ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT

INVESTIGATIF

ATRIBUT SEORANG AKUNTAN

Atribut seorang akuntan forensik dalam melakukan investigasi terhadap Fraud :

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara prematur. Dari awal

upayakan “menduga” siapakah pelaku kecurangan.

2. Fokus pada pengumpulan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan. Auditor

harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan”.

3. Kreatif dalam menerapkan teknik investigatif, berpikir seperti pelaku fraud, jangan

dapat ditebak.

4. Auditor fraud harus tahu bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan

persekongkolan sehingga harus memiliki indra atau intuisi yang tajam untuk

merumuskan “teori mengenai persekongkolan”

5. Mengenali pola fraud yang memungkinkan investigator menerapkan teknik

investigatif yang ampuh

KARAKTERISTIK SEORANG PEMERIKSA FRAUD

Menurut ACFE, Pemeriksa Fraud adalah profesi gabungan antara pengacara, akuntan,

kriminolog, dan detektif (investigator). Pemeriksa Fraud harus memiliki keahlian teknis,

kemampuan mengumpulkan fakta dari saksi secara fair, tidak memihak, sahih, dan akurat

serta mampu melaporkan fakta-fakta secara akurat dan lengkap.

Selain itu seorang investigator juga harus memiliki kualifikasi tertentu antara lain :

- Tidak gagabah atau sifat kehati-hatian

- Menjaga kerahasiaan pekerjaan

- Kreatif

- Pantang menyerah

- Berani

- Jujur

- Memiliki kemampuan pendekatan manusia

- Ketangguhan mencari informasi seluas-luasnya

KUALITAS AKUNTAN FORENSIK

1. Kreatif

Kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lainmenganggap situasi normal dan

mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu tidak perlu merupakan situasi

bisnis yang normal.

2. Rasa ingin tahu

Keinginan untuk menemukan apakah yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian

peristiwa dan situasi.

3. Tak pantang menyerah

Kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta tidak mendukung, dan

ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh.

4. Akal Sehat

Kemempuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata

5. Business Sense

Kemempuan untuk memahami bagaimana business sesungguhnya berjalan, dan bukan

sekedar bagaimana transaksi tersebut dicatat

6. Percaya diri

Kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan kita dapat bertahan di bawah

tekanan cross examination (pertanyaan silang dari jaksa penuntut umum dan

pembela).

INDEPENDEN, OBJEKTIF, SKEPTIS

Independen adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak

tergantung pada orang lain. Dalam SPAP (IAI, 2001: 220.1) auditor diharuskan bersikap

independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk

kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).

Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota.

Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara

intelektual, tidak  berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah

pengaruh  pihak lain

Skeptisme merupakan sikap/pikiran selalu mempertanyakan atau mengasumsikan kerentanan

terhadap suatu kecurangan tetapi juga tidak membenarkan kejujuran yang absolut.

KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK

“Kode” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata-kata atau tulisan yang

disepakati untuk maksud tertentu sedangkan “Etik” merupakan norma dan asas yg diterima

oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Kode etik berisi nilai luhur (virtues) yang amat penting bagi eksistensi profesi. Eksistensi

profesi bisa terwujud apabila adanya :

- Integritas (sikap jujur, walaupun tidak diketahui orang lain)

- Rasa hormat dan kehormatan (respect dan honor)

- Nilai-nilai luhur lainnya yang menciptakan rasa percaya (trust) dari pengguna dan

stakeholder lainnya.

Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakai

jasanya, stakeholder lainnya dan masyarakat.

Tiga wilayah tingkah manusia menurut Lord John Flecther Moulton

1. Wilayah hukum positif

Wilayah dimana seseorang patuh karena ada hukum dan adanya hukuman bagi yang

tidak patuh.

2. Wilayah kebebasaan (free choice)

Wilayah dimana seseorang mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan

sikapnya.

3. Wilayah kesopan-santunan (manners) atau etik

Dalam wilayah ini tidak ada hukum yang memaksakan tindak tanduk kita, namun kita

merasakan bahwa kita tidak bebas memilih/melakukan apa yang kita inginkan.

Wilayah ini sering disebut wilayah kepatuhan yang tidak dapat dipaksakan.

Kepatuhan ini adalah kepatuhan seseorang terhadap hal-hal yang tidak dipaksakan

kepadanya untuk diikutinya.

STANDAR AUDIT INVESTIGATIF

Standar adalah ukuran mutu, dengan standar ini pihak yang diaudit (auditee), pihak yang

memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor.

K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan

investigasi terhadap fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (accepted best practices)

Dalam hal ini tersirat dua hal, yang pertama adanya upaya membandingkan antara

praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik saat itu (Benchmarking) ,

yang kedua upaya benchmarking dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik.

2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi

dapat diterima di pengadilan

3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan

jejak audit tersedia

Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari

untuk memastikan bahwa investigasi telah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga

membantu perusahaan dalam upaya perbaikan sehingga accepted best practise dpat

dilaksanakan.

4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa

menghormatinya.

Apabila investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai, yang

bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya.

5. Beban pembuktian pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada

penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum

administratif maupun hukum pidana.

6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau

dari segi waktu.

Dalam melakukan invetigasi, kita menghadapi keterbatasan waktu. Dalam menghormati

asas praduga tak bersalah, hak dan kebebasan seseorang harus dihormati. Sehingga

membuka peluang untuk menghancurkan dan menghilangkan barang bukti.

7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan,

pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga,

pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol,

dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, melibatkan dan/atau melapor ke polisi,

kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mencantumkan

beberapa standar yang berkenaan dengan penemuan fraud.

Pemeriksa harus merancang metodologi dan posedur pemeriksaan dengan menentukan

peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan

pemeriksaan, dan harus memperhitungkan resiko bahwa penyimpangan dari ketentuan

perundang-undangan, dan kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat terjadi.

Guna menetapkan suatu ketentuan peraturan perunang-undangan yang berpengaruh

signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunkan pendekatan :

a. Ubah setiap tujuan pemeriksaan menjadi beberapa pertanyaan tentang aspek tertentu

dari program yang diperiksa (tujuan, pengendalian intern, kegiatan, operasi, output,

outcome)

b. Identifikasi ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan aspek tertentu

yang menjadi bahan pertanyaan tadi

c. Tentukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara

signifikan dapat memengaruhi jawaban atas pertanyaan tadi.

Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasihat hukum dalam hal :

1. Menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan

terhadap tujuan pemeriksaan.

2. Merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

3. Mengevaluasi hasil pengujian tersebut, pemeriksa juga dapat mengandalkan hasil kerja

penasihat hukum, apabila tujuan pemeriksa mensyaratkan adanya pengujian untuk menilai

kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan pemeriksa harus menilai resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan, mencakup

pertimbangan apakan entitas mempunyai sistem pengendalian yang efektif untk mencegah

atau mendeteksi teradinya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, apabila

diperoleh bukti yang cukup mengenai efektivitas pengendalian maka luas pengujian akan

kepatuhan dapat dikurangi.

Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus menggunkan skeptisme profesional

dalam menilai resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksa

misalnya dengan memperhatikan faktor-faktor terjadinya kecurangan seperti keinginan atau

tekanan ynag dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang

memungkinkan terjadinya kecurngan, serta alasan atau sifat seseorang tersebut. Ketika

pemeriksa mengidentifiksi faktor-faktor atau resiko-resiko kecurangan secara signifikan

dapat mempengaruhi tujuan atau hasil pemeriksaan, pemerika harus merespon masalah

tersebut dengan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan memadai bahwa

kecurngan tersebut dapat dideteksi.

Apabila terdapat informasi yang menjadi perhatian pemeriksa dalam mengidentifikasi bahwa

kecurangan telah terjadi, maka pemeriksa harus mempertimbangkan apakah kecurangan

tersebut secara signifikan mempengaruhi tujuan pemeriksaan, apabila ternyata mempengaruhi

, maka pemeriksa harus memperluas seperlunya langkah-langkah prosedur pemeriksaan

untuk : (1) menentukan apakah kecurangan mungkin terjadi dan (2) apabila memang telah

terjadi apakah hal tersebut mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

Kondisi-kondisi berikut dapat mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan :

a. Lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau

tidak bisa mengawasi proses pengendalian

b. Pemisahan tugas yang tidak jelas

c. Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan

d. Kasus di mana pegawai cenderung menolak liburanatau menolak promosi

e. Dokumen-dokumennya hilangatau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda

memberikan informasi tanpa alasan yang jelas

f. Informasi yang salah atau membingungkan

g. Pengalaman pemeriksaan atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-

kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka mungkin saja tidak ada hukum, atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dilanggar.

Apabila indikasi terjadinya ketidakpatutan memang ada dan akan mempengaruhi hasil

pemeriksaan secara signifikan, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur

pemeriksaan, untuk:

(1). Menentukan apakah ketidakpatutan memang benar-benar terjadi, dan

(2) Apabila memang benar-benar terjadi, maka pemeriksa harus menentukan pengaruhnya

terhadap hasil pemeriksaan karena penentuan bahwa telah terjadinya ketidakpatutan itu

bersifat subjektif, pemeriksa tidak diharapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai

dalam mendeteksi adanya ketidakpatutan.

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi

adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan atau

ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau

kedua-duanya.

Suatu pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai tandar Pemriksaan ini akan memberikan

keyakinan yang memadai bahwa telah dilakukan deteksi ataspenyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan atau kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi

hasil pemeriksaan.

STANDAR AKUNTANSI FORENSIK

1. Independensi

Akuntan Forensik harus independen dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab

langsung kepada siapa penugasan tersebut diterima (dewan komisaris/lembaga penegak

hukum/pengadilan), pihak yang menerima laporannya atau counterpart-nya harus

ditegaskan dalam kontrak.

2. Objektivitas

Akuntan forensik harus objektif (tidak berpihak) dalam melaksanakan telaah akuntansi

forensiknya.

3. Kemahiran Profesional

Akuntansi Forensik harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati-hatian profesional :

a. Sumber daya manuasi yang ada harus memiliki keahlian teknis, pendidikan dan

pengalaman yang sesuai denganpenugasan

b. Pengetahuan, pengalaman, keahlian dan disiplin

c. Supervisi

Dalam hal lebih dari satu akuntan forensik dalam penugasan, seseorang harus bertindak

sebagai “in charge” yang bertanggung jawab mengarahkan penugasan dan memastikan

bahwa rencana kerja dilaksanakan sebagaimana seharusrnya dan didokumentasikan

dengan baik.

d. Kepatuhan terhadap standar perilaku

e. Hubungan manusia

Seorang akuntan forensik harus mempunyai interpersonal skills dalam hubungan

keseharian maupun dalam melakukan wawancara dan interogasi.

f. Komunikasi

Akuntan forensik harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan

temuannya secara lisan maupun tertulis.

g. Pendidikan berkelanjutan

h. Kehati-hatian profesional

4. Lingkup Penugasan

Akuntan forensik harus mengkaji dan memahami apakah dia mempunyai keahlian

profesional dalam pelaksanaan tugasnya, lingkup penugasan ini dicantuman dalam kontrak.

5. Pelaksanaan Tugas Telaahan, meliputi :

- perumusan permasalahan dan evaluasinya

- perencanaan

- pengumpulan bukti

- evaluasi bukti

- komunikasi hasil penugasan

STANDAR AUDIT INVESTIGATIF

Standar adalah ukuran mutu, dengan standar ini pihak yang diaudit (auditee), pihak yang

memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja si auditor.

K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett merumuskan beberapa standar untuk melakukan

investigasi terhadap fraud yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.

1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktik terbaik yang diakui (accepted best practices)

Dalam hal ini tersirat dua hal, yang pertama adanya upaya membandingkan antara

praktik-praktik yang ada dengan merujuk kepada yang terbaik saat itu (Benchmarking) ,

yang kedua upaya benchmarking dilakukan terus menerus untuk mencari solusi terbaik.

2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care) sehingga bukti-bukti tadi

dapat diterima di pengadilan

3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks dan

jejak audit tersedia

Dokumentasi ini diperlukan sebagai referensi apabila ada penyelidikan di kemudian hari

untuk memastikan bahwa investigasi telah dilakukan dengan benar. Referensi ini juga

membantu perusahaan dalam upaya perbaikan sehingga accepted best practise dpat

dilaksanakan.

4. Pastikan bahwa para investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan senantiasa

menghormatinya.

Apabila investigasi dilakukan dengan cara yang melanggar hak asasi pegawai, yang

bersangkutan dapat menuntut perusahaan dan investigatornya.

5. Beban pembuktian pada yang “menduga” pegawainya melakukan kecurangan, dan pada

penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum

administratif maupun hukum pidana.

6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau

dari segi waktu.

Dalam melakukan invetigasi, kita menghadapi keterbatasan waktu. Dalam menghormati

asas praduga tak bersalah, hak dan kebebasan seseorang harus dihormati. Sehingga

membuka peluang untuk menghancurkan dan menghilangkan barang bukti.

7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk perencanaan,

pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak dengan pihak ketiga,

pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat rahasia, ikuti tata cara atau protokol,

dokumentasi dan penyelenggaraan catatan, melibatkan dan/atau melapor ke polisi,

kewajiban hukum, dan persyaratan mengenai pelaporan.

STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pemeriksa Keuangan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara mencantumkan

beberapa standar yang berkenaan dengan penemuan fraud.

Pemeriksa harus merancang metodologi dan posedur pemeriksaan dengan menentukan

peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tujuan

pemeriksaan, dan harus memperhitungkan resiko bahwa penyimpangan dari ketentuan

perundang-undangan, dan kecurangan maupun penyalahgunaan wewenang dapat terjadi.

Guna menetapkan suatu ketentuan peraturan perunang-undangan yang berpengaruh

signifikan terhadap tujuan pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunkan pendekatan :

a. Ubah setiap tujuan pemeriksaan menjadi beberapa pertanyaan tentang aspek tertentu

dari program yang diperiksa (tujuan, pengendalian intern, kegiatan, operasi, output,

outcome)

b. Identifikasi ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan aspek

tertentu yang menjadi bahan pertanyaan tadi

c. Tentukan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara

signifikan dapat memengaruhi jawaban atas pertanyaan tadi.

Pemeriksa dapat mengandalkan pekerjaan penasihat hukum dalam hal :

1. Menentukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan

terhadap tujuan pemeriksaan.

2. Merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan

3. Mengevaluasi hasil pengujian tersebut, pemeriksa juga dapat mengandalkan hasil kerja

penasihat hukum, apabila tujuan pemeriksa mensyaratkan adanya pengujian untuk

menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam merancang pengujian untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan pemeriksa harus menilai resiko kemungkinan terjadinya penyimpangan, mencakup

pertimbangan apakan entitas mempunyai sistem pengendalian yang efektif untk mencegah

atau mendeteksi teradinya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, apabila

diperoleh bukti yang cukup mengenai efektivitas pengendalian maka luas pengujian akan

kepatuhan dapat dikurangi.

Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus menggunkan skeptisme profesional

dalam menilai resiko-resiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi tujuan pemeriksa

misalnya dengan memperhatikan faktor-faktor terjadinya kecurangan seperti keinginan atau

tekanan ynag dialami seseorang untuk melakukan kecurangan, kesempatan yang

memungkinkan terjadinya kecurngan, serta alasan atau sifat seseorang tersebut. Ketika

pemeriksa mengidentifiksi faktor-faktor atau resiko-resiko kecurangan secara signifikan

dapat mempengaruhi tujuan atau hasil pemeriksaan, pemerika harus merespon masalah

tersebut dengan merancang prosedur untuk bisa memberikan keyakinan memadai bahwa

kecurngan tersebut dapat dideteksi.

Apabila terdapat informasi yang menjadi perhatian pemeriksa dalam mengidentifikasi bahwa

kecurangan telah terjadi, maka pemeriksa harus mempertimbangkan apakah kecurangan

tersebut secara signifikan mempengaruhi tujuan pemeriksaan, apabila ternyata mempengaruhi

, maka pemeriksa harus memperluas seperlunya langkah-langkah prosedur pemeriksaan

untuk : (1) menentukan apakah kecurangan mungkin terjadi dan (2) apabila memang telah

terjadi apakah hal tersebut mempengaruhi tujuan pemeriksaan.

Kondisi-kondisi berikut dapat mengindikasikan risiko terjadinya kecurangan :

a. Lemahnya manajemen yang tidak bisa menerapkan pengendalian intern yang ada atau

tidak bisa mengawasi proses pengendalian

b. Pemisahan tugas yang tidak jelas

c. Transaksi-transaksi yang tidak lazim dan tanpa penjelasan yang memuaskan

d. Kasus di mana pegawai cenderung menolak liburanatau menolak promosi

e. Dokumen-dokumennya hilangatau tidak jelas, atau manajemen selalu menunda

memberikan informasi tanpa alasan yang jelas

f. Informasi yang salah atau membingungkan

g. Pengalaman pemeriksaan atau investigasi yang lalu dengan temuan mengenai kegiatan-

kegiatan yang perlu dipertanyakan atau bersifat kriminal.

Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka mungkin saja tidak ada hukum, atau ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dilanggar.

Apabila indikasi terjadinya ketidakpatutan memang ada dan akan mempengaruhi hasil

pemeriksaan secara signifikan, pemeriksa harus memperluas langkah dan prosedur

pemeriksaan, untuk:

(1) Menentukan apakah ketidakpatutan memang benar-benar terjadi, dan

(2) Apabila memang benar-benar terjadi, maka pemeriksa harus menentukan pengaruhnya

terhadap hasil pemeriksaan karena penentuan bahwa telah terjadinya ketidakpatutan

itu bersifat subjektif, pemeriksa tidak diharapkan untuk memberikan keyakinan yang

memadai dalam mendeteksi adanya ketidakpatutan.

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menelusuri indikasi

adanya kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangan-undangan atau

ketidakpatutan, tanpa mencampuri proses investigasi atau proses hukum selanjutnya, atau

kedua-duanya.

Suatu pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai tandar Pemriksaan ini akan memberikan

keyakinan yang memadai bahwa telah dilakukan deteksi ataspenyimpangan dari ketentuan

peraturan perundang-undangan atau kecurangan yang secara signifikan dapat mempengaruhi

hasil pemeriksaan.

STANDAR AKUNTANSI FORENSIK

1. Independensi

Akuntan Forensik harus independen dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab

langsung kepada siapa penugasan tersebut diterima (dewan komisaris/lembaga penegak

hukum/pengadilan), pihak yang menerima laporannya atau counterpart-nya harus

ditegaskan dalam kontrak.

2. Objektivitas

Akuntan forensik harus objektif (tidak berpihak) dalam melaksanakan telaah akuntansi

forensiknya.

3. Kemahiran Profesional

Akuntansi Forensik harus dilaksanakan dengan kemahiran dan kehati-hatian profesional :

a. Sumber daya manuasi yang ada harus memiliki keahlian teknis, pendidikan dan

pengalaman yang sesuai denganpenugasan

b. Pengetahuan, pengalaman, keahlian dan disiplin

c. Supervisi

Dalam hal lebih dari satu akuntan forensik dalam penugasan, seseorang harus bertindak

sebagai “in charge” yang bertanggung jawab mengarahkan penugasan dan memastikan

bahwa rencana kerja dilaksanakan sebagaimana seharusrnya dan didokumentasikan

dengan baik.

d. Kepatuhan terhadap standar perilaku

e. Hubungan manusia

Seorang akuntan forensik harus mempunyai interpersonal skills dalam hubungan

keseharian maupun dalam melakukan wawancara dan interogasi.

f. Komunikasi

Akuntan forensik harus mempunyai kemampuan yang baik dalam mengkomunikasikan

temuannya secara lisan maupun tertulis.

g. Pendidikan berkelanjutan

h. Kehati-hatian profesional

4. Lingkup Penugasan

Akuntan forensik harus mengkaji dan memahami apakah dia mempunyai keahlian

profesional dalam pelaksanaan tugasnya, lingkup penugasan ini dicantuman dalam kontrak.

5. Pelaksanaan Tugas Telaahan, meliputi :

- perumusan permasalahan dan evaluasinya

- perencanaan

- pengumpulan bukti

- evaluasi bukti

- komunikasi hasil penugasan

PERNYATAAN PERANG TERHADAP KECURANGAN

Kecurangan adalah tindakan yang membawa kerugian yang tidak sedikit bagi suatu

organisasi. Untuk itu, perusahaan harus mengupayakan suatu tindakan untuk mencegah

terjadinya tindak kecurangan. Ada 4 tindakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu :

- Pencegahan kecurangan

- Pendeteksian kecurangan

- Investigasi kecurangan

- Tindak lanjut secara hukum dan upaya penyelesaiannya

Kepemimpinan EtisMembantu orang lain agar menjadi etis

Keyakinan EtisKesediaan untuk mempertahankan etika

Penerapan Etika dalam Situasi BisnisPraktik kecurangan, konirmasi yang menyesatkan, dan ketidakwajaran

Investigasi kecurangan dan tindak lanjut secara hukum merupakan tindakan yang

memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan pencegahan dan pendeteksian

kecurangan.

a. Pencegahan Kecurangan

Merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan.

Organisasi harus bertindak tegas terhadap para pelaku kecurangan sehingga orang lain

tidak akan berani untuk melakukan kecurangan lagi. Usaha pencegahan selain

mengurangi tindak kecurangan juga memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan

itu sendiri.

Faktor-faktor yang ada dalam segitiga kecurangan terkadang sangat kuat untuk

memotivasi seseorang melakukan kecurangan, bahkan tindakan pencegahan yang

dilakukan perusahaan terlihat seperti tidak bermanfaat.

Ada dua aktivitas dasar dalam pencegahan tindakan kecurangan

Menciptakan budaya jujur dan beretika. Mengandung 5 elemen penting.

- Keteladanan perilaku manajemen puncak. Manajemen harus memperkuat pegawainya

melalui sanksi tegas ketika perilaku yang tidak etis terjadi dalam organisasi dan tidak

lagi bisa ditoleransi.

Penelitian menyatakan bahwa orang yang berbohong memiliki 4 alasan yang

mendasari, karena takut terhadap sanksi yang buruk, ketakutan tersebut kemudian

menyebabkan seseorang untuk terus berbohong, karena melihat contoh-contoh yang

tidak baik mengenai kebohongan karena mereka berpikir bahwa dengan kejujuran

mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan.

- Mempekerjakan pegawai yang tepat. Tidak semua orang berbuat jujur atau memiliki

kode etik yang baik. Menurut hasil pnelitian, mayoritas orang memilih untuk

berbohong supaya tidak mendapatkan hasil yang buruk.

Prosedur untuk melakukan seleksi pegawai bisa dimulai dari investigasi latar

belakang calon pegawai, cek referensi yang ditunjukkan oleh calon pegawai, menguji

kejujuran pegawai, dan lain-lain. Model pengembangan etik berikut adalah penjelasan

mengenai mengapa seseorang berbuat tidak etis

- Mengomunikasikan ekspektasi dari kejujuran dan integritas meliputi identifikasi dan

kodifikasi nilai dan etika yang sesuai, pelatihan kesadaran kecurangan yang

membantu pegawai memahami permasalahan yang berpotensi menimbulkan

kecurangan dan bagaimana melaporkan atau menyelesaikannya, mengomunikasikan

ekspektasi yang konsisten mengenai adanya sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Kode etik yang efektif adalah berupa suatu yang tertulis, kemudian dikomunikasikan

ke pelanggan, pegawai, dan pemasok, dan harus dikembangkan untuk mendorong

manajemen dan pegawai agar bertindak etis.

- Menciptakan lingkungan kerja yang positif.

- Penanganan atas kecurangan yang terjadi. Kebijakan yang efektif untuk menangani

kecurangan adalah harus memastikan bahwa fakta diinvestigasi secara mendalam,

kemudian dilakukan tindakan yang tegas dan konsisten terhadap para pelaku, terdapat

penilaian dan peningkatan atas resiko dan pengendalian, serta komunikasi dan

pelatihan kepada seluruh anggota perusahaan secara terus-menerus.

b. Pendeteksian Kecurangan

Sebagian kecurangan dimulai dari jumlah kecil yang tidak signifikan, dan jika tidak

ketahuan maka akan terus berlanjut ke jumlah yang lebih besar. Kejadian yang membuat

pelaku merasa ketakutan atau terancam akan membuatnya menghentikan kecurangan, tapi

nantinya kecurangan akan berlanjut lagi jika pelaku merasa keadaan sudah kembali aman.

Apabila dalam suatu kasus kecurangan melibatkan manajemen puncak atau owner,

pencegahan akan sulit dilakukan sehingga harus dilakukan pendeteksian kecurangan sejak

dini.

Tidak semua kecurangan dapat dicegah. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya

menerapkan pengendalian preventif untuk mencegah terjadinya kecurangan, maupun

pengendalian detektif untuk menghentikan kecurangan yang telah terjadi sebelum

erkembang menjadi lebih parah.

Cara yang umumnya digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah secara tidak

sengaja, menyediakan beberapa alternative untuk orang yang ingin melaporkan bahwa

tindakan kecurangan tegah terjadi, dan memeriksa catatan dan dokumen transaksi untuk

menentukan apakah ada kejanggalan yang merujuk pada terjadinya kecurangan.

c. Investigasi Kecurangan

Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui kebenaran apakah indicator yang diamati

menunjukkan tindak kecurangan atau hanya kesalahan yang tidak disengaja. Akan ada

suatu dugaan sebelum seseorang benar-benar tahu apakah kecurangan benar terjadi atau

tidak. Dugaan mengacu pada keseluruhan situasi yang akan membuat pegawai meyakini

bahwa kecurangan tengah terjadi.

Jika investigasi tidak dilakukan dengan benar, amka akan merusak reputasi seseorang dan

pelaku sebenarnya tetap bebas melakukan kecurangan. Ada 4 bukti yang bisa diakumulasi

dalam investigasi kecurangan, yaitu :

- Bukti testimonial

- Bukti dokumentasi

- Bukti fisik

- Pengamatan pribadi

Investigasi dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap elemen-elemen yang ada

di segitiga kecurangan. Peneliti akan menemukan adanya tekanan yang dirasakan pelaku,

peluang yang dimiliki, dan rasionalisasi bahwa orang lain telah mendengarnya.

d. Tindak Lanjut secara Hukum

Ada tanda tanya besar ketika terjadi suatu tindakan kecurangan, yaitu mengenai tindakan

apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan. Ada 3 alternatif tindakan yang biasanya

diambil perusahaan dan korban kecurangan.

- Tidak mengambil tindakan hukum

- Tindakan secara Pidana. Perusahaan harus bekerjasama dengan lembaga penegakan

hukum agar pegawai yang melakukan kecurangan bisa dikenai sanksi hukum. Namun,

untuk mendapatkan putusan pidana lebih sulit karena bukti yang diperlukan haruslah

bukti “di luar keragu-raguan yang beralasan” bahwa pelaku “sengaja” mencuri.

- Tindakan secara Perdata. Jarang ditemui pada kasus nyata, karena uang yang dicuri

pelaku biasanya sudah habis dipakai. Namun, tindakan perdata ini lebih umum

dilakukan ketika kecurangan melibatkan organisasi lain.

PENCEGAHAN KECURANGAN

Seseorang apabila ditempatkan di lingkungan integritas yang rendah, pengendalian yang

buruk, akuntabilitas yang longgar, atau tekanan yang tinggi, maka akan semakin terbuka

peluangnya untuk melakukan tindakan yang tidak jujur.

Suatu organisasi dapat menciptakan lingkungan dengan tingkat kecurangan yang rendah dan

tingkat kecurangan yang tinggi. Untuk menciptakan lingkungan dengan tingkat kecurangan

rendah yang baik untuk pencegahan kecurangan, 2 faktor dasar yang diperlukan adalah

penyertaan penciptaan budaya kejujuran, keterbukaan, dan dukungan. Yang kedua

menyertakan penghapusan kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menciptakan

ekspektasi bahwa pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan akan mendapatkan

sanksi/hukuman.

a. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan memberi dukungan

- Mempekerjakan orang yang jujur dan menyediakan pelatihan kesadaran

Melakukan penyaringan terhadap pelamar kerja secara efektif, sehingga hanya calon

pegaawai jujur yang akan dipekerjakan menjadi isu penting bagi perusahaan.

Dengan hukum privat yang ketat saat ini, menjadi penting bagi perusahaan untuk

memiliki kebijakan penyaringan tenaga kerja yang baik verifikasi dan sertifikasi

resume adalah dua strategi yang sebaiknya dilakukan organisasi untuk mencegah

terjadinya kecurangan. Salah satu tanggung jawab yang paling penting dari pemberi

kerja adalah perekrutan dan pengelolaan sumber daya tenaga kerja mereka. Pasar saat

ini menunjukkan bahwa rotasi tenaga kerja cenderung semakin tinggi dan loyalitas

pegawai mungkin menjadi rendah.

Beberapa rekomendasi sebagai bagian dari kebijakan dan praktik perekrutan dan

pengelolaan sumber daya tenaga kerja yang akan sukses dalam mencegah kecuragan

dan klaim kelalaian : pertama, sebelum mempekerjakan pelamar untuk beberapa

posisi, terutama posisi pengelolaan yang utama, pemberi kerja sebaiknya

memverifikasi semua informasi pada resume dan aplikasi yang diajukan oleh pelamar.

Kedua, pemberi kerja sebaiknya mengharuskan semua pelamar untuk memberikan

pernyataan bahwa semua informasi yang ada di aplikasi atau resume adalah benar.

Ketiga, pemberi kerja sebaiknya memberikan pelatihan pada orang-orang yang

terlibat dalam proses perekrutan untuk melakukan wawancara secara lebih terampil

dan terperinci.

- Menciptakan lingkungan kerja yang positif

Organisasi yang sangat rentan terhadap terjadinya kecurangan dapat dibedakan dari

organisasi yang kurang rentan dengan membandingkan iklim perusahaan mereka.

Tiga elemen yang berkontribusi dalam penciptaan lingkungan kerja yang positif,

kemudian membuat organisasi akan kurang rentan terhadap terjadinya kecurangan

adalah menciptakan ekspektasi terkait kejujuran melalui kode etik yang cukup baik

yang dimiliki organisasi dan kemudian menyampaikan ekspektasi ini ke seluruh

bagian dalam organisasi, memiliki kebijakan yang sifatnya terbuka dan mudah

diakses, dan memiliki prosedur operasional dan personel yang positif.

- Mengimplementasikan program dukungan untuk pegawai (Employee Assistance

Programs-EAP)

Salah satu dari tiga elemen segitiga kecurangan adalah tekanan yang dirasakan. Sering

kali, tekanan yang memotivasi kecurangan adalah apa yang dianggap pelaku sebagai

suatu ketidakadilan atau apa yang diyakini tidak memiliki solusi logis yang

memungkinkan. Perusahaan yang memberikan pelatihan mengenai cara yang efektif

untuk menangani tekanan pribadi para pegawainya akan mengeliminasi banyak

potensi kecurangan. Metode yang paling umum dalam membantu pegawai mengatasi

tekanan adalah dengan mengimplementasikan EAP formal.

b. Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan

Lima metode dalam mengeliminasi kesempatan kecurangan :

- Memiliki pengendalian internal yang baik. Lingkungan pengendaian merupakan

fondasi untuk semua komponen pengendalian internal yang memberikan keteraturan

dan struktur pengendalian yang baik. Factor lingkungan pengendalian meliputi

integritas, nilai etis, dan kompetensi orang-orang yang ada di dalam entitas, filosofi

manajemen, dan gaya operasional manajemen. Tidak ada struktur pengendalian

internal yang benar-benar efektif tanpa memperhatikan ketelitian pada desain dan

implementasinya.

- Memperkecil kerjasama di antara pegawai dan pelanggan atau pemasok dan

menginformasikan secara jelas kepada pemasok dan pihak lain di luar perusahaan

mengenai kebijakan perusahaan terkait kecurangan. Dua isu terbaru dalam bisnis telah

meningkatkan jumlah kecurangan secara kolusif. Yang pertama adalah meningkatnya

kompleksitas bisnis.Dalam lingkungan yang kompleks, pegawai yang dipercaya

mungkin akan melakukan kegiatan operasional di lingkungan khusus atau terpisah

dari individu lain.

Yang kedua, meningkatnya frekuensi aliansi pemasok, dimana perjanjian lisan

menggantikan dokumentasi secara tertulis dan terjalin hubungan yang lebih dekat

antara pembeli dan pemasok.

- Mengawasi pegawai dan menyediakan sistem Whistle Blowing. Supaya sistem wistle

blowing berfungsi secara efektif, harus ada elemen-elemen seperti anonimitas,

independensi, akses, dan tindak lanjut.

- Membuat ekspektasi hukuman. Kebijakan penuntutan yang tegas dan sesuai untuk

dipublikasikan membuat pegawai tahu bahwa hukuman yang tegas akan dikenakan

terhadap pelaku tidak etis.

Seperti kode etik yang baik mnyampaikan ekspektasi, kebijakan yang kuat mengenai

hukuman membantu mengeliminasi rasionalisasi.

- Melakukan tahapan auditing secara proaktif. Organisasi yang melakukan audit

kecurangan secara proaktif meningkatkan kesadaran di antara pegawai bahwa

tindakan mereka selalu ditinjau. Dengan meningkatnya ketakutan akan ketahuan dan

tertangkap, auditing secara proaktif mengurangi perilaku kecurangan. Kemajuan

teknologi saat ini sangat membantu pendeteksian kecurangan secara proaktif.

Setiap metode ini mengurangi kesempatan yang sebenarnya atau kesempatan yang

dirasakan untuk melakukan kecurangan, dan semua itu bersamaan dengan factor budaya

yang telah dijelaskan sebelumnya untuk memberikan program pencegahan kecurangan

yang komprehensif.

Catatan/komentar kritis

Tindakan pencegahan yang telah dilakukan suatu perusahaan terkadang masih tidak begitu

berpengaruh. Karyawan yang melakukan kecurangan mungkin saja mempunyai motivasi

yang lebih kuat meskipun dia tahu tindakannya mengandung resiko besar.

Perusahaan dalam menghadapi kerugian atas kecurangan tentunya harus bertindak lebih tegas

lagi. Tidak perlu ada toleransi untuk perilaku yang tidak etis yang mengindikasikan

kecurangan di perusahaan, juga penanganan di bidang hukum harus dilaksanakan supaya para

pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal. Sanksi yang setimpal ini adalah bahwa pelaku

harus bisa mengembalikan semua kerugian yang ditimbulkannya kepada perusahaan dan dia

harus memperbaiki sistem apabila mungkin terjadi kerugian-kerugian lainnya yang menyusul.

Menurut saya tindak lanjut secara perdata akan lebih menguntungkan karena perusahaan

paling tidak bisa mengusahakan untuk mendapatkan ganti rugi.

Di Indonesia sendiri saya melihat tindakan pencegahan korupsi sudah begitu baik dengan

kinerja KPK, namun hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka seringkali tidak sepadan

dengan seberapa besar tindakan yang dilakukannya. Mungkin hal tersebut yang membuat

Indonesia terus menerus mendapatkan peringkat yang tinggi dalam hal korupsi. Pemerintah

sudah bisa tegas dalam menghukum para pengedar narkoba, mengapa tidak sekalian para

pelaku korupsi diberi tindakan tegas?