1
DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU
Jl. HR. Soebrantas km 8,5 Telp. / Fax (0761) 61115 Kotak Pos 1006 Pekanbaru - 28294
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI BPPHP WIL. III PEKANBARU
TAHUN 2009
DIBIAYAI DENGAN DANA DIPA BPPHP WILAYAH III
PEKANBARU
Pekanbaru, Januari 2010
2
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggung-
jawaban atas pelaksanaaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wil. III Pekanbaru selama
menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa besar progress dan prestasi kerja yang dicapai BP2HP Wil. III
Pekanbaru Tahun 2009.
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini data-data yang digunakan bersumber
pada Rencana Kinerja, Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Hasil - hasil
Perjalanan Dinas, Laporan Kegiatan Bulanan BP2HP Wil. III Pekanbaru
selama tahun 2009 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan DIPA tahun 2009.
Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja BP2HP Wil. III
Pekanbaru tahun 2009 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran
konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.
Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap keluarga
besar BP2HP Wil. III Pekanbaru yang telah banyak membantu sehingga
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat terselesaikan. Akhirnya, semoga
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja
BP2HP Wil. III Pekanbaru di masa mendatang.
Pekanbaru, Pebruari 2010 Kepala Balai, Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si NIP 19580904 198503 1 002
3
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR DOKUMENTASI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup
II. PERENCANAAN STRATEJI
A. Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan B. Tujuan C. Sasaran D. Strateji
III. PERENCANAAN KINERJA
A. Sasaran B. Program Kerja C. Kegiatan Tahun 2008 D. Indikator Kinerja
IIII. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Akuntabilitas Kinerja B. Kinerja Keuangan
III. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN
4
DAFTAR TABEL 1. Realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2008 …… 47
5
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ( BP2HP ) yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-II/2006 jo. No.
P. 24/Menhut-II/2008 merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi
Kehutanan (BPK). Sebagai elemen dari aparatur pemerintah pusat, dalam hal
ini Departemen Kehutanan, BP2HP juga bertanggung jawab untuk
mensukseskan pembangunan kehutanan nasional di daerah. Dalam konteks
dekonsentrasi, BP2HP turut serta membantu aparat pemerintah daerah dalam
mewujudkan pembangunan kehutanan di daerah guna tercapainya
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, tugas pokok
BP2HP adalah melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi
kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta
pengembangan system informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan hutan produksi lestari.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP2HP
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok
Balai;
b. Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina
produksi kehutanan;
c. Penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan
penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional;
d. Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional
teknis fungsional;
e. Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan
produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi
kehutanan;
6
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha
pemanfaatan hutan roduksi jangka panjang, rencana pemenuhan
bahan baku industri, industri primer apasitas di atas 6.000 M³ / tahun
dan dokumen peredaran hasil hutan;
g. Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi
lestari;
h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga;
Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, BP2HP Wil. III Pekanbaru
dengan wilayah kerja BP2HP Wil. III Pekanbaru meliputi Prop. Riau, Prop.
Sumatera Barat dan Prop. Kepulauan Riau, pada tahun anggaran 2009 akan
berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai melalui dukungan sumber
daya manusia (SDM) dan biaya yang diberikan, mengevaluasi kendala dan
hambatan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi kehutanan yang
berada di daerah.
Untuk melaksanakan tugas rutin dan pembangunan tahun 2009,
BP2HP Wil. III Pekanbaru mendapat dukungan anggaran sebesar Rp
11.728.549.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima
ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melalui Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Menteri Keuangan berdasarkan SP. No.
0181.0/029-03.2/IV/2008 tanggal 31 Desember 2008. Adapun rincian alokasi
anggaran DIPA BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 adalah sebagai berikut
:
1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan sebesar :
Rp 1.415.206.000,-
2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran sebesar : Rp 871.199.000,-
3. Pengelolaan Pengembangan Hutan Alam sebesar : Rp 576.120.000,-
4. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana :
Rp. 171.350.000,-
5. Pembangunan Gedung : Rp. 2.729.115.000,-
6. Pengadaan Kendaraan : Rp. 300.000.000,-
7. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam :
Rp. 3.424.439.000,-
8. Pengendalian Peredaran Hasil Hutan : Rp. 1.129.900.000,-
7
9. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat :
Rp. 766.080.000,-
10. Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan :
Rp. 244.240.000,-
11. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan : Rp. 100.900.000,-
Anggaran DIPA tahun 2009 yang dialokasikan untuk BP2HP Wil. III
Pekanbaru tersebut
bersumber dari :
a. Anggaran Rupiah Murni : Rp 7.306.750.000,- (62,30 %)
b. Anggaran PNBP : Rp 4.421.799.000,- (37,70 %)
Anggaran DIPA tahun 2008 tersebut dialokasikan untuk membiayai 2 (dua)
kegiatan pada BP2HP Wil. III Pekanbaru yaitu :
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, dengan kode mata
anggaran : 01.01.09
2. Program Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,
dengan kode mata anggaran : 04.03.02
B. Maksud dan tujuan
Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas ini adalah untuk
mengevaluasi kinerja BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 dan sekaligus
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2009.
Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau
keberhasilan seluruh program kerja Balai sesuai dengan Rencana Kerja tahun
2009 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan rencana
kerja BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009.
C. Ruang Lingkup
Laporan Akuntabilitas BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 ini
mencakup kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pendahuluan (latar
belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas),
perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup dan
lampiran - lampiran.
8
II. PERENCANAAN STRATEJIK
A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN
1. Departemen Kehutanan
Dalam mewujudkan pembangunan kehutanan nasional maka
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara
/ Lembaga (Renstra - KL) Departemen Kehutanan tahun 2005 - 2009
sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 04/Menhut-II/2005 tanggal
14 Pebruari 2005 maka Visi pembangunan kehutanan nasional adalah :
“ Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjami n kelestarian
hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat”
Adapun misi Departemen Kehutanan dalam mengemban tugas pembangunan
kehutanan selama 5 (lima) tahun kedepan (2005 - 2009) ditetapkan sebagai
berikut :
a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran
yang proporsional.
b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi
fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa
lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan
ekonomi yang seimbang dan lestari.
c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
d. Mendorong peran serta masyarakat.
e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
f. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.
9
2. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan
Visi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan dalam pengelolaan hutan produksi adalah “Terkelolanya Hutan
Produksi Menuju Terwujudnya Pengelolaan Hutan Produ ksi Lestari
(PHPL)”.
Dalam mewujudkan pembangunan kehutanan misi yang dikembangkan
Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan adalah sebagai berikut :
a. Mempercepat penataan pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak
dibebani hak / ijin pemanfaatan.
b. Mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman (HTI / HTR) dan
hutan tanaman Meranti di hutan alam.
c. Membina, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas
BUMN/D/S dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi.
d. Memfasilitasi peningkatan efisiensi, daya saing, deIIIersifikasi produks
Industri Primer Hasil Hutan, serta ekspor produk industri hasil hutan.
e. Mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
f. Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka PHPL dan
peningkatan penerimaan negara, dan
g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal BPK yang
professional dan akuntabel.
3. BP2HP Wilayah III Pekanbaru
Dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Prop. Riau,
Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, BP2HP Wil. III Pekanbaru
mengembangkan Visi : “Tersedianya tenaga teknis yang Profesional dan
Informasi Kehutanan yang Akuntabel untuk Mendukung Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL)”.
Adapun misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :
1. Membina, Mengembangkan dan Memfasilitasi Tenaga Teknis Kehutanan
Bidang BPK;
2. Memantapkan dan Mengembangkan Sistem Informasi PHPL;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPPHP;
10
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Produksi
Lestari;
5. Meningkatkan Sertifikasi Kehutanan Bidang BPK.
B. TUJUAN
Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Sertifikasi
Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan di BP2HP Wil. III Pekanbaru
secara umum bertujuan :
1. Terlaksananya kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan di
wilayah Prop. Riau, Sumatera Barat dan Kep. Riau secara baik dan
benar, guna tertib penatausahaan hasil hutan dan mencegah terjadinya
illegal logging serta illegal trade hasil hutan
2. Terpenuhinya berbagai macam informasi dan peraturan menyangkut
pengukuran dan pengujian hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi
lestari
3. Dilaksanakannya metode pengukuran dan pengujian yang benar
sesuai peraturan yang berlaku dan digunakannya peralatan standar
pengukuran dan pengujian hasil hutan
4. Dilaksanakannya rumah tangga Balai sesuai kemampuan SDM,
anggaran dan peraturan perundangan yang berlaku.
C. SASARAN
Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BP2HP Wil. III Pekanbaru
pada tahun 2009 melalui penyelenggaraan Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan
adalah :
1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Da ya Hutan
Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan adalah :
D) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana san Perasarana, dengan
sasaran :
1) Terlaksananya Administrasi Kegiatan.
2) Terlaksanaanya Pengadaan Peralatan (Inventaris Kantor)
11
3) Tersedianya peralatan pengukuran dan pengujian.
E) Pembangunan Gedung, dengan sasaran :
1) Terlaksanannya pembangunan gedung kantor BPPHP Wilayah III
Pekanbaru.
F) Pengadaan Kendaraan, dengan sasaran :.
1) Tersedianya kendaraan roda-4 penunjang operasional kantor.
G) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.
1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam.
a. Terlaksananya pemantauan produksi hasil hutan, penggunaan
peralatan exploitasi dan kasus-kasus pada IUPHHK-Hutan Alam.
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.
a. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.
3) Pembangunan Model Rehabilitasi Hutan Alam.
a. Terpeliharanya model unit manajemen hutan meranti.
H) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
1) Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan.
a. Terlaksananya Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di
Bidang Bina Produksi Kehutanan di 3 (tiga) Propinsi.
b. Terlaksananya Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat
sebanyak 3 (tiga) angkatan.
c. Terlaksananya penyelenggaraan diklat WASGANIS PHPL
(Pengawas Perencanaan Hutan Produksi, sebanyak 1 (satu)
angkatan.
2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Termonitornya dan tersedianya Data PNBP sektor kehutanan
PSDH/DR.
3) Pengendalian Pererdaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan
Illegal.
a. Terlaksananya Pemantauan Penatausahaan Hasil Hutan dan
Peredaran Hasil Hutan.
12
b. Terlaksananya Penanganan Hukum Barang Bukti tindak lanjut
terhadap Pelanggaran /Illegal Logging.
4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan
Penatausahaan Hasil Hutan.
a. Tersedianya alat implementasi SIM-PUHH secara On Line.
I) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutanaman Rakyat
1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan
Tanaman.
a. Terlaksananya Pemantauan Produksi, Penggunaan Peralatan dan
Kasus-kasus pada Uni Manajemen UPHHK-HT.
2) Terlaksananya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
3) Terlaksananya Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman
Rakyat.
a. Terlaksananya Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 6 Kab.
b. Terlaksananya Verifikasi Calon Lokasi dan Pemegang Ijin Hutan
Tanaman Rakyat.
c. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RJT-RKU)
UM HTR.
J) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.
1) Terlaksananya Penyusunan Dan Pengembangan Data Sumber Daya
Alam Hutan.
2) Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HPHTI.
3) Terlaksananya Pembangunan KPH
K) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
1) Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Bahan Baku dan Produk
Industri Hasil Hutan.
13
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik meliputi :
A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, dengan sasaran :
1) Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi
selama 12 bulan.
B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan
sasaran :
1) Perawatan Gedung Kantor.
a. Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 493,00M2
b. Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor seluas 67,67 M2.
2) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor.
3) Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor.
4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
a. Terawatnya Kendaraan Roda-4 dalam mendukung kegiatan dinas
sehari-hari.
5) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda-2.
a. Terawatnya kendaraan roda-2 dalam mendukung kegiatan sehari-
hari.
6) Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung.
7) Langganan Daya dan Jasa.
a. Terpenuhinya Pembayaranan Daya dan Jasa selama 1 (satu)
tahun.
8) Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.
a. Tersedianya Biaya Pengiriman Surat.
b. Terpenuhinya sewa kotak Pos.
9) Operasional Perkatoran dan Pimpinan.
a. Terlaksananya Kegiatan Operasional Perkantoran.
C) Pelayanan Publik dan Birokrasi.
1) Pengembangan Sistem Informasi.
a. Terlaksananya Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan
Peredaran Hasin Hutan.
14
b. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.
c. Terlaksananya Uji Kompentensi PHH dan PPHH, 3 (tiga) Propinsi.
2) Penguatan Kelembagaan.
a. Terlaksananya Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis
PPHH, 2 (dua) Angkatan.
D. STRATEJI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada kegiatan
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis
Bidang Bina Produksi Kehutanan, BP2HP Wil. III Pekanbaru telah
menetapkan kebijakan dan program kerja sebagai berikut :
1. KEBIJAKAN
1.1) Kebijakan dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Beberapa
kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan adalah :
a) Terlaksananya kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh
tenaga teknis yang telah berkualifikasi.
b) Tertibnya penggunaan dokumen peredaran hasil hutan oleh
perusahaan dan penerbitan dokumen oleh penerbit dokumen
peredaran hasil hutan.
c) Tertibnya pemenuhan bahan baku oleh industri hasil hutan
d) Optimalnya penerimaan negara bukan pajak ( PSDH / DR) dari produk
hasil hutan.
e) Diterapkannya sistem pengelolaan hutan produksi lestari.
f) Terlaksananya sistem pengukuran dan pengujian hasil hutan dan SNI
g) Terpenuhinya suplai bahan baku industri kayu dan bukan kayu.
1.2) Kebijakan dalam Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Adapun
kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik adalah :
a) Penguatan kelembagaan BP2HP Wil. III Pekanbaru dalam era otonomi
daerah.
15
b) Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi BP2HP Wil. III Pekanbaru
secara optimal.
2. PROGRAM KERJA
Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, BP2HP Wil. III
Pekanbaru melaksanakan beberapa program / kegiatan pokok sebagai
berikut :
2.1) Program Kerja dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan adalah :
a) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.
b) Pembangunan Gedung.
c) Pengadaaan Kendaraan.
d) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam
e) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
f) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.
g) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak /Ijin
Pemanfaatan.
h) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
2.2) Program Kerja dalam Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Beberapa
program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung Penerapan
Kepemerintahan yang Baik adalah :
a) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
c) Pelayanan Publik dan Birokrasi.
16
III. PERENCANAAN KINERJA
Untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis tahun 2004 - 2009
yang telah ditetapkan, BP2HP Wil. III Pekanbaru telah menyusun Rencana
Kinerja tahun 2009 yang terdiri dari :
A. SASARAN
Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BP2HP Wil. III Pekanbaru
pada tahun 2008 melalui penyelenggaraan Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan
adalah :
1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Da ya Hutan
Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan adalah :
A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana san Prasarana, dengan
sasaran :
1) Terlaksananya Administrasi Kegiatan.
2) Terlaksanaanya Pengadaan Peralatan (Inventaris Kantor).
3) Tersedianya peralatan pengukuran dan pengujian.
B) Pembangunan Gedung, dengan sasaran :
1) Terlaksanannya pembangunan gedung kantor BPPHP Wilayah III
Pekanbaru.
C) Pengadaan Kendaraan, dengan sasaran :.
1) Tersedianya kendaraan roda-4 penunjang operasional kantor.
D) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.
1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam.
a. Terlaksananya pemantauan produksi hasil hutan, penggunaan
peralatan exploitasi dan kasus-kasus pada IUPHHK-Hutan Alam.
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.
a. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.
3) Pembangunan Model Rehabilitasi Hutan Alam.
a. Terpeliharanya model unit manajemen hutan meranti.
E) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
1) Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan.
17
a. Terlaksananya Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di
Bidang Bina Produksi Kehutanan di 3 (tiga) Propinsi.
b. Terlaksananya Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat
sebanyak 3 (tiga) angkatan.
c. Terlaksananya penyelenggaraan diklat WASGANIS PHPL
(Pengawas Perencanaan Hutan Produksi, sebanyak 1 (satu)
angkatan.
2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Termonitornya dan tersedianya Data PNBP sektor kehutanan
PSDH/DR.
3) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan
Illegal.
a. Terlaksananya Pemantauan Penatausahaan Hasil Hutan dan
Peredaran Hasil Hutan.
b. Terlaksananya Penanganan Hukum Barang Bukti tindak lanjut
terhadap Pelanggaran /Illegal Logging.
4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan
Penatausahaan Hasil Hutan.
a. Tersedianya alat implementasi SIM-PUHH secara On Line.
F) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutanaman Rakyat
1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan
Tanaman.
a. Terlaksananya Pemantauan Produksi, Penggunaan Peralatan dan
Kasus-kasus pada Uni Manajemen UPHHK-HT.
2) Terlaksananya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
3) Terlaksananya Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman
Rakyat.
a. Terlaksananya Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 6 Kab.
b. Terlaksananya Verifikasi Calon Lokasi dan Pemegang Ijin Hutan
Tanaman Rakyat.
c. Terfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RJT-RKU) UM HTR.
G) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.
1) Terlaksananya Penyusunan Dan Pengembangan Data Sumber Daya
Alam Hutan.
18
2) Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HPHTI.
3) Terlaksananya Pembangunan KPH
H) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
1) Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Bahan Baku dan Produk
Industri Hasil Hutan.
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik meliputi :
A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, dengan sasaran :
1) Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi
selama 12 bulan.
B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan
sasaran :
1) Perawatan Gedung Kantor.
a. Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 493,00M2
b. Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor seluas 67,67 M2.
2) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor.
a. Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor.
3) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
a. Terawatnya Kendaraan Roda-4 dalam mendukung kegiatan dinas
sehari-hari.
4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda-2.
a. Terawatnya kendaraan roda-2 dalam mendukung kegiatan sehari-
hari.
5) Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung.
6) Langganan Daya dan Jasa.
a. Terpenuhinya Pembayaranan Daya dan Jasa selama 1 (satu)
tahun.
7) Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.
a. Tersedianya Biaya Pengiriman Surat.
b. Terpenuhinya sewa kotak Pos.
8) Operasional Perkatoran dan Pimpinan.
a. Terlaksananya Kegiatan Operasional Perkantoran.
19
C) Pelayanan Publik dan Birokrasi.
1) Pengembangan Sistem Informasi.
a. Terlaksananya Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan
Peredaran Hasin Hutan.
b. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.
c. Terlaksananya Uji Kompentensi PHH dan PPHH, 3 (tiga) Propinsi.
2) Penguatan Kelembagaan.
a. Terlaksananya Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis
PPHH, 2 (dua) Angkatan.
B. PROGRAM KERJA
Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas,
BP2HP Wil. III Pekanbaru telah merencanakan program kerja sebagai berikut:
1. Program Kerja dalam Pemanfaatan Potensi Sumber D aya Hutan
Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah :
a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana
b. Pembangunan Gedung
c. Pengadaan Kendaraan
d. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam
e. Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
f. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.
g. Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak /Ijin
Pemanfaatan.
h. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
2. Program Kerja dalam Penyelenggaraan Penerapan Ke pemerintahan
yang Baik
Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung
Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah :
a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
c. Pelayanan Publik dan Birokrasi
20
C. KEGIATAN TAHUN 2009
Untuk mendukung pencapaian program kerja yang telah ditetapkan,
BP2HP Wil. III Pekanbaru pada tahun 2008 merencanakan kegiatan sebagai
berikut :
1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut :
A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.
1) Pengadaan Peralatan Kantor.
a. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)
− Waktu : Juli – Desember 2009
− Target : 37 Unit (Laptop, Sunto Clinometer, GPS, UPS,
Mesin cetak kartu PPHH, Filling cabinet, Lup
senter, Lemari penyimpan barang optik)
− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
B) Pembangunan Gedung.
1) Pembangunan Gedung Kantor.
a. Pembangunan Gedung Kantor.
− Waktu : Mei – November 2009
− Target : 1 Paket
− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
C) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6/ Roda-10
a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4
− Waktu : Juli 2009
− Target : 1 Unit kendaraan roda-4 (Four wheel drive) 4WD
− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
21
D) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.
1) Pembinaan Pengendalian Produksi Hutan Alam.
a. Pemantauan Produksi Hasil Hutan, Penggunaan Peralatan
Exploitasi dan Kasus-kasus pada IUPHHK-HA.
a) Pemantauan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pada
areal UM IUPHHK.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 1 Ijin IUPHHK-HA
− Tempat : 1 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b) Chek lapangan atas usulan penggunaan peralatan pada IPK/UM
IUPHHK.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 2 Ijin IUPHHK-HA
− Tempat : 2 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.
a) Monitoring pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA/IPK
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 6 Ijin IUPHHK-HA/IPK
− Tempat : 4 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
22
3) Pembangunan Model Rehabilitasi Hutan Alam.
a. Koordinasi PMUMHM ke Pusat.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 1 Unit PMUMHM
− Tempat : 1 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b. Pemantauan dan pembinaan teknis serta koordinasi dengan
instansi setempat pelaksanaan PMUMHM.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 1 Unit PMUMHM
− Tempat : 1 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
E) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
1) Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan.
a. Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di Bidang Bina Produksi
Kehutanan.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 3 kegiatan
− Tempat : 3 Propinsi lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b. Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat
− Waktu : Desember 2009
− Target : 3 Angkatan
− Tempat : Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
23
c. Penyelenggaraan Diklat WASGANIS PHPL (Pengawas
Perencanaan Hutan Produksi).
− Waktu : November – Desember 2009
− Target : 1 Angkatan
− Tempat : Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Monitoring penerimaan iuran kehutanan (PSDH/DR) pada IUPHHK
HA/HT/IPK.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 5 Ijin IUPHHK-HA/HT/IPK
− Tempat : 5 Kab/Kota lingkup BPPHP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
3) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan
Illegal.
a. Pemantauan Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan.
a) Cross chek dokumen SKSKB antar propinsi.
− Waktu : Maret – Desember 2009
− Target : 4 BPPHP
− Tempat : 4 BPPHP
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b. Penanganan Hukum Barang Bukti Tindak Lanjut terhadap
Pelanggaran Illegal Logging.
a) Pengukuran/pengujian barang bukti hasil illegal logging/operasi
hutan lestari.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 8 kasus
− Tempat : Kab/kota lingkup BPPHP III Pekanbaru
24
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b) Saksi Ahli
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : sesuai permintaaa
− Tempat : Wilayah Lingkup BPPHP III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan
Penatausahaan Hasil Hutan.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 1 Paket pemasangan jaringan telepon, internet
dan wireless.
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
D) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.
1) Pembinaan dan Pengendalian produksi hutan tanaman.
a. Pemantauan produksi, penggunaan peralatan dan kasus-kasus
pada UM UPHHK-HT.
a) Pemantauan produksi/distribusi hasil hutan HTI.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 5 ijin UPHHK-HT
− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b) Pemantauan efektifitas penggunaan peralatan eksploitasi HTI.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 5 ijin IUPHHK-HT
− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil. III
25
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
c) Pemantauan penyelesaian kasus-kasus areal/sosial pada areal
IUPHHK-HT.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 5 ijin IUPHHK-HT
− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
a. Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 8 Ijin IUPHHK-HT
− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
3) Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman.
a. Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Tempat : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
b. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Tempat : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
26
c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RKT-RKU) UM HTR.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 5 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Tempat : 5 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
E) Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.
1) Penyusunan dan Pengembangan Data Sumber Daya Alam Hutan.
a. Pengumpulan Data SDH Produksi di Wilayah Kerja BP2HP.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 4 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Tempat : 4 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
2) Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HTI.
a. Pemantauan areal eks HPH/HPHTI (open akses) di Kabupaten dan
pemanfaatan hutan untuk sektor lain.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 6 ijin eks HPH/HPHTI
− Tempat : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
3) Pembangunan KPH.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 1 unit manajemen
− Tempat : Propinsi Sumatera Barat
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
27
F) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
1) Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil
Hutan.
a. Pemantauan dan penatausahaan hasil hutan pada IUIPHHK.
− Waktu : Januari – Desember 2009
− Target : 6 IUIPHHK
− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil III
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA Tahun 2009
2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program
Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah :
A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
a. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
− Waktu : 12 bulan
− Target : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
selama 12 bulan
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
a. Perawatan Gedung Kantor.
− Waktu : 12 bulan
− Target : Gedung dan halaman Kantor
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
b. Perbaikan Peralatan Kantor.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 45 peg
28
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
c. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 5 peg
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
d. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 5 unit
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
e. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 5 peg
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
f. Perawatan Sarana Gedung.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 46 unit.
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
29
g. Langganan Daya dan Jasa.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 12 bulan
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
h. Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.
− Waktu : 12 bulan
− Target : 12 bulan
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
i. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
a) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat
− Waktu : Februari - Desember 2009
− Target : 12 kali / Jakarta
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
b) Supervisi / Koordinasi Kegiatan ke Prop. Wilayah Kerja
− Waktu : Januari - Desember 2008
− Target : 3 Propinsi lingkup wilayah kerja BP2HP
Wil. III Pekanbaru
− Tempat : Dinas Kab. / Kota yang membidangi kehutanan
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
30
c) Koordinasi antar instansi dalam Kota Pekanbaru.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 60 instansi lingkup wilayah kota Pekanbaru
− Tempat : Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
d) Koordinasi ke Kab /Kota Wilayah Kerja.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 12 Kab. / Kota lingkup wilayah kerja BP2HP
Wil. III Pekanbaru
− Tempat : Dinas Kab. / Kota yang membidangi kehutanan
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
e) Rakornas ke Pusat.
− Waktu : Februari - Mei 2008
− Target : 1 (satu) keg.
− Tempat : Departemen Kehutanan
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
f) Rakoreg Wilayah Sumatera.
− Waktu : Februari - Mei 2008
− Target : 1 (satu) keg.
− Tempat : BP2HP wilayah Sumatera.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
g) Rakontek
− Waktu : Februari - Mei 2008
− Target : 1 (satu) keg.
− Tempat : Departemen Kehutanan
31
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
h) Penilaian pendahuluan angka kredit ke pusat.
− Waktu : Februari - Mei 2008
− Target : 1 (satu) keg.
− Tempat : Departemen Kehutanan
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
i) Rakornis seluruh BP2HP se-Indonesia
− Waktu : Februari - Mei 2008
− Target : 1 (satu) keg.
− Tempat : Departemen Kehutanan
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
C) Pelayanan Publik dan Birokrasi.
a. Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil
Hutan.
a) Pengumpulan Data SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil
Hutan.
− Waktu : Maret - Desember 2009
− Target : 10 kab/kota
− Tempat : Kab/Kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
b. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.
a) Pengolahan dan penyusunan SAI dan SABMN.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 12 bulan
32
− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
c. Uji Kompetensi PHH dan PPHH, 3 Propinsi.
a) Uji kompetensi PHH dan PPHH di propinsi Riau.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 11 kegiatan
− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
b) Uji kompetensi PHH dan PPHH di Propinsi Kepulauan Riau.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 2 kegiatan
− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
c) Uji kompetensi PHH dan PPHH di Propinsi Sumatera Barat.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 7 kegiatan
− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
d. Penguatan Kelembagaan.
a) Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis PPHH.
− Waktu : Juli – Agustus 2009
− Target : 2 Angkatan.
− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru.
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : DIPA tahun 2009
33
Administrasi Kepegawaian
a) Kenaikan Pangkat Pegawai
− Waktu : Periode Tahun 2009
− Target : 13 orang pegawai
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
b) Kenaikan Gaji Berkala.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 18 orang pegawai
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
c) Pengusulan KARPEG.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : tidak ada pengusulan
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
d) Pengusulan TASPEN.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : tidak ada pengusulan
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
e) Pengusulan KARIS / KARSU.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 4 (empat) orang pegawai
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
34
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
f) Pengusulan ASKES.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 4 (empat) orang pegawai
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
g) Pengusulan CPNS menjadi PNS.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 1 (satu) orang pegawai
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Biaya : Tidak ada anggaran
h) Diklat teknis pegawai.
− Waktu : Januari - Desember 2009
− Target : 18 (delapan belas) Diklat Teknis
− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru
− Pelaksana : BDK. Pekanbaru, BIKPHH, Pusdiklat Kehutanan
dan lain-lain
− Biaya : Tidak ada anggaran
35
IIII. AKUNTABILITAS KINERJA
A. AKUNTABILITAS KINERJA
Hingga akhir tahun 2009, realisasi pencapaian kinerja BP2HP Wil. III
Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program
Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut :
A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.
1) Pengadaan Peralatan Kantor.
a. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)
• Rencana Kinerja
• Fisik : 43 unit
• Keuangan : Rp 171.350.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 43 unit (100%)
• Keuangan : Rp 136.960.850,- (79,93%)
B) Pembangunan Gedung.
1) Pembangunan Gedung Kantor.
a. Pembangunan Gedung Kantor.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 paket
• Keuangan : Rp 2.729.115.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 paket (100%)
• Keuangan : Rp 2.433.654.700,- (89,17%)
C) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6/ Roda-10
1) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 unit
• Keuangan : Rp 300.000.000,-
36
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 unit (100%)
• Keuangan : Rp 299.880.000,- (99,96%)
D) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.
1) Pembinaan Pengendalian Produksi Hutan Alam.
a. Pemantauan Produksi Hasil Hutan, Penggunaan Peralatan
Exploitasi dan Kasus-kasus pada IUPHHK-HA.
a) Pemantauan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pada
areal UM IUPHHK.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 ijin UM-IUPHHK
• Keuangan : Rp 16.000.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
b) Chek lapangan atas usulan penggunaan peralatan pada IPK/UM
IUPHHK
• Rencana Kinerja
• Fisik : 2 ijin UM-IUPHHK
• Keuangan : Rp 32.000.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
a) Monitoring pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA/IPK
a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 6 ijin UM-IUPHHK
• Keuangan : Rp 72.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 7 ijin UM-IUPHHK (105,56%)
• Keuangan : Rp 56.970.000,- (79,13%)
37
3) Pembangunan Model Rehabilitasi Hutan Alam.
a. Koordinasi PMUMHM ke Pusat.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 unit PMUMHM
• Keuangan : Rp 66.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 unit PMUMHM (75%)
• Keuangan : Rp 27.165.995,- (41,16%)
b. Pemantauan dan pembinaan teknis serta koordinasi dengan
instansi setempat pelaksanaan PMUMHM.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 unit PMUMHM
• Keuangan : Rp 96.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 unit PMUMHM (70,83%)
• Keuangan : Rp 43.920.000,- (45,75%)
E) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.
1) Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan.
a. Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di Bidang Bina Produksi
Kehutanan.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 kegiatan (3 propinsi)
• Keuangan : Rp 198.430.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 2 propinsi (66,67%)
• Keuangan : Rp 115.395.000,- (58,15%)
38
b. Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 angkatan
• Keuangan : Rp 206.850.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 3 angkatan (100%)
• Keuangan : Rp 203.400.000,- (98,33%)
c. Penyelenggaraan Diklat WASGANIS PHPL (Pengawas
Perencanaan Hutan Produksi).
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 angkatan
• Keuangan : Rp 392.220.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 angkatan (100%)
• Keuangan : Rp 361.461.400,- (92,16%)
2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
a. Monitoring penerimaan iuran kehutanan (PSDH/DR) pada IUPHHK
HA/HT/IPK.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 5 ijin
• Keuangan : Rp 80.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 9 ijin (135%)
• Keuangan : Rp 76.130.000,- (95,16%)
3) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan
Illegal.
a. Pemantauan Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan.
a) Cross chek dokumen SKSKB antar propinsi.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 4 kegiatan
• Keuangan : Rp 60.000.000,-
39
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 5 kegiatan (116,67%)
• Keuangan : Rp 41.165.500,- (90,69%)
b. Penanganan Hukum Barang Bukti Tindak Lanjut terhadap
Pelanggaran Illegal Logging.
a) Pengukuran/pengujian barang bukti hasil illegal logging/operasi
hutan lestari.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 8 kasus
• Keuangan : Rp 32.000.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
b) Saksi Ahli
• Rencana Kinerja
• Fisik : sesuai permintaan
• Keuangan : Rp 15.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 6 kegiatan (160%)
• Keuangan : Rp 13.902.000,- (92,68%)
4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan
Penatausahaan Hasil Hutan.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 paket
• Keuangan : Rp 74.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1paket (100%)
• Keuangan : Rp 67.741.800,- (91,54%)
40
G) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.
1) Pembinaan dan Pengendalian produksi hutan tanaman.
a. Pemantauan produksi, penggunaan peralatan dan kasus-kasus
pada UM UPHHK-HT.
a) Pemantauan produksi/distribusi hasil hutan HTI.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 7 ijin
• Keuangan : Rp 80.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 9 ijin (135%)
• Keuangan : Rp 78.334.000,- (97,92%)
b) Pemantauan efektifitas penggunaan peralatan eksploitasi HTI.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 5 ijin
• Keuangan : Rp 52.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 6 ijin (138,46%)
• Keuangan : Rp 49.800.000,- (95,77%)
c) Pemantauan penyelesaian kasus-kasus areal/sosial pada areal
IUPHHK-HT.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 ijin
• Keuangan : Rp 28.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 2 ijin (85,71%)
• Keuangan : Rp 17.380.000,- (62,07%)
2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.
a. Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 11 ijin
• Keuangan : Rp 128.000.000,-
41
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 15 ijin (140,63%)
• Keuangan : Rp 126.470.000,- (98,80%)
3) Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman.
a. Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
• Rencana Kinerja
• Fisik : 6 kab/kota
• Keuangan : Rp 238.080.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 3 kab/kota (50%)
• Keuangan : Rp 131.762.300,- (55,34%)
b. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 6 kab/kota
• Keuangan : Rp 152.800.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RKT-RKU) UM HTR.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 kab/kota
• Keuangan : Rp 74.500.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
H) Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.
1) Penyusunan dan Pengembangan Data Sumber Daya Alam Hutan.
a. Pengumpulan Data SDH Produksi di Wilayah Kerja BP2HP.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 4 kab/kota
• Keuangan : Rp 48.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 3 kab/kota (75%)
• Keuangan : Rp 34.280.000,- (71,42%)
42
2) Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HTI.
a. Pemantauan areal eks HPH/HPHTI (open akses) di Kabupaten dan
pemanfaatan hutan untuk sektor lain.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 6 kab/kota
• Keuangan : Rp 72.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 8 kab/kota (133,33%)
• Keuangan : Rp 63.496.998,- (88,19%)
3) Pembangunan KPH.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 unit pengelolaan
• Keuangan : Rp 99.740.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
I) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.
1) Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil
Hutan.
a. Pemantauan dan penatausahaan hasil hutan pada IUIPHHK.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 8 ijin IUIPHHK
• Keuangan : Rp 96.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 11 ijin IUIPHHK (137,50%)
• Keuangan : Rp 95.072.000,- (99,03%)
43
2. Penyelenggaraan Penerapan Kepemerintahan yang Ba ik
Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program
Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah :
A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.
1) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi
• Rencana Kinerja
• Fisik : 12 bulan
• Keuangan : Rp 1.415.206.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 12 bulan (100%)
• Keuangan : Rp 1.399.206.196,- (98,87%)
B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
1) Perawatan Gedung Kantor.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 12 bulan
• Keuangan : Rp 37.584.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 12 bulan (100%)
• Keuangan : Rp 37.303.700,- (99,25%)
2) Perbaikan Peralatan Kantor.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 45 org pegawai
• Keuangan : Rp 1.800.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
3) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 5 org pegawai
• Keuangan : Rp 4.650.000,-
• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana
44
4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 5 unit
• Keuangan : Rp 81.750.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 5 unit (100%)
• Keuangan : Rp 72.109.008,- (88,21%)
5) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 4 unit
• Keuangan : Rp 11.200.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 2 unit (50%)
• Keuangan : Rp 4.582.200,- (40,91%)
6) Perawatan Sarana Gedung.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 46 unit
• Keuangan : Rp 25.170.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 16 unit (34,78%)
• Keuangan : Rp 8.015.000,- (31,84%)
7) Langganan Daya dan Jasa.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 12 bulan
• Keuangan : Rp 78.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 12 bulan (100%)
• Keuangan : Rp 14.999.492,- (19,23%)
45
8) Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 12 bulan
• Keuangan : Rp 12.500.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 12 bulan (100%)
• Keuangan : Rp 2.518.500,- (20,15%)
9) Operasional Perkantoran dan Pimpinan.
a) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat
• Rencana Kinerja
• Fisik : 12 kali
• Keuangan : Rp 132.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 14 kali (116,67%)
• Keuangan : Rp 94.337.400,- (71,47%)
b) Supervisi / Koordinasi Kegiatan ke Prop. Wilayah Kerja
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 propinsi
• Keuangan : Rp 24.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 2 propinsi (66,67%)
• Keuangan : Rp 11.267.680,- (46,95%)
c) Koordinasi antar instansi dalam Kota Pekanbaru.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 60 instansi dalam kota Pekanbaru
• Keuangan : Rp 6.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 13 instansi (21,67%)
• Keuangan : Rp 1.300.000,- (21,67%)
46
d) Koordinasi ke Kab /Kota Wilayah Kerja.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 8 kab/kota
• Keuangan : Rp 96.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 11 kab/kota (137,50%)
• Keuangan : Rp 89.788.400,- (93,53%)
e) Rakornas ke Pusat.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 kegiatan
• Keuangan : Rp 13.500.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 kegiatan (100%)
• Keuangan : Rp 13.266.000,- (98,27%)
f) Rakoreg Wilayah Sumatera.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 kegiatan
• Keuangan : Rp 12.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 kegiatan (33,33%)
• Keuangan : Rp 3.950.900,- (32,92%)
g) Rakontek
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 kegiatan
• Keuangan : Rp 9.475.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 kegiatan (100%)
• Keuangan : Rp 9.475.000,- (70,19%)
47
h) Penilaian pendahuluan angka kredit ke pusat.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 2 kegiatan
• Keuangan : Rp 18.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 3 kegiatan (125%)
• Keuangan : Rp 17.928.000,- (99,60%)
i) Rakornis seluruh BP2HP se-Indonesia
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 kegiatan
• Keuangan : Rp 7.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 kegiatan (100%)
• Keuangan : Rp 5.941.000,- (84,87%)
C) Pelayanan Publik dan Birokrasi.
1) Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil
Hutan.
a) Pengumpulan Data SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil
Hutan.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 10 kab/kota
• Keuangan : Rp 120.000.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 13 kab/kota (130%)
• Keuangan : Rp 110.880.000,- (92,40%)
48
2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.
a) Pengolahan dan penyusunan SAI dan SABMN.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 paket
• Keuangan : Rp 14.680.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 paket (100%)
• Keuangan : Rp 13.198.000,- (89,90%)
3) Penilaian Kinerja GANIS dan WASGANIS PHPL, 3 Propinsi.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 3 propinsi
• Keuangan : Rp 255.440.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 3 propinsi (100%)
• Keuangan : Rp 237.614.600,- (93,02%)
4) Penguatan Kelembagaan.
a) Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis PPHH, 2 angkatan.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 2 angkatan
• Keuangan : Rp 165.900.000,-
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 2 angkatan (100%)
• Keuangan : Rp 163.949.000,- (98,82%)
49
D) Administrasi Kepegawaian
1) Kenaikan Pangkat Pegawai
• Rencana Kinerja
• Fisik : 13 orang
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 13 orang (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
2) Kenaikan Gaji Berkala.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 18 orang
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 18 orang (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
3) Pengusulan KARPEG.
• Rencana Kinerja
• Fisik : tidak ada pengusulan
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : tidak ada pengusulan
• Keuangan : tidak ada anggaran
4) Pengusulan TASPEN.
• Rencana Kinerja
• Fisik : tidak ada pengusulan
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : tidak ada pengusulan
• Keuangan : tidak ada anggaran
50
5) Pengusulan KARIS / KARSU.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 4 orang pegawai
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 4 orang pegawai (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
6) Pengusulan ASKES.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 4 orang pegawai
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 4 orang pegawai (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
7) Pengusulan CPNS menjadi PNS.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 1 orang pegawai
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 1 orang pegawai (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
8) Diklat teknis pegawai.
• Rencana Kinerja
• Fisik : 18 diklat teknis
• Keuangan : tidak ada anggaran
• Realisasi Kinerja :
• Fisik : 18 diklat teknis (100%)
• Keuangan : tidak ada anggaran
51
B. KINERJA KEUANGAN
Secara umum, pencapaian realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III
Pekanbaru tahun 2009 dapat disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009
REALISASI TAHUN 2009 No KEGIATAN TARGET
ANGGARAN KEUANGAN %
DIPA BPPHP WILAYAH III PEKANBARU
11.728.549.000
10.115.972.131
86.25
1 PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN 2.862.525.000
2.574.660.408
89.94
YANG BAIK
- Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan
1.415.206.000
1.399.206.196
98.87
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
871.199.000
640.412.612
73.51
- Pelayanan Publik dan Birokrasi 576.120.000 535.041.600 92.87
2 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN
8.866.024.000
7.541.311.723
85.06
- Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 171.350.000 136.960.850 79.93
- Pembangunan Gedung 2.729.115.000 2.433.654.700 89.17
- Pengadaan Kendaraan
300.000.000
299.880.000
99.96
- Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam
3.429.439.000
3.165.677.775
92.44
- Pengendalian Pererdaran Hasil Hutan
1.129.900.000
901.943.100
79.83
- Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat
766.080.000
408.146.300
53.28
- Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak
Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan 244.240.000 97.776.998 40.03
- Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 100.900.000 97.272.000
96.40
52
III. PENUTUP
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ( BP2HP ) yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-
II/2006 jo. No. P.24/Menhut-II/2008 merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan,
penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta
pengembangan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan hutan produksi lestari.
Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan TUPOKSI
tersebut, BP2HP Wil. III Pekanbaru didukung oleh SDM sebanyak 41 orang,
ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan anggaran DIPA sebesar
Rp 11.728.549.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima
ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Adapun pencapaian realisasi kinerja
BP2HP Wil. III Pekanbaru pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :
• Realisasi Fisik : 95,00 %
• Realisasi Keuangan : Rp 10.115.972.131,- (86,25 % dari total PAGU
anggaran)
Kurang optimalnya pencapaian realisasi kinerja di BP2HP Wil. III
Pekanbaru pada tahun 2009 disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan
yang tidak terlaksana antara lain:.
1. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat dan
fasilitasi penyusunan rencana kerja UM-HTR. Kegiatan ini tidak terlaksana
karena tidak adanya pengajuan permohonan dari calon pemegang ijin
HTR.
2. Pembangunan KPH, kegiatan ini tidak terlaksana karena belum keluarnya
petunjuk pelaksanaan dari kegiatan pembangunan KPH.
53
Untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja di masa mendatang
maka dapat dilakukan langkah / strategi sebagai berikut :
1. Perlu adanya perencanaan yang lebih matang terhadap kegiatan-kegiatan
yang akan dilaksanakan yang hendaknya dilakukan pada awal tahun
anggaran sehingga optimalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dapat
tercapai.
2. Proses revisi penyesuaian anggaran dalam pelaksanaannya hendaknya
tidak berlarut-larut karena dapat menghambat pencapaian realisasi kinerja
dari satuan kerja.
3. Perlunya peningkatan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prop. / Kab. /
Kota sehingga pencapaian realisasi kinerja dapat optimal.
54
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2006, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-II/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan
Hutan Produksi, Departemen Kehutanan, Jakarta, Desember 2006.
Anonim, 2008, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 24/Menhut-II/2008
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.
557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Departemen
Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta, Juli 2008.
Anonim, 2005 Rencana Strategis Departemen Kehutanan tahun 2005 - 2009,
Departemen Kehutanan, Jakarta , Pebruari 2005.
Anonim, 2006 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
tahun Anggaran 2009 BP2HP Wil. III Pekanbaru No. SP.0181.0/29-
03.2/IV/2009, Departemen Keuangan, Jakarta, Desember 2008.
Anonim, 2009 Rencana Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wil. III Pekanbaru tahun 2009, BP2HP Wil. III Pekanbaru,
Pekanbaru, Januari 2008.
Anonim, 2009. Laporan Tahunan Pelaksanaan DIPA Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. III Pekanbaru tahun 2009,
BP2HP Wil. III Pekanbaru, Pekanbaru, Januari 2010.
Anonim, 2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara , Jakarta, Maret 2003.