Transcript
Page 1: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

JAKARTA: Anggota Komisi X DPR Rohmani mendorong KPK melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana Sea Games dengan adanya penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Sea Games 2011.

Belajar dari kasus wisma atlet Sea Games Palembang, KPK harus berperan aktif dalam menghindari tindak korupsi pada penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Sea Games itu.

“KPK harus menjalankan fungsi pencegahannya. Jangan sampai kasus wisma atlet terulang lagi. Hanya karena ketiadaan pencegahan,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Kasus wisma atlet yang menggunakan cara lelang masih terjadi penyimpangan apalagi penunjukan langsung, peluang korupsi terbuka lebar. Rohmani mendorong KPK untuk segera turun melakukan tindakan pencegahan karena dana APBNP untuk Sea Games sudah keluar.

Menurut dia, Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) belum transparan terkait penggunaan dana Sea Games. Kemenpora belum menyampaikan proses penggunaan dana tersebut, terutama pihak-pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah dalam penggunaan dana Sea Games tersebut.

Dia mengatakan penunjukan langsung bagi pemanfaatan dana Sea Games itu dipayungi Peraturan Presiden No.59/2011 mengenai pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan barang dan jasa kepentingan Sea Games sangat besar yakni mencapai Rp1,1 triliun. dr

JAKARTA: Penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah, hampir selalu terjadi. Mengantisipasi penyimpangan dana publik untuk kepentingan calon petahana, seharusnya ada larangan penggunaan dana hibah dan bansos.

“Setidaknya, dana hibah dan bansos tidak boleh dikeluarkan setahun menjelang pilkada. Selain itu, untuk mencegah petahana (incumbent) memanfaatkan anggaran daerah di SKPD (satuan kerja perangkat dinas) untuk pemenangan pilkada, petahana seharusnya mengundurkan diri,” kata Koordinator Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Dia mengatakan itu, ketika menjelaskan hasil penelitian ICW terkait pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Jayapura, di Jakarta, baru baru ini. Selain itu,

menurut peneliti senior ICW, Abdullah Dahlan, sanksi atas manipulasi dana kampanye peserta pilkada harus diterapkan. ICW juga mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri, mengatur masalah “mahar” atau biaya sewa kendaraan politik calon kepala daerah. dr

KPK Harus Cegah Potensi Penyimpangan Dana SEAG

Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

foto: jurnalpatrolinews.com

foto: ShutterstockIlustrasi

62 Warta BPKSEPTEMBER 2011

Lintas PERISTIWA

62 - lintas peristiwa.indd 62 12/15/2011 6:32:56 PM

Page 2: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

63Warta BPK SEPTEMBER 2011

UMUM

Perombakan kabinet kerap terdengar akhir-akhir ini. Ham-pir setiap hari berbagai media, baik cetak maupun elektronik,

menyediakan ruangan khusus untuk membahas nasib para menteri yang duduk di kabinet Indonesia bersatu jilid II.

Gaung reshuffle yang kian hari ber-getar makin kuat ini berawal ketika Ling-karan Survei Indonesia (LSI) melansir hasil survei kinerja Presiden Susilo bam-bang Yudhoyono (SbY) dan wakilnya boediono yang menunjukkan kepuasan publik hanya 37,5%.

meski hasil survei ini sangat meno-hok pemerintahan SbY-boediono, akan tetapi hal itu tidak langsung ditanggapi secara gegabah oleh pemerintah. Seba-liknya hasil survei itu justru digunakan oleh Istana untuk meneropong kinerja para menterinya. Pasalnya, belakangan ini kabinet sering mendapat kecaman pedas dari masyrakat karena kinerjanya yang dianggap kurang optimal.

Tak heran jika Staf khusus Presiden bidang komunikasi Politik Daniel Spa-ringga mengungkapkan dari hasil survei

itu Presiden tengah mengevaluasi kiner-ja para kabinet. bahkan, tegasnya, tak mustahil 3 minggu ke depan merupakan saat yang tepat untuk melakukan reshuf-fle kabinet.

namun, Daniel menambahkan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur orang, akan tetapi kata kuncinya adalah akselerasi sehingga akan membawa cara pandang yang baru, komitmen baru, semangat baru dan orientasi yang baru pula.

Dia menambahkan kesuksesan ak-selerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. oleh karena itu, Presiden ber-harap semua jajaran kementerian, lem-baga negara, dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja.

”apa yang dicanangkan dalam 3 tahun ke depan adalah semata untuk bangsa ini. Tidak untuk pencitraan atau legacy sekalipun. Tidak ada yang perso-nal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik,” kata Daniel.

Sementara itu dalam diskusi polemik yang diselenggarakan sebuah radio di Jakarta, Daniel juga memberikan sinyal

Kepastian reshuffle semakin menguat. Perombakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinan yang lebih menggambarkan dinamika. Medio Oktober menjadi waktu yang tepat.

bahwa mereka yang sudah terlalu lelah, tidak cakap lagi membawa gerbong, ti-dak cakap lagi berlari, pasti akan terting-gal.

menurut dia, perombakan kabinet kali ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tertunda. Sebelumnya, memang sudah pernah ada keinginan Presiden untuk mengganti susunan pembantu-nya. namun, Presiden masih memberi-kan kesempatan kedua kepada para menteri untuk memperbaiki kiner-ja. “Sekarang waktunya sudah habis,” ujarnya.

Daniel mengungkapkan perom-bakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinannya. “Gaya me-mimpin SbY akan berubah, gaya me-mimpin menteri juga akan berubah,” tuturnya.

Sejauh ini, tambahnya, Presiden baru membicarakan persoalan reshuffle kepada Wakil Presiden boediono. Pekan depan, kemungkinan Presiden mulai melibatkan institusi atau kelompok lain dalam membahas perombakan kabinet-nya.

“minggu depan Presiden memper-luas percakapannya, tidak hanya men-teri tapi kelompok atau institusi lain. kita berharap, hari pertama memasuki ta-hun ketiga pemerintahan ini, kita sudah

Reshuffle dan Perubahan Gaya Kepemimpinan

63 - 69 umum.indd 63 12/15/2011 6:38:02 PM

Page 3: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

64 Warta BPKSEPTEMBER 2011

UMUM

datang dengan komitmen baru, keper-cayaan baru,” ujarnya.

memasuki tahun ketiga pemerintah-annya, papar Daniel, Presiden SbY akan memulai gaya pemerintahan baru, yang lebih menggambarkan dinamika di luar Istana. “kami di dalam akan lebih seira-ma dengan derap langkah yang di luar,” ujarnya.

Sekalipun Daniel telah menegaskan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur menteri, akan tetapi kepastian hal itu menimbul-kan berbagai spekulasi, siapa-siapa saja yang masih akan dipertahankan dan siapa yang akan terdepak.

Dasar spekulasi inipun beranekara-gam. misalnya, bila dilihat dari kacamata masih terjadinya budaya korupsi di ke-mentriannya yang banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Dari sisi ini tentu akan muncul kemenpora yang belaka-ngan terus dililit isu suap pembangunan wisma atlet yang mengakibatkan men-pora andi malaranggeng harus terseret-seret menjadi saksi di hadapan hakim pengadilan Tipikor.

Selain itu, terjadinya kasus gratifikasi di kemenakertrans, sedikit banyak tentu akan mengurangi pamor menakertrans muhaimin Iskandar. meskipun pem-buktian benar atau tidaknya gratifikasi sebesar rp1,5 miliar itu ditujukan untuk menakertras masih membutuhkan waktu yang lama. apalagi hal itu masih diperburuk dengan dilakukannya peme-riksaan terhadap orang yang dianggap dekat dengan muhaimin oleh kPk.

Citra pemerintah yang bersih dan kinerja optimal di kemendagri tampak-nya juga akan mengalami penurunan. meski kadar penurunanya tidak signifi-kan, akan tetapi adanya kasus e-kTP dan bisa menjadi pemicu terjadinya pergan-tian.

Seperti diketahui, kejaksaan telah menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal administrasi kependudukan kementerian Dalam negeri, Irman, seba-gai tersangka. Dia diduga menggelem-bungkan nilai proyek saat menjabat Di-rektur Pendataan kependudukan, bersa-ma Setiantono, ketua panitia pengadaan barang.

namun menyangkut masalah e-kTP ini menteri Dalam negeri Gamawan

Fauzi menegaskan target pelaksanaan e-kTP tetap 2012. bahkan, jika target itu meleset, mantan gubernur Sumatra barat ini siap mundur dari jabatannya sebagai mendagri. “kalau 2012 tidak se-lesai, saya siap mundur. asal tidak ada gangguan politik,” ucap Gamawan di kantor kementerian Dalam negeri, be-lum lama ini.

Sembilan MenteriPeneliti Indo barometer m Qodari

mengungkapkan prediksinya terkait sejumlah menteri yang kemungkinan akan diganti jika Presiden SbY merom-bak susunan kabinet. menurut dia, ada sembilan menteri yang kemungkinan diganti. Tiga di antaranya berpotensi besar lengser. Yang berpotensi besar di-reshuffle yaitu menteri bUmn mustafa abubakar karena beliau sakit, menteri energi dan Sumber Daya mineral Darwin Zahedy, dan menteri keuangan agus martowardojo karena banyak target ker-janya yang tidak tercapai.

“Target 2012 juga akan direvisi. kalau kontrak kerjanya eSDm jelas ukurannya, kuantitatif,” ujarnya.

Sementara agus martowardojo dini-lainya tidak mampu membangun komu-nikasi yang baik dengan Presiden dan anggota kabinet yang lain.

Qodari melanjutkan ada sejumlah menteri yang menjadi beban Presiden jika tidak diganti, tetapi juga sulit dipre-diksi kemungkinannya untuk diganti. mereka adalah menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi muhaimin Iskandar, men-teri Pemuda dan olahraga andi malla-rangeng, menteri Perhubungan Freddy numberi, dan menteri Pekerjaan Umum Djoko kirmanto.

Dia menjelaskan Presiden mendapat tekanan berat jika tidak mengganti mu-haimin karena selama ini banyak ma-salah ketenagakerjaan yang tidak tersele-saikan di tangan ketua Umum DPP Partai kebangkitan bangsa itu. “Pak muhaimin banyak persoalan ketenaga kerjaan, ka-sus korupsi di kementeriannya,” ujarnya.

andi mallarangeng dinilai akan memberatkan Presiden jika tidak diganti mengingat persiapan Sea Games yang berlarut-larut di bawah kepemimpinan-nya. Ditambah lagi kasus dugaan suap wisma atlet Sea Games yang melibat-

kan Sekretaris menpora Wafid muharam. namun, hal ini sulit diprediksi karena ke-dekatan dengan Presiden dan keluarga.

nama selanjutnya, Freddy numberi. Hal ini juga sulit diprediksi karena belum ada kandidat se-daerah yang dianggap kompeten menggantikannya.menurut dia, Presiden sangat memperhatikan keterwakilan daerah timur seperti Pa-pua. Sementara Freddy selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan masalah transportasi.

menteri Pekerjaan Umum Djoko kirmanto, dalam analisa Qodari, berpe-luang diganti meskipun cukup sulit di-prediksi. Pasalnya, secara figur dia dinilai sangat berpengalaman di bidangnya. namun, kondisi kesehatan Djoko yang tidak maksimal dapat menjadi pertim-bangan lain.

“Pak Djoko ini sakit juga, pernah di-rawat. Jadi, kalau kriteria Pak Daniel yang tidak capek, ini [Djoko] termasuk yang mengalami persoalan,” ungkapnya.

Selain mereka, menteri lain yang berpotensi diganti adalah menteri Pe-rumahan rakyat Suharso manoarfa serta menteri Hukum dan Hak asasi manusia Patrialis akbar. “Suharso karena target pencapaian dan masalah pribadi, semen-tara Patrialis masih banyak masalah di imigrasi, LP (Lembaga Pemasyarakatan), dan pernyataannya yang kontroversial,” kata Qodari.

Sementara itu menteri koordina-tor bidang Perekonomian Hatta rajasa menengarai dalam mencari anggota baru kabinet Indonesia bersatu II, Presi-den Susilo bambang Yudhoyono di-katakan akan mengutamakan bibit, bebet, dan bobot sang calon. Pemilihan tersebut tidak ada dikotomi antara profe-sional dan politisi agar selama tiga tahun ke depan pemerintahan berjalan lebih efektif.

“Yang penting dia memiliki integri-tas, spirit, dan kompetensi,” kata.

Hatta mengatakan sebagai menteri koordinator Perekonomian, dia telah berkomunikasi dengan Presiden ter-kait kinerja para menteri yang berada di bawah koordinasinya. ketua Umum Par-tai amanat nasional ini membantah ka-bar perombakan kabinet menteri telah mengganggu kinerja para menteri.

bd

63 - 69 umum.indd 64 12/15/2011 6:38:02 PM

Page 4: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

65Warta BPK SEPTEMBER 2011

UMUM

Menunggu Kerja Nyata Para Menteri

Presiden SBY bertekad untuk menggenjot

peningkatkan pembangunan yang

bermuara pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Posisi wakil menteri baru diyakini tak akan menyedot anggaran yang berlebihan. PKS dan

Demokrat sama-sama kehilangan satu menterinya.

Teka-TekI reshuffle kabinet Indonesia bersatu II akhirnya terjawab sudah. Setelah mene-tapkan 13 wakil menteri baru,

belum lama ini, Presiden Susilo bam-bang Yudhoyono (SbY) secara resmi mengumumkan penataan kembali kabinet Indonesia bersatu Jilid II yang belakangan ini ditunggu-tunggu oleh berbagai kalangan.

Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian pembangunan pemerintahannya yang masih tersisa selama tiga tahun. “Tujuan dari penataan kembali kabinet Indone-sia bersatu II ini adalah untuk mening-katkan kinerja dan efektivitas kabinet,” tegas dia.

menurut SbY, ada lima pertimba-ngan yang menjadi dasar dalam merombak susunan kabinetnya. Per-tama, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan integritas. kedua, adalah faktor the right man in the right place. ketiga, ke-butuhan atau keperluan dari kabinet. keempat,, adanya faktor aspirasi dan masukan masyarakat luas yang dia teri-ma dalam kurun waktu satu tahun tera-khir. Dan alasan kelima, pertimbangan faktor persatuan dan kemajemukan.

Sekalipun perombakan kabinet merupakan hak prerogratif presiden, akan tetapi SbY menjelaskan dalam menata ulang kabinet Indonesia ber-

satu II ini dia dibantu oleh Wakil Presi-den boediono. Pembahasan dilakukan selama sekitar satu minggu guna meng-olah berbagai faktor dalam mengambil keputusan. bahkan, dalam proses itu presiden juga tak segan-segan berkon-sultasi dengan parpol pendukung ko-alisi. Jika penggantian tekait dengan faktor kesehatan, tambahnya, yang menjadi rujukan adalah hasil pemerik-saan yang dilakukan oleh tim dokter kepresidenan.

Selain itu, lanjut Presiden, proses pe-nataan kembali kabinet direncanakan secara baik, sistemik, akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai faktor. “Jadi bukan “rbT atau rencana bangun Tidur,” kata Presiden.

“Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan penataan kembali, karena sudah adanya evaluasi bagi para men-teri yang sudah bekerja selama 2 ta-hun. Saya menyadari sebelumnya ini saya pun sering mendapat tekanan untuk melakukan reshuffle. namun, kalau setiap tahun dilakukan, akan mengganggu stabilitas dan kontinuitas kabinet yang saya pimpin. nah seka-ranglah waktu yang tepat,” tambahnya.

Tak Sedot Anggaran menyangkut penambahan po-

sisi wakil menteri menurut SbY hal itu bukan berarti penggemukan kabinet karena jabatan wakil menteri bukan bagian dari kabinet. Sesuai Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara, lanjut SbY, jumlah maksimum menteri adalah 34 menteri. Dalam reshuffle kali ini, jumlah itu diper-tahankan.

“Perihal wakil menteri, dapat saya jelaskan sebagai berikut, Presiden dapat mengangkat wakil menteri. Wakil men-teri bukan anggota kabinet. Saya ulangi, wakil menteri bukan anggota kabinet. Fasilitas wakil menteri juga tidak setara menteri. mereka mendapat fasilitas se-tara pejabat eselon Ia. Sehingga dipasti-kan tidak ada biaya berlebihan,” katanya.

Fungsi wakil menteri ini bersifat membantu. Syarat dan ketentuan mere-ka sesuai dengan undang-undang adalah pejabat karir. karena itu, tegas SbY , tidak akan ada matahari kembar di kementerian karena tujuan wakil men-teri membantu menteri. Para wakil men-teri diadakan karena sasaran atau tugas tertentu, sehingga pos wakil menteri ini tidak permanen, bisa diadakan, bisa di-

63 - 69 umum.indd 65 12/15/2011 6:38:02 PM

Page 5: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

66 Warta BPKSEPTEMBER 2011

UMUM

tiadakan terpulang pada urgensinya.Sementara itu dalam penatan ulang

kabinet Indonesia bersatu II ini tercatat ada enam muka baru sebagai menteri, satu kepala lembaga setingkat kemen-terian baru, serta sejumlah rotasi. Seper-ti misalnya jabatan menteri di kement-erian Hukum dan Hak asasi manusia yang semula ditangan Politikus Partai amanat nasional Patrialis akbar, digan-tikan tokoh Partai Demokrat amir Syam-suddin. kemudian muncul posisi Wakil menteri Hukum dan Hak asasi manusia yang ditempati Staf khusus Presiden bi-dang Hukum, Denny Indrayana.

Gita Wirjawan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala badan koor-dinasi Penanaman modal, kini menjadi menteri Perdagangan menggantikan mari Pangestu yang pindah menjadi menteri Pariwisata dan Industri kreatif, sebuah nomenklatur kementerian baru yang bertransformasi dari kementerian kebudayaan dan Pariwisata. Sedangkan bidang kebudayaan masuk ke nomen-klatur kementerian Pendidikan dan ke-budayaan yang tetap dipimpin oleh m. nuh.

Sementara itu Jero Wacik yang se-belumnya menjabat sebagai menteri kebudayaan dan Pariwisata, didaulat menggantikan rekan separtainya, Darwin Zahedy, sebagai menteri en-ergi dan Sumber Daya mineral. Dalam menjalankan tugasnya Jero Wacik akan didampingi Wakil menteri, Widjajono Partowidagdo, seorang insinyur alumni Institut Teknologi bandung.

Politikus Demokrat Freddy num-beri yang duduk sebagai menteri Per-hubungan juga digeser, digantikan rekan separtainya pula, ee mangindaan. ee mangindaan meninggalkan pos lamanya sebagai menteri Pendayagu-naan aparatur negara dan reformasi birokrasi, yang kemudian diisi politikus Pan azwar abubakar.

Pengurangan posisi juga dialami Partai keadilan Sejahtera. Satu kader PkS yang diganti di kabinet itu adalah Suharna Surapranata, Suharna yang sebelumnya menjabat sebagai men-teri riset dan Teknologi itu i digantikan Gusti muhammad Hatta yang dipindah dari posisi menteri Lingkungan Hidup. adapun, posisi Gusti di kementerian

Lingkungan Hidup diisi rektor Universi-tas Cenderawasih, berth kambuaya.

Pertukaran terjadi pada posisi men-teri kelautan dan Perikanan. Secara mengejutkan, Wakil ketua Umum Gol-kar Fadel muhammad digantikan rekan separtainya, Sharif Cicip Sutardjo.

Hal yang sama terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan. Posisi ke-menterian Perumahan rakyat yang dit-inggal Suharso monoarfa digantikan rekan separtainya, Djan Faridz. 

muka baru lain dalam kabinet adalah Dahlan Iskan, yang mengisi po-sisi menteri negara badan Usaha milik negara menggantikan mustafa abuba-kar. kemudian tentara aktif Letnan Jen-deral marciano norman menjadi kepala badan Intelijen negara menggantikan Sutanto.

Segera Bekerja Cepat.Latas bagaimana sikap para men-

teri yang baru terpilih? menteri eSDm, Jero Wacik mengaku dirinya tidak akan membuang-buang waktu dan akan segera bekerja cepat untuk membe-nahi kementerian yang dipimpinnya. rencana pembenahan diakui Wacik sudah ada di pikirannya, namun terlalu dini untuk disampaikan. “banyak sudah pikiran-pikiran itu, tetapi akan saya sam-paikan setelah pelantikan,” ujar penuh optimisme.

adapun alangkah awal yang segera dilakukan, dia akan segera berkoordina-si dengan jajaran Dirjen di kementerian eSDm untuk bekerjasama mengemban tugas baru. apa yang telah dikerjakan dan dicapai oleh Darwin Z Saleh se-laku menteri eSDm sebelumnya, akan dipelajari.”Harus ada kontinuitas. apa yang baik, kita akan jalankan. apa yang kurang cepat, akan kita percepat. Itu

pola saya. Saya selalu bergerak cepat,” kata dia..

Disinggung soal kontrak pertam-bangan dan energi dengan swasta as-ing, Jero Wacik meenegaskan bahwa hal itu termasuk salah satu bidang yang menjadi perhatian untuk pembenahan ke depan. “Ya. Itu sudah tentu. Sudah ada undang-undang. Untuk kontrak pertambangan, ada amanah undang-undang untuk renegosiasi, tentu itu akan kita lakukan,” kata Jero Wacik.

Secara garis besar, pembenahan kontrak-kontrak tersebut, menurut Jero Wacik harus dilaksanakan secara baik dan saling menguntungkan. “Tentu har-us dengan cara yang baik. artinya keun-tungan untuk negara jelas, keuntungan untuk si investor juga jelas. karena tidak ada orang mau invest kalau tidak un-tung,” kata Jero Wacik.

Sedangkan Dahlan Iskan yang ter-pilih sebagai menteri bUmn menggan-tikan mustafa abubakar yang sedang sakit menegaskan, pihaknya kini sudah mengantungi program 100 hari ke de-pan. “Saya ingin dalam 100 hari pertama seluruh surat, laporan masuk dan keluar serta rapat-rapat yang masuk ke kemen-terian bUmn berkurang 50 persen,”kata Dahlan Iskan.

menurut Dahlan saat ini surat-me-nyurat, laporan dan rapat-rapat perusa-haan bUmn ke kementerian bUmn ter-lalu banyak sehingga kerja perusahaan bUmn tidak berlangsung efektif. Ia ingin agar perusahaan bUmn untuk kerja, kerja dan kerja. “Percuma membuat laporan terlalu banyak, tidak dibaca juga,”katanya.

Selain itu Dahlan berjanji akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada perusahaan-perusahaan bUmn untuk melakukan aksi korporasi. “aksi korporasi merupakan nafas sebuah ko-rporasi. kalau korporasi dikekang maka bukan korporasi namanya melainkan instansi,”jelasnya.

menurut dia, perusahaan bUmn adalah korporasi bUmn dan bukan in-stansi bUmn. Setelah keleluasaan aksi korporasi diperbesar, maka Dahlan akan meminta tanggung jawab dari aksi korporasi tersebut.Tanggung jaw-ab tersebut diibaratkan sebagai racun. “Pada gilirannya kami minta tanggung

Saat ini waktu yang tepat untuk melakukan

penataan kembali, karena sudah adanya evaluasi bagi para menteri yang sudah bekerja selama 2

tahun.

63 - 69 umum.indd 66 12/15/2011 6:38:02 PM

Page 6: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

67Warta BPK SEPTEMBER 2011

UMUM

jawab, jangan hanya minum madu, ra-cunnya harus ada dan itu tanggung jawab,”katanya.

menurut Dahlan tugas korporasi yang mencari laba maka tanggung jaw-abnya adalah harus mencari laba harus lebih besar sehingga perusahaan terse-but harus lebih efisien. Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden kepada dirinya untuk melakukan pembenahan bUmn secara mendasar. Presiden Susilo bambang Yudhoyono mengatakan selu-

ruh bUmn Indonesia yang begitu besar kalah dengan perusahaan bUmn negara lain yang kecil. “Padahal peran gerak eko-nomi nasional itu ada di bUmn,”jelasnya.

Selanjutnya soal implementasinya, dia beserta Wakil menteri bUmn terpil-ih, mahmudin Yasin akan merumuskan kebijakan yang intinya jangan banyak intervensi terhadap perusahaan bUmn. “Para direksi bukan orang bodoh, mere-ka pintar. biarkan direksi bekerja dengan baik, jangan terlalu banyak diganggu,

jangan terlalu banyak rapat.”katanya. Intervensi itu termasuk intervensi poli-tik dan non politik. Setiap direksi harus mempunyai akal untuk mencegah in-tervensi politik, sebagaimana anggapan bahwa perusahaan bUmn merupakan sapi perah partai politik. “kementerian bUmn akan mengurangi intervensi sehingga intervensi luar juga harus berkurang. Direksi harus sanggup jaga diri dari intervensi, jika tidak jangan jadi direksi,”katanya. bd

1. menko Polhukam: Djoko Suyanto (tetap) 2. menko Perekonomian: Hatta rajasa (tetap) 3. menko kesra: agung Laksono (tetap) 4. menteri Sekretaris negara: Sudi Silalahi (tetap) 5. menteri Dalam negeri: Gamawan Fauzi (tetap) 6. menteri Luar negeri: marty natalegawa (tetap) 7. menteri Pertahanan: Purnomo Yusgiantoro (tetap) 8. menteri Hukum dan Ham: amir Syamsuddin (baru) 9. menteri keuangan: agus martowardojo (tetap) 10. menteri energi dan Sumber Daya mineral: Jero Wacik (baru) 11. menteri Perindustrian: mS Hidayat (tetap) 12. menteri Perdagangan: Gita Wirjawan (baru) 13. menteri Pertanian: Suswono (tetap) 14. menteri kehutanan: Zulkifli Hasan (tetap) 15. menteri Perhubungan: ee mangindaan (baru) 16. menteri kelautan dan Perikanan: Sharif Cicip Sutardjo (baru) 17. menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi: muhaimin Iskandar 18. menteri Pekerjaan Umum: Djoko kirmanto (tetap) 19. menteri kesehatan: endang rahayu Setyaningsih (tetap) 20. menteri Pendidikan dan kebudayaan: m nuh (tetap) 21. menteri Sosial: Salim Segaf al Jufrie (tetap) 22. menteri agama: Suryadharma ali (tetap) 23. menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif: mari elka Pangestu (baru) 24. menteri komunikasi dan Informatika: Tifatul Sembiring (tetap) 25. menteri negara riset dan Teknologi: Gusti muhammad Hatta (baru) 26. menteri negara koperasi dan Ukm: Syarief Hasan (tetap) 27. menteri negara Lingkungan Hidup: berth kampbuaya (baru) 28. menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak: Linda agum Gumelar (tetap) 29. menteri negara Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: azwar abubakar (baru) 30. menteri negara Pembangunan Daerah Tertinggal: Helmy

Faishal Zaini (tetap) 31. menteri negara Perencanaan Pembangunan nasional/ kepala bappenas: armida alisjahbana (tetap) 32. menteri negara badan Usaha milik negara: Dahlan Iskan (baru) 33. menteri negara Perumahan rakyat: Djan Faridz (baru) 34. menteri negara Pemuda dan olah raga: andi mallarangeng (tetap) Wakil-Wakil Menteri baru:1. Wakil menteri Pertanian rusman Heriawan 2. Wakil menteri Pendidikan dan kebudayaan bidang kebudayaan Wiendu nurianti 3. Wakil menteri Pendidikan dan kebudayaan nasional bidang Pendidikan musliar kasim 4. Wakil menteri Pan dan reformasi birokrasi eko Prasodjo 5. Wakil menteri keuangan mahendra Siregar 6. Wakil menteri Perdagangan bayu krisnamurthi 7. Wakil menteri bUmn mahmuddin Yasin 8. Wakil menteri kesehatan ali Gufron mukti 9. Wakil menteri Luar negeri Wardana 10. Wakil menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif Sapta nirwandar 11. Wakil menteri eSDm Widjajono Partowidagdo 12. Wakil menteri agama nasaruddin Umar 13. Wakil menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana Wakil Menteri lama:1. Wakil menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin 2. Wakil menteri Perindustrian alex retraubun 3. Wakil menteri Perhubungan bambang Susantono 4. Wakil menteri Perencanaan Pembangunan nasional Lukita Dinarsyah Tuwo 5. Wakil menteri keuangan anny ratnawati 6. Wakil menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak 7. Wakil menteri Pendidikan Fasli Djalal Kepala Badan Intelijen Negara1. Letjen TnI marciano norman

Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Bersatu II 2011-2114

63 - 69 umum.indd 67 12/15/2011 6:38:02 PM

Page 7: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

68 Warta BPKSEPTEMBER 2011

UMUM

maLam itu, sekitar pukul 23.33, David mL Tobing dikejutkan oleh adanya dering SmS (Short Mas-

sage Service) yang masuk ke telepon selularnya. Terdorong rasa khawatir ada berita yang penting, meski saat itu matanya sudah hampir terpejam, dia toh tetap memaksakan diri untuk bangun dan membuka SmS yang ma-suk itu.

namun, alangkah kesalnya. SmS itu ternyata hanyalah penawaran suatu program yang nadanya meno-dong.”Terimakasih anda telah berlang-ganan opera mini rp10.000/7 hari. Syarat /ketentuan berlaku hub *363#. Untuk stop ketik oP oFF ke 3636 Download klik http//mini.opera.com”.

kejadian ini menurut David sangat-lah konyol. Pasalnya, dia sama sekali ti-dak pernah mengajukan permohonan atau mengikat perjanjian dengan pe-nyedia fasilitas tersebut. apalagi saat itu dia menggunakan blackberry yang fiturnya sudah lebih lengkap sehingga dia tak memerlukan bantuan opera mini lagi.

Yang lebih konyol, pada saat pem-bayaran periode agustus tiba-tiba dalam tagihan kartu Halo miliknya ter-tera rincian beaya layanan opera mini yang tidak pernah dipesannya sebesar rp30.000. Juga pada periode Septem-ber sebesar rp50.000.

bahkan, pada Sabtu, 10 September 2010, tengah malam, dia kembali me-nerima pesan SmS dari “tamu yang tak

Sedot Pulsa Berbuntut Restitusi

diundang itu” . bunyinya makin men-jengkelkan, Layanan opera mini anda telah diperpanjang. nikmati GraTIS untuk pemakaian opera mini selama 7 hari. Untuk stop ketik oP oFF ke 3636. bantuan hub *363#.

Dengan diterimanya SmS tersebut David kembali ditagih rp10.000

Lantaran kesal dan ingin tahu, Da-vid akhirnya membuka website yang berkaitan dengan layanan opera mini. Dalam website itu terdapat penjelasan bahwa fasilitas opera mini dilakukan secara paket. Penjabarannya, paket harian rp2.000, mingguan rp10.000 dan bulanan rp30.000, Hal itu, kata David dalam gugatannya, bisa diper-panjang tanpa sepengetahuan dan persetujuan pelanggan.

kenyataan inilah yang akhirnya mendorong David yang kebetulan berprofesi sebagai pengacara dan aktif sebagai pengamat konsumen segera mengajukan gugatan melalui Pengadilan negeri Jakarta Selatan.

menurut David, hal ini harus laku-kan karena dia yakin yang menjadi korban praktik kotor yang bersifat melawan hukum seperti itu tak hanya dirinya tetapi orang banyak.

Dalam gugatannya yang mulai di-sidangkan beberapa waktu lalu, David mL Tobing memang tidak menun-tut banyak. Secara material dia hanya menuntut PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel membayar rp90.000. Selain itu, David juga menuntut Tel-komsel agar tidak melakukan pena-waran, pengikatan secara sepihak dan perpanjangan otomatis fasilitas laya-nan tambahan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan pelanggan.

namun hakim andi resajaya yang memimpin jalannya persidangan, pada sidang pertama ini, mengan-jurkan agar David dan pengacara Tel-komsel, Ignatius andy melakukan me-diasi atau berdamai. meski David se-cara tegas meminta majelis hakim agar tetap melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara, tetapi andi tetap me-nyarankan agar dilakukan mediasi.

Seusai sidang, David menegas-kan gugatan ini bukan masalah be-

Kehadiran SMS Premium untuk sementara dihentikan sampai ada aturan main yang jelas dan mudah dimengerti. Operator seperti Axis, Tri, XL, Indosat, Telkomsel, Telkom, Smartfren, Bakrie Tele-com, dan Ceria sepakat untuk memberikan restitusi.

63 - 69 umum.indd 68 12/15/2011 6:38:03 PM

Page 8: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

69Warta BPK SEPTEMBER 2011

UMUM

sarnya uang. namun masalah prinsip perlakuan operator. “Saya ingin mem-berikan pelajaran agar operator tidak seenaknya mengaktifkan atau meng-hentikan layanan,” ucapnya sambil me-nambahkan bahwa dia akan membuk-tikan masalah itu bisa dipermainkan oleh operator tanpa izin pelanggan.

“Saya tidak mengetik off atau setop atau UnreG ke Telkomsel. namun, ber-henti setelah 3 hari berkas gugatannya didaftarkan ke pengadilan. Ini tidak lucu,” tegasnya.

Pengacara Telkomsel Ignatius andy mengatakan David berhak untuk men-gajukan gugatan. “Intinya Telkomsel tidak ada niat merugikan konsumen,” katanya sambil menambahkan kalau bisa melalui mediasi kita bisa bermusy-awarah.

Sebagaimana sinyalemen David mL Tobing, maraknya kasus sedot pulsa belakangan ini tampaknya sudah men-capai pada tahapan yang sangat mem-prihatinkan. Pasalnya, konsumen yang dirugikan bukan hanya orang-orang yang berduit. ma sya rakat kelas bawah yang hanya mampu mengisi pulsa rp5.000 ikut menjadi korban.

Instruksi BRTIakhirnya, brTI mengeluarkan su-

rat edaran bernomor 177/brTI/X/2011 yang ditujukan kepada 10 operator yakni PT bakrie Telecom, PT Hutchinson CP Telecommunication, PT Indosat, PT mobile-8 Telecom, PT natrindo Telepon Seluler, PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, PT Smart Telecom, PT Tel-kom, PT Telkomsel, dan PT XL axiata.

Dalam surat itu, brTI menginstruk-sikan kepada seluruh penyelenggara telekomunikasi jaringan seluler dan jar-ingan tetap lokal dengan mobilitas ter-batas untuk menghentikan penawaran konten melalui SmS broadcast, pop-screen, dan voice broadcast sampai batas waktu yang akan ditentukan ke-mudian.

brTI juga meminta operator melakukan deaktivasi atau unregister paling lambat Selasa dini hari nanti mulai pukul 00.00 WIb untuk semua layanan jasa pesan premium.

Layanan pesan premium itu ter-masuk SmS/mmS premium berlang-ganan, nada dering atau rbT, games atau wallpaper, tetapi tidak untuk lay-anan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un-dangan. Proses deaktivasi ini dilakukan dengan memberikan notifikasi deakti-vasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan.

Selain itu, brTI juga meminta op-

erator menyediakan data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan jasa pesan premium yang diak-tifkan melalui SmS broadcasting atau pop-screen. operator juga diwajibkan mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan jasa pesan premium.

Pelaksanaan keempat instruksi brTI itu wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala oleh operator kepada brTI. Pe-laporan ini dilakukan setiap rabu pada tiap pekan sampai 31 Desember 2011.

Tak ada pilihan lain, surat edaran brTI itupun langsung disepakati oleh 10 operator telekomunikasi yang ber-gabung dalam asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (aTSI).

ketua Umum aTSI Sarwoto atmo-sutarno menyebutkan penghentian layanan tersebut mencakup seluruh layanan konten premium, termasuk

misalnya layanan seperti ring back tone (rbT).

meski begitu, lanjutnya, pelang-gan tidak perlu khawatir. mereka yang telah membayar untuk layanan terse-but, akan tetap mendapatkan hak mer-eka hingga masa layanan berakhir. Dia menegaskan langkah ini merupakan bukti komitmen aTSI untuk mengikuti regulasi yang telah diterapkan oleh pemerintah, dalam hal ini brTI.

“Seluruh konten premium akan dideaktivasi. ke depan, setelah ada per-baikan, layanan tersebut akan digelar kembali oleh operator telekomunikasi,” ucapnya.

Perbaikan pada layanan di sini, kata Sarwoto, termasuk konten serta kemu-dahan registrasi dan unreg. Saat ini, pengguna layanan operator seperti Tel-komsel dan XL dapat melakukan unreg all terhadap seluruh layanan SmS pre-mium lewat menu Umb di operatornya masing-masing.

bagi pengguna yang meng alami kerugian, kata Sarwoto, operator yang tergabung dalam aTSI sepakat untuk memberikan restitusi.

“Pengguna yang merasa dirugikan silakan datang ke gerai-gerai opera-tor telekomunikasinya masing-masing untuk melakukan pengaduan. Jika setelah diperiksa oleh petugas layanan pelanggan memang diketahui terjadi system failure, akan ada penggantian,” ucapnya.

Selain itu, kata Sarwoto, terhadap 60 content provider (CP) yang berma-salah, aTSI juga meminta kepada op-erator yang tergabung di dalamnya un-tuk tidak lagi melanjutkan kerja sama mereka. beberapa pelanggan mungkin dirugikan dengan keberadaan CP nakal yang menyedot pulsa mereka.

“restitusi di industri telekomunika-si itu sudah biasa, misalnya saja ketika system failure. Jadi ini memang sudah jamak,” kata Sarwoto..

Sarwoto yang juga direktur utama Telkomsel ini menambahkan bahwa restitusi sudah ada sejak dulu. Dia men-contohkan Telkomsel menyediakan dana rp300 juta setiap bulan untuk restitusi pada konsumen. bd

David ML Tobingfoto: detik.com

63 - 69 umum.indd 69 12/15/2011 6:38:03 PM

Page 9: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

TOKOH KITA

Jusuf Kalla

‘Duta Besar Pulau Komodo’

foto: Antara/andika wahyu

EnErgik dan penuh ide segar. itulah Jusuf kalla. Meski tidak lagi menjadi pejabat tinggi negara, Jk –begitu

namanya akrab disapa--- tidak lantas menghilang dari peredaran. Dia tetap aktif di tengah masyarakat dan menjadi tempat bertanya tentang

berbagai persoalan bangsa. Salah satu aktivitasnya adalah giat di lembaga Palang Merah indonesia (PMi) sebagai ketua Umum. Yang terbaru adalah menjadi Duta Besar Pulau komodo.

Pengangkatan Jk ini berkaitan dengan masuknya Pulau komodo sebagai nominasi 7Worders of

KAMPANYE KOMODO: Duta pendukung pemenangan Komodo dalam Kontes Tujuh Keajaiban Dunia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bercengkrama dengan komodo saat mengunjungi Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (4/10). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kampanye pemenangan New 7 Wonders di mana Komodo akan masuk dalam tujuh besar jika mengumpulkan 120 juta suara dalam pemilihan yang diberi batas waktu hingga 11 November 2011.

Nature. Pulau komodo yang sempat bertengger di urutan empat, saat ini melorot ke urutan 12. itulah sebabnya dibutuhkan seorang Jk untuk bisa mengangkat kembali posisi Pulau komodo dalam daftar tujuh besar finalis New7Wonders of Nature hingga saat pemilihan nanti pada 11 november.

Jk sendiri bersedia mengemban tugas tersebut, bahkan dia telah mengunjungi pulau unik yang berada di indonesia Timur itu. Tugas Jk adalah memperjuangkan Pulau komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia.

Menurut dia, keinginannya menjadi Duta Besar Pulau komodo murni demi kepentingan bangsa. “Jika Pulau komodo menang, devisa negara dari sektor pariwisata dipastikan meningkat. nusa Tenggara Timur (nTT) sekarang ini salah satu yang termiskin, Saya yakin masalah ini bisa langsung terselesaikan jika menang, nTT akan seperti Bali dan Lombok,” ujarnya yang mendapat penghargaan Royal Order of Sanametrei Grand Cross--- penghargaan dan kehormatan tinggi di bidang perdamaian dan kemanusiaan—dari kerajaan kamboja.

Untuk memenangkan Pulau komodo sebagai salah satu keajaiban dunia dibutuhkan suatu gerakan besar dari masyarakat indonesia. gerakan untuk voting melalui sms ataupun dengan voting melalui website. Ditegaskannya, dia tidak ingin nasib Pulau komodo seperti Candi Borobudur, yang 3 tahun yang lalu kalah voting.

Dengan kekuatan penduduk yang cukup besar, Jk yakin Pulau komodo bisa menang. “indonesia butuh dukungan! Cukup 1/3 dari jumlah penduduk yang rela mengikuti voting, kemenangan akan diraih,” tegasnya.

dr

70 Warta BPKSEPTEMBER 2011

70 - 71 tokoh kita.indd 70 12/15/2011 6:43:57 PM

Page 10: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

foto-foto: istimew

a

JAKARTA: ketua Mahkamah konstitusi (Mk) Mahfud Md akan menjadi saksi meringankan bagi tersangka kasus surat palsu Mk, Zainal Arifin Hoesein.

ketua Mk akan hadir di markas besar kepolisian ri bersama dengan dua hakim konstitusi Haryono dan Maria Farida indrati.

“Sesuai dengan permintaan Zainal, mereka akan menyampaikan keterangan di Bareskrim (Badan reserse kriminal) Mabes Polri besok siang [Jumat, 30 September],” kata juru bicara Mk Akil Mochtar di Jakarta.

Dia mengatakan kesaksian tiga hakim itu diberikan atas permintaan Zainal sehingga tidak perlu ada surat izin tertulis dari Jaksa Agung Basrief Arief yang disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “karena kami datang dengan kesadaran sendiri, maka izin itu tidak diperlukan,” jelasnya.

rencananya, tambahnya, Mahfud akan memberikan keterangan seputar mekanisme administrasi di lingkungan internal Mk. Adapun Haryono menjelaskan soal konsep surat dinas. Untuk Maria menerangkan aspek administrasi negara.

Zainel, mantan panitera Mk, memohon ketiga hakim itu bersaksi setelah mengikuti gelar perkara di Mabes Polri bersama dengan komisi kepolisian nasional dan Satuan Pemberantasan Mafia Hukum belum lama ini. aiz

Mahfud Md Ryaas Rasyid

Jadi Saksi Surat Palsu

Dana Bansos Tak Tepat SasaranJAKARTA: Anggota Dewan Pertimbangan

Presiden (Wantimpres) Bidang Otonomi Daerah ryaas rasyid mengatakan sejumlah program bantuan sosial yang dilakukan di daerah tidak tepat sasaran.

“Dana yang seharusnya diberikan ke masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah,” katanya seperti dikutip Antara.

Hal itu dikatakan ryaas berkaitan dengan masukan watimpres dalam rapat kabinet paripurna di kantor Presiden, di Jakarta, belum lama ini.

“Tadi dalam rapat watimpres memberikan masukan bahwa ada banyak program kerja pemerintah yang tujuannya baik, tetapi di daerah tidak jalan,” tuturnya.

Sebagian besar program kerja dari pusat yang tidak jalan di daerah adalah untuk bantuan sosial. Maklum saja untuk program bantuan sosial yang besarnya ratusan miliar itu, penggunaannya langsung jadi wewenang pemerintah daerah.

“Tidak fokusnya penggunaan dana akibat adanya kepentingan politik di daerah. Dana yang seharusnya untuk bantuan sosial dipakai buat pilkada,” jelasnya.

ryaas tidak menyebutkan daerah-daerah mana saja yang dimaksud. namun yang pasti, penggunaan dana tidak tepat sasaran membuat kemiskinan tetap tinggi. Menurut dia, banyak daerah yang PDB-nya tinggi, tetapi kemiskinan juga tinggi. aiz

71Warta BPK SEPTEMBER 2011

70 - 71 tokoh kita.indd 71 12/15/2011 6:43:59 PM

Page 11: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

72 Warta BPKSEPTEMBER 2011

SOSO

K

DeDe begitu nama Sudrajat akrab disapa bertugas di Biro Staf Pimpinan (Ses­pim). Bersama beberapa

temannya, Dede setiap harinya bertu­gas menyediakan minuman, makanan ringan juga membersihkan ruang kerja ketua.

Posisi ‘staf dapur’ ketua BPK disan­dangnya sejak 1993. Setidaknya telah lima ketua BPK dilayani oleh bapak tiga anak ini. Tidak seperti umumnya office boy (OB) yang hanya pegawai kontrak atau honorer, Dede justru resmi seba­gai pegawai BPK.

“Terus terang, saya merasa sangat bersyukur dengan pengangkatan itu. Alhamdullilah, itu adalah buah dari ketekunan dan kesabaran,” ungkapnya.

Dede mulai bekerja di BPK sebagai petugas kebersihan pada 1979 dengan bayaran Rp325 per hari. “Tugas saya di lantai dasar. Termasuk kalau ada acara­acara digelar di auditorium, saya ikut terlibat membersihkan,” kenangnya.

Upah memang penting, tetapi dia

Dede ‘Layani’ Lima Ketua BPK

bekerja bukan semata­mata karena uang. Namun, untuk sebuah harapan di masa depan. Sebab, jika hanya ber­pikir besarnya upah, Dede lebih me­milih tetap bekerja sebagai penjaga toko di pasar yang upahnya mencapai Rp600 per hari.

“Bagi saya upah nomor dua. Beker­ja di BPK lebih memiliki harapan. Yang penting, tekun bekerja, sabar juga berkelakuan baik,” tegasnya.

Sosok sederhana ini memiliki tiga prinsip yang dipegang teguh. Bukan saja giat bekerja, tetapi juga tak segan mengerjakan pekerjaan yang kadang bukan menjadi bagiannya. Dedi­kasinya dalam bekerja ini, tak luput dari perhatian pimpinannya. Akhir­nya buah ketekunan itu datang juga. Sembilan tahun menjadi OB dengan status pekerja upah harian, lantas dia mendapat tawaran menjadi pegawai BPK.

Dede ingat betul kapan tawaran itu datang yakni bersamaan dengan pembukaan lowongan kerja di BPK. Pucuk dicinta ulam tiba, bak mimpi jadi kenyataan.

“Rasanya senang dan tidak di­sangka­sangka. Saat itu saya sedang membantu di rumah dinas Sekjen di Jalan Brawijaya yang akan menggelar buka puasa bersama. Lalu Pak Warto, Kepala Biro Kepegawaian, menawari saya menjadi pegawai.

Namun, tahap pertama sebagai pegawai honorer, nanti setelah 6 bu­lan baru diangkat sebagai pegawai tetap.

“Alhamdulilah, rasanya senang se­kali,” ungkapnya mengenang kejadian 22 tahun lalu.

Dan benar saja, kenang Dede, 6 bulan sebagai pegawai honorer, pada 1990 dia resmi diangkat sebagai pegawai tetap. Sejak itu pria asal Ma­jalengka, Jawa Barat, ini, bertugas di Biro Sespim. “Saat itu Ketua BPK dija­bat oleh Jend (Purn) M. Jusuf,” tam­bahnya.

M. Jusuf, di mata Dede adalah pimpinan yang sangat disiplin. Makanan kegemarannya pun seder­hana, pisang gepok dan singkong

Mau tahu kebiasaan makan minum para

ketua BPK, tanyalah pada Dede. Dia pasti

bisa menceritakan apa saja yang disukai dan

apa yang tidak disukai sang pimpinan. Namun,

tentu saja, hanya hal-hal yang umum yang

bakal diceritakan. Jangan salah, dari cerita-

cerita kecil itu, kadang mengungkap banyak hal.

Siapakah Dede sehingga bisa begitu dekat dengan

para ketua BPK?

Dede

72 - 73 sosok dede.indd 72 12/15/2011 6:55:43 PM

Page 12: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

73Warta BPK SEPTEMBER 2011

goreng maupun rebus. Makanan itu juga yang sering disajikan kepada para tamu, baik itu menteri maupun perwakilan kedutaan. “Jadi meski ada tamu, sajian makanan umumnya ham­pir sama, pisang goreng atau sing­kong,” tuturnya.

Lain lagi dengan JB Sumarlin, peng­ganti M Jusuf. “Makanan kegemaran Pak Sumarlin adalah makanan Jepang seperti unagi,” katanya.

Salah satu yang berkesan bagi Dede terhadap JB Sumarlin adalah perhatiannya pada karyawan. “Setiap menjelang Lebaran, pasti ada bing­kisan yang dibagi­bagikan,” katanya sambil menyebut, Sumarlin adalah pekerja keras dan kerap bekerja hing­ga malam di kantor.

Setelah JB Sumarlin, posisi ketua di­jabat oleh Satrio B. Joedono atau akrab disapa Billy. Tentang mantan menteri era Soeharto ini, tak banyak cerita di­ungkap Dede, kecuali kegemarannya minum kopi tanpa gula.

Cerita yang menarik justru me­ngenai Anwar Nasution yang menja­bat ketua periode 2004­2009. Mungkin karena peristiwa tersebut belum lama berselang, ingatan Dede tentang be­berapa kegemarannya masih kuat me­lekat.

Menurut Dede, Anwar Nasution ter­masuk ‘luar biasa’ dalam hal kegema­ran makan. Maksudnya, Anwar nyaris tidak memiliki pantangan makanan. Kalau pada umumnya orang seusianya menghindari makanan ‘berat’ seperti kambing dan duren, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini justru sebaliknya.

“Waduh, Bapak (Anwar) itu jago makan. Gemar makanan pedas, juga kambing dan duren. Beliau juga suka kopi tubruk tanpa gula. Kadang mi­num kopi dalam sehari bisa sampai empat kali. Beliau juga suka buah­bua­han,” tambah kakek satu cucu ini.

Pada masa kepemimpinan Anwar Nasution ini pertama kali digelar acara makan siang antarpimpinan setiap hari kerja. Kebiasaan ini pun berlanjut sampai era kepemimpinan Ketua BPK Hadi Poernomo.

Satu hal yang menonjol yang men­

jadi catatan Dede terhadap pimpinan­nya saat ini adalah tingginya kepedu­lian terhadap bawahannya.

“Bapak orangnya baik sekali. Be­liau perhatian sekali pada bawahan. Biasanya kalau beliau marah, besoknya langsung minta maaf. Padahal, beliau marah untuk hal yang menjadi kesa­lahan kami. Saya juga pernah kena tegur, tetapi besoknya, beliau datang dan meminta maaf. Perasaan saya ti­dak karuan, tidak enak hati. Saya yang salah, lalu ditegur, tetapi Bapak yang minta maaf,” tuturnya menutup pem­bicaraan. dr

M. Jusuf adalah pimpinan yang sangat

disiplin. Makanan kegemarannya pun

sederhana, pisang gepok dan singkong goreng

maupun rebus. Makanan itu juga yang sering

disajikan kepada para tamu.

72 - 73 sosok dede.indd 73 12/15/2011 6:55:45 PM

Page 13: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

Resensi Buku

Indonesia punya modal luar biasa besar untuk membangun negara. Kekayaan alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lain melimpah. Namun, ternyata modal besar itu belum mampu digunakan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Negara yang disegani masyarakat internasional secara ekonomi.

Menakar Kondisi Ekonomi Politik Indonesia

Ekonomi berjalan tentu berkat orientasi politik perangkat negara. Dengan kata lain, ekonomi dibangun oleh roda-roda politik. Pemerintah, yang dalam hal ini perangkat negara yang

menjalankan kebijakan-kebijakan untuk menjalankan ekonomi, menjadi penting artinya bagi maju-mundurnya sebuah negara.

indonesia sendiri, secara garis besar, punya kecenderungan sama dalam hal pembangunan ekonominya. Ada dinamika, tetapi intinya masih tetap seperti dulu. Hanya eksportir bahan mentah dan menanggung banyak utang. kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu saja instrumen politik yang membuatnya tetap sama. kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, lebih kurang, setali tiga uang dari dulu hingga sekarang.

kondisi ini coba ditakar oleh m. Dawam Rahardjo, pengamat ekonomi politik dan seorang akademisi, dalam bukunya Nalar Ekonomi Politik Indonesia. Buku yang menakar kondisi ekonomi politik indonesia saat ini dan flashback ke masa lalu dengan beberapa dimensinya.

Pada awal buku yang menjadi prolog buku ini,

Judul : nalar Ekonomi Politik indonesiaPenulis : m. Dawam RahardjoPenerbit : PT. Penerbit iPB PressTahun Terbit : Juni 2011Halaman : 310 hlm

74 Warta BPKSEPTEMBER 2011

74 - 75 resensi buku.indd 74 12/15/2011 6:57:45 PM

Page 14: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

diuraikan tentang piagam deklarasi Asosiasi Ekonomi-Politik indonesia. Asosiasi yang dihuni banyak pemikir ekonomi-politik yang dikenal masyarakat.

kesimpulan dalam deklarasi tersebut, perekonomian indonesia masih tetap bercorak kolonial. Corak kolonial tersebut terlihat dalam tiga fenomena. Pertama, indonesia pada dasarnya masih menyerahkan pengelolaan sumber daya alamnya kepada asing dan belum melakukan pengelolaan sendiri oleh organisasi ekonomi nasional.

Fenomena kedua, indonesia masih mengekspor bahan mentah dan belum mampu menghasilkan barang yang telah diolah sendiri. Ketiga, indonesia masih menjadi tempat pemasaran produk-produk impor barang dari negara-negara industri maju.

Fenomena pertama, kedua dan ketiga ini memang tak bisa disangkal kebenarannya, walau tak mutlak benar seratus persen. namun, apa yang menjadi keinginan adalah indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri, yaitu perekonomian nasional yang mandiri dan berdaulat.

Dari ketiga fenomena tersebut muncul kondisi yang dianggap kurang baik. krisis keadilan membuat ketimpangan makin lebar, baik dalam dimensi struktural, sektoral, dan kewilayahan.

krisis kesejahteraan juga muncul. Terjadinya kemerosotan kesejahteraan rakyat, kehancuran lingkungan, dan degradasi moral.

Selain itu, krisis kedaulatan juga mengemuka. Ditandai dengan makin dominannya modal internasional di berbagai sektor ekonomi strategis. Denasionalisasi kembali membentuk ekonomi indonesia yang didominasi pemodal internasional, seperti dalam pertambangan migas, kepemilikan saham, dan kepemilikan perbankan.

model pembangunan ekonomi-politik saat ini juga telah menjerumuskan indonesia ke dalam ketergantungan utang luar negeri.

kondisi inilah yang dimanfaatkan jaringan lembaga keuangan dan perdagangan internasional untuk melakukan pemaksaan agenda-agenda ekonomi-politik kepada indonesia. mereka inilah yang dianggap sebagai neoliberalis.

Di sisi lain, krisis ideologi juga meluas. membuat krisis ekonomi-politik ketika berbagai kebijakan menjauh dari sisa-sisa konstitusional. kebijakan yang ditempuh setiap rezim pemerintahan selalu condong pada neloliberasime: penerapan deregulasi, liberalisasi, privatisasi, dan penghapusan subsidi. ini perlu diputuskan dari rantai kebijakan ekonomi indonesia.

Hal menarik yang dikemukakan Prof. Dawam adalah perlunya indonesia memetakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah dan beraneka ragam itu. Dengan pemetaan tersebut akan terlihat apa saja potensi yang ada dan perlu dikembangkan dalam kerangka pembangunan ekonomi. Pemerintah pun dapat memilih kebijakan apa yang bisa diejawantahkan secara terstruktur berdasarkan potensi yang dimiliki setiap daerah. ini yang disebutnya sebagai geografi ekonomi- politik indonesia.

Dengan adanya geografi ekonomi-politik indonesia tersebut, maka ekonomi yang adil untuk masyarakat luas penting peranannya. Profesor Dawam lebih senang menyebutnya sebagai demokrasi ekonomi.

Dalam demokrasi ekonomi ini partisipasi masyarakat akan terbuka lebar dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki indonesia. Sehingga arah kebijakan menjadi jelas. Untuk kepentingan masyarakat luas. Tidak untuk segelintir orang atau kelompok. Tidak juga untuk pihak asing. menurut Dawam, seharusnya demokrasi ekonomi ini menjadi “konstitusi” ekonomi indonesia.

Salah satu pilar untuk menunjang demokrasi ekonomi ini, perlu adanya suatu lembaga. Dan, sebenarnya indonesia punya itu. Lembaga demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Dalam koperasi sendiri pelaku utama yang mengambil keputusan adalah anggotanya. Di sinilah muncul nilai kebersamaan, kerjasama, dan kegotongroyongan. nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa indonesia. Prinsip koperasi ini sebenarnya bisa diterapkan ke dalam lembaga ekonomi lainnya.

kondisi ekonomi-politik indonesia yang masih memprihatinkan ini harus diputus dengan langkah baru. Langkah baru yang mengemban nilai-nilai dasar UUD’45 dan Pancasila. Untuk itu perlu dilacak akar dari berbagai krisis yang tengah dialami bangsa indonesia saat ini. Buku ini mencoba untuk melacaknya melalui perspektif teoritis konseptual dan dinamika historis. Dan, buku ini menyimpulkan bagaimana langkah baru itu sebaiknya berpijak kepada kepentingan nasional. kepentingan rakyat, bangsa indonesia. and

Salah satu pilar untuk menunjang demokrasi ekonomi ini, perlu adanya suatu lembaga. Dan, sebenarnya Indonesia punya itu. Lembaga demokrasi ekonomi ini adalah

koperasi. Dalam koperasi sendiri pelaku utama yang mengambil keputusan adalah

anggotanya.

75Warta BPK SEPTEMBER 2011

74 - 75 resensi buku.indd 75 12/15/2011 6:57:45 PM

Page 15: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

76 Warta BPKSEPTEMBER 2011

SERBA-SERBI

Sepakbola merupakan olah-raga terpopuler di Indone-sia, disamping bulutangkis tentunya. Semua lapisan

masyarakat menyukai sepakbola. De-mam sepakbola pasti terjadi di mana-mana ketika berlangsung piala Dunia. Demikian juga dengan perusahaan, instansi, dan lembaga pemerintah pasti keranjingan bermain bola jika ada kejuaran berskala internasional itu.

Demikian juga di bpk, satu lem-baga pemerintah dengan ribuan karyawan, tentunya juga memiliki tim sepakbola sendiri. Hanya saja, bagaimana menjaga keberlanjutan sebuah tim sepakbola itu sangat sulit. Ini bukan hanya terjadi di bpk, akan tetapi juga lembaga atau perusahaan

Sepakbola Bangkit, Futsal BerkibarSulitnya mengumpulkan orang untuk berlatih rutin, ditambah kesibukan kerja yang luar biasa, membuat tim sepakbola BPK sempat mati suri selama 5 tahun. Kini, futsal menjadi kegiatan alternatif.

lain. pasalnya, terkadang sangat sulit untuk rutin berlatih karena tidak mu-dah mengumpulkan satu tim yang jumlahnya bisa sampai minimal 22 orang.

Faktor lain yang bisa menjadi pe-nyebab tim sepakbola tidak aktif alias mandek yaitu ‘bapak angkat’. Ini ma-

suk akal karena dalam sepakbola dibu-tuhkan satu figur untuk mengoman-doi kelangsungan hidup tim.

Hal ini terjadi terhadap tim sepak-bola bpk. Selain sulit mengumpulkan karyawan untuk berlatih secara rutin, ‘bapak angkat‘ pun pensiun. Ibarat kehilangan induk, semangat berlatih

76 - 78 serba serbi.indd 76 12/15/2011 7:19:50 PM

Page 16: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

77Warta BPK SEPTEMBER 2011

SERBA-SERBIsebagian anggota tim ikut terbang . beberapa pemain yang masih ingin berlatih, terpaksa ikut vakum, karena jumlah pemain tidak mencukupi.

Sebelumnya, jelas Sudarwanto, koordinator cabang olahraga sepak-bola bpk pusat, tim bpk pernah luma-yan aktif dan sering bertanding, baik melawan tim bpk perwakilan maupun eksibisi dengan instansi/lembaga lain.

“Dulu kami malah punya tim inti yang anggotanya para pegawai lintas unit, juga punya tim eksekutif, yang anggotanya para pejabat eselon I dan II. kami juga kerap ikut pertandingan antardepartemen, minimal 3-4 kali se-tahun. Jadi kalau mau dibilang, tim ini lumayan aktif ketika itu,” papar Sudar-wanto, yang sehari-hari bertugas di akN III ini.

Namun perlahan jumlah pemain semakin menyusut. penyebabnya be-ragam, mulai dari kesibukan masing-masing pegawai hingga tidak ada lagi sosok pembina atau ‘bapak angkat’.

“Dulu kami banyak dibantu oleh pak G. Suparto, pejabat eselon I. be-

liau bukan saja ikut bermain tetapi juga membantu dana. Masalah lain-nya adalah soal kesibukan kerja. kalau pekerjaan sedang banyak, jarang ada yang latihan padahal sewa lapangan dibayar perbulan. Yang datang cuma 10 orang. Untuk sepak bola, minimal 22 orang.”

Dia juga mengaku kesulitan me-nambah anggota dari kalangan muda. Hal ini bisa disebabkan lanta-ran kurangnya sosialisasi. penyebab-penyebab itulah yang membuat tim sepakbola bpk menjadi vakum sampai 5 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, maraknya olahraga futsal yang hanya membu-tuhkan jumlah pemain yang jauh lebih sedikit menjadi alternatif bagi atlit sepakbola bpk untuk tetap eksis. “Itu sebabnya kenapa tim-tim futsal lebih subur karena jumlah pemain yang dibutuhkan tidak banyak, minimal 10 orang [2 tim] sudah bisa main,” ung-kapnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Dwi anto dan ahmad afandi, staf Sub

bagian perbendaharaan III biro keua-ngan, yang ditemui Warta BPK secara terpisah. lantaran vakum, ungkap ah-mad afandi, akhirnya sebagian memu-tuskan beralih ke futsal. Selain karena olah raga itu sedang popular, juga tidak membutuhkan jumlah pemain yang banyak. Cukup 5-10 orang, per-mainan ini sudah bisa jalan dan konsis-tensi latihan bisa lebih terjaga.

“Mengumpulkan 5-10 orang lebih mudah dibanding mengumpulkan 22 orang, jumlah minimal untuk berlatih sepak bola,” tambah Dwi anto yang bersama ahmad afandi menjadi ang-gota tim futsal gabungan biro keua-ngan-biro Umum sejak 2007.

Sejak itu, tambahnya, tim futsal marak berkembang. Hampir setiap unit memiliki tim sendiri. Mereka se-makin serius berlatih karena sejak 4 tahun terakhir, bertepatan dengan peringatan HUT bpk, digelar pertan-dingan futsal antarunit. Selain itu, masing-masing dengan inisiatif sendiri melakukan latih tanding dengan tim lain di luar bpk, atau mengikuti turna-

76 - 78 serba serbi.indd 77 12/15/2011 7:19:55 PM

Page 17: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

78 Warta BPKSEPTEMBER 2011

SERBA-SERBI

SeIrING dengan makin banyak-nya tim futsal di bpk, mereka berke-inginan bukan saja ada sebuah wa-dah resmi tempat menginduk, tetapi juga adanya lapangan futsal sendiri. Dengan pertimbangan, lapangan futsal tidak seluas lapangan sepak-bola. pembangunan lapangan futsal di dalam lingkungan kantor bpk pu-sat lebih memungkinkan.

Dengan memiliki lapangan futsal sendiri, kontinuitas latihan bisa ter-jaga, juga dipastikan jumlah peminat akan makin banyak. Jadi setiap pagi, sebelum bekerja, dapat berlatih dulu. Memilki lapangan sendiri lebih mu-dah dibanding jika berlatih di luar.

Sudarwanto, koordinator cabang olahraga sepakbola bpk pusat, me-ngatakan soal lapangan futsal me-mang pernah disinggung. Sempat tercetus usulan meng-gunakan lahan parkir di depan Gedung bpk untuk latihan. Namun, memasang dan menggulung karpet (rumput sin-tetis) setiap kali akan latihan, tentu akan merepotkan.

beberapa penggemar futsal, tuturnya, mengusulkan kemungkinan digunakannya lahan di lantai dua Gedung

parkir, di samping Fitness Center, yang kerap kosong. “Jarang ada mobil parkir di pojok. bagaimana jika itu

digunakan untuk berlatih futsal. Cukup lahan seluas 40 m x 20 m latihan sudah bisa digelar. karpet bisa tetap ter-pasang. kapan pun teman-teman ingin berlatih, baik itu pagi sebelum kerja atau sore setelah kerja, bisa langsung main,” paparnya. dr

men-turnamen umum untuk menjajal kemampuan. “Namun, kalau bertan-ding ke luar, kami tidak membawa nama bpk,” ucapnya.

Uniknya, setiap mengikuti turna-men di luar, mereka berganti-ganti nama. “Memilih nama tim, tergantung kondisi. kadang tergantung pen-yokong dananya atau ‘bapak angkat’,” katanya sambil tertawa.

lihat saja ketika mereka mengi-kuti sebuah turnamen di luar, tim biro keuangan-Umum ini menggunakan nama redsus yang merupakan sing-katan nama r. edy Susila. lalu ketika tampil dalam turnamen Fico Direct Futsal Party, Juli lalu, mereka memakai nama Jumat 8 yang artinya latihan hari Jumat jam 08.00.

Hidupkan SepakbolaMeski futsal berkembang pesat di

lingkungan bpk pusat, bukan berarti

kerinduan para penggemar sepak bola menghidupkan kembali tim sepak bola, telah pudar. Diam-diam mereka bergerilya mewacanakan ide meng-hidupkan kembali tim sepak bola bpk pusat. lalu disebarlah informasi ke semua unit yang ada di lingkun-gan kerja bpk pusat, termasuk formulir pendaftaran.

Sambutan hangat pun diraih. Seti-daknya 40 orang penggemar sepak bola mendaftar, suatu jumlah yang lebih dari cukup untuk berlatih sepak bola. alhasil, Jumat (14/10) untuk per-tama kalinya sejak vakum 2006, tim sepak bola bpk pusat hidup kembali.

“Sepak bola dan futsal kami tata. bola lapangan besar setiap dua ming-gu sekali, begitu juga tim futsal yang terdiri dari unit gabungan. Jadi latihan selang-seling dengan bola. Jumat lalu, sebanyak 36 orang, datang berlatih sepak bola. Sementara untuk tim fut-

sal gabungan sekitar 20 orang berla-tih. Saya senang karena nampaknya semua semangat,” ujar Sudarwanto se-raya berharap agar tim sepak bola dan futsal bisa tetap eksis.

Dia menjelaskan sejauh ini dana berlatih, baik futsal maupun sepak bola, ditanggung bersama alias pa-tungan. oleh karena itu, ke depan-nya diharap segera mendapat ‘bapak angkat’ atau bantuan dana dari bapor untuk mendukung terselenggaranya latihan sepak bola maupun futsal.

“Sebenarnya permintaan meng-hidupkan lagi tim bola sudah lama, akan tetapi ketika itu saya pikir siapa yang akan menjadi bapak angkat, su-paya kita tidak berjalan sendiri. kami juga berharap ada bantuan dana dari bapor seperti dulu. Setidaknya dana untuk sewa lapangan, bus untuk ang-kutan pemain, seragam tim dan lain-lain,” tegasnya. dr

Mimpi Miliki Lapangan Futsal Sendiri

76 - 78 serba serbi.indd 78 12/15/2011 7:19:57 PM

Page 18: Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos · Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II, SbY menegaskan reshuffle dilakukan untuk lebih mensukseskan pencapaian

Kode Etik Anggota BPK RI

1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

a. memegang sumpah dan janji jabatan.

b. bersikap netral dan tidak berpihak.

c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.

d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:

a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing.

b. menjadi anggota partai politik.

c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:

a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.

c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.

4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya.

5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib:a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan.

b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.

c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

(Sumber : Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI)

KODE ETIK ANGGOTA

79 -kode etik anggota.indd 79 12/15/2011 7:38:48 PM