Proses PenyusunanKebijakan Umum APBD &
Proses PenyusunanKebijakan Umum APBD &
1111
Kebijakan Umum APBD &Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara
Kebijakan Umum APBD &Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara
PENYUSUNAN KUA DAN PPASPENYUSUNAN KUA DAN PPAS(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMD
RenstraSKPD
Renja
5 tahun
5 tahun
RPJM
1 tahun 1 tahun
5 tahun
2222
RenjaSKPD RKPD
KUA PPAS
Dibahas bersama DPRD
1 tahun 1 tahun
RKP
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN
KDH
PENGERTIANPENGERTIANKEBIJAKAN UMUM APBDKEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK
33
TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI
SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD
Substansi PerbedaanSubstansi Perbedaan
Pokok-pokok pikiran DPRD
Arahan, mandat & Pembinaan Pem Pusat
RENSTRADADATA HISTORIS
Arah & KebijakanUmum APBD
Penjaringan
Aspirasi
MASYARAKATTokoh Masy, LSM,
Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dll
PEMDA DPRD
KEPMENDAGRI NO 29
PERMENDAGRI NO 13
4444
PERMENDAGRI NO 13
RPJMD
RenstraSKPD
RenjaSKPD RKPD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
RKP
RPJM
1 tahun
1 tahun
5 tahun
Rancangan KUA
DPRD
Dibahasbersama Pemda
Nota Kesepakatan
• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
KEPMENDAGRI No. 29/2002KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARUPERMENDAGRI BARU
PERBEDAAN DOKUMENPERBEDAAN DOKUMEN
5555
• STRATEGI & PRIORITAS APBD • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Bab I PendahuluanBab I Pendahuluan
a.a. Kondisi/prestasiKondisi/prestasi yangyang telahtelah berhasilberhasil dicapaidicapai padapada tahuntahun sebelumnya,sebelumnya, tahuntahun berjalanberjalandandan perkiraanperkiraan pencapaianpencapaian padapada tahuntahun anggarananggaran yangyang akanakan datangdatang
b.b. PerkiraanPerkiraan pencapaianpencapaian tahuntahun ygyg akanakan datangdatang
c.c. IdentifikasiIdentifikasi PermasalahanPermasalahan && TantanganTantangan
Bab II Gambaran Umum RKPDBab II Gambaran Umum RKPD
PrioritasPrioritas pembangunanpembangunan daerahdaerah yangyang diamanatkandiamanatkan dalamdalam RKPDRKPD untukuntuk menyelesaikanmenyelesaikanpermasalahanpermasalahan dandan tantangantantangan sertaserta untukuntuk mendukungmendukung upayaupaya mewujudkanmewujudkan sasaransasaran dandan tujuantujuan
Substansi dan Lingkup Materi Kebijakan Umum APBD
6666
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber PendanaanBab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan
a.a. UraianUraian kebijakankebijakan penganggaranpenganggaran sesuaisesuai dengandengan kebijakankebijakan pemerintahpemerintah..
b.b. KondisiKondisi yangyang berbedaberbeda akanakan menghasilkanmenghasilkan target/sasarantarget/sasaran yangyang berbedaberbeda..
c.c. PerkiraanPerkiraan penerimaanpenerimaan untukuntuk mendanaimendanai seluruhseluruh pengeluaranpengeluaran padapada tahuntahun yangyang datangdatang..
permasalahanpermasalahan dandan tantangantantangan sertaserta untukuntuk mendukungmendukung upayaupaya mewujudkanmewujudkan sasaransasaran dandan tujuantujuanyangyang telahtelah ditetapkanditetapkan dalamdalam RPJMDRPJMD..
Bab IV PenutupBab IV Penutup
UraianUraian mengenaimengenai kesimpulankesimpulan terhadapterhadap halhal--halhal yangyang disepakatidisepakati..
PEDOMAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN APBD YG DIKELUARKAN
OLEH MENDAGRIOLEH MENDAGRI
PokokPokok--pokok kebijakan pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi yang memuat sinkronisasi
PEMERINTAH DAERAH
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA
7777
yang memuat sinkronisasi yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerahdengan pemerintah daerah
Prinsip dan kebijakan Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun penyusunan APBD tahun anggaran berkenaananggaran berkenaan
Teknis penyusunan APBDTeknis penyusunan APBD
HalHal--hal khusus lainnyahal khusus lainnya
RancanganKUA
DPRD
Proses Penyampaian Rancangan KUAProses Penyampaian Rancangan KUA
DPRDDPRD
Disampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan Juni
TAPD
KOORDINATOR TAPDKOORDINATOR TAPD KDHKDH
Disampaikanke KDHpaling lambatawal bulan Juni
Sekda selakuKoordinatorTAPD
PEMERINTAH DAERAH
RKPD
8888
RancanganKUA
RancanganKUA
RancanganKUA
RancanganKUA
awal bulan Juni
Rancangan KUAdibahas bersama
PanitiaAnggaran
DPRD
Nota Kesepakatan
Paling lambatMinggu ke-1
Juli
Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang adalah:
(1)Laju inflasi
(2)Pertumbuhan ekonomi regional
(3)Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan
(4)Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.
9999
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber PendanaanBab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan
a.a. UraianUraian kebijakankebijakan penganggaranpenganggaran sesuaisesuai dengandengan kebijakankebijakan pemerintahpemerintah..
b.b. KondisiKondisi yangyang berbedaberbeda akanakan menghasilkanmenghasilkan target/sasarantarget/sasaran yangyang berbedaberbeda..
c.c. PerkiraanPerkiraan penerimaanpenerimaan untukuntuk mendanaimendanai seluruhseluruh pengeluaranpengeluaran padapada tahuntahun yangyang datangdatang..
CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO
DENGAN KUA
Urusan Wajib ( 25)
Pendidikan
Prog..
Keg…
ASUMSI MAKRO
Laju Inflasi1. Standar
Harga
Implikasi Asumsi Makro
TOLOK UKUR
Penyesuaian Sasaran
KUA
10101010
Keg…
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Dst………..
Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah)
Pertanian
Kehutanan
Dst….
Pertumbuhan EkonomiRegional
2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Dst…..
TOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKD
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
KODEBIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASIPAGU
INDIKATIF(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program ......
11111111
Kegiatan ......
dst ...
1 02 Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi TA
(n)Rp %
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 …..
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2 …..
ProyeksiPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
12121212
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 …..
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3 ……
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 ……
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi
TA (n)Rp %
Surplus/(Defisit)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3 ……
13131313
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 ......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANORGA NISASI
PAGU INDIKATIFLOKASI
Hasil Keluaran Hasil
Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
CONTOH RKPD
14141414
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.RasioJumlahKelasdibandinganak didiksebesar1 : 50
2.Jumlahanak yangterlayanimenjadi400 orang
754.000.000APBD
Kec. AKec. BKec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
Rata-rata biayapendidikanmenurunsebesar 20%
100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Biaya Ujian Gratis
BiayaPendidikanmenurunsebesar 20%
100.000.000 APBN Setiap SD
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUNAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATANORGA NISASI
PAGU INDIKATIFLOKASI
Hasil Keluaran Hasil
Jumlah (Rp) Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
15151515
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.RasioJumlahkelasdibandinganak didiksebesar1 : 50
2.Jumlahanak yangterlayanimenjadi400 orang
754.000.000APBD
Kec. AKec. BKec. C
HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATANKEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN• INDIKATOR PROGRAM • INDIKATOR KEGIATAN
• Hasil • Keluaran • Hasil
Program Pendidikan Anak Usia Dini
• Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
5 (Lima) Unit GedungSekolah Baru (TK) denganstandar 3 kelas setiap
1. Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didik
16161616
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
standar 3 kelas setiapsekolah.
dibanding anak didiksebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yangterlayani menjadi 400orang
Pengadaan mebelair sekolah
•Mebelair pendidikan untuk5 (Lima) Unit GedungSekolah Baru (TK) denganstandar 3 kelas setiapsekolah.
1. Rasio Jumlah kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yangterlayani menjadi 400orang
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local.
•Tersusunnya kurikulum 7mata pelajaran pokokberbasis minat dan bakatbermuatan lokal.
• Terpenuhinyakurikulum untukpelayanan pendidikananak usia dinisebanyak 400 oranganak.
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005
KeluaranHasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
50 (Lima) UnitGedung SekolahBaru (TK) yangterdiri dari 3 kelassetiap sekolah
1.Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 40
2.Jumlah anak yang terlayanimenjadi 500 orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak didiksebesar 1 : 70 dengan data jumlahanak usia sekolah dini yang belumsekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
17171717
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF LOKASI
KeluaranHasil
Jumlah (Rp) Sum ber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) UnitGedung SekolahBaru (TK) yangterdiri dari 3 kelassetiap sekolah.
1.Rasio Jumlah Kelasdibanding anak didik sebesar1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayanimenjadi 400 orang
754.000.000APBD
Kec. AKec. BKec. C
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005Hasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibandinganak didik sebesar 1 : 40
Rasio Jumlah Kelas dan anak didiksebesar 1 : 70 dengan data jumlahanak usia sekolah dini yang belumsekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
18181818
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
HasilJumlah (Rp) Sumber
Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 :50
754.000.000 APBD
PENCAPAIAN TARGET 2007
(70-50) : (70 - 40) { } x 100% = 66,67%
KODEBIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASIPAGU
INDIKATIF•(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
1919
1 01Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
66,67 %Dinas Pendidikan
858.000.000
1 01
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah kelasdibanding anak didiksebesar 1 : 50 denganterbangunnya 5 unit sekolahbaru (USB) TK denganstandar 1 sekolah terdiri dari3 kelas sehingga jumlahanak yang terlayani menjadi400 orang
66,67%Dinas Pendidikan
754.000.000
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi PerkantoranAdministrasi Perkantoran
Prosentase jumlah Prosentase jumlah surat terkirim surat terkirim dibanding dengan dibanding dengan total jumlah surat total jumlah surat dalam satu tahun dalam satu tahun adalah 80%adalah 80%
2020
adalah 80%adalah 80%
Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa surat menyuratmenyurat
1500 surat 1500 surat terkirimterkirim
Tercapainya Tercapainya prosentase rataprosentase rata--rata surat yang rata surat yang gagal gagal Tersampaikan Tersampaikan 20% dari rata20% dari rata--rata jumlah surat rata jumlah surat yang yang seharusnya seharusnya terkirim.terkirim.
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1
2121
struktural adalah 1 : 1
Pengadaan mebeleur (meja-kursi)
62 unit(meubelair) mejakursi
Tercapainyaprosentase totalmebelair untukpegawai nonstruktural yangtidak layakpakai sebesar30% dari totalmeubelair yangdimiliki
PENGERTIAN PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN
KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN
2222
KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM
PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN
BELANJA PEGAWAI
PENGERTIANPENGERTIAN
Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan
PRIORITASPRIORITAS
2323
keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
TUJUANTUJUANPRIORITASPRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan
2424
ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak- Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAPLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiapyang dapat dianggarkan oleh tiap--tiap satuan kerja perangkat tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawaidaerah, termasuk didalamnya belanja pegawai
Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan
25252525
Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPDAnggaran (PPA) SKPD
PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkatpenyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada daerah pada masingmasing--masing satuan kerja perangkat daerahmasing satuan kerja perangkat daerah
LANGKAHLANGKAH--LANGKAH DALAM LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPASPEMBAHASAN PPAS
Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan
KUA
26262626
dan urusan pilihan
Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan
Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)
ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKAN ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN PPASDALAM PENYUSUNAN PPAS
LINGKUNGAN INTERNAL
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR KELEMAHAN
Seberapa Besar Faktor –FaktorKekuatan Yang Dimiliki DapatDigunakan Untuk MengatasiFaktor-Faktor Kelemahan
ANALISIS SWOT
27272727
LINGKUNGAN EKSTERNAL
FAKTOR PELUANG FAKTOR TANTANGAN
Faktor-Faktor Kelemahan
Seberapa Besar Faktor –FaktorPeluang Dapat DigunakanUntuk Menghadapi Faktor-Faktor Tantangan
IMPLEMENTASI DALAM PENYUSUNAN PPAS
Dengan Pemberian Bobot Masing-Masing Faktor Yang Tersebut Diatas
CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITAS CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITAS
INTERNAL
FAKTOR KEKUATAN FAKTOR PELUANG
ANALISIS SWOT
Urusan Pendidikan
•Program A
•Program B
EKSTERNAL
4+3 = 7 2+3 = 5Urusan Pendidikan
1.Program B (12)
2.Program A (9)
3.Dst……2 + 4 = 6 1+ 2 = 3
28282828
EKSTERNAL
FAKTOR KELEMAHAN FAKTOR TANTANGAN
•Dst……
Urusan Kesehatan
•Program A
•Program B
INTERNAL
CONTOH
BOBOT 5 s/d 1
Urusan Kesehatan
1.Program B (9)
2.Program A (8)
1 + 2 = 3
2+ 3 = 5
2 + 3 = 5
3 + 1 = 4
Bab I PendahuluanBab I Pendahuluan
Kondisi/prestasiKondisi/prestasi yangyang telahtelah dicapai,dicapai, PerkiraanPerkiraan pencapaianpencapaian tahuntahun ygyg akanakan datang,datang, IdentifikasiIdentifikasiPermasalahanPermasalahan && TantanganTantangan
Bab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahBab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Asumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah..Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerahKebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerahFaktorFaktor--faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerahfaktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerah
Substansi dan Lingkup Materi PPAS
Bab II Kebijakan Umum APBDBab II Kebijakan Umum APBD
Gambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran..
29292929
Bab IV Prioritas Program dan Plafon AnggaranBab IV Prioritas Program dan Plafon Anggaran
UraianUraian tentangtentang prioritasprioritas programprogram dandan plafonplafon anggarananggaran yangyang disepakatidisepakati yaituyaitu mencakupmencakup ::
CapaianCapaian sasaransasaran program,program,
DasarDasar pertimbanganpertimbangan penentuanpenentuan besaranbesaran pagupagu indikatifindikatif untukuntuk mencapaimencapai sasaransasaran programprogram
HalHal--halhal yangyang perluperlu mendapatkanmendapatkan perhatianperhatian SKPDSKPD dalamdalam menjabarkanmenjabarkan programprogram lebihlebih lanjutlanjut kekedalamdalam masingmasing--masingmasing kegiatankegiatan
FaktorFaktor--faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerahfaktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerahKebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaanKebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaan
Bab V PenutupBab V Penutup
UraianUraian mengenaimengenai kesimpulankesimpulan terhadapterhadap halhal--halhal yangyang disepakatidisepakati..
MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN
NO.PRIORITAS PROGRAM
DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
ORGANISASIJUMLAH PLAFON
ANGGARAN
1.
2.
3.
30303030
4.
5.
6.
Dst.
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
•KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
•DAN ORGANISASI
PLAFON ANGGARAN
•JUMLAH BELANJA TIDAK
LANGSUNGBELANJA LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01 01 Dinas Pendidikan
1 01 02 Dst………………
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan
1 02 02 Dst..................
31313131
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02 Dst.................
1 04 Dst
2 URUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian
2 01 02 Dst............
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan
2 02 02 Dst………………
2 03 Dst..............
Jumlah
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
32323232
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga
Diterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan
PRINSIPPRINSIP--PRINSIP ANGGARAN KINERJAPRINSIP ANGGARAN KINERJA
DAMPAK
MANFAAT
Kepmendagri No 29 Tahun 2002
PENILAIAN KINERJA
33333333
HASIL
KELUARAN
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PRINSIPPRINSIP--PRINSIP ANGGARAN KINERJAPRINSIP ANGGARAN KINERJAPERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
34343434
HASIL
KELUARAN
PROGRAM
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJADENGAN TOLOK UKUR KINERJA
OUTCOME / HASIL
1. Prosentase (%)
2. Rasio
OUTCOME / HASIL
1. Prosentase (%)
SASARAN 5 TAHUN SASARAN 1 TAHUN
PROGRAM
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
35353535
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah(%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Dst……..
KELUARAN
• Kuantitas
• Jumlah
PENERAPAN PENYUSUNANPENERAPAN PENYUSUNANANGGARAN KINERJAANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-
36363636
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS
PRASYARAT PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJADALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE DAN VALID
37373737
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR