pemanfaatan ruang

  • View
    75

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of pemanfaatan ruang

  • PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

    LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-1

    Pada Bab ini, penjelasan mengenai grand scenario akan dimulai dengan deskripsi

    skenario perubahan dan strategi dalam mengupayakan perubahan tersebut dalam

    bentuk strategi perubahan sosial.

    3.1 Skenario Perubahan

    Skenario ini bertujuan untuk mengintegrasikan sejumlah langkah dalam

    meningkatkan kepedulian publik terhadap pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatn

    ruang sebagai bagian dari pendidikan publik jangka panjang melalui media massa dan

    pembinaan masyarakat langsung yang dirancang untuk kurun waktu 5 tahun. Skenario tersebut mencakup strategi dan kiat-kiat untuk mengkomunikasikan

    kebijakan umum penataan ruang kepada publik melalui iklan layanan masyarakat di

    media elektronik dan media lainnya.

    Sesuai dengan maksud dari kegiatan ini yaitu menumbuhkan kepedulian

    (awareness dan concern) masyarakat agar ikut berperan dalam penyelenggaraan

    penataan ruang, khususnya dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,

    maka skenario yang disusun berangkat dari asumsi kondisi pesimis, dimana norma-

    norma penataan ruang tidak dipatuhi oleh masyarakat/dilanggar. Oleh karena itu,

    skenario perubahan ini akan dimulai dengan melakukan eksplorasi terhadap kasus-

    kasus pelanggaran penataan ruang aktual di Indonesia. Sesuai dengan lingkup

    pekerjaan ini, maka kasus penataan ruang yang diulas adalah pemanfaatan dan

    pengendalian pemanfaatan ruang.

    Bab 3 DESKRIPSI GRAND SCENARIO

    GERAKAN PENINGKATAN KEPEDULIAN PUBLIK DALAM

    PENATAAN RUANG

  • PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

    LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-2

    Kasus pemanfaatan ruang yang dijadikan contoh adalah kasus ketidaksesuaian

    antara rencana tata ruang dengan implementasinya dalam hal pemanfaatan lahan.

    Persoalan ini dimunculkan karena penyimpangan terhadap pemanfaatan fungsi lahan

    merupakan persoalan umum yang sering terjadi di Indonesia dalam berbagai skala

    spasial. Sehingga diharapkan skenario terburuk (worst scenario) yang mungkin terjadi

    apabila persoalan tersebut tidak segera diatasi dapat mewakili persoalan pemanfaatan

    ruang secara umum.

    Kasus pengendalian pemanfaatan ruang yang dijadikan contoh adalah terkait

    lemahnya supremasi hukum yang merupakan salah satu instrumen penting dalam

    pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya dalam kegiatan pengawasan.

    a. Kasus Pemanfaatan Ruang (Alih Fungsi Pemanfaatan Lahan) 1. Kasus Kawasan Perguruan Tinggi (KPT) Jatinangor

    Berdasarkan hirarki kota Struktur Tata Ruang Jawa Barat, kawasan Jatinangor

    diklasifikasikan sebagai kota menengah dengan hirarki IIA, yaitu dengan fungsi

    perumahan, pusat perdagangan dan jasa, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan

    interregional, pendidikan dan pariwiasata. Hal ini sudah dimulai dengan kebijakan

    relokasi empat perguruan tinggi dari Bandung. Dalam sistem perkotaan Bandung Raya,

    kawasan ini ditetapkan sebagai kota dengan hierarki IA, yaitu kota yang dikembangkan

    sebagai pusat pertumbuhan (counter magnet) di sekitar Bandung. Pada awalnya,

    kawasan ini ingin mengadopsi konsep kawasan perguruan tinggi di luar negeri, seperti

    Edinburgh, Tsukuba, dan Stanford. Kawasan-kawasan tersebut memliki supporting

    system yang baik, dimana fungsi kegiatan sosial ekonomi diwarnai oleh berbagai

    kegiatan dan usaha yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Akan tetapi, pada

    kenyataaannya, perubahan pada berbagai aspek menimbulkan beban berat yang

    diemban tersebut telah berakibat pada menurunnya kualitas fungsi KPT Jatinangor

    sebagai kawasan pendidikan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan supporting system yang

    tidak mampu lagi mewadahi arus aktivitas pendidikan tinggi yang terjadi.

    Kawasan yang asalnya perkebunan karet ini sekarang telah menjadi kawasan

    padat dengan mayoritas penduduknya adalah mahasiswa pendatang. Dengan harga

    tanah yang tinggi, penduduk asli lebih memilih untuk menjual tanahnya dan pindah ke

    Bandung, Sumedang, atau daerah lain. Sementara itu, needs akan suatu kawasan kost

  • PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

    LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-3

    bagi mahasiswa tidak terwadahi dalam RTRW kawasan tertentu KPT Jatinangor ini,

    sehingga tempat kos menjamur dan menjadi bisnis yang menggiurkan. Tercatat ada

    7625 kamar kos di kawasan ini sekarang, yang tentunya akan semakin bertambah.

    Tata ruang di kawasan ini menjadi kacau dan tidak terkendali. Daya dukung

    lingkungan tampaknya sudah tidak dapat memenuhi aktivitas yang terjadi, misalnya

    kurangnya sumber air bersih, minimnya prasarana jalan, dan sebagainya. Pemerintah

    Kabupaten Sumedang kemudian memberlakukan pajak terhadap kamar kos sebagai

    bentuk pengendalian terhadap tata ruang yang semakin kacau di kawasan ini, selain

    untuk memperkaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya. Namun para pemilik modal

    yang berasal dari luar KWT, terus saja membangun tempat kos baru di lahan-lahan

    yang ada tanpa peduli rencana penataan kawasan pemukiman mahasiswa yang telah

    dibuat oleh pemerintah Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Pusat Studi Urban

    Desain ITB.

    2. Kasus rusaknya kawasan konservasi air Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur)

    Kawasan Bopunjur memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu rata-rata 3500 mm per

    tahun. Bopunjur juga merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari beberapa sungai

    yang melewati Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan bermuara ke teluk Jakarta.

    Sungai-sungai ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari penduduk

    sekitar, juga untuk irigasi. Karena banyaknya manfaat dari kawasan Bopunjur ini, maka

    peraturan perundangan yang mengatur mengenai kawasan ini telah ada sejak 39 tahun

    lalu. Mulai dari Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1963 hingga yang terbaru, yaitu

    Keputusan Presiden No. 114 Tahun 1999. Dalam peraturan-peraturan tersebut, fungsi

    utama kawasan Bopunjur adalah konservasi air tanah, udara, flora, dan fauna. Akan

    tetapi, luas kawasan ini yang awalnya mencapai 130.000 ha, semakin berkurang.

    Selama 10 tahun terakhir, kawasan ini telah mengalami konversi besar-besaran (sekitar

    22 %) menjadi permukiman, hotel, villa, dan restoran. Jika pelanggaran-pelanggaran

    tersebut terus dibiarkan terjadi, fungsi kawasan Bopunjur menjadi hilang. Masyarakat di

    hilir seperti Jakarta, Tangerang dan Depok, akan sulit mendapatkan sumber air bersih,

    banjir, kemacetan lalu lintas, kekeringan, dll. Kebutuhan irigasi pun tidak akan terpenuhi

  • PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

    LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-4

    yang akan berdampak pada pengurangan produktifitas lahan pertanian dan pada

    akhirnya mengancam stok pangan nasional.

    b. Kasus Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Lemahnya Supremasi Hukum Penataan Ruang)

    Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Tanah

    Lokasi Mal Taman Anggrek (Jakarta) berada di kawasan hijau, sedangkan lokasi

    kawasan bisnis Kemang (Jakarta) seharusnya merupakan kawasan perumahan

    (menurut RTRW). Sementara itu, lokasi perumahan mewah Pantai Indah Kapuk

    (Jakarta) yang dekat dengan bandara menyebabkan banjir di sekitar jalan tol menuju

    bandara. Ketiga kasus tersebut merupakan contoh dari akibat ketidakpastian hukum tata

    ruang di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundangan yang

    mengaturnya secara lebih tegas. Saat ini, pemerintah sedang membuat Rancangan

    Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penatagunaan Tanah. Bila ada bangunan yang

    tidak sesuai dengan tata ruang, maka akan dibongkar, bahkan akan dicabut hak atas

    tanahnya. Di satu sisi, pemberlakuan RPP ini dikhawatirkan akan menakuti para investor

    asing. Akan tetapi, di sisi lain, berbagai bentuk pelanggaran tata ruang memang

    memerlukan peraturan yang lebih tegas. Jika tidak, dikhawatirkan berbagai dampak

    negatif akan terjadi, seperti banjir yang sering melanda Jakarta akhir-akhir ini.

    Beberapa cuplikan kasus aktual tentang pemanfaatan dan pengendalian

    pemanfaatan ruang di atas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang

    sangat penting agar skenario terburuk (worst scenario) seperti banjir, kesulitan air

    bersih, kemacetan lalu lintas, terbentuknya slum area, turunnya produksi pangan, dan

    sebagainya tidak terjadi. Namun, meningkatnya kepedulian masyarakat akan penataan

    ruang bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan sebuah proses jangka

    panjang yang membutuhkan tahapan-tahapan sistematis dalam pencapaiannya. Oleh

    karena itu strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi kondisi tersebut agar worst

    scenario tidak terjadi adalah strategi yang berupaya untuk mengubah attitude

    masyarakat Indonesia yang disebut strategi perubahan sosial.

  • PT STUDIO CILAKI 45 BANDUNG

    LAPORAN PENDAHULUAN Gerakan Peningkatan Kepedulian Publik dalam Penataan Ruang 3-5

    Pada hakikatnya, gerakan peningkatan kepedulian publik terhadap penataan

    ruang melalui strategi perubahan sosial merupakan sebuah proses untuk mengubah

    knowledge, opinion, dan attituded masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengendalian

    pemanfaatan ruang. Lebih jelas mengenai strategi perubahan sosial akan diuraikan

    pada sub b