Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PULAU/KEPULAUAN

Oswar Muadzin MungkasaDIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN BAPPENAS

Disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang

Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon, 1 Oktober 2013

MATERI PRESENTASI

Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua

Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua

Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua

Arahan Pengendalian Pemanfaatan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua

2

PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN

MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA

Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentangRencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

Ambon, 1 Oktober 2013

PERAN DAN FUNGSI RTR PULAU / KEPULAUAN

4

• Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

• Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila:

a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau

b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

UU 26/2007 Pasal 14

PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA

5

PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK

Perangkat operasionalisasi RTRWN

Alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Nusra

Penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang provinsi dan kab/kota

Perwujudan keterpaduan pengembangan antar wilayah dan antar sektor

Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi

RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua memiliki dua peran dan fungsi utama:1. Menerjemahkan RTRW Nasional ke

dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

2. Sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan Pemda

RPerpres RTR Kepulauan Maluku dan Rperpres RTR Pulau Papua Pasal 3-4

• Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun...

• Hampir semua RTRW (Provinsi dan Kab/Kota) di Prov. Maluku dan Maluku Utara telah selesai....

6

NO. RTRW STATUS (September 2013)

1 Prov. Maluku Perda 16/2013

2 Prov. Maluku Utara Perda 2/2013

KABUPATEN

1 Prov. Maluku (Total 9 Kabupaten) 8 Kabupaten sudah Perda

2 Prov. Maluku Utara (Total 7 Kabupaten) Semua sudah Perda

KOTA

1 Prov. Maluku (Total 2 Kota)Masing-masing 1 Kota sudah Perda

2 Prov. Maluku Utara (Total 2 Kota)

PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (2)

STATUS RTRW DI KEP. MALUKU

• ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayoritas RTRW Kabupaten sudah Perda.

7

NO. RTRW STATUS (September 2013)

1 Prov. PapuaBelum Perda

2 Prov. Papua Barat

KABUPATEN

1 Prov. Papua (Total 28 Kabupaten) 14 Kabupaten sudah Perda

2 Prov. Papua Barat (Total 10 Kabupaten) 7 Kabupaten sudah Perda

KOTA

1 Prov. Papua (Total 1 Kota)Belum Perda

2 Prov. Papua Barat (Total 1 Kota)

• Maka, RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dapat berperan sebagai:– Alat sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah;– Arahan jangka panjang dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota

PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (3)

STATUS RTRW DI PULAU PAPUA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR

KEPULAUAN / PULAU



RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR KEPULAUAN/PULAU

• RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR Pulau/Kepulauan. Keduanya diuraikan pelaksanaannya dalam indikasi program utama 5 tahunan.

• RPJP Nasional dengan jangka waktu 20 tahun diuraikan tahapan pelaksanaannya melalui RPJM Nasional dengan durasi 5 tahun.

• Mengingat bahwa RPJPN dan RTRWN bersifat saling mengacu, maka arahan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga merupakan penjabaran dari RPJPN 2005-2025.

• Selain itu, pentahapan indikasi program RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga sesuai dan selaras dengan pentahapan RPJPN.

• RPJM Nasional juga mengadopsi RTR Pulau dan Kepulauan di dalam Buku III

9

MISI

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

RPJP NASIONAL 2005-2025Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau

Papua

10

VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

1. Memperkuat perekonomian domestik2. Mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak 3. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian

dalam arti luas dan kelautan4. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan

ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,

5. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah

6. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya

7. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil

8. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari inward looking menjadi outward looking

9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis

10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan

Arah Pembangunan 2005-20258 MISI

MISI


Mewujudkan bangsa yang berdaya saing



Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang berkeadilan

MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI

MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL


RPJP NASIONAL 2005-2025Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau

Papua

11

VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan3. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis

Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah4. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi

Geologi Indonesia5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi,

optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan

Arah Pembangunan 2005-20258 MISI

12

MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR

KEPULAUAN MALUKUMISI RPJPN 2005-2025









TUJUAN PENATAAN RUANG KEP. MALUKU

Mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan

Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas daratan

Mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana

Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau

Menjadi dasar

penyusunan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEP. MALUKU

13

MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR

PULAU PAPUAMISI RPJPN 2005-2025









TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU PAPUA

Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal

Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle)

Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip keberlanjutan.

Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau dan Negara AustraliaMenjadi dasar

penyusunan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA

14

RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – KEP. MALUKU

TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU

1 Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara

2 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku

3 Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara

4 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MALUKU

1 Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan

2 Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan

3 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

4 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah

5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKUMISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025

RPJMN BUKU III

15

RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – PULAU PAPUA

TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA

1 Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua

2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar

3 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat

4 Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan

5 Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah

6 Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha

7 Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua

8 Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PAPUA

1 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan

2 Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan

3 Peningkatan ketahan pangan di tingkat wilayah

4 Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua

5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam

TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUAMISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025

RPJMN BUKU III

• Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau:1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas;

2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;

3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia;

4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang;

5. Terwujudnya konservasi sumber daya air.16

RPJM NASIONAL 2015-2019

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR

KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA



• Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

• Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 58 di kedua RPerpres):– indikasi program utama;– indikasi sumber pendanaan;– indikasi instansi pelaksana; dan– indikasi waktu pelaksanaan

• Untuk RTR Pulau/Kepulauan, Indikasi Program Utama mengacu pada Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur dan Pola Ruang

18

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

• Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran masing-masing sektor dalam mewujudkan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua.

• Indikasi waktu pelaksanaan antara RTR Kepulauan Maluku, RTRWN dan RPJPN sesuai.

19

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (2)

2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2027

2015-2019 2020-2024 2025-20272010-20142008-2009

2015-2019 2020-20242010-20142005-2009

RTR MALUKU

RTRWN

RPJPN

PJM I PJM II PJM III PJM IV

PJM I PJM II PJM III PJM IV

RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV

CONTOH

• Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang ditetapkan sebagai instansi pelaksana.

• Indikasi Program yang ditetapkan juga harus diadopsi di dalam rencana sektoral (Renstra, Renja K/L; Renstra SKPD, Renja SKPD), selain menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

• RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan dapat terwujud apabila Indikasi Program tersebut didukung dengan alokasi pendanaan yang ditetapkan di dalam rencana sektoral dan rencana pembangunan daerah

20

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (3)

21

KETERKAITAN PROGRAM RTR PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA

PEMBANGUNAN

Tujuan & Jakstra RTR Pulau/Kepulauan

Tujuan & Arah Pengembangan Wilayah

per PulauStrategi Operasionalisasi Struktur dan Pola Ruang

Program Pembangunan per Pulau

Arahan Pemanfaatan Ruang

Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW

Prov/Kab/Kota - Perda

RPJMD - Perda

Renstra SKPD

Renja SKPD

RTR PULAU RPJM NASIONAL

Saling Mengacu

Saling Mengacu

Saling Mengacu

Menjadi Acuan

PerpresPerpres

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA



23

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk membatasi, mendorong, memberi batasan pemanfaatan ruang.

• Arahan pengendalia pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 61 di kedua RPerpres):– indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional;– arahan perizinan;– arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan – arahan pengenaan sanksi

24

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (2)

• Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

• Perlu menjadi catatan, bahwa RTR Kepulauan Maluku dan Papua tidak dapat dijadikan dasar pemberian izin (Pasal 3 ayat 2 di kedua RPerpres)

• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua merupakan indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem nasional.

• Indikasi arahan PZ sistem nasional menjadi dasar penyusunan : (1) indikasi arahan PZ sistem provinsi, (2) ketentuan umum PZ di Kabupaten/Kota dan (3) Peraturan Zonasi.

• Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengakomodir Indikasi Arahan PZ pada RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang telah ada.

• Selain itu, Indikasi arahan PZ RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengidentifikasi arahan yang bersifat strategis secara nasional.

25

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (3)

• Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka

mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana

tata ruang; danc) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka

pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

• Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya

• Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya (Pasal 117 RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pasal 122 RPerpres RTR Pulau Papua)

PP 15/2010 Pasal 169

INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI

• Perbedaan ketiga hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan standar perilaku– khususnya dalam kaitannya dengan

kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan.

• Pada umumnya, perilaku terhadap suatu kebijakan (peraturan perundang-undangan) bersifat STANDAR.

• Untuk meningkatkan perilaku standar tersebut menjadi perilaku yang IDEAL, maka dapat diberikan INSENTIF.

• Namun, bila perilaku ideal yang diharapkan tersebut tidak terjadi, maka diberikan DISINSENTIF berupa pencabutan insentif

• Sebaliknya bila yang terjadi adalah perilaku yang dilarang, maka diterapkan SANKSI, untuk mengembalikan pada perilaku standar.

Perbedaan Posisi antara Sanksi dan Insentif

Standar Perilaku

Disinsentif

Insentif Perilaku ideal

Perilaku dilarang Sanksi

26 Sumber: Kajian Bappenas, 2011

DISINSENTIF adalah pencabutan INSENTIF

INSENTIF - DISINSENTIF

27

NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF

1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak yang tinggi

2 Pengurangan retribusi Kewajiban memberi kompensasi

3 Pemberian kompensasi Persyaratan khusus dalam perizinan

4 Subsidi silang Kewajiban memberi imbalan

5 Kemudahan prosedur perizinan Pemberian status tertentu

6 Imbalan Penalti

7 Sewa ruang Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana

8 Urun saham

9 Pembangunan serta pengadaan infrastruktur

10 Penghargaan dan fasilitasi

11 Publikasi dan promosi

Sumber: UUPR dan PP 15/2010

CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIFPEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011

• Diusulkan juga agar insentif-disinsentif penataan ruang dibatasi pada jenis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebab insentif-disinsentif oleh Pemerintah kepada Daerah dan antar Daerah sudah diatur di dalam peraturan perundangan kerjasama antar Daerah

==TERIMA KASIH ==29

Documents

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan