Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 TentangBerdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 TentangLPPD, LKPJ dan ILPPDLPPD, LKPJ dan ILPPD
KEMENTERIAN DALAM NEGERIKEMENTERIAN DALAM NEGERI20112011
22
UUD 1945 UUD 1945 Pasal 1Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
33
UUD 1945 UUD 1945 Pasal 18Pasal 18
(1) NKRI dibagi atas daerah2 prov dan daerah prov itu dibagi atas kab dan kota, yang tiap-tiap prov,kab, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang.**)
(2) Pemerintahan daerah prov, daerah kab, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
(3) Pemerintahan daerah prov, daerah kab, dan kota memiliki DPRD yang anggota2nya dipilih melalui pemilihan umum. **)
(4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Prov, Kab dan Kota dipilih secara demokratis. **)
(5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas2nya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang2 ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
kementerian negara
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RIMenurut UUD 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan Peradilan TUN
Lingkungan Peradilan Militer
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRDDPRDGubernur
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
DPRDDPRDBupati/Walikota
Pasal 24 (1)***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)Memegang kekuasaan
pemerintahan
Presiden
LEMBAGA NEGARA PEMEGANG KEKUASAAN MENURUT UUD
Pasal 20 (1)*Memegang kekuasaan
membentuk UU
DPR
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
PEMERINTAH
PEMDA
OTONOMIDAERAH
-MENERIMA DANA PERIMBANGAN-MENGGALI SUMBER DAYA-MENGELOLA SUMBER DAYA
DAERAH BERHAKBERWENANG & BERKEWAJIBAN
MENGATUR & MENGURUS RUMAH
TANGGANYA SENDIRI
MENINGKATKAN JAH MASYMENYEDIAKAN YAN UMUM
MENINGKATKAN DAYA SAING
PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH( UU 32 tahun 2004)( UU 32 tahun 2004)
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH &
DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DG PRINSIP OTONOMI
SELUAS-LUASNYA DLM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUD 1945
88
NEGARA KESATUANNEGARA KESATUAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAHDAERAH
PEMERINTAHDAERAH
PEMERINTAHDAERAH
99
NEGARA FEDERALNEGARA FEDERAL
PEMERINTAHFEDERAL
NEGARA BAGIAN
NEGARA BAGIAN
NEGARA BAGIAN
1010
SUSDUK DPRDSUSDUK DPRD
DPRD terdiri atas anggota parpol peserta pemilu yg dipilih melalui pemilu.
DPRD mrp lembaga perwakilan rakyat daerah yg berkedudukan sbg unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
1111
Lingkup Tugas DPRDLingkup Tugas DPRD
Politis; Strategis.
Bukan:Teknis;
Administratif.
1212
Fungsi DPRDFungsi DPRD
anggaran; menyusun & menetapkan APBD bersama Pemda.
legislasi; membentuk Perda bersama kdh.
pengawasan; pengawasan thd pelaksanaan UU, Perda, Keputusan Kdh & kebijakan yg ditetapkan oleh Pemda.
1313
Tugas dan Wewenang DPRDTugas dan Wewenang DPRD
membentuk Perda bersama Kdh;membahas dan menyetujui Raperda mengenai APBD yg diajukan oleh Kdh;melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;mengusulkan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Kdh dan/atau WaKdh kepada Presiden melalui MDN untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan bagi DPRD Prov, dan kepada MDN melalui Gub bagi DPRD Kab/Kota;memilih Wa Kdh dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wa Kdh;memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah thd rencana perjanjian internasional yg menyangkut kepentingan daerah;
1414
Tugas dan Tugas dan Wewenang DPRDWewenang DPRD
memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;meminta LKPJ Kdh dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah;memberikan persetujuan thd rencana kerjasama dg daerah lain atau dg pihak ketiga yg membebani masyarakat & daerah;mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dg peraturan perUU; danmelaks tugas dan wewenang lain yang diatur dalam per-uu-an.
LPPD, LKPJ dan ILPPD
LAPORAN KETERANGAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
DAERAH (LKPJ)DAERAH (LKPJ)
Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan
yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
LAPORAN PENYELENGGARAAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)(LPPD)
Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada
Pemerintah
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (ILPPD)
Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
masyarakat melalui media yang tersedia di daerah
LKPJ
LKPJLKPJLKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2121
LKPJ
LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN
LKPJ AKHIR MASA JABATAN
LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARANLKPJ AKHIR TAHUN ANGGARANLKPJ AKHIR MASA JABATANLKPJ AKHIR MASA JABATAN
• LKPJ Akhir TA disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setalah TA berakhir.
• LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan KDH.
• LKPJ Akhir Masa Jabatan mrp ringkasan laporan2 tahun sebelumnya ditambah dengan sisa jabatan yg blm dilaporkan.
• Apabila keduanya berjarak sampai dengan 1 bulan, disampaikan bersamaan.
PenyampaianPenyampaian LKPJ LKPJ
1. Disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.2. Dibahas secara internal DPRD sesuai Tatib.3. Hasil Pembahasan ditetapkan dengan
Keputusan DPRD.4. Keputusan DPRD Paling lambat 30 hari sejak
LKPJ diterima DPRD (dalam rapat yang bersifat istimewa).
5. Keputusan DPRD menjadi bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Apabila dalam 30 hari tidak ada tanggapan DPRD, dianggap tidak ada rekomendasi penyempurnaan.
PenyampaianPenyampaian LKPJ LKPJ
• Sisa waktu penyelenggaraan pemda yg blm dilaporkan oleh KDH yg berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh KDH terpilih atau PJ atau Plt. berdasarkan laporan dlm memori serah terima jabatan.
• Apabila KDH berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh Pejabat pengganti atau Plt KDH
Ruang Lingkup dan Muatan LKPJ
RULING LKPJRULING LKPJ
Urusan Desentralisasi (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan)
Tugas Pembantuan
Tugas Umum Pemerintahan
MUATAN LKPJMUATAN LKPJSEKURANG-KURANGNYASEKURANG-KURANGNYA
Arah kebijakan umum pemerintahan daerah (visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah)
Pengelolaan keuda scr makro, termasuk: Pengelolaan pendapatan (intensifikasi &
ektensifikasi, target dan realisasi PAD, permasalahan & solusi)
Pengelolaan belanja daerah (kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran dan belanja daerah, solusi dan permasalahan)
Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Muatan Muatan LKPJLKPJ
Materi Urusan DesentralisasiPenyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan, meliputi:
•Program dan kegiatan serta realisasi•Permasalahan dan solusi
Muatan Muatan LKPJLKPJ
• Materi Tugas Pembantuan (Yg diterima & Yg diberikan)
– Dasar hukum– Instansi Pemerintah Pemberi Tugas– Program dan kegiatan serta realisasinya– Sumber dan jumlah anggaran yang
digunakan– Permasalahan dan solusi
Muatan Muatan LKPJLKPJ
Tugas Umum Pemerintahan sekurang -kurangnya:
• Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan
• Permasalahan dan realisasi
Rekomendasi LKPJ
REKOMENDASI LKPJREKOMENDASI LKPJ
1. Sistematika2. Substansi
BAB I BAB I PENDAHULUANPENDAHULUAN
A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangundangan
lainnya yang diperlukan)
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Ekonomi;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
BAB IIBAB IIKEBIJAKAN PEMERINTAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
DAERAHDAERAH
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
C. Prioritas Daerah
BAB IIIBAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAHKEUANGAN DAERAH
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi
Pendapatan Daerah2. Target dan Realisasi Pendapatan3. Permasalahan dan Solusi
B. Pengelolaan Belanja Daerah1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah2. Target dan Realisasi Belanja3. Permasalahan dan Solusi
BAB IVBAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAHPEMERINTAHAN DAERAH
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan1. Program Dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan
Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan1. Program Dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan
Kegiatan3. Permasalahan dan Solusi
BAB VBAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUANPEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
5. Sumber dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan dan Solusi
BAB VBAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUANPEMBANTUAN
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana
BAB VIBAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi
BAB VIBAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi
BAB VIBAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHANPEMERINTAHANE. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau
Lokal/Kabupaten/Kota)3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi KewenanganDaerah2. Sumber Anggaran3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
BAB VIBAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
G.Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
BAB VII BAB VII PENUTUPPENUTUP
LPPD
Ruang Lingkup Ruang Lingkup LPPDLPPD
a. Urusan Desentralisasi (Pasal 2, 3)• Urusan Wajib (26 urusan)
• Urusan Pilihan (8 urusan : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan,ESDM, pariwisata, industri, perdagangan, ketransmigrasian)
b. Tugas Pembantuan (Pasal 4)• TP kepada Provinsi
• TP kepada Kabupaten
• TP kepada Desa
Ruang Lingkup Ruang Lingkup LPPDLPPD
c. Tugas Umum Pemerintahan• Kerjasama antar daerah• Kerjasama daerah dengan pihak ketiga• Koordinasi dengan instansi vertikal di
daerah• Pembinaan batas wilayah• Pencegahan dan penanggulangan bencana• Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi
kewenangan daerah• Penyel. ketentraman dan ketertiban umum• Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya
Materi Materi LPPDLPPD
Materi Urusan Desentralisasi Ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
Penyelenggaraan urusan wajib, meliputi:• Prioritas urusan wajib• Program dan kegiatan• Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal• SKPD yg menyelenggarakan• Kepegawaian• Alokasi dan realisasi anggaran• Sarana dan prasarana yang digunakan• Proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan• Permasalahan dan solusi• Hal-hal yg dianggap perlu untuk dilaporkan
Materi Materi LPPDLPPD
Materi Urusan Pilihan: Prioritas urusan pilihan Program dan kegiatan SKPD yang menyelenggarakan Kepegawaian Alokasi dan realisasi anggaran Sarana dan prasarana yang digunakan Proses perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Permasalahan dan solusi Hal-hal yg dianggap perlu untuk
dilaporkan
Materi Materi LPPDLPPD
Materi Tugas Pembantuan (pasal 5): Dasar hukum Instansi Pemerintah Pemberi Tugas Program dan kegiatan serta realisasinya Sumber dan jumlah anggaran yang
digunakan SKPD yang menyelenggarakan Kepegawaian Sarana dan prasarana yang digunakan Permasalahan dan solusi
Materi Materi LPPDLPPD
Materi Tugas Umum Pemerintahan (Psl 6): Program dan kegiatan Sumber dan jumlah anggaran yang
digunakan SKPD yang menyelenggarakan Kepegawaian Sarana dan prasarana yang digunakan Permasalahan dan solusi
Penyusunan dan Tata Cara Penyusunan dan Tata Cara PenyampaianPenyampaian LPPDLPPD
Menganut Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi LPPD Prov disampaikan kpd Presiden melalui MDN LPPD Kab/Kota disampaikan kpd MDN melalui Gub Format LPPD sesuai lampiran I PP 3/2007 Waktu penyampaian paling lambat 3 bulan setelah
akhir TA. LPPD akhir masa jabatan, disampaikan paling
lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD. Format LPPD dapat berubah sesuai perkembangan
jaman, dan dilakukan dengan Peraturan Menteri.
(pasal 8)
LPPD DOBLPPD DOB
• Penyusunan Perangkat Daerah• Pengisian Personil• Pengisian Keanggotaan DPRD• Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan• Pembiayaan dan Pengalihan dokumen• Pelaksanaan penetapan batas wilayah• Penyediaan sarana & prasarana
pemerintahan• Pemindahan ibukota bagi daerah yang
ibukotanya dipindahkan• Materi lainnya yang dianggap perlu
SISTEM INFORMASI LPPDSISTEM INFORMASI LPPD
Pemerintah mbangun sistem informasi LPPDPemda dapat membangun sub sistem
informasi LPPDPetunjuk teknis diatur dengan PermendagriPembiayaan:
Sistem informasi : APBN Sub-sistem : APBD
ILPPD
INFORMASI LPPDINFORMASI LPPD
• Wajib disampaikan oleh Kepala Daerah melalui media cetak dan/atau media elektronik.
• Disampaikan bersamaan dengan LPPD.
• Muatan Informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
• Masyarakat dapat memberikan tanggapan sebagai masukan perbaikan penyelenggaraan Pemda.
PENUTUPPENUTUP Tidak berlaku lagi:
PP 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah.
PP 56 tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
PP ini berlaku sejak diundangkan tanggal 4 Januari 2007.
CACATAN PENTING TENTANG LKPJ
1. Dasar Hukum: PP No. 3 Tahun 2007.2. Laporan: LKPJ, LPPD, ILPPD.3. LKPJ: Akhir Tahun Anggaran, Akhir
Masa Jabatan.4. Penyampaian: Paling Lambat 3 Bulan
Setelah Akhir Tahun Anggaran. Kalau Jaraknya Satu Bulan, Dapat disampaikan Bersamaan.
5. Waktu penyampaian, tidak terkait dengan LHP BPK.
6. Rekomendasi: Sistematika dan Substansi.
7. Terpenting, Tindak Lanjut: Rapat Kerja, Koordinasi, Pengawasan.