KODE ETIK
AKUNTAN PUBLIK
UNIVERSITAS BAKRIE
19 Desember 2011
Godang P. Panjaitan
Anggota Dewas Standar Profesi
Institut Akuntan Publik Indonesia
1
TOPIK BAHASAN
1. Perbedaan akuntan publik dengan profesi lainnya.
2. Etika adalah pengetahuan.
3. Kasus pelanggaran etika.
4. Kode etik akuntan publik – IAPI.
5. Penegakan aturan etika.
2
TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK
Etika
Profesionalisme
Akuntan publik mempunyai tanggung jawab
melindungi kepentingan publik.
Melayani kepentingan klien atau pemberi
kerja.
3
PERBEDAAN SEORANG PROFESIONAL
DENGAN JENIS PEKERJAAN LAIN
Suatu profesi adalah suatu komunitas orang-orang yang diikat oleh aktivitas yang mereka kerjakan dan didirikan di atas latar belakang teoritis yang sama yang diperoleh melalui pendidikan;
Profesi berkembang melalui usaha sejumlah besar orang dengan kepentingan yang sama;
Kriteria awal pendirian suatu asosiasi profesi adalah adanya suatu kepentingan identifikasi diri atau suatu praktik atas suatu disiplin;
Kriteria teknis (pendidikan formal dan kualifikasi) merupakan syarat keanggotaan;
Profesionalisasi adalah suatu proses yang mencakup: (i) pendidikan formal, (ii) pengalaman kerja, dan (iii) pengembangan profesional.
4
KARAKTERISTIK SUATU PROFESI
1. Kerangka teoritis Mencakup:
• penguasaan teori dari pada sekedar keahlian manual;
• pendidikan yang ekstensif;
• pengembangan profesional;
• pengalaman praktis dan riset.
2. Otoritas profesional Pengetahuan menciptakan suatu ketergantungan bagi
mereka yang membutuhkan jasa profesional tersebut.
3. Sanksi komunitas Organisasi profesi diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri.
4. Kode etik Perilaku anggota diatur dengan membuat standar minimum
perilaku yang beretika
5. Budaya profesional Nilai nilai-nilai yang berorientasi kepada publik dari pada
kepentingan pribadi.
5
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN
PROFESI AKUNTAN PUBLIK
Tugas untuk melayani masyarakat dan publik dikenal sebagai kepentingan publik. Publik adalah orang-orang dan institusi yang bergantung kepada hasil pekerjaan akuntan: klien, kreditur, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, komunitas bisnis dan keuangan, dan lain-lain.
Akuntan ditempatkan dalam suatu posisi kekuasaan (power position) karena keahliaan dan keterampilan khususnya.
Pengetahuan yang superior berarti publik bergantung kepada pertimbangan akuntan.
Kepercayaan (trust) adalah hal utama dalam suatu hubungan, karena secara umum klien tidak dapat menilai kualitas jasa.
Eksistensi profesi akuntansi tergantung kepada keyakinan publik atas usaha-usaha akuntan melindungi kepentingan publik.
Kehilangan keyakinan publik dapat memicu: (i) pertanyaan publik, (ii) aturan pemerintah yang lebih ketat dan luas, (iii) penurunan status profesional (Sarbanes Oxley Act di AS).
Ingat Athur Andersen mati karena hilangnya kepercayaan publik (bukan peraturan pemerintah).
6
JALAN MENJADI AKUNTAN PUBLIK
1. Pendidikan formal di bidang akuntansi
a. S1 Akuntansi (atau jurusan lain yang telah menempuh sejumlah SKS pada mata kuliah
tertentu).
b. Pendidikan Profesi Akuntansi (sedang dipertimbangkan untuk tidak menjadi syarat).
2. On the job training
Pengalaman kerja 1.000 jam (kurang lebih 3 tahun) sebagai ketua tim audit atau supervisor.
3. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik
4. Mengurus ijin akuntan publik kepada Departemen Keuangan
7
PENGERTIAN ETIKA
Apa yang seharusnya menjadi sikap/perilaku seseorang (normatif);
Etik dan moral dapat saling bertukar tempat dalam berbagai konteks;
Pengetahuan tentang apa yang benar dan salah (dapat dipelajari);
Pada tingkat yang lebih tinggi etika adalah PILIHAN, bagaimana seseorang bertindak dalam membuat pilihan yang ”benar” dan menghasilkan perilaku yang ”baik”.
8
TINGKAT DAN PERKEMBANGAN ETIKA
KOHLBERG - 1969
1. Pre-conventional: motif utama adalah kepentingan pribadi
(i) Orientasi hukuman dan kepatuhan: perbuatan untuk mencegah hukuman.
(ii) Orientasi instrumen dan relativitas: walaupun seseorang sadar adanya kepentingan orang lain, perbuatan tersebut hanya sebagai instrumen untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan diri sendiri.
2. Conventional: motif utama adalah mempertahankan hubungan dalam masyarakat.
(iii) Orientasi persamaan interpersonal: individual memuaskan harapan orang lain;
(iv) Orientasi hukum dan aturan: individual mempertahankan sistem sosial yang ditetapkan hukum dan sistem nasional tentang peran dan kewajiban warganya.
3. Post-conventional: otonomi dan berdasarkan prinsip.
(v) Orientasi kontrak sosial: individual memiliki beragam pandangan dan pendapat, mengutamakan jalan tengah untuk mencapai suatu konsensus melalui perjanjian, kontak atau due process. Seluruh nilai dan norma adalah relatif dan seluruhnya harus bisa bertoleransi.
(vi) Orientasi prinsip etika universal: tindakan benar didefinisikan dalam serangkaian prinsip yang dapat diterima secara universal dan konsisten. Prinsip-prinsip etika ini tidak kongkrit seperti 10 hukum taurat, tetapi merupakan prinsip-prinsip abstrak universal berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan sosial, kesetaraan umat manusia dan penghargaan terhadap sesama.
9
KASUS KLASIK PELANGGARAN ETIKA
ENRON
LATAR BELAKANG
Perusahaan energi tercatat di Bursa Efek New York
Harga saham meningkat dari $20 tahun 1999 mencapai puncaknya $90.56 pada Agustus 2000; tetapi jatuh menjadi tidak berharga pada Desember 2001 ketika Enron mengajukan perlindungan kebangkrutan (Chapter 11 of US Securities Act)
Diaudit oleh KAP terbesar di dunia Athur Andersen (Big Five).
10
ENRON
HASIL INVESTIGASI
Komite Investigasi dibentuk oleh Senat AS dengan tujuan menyelidiki transaksi-transaksi ”mengejutkan” yang mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya.
Bonus yang besar dan tidak mendapat persetujuan RUPS telah dibagikan kepada manajer dan direktur.
Partnership yang diberi nama Entitas Bertujuan Khusus (Special Purpose Entities) didirikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis tanpa ada landasan ekonomis yang objektif dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.
Terdapat transaksi yang tidak benar untuk menutupi kerugian $1 milyar, dengan penerapan akuntansi yang salah dengan sepengetahuan auditor.
Laporan keuangan tahun 1997 – 2001 disajikan kembali karena SPE tidak memenuhi kondisi untuk diperlakukan sebagai pihak independen.
Jumlah kerugian sangat besar, ENRON seharusnya mengakui rugi $618 juta pada kuartal ketiga 2001 dan $1,2 milyar atas kerugian pada SPE yang tidak dilaporkan.
11
ENRON
KEGAGALAN MANAJEMEN – TATA KELOLA
Sesuai dengan karakter bisnis, manajemen menggunakan metode agresif dan inovatif untuk meningkatkan kas masuk, merendahkan utang dan mengatur laba;
Tujuannya memenuhi kriteria yang ditetapkan lembaga perangking (seperti Moody’s dan Standard Poor’s) yang selanjutnya mempertahankan harga saham;
Metode yang sering digunakan adalah menjual aset bukan kepada pihak independen tetapi kepada afiliasi yang tidak dikonsolidasi (SPE);
Aset dijual kepada SPE diakui sebagai pendapatan dan kemudian aset tidak dicatat dalam LK Enron, tetapi SPE tersebut sangat dekat hubungannya dengan Enron sehingga aset SPE harus dicatat sebagai aset Enron
Pada puncaknya, Enron mempunyai $10 - $20 milyar dalam ratusan transaksi off balance sheet
Direksi diberi kompensasi kas dan stock option yang berlebihan.
12
ENRON
PRAKTIK AKUNTANSI YANG DIPERTANYAKAN
Banyak transaksi akuntansi kompleks yang diciptakan manajemen yang didukung auditor;
Hukum AS: SPE yang tidak dikonsolidasi dianggap dikendalikan oleh pihak ketiga yang independen , yang hanya memiliki sekurang-kurangnya 3% dari modal yang berisiko;
Praktik tidak wajar lainnya: pembayaran managment fee yang tidak pantas, pembayaran yang disembunyikan atas premi dan pajak kepada senior eksekutif, pengakuan pendapatan atas jasa yang belum diberikan.
13
ENRON
BUDAYA TIDAK ETIS
CFO mendapat laba $30 juta dari satu transaksi SPE di mana dia memiliki kepentingan pribadi;
Perbuatan curang baru ditanggapi setelah ”whistle-blowing” oleh internal auditor (dengan anonim) kepada presiden komisaris;
transaksi ecek-ecek melalui SPE;
kepentingan pribadi.
14
ENRON
PERANAN AUDITOR ATHUR ANDERSEN
Athur Andersen mempunyai banyak peran di Enron: (i) auditor, (ii) konsultan akuntansi dan manajemen, (iii) auditor internal, (iv) konsultan pajak, (v) konsultan dan reviewer pengungkapan laporan keuangan.
Athur Andersen menerima audit fee $25 juta dan fee yang lain $27 juta dalam tahun terakhir, merupakan salah satu klien terbesar.
Budaya internal Andersen: mencari pendapatan setinggi-tingginya.
Konplik kepentingan dalam Athur Andersen: self audit (konsultan bagi SPE);
self interest vs public interest (ketakutan kehilangan klien besar dan prestisius seperti Enron mengakibatkan penarikan partner-partner yang tidak disenangi Enron).
debat internal tentang Enron tidak diangkat;
menutupi ketidakpatuhan manajemen Enron;
Gagal menginformasikan kepada investor atas hal-hal yang tidak diungkapkan Enron;
Athur Andersen tutup tahun 2002.
Ironisnya, tahun 2005 Mahkamah Agung AS menyatakan AA tidak bersalah, tetapi semuanya sudah terlambat ....
15
CONTOH KASUS ETIKA
Pakaian yang Gampang Terbakar
A adalah auditor dari entitas PT Biru, manufaktur pakaian. Dua tahun yang lalu ditemukan bahwa satu jenis piyama anak-anak yang dibuat oleh Biru sangat mudah terbakar. Biru manarik seluruh piyama tersebut dan menderita kerugian yang sangat besar. Ketika sedang melakukan audit tahun berjalan, A menemukan bahwa piyama tersebut dijual ke suatu negara di Amerika Selatan, di mana tidak terdapat aturan keamanan yang perlu dikhawatirkan. Setelah audit selesai A mempertimbangkan untuk mengadukan hal tersebut secara anonomim kepada surat kabar lokal untuk memberitahukan tindakan Biru. Setelah berfikir dalam, A memutuskan tidak mengadukan hal tersebut.
Sumber: Hull, Wright, Ennew, ICAEW: Professional Ethics and Accountancy Training.
16
CONTOH KASUS ETIKA
Bagaimana pendapat Anda atas tindakan A yang tidak mengadukan hal tersebut?
Dapat diterima Vs Tidak dapat diterima;
Benar secara moral Vs Tidak benar secara moral;
Hal terbaik bagi KAP Mr. A Vs Bukan merupakan hal terbaik baik KAP Mr. A;
Bertanggungjawab secara sosial Vs Tidak bertanggung jawab secara sosial;
Secara profesional dapat diterima Vs Tidak dapat diterima secara profesional;
Dia wajib bertindak demikan Vs Dia tidak wajib bertindak demikian.
17
KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK - IAPI
1. mencegah penyalahgunaan wewenang (moral hazard);
2. menjaga kehormatan profesional (professional courtessy);
3. melindungi kepentingan publik (public interest).
Kode etik ini diadopsi dari IFAC code of Ethics
Kode Etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika untuk: (i) setiap anggota IAPI dan (ii) setiap tenaga profesional yang bekerja pada suatu KAP atau jaringan KAP, termasuk mereka yang bukan merupakan anggota IAPI. Untuk tujuan Kode Etik ini selanjutnya kedua pihak tersebut disebut “Akuntan Publik”.
Suatu KAP tidak boleh menetapkan kode etik profesi dengan ketentuan yang lebih ringan dibandingkan dengan aturan yang diatur dalam Kode Etik ini. Dalam hal perundang-undangan dan ketentuan hukum ternyata lebih ketat atau bertentangan dengan kode etik ini maka AP wajib mematuhi prinsip dasar dan aturan etika yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum tersebut.
KERANGKA DASAR KODE ETIK IFAC
18
Duty to Society,
Serve the Public Interest
Objectives
Meet Expectations for Professionalism,
Performance, Public Interest
Basic Needs
Credibility, Professionalism, Highest Quality
Services, Confidence
Fundamental Principles
Integrity, Objectivity, Professional Competence and Due Care,
Confidentiality, Professional Behavior
Source: IFAC, November, 2001.
19
PRINSIP DASAR
1. Integritas
Bersikap tegas, jujur dan adil dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
2. Objektif
Tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh tidak layak dari
pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnis.
3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional dan bertindak secara profesional sesuai
dengan standar teknis dan profesi.
4. Kerahasiaan
Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi
apapun kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan klien atau diwajibkan oleh hukum.
5. Perilaku profesional
Mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan harus menghindari semua tindakan yang
dapat mendiskreditkan profesi.
20
ANCAMAN KEPATUHAN ATAS PRINSIP
DASAR
1. Kepentingan pribadi
Dapat terjadi karena adanya kepentingan keuangan maupun kepentingan lain seorang
akuntan publik, keluarga langsung atau keluarga dekatnya.
2. Telaah pribadi
Dapat terjadi ketika pertimbangan sebelumnya perlu dievaluasi kembali oleh akuntan publik
yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut.
3. Advokasi
Dapat terjadi ketika akuntan publik menyatakan suatu sikap atau pendapat yang dapat
mengurangi objektivitasnya selanjutnya.
4. Kedekatan
Dapat terjadi karena kedekatan hubungannya sehingga akuntan publik menjadi terlalu
bersimpati kepada kepentingan pihak lain.
5. Intimidasi
Dapat terjadi ketika akuntan publik dihalangi untuk bersikap objektif oleh ancaman yang ada
atau dianggap ada.
21
PENCEGAHAN (SAFEGUARDS)
1. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan.
2. Pencegahan dalam lingkungan kerja:
(1) Tingkat institusi KAP;
(2) Tingkat penugasan; dan mungkin juga dapat mengandalkan
(3) Pencegahan yang telah diterapkan klien.
Ancaman
Signifikan
Apakah ancaman
dapat dihilangkan
atau dikurangi ke
tingkat yang dapat
diterima?
Lanjutkan perikatan
• Hilangkan kegiatan atau
hubungan yang menimbulkan
ancaman; atau
• Menolak untuk menerima atau
melanjutkan perikatan.
22
CONTOH KONDISI YANG MUNGKIN
MENIMBULKAN ANCAMAN
Ancaman Kepentingan Pribadi:
1. Kepentingan keuangan dalam klien;
2. Ketergantungan berlebihan terhadap imbalan dari klien tertentu;
3. Hubungan bisnis yang erat dengan klien;
4. Kekhawatiran terhadap kemungkinan kehilangan klien;
5. Kemungkinan dipekerjakan oleh klien;
6. Imbalan kontinjen terkait dengan suatu penugasan asurans;
7. Pinjaman kepada atau dari klien asurans maupun direksi atau pejabatnya.
Ancaman Telaah Pribadi:
1. Penemuan suatu kesalahan signifikan ketika dilakukan evaluasi kembali;
2. Pelaporan tentang efektivitas operasi sistem keuangan setelah akuntan publik terlibat dalam
perancangan atau implementasinya;
3. Keterlibatan dalam penyusunan data awal yang digunakan untuk menghasilkan catatan yang
menjadi hal pokok (subject matter) suatu penugasan;
4. Anggota tim asurans merangkap, atau belum lama ini menjadi direksi atau pejabat klien;
5. Anggota tim asurans merangkap, atau belum lama ini dipekerjakan oleh klien dalam suatu
posisi yang berpengaruh langsung dan signifikan terhadap hal pokok penugasan;
6. Pemberian jasa kepada klien yang berpengaruh langsung terhadap hal pokok penugasan.
23
CONTOH KONDISI YANG MUNGKIN
MENIMBULKAN ANCAMAN
Ancaman Advokasi:
1. Mempromosikan saham suatu emiten yang merupakan klien audit laporan keuangan;
2. Bertindak sebagai penasihat hukum (advocate) suatu klien assurance dalam litigasi atau
perselisihan dengan pihak ketiga.
Ancaman Kedekatan:
1. Anggota tim penugasan mempunyai keluarga langsung atau keluarga dekat dengan seorang
direktur atau pejabat klien;
2. Anggota tim penugasan mempunyai keluarga langsung atau keluarga dekat dengan seorang
karyawan yang memiliki posisi yang memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap hal
pokok pemugasan;
3. Menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien, kecuali nilainya tidak signifikan;
4. Hubungan yang telah berlangsung lama antara pejabat senior KAP dengan klien asurans.
Ancaman Intimidasi:
1. Diancam dengan pemutusan atau penggantian dalam hubungan dengan suatu penugasan
klien;
2. Diancam dengan litigasi;
3. Ditekan untuk mengurangi lingkup pekerjaan secara tidak layak dengan tujuan mengurangi
imbalan jasa;
24
PENCEGAHAN YANG DIBUAT OLEH
PROFESI, PERUNDANG-UNDANGAN
ATAU PERATURAN
Persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi;
Persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan;
Peraturan tata kelola perusahaan;
Standar profesional;
Prosedur pengawasan dan pendisiplinan dari organisasi profesi maupun regulator;
Penelaahan eksternal oleh pihak ketiga yang mempunyai kewenangan hukum atas laporan, komunikasi atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan publik.
Pencegahan yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk mengidentifikasi atau menghalangi perilaku yang tidak sesuai etika:
Sistem pengaduan yang memungkinkan kolega, pemberi kerja, dan
anggota masyarakat melaporkan adanya perilaku yang tidak profesional
atau yang tidak sesuai dengan etika.
Ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pelaporan pelanggaran etika.
25
PENCEGAHAN PADA
TINGKAT INSTITUSI KAP
Kepemimpinan:
yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip dasar.
yang menciptakan harapan bahwa anggota tim asurans akan bertindak untuk kepentingan publik.
Kebijakan dan prosedur:
untuk menerapkan dan memantau pengendalian mutu penugasan.
pengidentifikasian ancaman terhadap kepatuhan prinsip dasar, evaluasi signifikansi ancaman, serta identifikasi dan penerapan pencegahan untuk menghilangkan atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima.
pengidentifikasian kepentingan atau hubungan antara KAP atau anggota tim penugasan dengan klien.
memantau dan, jika diperlukan, mengelola ketergantungan terhadap penghasilan yang diterima dari satu klien.
yang melarang individu yang bukan anggota tim penugasan untuk mempengaruhi secara tidak pantas hasil penugasan.
Penggunaan rekan dan tim penugasan yang berbeda dengan lini pelaporan yang terpisah dalam pemberian jasa selain asurans kepada klien asurans .
26
PENCEGAHAN PADA TINGKAT PENUGASAN
Melibatkan akuntan publik lainnya untuk menelaah hasil pekerjaan atau untuk memberikan nasihat yang diperlukan.
Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris independen, badan pengatur profesional atau akuntan publik lainnya.
Mendiskusikan masalah etika dengan pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai sifat jasa yang diberikan dan besaran imbalan yang dibebankan.
Melibatkan KAP lainnya untuk melakukan atau melakukan kembali bagian dari penugasan.
Rotasi personil senior.
27
PENCEGAHAN YANG DITERAPKAN KLIEN
Dalam penunjukan KAP, pihak selain manajemen meratifikasi atau menyetujui
penunjukan tersebut.
Klien memiliki karyawan yang kompeten untuk membuat keputusan manajerial.
Prosedur internal untuk memastikan proses pemilihan yang obyektif atas penugasan
selain asurans .
Klien memiliki struktur tata kelola perusahaan (seperti komite audit) yang
memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai sehubungan dengan jasa
yang diberikan KAP
KERANGKA PENGGUNAAN PERTIMBANGAN
28
1. Melindungi Kepentingan Publik
2. Jasa Profesional kepada Klien
Pertimbangan
(Judgement)
Integritas Objektivitas
Independensi dalam Pemikiran
dan Penampilan
Skeptisisme
Profesional
29
INDEPENDENSI
Independensi dalam
Pemikiran
Sikap mental yang memungkinkan pernyataan
pemikiran yang tidak dipengaruhi hal-hal yang dapat
mengganggu pertimbangan profesional, yang
memungkinkan seorang individu memiliki integritas
dan bertindak secara objektif, serta menerapkan
skeptisisme profesional.
Sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang
dapat menyebabkan pihak ketiga (yang rasional dan
memiliki pengetahuan mengenai semua informasi
yang relevan, termasuk pencegahan yang
diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau
skeptisisme profesional dari anggota tim assurance
atau KAP.
Independensi
dalam Penampilan
30
PENEGAKAN ATURAN ETIKA
SANKSI PROFESI
Pelanggaran terhadap kode etik, standar profesi dan/atau peraturan lain yang berlaku dalam Perhimpunan, dapat dikenai sanksi profesi sebagai berikut:
Peringatan tertulis;
Pembekuan sebagai anggota Perhimpunan;
Pemberhentian sebagai anggota Perhimpunan
Pelaksanaan putusan sanksi dilakukan oleh Dewan Kehormatan Profesi
31
PENEGAKAN ATURAN ETIKA
SANKSI REGULATOR
Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
Peringatan tertulis;
Pembatasan pemberian jasa;
Pembekuan ijin;
Pencabutan ijin; dan/atau
Denda
Sumber: UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011.
33
REFERENSI
1. IAPI, 2008, Kode Etik Akuntan Publik
2. IFAC, Ethics Education Toolkit
3. IFAC, IES 4: Professional Values, Ethics and Attitudes
4. IFAC, IEP 4: Approaches to the Development and Maintenance Professional
Values, Ethics and Attitudes in an Accounting Education Programs.
5. Journal of Business Ethics, 1995, Karim Jamai and Norman E. Bowie,
Thoeretical Considerations for a Meaningful Code of Professional Ethics.
6. UU Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011.
7. Barry J. Cooper, RMIT University, 2005, Presentasi tentang Ethics,
Governance, and Accountability.