PEDOMAN UMUM
REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN
TAHUN 2008
PUSAT PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) pada tahun 2008 memasuki tahap pemantapan dengan fokus pada aspek penataan kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan kecamatan; penataan ketenagaan; serta peningkatan mutu penyelenggaraan, khususnya pengembangan programa penyuluhan di semua tingkatan wilayah kerja sebagai dasar pembiayaan penyuluhan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).
Pemerintah Pusat c.q Departemen Pertanian pada tahun 2008 memberi dukungan terhadap penyelenggaraan program RPP di provinsi dan kabupaten/kota melalui penyediaan anggaran APBN (dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus/DAK) serta pendanaan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (Farmers Empowerment through Agricultural Technology and Information Project/FEATI Project) di 18 provinsi dan 71 kabupaten yang sudah dimulai sejak tahun 2007.
Dukungan anggaran dana dekonsentrasi tahun 2007 bagi Program RPP di 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota (termasuk 6.000 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh) adalah sebesar Rp. 231.715.081.000,- atau peningkatan sebesar 60 % (Rp. 144.763.135.450,-) dibandingkan dengan alokasi anggaran RPP tahun 2006.
Pada tahun 2008 terjadi lagi kenaikan dukungan anggaran bagi Program RPP sebesar 140 % dibandingkan dengan tahun 2007 atau meningkat sebesar Rp. 572.473.908.000,-. Peningkatan ini terjadi pada kegiatan-kegiatan yang didanai dengan dana dekonsentrasi yang mencapai Rp. 128.232.920.000,-; Biaya Operasional 16.000 orang THL-TB Penyuluh sebesar Rp. 236.993.000.000,-; dan peningkatan kapasitas gapoktan sebesar Rp. 20.000.000.000,-, dan FEATI daerah sebesar Rp 187.247.988.000,-.
Seluruh upaya-upaya RPP tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota yang dllaksanakan dengan dukungan pembiayaan dari APBD I dan APBD II, serta sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan RPP Tahun 2008 memberikan gambaran pokok mengenai arah pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang dlselenggarakan di provinsi dan kabupaten/kota, baik yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi maupun APBD, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan RPP tahun 2008 bagi seluruh penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi maupun kabupaten/kota untuk terselenggaranya penyuluhan secara produktif, efektif dan efisien.
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Ir. MULYONO MACHMUR, MS NIP. 080 053 625
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
B. Tujuan .............................................................................................. 5
C. Output .............................................................................................. 5
D. Sasaran ............................................................................................. 6
E. Pengertian ......................................................................................... 6
II. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI RPP ............................................... 9
A. Pusat ................................................................................................ 9
B. Provinsi ........................................................................................... 10
C. Kabupaten/Kota ............................................................................... 10
III. PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI ............................................................................................... 11
A. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi ....................................... 11
B. Penyebaran Informasi Penyuluhan .................................................... 13
C. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS .............................. 17
D. Berperanserta dalam Forum Penyuluhan Pertanian Nasional ............... 21
E. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan di Pusat ............. 23
F. Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi di Tingkat Pusat ............................................................................... 25
G. Inventarisasi dan Up dating Kelompoktani (Poktan)/Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) ................................................................. 28
H. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi ........ 30
I. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian .............. 34
J. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi.................................... 37
IV. PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN DI KABUPATEN/KOTA ............................................................................. 38
A. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa ............................................................................................... 38
B. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS .............................. 42
C. Penyebaran Informasi Penyuluhan .................................................... 47
D. Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model ........................... 52
E. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Tingkat Pusat .............................................................................. 56
F. Berperanserta dalam Temu Koordinasi Kelompoktani/Gabungan Kelompoktani .................................................................................. 58
G. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian ............. 60
H. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi ........ 63
I. Kegiatan P3TIP/FEATI di Kabupaten ................................................ 67
LAMPIRAN ...................................................................................................... 68
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan
oleh Presiden RI pada tanggal 11 Juni 2005 telah ditindaklanjuti dengan
Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP) yang dicanangkan oleh
Menteri Pertanian tanggal 3 Desember 2005 di Banyuasin, Sumatera
Selatan. Program RPP ini mendapat payung hukum yang kuat dengan
terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) pada tanggal 15 November
2006.
Dengan terbitnya UU No. 16 tahun 2006 tersebut, maka mulai tahun 2007
program RPP difokuskan untuk mengimplementasikan beberapa sub
program, yaitu: (1) penataan kelembagaan penyuluhan; (2) peningkatan
kuantitas dan kualitas penyuluh; (3) peningkatan sistem penyelenggaraan
penyuluhan; (4) peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani; dan
(5) pengembangan jejaring kerjasama penyuluhan dan agribisnis.
Pada tahun 2006 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM)
Pertanian menyelenggarakan RPP di Pusat dan 32 provinsi seluruh
Indonesia kecuali DKI Jakarta, yang mencakup 436 kabupaten/kota dengan
dukungan dana dekonsentrasi.
Selanjutnya pada tahun 2007, jangkauan penyelenggaraan penyuluhan
diperluas ke Provinsi DKI Jakarta sehingga mencakup seluruh provinsi dan
440 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 satuan kerja (satker) program di 30
provinsi berada di unit kerja Dinas Pertanian Provinsi; sementara di NTT,
Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah berada pada Badan Ketahanan Pangan.
2
Sementara itu, dalam rangka memperkuat implementasi
UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K, Departemen Pertanian c.q Badan
Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan Program Pemberdayaan
Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) atau Farmer
Empowerment through Agricultural Technology and Information (FEATI) di
18 provinsi dan 71 kabupaten mulai tahun 2007 (daftar terlampir). Program
ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan organisasi petani dalam
meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani melalui
peningkatan aksesibilitas terhadap informasi, teknologi, modal dan sarana
produksi untuk mengembangkan usaha agribisnis dan mengembangkan
kemitraan dengan sektor swasta.
Pada tahun 2008 satker dekonsentrasi di 30 provinsi masih berada di unit
kerja Dinas Pertanian Provinsi; sementara di NTT dan Sulawesi Selatan
tetap pada Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan untuk Provinsi Jawa
Tengah satker program berada pada Sekretariat Daerah Bidang
Perekonomian.
Dalam rangka mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K,
akan memberi insentif kepada provinsi yang telah membentuk Badan
Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dan kabupaten/kota yang telah
membentuk badan pelaksana penyuluhan (bapelluh), maka mulai
tahun 2008 kebijakan pembiayaan program RPP sebagai berikut:
1. jangkauan program RPP meliputi 33 provinsi dan difokuskan pada
kabupaten/kota yang memiliki kelembagaan penyuluhan sesuai dengan
amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;
2. kabupaten/kota yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan
sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K mendapat
insentif berupa dukungan dana dekonsentrasi untuk kegiatan-kegiatan
sebagai berikut: pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model;
Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS (BOP); penyebaran informasi
3
pertanian untuk penyuluh; administrasi, koordinasi, konsultasi, serta
monitoring dan evaluasi; pengawalan dan pendampingan Tenaga
Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP), dan
peningkatan kapasitas kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok
tani (gapoktan);
3. kabupaten/kota yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan
sesuai dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K tidak
mendapat biaya pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model;
4. kabupaten-kabupaten yang menjadi lokasi P3TIP memperoleh
dukungan dana dekonsentrasi sebagai berikut: BOP; penyebaran
informasi pertanian untuk penyuluh; administrasi, koordinasi,
konsultasi, serta monitoring dan evaluasi; pengawalan dan
pendampingan Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian (THL-TB PP); dan peningkatan kapasitas poktan dan
gapoktan;
5. pengalokasian dana tersebut berprinsip pada sinergitas antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara berbagai
sumber pembiayaan yang tersedia, baik APBN, APBD provinsi dan
kabupaten/kota, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.
Diluar sumber pembiayaan dana dekonsentrasi penyuluhan pertanian yang
bersumber dari APBN Departemen Pertanian c.q. Badan Pengembangan
SDM Pertanian serta pembiayaan untuk P3TIP/FEATI (pinjaman Bank Dunia,
APBN, APBD), sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ini tersedia pula
dana APBN dalam rangka membantu kabupaten/kota membiayai kebutuhan
fisik sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dalam bentuk Dana Alokasi
Khusus/DAK Bidang Pertanian (alokasi penggunaan DAK secala lebih rinci
mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pertanian
Tahun 2008).
4
Fokus kegiatan RPP tahun 2008 di provinsi dan kabupaten/kota adalah
sebagai berikut:
1. Kegiatan di Provinsi:
a. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi (APBD I);
b. Penyebaran Informasi Penyuluhan;
c. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;
d. Berperanserta dalam Forum Penyuluhan Pertanian Nasional;
e. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan
di Tingkat Pusat;
f. Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan
Evaluasi di Tingkat Pusat;
g. Inventarisasi dan Up dating Poktan/Gapoktan;
h. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi;
i. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian;
j. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi.
2. Kegiatan di Kabupaten/Kota:
a. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan
dan Desa (APBD II);
b. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) PNS;
c. Penyebaran Informasi Penyuluhan;
d. Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model;
e. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan
di Pusat;
f. Berperanserta dalam Temu Koordinasi Poktan/Gapoktan di Pusat;
g. Pengawalan dan Pendampingan THL-TB Penyuluh Pertanian;
h. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi;
i. Kegiatan P3TIP/FEATI di 71 kabupaten.
5
Untuk mengefektifkan penyelenggaraan RPP tahun 2008 di provinsi dan
kabupaten/kota, kegiatan penyuluhan yang tidak dialokasikan dari
dana dekonsentrasi agar mendapat dukungan dari APBD I dan
APBD II.
Guna membangun persamaan persepsi di kalangan para penyelenggara
penyuluhan pertanian agar pelaksanaan RPP, khususnya yang dibiayai
dengan dana dekonsentrasi, dapat berjalan secara komprehensif dengan
berprinsip pada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu untuk menyusun Pedoman
Penyelenggaraan RPP Tahun 2008.
B. Tujuan
Tujuan disusunnya pedoman ini adalah menyediakan acuan di kalangan
para penyelenggara penyuluhan pertanian dalam:
1. menata kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan di
kecamatan;
2. menyediakan tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan
profesional;
3. menciptakan mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;
4. menyediakan dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;
5. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi,
terintegrasi dan sinergik antara pusat dan daerah.
C. Output
Keluaran yang diharapkan dengan penyusunan pedoman ini adalah:
1. tertatanya kelembagaan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota dan
di kecamatan;
2. tersedianya tenaga penyuluh pertanian yang kompeten dan
profesional;
6
3. terciptanya mekanisme kerja penyuluhan yang efektif dan efisien;
4. tersedianya dukungan biaya penyelenggaraan penyuluhan di daerah;
5. terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah yang
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergik antara pusat dan daerah.
D. Sasaran
Sasaran kegiatan RPP ini adalah:
1. Kelembagaan penyuluhan di 33 provinsi;
2. Kelembagaan penyuluhan di 440 kabupaten/kota;
3. Balai Penyuluhan Kecamatan di seluruh Indonesia;
4. Penyuluh pertanian PNS penerima BOP, sebanyak 28.465 orang;
5. Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian sebanyak
16.000 orang.
E. Pengertian
1. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian
pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan , serta sikap
bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan;
2. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah upaya mendudukkan,
memerankan, memfungsikan dan menata kembali penyuluhan
pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, satu kesatuan
korps dan satu kesatuan arah serta kebijakan;
3. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya
disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama
serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan
mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan
7
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian
fungsi lingkungan hidup;
4. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya;
5. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau
koperasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola
usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
6. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang
meliputi kelompok atau lembaga pemerhati pertanian, perikanan dan
kehutanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat;
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya
atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani,
minatani, agropasture, penangkaran satwa, dan tumbuhan, di dalam
dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
8. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha
dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang
penyuluhan;
9. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya
dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau
dan mampu menjadi penyuluh;
10. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang
selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang
disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman
sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
8
11. Pos penyuluhan desa/kelurahan adalah kelembagaan penyuluhan pada
tingkat desa/kelurahan yang merupakan unit kerja nonstruktural yang
dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pos
penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh,
pelaku utama dan pelaku usaha.
9
II. ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA SATKER DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI RPP
Penyelenggaraan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian tahun 2008 di provinsi dan
kabupaten/kota didukung oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari APBN
Departemen Pertanian cq. Badan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2008,
disamping dana yang bersumber dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah
dan tidak mengikat. Dana dekonsentrasi ini dikelola oleh satker Dinas Pertanian
Provinsi yang berada di 30 provinsi, dan di dua provinsi lainnya, yaitu: NTT,
Sulawesi Selatan berada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi, sedangkan
Jawa Tengah berada pada Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian.
Adapun organisasi dan mekanisme kerja Satker dalam rangka pengelolaan
P3TIP/FEATI akan diatur dalam pedoman teknis tersendiri yang akan diterbitkan
oleh Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Tahun 2008 dan merupakan
satu kesatuan dengan pedoman ini (termasuk penjelasan rinci mengenai
kegiatan di provinsi dan kabupaten).
Organisasi dan mekanisme kerja satker dalam rangka pengelolaan dana
dekonsentrasi dapat digambarkan sebagai berikut:
A. Pusat
a. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian merupakan pembina dan
pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi;
b. Dalam pelaksanaan sehari-hari Kepala Badan Pengembangan SDM
Pertanian dibantu oleh pejabat struktural yang ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K).
10
B. Provinsi
a. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian
No.211/Kpts/KU.510/5/2005, kewenangan pengelolaan dan
tanggungjawab dana dekonsentrasi Departemen Pertanian dilimpahkan
kepada Gubernur;
b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, Gubernur membentuk
satker di tingkat provinsi. Di 30 provinsi satker ini berada pada Dinas
Pertanian Provinsi, di dua provinsi lainnya, yaitu: NTT, Sulawesi
Selatan berada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi, sedangkan
Jawa Tengah berada pada Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian;
c. Dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi, Gubernur mendelegasikan
wewenangnya kepada Kepala Dinas Pertanian/Kepala Badan
Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi/Asisten Daerah Bidang
Perekonomian untuk bertindak sebagai pejabat KPA, sekaligus
menunjuk pejabat struktural di Dinas/BKP/Sekretariat Daerah Bidang
Perekonomian sebagai P2K, Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat
Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan usulan Kepala
Dinas/ BKP/ Asisten Daerah Bidang Perekonomian Provinsi;
d. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya menunjuk Pemegang Uang
Muka (PUM) provinsi dan kabupaten/kota serta atasan langsungnya
berdasarkan usulan kepala kelembagaan penyuluhan/kepala dinas.
C. Kabupaten/Kota
a. Kepala Kelembagaan Penyuluhan Pertanian/Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota sebagai Atasan Langsung PUM bertindak selaku
penanggungjawab kegiatan di kabupaten/kota;
b. Dalam pengelolaan anggaran dekonsentrasi, penanggungjawab
kegiatan di kabupaten/kota dibantu oleh pelaksana teknis kegiatan.
11
III. PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN DI PROVINSI
A. Penyusunan Programa Penyuluhan Provinsi
Dinas Pertanian/Badan Ketahanan Pangan/Badan Koordinasi Penyuluhan
Provinsi memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat provinsi
yang dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan
pelaku utama dan pelaku usaha dengan dukungan anggaran yang
bersumber dari APBD I.
1. Tujuan
a. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di
tingkat provinsi;
b. Memberikan acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun
rencana kegiatan penyuluhan;
c. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk
disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan pertanian (musrenbangtan) tahun berikutnya.
2. Sasaran
Sasaran penyusunan programa penyuluhan provinsi adalah para
penyuluh dan pelaku utama serta pelaku usaha di tingkat provinsi
dengan difasilitasi oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi atau
kepala kelembagaan penyuluhan provinsi dengan dukungan
pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi.
3. Output
a. Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di tingkat
provinsi;
12
b. Tersedianya acuan bagi penyuluh di provinsi dalam menyusun
rencana kegiatan penyuluhan;
c. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk
disampaikan dalam forum musrenbangtan tahun berikutnya.
4. Waktu
Programa penyuluhan provinsi disusun setiap tahun dan memuat
rencana penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus
anggaran di masing-masing tingkatan. Pengesahan programa
penyuluhan provinsi ini paling lambat dilakukan pada bulan Desember
tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya
5. Pelaksanaan
a. Penyusunan programa penyuluhan provinsi dimulai dari
perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan.
Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan masalah-masalah yang
dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha sesuai dengan
skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dan
fokus pembangunan di wilayah provinsi;
b. Penyusunan programa penyuluhan provinsi ini dilakukan oleh para
penyuluh pertanian di provinsi dan perwakilan kelembagaan
pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-
pertemuan untuk menghasilkan draf programa penyuluhan
provinsi;
c. Selanjutnya draf programa penyuluhan provinsi disajikan dalam
pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi
perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan
kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
13
d. Programa penyuluhan provinsi yang sudah final ditandatangani
oleh koordinator penyuluh di provinsi dan perwakilan
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, kemudian disahkan
oleh Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan/kepala kelembagaan
penyuluhan provinsi, dan diketahui oleh pejabat dinas/instansi
lingkup pertanian, perikanan, dan kehutanan yang membidangi
perencanaan di masing-masing unit kerjanya;
e. Naskah programa ini kemudian dijabarkan oleh masing-masing
penyuluh kedalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh (RKTP) di
provinsi, serta disampaikan dalam forum musrenbangtan provinsi
sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan provinsi.
B. Penyebaran Informasi Penyuluhan
Penyebaran informasi penyuluhan dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku
usaha dalam rangka peningkatan produktivitas usahanya serta
pengembangan komoditas unggulan di daerahnya, serta dalam upaya
membangun sistem peringatan dini terhadap ancaman serangan hama
penyakit (hapen), banjir, kekeringan, perubahan cuaca, iklim, dan lain-lain.
Untuk itu para penyelenggara penyuluhan perlu terus meningkatkan
pelayanan informasi, baik informasi teknologi, harga, pasar, permodalan,
maupun informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah
kerjanya.
Kegiatan penyebaran informasi penyuluhan ini antara lain dilaksanakan
melalui pengadaan Tabloid Mingguan Sinar Tani untuk 477 orang penyuluh
pertanian di 33 provinsi termasuk penyuluh yang berada di Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP).
Pendayagunaan Tabloid Mingguan Sinar Tani ini mulai tahun 2008,
intensitas sisipan liptan akan ditingkatkan menjadi dua minggu sekali,
14
sedangkan Mimbar Penyuluhan Agribisnis tetap diterbitkan per minggu.
Adapun pengisian materi dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Materi
Penyuluhan pada Badan Pengembangan SDM Pertanian. Tim ini
beranggotakan para penyuluh pertanian yang ditugaskan pada Eselon I
lingkup Departemen Pertanian.
Selain itu, pusat juga akan mendukung penyediaan berbagai materi
informasi pertanian yang diperlukan oleh daerah melalui penyebarluasan
media cetak dan elektronik yang pembuatannya dilakukan di tingkat pusat.
Pada tahun 2008, pusat juga akan mendukung penyebaran informasi
penyuluhan di daerah dengan melakukan kegiatan pengembangan siaran
pedesaan melalui kerjasama dengan media televisi dan radio yang memiliki
jangkauan luas.
1. Tujuan
Tujuan penyebaran informasi penyuluhan di provinsi, adalah:
a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat pertanian,
perikanan dan kehutanan di perkotaan dan di pedesaan tentang
perkembangan inovasi teknologi, harga, pasar, permodalan, iklim,
cuaca, serangan hapen, maupun kebijakan pembangunan
pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
b. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan penyuluh di provinsi
dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku utama
dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;
c. Menyediakan topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh
mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d. Melengkapi bahan bacaan sebagai sumber informasi di
perpustakaan provinsi.
15
2. Sasaran
Sasaran Tabloid Mingguan Sinar Tani adalah 477 orang penyuluh
pertanian yang bertugas di provinsi, termasuk penyuluh yang berada di
BPTP dengan kriteria yang sama dengan kriteria penyuluh yang berhak
menerima BOP. Jumlah eksemplar Tabloid Mingguan Sinar Tani yang
dikirim untuk setiap penyuluh adalah satu eksemplar per minggu
selama satu tahun (48 eksemplar) yang pembiayaannya bersumber
dari dana dekonsentrasi di provinsi.
3. Output
a. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat pertanian,
perikanan dan kehutanan di perkotaan dan di pedesaan tentang
perkembangan inovasi teknologi, harga, pasar, permodalan, iklim,
cuaca, serangan hapen, maupun kebijakan pembangunan
pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah kerjanya;
b. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan penyuluh di provinsi
dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku utama
dan pelaku usaha di wilayah kerjanya;
c. Tersedianya topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh
mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
d. Bertambahnya bahan bacaan sebagai sumber informasi di
perpustakaan provinsi.
4. Waktu
Pengiriman Tabloid Mingguan Sinar Tani setiap minggu selama
setahun.
16
5. Pelaksanaan
a. Pendistribusian Tabloid Mingguan Sinar Tani
1) Tabloid Mingguan Sinar Tani disalurkan melalui satker
provinsi untuk selanjutnya didistribusikan kepada para
penyuluh melalui koordinator penyuluh di provinsi disertai
dengan tanda bukti penerimaan dari para penyuluh yang
bersangkutan;
2) Materi yang dianggap penting dapat dijadikan bahan diskusi
atau seminar terbatas di kalangan penyuluh di provinsi
dengan mengundang narasumber terkait;
3) Satker provinsi mengajukan permohonan kepada Redaksi
Sinar Tani dengan alamat Gedung Arsip, Kantor Pusat
Departemen Pertanian, Jl. Harsono RM No. 3, Jakarta 12550
(Telp. 021-7812162-63 dan 7817544; Fax. 021-7818205),
disertai dengan alamat lengkap pengirim termasuk kode pos;
b. Penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik
1) Satker provinsi melalui dana APBD I diharapkan dapat
menggandakan dan pendistribusian materi/informasi
penyuluhan baik berupa media cetak maupun elektronik
yang diproduksi di tingkat pusat kepada petugas, pelaku
utama dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing;
2) Satker provinsi membantu menginventarisasi umpan balik
dari petugas, pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah
kerja masing-masing terhadap materi/informasi penyuluhan
yang diproduksi di tingkat pusat;
3) Satker provinsi menyelenggarakan kerjasama dengan stasiun
radio, stasiun televisi lokal baik pemerintah maupun swasta
yang memiliki jangkauan ke seluruh kabupaten/kota di
17
wilayah kerja masing-masing dalam menyebarluaskan materi
siaran pedesaan baik yang diterima dari pusat maupun
diproduksi sendiri di tingkat provinsi.
C. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian adalah dana yang dapat
digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian di provinsi yang berhak
menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan.
1. Tujuan
a. Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan di provinsi;
b. Meningkatkan mobilisasi penyuluh pertanian di provinsi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sasaran
Sasaran pengguna dana BOP tahun 2008 di provinsi adalah sejumlah
477 orang penyuluh pertanian di 33 provinsi (termasuk penyuluh yang
sementara masih di BPTP) senilai Rp 250.000,-/orang/bulan dengan
pembiayaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi di provinsi.
Untuk itu, mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di
tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana
operasional penyuluh, antara lain melalui penyediaan uang kerja
bimbingan (UKB) atau bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber
dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Adapun persyaratan-persyaratan ditetapkan sebagai berikut:
a. Yang berhak menerima BOP:
1) Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat
fungsional penyuluh pertanian dan atau yang telah
18
disesuaikan dengan jabatannya (diimpassing) sesuai SK
MENKOWASBANGPAN No.19 Tahun 1999;
2) Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
3) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di
wilayah kerjanya;
4) Untuk penyuluh pertanian dengan keahlian perikanan dan
telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh
pertanian bisa memperoleh BOP, kecuali bila yang
bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional lain atau
bertugas pada unit kerja di luar lingkup pertanian;
5) Tidak ditugaskan dalam jabatan struktural termasuk
bendahara pengeluaran, pengelola satker, maupun PUM.
b. Yang tidak berhak menerima BOP:
1) Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan;
2) Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan
dari fungsional ke struktural;
3) Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar
tugas sebagai penyuluh;
4) Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu: Programa
Penyuluhan Provinsi; Rencana Kerja Tahunan Penyuluh
Pertanian (sebelum pencairan BOP triwulan I dan
seterusnya); dan Laporan Bulanan Kegiatan Penyuluh
Pertanian serta persetujuan dari Koordinator Penyuluh atau
atasan langsung penyuluh (mulai triwulan II dan
seterusnya).
3. Output
Output yang diharapkan dari pemberian BOP, adalah sebagai berikut:
19
a. Meningkatnya motivasi kerja penyuluh pertanian di provinsi dalam
melaksanakan penyuluhan di provinsi;
b. Meningkatnya mobilisasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
4. Waktu
Waktu penggunaan BOP dimulai sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2008 (12 bulan).
5. Pelaksanaan
Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh
pertanian, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan verifikasi ulang terhadap penyuluh calon penerima
BOP sebelum pencairan BOP triwulan I tahun 2008;
b. Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang
bertugas di tingkat provinsi dialokasikan melalui satker provinsi;
c. Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK
penyuluh pertanian penerima BOP di provinsi dan kabupaten/kota
berdasarkan usulan dari kelembagaan penyuluhan provinsi dan
kabupaten/kota;
d. Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker
provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM di provinsi;
e. Selanjutnya PUM provinsi mentransfer BOP ke rekening masing-
masing penyuluh pertanian provinsi atas dasar persetujuan dari
koordinator penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh;
f. Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian provinsi
tersebut dapat diambil oleh penyuluh pertanian yang
bersangkutan pada rekeningnya masing-masing di bank yang
20
ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari koordinator penyuluh
provinsi atau atasan langsung penyuluh;
g. Rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh
terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKTP,
laporan bulanan kegiatan penyuluh pertanian selama triwulan
sebelumnya;
h. Penyerahan laporan bulanan dimaksud dapat dilakukan pada saat
pertemuan bulanan penyuluh di provinsi;
i. Tidak ada pemotongan BOP kecuali pemotongan pajak bagi
penyuluh golongan III dan IV;
j. Dana BOP digunakan untuk biaya operasional penyuluh sesuai
dengan RKTP yang merupakan penjabaran dari Programa
Penyuluhan Pertanian Provinsi;
k. Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi yang ditunjuk Gubernur
menginstruksikan penyuluh pertanian (yang belum memiliki
nomor rekening bank) untuk segera membuka rekening pada
bank yang disepakati sebagai bank penyalur;
l. Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi yang ditunjuk melakukan
koordinasi dengan bank penyalur dan koordinator penyuluh
pertanian di provinsi dalam mencairkan BOP;
m. Pencairan dana BOP dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 3
(tiga) bulan sekali;
n. Pada akhir tahun 2008, kinerja setiap penyuluh pertanian akan
dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan
penyuluhan pertanian, yaitu: (1) Programa penyuluhan di setiap
tingkatan; (2) Rencana kerja tahunan penyuluh di wilayah kerja
masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha; (3) Data peta wilayah untuk pengembangan
teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas
21
unggulan; (4) Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian
secara merata dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha; (5) Tumbuhkembangnya keberdayaan dan
kemandirian pelaku utama, kelompoktani, kelompok
usaha/asosiasi petani dan usaha formal (lembaga usaha formal
lainnya); (6) Terwujudnya kemitraan usaha antara pelaku utama
dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan;
(7) Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke
lembaga keuangan, informasi, sarana produksi (pertanian,
perikanan dan kehutanan) dan pemasaran; (8) Meningkatnya
produktivitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing
wilayah kerja; (9) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan
pelaku utama di wilayah kerjanya;
o. Penilaian kinerja penyuluh pertanian yang dikaitkan dengan
pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh dilakukan oleh
tim yang ditetapkan oleh KPA Satker provinsi;
p. Koordinator penyuluh provinsi atau atasan langsung penyuluh
agar segera melaporkan kepada satker provinsi, apabila terjadi
alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya, untuk
dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP. Apabila
penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D. Berperanserta dalam Forum Penyuluhan Pertanian Nasional
Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan sistem
penyuluhan pertanian setelah terbitnya UU No. 16 Tahun 2006 tentang
SP3K, dipandang perlu untuk menyelenggarakan forum penyuluhan
pertanian nasional. Dari forum ini diharapkan dapat diperoleh gambaran
22
kemajuan maupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan
solusinya, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan RPP.
1. Tujuan
a. Memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan RPP di pusat,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;
b. Memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan penyelenggaraan
sistem penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa sehingga berdayaguna dan berhasil guna.
2. Sasaran
Sasaran forum penyuluhan pertanian nasional, adalah:
a. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan atau pimpinan
kelembagaan penyuluhan/satker dekonsentrasi dari 33 provinsi;
b. Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.
3. Output
a. Gambaran mengenai penyelenggaraan RPP di pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa;
b. Tercapainya sinkronisasi dalam penyelenggaraan sistem
penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa sehingga berdayaguna dan berhasil guna.
4. Waktu
Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Forum Penyuluhan
Pertanian Nasional, yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan
Juli-Agustus 2008.
23
5. Pelaksanaan
Peran serta provinsi dalam forum penyuluhan pertanian nasional ini
dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengembangan
SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian.
Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi,
konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi
di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di
suatu provinsi tidak memadai jumlahnya untuk membiayai
keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat,
maka agar diupayakan dukungan dana APBD provinsi.
E. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan Badan
Koordinasi Penyuluhan Provinsi atau kelembagaan penyuluhan provinsi
dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat.
1. Tujuan
a. Menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen para
penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah dalam melakukan
penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, dan
pembiayaan penyuluhan sesuai dengan amanah
UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;
b. Menyediakan media untuk terjadinya proses saling belajar
diantara para penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah
dalam rangka mempercepat implementasi UU No. 16 Tahun 2006
tentang SP3K.
24
2. Sasaran
Sasaran forum pimpinan kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat,
adalah:
a. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan atau pimpinan
kelembagaan penyuluhan/satker dekonsentrasi dari 33 provinsi;
b. Kepala badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota atau
pimpinan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota, khususnya
yang sesuai dengan amanah UU No. 16 tahun 2006 tentang SP3K
dari 33 provinsi;
c. Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.
3. Output
a. Diperolehnya persamaan persepsi dan meningkatnya komitmen
para penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah dalam
melakukan penataan kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan, dan pembiayaan penyuluhan sesuai dengan
amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;
b. Terjadinya proses saling belajar diantara para penyelenggara
penyuluhan di pusat dan daerah dalam rangka mempercepat
implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.
4. Waktu
Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Forum Pimpinan
Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat, yang dijadwalkan akan
berlangsung pada bulan April 2008.
5. Pelaksanaan
Peranserta provinsi dalam pertemuan konsultasi dan koordinasi
penyuluhan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala Badan
25
Pengembangan SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian.
Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi,
konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi
di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di
suatu provinsi tidak memadai jumlahnya untuk membiayai
keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat,
maka agar diupayakan dukungan dana APBD provinsi.
F. Berperanserta dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi di Pusat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan Badan
Koordinasi Penyuluhan Provinsi atau kelembagaan penyuluhan provinsi
dalam Pertemuan Koordinasi Perencanaan dan Pertemuan Evaluasi di Pusat.
1. Tujuan
a. Pertemuan Koordinasi Perencanaan Kegiatan
1) Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) satker
provinsi dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)
kabupaten/kota) tahun 2008;
2) Menyusun usulan rencana program dan kegiatan
dekonsentrasi 33 provinsi dan satker P3TIP/FEATI 18
provinsi dan 71 kabupaten tahun 2009;
3) Sosialisasi Pedoman Umum RPP dan P3TIP Tahun 2008.
b. Pertemuan Evaluasi Kegiatan
1) Mengetahui sejauhmana kemajuan yang dicapai dan
hambatan serta masalah yang dihadapi dalam
penyelenggaraan program RPP tahun 2007;
26
2) Menghimpun saran-saran dan umpan balik dari para
penyelenggara penyuluhan di daerah terhadap perbaikan
penyelenggaraan program RPP ke depan.
3. Sasaran
a. Pertemuan Koordinasi Perencanaan Kegiatan
1) Pejabat Pembuat Komitmen dan petugas yang membidangi
program/perencanaan pada Badan Koordinasi Penyuluhan
atau satker dekonsentrasi/kelembagaan penyuluhan 33
provinsi;
2) Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.
b. Pertemuan Evaluasi Kegiatan
1) Pejabat/petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi
pada Badan Koordinasi Penyuluhan atau kelembagaan
penyuluhan dari 33 provinsi;
2) Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.
4. Output
a. Pertemuan Koordinasi Perencanaan Kegiatan
1) Tersusunnya POK satker provinsi dan ROK kabupaten/kota
tahun 2008;
2) Tersusunnya rencana kegiatan dan anggaran dana
dekonsentrasi 33 provinsi dan satker P3TIP/FEATI 18
provinsi dan 71 kabupaten tahun 2009;
3) Tersosialisasinya Pedoman Umum RPP dan P3TIP Tahun
2008.
27
b. Pertemuan Evaluasi Kegiatan
1) Diketahuinya kemajuan yang dicapai dan hambatan serta
masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program RPP
sampai dengan tahun 2008;
2) Terhimpunnya saran-saran dan umpan balik dari para
penyelenggara penyuluhan di daerah terhadap perbaikan
penyelenggaraan program RPP ke depan.
5. Waktu
Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan di tingkat pusat, yaitu
sebagai berikut:
a. Pertemuan Koordinasi Perencanaan di tingkat pusat dijadwalkan
pada bulan Januari/Februari 2008;
b. Pertemuan Evaluasi di tingkat pusat dijadwalkan pada bulan
Agustus 2008.
6. Pelaksanaan
Pertemuan perencanaan kegiatan dan evaluasi ini dilaksanakan
berdasarkan undangan dari Kepala Badan Pengembangan SDM
Pertanian cq. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi,
konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi
di provinsi. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang tersedia di
suatu provinsi tidak memadai jumlahnya untuk membiayai
keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam pertemuan di Pusat,
maka agar diupayakan dukungan dana APBD provinsi.
28
G. Inventarisasi dan Up dating Kelompoktani (Poktan)/Gabungan Kelompoktani (Gapoktan)
Kelompoktani merupakan kelembagaan pelaku utama yang dibentuk atas
dasar kesepakatan diantara pelaku utama, dari, oleh dan untuk mereka
sendiri. Dalam pengembangan kelembagaannya, poktan didorong untuk
tumbuh menjadi gapoktan yang berbadan hukum, berorientasi ekonomi
dan mampu membentuk jejaring kerja yang lebih luas. Mengingat sampai
saat ini perkembangan jumlah desa di seluruh Indonesia telah mencapai
69.929 desa, maka diharapkan dapat ditumbuhkembangkan kurang lebih
sejumlah 69.929 gapoktan atau embrio gapoktan dari 189.813 poktan dan
13.149 gapoktan yang ada dewasa ini (kondisi per November 2007).
Selanjutnya, gapoktan ini perlu difasilitasi dan diberdayakan agar tumbuh
dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Dalam rangka
menyusun database poktan/gapoktan di seluruh Indonesia dipandang perlu
mengidentifikasi keberadaan poktan/gapoktan tersebut, guna memudahkan
upaya pembinaannya, serta pemantauan dan evaluasi perkembangannya.
1. Tujuan
a. Menginventarisasi data kelembagaan poktan/gapoktan;
b. Menyusun database dan profil gapoktan.
2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini yaitu penyuluh pertanian lapangan di 69.929 desa
di seluruh Indonesia.
3. Output
a. Tersedianya data kelembagaan poktan/gapoktan;
b. Tersedianya database dan profil gapoktan.
29
4. Waktu
Kegiatan ini dilakukan pada bulan Februari – April 2008.
5. Pelaksanaan
a. Kegiatan ini dilaksanakan oleh penyuluh pertanian lapangan
dikaitkan dengan pembinaan poktan/gapoktan di wilayah
kerjanya;
b. Jenis database poktan yang diinventarisir yaitu: nama poktan,
alamat poktan, tahun pembentukan, nama anggota poktan, jenis
usaha anggota poktan, nama pengurus poktan (ketua, sekretaris,
dan bendahara), dan mitra usaha (format sebagaimana pada
Lampiran 1);
c. Jenis database gapoktan yang diinventarisir yaitu: nama
gapoktan, alamat gapoktan, tahun pembentukan, nama poktan
anggota gapoktan, jenis usaha poktan anggotanya, nama
pengurus gapoktan (ketua, sekretaris, bendahara, pimpinan unit-
unit usaha), dan mitra usaha (format sebagaimana pada
Lampiran 2);
d. Pengambilan dan pemutakhiran data poktan/gapoktan dilakukan
sejalan dengan pelaksanaan dengan Sistem Kerja LAKU;
e. Database poktan/gapoktan ini dikirimkan pada bulan Mei 2008
kepada Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Jl.
Harsono RM No. 3, Kantor Pusat Departemen Pertanian,
Gedung D, Lantai 5, Jakarta Selatan atau melalui alamat
Email: [email protected]
6. Pembiayaan
Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi di
provinsi.
30
H. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi
Administrasi dimaksudkan untuk memfasilitasi biaya operasional
penyelenggaraan penyuluhan di tingkat provinsi, seperti honorarium
petugas, pengadaan alat tulis kantor, perbanyakan/penggandaan, surat
menyurat, serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat
dalam berbagai bentuk formulir sesuai dengan Pedoman Teknis
Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008.
Koordinasi dan konsultasi dimaksudkan selain untuk memfasilitasi
pelaksanaan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di tingkat provinsi,
juga untuk memfasilitasi keperansertaan provinsi dalam penyelenggaraan
forum/pertemuan-pertemuan di tingkat pusat.
Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kegiatan
penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota guna memastikan
ketepatan penggunaan input/sumberdaya penyuluhan, mengendalikan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan agar berjalan sesuai dengan
jadwal dan hasil yang diharapkan, dan mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari
suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota sesuai
dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik
dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum
kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai.
1. Tujuan
a. Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan
di kabupaten/kota;
31
b. Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan
maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan
kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;
c. Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;
d. Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders (pemangku
kepentingan) dalam rangka penyempurnaan perencanaan
program dan penyelenggaraan penyuluhan;
e. Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai
dengan indikator yang ditetapkan;
f. Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah pelaksana dan koordinator
penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di provinsi dalam melaksanakan
administrasi, koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi
kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan pelaporannya dari satker
provinsi ke tingkat pusat.
Pembiayaan kegiatan administrasi, koordinasi dan konsultasi,
monitoring dan evaluasi ini dialokasikan pada dana dekonsentrasi di
provinsi.
3. Output
a. Diketahuinya tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya
penyuluhan;
b. Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang
berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan menetapkan
kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;
c. Terbangunnya sikap aparat yang transparan dan akuntabel;
32
d. Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka
penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan;
e. Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);
f. Terukurnya pencapaian dampak kegiatan penyuluhan baik yang
dilaksanakan oleh penyuluh PNS sesuai dengan indikator yang
ditetapkan.
4. Waktu
Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan disesuaikan dengan
tujuannya.
5. Pelaksanaan
Kegiatan administrasi diperuntukkan guna mendukung kegiatan
operasional satker provinsi, antara lain honorarium petugas,
pengadaan alat tulis kantor, perbanyakan/penggandaan, surat
menyurat, serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat
dalam berbagai bentuk formulir sesuai dengan Pedoman Teknis
Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun
2008.
Sementara kegiatan koordinasi dan konsultasi diperuntukkan guna
mendukung mobilitas kelembagaan penyuluhan provinsi untuk
menghadiri forum/pertemuan-pertemuan penyuluhan di tingkat pusat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi provinsi dilakukan oleh pejabat/staf
yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada beberapa
instrumen/indikator kinerja penyuluh antara lain:
a. programa penyuluhan di setiap tingkatan;
33
b. rencana kerja tahunan penyuluh yang disusun oleh setiap
penyuluh berdasarkan programa penyuluhan di masing-masing
tingkatan;
c. buku kerja penyuluh yang menggambarkan aktivitas harian yang
bersangkutan sebagai salah satu alat kendali kinerja penyuluh;
d. laporan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi;
e. data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi
sesuai dengan pewilayahan;
f. data jumlah petani/poktan/gapoktan yang akses ke lembaga
keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan
kehutanan serta pemasaran;
g. data jumlah petani/poktan/gapoktan yang bermitra dengan
pengusaha menengah dan besar;
h. ketersediaan informasi teknologi pertanian, perikanan dan
kehutanan secara merata, tepat guna dan tepat waktu;
i. laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di provinsi
disampaikan oleh Gubernur c.q Satker Provinsi kepada Menteri
Pertanian c.q Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian dan
tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian. Laporan bulanan kegiatan dari Satker
Provinsi paling lambat diterima tanggal 10 pada bulan berikutnya
meliputi rekapitulasi kegiatan di kabupaten/kota dan kegiatan di
provinsi dengan alamat Pusat Pengembangan Penyuluhan
Pertanian, Kantor Pusat Departemen Pertanian Jl. Harsono RM
No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Gedung D, Lantai
V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-7804386.
Jenis-jenis pelaporan dan formatnya Pedoman Teknis Supervisi,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008 beserta
34
petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2008 dan
merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.
I. Pengawalan dan Pendampingan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP)
Salah satu fokus Program RPP adalah peningkatan kuantitas dan kualitas
penyuluh. Jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak
69.929 desa/kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian yang tersedia
saat ini hanya 30.502 orang (PNS: 28.879 dan tenaga honorer: 1.623),
sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 40.000 orang tenaga penyuluh
pertanian.
Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Departemen
Pertanian pada tahun 2007 membuat kebijakan merekrut Tenaga Harian
Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) sebanyak 6.000 orang
yang ditempatkan di desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota di
seluruh Indonesia sesuai dengan daerah asal yang bersangkutan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja THL-TB PP selama periode April-
Desember 2007 diperoleh informasi bahwa keberadaan THL-TB PP pada
umumnya dirasakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani/poktan
dan dipandang sangat membantu penyuluh PNS selaku mitra kerjanya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk itu, THL-TB
PP yang dinilai berkinerja baik direkomendasikan oleh unit kerja
kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan untuk diperpanjang kontrak
kerjanya sebagai THL-TB PP pada tahun 2008 selama periode 10 bulan
(Februari-November 2008).
Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan pembinaan THL-TB PP
mencakup penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB PP
35
yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian bekerjasama
dengan BRI Pusat dan untuk memperoleh umpan balik petani atas kinerja
THL-TB PP sesuai dengan tugas dan fungsinya di lapangan, maka
disediakan kegiatan pengawalan dan pendampingan THL-TB PP di provinsi
dan kabupaten/kota.
1. Tujuan
a. Memantau penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat
desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b. Memantau kelancaran penyaluran honorarium dan biaya
operasional bagi THL-TB PP ke rekening masing-masing melalui
kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB PP tersebut ditugaskan;
c. Menyepakati mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP
dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama
dan pelaku usaha;
d. Memantau kinerja THL-TB PP dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya melalui kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB PP
tersebut ditugaskan;
e. Membuat rekapitulasi laporan THL-TB PP dari seluruh
kabupaten/kota di wilayahnya ke pusat;
f. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
THL-TB PP di lapangan, serta memberikan saran-saran dan
umpan balik ke pusat;
g. Melaporkan berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak dapat
dipecahkan di daerah kepada pusat.
2. Sasaran
a. THL-TB PP yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang
pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang direkrut
36
tahun 2007 dan diperpanjang kontraknya tahun 2008, maupun
THL-TB PP yang baru direkrut tahun 2008;
b. Kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB PP ditugaskan.
Adapun fasilitas yang diberikan kepada THL-TB PP adalah berupa
honorarium, biaya operasional, dan bantuan biaya pemondokan selama
masa kontrak tahun 2008 (10 bulan) yang bersumber dari dana APBN
pusat
3. Output
a. Tertibnya penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat
desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b. Lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi
THL-TB PP ke rekening masing-masing THL-TB PP di wilayah
kerjanya;
c. Disepakatinya mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP
dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama
dan pelaku usaha;
d. Terlaksananya kegiatan-kegiatan THL-TB PP sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
e. Tersusunnya rekapitulasi laporan triwulanan THL-TB PP dari
seluruh kabupaten/kota di wilayahnya untuk dikirimnya ke tingkat
pusat;
f. Terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB PP
di lapangan, serta diperolehnya saran-saran dan umpan balik ke
pusat;
g. Terinformasikannya berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak
dapat dipecahkan di daerah kepada pusat untuk ditindaklanjuti.
37
4. Waktu
a. Perpanjangan kontrak THL-TB PP yang direkrut tahun 2007 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diperpanjang kontraknya
dilakukan selama periode Februari-November 2008 (10 bulan);
b. Masa kontrak THL-TB PP baru yang direkrut tahun 2008 dimulai
selama periode Februari-November 2008 (10 bulan).
5. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP
mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman
Pembinaan THL-TB PP yang akan segera terbit pada tahun 2008.
Adapun pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan ini disediakan pada
dana dekonsentrasi provinsi.
J. Kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI di 18 Provinsi
Kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan
Informasi Pertanian Tahun 2008, yaitu:
1. Administrasi;
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
3. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja;
4. Monitoring dan Evaluasi.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI tahun 2008 lebih lanjut agar
mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Program Volume 1 dan 2,
sedangkan daftar lokasi P3TIP/FEATI terdapat pada lampiran 3.
38
IV. PENYELENGGARAAN REVITALISASI PENYULUHAN DI KABUPATEN/KOTA
A. Penyusunan Programa Penyuluhan Kabupaten/Kota, Kecamatan
dan Desa
Badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota atau Kepala kepala
kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota memfasilitasi penyusunan
programa penyuluhan tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa yang
dilakukan oleh para penyuluh bersama perwakilan kelembagaan pelaku
utama dan pelaku usaha di masing-masing tingkatan dengan dukungan
anggaran yang bersumber dari APBD.
1. Tujuan
a. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan bagi
para penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan
desa;
b. Memberikan acuan bagi penyuluh di kabupaten/kota, kecamatan
dan desa dalam menyusun rencana kegiatan penyuluh di masing-
masing tingkatan;
c. Menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk
disampaikan dalam forum musrenbangtan kabupaten/kota,
musrenbang kecamatan dan musrenbangdes tahun berikutnya.
2. Sasaran
Sasaran penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota,
kecamatan dan desa adalah para penyuluh dan pelaku utama serta
pelaku usaha di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dengan
difasilitasi oleh badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota atau
kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota, balai penyuluhan
39
kecamatan dan pos penyuluhan desa dengan dukungan pembiayaan
yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.
3. Output
a. Tersedianya acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan bagi para
penyelenggara di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa;
b. Tersedianya acuan bagi penyuluh di kabupaten/kota, kecamatan
dan desa dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan;
c. Tersedianya bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk
disampaikan dalam forum musrenbangtan kabupaten/kota,
musrenbang kecamatan dan musrenbangdes tahun berikutnya.
4. Waktu
Programa penyuluhan kabupaten/kota, kecamatan dan desa disusun
setiap tahun dan memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya
dengan memperhatikan siklus anggaran di masing-masing tingkatan.
Pengesahan programa penyuluhan kabupaten/kota paling lambat
dilakukan pada bulan November tahun berjalan, untuk dilaksanakan
pada tahun berikutnya, sedangkan pengesahan programa penyuluhan
kecamatan paling lambat dilakukan pada bulan Oktober tahun berjalan,
untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Adapun programa
penyuluhan desa cukup diketahui oleh kepala desa/lurah, namun
paling lambat telah selesai disusun (final) paling lambat bulan
September tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.
5. Pelaksanaan a. Penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota atau
kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan
cara mencapai tujuan. Dalam proses ini dilakukan pemeringkatan
masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku
usaha sesuai dengan skala prioritas kebutuhan pelaku utama dan
40
pelaku usaha dan fokus pembangunan di masing-masing
tingkatan;
b. Penyusunan programa penyuluhan kabupaten/kota dan
kecamatan ini dilakukan oleh para penyuluh pertanian di masing-
masing tingkatan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk
menghasilkan draf programa penyuluhan;
c. Selanjutnya draf programa penyuluhan tersebut disajikan dalam
pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi
perencanaan dari dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan
kehutanan dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku
usaha dalam rangka sintesa kegiatan penyuluhan;
d. Programa penyuluhan kabupaten/kota yang sudah final
ditandatangani oleh koordinator penyuluh di kabupaten/kota dan
perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha,
kemudian disahkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan atau
kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan diketahui oleh
pejabat dinas/instansi lingkup pertanian, perikanan, dan
kehutanan yang membidangi perencanaan di masing-masing unit
kerjanya. Sedangkan di kecamatan ditandatangani oleh kepala
balai penyuluhan kecamatan dan perwakilan kelembagaan pelaku
utama dan pelaku usaha dan diketahui oleh pimpinan cabang
dinas/instansi terkait;
e. Naskah programa ini kemudian dijabarkan oleh masing-masing
penyuluh ke dalam RKTP di masing-masing tingkatan, serta
disampaikan dalam forum musrenbangtan kabupaten/kota
(programa kabupaten/kota) atau musrenbangtan kecamatan
(programa kecamatan) sebagai bahan penyusunan perencanaan
pembangunan di masing-masing tingkatan;
41
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang
tercantum dalam programa penyuluhan kabupaten/kota dan
kecamatan bersumber dari dana APBD kabupaten/kota, APBD
provinsi dan APBN serta sumber lain yang tidak mengikat.
f. Adapun penyusunan programa penyuluhan desa/kelurahan
dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi
desa, monografi desa, jenis komoditas unggulan desa dan
tiungkat produktivitasnya, keberadaan poktan/gapoktan,
keberadaan kelembagaan agribisnis desa, masalah-masalah yang
dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha. Penggalian data
ini dilakukan oleh penyuluh bersama-sama dengan tokoh dan
anggota masyarakat guna menjaring kebutuhan nyata, harapan
dan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, antara lain dengan
metode Participatory Rural Appraisal (PRA);
g. Pertemuan-pertemuan dalam rangka penyusunan programa
penyuluhan di desa/kelurahan dimotori oleh para penyuluh (PNS,
swasta dan swadaya) yang bertugas di desa/kelurahan dan
dihadiri oleh kepala desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta
pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
h. Pertemuan-pertemuan ini pada akhirnya menghasilkan programa
desa yang merupakan sintesa antara kegiatan poktan/gapoktan di
tingkat desa dengan kegiatan dinas/cabang dinas lingkup
pertanian yang dialokasikan di desa tersebut;
i. Programa penyuluhan desa/kelurahan tidak disahkan, namun
diketahui oleh kepala desa/kelurahan agar dapat disinergikan
dengan program pembangunan di wilayahnya;
j. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang
tercantum dalam programa penyuluhan desa/kelurahan
bersumber dari dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi dan
APBN serta sumber lain yang tidak mengikat.
42
B. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS
Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Pertanian adalah dana yang dapat
digunakan langsung oleh para penyuluh pertanian di seluruh wilayah
kabupaten/kota yang berhak menerimanya, untuk melaksanakan kegiatan
penyuluhan (termasuk penyuluh yang bertugas di balai penyuluhan
kecamatan dan desa).
1. Tujuan
a. Meningkatkan motivasi kerja penyuluh pertanian dalam
melaksanakan kegiatan penyuluhan di seluruh wilayah
kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa);
b. Meningkatkan mobilisasi penyuluh pertanian di seluruh wilayah
kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa) dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Sasaran
Sasaran pengguna dana BOP tahun 2008 adalah sejumlah 27.988
orang penyuluh pertanian di seluruh wilayah kabupaten/kota
(termasuk di kecamatan dan desa) senilai Rp 250.000,-/orang/bulan,
dengan pembiayaan yang bersumber dari dana dekonsentrasi.
Untuk itu, mengingat keterbatasan dana dekonsentrasi yang tersedia di
tingkat pusat, maka daerah dapat menambahkan dukungan dana
operasional penyuluh, antara lain melalui penyediaan uang kerja
bimbingan (UKB) atau bentuk-bentuk pendanaan lain yang bersumber
dari APBD kabupaten/kota atau sumber lain yang sah dan tidak
mengikat.
Adapun persyaratan-persyaratannya ditetapkan sebagai berikut:
a. Yang berhak menerima BOP:
43
1) Penyuluh pertanian PNS yang telah diangkat menjadi pejabat
fungsional penyuluh pertanian dan atau yang telah
disesuaikan dengan jabatannya (diimpassing) sesuai SK
MENKOWASBANGPAN No.19 Tahun 1999;
2) Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
3) Bertugas dan melakukan pembinaan penyuluhan pertanian di
wilayah kerjanya;
4) Untuk penyuluh pertanian dengan keahlian perikanan dan
telah diangkat kembali sebagai pejabat fungsional penyuluh
pertanian bisa memperoleh BOP, kecuali bila yang
bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional lain atau
bertugas pada unit kerja di luar lingkup pertanian;
5) Tidak ditugaskan dalam jabatan struktural termasuk
bendahara pengeluaran, pengelola satker, maupun PUM.
b. Yang tidak berhak menerima BOP:
1) Penyuluh pertanian yang sedang dalam tugas belajar lebih
dari 6 (enam) bulan;
2) Penyuluh pertanian yang telah mengalami mutasi jabatan
dari fungsional ke struktural;
3) Penyuluh pertanian yang mendapat tugas khusus di luar
tugas sebagai penyuluh;
4) Penyuluh pertanian yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya, dengan alat verifikasi, yaitu: Programa
Penyuluhan di masing-masing tingkatan; Rencana Kerja
Tahunan Penyuluh Pertanian (sebelum pencairan BOP
triwulan I dan seterusnya); dan Laporan Bulanan Kegiatan
Penyuluh Pertanian serta persetujuan dari Koordinator
Penyuluh atau atasan langsung penyuluh (mulai triwulan II
dan seterusnya).
44
3. Output
Output yang diharapkan dari pemberian BOP, adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya motivasi kerja penyuluh pertanian di seluruh
wilayah kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa)
dalam melaksanakan penyuluhan di masing-masing tingkatan;
b. Meningkatnya mobilisasi penyuluh pertanian dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
4. Waktu
Waktu penggunaan BOP dimulai sejak bulan Januari sampai dengan
Desember 2008 (12 bulan).
5. Pelaksanaan
Pelaksanaan pencairan dan pendistribusian BOP bagi penyuluh
pertanian, adalah sebagai berikut:
a. Melakukan pendataan ulang terhadap penyuluh calon penerima
BOP sebelum penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan dan
Anggaran-Kementerian Lembaga) pada tahun berjalan;
b. Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian yang
bertugas di seluruh wilayah kabupaten/kota (termasuk di
kecamatan dan desa) dialokasikan melalui satker provinsi;
c. Kuasa Pengguna Anggaran di satker provinsi menerbitkan SK
penyuluh pertanian penerima BOP di provinsi dan di seluruh
wilayah kabupaten/kota (termasuk di kecamatan dan desa)
berdasarkan usulan dari kelembagaan penyuluhan provinsi dan
kabupaten/kota;
d. Pencairan dana BOP dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker
provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUM di
kabupaten/kota;
45
e. Selanjutnya PUM di kabupaten/kota memasukkan BOP ke
rekening masing-masing penyuluh pertanian di seluruh wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan (termasuk di kecamatan dan
desa) atas dasar persetujuan dari koordinator penyuluh
kabupaten/kota atau atasan langsung penyuluh;
f. Biaya Operasional Penyuluh bagi penyuluh pertanian di seluruh
wilayah kabupaten/kota tersebut (termasuk di kecamatan dan
desa) dapat diambil oleh penyuluh pertanian yang bersangkutan
pada rekeningnya masing-masing di bank yang ditunjuk
berdasarkan rekomendasi dari koordinator penyuluh
kabupaten/kota atau atasan langsung penyuluh;
g. Rekomendasi tersebut dikeluarkan triwulanan setelah penyuluh
terlebih dahulu menyerahkan: programa penyuluhan, RKTP,
laporan bulanan kegiatan penyuluh pertanian selama triwulan
sebelumnya;
h. Penyerahan laporan bulanan dimaksud dapat dilakukan pada saat
pertemuan bulanan penyuluh di kabupaten/kota;
i. Bagi penyuluh pertanian di kabupaten/kota yang tidak memiliki
PUM karena alasan tertentu, BOP akan langsung ditransfer
langsung oleh satker provinsi ke rekening penyuluh yang
bersangkutan atas dasar rekomendai dari koordinator penyuluh
atau atasan langsung penyuluh di kabupaten/kota;
j. Tidak ada pemotongan BOP kecuali pajak yang dikenakan bagi
penyuluh gol III dan IV;
k. Dana BOP digunakan untuk biaya operasional penyuluh sesuai
dengan RKTP yang merupakan penjabaran dari Programa
Penyuluhan Pertanian di masing-masing tingkatan;
l. Kepala badan pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota
mengistruksikan penyuluh pertanian (yang belum memiliki nomor
46
rekening bank) untuk segera membuka rekening pada bank yang
ditunjuk;
m. Kepala badan pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota,
melakukan koordinasi dengan bank penyalur yang ditunjuk dan
koordinator penyuluh pertanian di kecamatan dalam mencairkan
BOP;
n. Koordinator penyuluh pertanian di balai penyuluhan kecamatan
mengirimkan surat rekomendasi pengeluaran BOP kepada kepala
badan pelaksana penyuluhan di kabupaten/kota;
o. Pencairan dana BOP dilakukan secara bertahap, yaitu setiap 3
(tiga) bulan sekali;
p. Pada akhir tahun 2008, kinerja setiap penyuluh pertanian akan
dievaluasi berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan
penyuluhan pertanian, yaitu: (1) Programa penyuluhan di setiap
tingkatan; (2) Rencana kerja tahunan penyuluh di wilayah kerja
masing-masing sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha; (3) Data peta wilayah untuk pengembangan
teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pewilayahan komoditas
unggulan; (4) Terdesiminasinya informasi teknologi pertanian
secara merata dan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha; (5) Tumbuhkembangnya keberdayaan dan
kemandirian pelaku utama, kelompoktani, kelompok
usaha/asosiasi petani dan usaha formal (lembaga usaha formal
lainnya); (6) Terwujudnya kemitraan usaha antara pelaku utama
dengan pelaku usaha yang saling menguntungkan; (7)
Terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga
keuangan, informasi, sarana produksi (pertanian, perikanan dan
kehutanan) dan pemasaran; (8) Meningkatnya produktivitas
agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja;
47
(9) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama di
wilayah kerjanya;
q. Penilaian kinerja penyuluh pertanian yang dikaitkan dengan
pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja penyuluh dilakukan oleh
tim yang ditetapkan oleh kepala badan pelaksana penyuluhan di
kabupaten/kota;
r. Koordinator penyuluh kabupaten/kota atau atasan langsung
penyuluh agar segera melaporkan kepada satker provinsi, apabila
terjadi alih tugas, pensiun, wafat, dan tindak indisipliner lainnya,
untuk dilakukan pemberhentian terhadap penyaluran BOP.
Apabila penyuluh tersebut tetap menerima BOP, maka yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
C. Penyebaran Informasi Penyuluhan
Salah satu kegiatan nyata yang mempunyai dampak luas terhadap
pembangunan masyarakat pertanian di pedesaan adalah Penyebaran
Informasi Penyuluhan yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku
usaha. Untuk itu para penyelenggara penyuluhan perlu terus meningkatkan
pelayanan informasi, baik informasi teknologi, harga, pasar, permodalan,
maupun informasi tentang kebijakan pembangunan pertanian di wilayah
kerjanya.
Kegiatan penyebaran informasi penyuluhan dilaksanakan dalam 2 (dua)
bentuk, yaitu pengadaan Tabloid Sinar Tani dan penyebaran informasi
penyuluhan melalui media cetak atau media elektronik. Penyebaran
informasi penyuluhan dengan berlangganan Tabloid Sinar Tani dibiayai oleh
dana dekonsentrasi, sedangkan penyebaran informasi penyuluhan melalui
media cetak lainnya atau media elektronik difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah melalui APBD/APBN atau sumber lain yang tidak mengikat.
48
Pendayagunaan Tabloid Mingguan Sinar Tani ini mulai tahun 2008,
intensitas sisipan liptan akan ditingkatkan menjadi dua minggu sekali,
sedangkan Mimbar Penyuluhan Agribisnis tetap diterbitkan per minggu.
Adapun pengisian materi dimaksud dilakukan oleh Tim Penyusunan Materi
Penyuluhan pada Badan Pengembangan SDM Pertanian. Tim ini
beranggotakan para penyuluh pertanian yang ditugaskan pada Eselon I
lingkup Departemen Pertanian.
Penyebarluasan materi penyuluhan didukung oleh penggunaan media cetak
dalam bentuk brosur, folder, leaflet, poster atau media elektronik dalam
bentuk siaran pedesaan (sipedes) melalui kerjasama dengan RRI daerah,
radio swasta daerah, stasiun TVRI daerah atau TV swasta.
Materinya penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan pelaku utama dan
pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian
sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka peningkatan
produktivitas usahanya serta pengembangan komoditas unggulan di
daerahnya. Materi penyuluhan berisikan unsur pengembangan SDM dan
peningkatan modal sosial serta unsur ilmu pengetahuan, teknologi,
informasi, ekonomi, manajemen, hukum dan pelestarian lingkungan. 1. Tujuan
Tujuan penyebaran informasi penyuluhan di kabupaten/kota adalah:
a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat pertanian,
perikanan dan kehutanan di pedesaan tentang perkembangan
informasi inovasi teknologi, iklim, cuaca, serangan hama dan
penyakit, harga, pasar, permodalan, maupun informasi tentang
kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di
wilayah kerjanya;
b. Meningkatkan akses para penyuluh, pelaku utama dan pelaku
usaha terhadap sumber informasi pertanian, perikanan dan
49
kehutanan dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku
utama dan pelaku usaha;
c. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan penyuluh di
kabupaten/kota;
d. Menyediakan topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh
mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan,
dan penyuluhan, guna melihat kelayakan penerapannya di tingkat
pelaku utama dan pelaku usaha;
e. Melengkapi bahan bacaan sebagai sumber informasi di
perpustakaan kabupaten/kota.
2. Sasaran
a. Sasaran penyebaran informasi penyuluhan di kabupaten/kota
yaitu penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
b. Sasaran Tabloid Sinar Tani adalah 27.988 orang penyuluh
pertanian yang berada di kabupaten/kota dan kecamatan dengan
kriteria yang sama dengan penyuluh yang berhak menerima BOP.
Jumlah eksemplar Tabloid Mingguan Sinar Tani yang dikirim adalah
satu eksemplar per minggu atau 48 eksemplar per tahun yang
pembiayaannya bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi di
kabupaten/kota.
3. Output
a. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat pertanian,
perikanan dan kehutanan di pedesaan tentang perkembangan
informasi inovasi teknologi, iklim, cuaca, serangan hama dan
penyakit, harga, pasar, permodalan, maupun informasi tentang
kebijakan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di
wilayah kerjanya;
50
b. Meningkatnya akses para penyuluh, pelaku utama dan pelaku
usaha terhadap sumber informasi pertanian, perikanan dan
kehutanan dalam rangka membantu memecahkan masalah pelaku
utama dan pelaku usaha;
c. Berkembangnya wawasan dan pengetahuan penyuluh di
kabupaten/kota;
d. Tersedianya topik bahasan diskusi di kalangan korps penyuluh
mengenai pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan,
dan penyuluhan, guna melihat kelayakan penerapannya di tingkat
pelaku utama dan pelaku usaha;
e. Tersedianya bahan bacaan sebagai sumber informasi di
perpustakaan kabupaten/kota.
4. Waktu
Penyebaran informasi penyuluhan melalui media cetak maupun
elektronik dilaksanakan secara terus menerus selama setahun.
Sedangkan waktu pengiriman Tabloid Sinar Tani setiap minggu selama
setahun.
5. Pelaksanaan
a. Pendistribusian Tabloid Sinar Tani
1) Tabloid Mingguan Sinar Tani disalurkan melalui koordinator
penyuluh kabupaten/kota untuk selanjutnya didistribusikan
kepada para penyuluh disertai dengan tanda bukti
penerimaan dari para penyuluh yang bersangkutan;
2) Materi yang dianggap penting dapat dijadikan bahan diskusi
atau seminar terbatas di kalangan penyuluh di provinsi
dengan mengundang narasumber terkait;
51
3) Pembayaran langganan akan dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran di satker provinsi atau PUM kabupaten/kota
kepada Redaksi Sinar Tani;
4) Guna memudahkan pendistribusian Tabloid Sinar Tani,
satker provinsi atau dinas lingkup pertanian atau
kelembagaan penyuluhan penerima dana dekonsentrasi di
kabupaten/kota agar mengajukan alamat pengiriman yang
terjangkau pos langsung kepada Redaksi Sinar Tani dengan
alamat Jl. Harsono RM No. 3, Gedung Arsip, Kantor Pusat
Departemen Pertanian, Jakarta (12550), Telp. 021-7812162-
63 dan 7817544; Fax. 021-7818205, disertai dengan alamat
lengkap pengirim termasuk kode pos.
b. Penyebarluasan informasi melalui media cetak maupun elektronik
1) Menyelenggarakan kerjasama penyiaran dengan stasiun
radio, stasiun televisi lokal baik pemerintah maupun swasta
yang memiliki jangkauan ke seluruh pedesaan di wilayah
kerja masing-masing;
2) Kerjasama siaran dapat berupa kerjasama dalam
memproduksi siaran pedesaan dan/atau menyiarkan hasill
produksi sipedes yang dibuat di provinsi dan pusat;
3) Materi sipedes dapat berisi perkembangan kebijakan atau
program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan
yang mutakhir dan/atau masalah-masalah yang perlu segera
ditanggulangi. Materi dapat dituangkan dalam bentuk
penulisan populer, yang tepat waktu dan tepat sasaran.
Contoh materi-materi siaran pedesaan, antara lain:
keberhasilan usaha petani, permasalahan dan pemecahan
usaha pertanian; informasi harga komoditas pokok, stok
pangan lokal dan nasional; dan informasi yang bersifat
melindungi petani dan lain-lain.
52
D. Pengembangan Balai Penyuluhan Kecamatan Model
Dalam rangka mendukung RPP, pada tahun 2006 kegiatan pengembangan
balai penyuluhan model sebagai percontohan bagi daerah sekitarnya telah
dilaksanakan di 6 (enam) provinsi lokasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (RPPK). Pada tahun 2007 lokasi pengembangan balai
penyuluhan model diperluas ke 343 kabupaten di 33 provinsi.
Pada tahun 2008, dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibatasi pada
75 kabupaten yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai
dengan amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K per Juli 2007.
1. Tujuan
a. Mewujudkan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang tangguh
sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah,
sebagai percontohan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang
ideal;
b. Mendorong pemerintah daerah kabupaten untuk mereplikasi
kelembagaan penyuluhan kecamatan yang ideal di kecamatan
lain;
c. Menyediakan fasilitas penyuluhan/jasa konsultasi agribisnis yang
memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya;
d. Mendukung penyuluh dalam kapasitasnya memfasilitasi proses
pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Sasaran
Tujuh puluh lima unit balai penyuluhan kecamatan di 75 kabupaten,
33 provinsi dengan penyebaran satu balai penyuluhan model di setiap
kabupaten yang bersangkutan. Bagi kabupaten yang sudah memiliki
embrio balai penyuluhan kecamatan model yang dirintis sejak tahun
53
2006/2007 agar dapat meneruskan pengembangannya sampai balai
penyuluhan kecamatan tersebut mampu mewujudkan kapasitasnya
yang ideal dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan lain di luar
dekonsentrasi (APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak
mengikat).
3. Output
a. Terwujudnya kelembagaan penyuluhan kecamatan yang tangguh
sesuai dengan potensi wilayah/komoditas unggulan daerah,
sebagai percontohan kelembagaan penyuluhan kecamatan yang
ideal;
b. Terwujudnya komitmen pemerintah daerah kabupaten untuk
mereplikasi kelembagaan penyuluhan kecamatan yang ideal di
kecamatan lain;
c. Tersedianya fasilitas penyuluhan/jasa konsultasi agribisnis yang
memadai bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya;
d. Tersedianya dukungan bagi penyuluh dalam kapasitasnya
memfasilitasi proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku
usaha.
4. Waktu
Pengembangan balai penyuluhan kecamatan model ini dilaksanakan
selama periode satu tahun.
5. Pelaksanaan
a. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk memperkuat
kapasitas balai penyuluhan kecamatan model dan dapat dibiayai
dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut:
54
1). pelaksanaan PRA;
2). identifikasi kebutuhan informasi pertanian;
3). pendampingan penyusunan rencana kegiatan
poktan/gapoktan, RDK/RDKK, programa desa/kelurahan;
4). penyusunan programa penyuluhan kecamatan;
5). rembug-rembug petani/poktan/gapoktan di kecamatan;
6). forum-forum penyuluhan pertanian pedesaan;
7). Pelatihan penyuluh di balai penyuluhan kecamatan dan
administrasi serta pelaporan;
8). perakitan materi, media dan alat bantu penyuluhan yang
spesifik lokasi;
9). advokasi penumbuhan dan pengembangan pos penyuluhan
desa;
10). pengembangan fungsi balai penyuluhan kecamatan sebagai
pusat jasa konsultasi agribisnis di pedesaan;
11). percontohan di lahan balai penyuluhan kecamatan
(demplot/demfarm beserta ”hari lapang petani”);
12). kaji terap;
13). penyebaran informasi dan teknologi;
14). pelatihan bagi petani/kelompok tani/gapoktan di balai
penyuluhan kecamatan;
15). supervisi, evaluasi dan penilaian kinerja penyuluh oleh
koordinator penyuluh di balai penyuluhan kecamatan.
b. Pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi pengadaan sarana dan
prasarana balai penyuluhan model melalui APBD dan DAK, antara
lain sebagai berikut:
1). Sarana perkantoran balai penyuluhan kecamatan.
2). Perpustakaan: 1 paket bahan-bahan pustaka; 1 unit rak
buku; 1 unit ruang baca; dan 1 set komputer dan printer.
55
3). Sarana dan prasarana pelatihan: 1 unit ruang
kelas/pertemuan; 15 meja; 30 kursi rapat/pertemuan; alat
bantu mengajar (1 OHP, 1 wireless, 1 radio, 1 televisi, 1 unit
perlengkapan ubinan, 1 pH meter, 1 soil tester (PUTS), 1
BWD, 1 alat ukur kadar air, dan 1 VCD/DVD player).
4). Sarana dan prasarana perakitan media informasi: spesimen
basah dan kering; papan display informasi usaha pertanian;
informasi harga, pasar, permodalan; dan rekomendasi
teknologi tepat guna.
5). Database: monografi wilayah; data kelompok tani/gapoktan
beserta jenis usaha dan kepemilikan lahannya; data
petugas; data sarana dan realisasi sasaran intensifikasi; dan
data angka ramalan padi dan palawija.
6). Peta komoditas unggulan.
7). Lahan percontohan BPP.
8). Alat pengukur curah hujan.
9). Alat-alat pertanian.
c. Pemilihan calon balai penyuluhan kecamatan model agar
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1). minimal memiliki 5-10 orang penyuluh;
2). memiliki bangunan yang layak;
3). status kepemilikan lahan balai penyuluhan kecamatan jelas
dan tidak bermasalah;
4). mudah dijangkau;
5). dekat dengan domisili petani;
6). dekat dengan sentra produksi, pengolahan, pemasaran
komoditas unggulan wilayah;
7). memiliki lahan untuk percontohan;
8). komitmen pemda kuat;
56
9). sedapat mungkin dipilih balai penyuluhan kecamatan yang
telah atau direncanakan akan direhab/dibangun dengan DAK
atau APBD;
10). sedapat mungkin terintegrasi dengan kegiatan PRIMA TANI
yang dilaksanakan di 201 desa dan tersebar di 200
kabupaten/kota, 33 provinsi seluruh Indonesia dan Program
Peningkatan Beras Nasional (P2BN) di 16 provinsi.
E. Berperanserta dalam Forum Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan di Pusat
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keperansertaan pimpinan
kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dalam Forum Pimpinan
Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat.
1. Tujuan
a. Menyamakan persepsi dan meningkatkan komitmen para
penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah dalam melakukan
penataan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, dan
pembiayaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU No. 16 tahun
2006 tentang SP3K;
b. Menyediakan media untuk terjadinya proses saling belajar
diantara para penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah
dalam rangka mempercepat implementasi UU No. 16 tahun 2006
tentang SP3K.
2. Sasaran
Sasaran forum pimpinan kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat,
adalah:
a. Kepala badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota atau
pimpinan kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota, khususnya
57
yang sesuai dengan amanah UU No. 16 tahun 2006 tentang SP3K
dari 33 provinsi;
b. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan atau pimpinan
kelembagaan penyuluhan/satker dekonsentrasi dari 33 provinsi;
c. Penyelenggara penyuluhan di tingkat pusat.
3. Output
a. Diperolehnya persamaan persepsi dan meningkatnya komitmen
para penyelenggara penyuluhan di pusat dan daerah dalam
melakukan penataan kelembagaan, ketenagaan,
penyelenggaraan, dan pembiayaan penyuluhan sesuai dengan
amanah UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K;
b. Terjadinya proses saling belajar diantara para penyelenggara
penyuluhan di pusat dan daerah dalam rangka mempercepat
implementasi UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K.
4. Waktu
Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Forum Pimpinan
Kelembagaan Penyuluhan di tingkat pusat, yang dijadwalkan akan
berlangsung pada bulan April 2008.
5. Pelaksanaan
Peranserta kabupaten/kota dalam forum pimpinan kelembagaan
penyuluhan di Pusat ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari
Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi,
konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi
di kabupaten/kota. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi yang
58
tersedia di suatu kabupaten/kota tidak memadai jumlahnya untuk
membiayai keperansertaan kabupaten/kota yang bersangkutan dalam
pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD
kabupaten/kota.
F. Berperanserta dalam Temu Koordinasi Kelompoktani (Poktan)/Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) di Pusat
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 273/Kpts/OT.160/4/2007
tanggal 13 April 2007, pembinaan poktan diarahkan pada penerapan sistem
agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota
masyarakat pedesaan lainnya dengan menumbuhkembangkan kerjasama
antarpetani dan dengan pihak lain yang terkait.
Guna mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan poktan/gapoktan
telah memberi dukungan terhadap proses alih teknologi, pemecahan
masalah usahatani, penyusunan RDK/RDKK, peningkatan akses terhadap
permodalan dan pasar guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan
petani, dipandang perlu untuk menyelenggarakan Temu Koordinasi
Poktan/Gapoktan di Pusat.
1. Tujuan
a. Memperoleh gambaran mengenai pemberdayaan
poktan/gapoktan di kecamatan dan desa;
b. Menyediakan media untuk terjadinya proses saling belajar
diantara para ketua/pengurus poktan/gapoktan;
c. Meningkatkan kepemimpinan, keterampilan manajemen dan
kewirausahaan ketua/pengurus gapoktan.
59
2. Sasaran
a. Ketua/pengurus poktan/gapoktan di tingkat kecamatan dan desa
yang berasal dari 440 kabupaten/kota;
b. Pembina poktan/gapoktan
3. Output
a. Gambaran mengenai pemberdayaan poktan/gapoktan di
kecamatan dan desa;
b. Terjadinya proses saling belajar diantara para ketua/pengurus
poktan/gapoktan;
c. Meningkatnya kepemimpinan, keterampilan manajemen dan
kewirausahaan ketua/pengurus gapoktan.
4. Waktu
Disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan Temu Koordinasi
Poktan/Gapoktan yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei
2008.
5. Pelaksanaan
Peran serta kabupaten/kota dalam pertemuan Temu Koordinasi Poktan
dan Gapoktan ini dilaksanakan berdasarkan undangan dari Kepala
Badan Pengembangan SDM Pertanian c.q. Kepala Pusat
Pengembangan Penyuluhan Pertanian.
Adapun pembiayaannya diambilkan dari MAK administrasi, koordinasi,
konsultasi dan monev yang bersumber dari alokasi dana dekonsentrasi
DIPA Satker Dekonsentrasi lingkup Badan Pengembangan SDM
Pertanian di kabupaten/kota. Apabila alokasi anggaran dekonsentrasi
yang tersedia di suatu provinsi tidak memadai jumlahnya untuk
membiayai keperansertaan provinsi yang bersangkutan dalam
60
pertemuan di Pusat, maka agar diupayakan dukungan dana APBD
kabupaten/kota.
G. Pengawalan dan Pendampingan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP)
Salah satu fokus Program RPP adalah peningkatan kuantitas dan kualitas
penyuluh. Jumlah desa/kelurahan di seluruh Indonesia saat ini sebanyak
69.929 desa/kelurahan, sementara jumlah penyuluh pertanian yang tersedia
saat ini hanya 30.502 orang (PNS: 28.879 dan tenaga honorer: 1.623),
sehingga masih dibutuhkan kurang lebih 40.000 orang tenaga penyuluh
pertanian.
Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut, Departemen
Pertanian mulai tahun 2007 membuat kebijakan merekrut THL-TB PP
sebanyak 6.000 yang ditempatkan di desa/kelurahan dalam wilayah
kabupaten/kota di seluruh Indonesia sesuai dengan daerah asal yang
bersangkutan.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja THL-TB PP selama periode April-
Desember 2007 diperoleh informasi bahwa keberadaan THL-TB PP pada
umumnya dirasakan sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani/poktan
dan dipandang sangat membantu penyuluh PNS selaku mitra kerjanya
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan. Untuk itu, THL-TB
PP yang dinilai berkinerja baik direkomendasikan oleh unit kerja
kabupaten/kota tempat mereka ditugaskan untuk diperpanjang kontrak
kerjanya sebagai THL-TB PP pada tahun 2008 selama periode 10 bulan
(Februari-November 2008).
Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan pembinaan THL-TB PP
mencakup penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB PP
yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Pertanian bekerjasama
61
dengan BRI Pusat dan untuk memperoleh umpan balik petani atas kinerja
THL-TB PP sesuai dengan tugas dan fungsinya di lapangan, maka
disediakan kegiatan pengawalan dan pendampingan THL-TB PP di provinsi
dan kabupaten/kota.
1. Tujuan
a. Memantau penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat
desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b. Memantau kelancaran penyaluran honorarium dan biaya
operasional bagi THL-TB PP ke rekening masing-masing THL-TB
PP di wilayah kerjanya;
c. Menyepakati mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP
dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama
dan pelaku usaha;
d. Memantau kinerja THL-TB PP dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya;
e. Membuat rekapitulasi laporan THL-TB PP dari seluruh desa dan
kecamatan di wilayahnya ke tingkat provinsi;
f. Membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh
THL-TB PP di lapangan, serta memberikan saran-saran dan
umpan balik ke provinsi;
g. Melaporkan berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak dapat
dipecahkan di daerah kepada provinsi.
2. Sasaran
a. THL-TB PP yang berpendidikan SLTA, D III dan D IV/S1 bidang
pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang direkrut
tahun 2007 dan diperpanjang kontraknya tahun 2008, maupun
THL-TB PP yang baru direkrut tahun 2008;
b. Kelembagaan/unit kerja tempat THL-TB PP ditugaskan.
62
Adapun fasilitas yang diberikan kepada THL-TB PP adalah
berupa honorarium, biaya operasional, dan bantuan biaya
pemondokan selama masa kontrak tahun 2008 (10 bulan)
yang bersumber dari dana APBN pusat.
3. Output
a. Tertibnya penempatan THL-TB PP dan penugasannya di tingkat
desa yang dikukuhkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b. Lancarnya penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi
THL-TB PP ke rekening masing-masing THL-TB PP di wilayah
kerjanya;
c. Disepakatinya mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB PP
dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama
dan pelaku usaha;
d. Terlaksananya kegiatan-kegiatan THL-TB PP sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
e. Tersusunnya rekapitulasi laporan triwulanan THL-TB PP dari
seluruh desa dan kecamatan di wilayahnya untuk dikirimnya ke
tingkat provinsi;
f. Terpecahkannya masalah-masalah yang dihadapi oleh THL-TB PP
di lapangan, serta diperolehnya saran-saran dan umpan balik ke
provinsi;
g. Terinformasikannya berbagai permasalahan THL-TB PP yang tidak
dapat dipecahkan di daerah kepada tingkat provinsi untuk
ditindaklanjuti.
4. Waktu
a. Perpanjangan kontrak THL-TB PP yang direkrut tahun 2007 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diperpanjang kontraknya
dilakukan selama periode Februari-November 2008 (10 bulan);
63
b. Masa kontrak THL-TB PP baru yang direkrut tahun 2008 dimulai
selama periode Februari-November 2008 (10 bulan).
5. Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan Pengawalan dan Pendampingan THL-TB PP
mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman
Pembinaan THL-TB PP yang akan segera terbit pada tahun 2008.
Pembiayaan kegiatan ini bersumber dari alokasi dana
dekonsentrasi di kabupaten/kota.
H. Administrasi, Koordinasi dan Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi
Administrasi dimaksudkan untuk memfasilitasi biaya operasional
penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota, seperti honorarium
petugas, pengadaan alat tulis kantor, perbanyakan/penggandaan, surat
menyurat, serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat
dalam berbagai bentuk formulir sesuai dengan Pedoman Teknis
Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008.
Koordinasi dan konsultasi dimaksudkan selain untuk memfasilitasi
keperansertaan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan forum/pertemuan-
pertemuan di tingkat pusat.
Monitoring dimaksudkan untuk melakukan pemantauan kegiatan
penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota guna memastikan
ketepatan penggunaan input/sumberdaya penyuluhan, mengendalikan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyuluhan agar berjalan sesuai dengan
jadwal dan hasil yang diharapkan, dan mengambil tindakan koreksi yang
diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
64
Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efisiensi, efektifitas dan dampak dari
suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten/kota sesuai
dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik
dan obyektif serta terdiri dari evaluasi saat kegiatan berlangsung, sebelum
kegiatan dimulai, dan sesudah kegiatan selesai.
1. Tujuan
a. Mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penyuluhan
di kabupaten/kota;
b. Mengetahui tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang berjalan
maupun yang telah selesai sebagai bahan untuk menetapkan
kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;
c. Membangun sikap aparat yang transparan dan akuntabel;
d. Menyediakan umpan balik dari seluruh stakeholders (pemangku
kepentingan) dalam rangka penyempurnaan perencanaan
program dan penyelenggaraan penyuluhan;
e. Mengukur pencapaian dampak kegiatan penyuluhan sesuai
dengan indikator yang ditetapkan;
f. Menyediakan laporan berkala (bulanan, triwulanan, dan tahunan).
2. Sasaran
Sasaran kegiatan ini adalah pelaksana dan koordinator
penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dalam
melaksanakan administrasi, koordinasi dan konsultasi, monitoring dan
evaluasi kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota dan pelaporannya dari
kabupaten/kota ke provinsi.
Pembiayaan kegiatan administrasi, koordinasi dan konsultasi,
monitoring dan evaluasi ini bersumber pada dana dekonsentrasi yang
dialokasikan di kabupaten/kota.
65
3. Output
a. Diketahuinya tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya
penyuluhan;
b. Diketahuinya tingkat kemajuan kegiatan baik yang sedang
berjalan maupun yang telah selesai sebagai bahan menetapkan
kebijakan dan pengambilan tindakan yang diperlukan;
c. Terbangunnya sikap aparat yang transparan dan akuntabel;
d. Tersedianya umpan balik dari seluruh stakeholders dalam rangka
penyempurnaan penyelenggaraan penyuluhan;
e. Tersedianya laporan berkala (bulanan, triwulan, dan tahunan);
f. Terukurnya pencapaian dampak kegiatan penyuluhan baik yang
dilaksanakan oleh penyuluh PNS sesuai dengan indikator yang
ditetapkan.
4. Waktu
Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan disesuaikan dengan
tujuannya.
5. Pelaksanaan
Kegiatan administrasi diperuntukkan guna mendukung kegiatan
operasional satker provinsi, antara lain honorarium petugas,
pengadaan alat tulis kantor, perbanyakan/penggandaan, surat
menyurat, serta penyusunan dan pengiriman laporan provinsi ke pusat
dalam berbagai bentuk formulir sesuai dengan Pedoman Teknis
Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun
2008.
66
Sementara kegiatan koordinasi diperuntukkan guna mendukung
mobilitas kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota untuk menghadiri
forum/pertemuan-pertemuan penyuluhan di tingkat pusat.
Kegiatan monitoring dan evaluasi provinsi dilakukan oleh pejabat/staf
yang ditunjuk dan dalam pelaksanaannya mengacu kepada beberapa
instrumen/indikator kinerja penyuluh antara lain:
a. programa penyuluhan di setiap tingkatan;
b. rencana kerja tahunan penyuluh yang disusun oleh setiap
penyuluh berdasarkan programa penyuluhan di masing-masing
tingkatan;
c. buku kerja penyuluh yang menggambarkan aktivitas harian yang
bersangkutan sebagai salah satu alat kendali kinerja penyuluh;
d. laporan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi;
e. data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi
sesuai dengan pewilayahan;
f. data jumlah petani/poktan/gapoktan yang akses ke lembaga
keuangan, informasi, sarana produksi pertanian, perikanan dan
kehutanan serta pemasaran;
g. data jumlah petani/poktan/gapoktan yang bermitra dengan
pengusaha menengah dan besar;
h. ketersediaan informasi teknologi pertanian, perikanan dan
kehutanan secara merata, tepat guna dan tepat waktu;
i. laporan bulanan, triwulanan dan tahunan kegiatan RPP di
kabupaten/kota disampaikan oleh Bupati c.q penanggungjawab
kegiatan di kabupaten/kota kepada Gubernur c.q Satker Provinsi
dan tembusan disampaikan kepada Kepala Pusat Pengembangan
Penyuluhan Pertanian dengan alamat Kantor Pusat Departemen
Pertanian Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta
67
Selatan, Gedung D, Lantai V, Jakarta (12550), Telp/Fax. 021-
7804386;
j. Laporan bulanan kegiatan dari kabupaten/kota paling lambat
diterima tanggal 5 pada bulan berikutnya untuk keperluan
rekapitulasi laporan di tingkat provinsi.
Jenis-jenis pelaporan dan formatnya Pedoman Teknis Supervisi,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPP Tahun 2008 beserta
petunjuk yang lebih rinci agar mengacu kepada yang diterbitkan oleh
Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian tahun 2008 dan
merupakan satu kesatuan dengan pedoman ini.
I. Kegiatan P3TIP/FEATI di Kabupaten
Kegiatan-kegiatan Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan
Informasi Pertanian Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:
1. Administrasi;
2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
3. Pengelolaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
4. Pembangunan Gedung Operasional (BPP);
5. Rehabilitasi Gedung Operasional (BPP);
6. Pengadaan Mebelair dan Peralatan;
7. Pengadaan Alat Pengolah Data;
8. Pameran;
9. Rapat-rapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja;
10. Monitoring dan Evaluasi.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan P3TIP/FEATI tahun 2008 lebih lanjut agar
mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Volume 1 dan 2, sedangkan daftar
lokasi P3TIP terdapat pada lampiran 3.
70
Lampiran 3. Lokasi Pelaksanaan P3TIP/FEATI
No Provinsi Kabupaten 1. Sumatera Utara 1.Asahan, 2.Labuhan Batu, 3.Simalungun,
4.Tapanuli Selatan, 5. Karo 2. Sumatera Barat
6.Solok, 7.Pesisir Selatan, 8.Lima Puluh Kota, 9.Padang Pariaman, 10.Solok Selatan
3. Jambi 11.Merangin, 12.Tanjung Jabung Barat, 4. Sumatera Selatan 13.Banyuasin 5. Banten 14.Serang 6. Jawa Barat
15. Sukabumi; 16.Subang, 17.Indramayu, 18.Majalengka, 19.Garut, 20.Kuningan, 21.Karawang, 22.Cirebon
7. Jawa Tengah 23.Brebes, 24.Magelang, 25.Batang; 26 Temanggung
8. Jawa Timur 27.Malang, 28.Tulungagung, 29.Tuban, 30.Kediri 9. Yogyakarta 31.Kulonprogo, 32.Bantul, 33.Gunung Kidul 10. Kalimantan Selatan 34.Hulu Sungai Selatan, 35.Hulu Sungai Tengah,
36.Balangan, 11. Sulawesi Utara
37. Minahasa Utara, 38.Minahasa, 39.Minahasa Selatan, 40.Bolaang Mongondow, 41.Tomohon, 42.Kep.Sangihe
12. Sulawesi Selatan 43.Gowa, 44.Enrekang, 45.Maros, 46.Bone, 47.Luwu, 48.Sinjay
13. Sulawesi Tenggara 49.Konawe, 50.Konawe Selatan, 51.Muna, 52.Kolaka, 53.Buton
14. Sulawesi Tengah 54.Donggala, 15. Gorontalo 55.Boalemo, 56.Poahatu, 57.Bone Bolango,
58.Gorontalo 16. NusaTenggara Barat 59.Lombok Barat, 60.Bima, 61.Dompu,
62.Sumbawa, 63.Lombok Tengah 17. Nusa Tenggara Timur 64.Manggarai, 65.Sumba Timur, 66.Ngada,
67.Ende, 68.Sumba Barat, 69.Belu 18. Kalimantan Barat 70.Sambas, 71.Pontianak