Larang Penggunaan Dana Hibah dan Dalam pidato pengantar penataan kembali kabinet Indonesia bersatu II,

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • JAKARTA: Anggota Komisi X DPR Rohmani mendorong KPK melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana Sea Games dengan adanya penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan Sea Games 2011.

    Belajar dari kasus wisma atlet Sea Games Palembang, KPK harus berperan aktif dalam menghindari tindak korupsi pada penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan penyelenggaraan Sea Games itu.

    “KPK harus menjalankan fungsi pencegahannya. Jangan sampai kasus wisma atlet terulang lagi. Hanya karena ketiadaan pencegahan,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

    Kasus wisma atlet yang menggunakan cara lelang masih terjadi penyimpangan apalagi penunjukan langsung, peluang korupsi terbuka lebar. Rohmani mendorong KPK untuk segera turun melakukan tindakan pencegahan karena dana APBNP untuk Sea Games sudah keluar.

    Menurut dia, Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenpora) belum transparan terkait penggunaan dana Sea Games. Kemenpora belum menyampaikan proses penggunaan dana tersebut, terutama pihak-pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah dalam penggunaan dana Sea Games tersebut.

    Dia mengatakan penunjukan langsung bagi pemanfaatan dana Sea Games itu dipayungi Peraturan Presiden No.59/2011 mengenai pengadaan barang dan jasa. Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan barang dan jasa kepentingan Sea Games sangat besar yakni mencapai Rp1,1 triliun. dr

    JAKARTA: Penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial menjelang pemilihan kepala daerah, hampir selalu terjadi. Mengantisipasi penyimpangan dana publik untuk kepentingan calon petahana, seharusnya ada larangan penggunaan dana hibah dan bansos.

    “Setidaknya, dana hibah dan bansos tidak boleh dikeluarkan setahun menjelang pilkada. Selain itu, untuk mencegah petahana (incumbent) memanfaatkan anggaran daerah di SKPD (satuan kerja perangkat dinas) untuk pemenangan pilkada, petahana seharusnya mengundurkan diri,” kata Koordinator Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

    Dia mengatakan itu, ketika menjelaskan hasil penelitian ICW terkait pilkada di Kabupaten Pandeglang dan Kota Jayapura, di Jakarta, baru baru ini. Selain itu,

    menurut peneliti senior ICW, Abdullah Dahlan, sanksi atas manipulasi dana kampanye peserta pilkada harus diterapkan. ICW juga mendukung rencana Kementerian Dalam Negeri, mengatur masalah “mahar” atau biaya sewa kendaraan politik calon kepala daerah. dr

    KPK Harus Cegah Potensi Penyimpangan Dana SEAG

    Larang Penggunaan Dana Hibah dan Bansos

    foto: jurnalpatrolinews.com

    foto: Shutterstock Ilustrasi

    62 Warta BPKSEPTEMBER 2011

    Lintas PERISTIWA

    62 - lintas peristiwa.indd 62 12/15/2011 6:32:56 PM

  • 63Warta BPK SEPTEMBER 2011

    UMUM

    Perombakan kabinet kerap terdengar akhir-akhir ini. Ham-pir setiap hari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menyediakan ruangan khusus untuk membahas nasib para menteri yang duduk di kabinet Indonesia bersatu jilid II.

    Gaung reshuffle yang kian hari ber- getar makin kuat ini berawal ketika Ling- karan Survei Indonesia (LSI) melansir hasil survei kinerja Presiden Susilo bam- bang Yudhoyono (SbY) dan wakilnya boediono yang menunjukkan kepuasan publik hanya 37,5%.

    meski hasil survei ini sangat meno- hok pemerintahan SbY-boediono, akan tetapi hal itu tidak langsung ditanggapi secara gegabah oleh pemerintah. Seba- liknya hasil survei itu justru digunakan oleh Istana untuk meneropong kinerja para menterinya. Pasalnya, belakangan ini kabinet sering mendapat kecaman pedas dari masyrakat karena kinerjanya yang dianggap kurang optimal.

    Tak heran jika Staf khusus Presiden bidang komunikasi Politik Daniel Spa- ringga mengungkapkan dari hasil survei

    itu Presiden tengah mengevaluasi kiner- ja para kabinet. bahkan, tegasnya, tak mustahil 3 minggu ke depan merupakan saat yang tepat untuk melakukan reshuf- fle kabinet.

    namun, Daniel menambahkan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur orang, akan tetapi kata kuncinya adalah akselerasi sehingga akan membawa cara pandang yang baru, komitmen baru, semangat baru dan orientasi yang baru pula.

    Dia menambahkan kesuksesan ak- selerasi ditentukan oleh tindakan cepat dan sigap. oleh karena itu, Presiden ber- harap semua jajaran kementerian, lem- baga negara, dan pemerintah daerah melakukan peningkatan kinerja.

    ”apa yang dicanangkan dalam 3 tahun ke depan adalah semata untuk bangsa ini. Tidak untuk pencitraan atau legacy sekalipun. Tidak ada yang perso- nal karena semuanya berurusan dengan publik, dengan masa depan republik,” kata Daniel.

    Sementara itu dalam diskusi polemik yang diselenggarakan sebuah radio di Jakarta, Daniel juga memberikan sinyal

    Kepastian reshuffle semakin menguat. Perombakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinan yang lebih menggambarkan dinamika. Medio Oktober menjadi waktu yang tepat.

    bahwa mereka yang sudah terlalu lelah, tidak cakap lagi membawa gerbong, ti- dak cakap lagi berlari, pasti akan terting- gal.

    menurut dia, perombakan kabinet kali ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tertunda. Sebelumnya, memang sudah pernah ada keinginan Presiden untuk mengganti susunan pembantu- nya. namun, Presiden masih memberi- kan kesempatan kedua kepada para menteri untuk memperbaiki kiner- ja. “Sekarang waktunya sudah habis,” ujarnya.

    Daniel mengungkapkan perom- bakan susunan kabinet kali ini seiring dengan keinginan Presiden mengubah gaya kepemimpinannya. “Gaya me- mimpin SbY akan berubah, gaya me- mimpin menteri juga akan berubah,” tuturnya.

    Sejauh ini, tambahnya, Presiden baru membicarakan persoalan reshuffle kepada Wakil Presiden boediono. Pekan depan, kemungkinan Presiden mulai melibatkan institusi atau kelompok lain dalam membahas perombakan kabinet- nya.

    “minggu depan Presiden memper- luas percakapannya, tidak hanya men- teri tapi kelompok atau institusi lain. kita berharap, hari pertama memasuki ta- hun ketiga pemerintahan ini, kita sudah

    Reshuffle dan Perubahan Gaya Kepemimpinan

    63 - 69 umum.indd 63 12/15/2011 6:38:02 PM

  • 64 Warta BPKSEPTEMBER 2011

    UMUM

    datang dengan komitmen baru, keper- cayaan baru,” ujarnya.

    memasuki tahun ketiga pemerintah- annya, papar Daniel, Presiden SbY akan memulai gaya pemerintahan baru, yang lebih menggambarkan dinamika di luar Istana. “kami di dalam akan lebih seira- ma dengan derap langkah yang di luar,” ujarnya.

    Sekalipun Daniel telah menegaskan bahwa reshuffle bukan hanya sekadar menggeser atau menggusur menteri, akan tetapi kepastian hal itu menimbul- kan berbagai spekulasi, siapa-siapa saja yang masih akan dipertahankan dan siapa yang akan terdepak.

    Dasar spekulasi inipun beranekara- gam. misalnya, bila dilihat dari kacamata masih terjadinya budaya korupsi di ke- mentriannya yang banyak mendapatkan sorotan masyarakat. Dari sisi ini tentu akan muncul kemenpora yang belaka- ngan terus dililit isu suap pembangunan wisma atlet yang mengakibatkan men- pora andi malaranggeng harus terseret- seret menjadi saksi di hadapan hakim pengadilan Tipikor.

    Selain itu, terjadinya kasus gratifikasi di kemenakertrans, sedikit banyak tentu akan mengurangi pamor menakertrans muhaimin Iskandar. meskipun pem- buktian benar atau tidaknya gratifikasi sebesar rp1,5 miliar itu ditujukan untuk menakertras masih membutuhkan waktu yang lama. apalagi hal itu masih diperburuk dengan dilakukannya peme- riksaan terhadap orang yang dianggap dekat dengan muhaimin oleh kPk.

    Citra pemerintah yang bersih dan kinerja optimal di kemendagri tampak- nya juga akan mengalami penurunan. meski kadar penurunanya tidak signifi- kan, akan tetapi adanya kasus e-kTP dan bisa menjadi pemicu terjadinya pergan- tian.

    Seperti diketahui, kejaksaan telah menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal administrasi kependudukan kementerian Dalam negeri, Irman, seba- gai tersangka. Dia diduga menggelem- bungkan nilai proyek saat menjabat Di- rektur Pendataan kependudukan, bersa- ma Setiantono, ketua panitia pengadaan barang.

    namun menyangkut masalah e-kTP ini menteri Dalam negeri Gamawan

    Fauzi menegaskan target pelaksanaan e-kTP tetap 2012. bahkan, jika target itu meleset, mantan gubernur Sumatra barat ini siap mundur dari jabatannya sebagai mendagri. “kalau 2012 tidak se- lesai, saya siap mundur. asal tidak ada gangguan politik,” ucap Gamawan di kantor kementerian Dalam negeri, be- lum lama ini.

    Sembilan Menteri Peneliti Indo barometer m Qodari

    mengungkapkan prediksinya terkait sejumlah menteri yang kemungkinan akan diganti jika Presiden SbY merom- bak susunan kabinet. menurut dia, ada sembilan menteri yang kemungkinan diganti. Tiga di antaranya berpotensi besar lengser. Yang berpotensi besar di- reshuffle yaitu menteri bUmn mustafa abubakar karena beliau sakit, menteri energi dan Sumber Daya mineral Darwin Zahedy, dan menteri keuangan agus martowardojo karena banyak target ker- janya yang tidak tercapai.

    “Target 2012 juga akan direvisi. kalau kontrak kerjanya eSDm jelas ukurannya, kuantitatif,” ujarnya.

    Sementara agus martowardojo dini- lainya tidak mampu membangun komu- nikasi yang baik dengan Presiden dan anggota kabinet yang lain.

    Qodari melanjutkan ada sejumlah menteri yang menjadi beban Presiden jika tidak diganti, tetapi juga sulit dipre- diksi kemungkinannya untuk diganti. mereka adalah menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi muhaimin Iskandar, men- teri Pemuda dan olahraga andi