA TELEKOMUNIKASI
7. Sarana Dan
Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
pengaduan, saran, dan
masukan
melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan
pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima.
13.
aminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
45. STANDAR PELAYANAN TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA
(TDUP) 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Permenbudpar Nomor 85 Tahun 2010 Tentang tata cara Pendaftaran
Usaha Jasa Perjalanan Wisata. 4. Permenparekraf Nomor 5, 8 Tahun 2014 5. Permenpar Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha
Pariwisata
2. Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan : Permohonan diatas Materai 6.000 Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Izin Gangguan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Pas Photo 3x4-4 (Empat) lembar Amdal (UPL-UKL) NPWP Perusahaan NPWPD Tanda Lunas PBB
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan TANDA DAFTAR USAHA PARAWISATA (TDUP)
7. Sarana Dan
Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
46. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Hasil Studi Kelayakan; 2. Latar belakang dan tujuan pendidikan 3. Bentuk dan nama sekolah 4. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat 5. Sumber peserta didik 6. Guru dan tenaga pendidikan lainnya seta rencana pengembangannya 7. Sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun 8. Fasilitas lingkungan penunjang pendidikan 9. Peta Pendidikan 10. Kesimpulan studi kelayakan 11. Rencana induk pengembangan sekolah 12. Sumber peserta didik 13. Tenaga kependidikan/daftar Guru 14. Tenaga Non kependidikan/daftar Pegawai 15. Kurikulum/program kegiatan belajar TKS (Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) 16. Sumber Pembiayaan/surat pernyataan sanggup membiayaai selama 5
tahun pakai materai Rp 6000 17. Sarana dan Prasarana (daftar inventaris) 18. Struktur Organisasi penyelenggaraan Sekolah 19. Akte notaris Pendidikan Sekolah 20. Fotocopy Surat kepemilikan Tanah (SKT) untuk luas lahan: 21. SD = +2 Ha (lebih kurang 2 hektar) 22. Visi dan Misi Sekolah 23. Mengajukan permohonan diatas materai Rp 6000 24. Fotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 25. Tanda bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
14 (Empat belas) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10.
Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-
kurangnya setiap 1 tahun sekali.
47. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 4. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas kertas bermaterai Rp 6000
2. Indentitas Pemohon WNI: KTP, KK, NPWP atau WNA: KITAS/Visa, Paspor
3. Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum: a. Akta pendirian (Kantor Pusat dan Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan
yang dikeluarkan oleh: b. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan c. Kementrian Koperasi, jika koperasi d. Pengadilan Negeri, jika CV e. Akta perubahan SK dan SK perubahan yang dikeluarkan oleh
Kemenkumham, jika Akta pendirian mengalami perubahan f. NPWP Badan Hukum
4. Jika dikuasakan: a. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp 6000 b. KTP orang yang diberi kuasa c. Fotocopy Izin mendirikan Bangunan (IMB) d. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 yang menyatakan
kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum e. Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh)
5. Jika tanah yang disewa: a. Perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan b. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6000 dari pemilik
tanah/bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/bangunannya di gunakan
c. Fotocopy KTP pemilik tanah/bangunan
6. Fotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 7. Tanda bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
14 (Empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
7. Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan 9.
Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan
Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
48. STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan. 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian satuan Pendidikan Nonformal
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat permohonan bermaterai Rp 6.000 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy KK 4. Fotocopy tanda lunas PBB 5. Denah Lokasi bangunan/gedung 6. Akte notaris dan struktur organisasi yayasan 7. Studi kelayakan yang meliputi: Latar belakang dan tujuan pendidikan Bentuk dan nama sekolah Denah lokasi sekolah Surat dukungan masyarakat yang diketahui RT Sumber peserta didik Guru dan tenaga pendidikan lainnya serta rencana pengembangannya Sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun Fasilitas pendidikan: untuk TK/PAUD harus menyediakan sarana
prasarana tempat bermain dan ruang sudut, Untuk Lembaga Kursus sarana dan prasarananya disesuaikan dengan jenis kursusnya, Untuk Tempat Penitipan anak (TPA) harus memiliki kamar tidur anak dan perlengkapannya dengan minimal 2m2, kamar mandi, dan dapur;
Kesimpulan studi kelayakan 8. Memiliki calon tenaga pendidikan 9. Memiliki rekening sumber dana untuk anggaran operasional 10. Fotocopy IMB, SITU 11. Surat perjanjian kontrak/sewa/hak pakai bangunan gedung sekolah
bagi yang menyewa 12. Surat pernyataan tidak menempati atau menggunakan fasilitas gedung
milik pemerintah atau tidak sengketa 13. Surat pernyataan tertulis akan menaati ketentuan/peraturan yang
berlaku Tentang penyelenggaraan sekolah 14. Fotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 15. Tanda bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.
3. Sistem, mekanisme,
dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
14 (Empat belas) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
STANDAR PELAYANAN IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYAKAT
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang - Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti
Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
49. STANDAR PELAYANAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA SWASTA
1.
Dasar Hukum
1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 2.` Permenaker RI Nomor5 Tahun 2015 Tentang Standar
Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja
dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Permenaker RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2.
Persyaratan
Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id
2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Fotocopy Akte pendirian dan atau Akte Perubahan
sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari
instansi berwenang.
2. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup
penanggung jawab LPK
3. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasa
penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan
kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai
dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan
4. Program Pelatihan Kerja Berbasis kompetensi
5. Profile LPK yang meliputi antara lain Struktur organisasi,
Alamat, Telpon dan Faxmile
6. Daftar Instruktur dan Tenaga Kepelatihan
7. 4 (empat) lembar Pas Photo 4x6.
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
7 (Tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif
Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN LEMBAGA PELATIHAN TENAGA KERJA SWASTA
7.
Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor
3. Meja
4. Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Telepon
8. AC
9. Almari
10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda
15. TV
16. Scaner
17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan 9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630
Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
50. STANDAR PELAYANAN IZIN PERUSAHAAN PENGELOLA
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemberian Peran
kepada Swasta atau yang disebut Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permennaker RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan
Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
8. Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas bermatrai 6.000
9. Fotocopy Akte pendirian dan atau Akte Perubahan sebagai Badan Hukum dan Tanda Bukti Pengesahan dari instansi berwenang.
10. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK
11. Fotocopy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasa penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan Program Pelatihan yang akan diselenggarakan
12. 4 (empat) lembar Pas Photo 4x6
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PERUSAHAAN PENGELOLA TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Printer 7. Telepon 8. AC 9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763-
33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 tahun sekali.
51. STANDAR PELAYANAN IZIN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA
1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun
2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Asing
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
9. Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan
kebenaran dan keabsahan dokumen & data diatas kertas bermtrai 6.000
10. Fotocopy KTP dan NPWP (WNI)
11. Fotocopy KKartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/Paspor (WNA)
12. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (Kantor Pusat dan
Cabang, jika ada) 13. Fotocopy SK Pengesahan pendirian dan perubahan yang
dikeluarkan oleh :
1. Kemenkumham, jika PT dan Yayasan 2. Kementerian, Jika Koperasi 3. Pengadilan Negeri, Jika CV
14. Fotocopy NPWP Badan Hukum 15. Surat Kuasa diatas kertas bermatrai 6.000 dan KTP Orang
yang diberi kuasa (Jika dikuasakan)
16. Formulir isian data TKA disertakan alas an perpanjangan IMTA
17. Photo Copy KITAS dan Paspor TKA yang masih berlaku
(Jangka waktu paspor minimal sama dengan masa berlaku IMTA)
18. Photo Copy IMTA lama yang masih berlaku
19. Photo Copy RPTKA yang masih berlaku 20. Photo Copy Perjanjian Kerja atau Perjanjian melakukan
pekerjaan
21. Bukti Pembayaran dana kompensasi pengguna TKA melalui Bank Riau
22. Photo Copy polis Asuransi di perusahaan asuransi yang berbadan hokum di Indonesia
23. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping
24. Bukti gaji tau upah TKA
25. NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (Enam) bulan 26. Photo Copy Surat Penunjukan TKI pendamping 27. Photo Copy Bukti kepesertaan ikut program Jaminan
Sosial bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan 28. Pas Photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua ) lembar 29. Rekomendasi dari Instansi terkait untuk sektor tertentu.
3.
Sistem,
mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6.
Produk pelayanan
IZIN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IK
8.
Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9.
Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11.
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis
melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti
Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon:
0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id
12.
Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13.
Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
52. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA (AK I)
1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia 3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
4. Permenaker RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 6. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti
2.
Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
30. Photo copy KTP yang masih berlaku 31. Pas Photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2(dua) lembar 32. Photo copy Ijazah pendidikan terakhir
33. Photo copy sertifikat kompetensi kerja bagi yang memiliki 34. Photo copy surat keterangan pengalaman kerja
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
1 (Satu) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan
persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
PEMBUATAN KARTU PENCARI KERJA (AK I)
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
53. STANDAR PELAYANAN IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA
1. Dasar Hukum 1. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
35. Photo copy KIM (Kartu Identitas Mahasiswa) 36. Surat Rekomendasi Sedang melaksanakan
penelitian/survey 37. Melampirkan Proposal penelitian yang telah disetujui oleh
Fakultas
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu penyelesaian
3 (Tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan
catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA
7.
Sarana Dan Prasarana
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
dan/Fasilitas
3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan Internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan, saran, dan
masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu
Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
54. STANDAR PELAYANAN IZIN PUSAT PERBELANJAAN 1. Persyaratan
Pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK
Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat Permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan
kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas
kertas bermaterai Rp 6.000 2. Identitas Pemohon WNI: KTP, KK, NPWP atau WNA:
KITAS/Visa, Paspor
3. Akta pendirian/perubahan dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh (kemenhumkam, jika PT/Koperasi/CV atau Yayasan)
4. NPWP bahan Hukum 5. Jika dikuasakan;
Surat Kuasa diatas Materai Rp 6000
KTP orang yang Bersangkutan 6. Fotocopy IMB 7. Fotocopy Dokumen Lingkungan 8. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta
rekomendasi dari instansi yang berwenang 9. Jika tanah/bangunan yang disewakan;
Perjanjian Sewa tanah/bangunan
Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000 Fotocopy Pemilik tanah/bangunan Izin Usaha Perbelanjaan untuk Mall (IUPP Mall) terdahulu
3.
Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
7 (Tujuh) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan
catatan persyaratan lengkap.
5.
Biaya/tarif
idak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PUSAT PERBELANJAAN
7.
Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM 8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9.
Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon:
0763- 33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-
kurangnya setiap 1 tahun sekali.
55. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. 2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK
Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid
Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Surat Permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data diatas
kertas bermaterai Rp 6000 2. Identitas Pemohon WNI: KTP, KK, NPWP atau WNA:
KITAS/Visa, Paspor
3. Akta pendirian/perubahan dan SK pengesahan yang dikeluarkan oleh (kemenhumkam, jika PT/Koperasi/CV
atau Yayasan) 4. NPWP bahan Hukum 5. Jika dikuasakan;
Surat Kuasa diatas Materai Rp 6000
KTP orang yang Bersangkutan 6. Fotocopy IMB 7. Fotocopy Dokumen Lingkungan 8. IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat
berdiri pasar tradisional atau toko modern, jika terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan atau kawasan
lain 9. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta
rekomendasi dari instansi yang berwenang
10. Jika tanah/bangunan yang disewakan;
Perjanjian Sewa tanah/bangunan Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6000
Fotocopy Pemilik tanah/bangunan 11. IUTS Minimarket terdahulu
3.
Sistem, mekanisme, dan prosedur
4.
Jangka waktu
penyelesaian
20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
7.
Sarana Dan Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer 7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8.
Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik
4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan 9. Jumlah
Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu 11. Penanganan
pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara
tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti
Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 HP. 085285884199 Email: [email protected]
website: www.bpmpptmeranti.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 tahun sekali.
56. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN MENENGAH
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
3. PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Permendagri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang perubahan atas
Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
4. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Persyaratan
Pelayanan 1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik
NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
1. Mengisi Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy NPWP Pemilik dan NPWP Perusahaaan yang
bersangkutan
4. Pas Photo Penanggung jawab 3x4 3 lembar 5. Fotocopy Izin gangguan Perusahaan Industri yang dilegalisir
6. Bagi Perusahaan yang berbentuk PT melampirkan Fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta Fotocopy pengesahan dari menteri hukum dan HAM yang dilegalisir
7. Bagi Perusahaan yang berbentuk CV dan FA, Melampirkan Fotocopy akte pendirian dan perubahan yang telah di dapatkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir
8. Bagi Perusahaan yang berbentuk koperasi melampirkan Akte pendirian dan perubahan beserta Fotocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir
9. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan B3, dilengkapi Fotocopy surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh Lurah Setempat
yang dilegalisir 10. Khusus untuk Perubahan melampirkan asli IUI
3. Sistem, mekanisme,
dan prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5 (Lima) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk
pelayanan
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN MENENGAH
7.
Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja
4. Kursi 5. Komputer 6. Printer
7. Telepon 8. AC 9. Almari
10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui
13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda 15. TV
16. Scaner 17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9.
Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan
internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan Secara Kontinyu 11. Penanganan
pengaduan,
saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via
Telepon: 0763- 33630
Fax: 0763- 33630 Email: [email protected]
website: www.sempolet.merantikab.go.id 12. Jaminan
pelayanan Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan
keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat
dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 1 tahun sekali.
57. STANDAR PELAYANAN IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
1. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
3. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Persyaratan Pelayanan
1. Mendaftar Langsung melalui website OSS.go.id 2. Mendaftar melalui Pendampingan Petugas DPMPTSPTK Kabupaten
Kepulauan Meranti Dengan Membawa :
KTP Elektronik NPWP yang Valid Email Pemohon/Pengusaha
Akte Notaris/Badan Hukum (Bagi Perusahaan)
3. Menyampaikan Komitmen dengan melampirkan :
11. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemilik
usaha/Direktur diatas materai 6.000 12. Pas Photo berwarna 3x4 = 3 Lembar 13. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan, jika
ada 14. Surat laporan keuangan perusahaan bermaterai 6.000 dan
cap perusahaan
15. Phot copy anda lunas PBB Tahun berjalan dan An. Pemilik Usaha/Direktur
16. Photo Copy Surat Tanah An. Pemilik/Direktur
4. Jika pemilik tanah punya orang tua pemilik usaha/Direktur (Ayah,Ibu dan Mertua) serta istri maka lampirkan KK (Kartu Keluarga) An. Pemilik Usaha/Direktur
5. Jika Pemilik tanah tidak ada hubungan keluarga seperti keterangan diatas lampirkan surat pernyataan atau surat keterangan
6. Jika tempat usaha berstatus sewa, maka lampirkan kwitansi sewa bermatrai 6.000 (Nama di kwitansi harus sama dengan PBB)
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
5 (Lima) hari sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
7. Sarana Dan Prasarana
dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu 2. Alat tulis kantor
3. Meja 4. Kursi 5. Komputer
6. Printer
7. Telepon 8. AC
9. Almari 10. Kertas printout 11. Mobil perizinan keliling
12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas 14. Kursi roda
15. TV 16. Scaner 17. Wi-fi
18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai Komputer
3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah
Pelaksana 3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
58. STANDAR PELAYANAN IZIN WARNET
1. Persyaratan Pelayanan
1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Perarturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINF0/5/2007 Tentang Pengamanan PemanfaatanJaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
2. Persyaratan Pelayanan
A. Hadir langsung di Kantor DPMPTSPTK dengan menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
1. Permohonan diatas materai Rp 6000 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy SITU 4. Pas Photo ukuran 3x4 (4 lembar) warna 5. Fotocopy pembayaran retribusi 6. Asli SIUP (untuk perpanjang) 7. Skema lengkap jaringan PC untuk warnet 8. Foto bilik Warnet/ruang Warnet 9. Rekomendasi dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ub.
Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika 10. Tanda Lunas PBBFotocopy kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan 11. Tanda bukti Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.
3. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
4. Jangka waktu
penyelesaian
3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima Front Office dengan catatan
persyaratan lengkap.
5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya (hanya Retribusi Daerah)
6. Produk pelayanan
IZIN WARNET
7. Sarana Dan
Prasarana dan/Fasilitas
1. Ruang tunggu
2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi
5. Komputer 6. Printer 7. Telepon
8. AC 9. Almari 10. Kertas printout
11. Mobil perizinan keliling 12. Ruang menyusui 13. Antrian khusus untuk disabilitas
14. Kursi roda 15. TV 16. Scaner
17. Wi-fi 18. Kotak saran, pengaduan dan IKM
8. Kompetensi
Pelaksana
1. Kualifikasi Pendidikan : Minimal SMA
2. Menguasai Komputer 3. Menguasai Tata Bahasa Yang Baik 4. Memahami Peraturan Perundang – Undangan
9. Jumlah Pelaksana
3 Orang Front Office
10. Pengawasan internal
1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Dilaksanakan Secara Kontinyu
11. Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: DPMPTSPTK Kabupaten Kepulauan Meranti dengan alamat: Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati dorak Kepulauan Meranti Selatpanjang.
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon: 0763- 33630 Fax: 0763- 33630 Email: [email protected] website: www.sempolet.merantikab.go.id
12. Jaminan pelayanan
Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima.
13. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan
Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
14. Evaluasi kinerja
Pelaksana
Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali.
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
MAKLUMAT PELAYANAN
“Dengan ini, kami mampu melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai
standar pelayanan dan bertekad untuk selalu meningkatkan profesionalisme kerja dan
kualitas pelayanan.
Jika kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku”.
Ditetapkan di Selatpanjang Pada tanggal 25 September 2020
Foto Kegiatan Pengesahan Standar Pelayanan Publik