Download pdf - pemanfaatan ruang

PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-1

Pada Bab ini, penjelasan mengenai grand scenario akan dimulai dengan deskripsi

skenario perubahan dan strategi dalam mengupayakan perubahan tersebut dalam

bentuk strategi perubahan sosial.

3.1 Skenario Perubahan

Skenario ini bertujuan untuk mengintegrasikan sejumlah langkah dalam

meningkatkan kepedulian publik terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatn

ruang sebagai bagian dari pendidikan publik jangka panjang melalui media massa dan

pembinaan masyarakat langsung yang dirancang untuk kurun waktu 5 tahun.

Skenario tersebut mencakup strategi dan kiat-kiat untuk mengkomunikasikan

kebijakan umum penataan ruang kepada publik melalui iklan layanan masyarakat di

media elektronik dan media lainnya.

Sesuai dengan maksud dari kegiatan ini yaitu menumbuhkan kepedulian

(awareness dan concern) masyarakat agar ikut berperan dalam penyelenggaraan

penataan ruang, khususnya dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,

maka skenario yang disusun berangkat dari asumsi kondisi pesimis, dimana norma-

norma penataan ruang tidak dipatuhi oleh masyarakat/dilanggar. Oleh karena itu,

skenario perubahan ini akan dimulai dengan melakukan eksplorasi terhadap kasus-

kasus pelanggaran penataan ruang aktual di Indonesia. Sesuai dengan lingkup

pekerjaan ini, maka kasus penataan ruang yang diulas adalah pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Bab 3 DESKRIPSI GRAND SCENARIO

GERAKAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PUBLIK DALAM

PENATAAN RUANG



Kasus pemanfaatan ruang yang dijadikan contoh adalah kasus ketidaksesuaian

antara rencana tata ruang dengan implementasinya dalam hal pemanfaatan lahan.

Persoalan ini dimunculkan karena penyimpangan terhadap pemanfaatan fungsi lahan

merupakan persoalan umum yang sering terjadi di Indonesia dalam berbagai skala

spasial. Sehingga diharapkan skenario terburuk (worst scenario) yang mungkin terjadi

apabila persoalan tersebut tidak segera diatasi dapat mewakili persoalan pemanfaatan

ruang secara umum.

Kasus pengendalian pemanfaatan ruang yang dijadikan contoh adalah terkait

lemahnya supremasi hukum yang merupakan salah satu instrumen penting dalam

pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam kegiatan pengawasan.

a. Kasus Pemanfaatan Ruang (Alih Fungsi Pemanfaatan Lahan) 1. Kasus Kawasan Perguruan Tinggi (KPT) Jatinangor

Berdasarkan hirarki kota Struktur Tata Ruang Jawa Barat, kawasan Jatinangor

diklasifikasikan sebagai kota menengah dengan hirarki IIA, yaitu dengan fungsi

perumahan, pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan

interregional, pendidikan dan pariwiasata. Hal ini sudah dimulai dengan kebijakan

relokasi empat perguruan tinggi dari Bandung. Dalam sistem perkotaan Bandung Raya,

kawasan ini ditetapkan sebagai kota dengan hierarki IA, yaitu kota yang dikembangkan

sebagai pusat pertumbuhan (counter magnet) di sekitar Bandung. Pada awalnya,

kawasan ini ingin mengadopsi konsep kawasan perguruan tinggi di luar negeri, seperti

Edinburgh, Tsukuba, dan Stanford. Kawasan-kawasan tersebut memliki supporting

system yang baik, dimana fungsi kegiatan sosial ekonomi diwarnai oleh berbagai

kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Akan tetapi, pada

kenyataaannya, perubahan pada berbagai aspek menimbulkan beban berat yang

diemban tersebut telah berakibat pada menurunnya kualitas fungsi KPT Jatinangor

sebagai kawasan pendidikan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan supporting system yang

tidak mampu lagi mewadahi arus aktivitas pendidikan tinggi yang terjadi.

Kawasan yang asalnya perkebunan karet ini sekarang telah menjadi kawasan

padat dengan mayoritas penduduknya adalah mahasiswa pendatang. Dengan harga

tanah yang tinggi, penduduk asli lebih memilih untuk menjual tanahnya dan pindah ke

Bandung, Sumedang, atau daerah lain. Sementara itu, needs akan suatu kawasan kost



bagi mahasiswa tidak terwadahi dalam RTRW kawasan tertentu KPT Jatinangor ini,

sehingga tempat kos menjamur dan menjadi bisnis yang menggiurkan. Tercatat ada

7625 kamar kos di kawasan ini sekarang, yang tentunya akan semakin bertambah.

Tata ruang di kawasan ini menjadi kacau dan tidak terkendali. Daya dukung

lingkungan tampaknya sudah tidak dapat memenuhi aktivitas yang terjadi, misalnya

kurangnya sumber air bersih, minimnya prasarana jalan, dan sebagainya. Pemerintah

Kabupaten Sumedang kemudian memberlakukan pajak terhadap kamar kos sebagai

bentuk pengendalian terhadap tata ruang yang semakin kacau di kawasan ini, selain

untuk memperkaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya. Namun para pemilik modal

yang berasal dari luar KWT, terus saja membangun tempat kos baru di lahan-lahan

yang ada tanpa peduli rencana penataan kawasan pemukiman mahasiswa yang telah

dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Pusat Studi Urban

Desain ITB.

2. Kasus rusaknya kawasan konservasi air Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur)

Kawasan Bopunjur memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu rata-rata 3500 mm per

tahun. Bopunjur juga merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari beberapa sungai

yang melewati Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan bermuara ke teluk Jakarta.

Sungai-sungai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari penduduk

sekitar, juga untuk irigasi. Karena banyaknya manfaat dari kawasan Bopunjur ini, maka

peraturan perundangan yang mengatur mengenai kawasan ini telah ada sejak 39 tahun

lalu. Mulai dari Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1963 hingga yang terbaru, yaitu

Keputusan Presiden No. 114 Tahun 1999. Dalam peraturan-peraturan tersebut, fungsi

utama kawasan Bopunjur adalah konservasi air tanah, udara, flora, dan fauna. Akan

tetapi, luas kawasan ini yang awalnya mencapai 130.000 ha, semakin berkurang.

Selama 10 tahun terakhir, kawasan ini telah mengalami konversi besar-besaran (sekitar

22 %) menjadi permukiman, hotel, villa, dan restoran. Jika pelanggaran-pelanggaran

tersebut terus dibiarkan terjadi, fungsi kawasan Bopunjur menjadi hilang. Masyarakat di

hilir seperti Jakarta, Tangerang dan Depok, akan sulit mendapatkan sumber air bersih,

banjir, kemacetan lalu lintas, kekeringan, dll. Kebutuhan irigasi pun tidak akan terpenuhi



yang akan berdampak pada pengurangan produktifitas lahan pertanian dan pada

akhirnya mengancam stok pangan nasional.

b. Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Lemahnya Supremasi Hukum Penataan Ruang)

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Tanah

Lokasi Mal Taman Anggrek (Jakarta) berada di kawasan hijau, sedangkan lokasi

kawasan bisnis Kemang (Jakarta) seharusnya merupakan kawasan perumahan

(menurut RTRW). Sementara itu, lokasi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk

(Jakarta) yang dekat dengan bandara menyebabkan banjir di sekitar jalan tol menuju

bandara. Ketiga kasus tersebut merupakan contoh dari akibat ketidakpastian hukum tata

ruang di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundangan yang

mengaturnya secara lebih tegas. Saat ini, pemerintah sedang membuat Rancangan

Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Tanah. Bila ada bangunan yang

tidak sesuai dengan tata ruang, maka akan dibongkar, bahkan akan dicabut hak atas

tanahnya. Di satu sisi, pemberlakuan RPP ini dikhawatirkan akan menakuti para investor

asing. Akan tetapi, di sisi lain, berbagai bentuk pelanggaran tata ruang memang

memerlukan peraturan yang lebih tegas. Jika tidak, dikhawatirkan berbagai dampak

negatif akan terjadi, seperti banjir yang sering melanda Jakarta akhir-akhir ini.

Beberapa cuplikan kasus aktual tentang pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang di atas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang

sangat penting agar skenario terburuk (worst scenario) seperti banjir, kesulitan air

bersih, kemacetan lalu lintas, terbentuknya slum area, turunnya produksi pangan, dan

sebagainya tidak terjadi. Namun, meningkatnya kepedulian masyarakat akan penataan

ruang bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses jangka

panjang yang membutuhkan tahapan-tahapan sistematis dalam pencapaiannya. Oleh

karena itu strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi kondisi tersebut agar worst

scenario tidak terjadi adalah strategi yang berupaya untuk mengubah attitude

masyarakat Indonesia yang disebut strategi perubahan sosial.



Pada hakikatnya, gerakan peningkatan kepedulian publik terhadap penataan

ruang melalui strategi perubahan sosial merupakan sebuah proses untuk mengubah

knowledge, opinion, dan attituded masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Lebih jelas mengenai strategi perubahan sosial akan diuraikan

pada sub bab 3.2 berikut.

3.2 Strategi Perubahan Sosial

Perubahan sosial dengan tujuan akhir diadopsinya norma pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat binaan, dapat dilakukan melalui

beberapa cara:

3.2.1 Jenis Strategi Perubahan Sosial 1) Persuasive Strategy. Dalam strategi ini media massa mengambil peranan besar, karena pada umumnya

komunikasi persuasi dapat berfungsi melalui pembentukan opini publik, publikasi dan

iklan.

2) Normative-reeducative. Norma adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Peranan penting norma telah

dijelaskan sebelumnya sebagai fungsi kohesi dan motivasi sosial. Dengan strategi ini,

norma diajarkan kembali kepada kelompok masyarakat untuk menanamkan dan

mengganti agar paradigma berpikir lama diganti dengan yang baru. Strategi ini

berlangsung lebih lama dan panjang karena menggunakan model komunikasi pribadi

dan kelompok.

3) Power Strategy. Strategi ini menggunakan pendekatan otoritatif yang membongkar semua sistem dan

nilai yang ada secara koersif (memaksa) dan represif (menekan). ‘Sweeping’ IMB

terhadap villa di Puncak adalah contoh yang gamblang.

Sebagai catatan, pendekatan otoritatif tidak kami gunakan dalam skenario ini

karena wewenang penindakan merupakan wewenang pemerintah daerah, sehingga

tidak termasuk dalam kerangka perubahan sosial yang kami rencanakan. Dalam



pendekatan persuasif, perubahan sosial didorong dengan pembentukan opini publik

melalui teknik kehumasan atau kejurnalistikan. Sementara pendekatan pembelajaran

normatif dilakukan melalui komunikasi personal dan komunikasi kelompok melalui

pembinaan masyarakat.

3.2.2 Tahap Perubahan Seperti telah disampaikan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa tahap untuk

mencapai sebuah perubahan sosial. Namun secara teoritis, perubahan sosial tidak

mungkin dicapai dengan target. Karena individu amat unik sehingga jangka waktu

terjadinya perubahan pada konteks individu, dan berarti juga pada level sosial, tidak

dapat dibatasi oleh waktu. Yang mungkin dilakukan adalah menetapkan kapan

dimulainya sebuah kegiatan pada tiap tahap dan kapan pengukuran dilakukan. Namun

kegiatan itu tidak mungkin dihentikan pada jangka waktu tertentu. Sebab norma sosial

harus tetap diteguhkan (reinforced) karena individu cenderung menyimpang dan

generasi terus berganti sehingga norma itu harus terus diajarkan (internalized).

Sehingga setiap tahap perubahan tidak akan pernah selesai dikerjakan.

Dalam konteks kegiatan gerakan peningkatan kepedulian publik dalam

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, tahapan tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Tahap Pengenalan Indikasi pencapaian tahap ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu:

(1) Mengetahui adanya informasi mengenai tata ruang

(2) Mengetahui manfaat informasi tersebut

Hasil kegiatan awal ini akan dievaluasi sebagai bagian dari kritik terhadap model,

teknik dan bentuk komunikasi, serta interval waktu pada setiap tahap (milstone) kegiatan

yang termaktub dalam grand skenario gerakan ini.

2) Tahap Menaruh Minat Pencapaian tahap ini ditunjukkan dengan beberapa indikasi, yaitu:

(1) Ingatan terhadap ILM di radio dan televisi

(2) Pernah membaca di surat kabar, majalah, dan media cetak lainnya.



(3) Pernah mengikuti kegiatan penyuluhan mengenai tata ruang.

Kegiatan membangun minat dan tahapan selanjutnya, dimulai pada interval tahun

ke-2. Namun setiap intensitas kegiatan pada masing-masing tahap, dilakukan dengan

mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi dari kegiatan tahap sebelumnya.

3) Tahap Penilaian Tahap penilaian ini tampak dari:

(1) Adanya upaya untuk menilai informasi tentang tata ruang

(2) Menghubungkan dengan situasi saat ini dan yang akan datang

(3) Mencari kegunaan informasi tentang tata ruang

Dari tahapan di atas publik diharapkan melakukan penilaian terhadap informasi

tata ruang untuk dihubungkan dengan situasi dirinya, baik saat ini maupun yang akan

datang dan menentukan untuk mencobanya atau tidak.

4) Tahap Percobaan Pada tahap ini perubahan nampak dari:

(1) Upaya untuk mencoba mengaplikasikan informasi secara individu

(2) Upaya mengaplikasikan informasi dalam skala kelompok

5) Tahap Konfirmasi Tahap ini terlihat dengan:

(1) Upaya untuk mencari lebih banyak informasi tentang tata ruang

(2) Upaya menyebarkan informasi tadi ke dalam kelompoknya

6) Tahap Penerimaan Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

(1) Ada kebutuhan untuk melakukan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

(2) Ada keyakinan untuk melakukan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

(3) Ada tindakan nyata untuk melaksanakan norma baru



3.2.3 Kelompok Sasaran 1) Klasifikasi Masyarakat Sasaran

Pihak yang akan menjadi sasaran untuk didorong kepeduliannya dalam proses

penyelenggaraan penataan ruang adalah tipologi masyarakat berdasarkan kesamaan

karakteristik potensi permasalahan dalam konteks pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kelompok sasaran dibedakan menjadi 2 (dua)

tipologi, yaitu:

a. Kelompok masyarakat perkotaan b. Kelompok masyarakat perdesaan

Tipologi tersebut bersifat umum dan mampu merepresentasikan keragaman

karakteristik masyarakat dari aspek lainnya, seperti kelompok usia, profesi, dan

sebagainya.

2) Pencapaian Kondisi Kepedulian Setiap kelompok masyarakat yang menjadi sasaran gerakan peningkatan

kepedulian ini diharapkan mencapai sebuah kondisi ideal kepedulian. Apabila merujuk

kepada norma penataan ruang, yaitu pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang, kondisi ideal kepedulian tentu saja sesuai dengan tujuan rasionalitas yang ingin

dicapai oleh setiap norma tersebut.

a. Kelompok Masyarakat Perkotaan Di antara berbagai norma penataan ruang yang telah disajikan pada Subbab 2.4.1

dan 2.4.2 ada beberapa norma yang menyentuh permasalahan masyarakat perkotaan.

Setiap norma tersebut menghendaki adanya suatu kondisi ideal kepedulian kelompok

masyarakat perkotaan. Berikut norma yang menyentuh masyarakat perkotaan berikut

kondisi pencapaian yang diharapkan.



TTAABBEELL 33..11 BBEEBBEERRAAPPAA GGAAMMBBAARRAANN KKOONNDDIISSII KKEEPPEEDDUULLIIAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT PPEERRKKOOTTAAAANN

DDAALLAAMM PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG

Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999) Hak guna usaha, hak guna bangunan, guna hak pakai atas tanah (Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996) Pedoman pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang (Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat No.648-384/1992, No.739/KPTS/1992, No.09/KPTS/1992) Peremajaaan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara (Inpres RI No.5 Tahun 1990) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah daan air permukaan (Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2004) Sumber daya air (Undang-undang No.7 tahun 2002) Tata pengaturan air (Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982)

Munculnya kesadaran masyarakat tentang prasyarat lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang pada suatu kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri Masyarakat perkotaan mulai memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan, sehingga dalam pemanfaatannya tidak akan mengalami kendala yang tidak diharapkan, baik kendala secara hukum maupun kendala lingkungan. Kesadaran ini dimulai dengan adanya tindakan kongkrit masyarakat untuk melakukan kegiatan administratif terkait hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di wilayah perkotaan. Masyarakat perkotaan memahami akan program pemerintah dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan hunian yang berimbang. Pemahaman ini akan memunculkan kesadaran untuk mematuhinya sesuai norma yang berlaku. Munculnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perkotaan akan pentingnya melakukan aktivitas peremajaan permukiman kumuh di atas negara, khususnya bagi masyarakat kota yang tinggal di permukiman kumuh. Masyarakat memiliki pemahaman akan pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya. Munculnya pemahaman akan ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan akan air, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran untuk memakai air dengan hemat dan melestarikan sumber-sumber air. Masyarakat perkotaan mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan sumber air sesuai kebutuhan dengan mentaati tata aturan pemakaiannya (prinsip keseimbangan dalam pemanfaatan).



TTAABBEELL 33..22 BBEEBBEERRAAPPAA GGAAMMBBAARRAANN KKOONNDDIISSII KKEEPPEEDDUULLIIAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT PPEERRKKOOTTAAAANN

DDAALLAAMM PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG

Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah (Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Keppres No.77 Tahun 1994) Perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara (Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No.107 Tahun 1997) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Peraturan pemerintah No.82 Tahun 2001)

Masyarakat perkotaan mulai memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan, sehingga dalam pemanfaatannya tidak akan mengalami kendala yang tidak diharapkan, baik kendala secara hukum maupun kendala lingkungan. Kesadaran ini dimulai dengan adanya tindakan kongkrit masyarakat untuk melakukan kegiatan administratif terkait hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di wilayah perkotaan. Masyarakat memiliki pemahaman mengenai adanya suatu badan yang berfungsi untuk melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan, sehingga dapat menggunakan badan tersebut sesuai dengan fungsinya itu. Masyarakat memiliki pengetahuan mengenai indeks standar pencemar udara, sehingga dapat turut menjaga agar tidak mencemari udara melebihi indeks standar tersebut, dan diharapkan untuk melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kandungan pencemar di udara. Masyarakat paham dan sadar akan pentingnya menjaga kelestarian air, sehingga pada akhirnya diharapkan muncul upaya-upaya dari masyarakat untuk turut menjaga kelestarian air.

b. Kelompok Masyarakat Perdesaan Norma pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang

menyentuh masyarakat perdesaan ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan 3.4 berikut.

TTAABBEELL 33..33 BBEEBBEERRAAPPAA GGAAMMBBAARRAANN KKOONNDDIISSII KKEEPPEEDDUULLIIAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT PPEERRDDEESSAAAANN

DDAALLAAMM PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan

Hak guna usaha, hak guna bangunan, guna hak pakai atas tanah (Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996)

Masyarakat perdesaan mulai memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan, sehingga dalam pemanfaatannya tidak akan mengalami kendala yang tidak diharapkan, baik kendala secara hukum maupun kendala lingkungan.



Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan Pengelolaan kawasan lindung (Keppres No.32 Tahun 1990) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah daan air permukaan (Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2004) Sumber daya air (Undang-undang No.7 tahun 2002) Tata pengaturan air (Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982)

Kesadaran ini dimulai dengan adanya tindakan kongkrit masyarakat untuk melakukan kegiatan administratif terkait hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di wilayah perkotaan. Masyarakat perdesaan memilki pemahaman mengenai kawasan lindung, sehingga pada akhirnya akan muncul kesadaran untuk melestarikan kawasan lindung. Masyarakat memiliki pemahaman akan pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumbernya. Munculnya pemahaman akan ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan akan air, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kesadaran untuk memakai air dengan hemat dan melestarikan sumber-sumber air. Masyarakat perdesaan mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan sumber air sesuai kebutuhan dengan mentaati tata aturan pemakaiannya (prinsip keseimbangan dalam pemanfaatan).

TTAABBEELL 33..44 BBEEBBEERRAAPPAA GGAAMMBBAARRAANN KKOONNDDIISSII KKEEPPEEDDUULLIIAANN MMAASSYYAARRAAKKAATT PPEERRDDEESSAAAANN

DDAALLAAMM PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN PPEEMMAANNFFAAAATTAANN RRUUAANNGG

Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan Pendaftaran tanah (Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997) Hak guna usaha, hak guna bangunan, guna hak pakai atas tanah (Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996)

Masyarakat memiliki pemahaman mengenai pendaftaran tanah, beserta tata cara dan fungsinya, sehingga akan tercipta jaminan kepastian hukum bagi tanah mereka. Masyarakat perdesaan mulai memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan, sehingga dalam pemanfaatannya tidak akan mengalami kendala yang tidak diharapkan, baik kendala secara hukum maupun kendala lingkungan. Kesadaran ini dimulai dengan adanya tindakan kongkrit masyarakat untuk melakukan kegiatan administratif terkait hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di wilayah perkotaan.



Isu Kondisi Kepedulian yang Diharapkan

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1998) Panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan di daerah lahan basah (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2000) Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan (Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001)

Munculnya kesadaran masyarakat perdesaan untuk mengelola tanah terlantar sesuai isi peraturan ini, sehingga berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman mengenai penyusunan AMDAL di daerah lahan basah, terutama masyarakat yang akan melakukan kegiatan pembangunan. Masyarakat perdesaan memiliki pemahaman mengenai cara-cara untuk mengendalikan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan muncul action dari masyarakat.

3.2.4 Metode dan Media Perubahan 1) Metode

Didasari pemahaman bahwa “kepedulian” adalah pola perilaku yang dihasilkan

dalam proses yang panjang, maka “Gerakan peningkatan kepedulian publik dalam

penataan ruang” harus dilandasi pada tujuan dan sasaran jangka panjang untuk

melakukan peningkatan bahkan pada perubahan perilaku publik khususnya dalam hal

kepedulian sosial (social awareness). Seluruh kegiatan yang dilakukan harus

berorientasi pada kegiatan yang dapat memicu perubahan sikap/perilaku dan bukan

sebatas penyampaian informasi.

Kegiatan “mengkomunikasikan kebijakan penataan ruang” akan lebih merupakan

penjembatan antara kebijakan pimpinan DitJen dalam hal penataan ruang kepada

masyarakat luas melalui pembentukan opini publik. Melalui kegiatan koordinasi secara

berkala masukan-masukan dari pimpinan DitJen kegiatan pembentukan opini publik

tidak terlepas dari kebijakan yang berkembang di lingkungan DitJen Penataan Ruang.

Istilah opini publik sendiri digunakan untuk munjuka pendapat yang dikumpulkan

dari sejumlah individu atas satu topik tertentu. Jumlah individu tersebut tidak harus

mencapai 100 juta orang atau seribu. Yang jelas, pendapat itu harus sama isinya. Jika



dari seluruh pendapat yang ada atas satu tema, jumlah pendapat yang sama lebih

banyak jumlahnya, maka itulah pendapat publik. Artinya, opini publik adalah pendapat

terbesar dari sejumlah individu yang tidak terorganisasi namun menaruh minat yang

sama terhadap satu hal yang kontroversial dan dikemukakan secara spontan. Selain

pooling, surat pembaca juga bisa menjadi tolok ukur volume dari masing-masing

pendapat yang ada.

Leo Bogart mengatakan, Opini Publik tidak terbentuk dari akumulasi pendapat

yang sama, melainkan muncul dari tengah-tengah polemik, perbedaan pendapat yang

menajam, setelah masing-masing mengemukakan pandangan, alasan dan pengetahuan

terhadap satu topik tertentu.

Dari definisinya, nampak, Opini Publik berperan untuk menangkap aspirasi

rakyat karena perdebatan yanng muncul akan memberi gambaran keragaman sikap

anggota masyarakat. Di sisi lain, Opini Publik juga berperan dalam memperoleh

dukungan, karena setelah perdebatan, akan terakumulasi jumlah pendapat yang lebih

besar dari pendapat lain dan menjadi dasar legitimasi pada keputusan yang sepaham

dengan pendapat tersebut.

Opini Publik tidak akan pernah terbentuk di dalam masyarakat yang tertutup

karena tidak pernah ada perbedaan pendapat yang terbuka. Namun di dalam

masyarakat demokratis, Opini Publk dapat ditumbuhkan dengan sejumlah cara. Seperti

telah disebutkan, Opini Publik tersalur melalui saluran komunikasi massa, karena media

ini sanggup dengan cepat mengakumulasi pendapat-pendapat yang ada. Sehingga

membentuk opini publik pun dapat dilakukan melalui saluran ini dengan cara

menumbuhkan polemik. Misalnya melalui artikel atau surat pembaca berisi pendapat

yang kontroversial, atau melalui peristiwa semu (pseudo events) kontroversial yang

direkayasa untuk menarik perhatian pers sehingga muncul berita yang diharapkan

memunculkan perdebatan. Opini publik juga dapat ditumbuhkan melalui artikel atau

surat pembaca berisi pendapat terhadap issu yang sudah kontroversial atau

merekayasa peristiwa semu yang berkaitan dengan peristiwa yang sudah kontroversial

dan mendapat sorotan pers itu.

Jadi, menumbuhkan opini publik dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat

yang kontroversial dan memunculkan polemik, lalu diakhiri dengan tindakan yang

mendorong munculnya pendapat yang sama atas issue kontroversial itu. Pekerjaan ini



disebut juga public relations, yang diterjemahkan secara serampangan dalam bahasa

indonesia, hubungan masyarakat. Untuk mampu menumbuhkan opini publik, seorang

petugas humas harus memiliki pemahaman tentang teknik menulis artikel, berpikir

kreatif argumentatif, manajemen redaksi, penulisan berita, press release, event

organizing, image branding, dan opinion pooling.

Karena membentuk opini publik tergantung pada ketertarikan media pers, maka

materi kegiatan harus pula memperhatikan mekanisme kerja redaksi. Salah satunya

adalah kriteria yang menentukan peristiwa apa yang dapat masuk ke dalam halaman

koran atau jam tayang siaran berita. Salah satu kriteria adalah Names Makes News.

Orang penting selalu mungkin mendapat perhatian pers. Namun jika apa yang

diucapkan atau dilakukannya tidak penting (important), bukan hal baru yang berkaitan

dengan peristiwa terakhir (actual), tidak luar biasa (odd), tidak menyentuh kepentingan

khalayak pembaca atau pemirsa (proximity), atau tidak merupakan keputusan akhir

pemegang kekuasaan (government action), dan tidak akan berdampak luas (great impact), maka seperti kata Shakespeare, What is in the name? Pada nama pula

biasanya redaksi menentukan mana artikel yang dapat dimuat atau hanya akan mampir

di surat pembaca. Selanjutnya baru pada muatan artikel tersebut.

Beberapa contoh kontroversi yang aktual dapat menjadi kendaraan untuk

mengarahkan perhatian publik pada persoalan penataan ruang. Salah satunya,

reklamasi PIK Jakarta Utara yang tertulis di atas. Selain itu, rencana revitalisasi

kawasan lindung dan eks Afdeling Punclut seluas 200 Ha di Kota Bandung dan Konversi

tata guna lahan hutan lindung seluas 700 Ha menjadi jalan raya Dago Lembang yang

melintasi Kota dan Kabupaten Bandung.

Kontroversi yang telah atas rencana revitalisasi lahan di daerah Punclut, adalah

entry point yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran Departemen Pemukiman dan

Prasarana Wilayah untuk membentuk opini publik. Suara Departemen, melalui press

release atau tindakan dari Dirjen bahkan Menteri, de facto maupun de jure, meski di era

otonomi adalah suara tertinggi yang menarik perhatian pers. Kunjungan Depkimpraswil

ke Kota Bandung untuk melihat rencana proyek jalan Dago Lembang pertengahan Juli

2004 lalu, juga merupakan salah satu contoh kegiatan yang seharusnya dapat

digunakan sebagai entry point pembentuka opini publik. Karena kontroversi atas

rencana itu bahkan telah mendorong sejumlah aksi jalanan di Kota Bandung. Dengan



suara, baik pendapat atau keputusan, juga kegiatan yang dilakukan Depkimpraswil

sebagai instansi vertikal tertinggi, pers akan menempatkannya pada halaman utama

koran lokal.

Untuk meraih perhatian pers dan mendapat tempat di halaman utama koran

nasional, maka isu yang diangkat harus pula berskala besar. Depkimpraswil bisa saja

ikut mengamati kasus Buyat vs Newmont. Karena Newmont juga beroperasi di Mataram

NTB. Sementara untuk memperoleh tempat yang lapang di media televisi, kontroversi

biasanya harus dibumbui sedikit sensasi, karena tayangan informasi di media televisi,

adalah program yang paling tidak menarik sehingga redaksi cenderung mencari sensasi

agar mendapat perhatian pemirsa. Sentuhan ini dapat disuguhkan kepada mereka

dengan temuan-temuan hukum atas kasus tersebut atau drama konflik antar-instansi

vertikal, namun tentu dalam cara terakhir tadi, ada resiko politik yang harus

dipertimbangkan. Tapi begitulah kerja masing-masing media massa untuk mencari

perhatian pembaca atau pemirsa. Ini terjadi karena kerasnya persaingan antarmedia.

Selain memanfaatkan kontroversi yang ada, tentunya cara lain adalah

memunculkan kontroversi sendiri. Misalnya, pada bulan Agustus tema yang diusung

adalah kemarau panjang akibat kurangnya cadangan air. Secara teoritis, ini karena

lemahnya pengendalian tata guna lahan hutan konservasi menjadi hutan produksi.

Kasus mengeringnya Sungai Mahakam tahun lalu dapat menjadi entry point. Kemudian

pada Bulan September, pada masa putaran kedua Pilpres, kontroversi adalah hal yang

paling tidak diinginkan pihak keamanan, karenanya, opini publik bisa juga dibentuk

dengan sebuah kegiatan launching sebuah kelembagaan baru seperti Badan Koordinasi

Penataan Ruang Nasional, atau seminar tentang UU nomor 24 tahun 1992.

Pada Bulan Oktober menjelang musim hujan, maka kontroversi yang akan

menarik perhatian publik adalah banjir. Betulkah Banjir yang menyengsarakan warga

jakarta karena Villa di Cianjur dan Bogor? Pertanyaan itu jelas segera mengundang

kontroversi.

Bulan November adalah bulan penuh hikmah bagi umat muslim, tetapi

kontroversi masih boleh berlangsung, dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Bisa saja

kita lemparkan issue kompleks pesantren yang tidak sehat karena fasilitas umum dan

sosial yang tidak memadai untuk sekian banyak santri. Atau mesjid yang tidak



menyediakan sarana air wudlu yang bebas najis, dst. Bisa saja bekerja sama dengan

MUI atau Sub Dinas Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota atau

Kabupaten.

Pada bulan Desember, isu kemacetan lalu lintas antarkota atau antarwilayah

bisa digunakan karena publik baru saja menikmati kemacetan pada arus mudik lebaran.

Atau juga issue rencana Penataan Bandung metropolitan untuk mengatasi kemacetan

lalin di Kota Bandung, seperti yang dijanjikan dalam kunjungan tim Kimpraswil di depan

Gubernur Jawa Barat dan Walikota Bandung Juli 2004 lalu.

Demikian halnya dengan kegiatan “pembinaan masyarakat”, yang lebih ditujukan

untuk menangkap masukan nyata dari sisi masyarakat terhadap kebutuhan materi

publikasi. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengujian kegiatan

publikasi, dimana masyarakat sebagai penerima manfaat publikasi akan menjadi target

ukur keefektifan publikasi yang dilakukan.

Sementara kegiatan pembuatan dan penayangan iklan layanan masyarakat lebih

ditujukan sebagai sarana mencari bentuk, jenis dan model publikasi yang tepat melalui

media elektronik. Hasil evaluasi terhadap kegiatan ini akan menjadi umpan balik untuk

menentukan model yang tepat untuk direplikasikan dalam kuantitas yang besar dan

waktu yang lebih panjang.

Tema usulan iklan layanan masyarakat untuk setiap periodenya tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel berikut:

TTAABBEELL 33..55 UUSSUULLAANN TTEEMMAA KKOONNTTRROOVVEERRSSIIAALL DDAALLAAMM PPEENNAATTAAAANN RRUUAANNGG

Waktu penayangan (bulan)

Agustus September Oktober November Desember

Tem

a

seminar tentang UU No. 24 tahun 1992

kegiatan launching sebuah kelembagaan baru

permasalahan banjir

pesantren atau masjid yang tidak sehat. tidak tersedianya sarana air wudhu yang memadai, dsb.

kemacetan antar wilayah maupun kota



2) Media

Dalam kegiatan yang didahulukan untuk meningkatkan kepedulian publik

terhadap suatu program atau kebijakan secara persuasif dan partisipatif, maka

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pilihan terbaik. KIE adalah kegiatan

komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk aktifitas

informasi/penerangan yang mempunyai wawasan pendidikan (edukasi) dan bertujuan

untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses perubahan

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap manfaat gerakan program (dalam

hal ini kepedulian masyarakat terhadap penatan ruang.). Komunikasi ditujukan untuk

memperoleh dukungan ataupun partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan.

a. Dasar Pemilihan Media

Media massa yang digunakan dalam Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik

dalam Penataan Ruang (GPKPDPR) terdiri atas media cetak (majalah dan surat kabar)

dan media siar (radio dan televisi). Untuk lebih memfokuskan pemanfaatan media

secara efektif dan efisien, maka pemilihan media untuk mendukung kegiatan

operasional harus didasarkan pada:

(1) Kebutuhan luasnya jangkauan dan kecepatan penetrasi

Agar pesan yang ingin disampaikan dapat menjangkau masarakat lebih luas dan lebih

cepat dalam penetrasinya, maka pemilihan media siar elektronik (TV dan Radio) dengan

skala nasional seperti TVRI dan RRI menjadi pilihan media yang efektif.

(2) Kebutuhan pemeliharaan memori

Media luar ruang seperti bilboard dan majalah memiliki efektifitas lebih tinggi untuk

mendukung tujuan agar pesan dapat diingat oleh publik dalam waktu lama. Hal ini

karena kedua media tersebut memiliki “life span” yang lebih panjang.



(3) Kebutuhan jangkauan publik secara selektif

Media surat khabar adalah media yang lebih tepat untuk menyampaikan pesan kepada

publik sesuai dengan segmen atau kelompok sasaran tertentu.

(4) Kebutuhan jangkauan publik lokal

Apabila segmen publik yang ingin dijadikan sasaran publikasi adalah bersifat lokal,

maka penggunaan media siar lokal seperti radio lokal dan mdia luar ruang seperti

billboard/papan reklame akan lebih efektif.

(5) Kebutuhan frekuensi tinggi

Penggunaan radio dengan intensitas tinggi akan lebih efektf untuk mendukung

kebutuhan penyampaian informasi dengan frekuensi tinggi.

Strategi operasional di atas, sesuai dengan yang ditawarkan Blake and

Haroldson melalui konsep Dimensi Saluran Komunikasi.

(1) Channel Credibility. Pilihlah saluran dengan karakter yang sesuai dan dipercaya oleh penerima pesan.

Media cetak adalah saluran yang cocok untuk berkomunikasi secara persuasif dan

informatif kepada kalangan menengah atas perkotaan dan elite pedesaan. Sementara

televisi dan radio lebih cocok untuk menarik perhatian kalangan menengah ke bawah.

(2) Channel Feedback. Pilihlah saluran komunikasi yang dapat memberikan umpan balik dengan segera jika

komunikasi intensif seperti teknik instruktif atau persuasif akan dilakukan, karena

komunikasi tatap muka lebih mempermudah umpan balik dibanding media massa.

(3) Channel Involvement. Pilihlah saluran yang memungkinkan peserta komunikasi berperan serta intensif untuk

memperoleh efek komunikasi yang lebih kuat. Dalam hal ini tatap muka dalam kelompok

kecil adalah medium yang cocok dibanding media massa.



(4) Channel Availability. Pilihlah saluran yang tersedia disebagian besar tempat untuk meraih sebanyak mungkin

peserta komunikasi. Tentunya ini adalah keunggulan media massa seperti radio.

(5) Channel Permanency. Pilihlah saluran yang paling mungkin menyimpan pesan sebanyak dan selama mungkin,

seperti yang sanggup dilakukan media cetak. Sementara televisi dan radio amat sulit

mengemban tugas itu.

(6) Channel Multiplicative Power. Pilihlah saluran yang paling mungkin menyebarkan pesan sebanyak mungkin dalam

waktu sesingkat mungkin. Ini adalah keunggulan radio.

(Blake and Haroldson, A Taxonomy of Concepts in Communication, 1979)

Dalam upaya pembentukan opini publik, penggunaan media diarahkan kepada

penggunaan:

1. Media Nasional, yang memiliki dampak nasional dan mempunyai nilai exposure

yang tinggi dan dipadukan dengan penggunaan

2. Media Regional dan Lokal, sebagai pendukung media nasional dan mempunyai

daya lingkup yang sesuai dengan kondisi lokal.

Penggunaan bentuk media tertentu untuk mempublikasikan program biasanya

tergantung pada tujuan program itu sendiri. Kenyataannya, hampir tidak ada satu pun

media yang dapat efektif untuk semua program. Televisi, misalnya, kurang cocok untuk

menampilkan rincian spesifikasi teknis program. Untuk publikasi seperti ini, media cetak

lebih tepat.

Pengukuran efektivitas suatu media sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai

cara. Semua jenis media dapat diperbandingkan berdasarkan faktor tertentu. Yang perlu

diingat adalah pembanding tersebut bersifat umum dan berdasarkan angka rata-rata

dari setiap media. Untuk melakukan suatu analisis media, banyak istilah dan pengertian

yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu:



1. Rating

Istilah ini biasa dipergunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan pesawat TV atau

radio sebagai media penyampai pesan. Rating adalah suatu ukuran yang menunjukkan

bagian dari sejumlah individu atau rumah tangga yang melihat atau mendengar suatu

program pada suatu waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam persentase.

2. HUT (Home Using TV)

HUT merupakan persentase dari jumlah rumah yang menghidupkan pesawat TV pada

suatu kurun waktu tertentu. TV biasanya menunjukkan angka yang lebih tinggi pada

malam hari, sedangkan radio pada pagi dan siang hari.

3. PUT (People Using TV)

Dari orang yang ada di rumah, masih bisa dirinci siapa yang sedang menyaksikan siaran

tv. Dengan membandingkan berapa orang yang menyaksikan dengan jumlah orang

yang ada, maka dapat diketahui persentase PUT.

4. Share

Share merupakan persentase sederhana dari HUT.

5. Gross Rating Points (GRPs)

GRP adalah besaran yang menunjukkan jumlah kasar publik sasaran yang dapat

dicapai. GRP adalah hasil perkalian rating sebuah program dengan kekerapan

penayangan iklan. Seperti rating, satuan GRP adalah persen.

6. Impresi

Impresi merupakan sumlah perkalian dari jumlah rumah tangga yang menyaksikan

suatu program dan banyaknya tayangan suatu iklan yang disisipkan dalam program

tersebut. Jadi, apabila suatu program tv disaksikan 20.000 rumah tangga, disisipi iklan

sabun 2 kali, maka impresi iklan tersebut adalah 40.000.

7. Jangkauan

Gambaran yang paling jelas untuk konsep penghitungan jangkauan ini adalah melalui

ilustrasi dengan diagram Venn. Misalnya dari 100 penduduk:



35 orang membaca majalah x

25 orang membaca majalah y

40 orang membaca majalah z

13 orang membaca majalah x dan y

5 orang membaca majalah x dan z

10 orang membaca majalah y dan z

2 orang membaca majalah x, y, dan z

maka jangkauan masing-masing majalah dapat digambarkan sbb:

GGAAMMBBAARR 33..11 JJAANNGGKKAAUUAANN MMAAJJAALLAAHH

X Y

19 11 4

2

27 26

Z

Dari gambar tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa jangkauan masing-masing

majalah x,y, dan z adalah 35%, 25%, dan 40%. Sedangkan kombinasinya mempunyai

daya jangkau 47% (x dan y), 70% (x dan z), 55% (y dan z), serta 74% (x, y, dan z).

83



8. Frekuensi

Pengertian frekuensi di sini adalah rata-rata berapa kali seseorang menyaksikan suatu

iklan yang sama. Dari diagram Venn di atas tampak bahwa ketiga majalah mempunyai

publik sasaran kasar sebesar (35+25+40)% = 100%, sedangkan jangkauannya hanya

sebesar 74%. Dengan demikian frekuensi rata-ratanya adalah 100 dibagi 74, atau sama

dengan 1,35 kali. Artinya sebuah iklan yang dimuat pada ketiga majalah tersebut rata-

rata dilihat 1,35 kali oleh seorang pembaca.

9. Cost Per Thounsand (CPM)

CPM kependekan dari Cost Per Mille. Dalam bahasa Latin, mille berarti ribu. Konsep ini

adalah penghitungan biaya penyampaian iklan per seribu individu atau rumah tangga

yang dijangkauannya. Penghitungan ini biasanya dipergunakan untuk menentukan

media mana yang paling murah. Misalnya , biaya pemasangan iklan program satu

halaman berwarna dalam sebuah majalah berita mingguan adalah Rp 4.000.000

sedangkan pembaca efektifnya hanya 52.739 orang, maka CPM-nya adalah Rp

4.000.000 : 52.739 = Rp 75.845,20

10. Cost Per Rating Point

Selain CPM, pengukuran lain yang berhubungan dengan biaya adalah Cost/GRP.

Fungsi utama konsep ini adalah untuk memperkirakan biaya total untuk suatu rencana

penayangan iklan di tv atau radio di dalam suatu pasar.

Komunikasi bermedia, juga harus memperhitungkan noise. Secara alamiah,

setiap media memiliki noise yang sudah pasti mereka miliki. Radio misalnya, dikenal

sebagai medium yang selintas karena khalayak mendengar radio biasanya sambil

melakukan kegiatan lain. Sementara televisi memiliki kemampuan lebih untuk menyedot

perhatian pemirsa, namun perhatian itu mengendur begitu iklan ditayangkan karena

kultur pembuat iklan yang kurang kreatif sehingga pemirsa terbiasa untuk tidak melihat

iklan yang membosankan. Berbeda dengan media elektronik, media cetak lebih sulit

menarik perhatian karena minat untuk membaca harus dimiliki dulu oleh pembaca.

Karena media cetak harus dibeli terlebih dahulu, barulah setelah itu materi pesan punya

kemungkinan terbaca. Pemilihan media yang tepat belum menjamin adanya ketertarikan

khalayak, tetapi juga cara penyampaian dan isi pesan.



Itu disebut dengan struktur pesan. Cara penyampaian dan isi pesan menjadi

elemen berikutnya yang menentukan apakah komunikasi akan berjalan efektif atau

tidak. Santoso Sastropoetro menulis, komunikasi akan berjalan efektif jika tercipta

suasana komunikasi yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan ditangkap, temanya menggugah perhatian dan minat karena memberi gambaran akan adanya manfaat bagi penerima pesan. Dalam ilmu periklanan ini

dikenal dengan model AIDDA (attention, interest, desire, decition, action). Minat dapat

ditumbuhkan dengan membangun kontras antara hal yang tidak seharusnya dengan

yang seharusnya atau dengan memperlihatkan adanya manfaat langsung dan

sebaliknya kerugian langsung. Namun sekali lagi, menurut Sastropoetro, bahasa juga

berpengaruh pada keberhasilan komunikasi karena harus sesuai dengan frame of

reference (for) dan frame of experience (foe) penerima pesan (Sastropoetro, dalam

Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi, Remaja Karya, 1989).

b. Jenis Media

a) Iklan Layanan Masyarakat

(1) Pembuatan dan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

Pembuatan materi Iklan Layanan Masyarakat diserahkan kepada profesional pembuat

iklan. Mereka disebut dengan Production House (PH) yang melakukan proses kreatif

pembuatan iklan. Sejumlah PH dapat pula berperan sebagai agen yang membantu

pemilihan media untuk penayangan (media planning) pemasangan iklan di media

tertentu (media buying) dan menentukan jam tayangnya (media placement). Paket

pekerjaan ini tentunya mempengaruhi budget kegiatan.

(2) Produksi Materi Demo atau Pilot Iklan layanan Masyarakat

Merupakan kegiatan penerjemahan detil dan teknis produksi dari materi iklan layanan

masyarakat yang telah disusun ke dalam bentuk film iklan (untuk TV) dan materi siaran

(untuk radio). Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh production house dalam bentuk

kegiatan studio dan meliputi:

• kegiatan pendetilan scenario ke dalam alur cerita,



• pembentukan narasi, feature dan bentuk tampilan

• penentuan dan pembentukan media untuk versi yang terpilih (kartun animasi atau

film hidup) untuk TV dan jenis script untuk media radio

• penuangan ke dalam master film (shooting dan rekaman) dalam bentuk klip film iklan

(untuk media TV)

• penuangan script ke dalam rekaman dan jingle untuk media radio

• pengeditan dan penyiapan film dan rekaman dalam alternatif durasi tampilan 1

menit, 30 detik dan 15 detik serta dalam bentuk jingle.

• penyiapan teknis penayangan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2.



CLIENT ACCOUNT EXECUTIVE

MEDIA CREATIVE

PLANNER

DATA / RISET

BUYING

COPYWRITER

ART DIRECTOR

VISUALISER

PRODUCER

PRODUCER

PROD. HOUSE

AUDIO RECORD.

VIDEO EDITING

BUYING(Delivery)

MONITORING

CREATIVE

MEDIA

PRODUSER

CREATIVE

ACCOUNT EXECUTIVE

ACCOUNT EXECUTIVECLIENT

ACCOUNT EXECUTIVECLIENT

prap

rod

uk

si Data Collecting

proposal

pro

du

ksi

Pa

sc

ap

rod

uk

si

Preview

BUYING(Booking)

MEDIA

E x t e r n a l

I n t e r n a l

PROD. HOUSE

AUDIO RECORD.

VIDEO EDITING

mekanisme kerja

GGAAMMBBAARR 33..22 MMEEKKAANNIISSMMEE KKEERRJJAA PPRROODDUUCCTTIIOONN HHOOUUSSEE



Dalam proses produksi iklan layanan masyarakat, dilakukan kegiatan penyepakatan

dengan tim penyusunan grand scenario dan pimpinan DitJen dan tim teknis pemberi

kerja terhadap draft film yang akan dipublikasikan. Selama proses produksi, tim

penyusunan grand scenario melakukan supervisi untuk menjamin iklan yang diproduksi

tidak keluar dari kerangka acuan yang telah dibuat.

Keluaran dari kegiatan ini adalah film dan rekaman siap tayang dalam 3 bentuk alternatif

durasi tampilan. Setelah disepakati, film dan rekaman ini akan menjadi materi utama

dalam kegiatan penayangan iklan di Televisi maupun radio.

(3) Penayangan Iklan Layanan Masyarakat

Penayangan iklan layanan masyarakat merupakan kegiatan fisik penampilan iklan yang

telah dibuat baik dalam bentuk film maupun rekaman ke dalam media TV dan Radio.

Dalam menayangkan iklan tersebut konsultan akan bekerjasama dengan perusahaan

Televisi dan radio nasional atau swasta yang memiliki lingkup jangkauan nasional.

Pemilihan Media TV dan Radio

Pemilihan media TV dan radio akan dilakukan bersama dengan pemberi kerja dan

disepakati oleh pimpinan DitJen penataan ruang. Pemilihan ini didasari oleh

pertimbangan ketersediaan waktu dan acara yang baik dan tepat yang dimiliki oleh

masing – masing media TV maupun radio, yang sesuai dengan karakteristik materi yang

akan diiklankan dan kebutuhan persyaratan waktu tayang sesuai dengan kelompok

sasarannya.

Teknis Penayangan

Penayangan melalui media TV akan dilakukan minimal dalam 40 higga 60 spot

pada waktu yang sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh: Penggunaan waktu utama (prime time) di pagi dan malam hari dalam

jeda acara pemberitaan (mis: Tajuk Pagi - TV7 atau Liputan 6 pagi – SCTV) akan

menjadi pertimbangan utama untuk kelompok sasaran strata sosial menengah atas

dengan tingkat edukasi menengah hingga tinggi.

Berdasarkan pertimbangan antara keterbatasan waktu dan kuantitas/frekuensi

penayangan yang hanya 40 hingga 60 spot dengan efektifitas penyampaian informasi,



maka diusulkan untuk media TV dilakukan penayangan 2 spot sehari dengan durasi

selama 30 detik dalam masa penayangan 30 hari.

Sedangkan untuk media radio, akan dilakukan penayangan dalam bentuk script

dan dummy minimal 80 kali, yang akan didistribusikan dalam 4 kali tayangan sehari

dengan durasi 30 detik selama 30 hari.

Pendekatan Demo dalam Penayangan Iklan

Dalam kerangka keseluruhan kegiatan penayangan iklan akan berfungsi sebagai

demo/pilot. Dengan pendekatan dan pemposisian sebagai demo ini, maka kegiatan

penayangan akan digunakan sebagai sarana untuk menguji dan mencari pola dan

bentuk publikasi dengan media elektronik yang tepat, termasuk di dalamnya adalah

ketepatan materi, teknis maupun pemilihan media yang efektif untuk publikasi. Dalam

menunjang fungsi demo, maka peranan kegiatan evaluasi menjadi sangat penting untuk

mengukur sejauh mana tingkat pencapaian dan keberhasilan dari iklan tersebut dalam

meningkatkan kepedulian publik.

Sebagai fungsi demo, kegiatan penayangan ini akan dilakukan dalam

kuantitas/frekuensi penayangan dalam jumlah kecil atau skala kecil (secara total waktu

penayangan). Pendekatan yang berorientasi pada kualitas akan lebih diutamakan

dibandingan dengan orientasi pada kuantitas. Hal ini dengan pertimbangan meminimasi

resiko dampak negatif yang mungkin timbul dari kegagalan penyampaian informasi –

yang mungkin disebabkan dari aspek teknis penayangan maupun kandungan materi.

Hasil evaluasi terhadap tayangan yang dilakukan akan dijadikan masukan/umpan

balik bagi penyusunan model publikasi dalam betuk iklan layanan masyarakat dengan

media elektronik. Model yang meliputi materi iklan dan teknis penayangannya yang telah

disempurnakan akan dijadikan sebagai model baku untuk direplikasi dalam kuantitas

dan frekuensi yang lebih besar dan dengan jangka waktu penayangan yang lebih

panjang.



GGAAMMBBAARR 33..33

PPEENNDDEEKKAATTAANN DDEEMMOO UUNNTTUUKK MMEENNDDAAPPAATTKKAANN MMOODDEELL IIKKLLAANN TTEERRUUJJII

Beberapa Contoh Ide Dasar Iklan Layanan Masyarakat

Sejumlah ide tentang tema Iklan Layanan Masyarakat (ILM) untuk masyarakat

perkotaan dapat dengan mudah diinventarisasi. Dengan Jargon "Untung Padahal

Buntung" ILM ini mengetengahkan tema perilaku masyarakat yang suka nyogok petugas

perijinan untuk memperoleh layanan lebih cepat dan mudah dari orang lain. Akibatnya,

pengendalian dan pengawasan menjadi lemah. Akan digambarkan betapa seseorang

yang pada awalnya merasakan betapa nyaman rumah mewahnya, yang kemudian

terkurung oleh mal besar atau kondominium raksasa sehingga tidak lagi nyaman

berkegiatan di halaman bahkan keluar rumahpun sulit.

Sementara itu, untuk masyarakat kebanyakan yang sering menjadi korban banjir,

Jargon "Banjir Kok Nggak Pake Hujan" adalah upaya membangun perhatian terhadap

sebab-sebab banjir. Dengan materi ini, masyarakat kota yang saat ini cenderung

egosentris, diajak membuka pandangan lebih lebar, lebih panjang dan lebih jauh dari

halaman rumahnya. Akan digambarkan bagaimana di tengah aktifitas warga yang

memanfaatkan teriknya matahari untuk menjemur pakaian tiba-tiba Banjir datang tanpa

permisi. Kemudian muncul "tokoh yang dapat menjadi panutan" memberi wawasan

tentang sebab banjir di tengah teriknya matahari itu.

Untuk konsumsi warga kota pendengar radio, ILM akan menggunakan lagu Bimbo

berjudul "Rumah Kita" sebagai theme song yang melatari himbauan agar warga peduli

dengan BCR yang merupakan unit terkecil penataan ruang. Materi auditif lebih mungkin

Model Iklan Layanan

Masyarakat

Model Iklan Teruji dan

Baku

Penayangan Iklan

di Media Elektronik

Repli kasi

Model

Evaluasi

Demo/Pilot



langsung menyentuh kebutuhan lokal. Jadi point yang disampaikan dapat beragam

sekali.

b) Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembinaan masyarakat merupakan bagian dari beberapa metode yang digunakan

untuk meningkatkan kepedulian publik melalui peningkatan kemampuan pemahaman

dan kapasitas masyarakat. Kegiatan ini lebih dikhususkan untuk melakukan pembinaan

kemampuan masyarakat dalam memahami permasalahan pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang dan memahami bentuk dan tingkatan peranan yang

dapat dilakukan.

Dalam kerangka kegiatan keseluruhan, kegiatan pembinaan ini memiliki dua

fungsi, yaitu:

a) Sebagai sarana untuk memberikan penguatan terhadap kelompok masyarakat

(PokMasy) yang telah eksis, dalam memahami dan meningkatkan kemampuan serta

kemauan mengambil peran dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang. Dalam menunjang fungsi ini, maka pendekatan sosialisasi, publikasi dan

internalisasi pemahaman akan menjadi pendekatan utama yang akan dilakukan

dalam kegiatan ini. Secara prinsip, kegiatan ini akan menggunakan sarana yang

telah terbentuk (PokMasy) dan kelembagaannya untuk melakukan kegiatan.

b) Sebagai sarana untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk proses

penyusunan grand scenario maupun untuk mendapatkan umpan balik terhadap

keefektifan publikasi yang dilakukan dengan bentuk iklan layanan masyarakat

melalui media elektronik. Dalam fungsi ini, masyarakat dan PokMasy nya

didudukkan sebagai sasaran penerima manfaat (beneficieries) publikasi yang akan

menjadi target ukur keberhasilan suatu gerakan peningkatan kepedulian publik

melalui metode publikasi.

Materi pembinaan kelompok masyarakat ini akan mengacu pada modul yang telah

dipersiapkan (terlampir).

(1) Survei dan Eksplorasi Isu dan Permasalahan Penataan Ruang



Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menangkap isu dan permasalahan

nyata dan terkini di masyarakat dalam konteks pemanfataan dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan dan pertimbangan

dalam menetapkan isu dan permasalahan yang akan diangkat menjadi materi yang

dibutuhkan untuk dipublikasikan. Isu dan permasalahan tersebut akan digunakan pula

sebagai pertimbangan dalam memetakan kelemahan pemahaman masyarakat tentang

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan serta untuk mengukur tingkat pemahaman

eksisting masyarakat terhadap peran dan kontribusi yang dapat dilakukan.

Metode yang digunakan untuk melakukan eksplorasi isu dan permasalahan adalah

survey kepada kelompok masyarakat dan dengan melakukan dialog secara berkala.

Dalam proses kegiatan pembinaan masyarakat, keluaran dari kegiatan ini akan menjadi

masukan dan dasar bagi penyusunan materi untuk kegiatan sosialisasi pemahaman

kepada PokMasy.

(2) Sosialisasi dan Pemahaman Penataan Ruang bagi PokMasy.

Merupakan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pemahaman

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini dilakukan melalui

media pendampingan langsung kepada 6 Kelompok Masyarakat (PokMasy) Peduli

Penataan Ruang JaBoDeTaBekPunJur yang telah terbentuk. Selain pemahaman

terhadap substansi, materi pembinaan juga akan menekankan peningkatan kemampuan

dan kemauan masyarakat dalam bereperanserta aktif dalam memafaatkan ruang secara

benar dan ikut mengendalikan pemanfaatannya.

Peningkatan kemampuan akan diberikan pula kepada aspek-aspek pendukung

yang seharusnya dikembangkan, seperti aspek penguatan kelembagaan atau organisasi

masyarakat dalam mendukung peran aktifnya.

Dalam melakukan peningkatan pemahaman, tim akan melakukan kegiatan

sosialisasi melalui metode Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Penggunaan sosialisasi

secara langsung dalam bentuk dialog dan diskusi langsung dengan

masyarakat/PokMasy dengan penggunaan sarana publikasi cetak (leaflet dan materi

paparan) akan menjadi pendekatan utama.



Kegiatan Dialog akan dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing PokMasy.

Tim pembinaan masyarakat akan dibagi ke dalam 2 sub tim dimana masing-masing sub

tim akan melakukan dialog dan pembinaan kepada 3 Kelompok Masyarakat. Kegiatan

dialog dan pembinaan akan dilakukan oleh tim 1 kali dalam satu minggu. Dengan

pendekatan ini, maka setiap PokMasy akan mendapatkan kesempatan Dialog dan

pembinaan setiap 3 minggu sekali dalam kurun waktu 3 bulan.

Penyusunan materi untuk sosialisasi dan pemahaman ini didasari oleh eksplorasi

isu dan permasalahan dalam melakukan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan

ruang di lingkungan masyarakat

Kegiatan pembinaan di masyarakat juga akan digunakan sebagai input dan

sampel dalam mengukur kinerja jenis media publikasi. Dalam fungsi ini, maka PokMasy

yang dibina akan menjadi bagian dari sampel target ukur yang dilakukan oleh kegiatan

pengukuran kinerja publikasi.

Sistematika strategi perubahan sosial secara lebih jelas diilustrasikan oleh Gambar

3.4 berikut.



GGAAMMBBAARR 33..44 SSKKEEMMAA SSTTRRAATTEEGGII PPEERRUUBBAAHHAANN SSOOSSIIAALL