Lakip Bpphp Wilayah III Pekanbaru Tahun 2009

1

DEPARTEMEN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III PEKANBARU

Jl. HR. Soebrantas km 8,5 Telp. / Fax (0761) 61115 Kotak Pos 1006 Pekanbaru - 28294

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI BPPHP WIL. III PEKANBARU

TAHUN 2009

DIBIAYAI DENGAN DANA DIPA BPPHP WILAYAH III

PEKANBARU

Pekanbaru, Januari 2010

2

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggung-

jawaban atas pelaksanaaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wil. III Pekanbaru selama

menjalankan tugas-tugas kedinasan dan dimaksudkan untuk mengetahui

seberapa besar progress dan prestasi kerja yang dicapai BP2HP Wil. III

Pekanbaru Tahun 2009.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini data-data yang digunakan bersumber

pada Rencana Kinerja, Rencana Operasional Kegiatan (ROK), Hasil - hasil

Perjalanan Dinas, Laporan Kegiatan Bulanan BP2HP Wil. III Pekanbaru

selama tahun 2009 dan Laporan Tahunan Pelaksanaan DIPA tahun 2009.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja BP2HP Wil. III

Pekanbaru tahun 2009 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu saran

konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa mendatang sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap keluarga

besar BP2HP Wil. III Pekanbaru yang telah banyak membantu sehingga

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat terselesaikan. Akhirnya, semoga

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja

BP2HP Wil. III Pekanbaru di masa mendatang.

Pekanbaru, Pebruari 2010 Kepala Balai, Ir. Aan Chandra Karhana, M.Si NIP 19580904 198503 1 002

3

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR DOKUMENTASI DAFTAR LAMPIRAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup

II. PERENCANAAN STRATEJI

A. Visi dan Misi Pembangunan Kehutanan B. Tujuan C. Sasaran D. Strateji

III. PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran B. Program Kerja C. Kegiatan Tahun 2008 D. Indikator Kinerja

IIII. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja B. Kinerja Keuangan

III. PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN

4

DAFTAR TABEL 1. Realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2008 …… 47

5

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ( BP2HP ) yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-II/2006 jo. No.

P. 24/Menhut-II/2008 merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi

Kehutanan (BPK). Sebagai elemen dari aparatur pemerintah pusat, dalam hal

ini Departemen Kehutanan, BP2HP juga bertanggung jawab untuk

mensukseskan pembangunan kehutanan nasional di daerah. Dalam konteks

dekonsentrasi, BP2HP turut serta membantu aparat pemerintah daerah dalam

mewujudkan pembangunan kehutanan di daerah guna tercapainya

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut, tugas pokok

BP2HP adalah melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi

kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta

pengembangan system informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pemanfaatan hutan produksi lestari.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP2HP

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok

Balai;

b. Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina

produksi kehutanan;

c. Penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan

penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional;

d. Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional

teknis fungsional;

e. Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan

produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi

kehutanan;

6

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha

pemanfaatan hutan roduksi jangka panjang, rencana pemenuhan

bahan baku industri, industri primer apasitas di atas 6.000 M³ / tahun

dan dokumen peredaran hasil hutan;

g. Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi

lestari;

h. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga;

Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, BP2HP Wil. III Pekanbaru

dengan wilayah kerja BP2HP Wil. III Pekanbaru meliputi Prop. Riau, Prop.

Sumatera Barat dan Prop. Kepulauan Riau, pada tahun anggaran 2009 akan

berupaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai melalui dukungan sumber

daya manusia (SDM) dan biaya yang diberikan, mengevaluasi kendala dan

hambatan serta meningkatkan koordinasi dengan instansi kehutanan yang

berada di daerah.

Untuk melaksanakan tugas rutin dan pembangunan tahun 2009,

BP2HP Wil. III Pekanbaru mendapat dukungan anggaran sebesar Rp

11.728.549.000,- (Sebelas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) melalui Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Menteri Keuangan berdasarkan SP. No.

0181.0/029-03.2/IV/2008 tanggal 31 Desember 2008. Adapun rincian alokasi

anggaran DIPA BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 adalah sebagai berikut

:

1. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan sebesar :

Rp 1.415.206.000,-

2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran sebesar : Rp 871.199.000,-

3. Pengelolaan Pengembangan Hutan Alam sebesar : Rp 576.120.000,-

4. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana :

Rp. 171.350.000,-

5. Pembangunan Gedung : Rp. 2.729.115.000,-

6. Pengadaan Kendaraan : Rp. 300.000.000,-

7. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam :

Rp. 3.424.439.000,-

8. Pengendalian Peredaran Hasil Hutan : Rp. 1.129.900.000,-

7

9. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat :

Rp. 766.080.000,-

10. Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan :

Rp. 244.240.000,-

11. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan : Rp. 100.900.000,-

Anggaran DIPA tahun 2009 yang dialokasikan untuk BP2HP Wil. III

Pekanbaru tersebut

bersumber dari :

a. Anggaran Rupiah Murni : Rp 7.306.750.000,- (62,30 %)

b. Anggaran PNBP : Rp 4.421.799.000,- (37,70 %)

Anggaran DIPA tahun 2008 tersebut dialokasikan untuk membiayai 2 (dua)

kegiatan pada BP2HP Wil. III Pekanbaru yaitu :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, dengan kode mata

anggaran : 01.01.09

2. Program Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan,

dengan kode mata anggaran : 04.03.02

B. Maksud dan tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas ini adalah untuk

mengevaluasi kinerja BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 dan sekaligus

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kedinasan tahun 2009.

Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau

keberhasilan seluruh program kerja Balai sesuai dengan Rencana Kerja tahun

2009 yang telah ditetapkan dan memberikan arah dalam penyusunan rencana

kerja BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009.

C. Ruang Lingkup

Laporan Akuntabilitas BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009 ini

mencakup kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, pendahuluan (latar

belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan akuntabilitas),

perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, penutup dan

lampiran - lampiran.

8

II. PERENCANAAN STRATEJIK

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KEHUTANAN

1. Departemen Kehutanan

Dalam mewujudkan pembangunan kehutanan nasional maka

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara

/ Lembaga (Renstra - KL) Departemen Kehutanan tahun 2005 - 2009

sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 04/Menhut-II/2005 tanggal

14 Pebruari 2005 maka Visi pembangunan kehutanan nasional adalah :

“ Terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjami n kelestarian

hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat”

Adapun misi Departemen Kehutanan dalam mengemban tugas pembangunan

kehutanan selama 5 (lima) tahun kedepan (2005 - 2009) ditetapkan sebagai

berikut :

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran

yang proporsional.

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi

fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa

lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan

ekonomi yang seimbang dan lestari.

c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)

d. Mendorong peran serta masyarakat.

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan

f. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

9

2. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Visi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi

Kehutanan dalam pengelolaan hutan produksi adalah “Terkelolanya Hutan

Produksi Menuju Terwujudnya Pengelolaan Hutan Produ ksi Lestari

(PHPL)”.

Dalam mewujudkan pembangunan kehutanan misi yang dikembangkan

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan adalah sebagai berikut :

a. Mempercepat penataan pemanfaatan Hutan Produksi yang tidak

dibebani hak / ijin pemanfaatan.

b. Mendorong percepatan pembangunan hutan tanaman (HTI / HTR) dan

hutan tanaman Meranti di hutan alam.

c. Membina, memfasilitasi penguatan kelembagaan dan kapasitas

BUMN/D/S dan masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi.

d. Memfasilitasi peningkatan efisiensi, daya saing, deIIIersifikasi produks

Industri Primer Hasil Hutan, serta ekspor produk industri hasil hutan.

e. Mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

f. Memantapkan sistem peredaran hasil hutan dalam rangka PHPL dan

peningkatan penerimaan negara, dan

g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal BPK yang

professional dan akuntabel.

3. BP2HP Wilayah III Pekanbaru

Dalam melaksanakan pembangunan kehutanan di Prop. Riau,

Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, BP2HP Wil. III Pekanbaru

mengembangkan Visi : “Tersedianya tenaga teknis yang Profesional dan

Informasi Kehutanan yang Akuntabel untuk Mendukung Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL)”.

Adapun misi yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Membina, Mengembangkan dan Memfasilitasi Tenaga Teknis Kehutanan

Bidang BPK;

2. Memantapkan dan Mengembangkan Sistem Informasi PHPL;

3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPPHP;

10

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Produksi

Lestari;

5. Meningkatkan Sertifikasi Kehutanan Bidang BPK.

B. TUJUAN

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Sertifikasi

Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan di BP2HP Wil. III Pekanbaru

secara umum bertujuan :

1. Terlaksananya kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan di

wilayah Prop. Riau, Sumatera Barat dan Kep. Riau secara baik dan

benar, guna tertib penatausahaan hasil hutan dan mencegah terjadinya

illegal logging serta illegal trade hasil hutan

2. Terpenuhinya berbagai macam informasi dan peraturan menyangkut

pengukuran dan pengujian hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi

lestari

3. Dilaksanakannya metode pengukuran dan pengujian yang benar

sesuai peraturan yang berlaku dan digunakannya peralatan standar

pengukuran dan pengujian hasil hutan

4. Dilaksanakannya rumah tangga Balai sesuai kemampuan SDM,

anggaran dan peraturan perundangan yang berlaku.

C. SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BP2HP Wil. III Pekanbaru

pada tahun 2009 melalui penyelenggaraan Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan

adalah :

1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Da ya Hutan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan adalah :

D) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana san Perasarana, dengan

sasaran :

1) Terlaksananya Administrasi Kegiatan.

2) Terlaksanaanya Pengadaan Peralatan (Inventaris Kantor)

11

3) Tersedianya peralatan pengukuran dan pengujian.

E) Pembangunan Gedung, dengan sasaran :

1) Terlaksanannya pembangunan gedung kantor BPPHP Wilayah III

Pekanbaru.

F) Pengadaan Kendaraan, dengan sasaran :.

1) Tersedianya kendaraan roda-4 penunjang operasional kantor.

G) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.

1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam.

a. Terlaksananya pemantauan produksi hasil hutan, penggunaan

peralatan exploitasi dan kasus-kasus pada IUPHHK-Hutan Alam.

2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.

a. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.

3) Pembangunan Model Rehabilitasi Hutan Alam.

a. Terpeliharanya model unit manajemen hutan meranti.

H) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

1) Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan.

a. Terlaksananya Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di

Bidang Bina Produksi Kehutanan di 3 (tiga) Propinsi.

b. Terlaksananya Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat

sebanyak 3 (tiga) angkatan.

c. Terlaksananya penyelenggaraan diklat WASGANIS PHPL

(Pengawas Perencanaan Hutan Produksi, sebanyak 1 (satu)

angkatan.

2) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

a. Termonitornya dan tersedianya Data PNBP sektor kehutanan

PSDH/DR.

3) Pengendalian Pererdaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan

Illegal.

a. Terlaksananya Pemantauan Penatausahaan Hasil Hutan dan

Peredaran Hasil Hutan.

12

b. Terlaksananya Penanganan Hukum Barang Bukti tindak lanjut

terhadap Pelanggaran /Illegal Logging.

4) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian dan

Penatausahaan Hasil Hutan.

a. Tersedianya alat implementasi SIM-PUHH secara On Line.

I) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutanaman Rakyat

1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan

Tanaman.

a. Terlaksananya Pemantauan Produksi, Penggunaan Peralatan dan

Kasus-kasus pada Uni Manajemen UPHHK-HT.

2) Terlaksananya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

3) Terlaksananya Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman

Rakyat.

a. Terlaksananya Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 6 Kab.

b. Terlaksananya Verifikasi Calon Lokasi dan Pemegang Ijin Hutan

Tanaman Rakyat.

c. Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RJT-RKU)

UM HTR.

J) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.

1) Terlaksananya Penyusunan Dan Pengembangan Data Sumber Daya

Alam Hutan.

2) Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HPHTI.

3) Terlaksananya Pembangunan KPH

K) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

1) Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Bahan Baku dan Produk

Industri Hasil Hutan.

13

2. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik

Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam Program Penerapan

Kepemerintahan yang Baik meliputi :

A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, dengan sasaran :

1) Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi

selama 12 bulan.

B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan

sasaran :

1) Perawatan Gedung Kantor.

a. Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 493,00M2

b. Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor seluas 67,67 M2.

2) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor.

3) Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor.

4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

a. Terawatnya Kendaraan Roda-4 dalam mendukung kegiatan dinas

sehari-hari.

5) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda-2.

a. Terawatnya kendaraan roda-2 dalam mendukung kegiatan sehari-

hari.

6) Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung.

7) Langganan Daya dan Jasa.

a. Terpenuhinya Pembayaranan Daya dan Jasa selama 1 (satu)

tahun.

8) Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.

a. Tersedianya Biaya Pengiriman Surat.

b. Terpenuhinya sewa kotak Pos.

9) Operasional Perkatoran dan Pimpinan.

a. Terlaksananya Kegiatan Operasional Perkantoran.

C) Pelayanan Publik dan Birokrasi.

1) Pengembangan Sistem Informasi.

a. Terlaksananya Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan

Peredaran Hasin Hutan.

14

b. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.

c. Terlaksananya Uji Kompentensi PHH dan PPHH, 3 (tiga) Propinsi.

2) Penguatan Kelembagaan.

a. Terlaksananya Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis

PPHH, 2 (dua) Angkatan.

D. STRATEJI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada kegiatan

Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis

Bidang Bina Produksi Kehutanan, BP2HP Wil. III Pekanbaru telah

menetapkan kebijakan dan program kerja sebagai berikut :

1. KEBIJAKAN

1.1) Kebijakan dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Beberapa

kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan adalah :

a) Terlaksananya kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh

tenaga teknis yang telah berkualifikasi.

b) Tertibnya penggunaan dokumen peredaran hasil hutan oleh

perusahaan dan penerbitan dokumen oleh penerbit dokumen

peredaran hasil hutan.

c) Tertibnya pemenuhan bahan baku oleh industri hasil hutan

d) Optimalnya penerimaan negara bukan pajak ( PSDH / DR) dari produk

hasil hutan.

e) Diterapkannya sistem pengelolaan hutan produksi lestari.

f) Terlaksananya sistem pengukuran dan pengujian hasil hutan dan SNI

g) Terpenuhinya suplai bahan baku industri kayu dan bukan kayu.

1.2) Kebijakan dalam Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Adapun

kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung program Penerapan

Kepemerintahan yang Baik adalah :

a) Penguatan kelembagaan BP2HP Wil. III Pekanbaru dalam era otonomi

daerah.

15

b) Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi BP2HP Wil. III Pekanbaru

secara optimal.

2. PROGRAM KERJA

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, BP2HP Wil. III

Pekanbaru melaksanakan beberapa program / kegiatan pokok sebagai

berikut :

2.1) Program Kerja dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan adalah :

a) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.

b) Pembangunan Gedung.

c) Pengadaaan Kendaraan.

d) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam

e) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

f) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

g) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak /Ijin

Pemanfaatan.

h) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

2.2) Program Kerja dalam Penerapan Kepemerintahan yang Baik. Beberapa

program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung Penerapan

Kepemerintahan yang Baik adalah :

a) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.

b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

c) Pelayanan Publik dan Birokrasi.

16

III. PERENCANAAN KINERJA

Untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis tahun 2004 - 2009

yang telah ditetapkan, BP2HP Wil. III Pekanbaru telah menyusun Rencana

Kinerja tahun 2009 yang terdiri dari :

A. SASARAN

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh BP2HP Wil. III Pekanbaru

pada tahun 2008 melalui penyelenggaraan Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Bidang Bina Produksi Kehutanan

adalah :

1. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Da ya Hutan

Sasaran yang ingin dicapai dalam Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan adalah :

A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana san Prasarana, dengan

sasaran :

1) Terlaksananya Administrasi Kegiatan.

2) Terlaksanaanya Pengadaan Peralatan (Inventaris Kantor).

3) Tersedianya peralatan pengukuran dan pengujian.

B) Pembangunan Gedung, dengan sasaran :

1) Terlaksanannya pembangunan gedung kantor BPPHP Wilayah III

Pekanbaru.

C) Pengadaan Kendaraan, dengan sasaran :.

1) Tersedianya kendaraan roda-4 penunjang operasional kantor.

D) Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam.

1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam.

a. Terlaksananya pemantauan produksi hasil hutan, penggunaan

peralatan exploitasi dan kasus-kasus pada IUPHHK-Hutan Alam.

2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam.

a. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.


a. Terpeliharanya model unit manajemen hutan meranti.

E) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

1) Pengembangan Sertifikasi dan Pengujian Hasil Hutan.

17

a. Terlaksananya Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di

Bidang Bina Produksi Kehutanan di 3 (tiga) Propinsi.

b. Terlaksananya Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat

sebanyak 3 (tiga) angkatan.

c. Terlaksananya penyelenggaraan diklat WASGANIS PHPL

(Pengawas Perencanaan Hutan Produksi, sebanyak 1 (satu)

angkatan.


a. Termonitornya dan tersedianya Data PNBP sektor kehutanan

PSDH/DR.

3) Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Penertiban Hasil Hutan

Illegal.

a. Terlaksananya Pemantauan Penatausahaan Hasil Hutan dan

Peredaran Hasil Hutan.

b. Terlaksananya Penanganan Hukum Barang Bukti tindak lanjut

terhadap Pelanggaran /Illegal Logging.



a. Tersedianya alat implementasi SIM-PUHH secara On Line.

F) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutanaman Rakyat

1) Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan

Tanaman.

a. Terlaksananya Pemantauan Produksi, Penggunaan Peralatan dan

Kasus-kasus pada Uni Manajemen UPHHK-HT.

2) Terlaksananya Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

3) Terlaksananya Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman

Rakyat.

a. Terlaksananya Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 6 Kab.

b. Terlaksananya Verifikasi Calon Lokasi dan Pemegang Ijin Hutan

Tanaman Rakyat.

c. Terfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RJT-RKU) UM HTR.

G) Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.

1) Terlaksananya Penyusunan Dan Pengembangan Data Sumber Daya

Alam Hutan.

18

2) Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HPHTI.

3) Terlaksananya Pembangunan KPH

H) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

1) Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Bahan Baku dan Produk

Industri Hasil Hutan.


Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam Program Penerapan

Kepemerintahan yang Baik meliputi :

A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan, dengan sasaran :

1) Terlaksananya pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi

selama 12 bulan.

B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan

sasaran :


a. Terpeliharanya Gedung Kantor seluas 493,00M2

b. Terlaksananya Pemeliharaan Halaman Kantor seluas 67,67 M2.

2) Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kantor.

a. Terlaksananya Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor.

3) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10

a. Terawatnya Kendaraan Roda-4 dalam mendukung kegiatan dinas

sehari-hari.

4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda-2.

a. Terawatnya kendaraan roda-2 dalam mendukung kegiatan sehari-

hari.

5) Terlaksananya Perawatan Sarana Gedung.


a. Terpenuhinya Pembayaranan Daya dan Jasa selama 1 (satu)

tahun.


a. Tersedianya Biaya Pengiriman Surat.

b. Terpenuhinya sewa kotak Pos.

8) Operasional Perkatoran dan Pimpinan.

a. Terlaksananya Kegiatan Operasional Perkantoran.

19


1) Pengembangan Sistem Informasi.

a. Terlaksananya Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan

Peredaran Hasin Hutan.

b. Terlaksananya Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.

c. Terlaksananya Uji Kompentensi PHH dan PPHH, 3 (tiga) Propinsi.


a. Terlaksananya Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis

PPHH, 2 (dua) Angkatan.

B. PROGRAM KERJA

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut diatas,

BP2HP Wil. III Pekanbaru telah merencanakan program kerja sebagai berikut:

1. Program Kerja dalam Pemanfaatan Potensi Sumber D aya Hutan

Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah :

a. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

b. Pembangunan Gedung

c. Pengadaan Kendaraan

d. Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam

e. Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

f. Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

g. Pengelolaan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Hak /Ijin

Pemanfaatan.

h. Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

2. Program Kerja dalam Penyelenggaraan Penerapan Ke pemerintahan

yang Baik

Beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mendukung

Penerapan Kepemerintahan yang Baik adalah :

a. Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

c. Pelayanan Publik dan Birokrasi

20

C. KEGIATAN TAHUN 2009

Untuk mendukung pencapaian program kerja yang telah ditetapkan,

BP2HP Wil. III Pekanbaru pada tahun 2008 merencanakan kegiatan sebagai

berikut :

1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut :

A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1) Pengadaan Peralatan Kantor.

a. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)

− Waktu : Juli – Desember 2009

− Target : 37 Unit (Laptop, Sunto Clinometer, GPS, UPS,

Mesin cetak kartu PPHH, Filling cabinet, Lup

senter, Lemari penyimpan barang optik)

− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru

− Pelaksana : BP2HP Wil. III Pekanbaru

− Biaya : DIPA Tahun 2009

B) Pembangunan Gedung.

1) Pembangunan Gedung Kantor.

a. Pembangunan Gedung Kantor.

− Waktu : Mei – November 2009

− Target : 1 Paket




C) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6/ Roda-10

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

− Waktu : Juli 2009

− Target : 1 Unit kendaraan roda-4 (Four wheel drive) 4WD




21


1) Pembinaan Pengendalian Produksi Hutan Alam.

a. Pemantauan Produksi Hasil Hutan, Penggunaan Peralatan

Exploitasi dan Kasus-kasus pada IUPHHK-HA.

a) Pemantauan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pada

areal UM IUPHHK.

− Waktu : Maret – Desember 2009

− Target : 1 Ijin IUPHHK-HA

− Tempat : 1 Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru



b) Chek lapangan atas usulan penggunaan peralatan pada IPK/UM

IUPHHK.


− Target : 2 Ijin IUPHHK-HA




2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.

a) Monitoring pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA/IPK


− Target : 6 Ijin IUPHHK-HA/IPK




22


a. Koordinasi PMUMHM ke Pusat.


− Target : 1 Unit PMUMHM




b. Pemantauan dan pembinaan teknis serta koordinasi dengan

instansi setempat pelaksanaan PMUMHM.


− Target : 1 Unit PMUMHM





1) Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan.

a. Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di Bidang Bina Produksi

Kehutanan.

− Waktu : Januari – Desember 2009

− Target : 3 kegiatan

− Tempat : 3 Propinsi lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru



b. Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat

− Waktu : Desember 2009

− Target : 3 Angkatan

− Tempat : Pekanbaru



23

c. Penyelenggaraan Diklat WASGANIS PHPL (Pengawas

Perencanaan Hutan Produksi).

− Waktu : November – Desember 2009

− Target : 1 Angkatan





a. Monitoring penerimaan iuran kehutanan (PSDH/DR) pada IUPHHK

HA/HT/IPK.


− Target : 5 Ijin IUPHHK-HA/HT/IPK

− Tempat : 5 Kab/Kota lingkup BPPHP Wil. III Pekanbaru




Illegal.

a. Pemantauan Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan.

a) Cross chek dokumen SKSKB antar propinsi.


− Target : 4 BPPHP

− Tempat : 4 BPPHP



b. Penanganan Hukum Barang Bukti Tindak Lanjut terhadap

Pelanggaran Illegal Logging.

a) Pengukuran/pengujian barang bukti hasil illegal logging/operasi

hutan lestari.


− Target : 8 kasus

− Tempat : Kab/kota lingkup BPPHP III Pekanbaru

24



b) Saksi Ahli


− Target : sesuai permintaaa

− Tempat : Wilayah Lingkup BPPHP III Pekanbaru






− Target : 1 Paket pemasangan jaringan telepon, internet

dan wireless.

− Tempat : BP2HP Wil. III Pekanbaru



D) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

1) Pembinaan dan Pengendalian produksi hutan tanaman.

a. Pemantauan produksi, penggunaan peralatan dan kasus-kasus

pada UM UPHHK-HT.

a) Pemantauan produksi/distribusi hasil hutan HTI.


− Target : 5 ijin UPHHK-HT

− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru



b) Pemantauan efektifitas penggunaan peralatan eksploitasi HTI.


− Target : 5 ijin IUPHHK-HT

− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil. III

25



c) Pemantauan penyelesaian kasus-kasus areal/sosial pada areal

IUPHHK-HT.


− Target : 5 ijin IUPHHK-HT

− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru



2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

a. Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman.


− Target : 8 Ijin IUPHHK-HT

− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil. III Pekanbaru



3) Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman.

a. Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)


− Target : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III

− Tempat : 6 kab/kota lingkup BP2HP Wil III



b. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat.






26

c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RKT-RKU) UM HTR.






E) Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.

1) Penyusunan dan Pengembangan Data Sumber Daya Alam Hutan.

a. Pengumpulan Data SDH Produksi di Wilayah Kerja BP2HP.






2) Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HTI.

a. Pemantauan areal eks HPH/HPHTI (open akses) di Kabupaten dan

pemanfaatan hutan untuk sektor lain.


− Target : 6 ijin eks HPH/HPHTI




3) Pembangunan KPH.


− Target : 1 unit manajemen

− Tempat : Propinsi Sumatera Barat



27

F) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

1) Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil

Hutan.

a. Pemantauan dan penatausahaan hasil hutan pada IUIPHHK.


− Target : 6 IUIPHHK

− Tempat : kab/kota lingkup BP2HP Wil III






A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.

a. Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

− Waktu : 12 bulan

− Target : Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

selama 12 bulan



− Biaya : DIPA tahun 2009

B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

a. Perawatan Gedung Kantor.


− Target : Gedung dan halaman Kantor




b. Perbaikan Peralatan Kantor.


− Target : 45 peg

28




c. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor.


− Target : 5 peg




d. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10.


− Target : 5 unit




e. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2.


− Target : 5 peg




f. Perawatan Sarana Gedung.


− Target : 46 unit.




29

g. Langganan Daya dan Jasa.


− Target : 12 bulan




h. Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat.






i. Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

a) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat

− Waktu : Februari - Desember 2009

− Target : 12 kali / Jakarta




b) Supervisi / Koordinasi Kegiatan ke Prop. Wilayah Kerja

− Waktu : Januari - Desember 2008

− Target : 3 Propinsi lingkup wilayah kerja BP2HP

Wil. III Pekanbaru

− Tempat : Dinas Kab. / Kota yang membidangi kehutanan



30

c) Koordinasi antar instansi dalam Kota Pekanbaru.


− Target : 60 instansi lingkup wilayah kota Pekanbaru




d) Koordinasi ke Kab /Kota Wilayah Kerja.


− Target : 12 Kab. / Kota lingkup wilayah kerja BP2HP

Wil. III Pekanbaru

− Tempat : Dinas Kab. / Kota yang membidangi kehutanan



e) Rakornas ke Pusat.

− Waktu : Februari - Mei 2008

− Target : 1 (satu) keg.

− Tempat : Departemen Kehutanan



f) Rakoreg Wilayah Sumatera.



− Tempat : BP2HP wilayah Sumatera.



g) Rakontek




31



h) Penilaian pendahuluan angka kredit ke pusat.






i) Rakornis seluruh BP2HP se-Indonesia







a. Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil

Hutan.

a) Pengumpulan Data SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil

Hutan.

− Waktu : Maret - Desember 2009

− Target : 10 kab/kota

− Tempat : Kab/Kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.



b. Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.

a) Pengolahan dan penyusunan SAI dan SABMN.



32

− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru.



c. Uji Kompetensi PHH dan PPHH, 3 Propinsi.

a) Uji kompetensi PHH dan PPHH di propinsi Riau.



− Tempat : Kab/kota lingkup BP2HP Wil III Pekanbaru.



b) Uji kompetensi PHH dan PPHH di Propinsi Kepulauan Riau.






c) Uji kompetensi PHH dan PPHH di Propinsi Sumatera Barat.






d. Penguatan Kelembagaan.

a) Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis PPHH.

− Waktu : Juli – Agustus 2009

− Target : 2 Angkatan.

− Tempat : BP2HP Wil III Pekanbaru.



33

Administrasi Kepegawaian

a) Kenaikan Pangkat Pegawai

− Waktu : Periode Tahun 2009

− Target : 13 orang pegawai



− Biaya : Tidak ada anggaran

b) Kenaikan Gaji Berkala.


− Target : 18 orang pegawai




c) Pengusulan KARPEG.


− Target : tidak ada pengusulan




d) Pengusulan TASPEN.


− Target : tidak ada pengusulan




e) Pengusulan KARIS / KARSU.


− Target : 4 (empat) orang pegawai


34



f) Pengusulan ASKES.


− Target : 4 (empat) orang pegawai




g) Pengusulan CPNS menjadi PNS.


− Target : 1 (satu) orang pegawai




h) Diklat teknis pegawai.


− Target : 18 (delapan belas) Diklat Teknis


− Pelaksana : BDK. Pekanbaru, BIKPHH, Pusdiklat Kehutanan

dan lain-lain


35

IIII. AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Hingga akhir tahun 2009, realisasi pencapaian kinerja BP2HP Wil. III

Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan adalah sebagai berikut :

A) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana.

1) Pengadaan Peralatan Kantor.

a. Pengadaan Peralatan Kantor (Inventaris Kantor)

• Rencana Kinerja

• Fisik : 43 unit

• Keuangan : Rp 171.350.000,-

• Realisasi Kinerja :

• Fisik : 43 unit (100%)

• Keuangan : Rp 136.960.850,- (79,93%)

B) Pembangunan Gedung.

1) Pembangunan Gedung Kantor.

a. Pembangunan Gedung Kantor.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 paket

• Keuangan : Rp 2.729.115.000,-


• Fisik : 1 paket (100%)

• Keuangan : Rp 2.433.654.700,- (89,17%)

C) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4/ Roda-6/ Roda-10

1) Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 unit

• Keuangan : Rp 300.000.000,-

36


• Fisik : 1 unit (100%)

• Keuangan : Rp 299.880.000,- (99,96%)


1) Pembinaan Pengendalian Produksi Hutan Alam.

a. Pemantauan Produksi Hasil Hutan, Penggunaan Peralatan

Exploitasi dan Kasus-kasus pada IUPHHK-HA.

a) Pemantauan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pada

areal UM IUPHHK.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 ijin UM-IUPHHK

• Keuangan : Rp 16.000.000,-

• Realisasi Kinerja : Tidak terlaksana

b) Chek lapangan atas usulan penggunaan peralatan pada IPK/UM

IUPHHK

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 32.000.000,-


2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

a) Monitoring pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HA/IPK

a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan Alam.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 72.000.000,-


• Fisik : 7 ijin UM-IUPHHK (105,56%)

• Keuangan : Rp 56.970.000,- (79,13%)

37


a. Koordinasi PMUMHM ke Pusat.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 unit PMUMHM

• Keuangan : Rp 66.000.000,-


• Fisik : 1 unit PMUMHM (75%)

• Keuangan : Rp 27.165.995,- (41,16%)

b. Pemantauan dan pembinaan teknis serta koordinasi dengan

instansi setempat pelaksanaan PMUMHM.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 unit PMUMHM

• Keuangan : Rp 96.000.000,-


• Fisik : 1 unit PMUMHM (70,83%)

• Keuangan : Rp 43.920.000,- (45,75%)


1) Pengembangan sertifikasi dan pengujian hasil hutan.

a. Desiminasi/Sosialisasi Peraturan/Kebijakan di Bidang Bina Produksi

Kehutanan.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 3 kegiatan (3 propinsi)

• Keuangan : Rp 198.430.000,-


• Fisik : 2 propinsi (66,67%)

• Keuangan : Rp 115.395.000,- (58,15%)

38

b. Pelatihan Pengukuran/Pengujian Jenis Kayu Rakyat

• Rencana Kinerja

• Fisik : 3 angkatan

• Keuangan : Rp 206.850.000,-


• Fisik : 3 angkatan (100%)

• Keuangan : Rp 203.400.000,- (98,33%)

c. Penyelenggaraan Diklat WASGANIS PHPL (Pengawas

Perencanaan Hutan Produksi).

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 392.220.000,-



• Keuangan : Rp 361.461.400,- (92,16%)


a. Monitoring penerimaan iuran kehutanan (PSDH/DR) pada IUPHHK

HA/HT/IPK.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 5 ijin

• Keuangan : Rp 80.000.000,-


• Fisik : 9 ijin (135%)

• Keuangan : Rp 76.130.000,- (95,16%)


Illegal.

a. Pemantauan Penatausahaan dan Peredaran Hasil Hutan.

a) Cross chek dokumen SKSKB antar propinsi.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 4 kegiatan

• Keuangan : Rp 60.000.000,-

39


• Fisik : 5 kegiatan (116,67%)

• Keuangan : Rp 41.165.500,- (90,69%)

b. Penanganan Hukum Barang Bukti Tindak Lanjut terhadap

Pelanggaran Illegal Logging.

a) Pengukuran/pengujian barang bukti hasil illegal logging/operasi

hutan lestari.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 8 kasus

• Keuangan : Rp 32.000.000,-


b) Saksi Ahli

• Rencana Kinerja

• Fisik : sesuai permintaan

• Keuangan : Rp 15.000.000,-


• Fisik : 6 kegiatan (160%)

• Keuangan : Rp 13.902.000,- (92,68%)



• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 paket

• Keuangan : Rp 74.000.000,-


• Fisik : 1paket (100%)

• Keuangan : Rp 67.741.800,- (91,54%)

40

G) Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

1) Pembinaan dan Pengendalian produksi hutan tanaman.

a. Pemantauan produksi, penggunaan peralatan dan kasus-kasus

pada UM UPHHK-HT.

a) Pemantauan produksi/distribusi hasil hutan HTI.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 7 ijin

• Keuangan : Rp 80.000.000,-


• Fisik : 9 ijin (135%)

• Keuangan : Rp 78.334.000,- (97,92%)

b) Pemantauan efektifitas penggunaan peralatan eksploitasi HTI.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 5 ijin

• Keuangan : Rp 52.000.000,-


• Fisik : 6 ijin (138,46%)

• Keuangan : Rp 49.800.000,- (95,77%)

c) Pemantauan penyelesaian kasus-kasus areal/sosial pada areal

IUPHHK-HT.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 3 ijin

• Keuangan : Rp 28.000.000,-


• Fisik : 2 ijin (85,71%)

• Keuangan : Rp 17.380.000,- (62,07%)

2) Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman.

a. Pemantauan Kinerja Hutan Tanaman.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 11 ijin

• Keuangan : Rp 128.000.000,-

41


• Fisik : 15 ijin (140,63%)

• Keuangan : Rp 126.470.000,- (98,80%)

3) Pengembangan Usaha dan Kemitraan Hutan Tanaman.

a. Sosialisasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

• Rencana Kinerja

• Fisik : 6 kab/kota

• Keuangan : Rp 238.080.000,-


• Fisik : 3 kab/kota (50%)

• Keuangan : Rp 131.762.300,- (55,34%)

b. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 152.800.000,-


c. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja (RKT-RKU) UM HTR.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 74.500.000,-


H) Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan.

1) Penyusunan dan Pengembangan Data Sumber Daya Alam Hutan.

a. Pengumpulan Data SDH Produksi di Wilayah Kerja BP2HP.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 48.000.000,-



• Keuangan : Rp 34.280.000,- (71,42%)

42

2) Pengawasan dan Pengamanan Areal Eks HPH/HTI.

a. Pemantauan areal eks HPH/HPHTI (open akses) di Kabupaten dan

pemanfaatan hutan untuk sektor lain.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 72.000.000,-


• Fisik : 8 kab/kota (133,33%)

• Keuangan : Rp 63.496.998,- (88,19%)

3) Pembangunan KPH.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 unit pengelolaan

• Keuangan : Rp 99.740.000,-


I) Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan.

1) Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil

Hutan.

a. Pemantauan dan penatausahaan hasil hutan pada IUIPHHK.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 8 ijin IUIPHHK

• Keuangan : Rp 96.000.000,-


• Fisik : 11 ijin IUIPHHK (137,50%)

• Keuangan : Rp 95.072.000,- (99,03%)

43

2. Penyelenggaraan Penerapan Kepemerintahan yang Ba ik



A) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan.

1) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

• Rencana Kinerja

• Fisik : 12 bulan

• Keuangan : Rp 1.415.206.000,-


• Fisik : 12 bulan (100%)

• Keuangan : Rp 1.399.206.196,- (98,87%)

B) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.


• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 37.584.000,-



• Keuangan : Rp 37.303.700,- (99,25%)

2) Perbaikan Peralatan Kantor.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 45 org pegawai

• Keuangan : Rp 1.800.000,-


3) Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 5 org pegawai

• Keuangan : Rp 4.650.000,-


44

4) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6/ 10.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 5 unit

• Keuangan : Rp 81.750.000,-


• Fisik : 5 unit (100%)

• Keuangan : Rp 72.109.008,- (88,21%)

5) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 4 unit

• Keuangan : Rp 11.200.000,-


• Fisik : 2 unit (50%)

• Keuangan : Rp 4.582.200,- (40,91%)

6) Perawatan Sarana Gedung.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 46 unit

• Keuangan : Rp 25.170.000,-


• Fisik : 16 unit (34,78%)

• Keuangan : Rp 8.015.000,- (31,84%)


• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 78.000.000,-



• Keuangan : Rp 14.999.492,- (19,23%)

45


• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 12.500.000,-



• Keuangan : Rp 2.518.500,- (20,15%)

9) Operasional Perkantoran dan Pimpinan.

a) Koordinasi dan konsultasi ke Pusat

• Rencana Kinerja

• Fisik : 12 kali

• Keuangan : Rp 132.000.000,-


• Fisik : 14 kali (116,67%)

• Keuangan : Rp 94.337.400,- (71,47%)

b) Supervisi / Koordinasi Kegiatan ke Prop. Wilayah Kerja

• Rencana Kinerja

• Fisik : 3 propinsi

• Keuangan : Rp 24.000.000,-


• Fisik : 2 propinsi (66,67%)

• Keuangan : Rp 11.267.680,- (46,95%)

c) Koordinasi antar instansi dalam Kota Pekanbaru.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 60 instansi dalam kota Pekanbaru

• Keuangan : Rp 6.000.000,-


• Fisik : 13 instansi (21,67%)

• Keuangan : Rp 1.300.000,- (21,67%)

46

d) Koordinasi ke Kab /Kota Wilayah Kerja.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 96.000.000,-


• Fisik : 11 kab/kota (137,50%)

• Keuangan : Rp 89.788.400,- (93,53%)

e) Rakornas ke Pusat.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 13.500.000,-



• Keuangan : Rp 13.266.000,- (98,27%)

f) Rakoreg Wilayah Sumatera.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 12.000.000,-


• Fisik : 1 kegiatan (33,33%)

• Keuangan : Rp 3.950.900,- (32,92%)

g) Rakontek

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 9.475.000,-



• Keuangan : Rp 9.475.000,- (70,19%)

47

h) Penilaian pendahuluan angka kredit ke pusat.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 18.000.000,-



• Keuangan : Rp 17.928.000,- (99,60%)

i) Rakornis seluruh BP2HP se-Indonesia

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 7.000.000,-



• Keuangan : Rp 5.941.000,- (84,87%)


1) Pelayanan Informasi SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil

Hutan.

a) Pengumpulan Data SDH, PHPL, Produksi dan Peredaran Hasil

Hutan.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 120.000.000,-



• Keuangan : Rp 110.880.000,- (92,40%)

48

2) Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah.

a) Pengolahan dan penyusunan SAI dan SABMN.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 1 paket

• Keuangan : Rp 14.680.000,-


• Fisik : 1 paket (100%)

• Keuangan : Rp 13.198.000,- (89,90%)

3) Penilaian Kinerja GANIS dan WASGANIS PHPL, 3 Propinsi.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 3 propinsi

• Keuangan : Rp 255.440.000,-


• Fisik : 3 propinsi (100%)

• Keuangan : Rp 237.614.600,- (93,02%)


a) Penyelenggaraan Penyegaran Tenaga Teknis PPHH, 2 angkatan.

• Rencana Kinerja


• Keuangan : Rp 165.900.000,-



• Keuangan : Rp 163.949.000,- (98,82%)

49

D) Administrasi Kepegawaian

1) Kenaikan Pangkat Pegawai

• Rencana Kinerja

• Fisik : 13 orang

• Keuangan : tidak ada anggaran


• Fisik : 13 orang (100%)


2) Kenaikan Gaji Berkala.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 18 orang



• Fisik : 18 orang (100%)


3) Pengusulan KARPEG.

• Rencana Kinerja

• Fisik : tidak ada pengusulan





4) Pengusulan TASPEN.

• Rencana Kinerja






50

5) Pengusulan KARIS / KARSU.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 4 orang pegawai



• Fisik : 4 orang pegawai (100%)


6) Pengusulan ASKES.

• Rencana Kinerja






7) Pengusulan CPNS menjadi PNS.

• Rencana Kinerja






8) Diklat teknis pegawai.

• Rencana Kinerja

• Fisik : 18 diklat teknis



• Fisik : 18 diklat teknis (100%)


51

B. KINERJA KEUANGAN

Secara umum, pencapaian realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III

Pekanbaru tahun 2009 dapat disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi kinerja keuangan BP2HP Wil. III Pekanbaru tahun 2009

REALISASI TAHUN 2009 No KEGIATAN TARGET

ANGGARAN KEUANGAN %

DIPA BPPHP WILAYAH III PEKANBARU

11.728.549.000

10.115.972.131

86.25

1 PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN 2.862.525.000

2.574.660.408

89.94

YANG BAIK

- Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan

1.415.206.000

1.399.206.196

98.87

- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

871.199.000

640.412.612

73.51

- Pelayanan Publik dan Birokrasi 576.120.000 535.041.600 92.87

2 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

8.866.024.000

7.541.311.723

85.06

- Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 171.350.000 136.960.850 79.93

- Pembangunan Gedung 2.729.115.000 2.433.654.700 89.17

- Pengadaan Kendaraan

300.000.000

299.880.000

99.96

- Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam

3.429.439.000

3.165.677.775

92.44

- Pengendalian Pererdaran Hasil Hutan

1.129.900.000

901.943.100

79.83

- Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat

766.080.000

408.146.300

53.28

- Pengelolaan Hutan Produksi Yang Tidak

Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan 244.240.000 97.776.998 40.03

- Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 100.900.000 97.272.000

96.40

52

III. PENUTUP

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi ( BP2HP ) yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-

II/2006 jo. No. P.24/Menhut-II/2008 merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan,

penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta

pengembangan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pemanfaatan hutan produksi lestari.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan TUPOKSI

tersebut, BP2HP Wil. III Pekanbaru didukung oleh SDM sebanyak 41 orang,

ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan anggaran DIPA sebesar

Rp 11.728.549.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima

ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Adapun pencapaian realisasi kinerja

BP2HP Wil. III Pekanbaru pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

• Realisasi Fisik : 95,00 %

• Realisasi Keuangan : Rp 10.115.972.131,- (86,25 % dari total PAGU

anggaran)

Kurang optimalnya pencapaian realisasi kinerja di BP2HP Wil. III

Pekanbaru pada tahun 2009 disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan

yang tidak terlaksana antara lain:.

1. Verifikasi Calon lokasi dan pemegang ijin hutan tanaman rakyat dan

fasilitasi penyusunan rencana kerja UM-HTR. Kegiatan ini tidak terlaksana

karena tidak adanya pengajuan permohonan dari calon pemegang ijin

HTR.

2. Pembangunan KPH, kegiatan ini tidak terlaksana karena belum keluarnya

petunjuk pelaksanaan dari kegiatan pembangunan KPH.

53

Untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja di masa mendatang

maka dapat dilakukan langkah / strategi sebagai berikut :

1. Perlu adanya perencanaan yang lebih matang terhadap kegiatan-kegiatan

yang akan dilaksanakan yang hendaknya dilakukan pada awal tahun

anggaran sehingga optimalisasi terhadap pelaksanaan kegiatan dapat

tercapai.

2. Proses revisi penyesuaian anggaran dalam pelaksanaannya hendaknya

tidak berlarut-larut karena dapat menghambat pencapaian realisasi kinerja

dari satuan kerja.

3. Perlunya peningkatan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Prop. / Kab. /

Kota sehingga pencapaian realisasi kinerja dapat optimal.

54

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2006, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 557/Menhut-II/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan

Hutan Produksi, Departemen Kehutanan, Jakarta, Desember 2006.

Anonim, 2008, Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 24/Menhut-II/2008

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.

557/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai

Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, Departemen

Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta, Juli 2008.

Anonim, 2005 Rencana Strategis Departemen Kehutanan tahun 2005 - 2009,

Departemen Kehutanan, Jakarta , Pebruari 2005.

Anonim, 2006 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

tahun Anggaran 2009 BP2HP Wil. III Pekanbaru No. SP.0181.0/29-

03.2/IV/2009, Departemen Keuangan, Jakarta, Desember 2008.

Anonim, 2009 Rencana Kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Produksi Wil. III Pekanbaru tahun 2009, BP2HP Wil. III Pekanbaru,

Pekanbaru, Januari 2008.

Anonim, 2009. Laporan Tahunan Pelaksanaan DIPA Balai Pemantauan

Pemanfaatan Hutan Produksi Wil. III Pekanbaru tahun 2009,

BP2HP Wil. III Pekanbaru, Pekanbaru, Januari 2010.

Anonim, 2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara , Jakarta, Maret 2003.

Documents

Lakip Bpphp Wilayah III Pekanbaru Tahun 2009