Kebijakan Kesehatan
Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.
Definisi Kebijakan
Kebijakan
Label untuk sebuah bidang kegiatan; Keadaan yang diinginkan atas sebuah peristiwa; Anjuran spesifik; Sebuah program (Hogwood and Gunn (1984)
Menurut Baker (1996), kebijakan adalah serangkaian kegiatan, pernyataan, regulasi dan bahkan hukum yang merupakan hasil suatu keputusan-keputusan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu.
Diekspresikan sebagai rangkaian tindakan-tindakan, pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan, hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan sesuatu
Publik dan Kebijakan Publik
Masyarakat
Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan
kebudayaan (Selo Sumardijan)
Suatu struktur yang menderita suatu
ketegangan organisasi atau perkembangan
akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi (Karl Marx)
Kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup
bersama-sama dalam waktu yang cukup lama tinggal di suatu wilayah
tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama
serta melakukan sebagian besar kegiatan
di dalam kelompok/kumpulan
manusia tersebut (Paul B Jhorton & C. Hunt)
Massa
Orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis
Publik dan Kebijakan Publik (cont..)
Publik Sekumpulan orang banyak yang memiliki tujuan
terarah, pandangan terhadap masalah, menentukan sikap, dan menentukan pilihan (kompasiana, 2009)
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik
Berdasarkan hukum dan
kewenangan yang berlaku
Terdiri dari serangkain kegiatan
yang disusun oleh aparat
pemerintahan
Berorientasi mencapai
tujuan
Dapat bersifat
posistif atau negatif
Agenda Publik
Barometer politik Berubah bila terjadi
pergeseran dan nilai-nilai dalam masyarakat
Agenda Publik
Penentu Agenda
Memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan
Pemerintah
Penentu agenda skala internasional: Bank Dunia/ USAID
Penentu agenda skala nasional: Komunitas Bisnis
Media massa
Isu dalam Agenda Publik
Alokasi sumber daya dari pemerintah Substantif
Kebutuhan keputusan terhadap sebuah nilai di masyarakat
Simbolik
Kebijakan Kesehatan
Jaringan keputusan saling berhubungan yang bersama-sama membentuk suatu strategi/pendekatan dalam kaitannya dengan isu praktis mengenai pelayanan kesehatan
Serangkaian kegiatan yang berpengaruh pada institusi, organisasi, pelayanan, dan pembiayaan sistem kesehatan
Mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan dan organisasi pemerintah, swasta maupun lembaga lain yang bergerak dalam bidang kesehatan
Kebijakan Kesehatan
Kebijakan Kesehatan (cont..)
Menentukan tingkat bantuan masyarakat di dalam sistem pelayanan kesehatan
Dinamika Sosial pada Masyarakat Lokal
Mempengaruhi kebutuhan sistem pelayanan kesehatan
Kondisi-kondisi yang berlaku di Lingkungan Global
Mempertimbangkan suatu isu politik dan keputusan mengenai hasil jangka panjang dari negara
Perspektif Sistem
Isu kebijakan Kesehatan
Isu Kebijakan Kesehatan
BPJS
Imunisasi
Tenakes
Keluarga berencana
Sistem kegawatdarur
atan Pembiayaan
kesehatan
Desentralisasi
Sistem rujukan
Telemedicine
Perancangan Kebijakan Kesehatan
Proses Perancangan
Kebijakan Kesehatan
Kekuasaan
Sudut pandang majemuk
(plural) atau klasik
Sudut pandang elit
Penetapan Agenda
Model Hall et.al
Legitimasi Feasibility Support
Model Kingdon
Problems Politics (political will)) Policies
(solutions)
Penetapan Agenda Kebijakan
Daftar subyek atau masalah, dimana pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintahan, memberikan perhatian secara serius pada suatu periode
Agenda Kebijakan
Model Hall et al.
Legitimacy
Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan
Feasibility
Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana
Support Dukungan publik terhadap suatu isu
Model Kingdon
Problem Stream indicators
focusing events feedback
Politics Stream
(political will) visible
participants hidden
participants
Policy Stream
(solutions) window of
opportunity
Proses Perancangan Kebijakan model Walt (1994)
Identifikasi masalah
Bagaimana isu tersebut dapat dimasukan ke dalam agenda kebijakan
Kenapa beberapa isu malah tidak terbahas?
Perumusan Kebijakan
Siapa yang membuat
Bagaimana merumuskannya?
Siapa saja yang terkibat dalam proses perumusannya?
Implementasi Kebijakan
Sumber daya yang tersedia?
Siapa saja yang terlibat?
Bagaimamna dapat diimplementasikan?
Evaluasi kebijakan
Apa yang terjadi (efeknya) ketika sebuah Kebijakan telah dijalankan?
Apakah diawasi? Apakah sesuai
dengan tujuannya?
Ada konsekuensi yang tidak terpikirkan?
Proses Perancangan Kebijakan model Linier (Grindle, 1990)
Pembentukan isu
Dalam agenda
Keputusan untuk
membentuk
Sukses diimplementasik
an
Tidak sukses
Membentengi kemauan politik
Kekuatan institusi
Keputusan yang bertentangan
Tidak ada dalam agenda
Fase Agenda Fase Keputusan Fase
implementasi
Arena Kebijakan Nasional
Norma dan Hukum
NORMA
Norma
Patokan/pedoman bagi
manusia untuk
berperilaku
Das Sollen apa yg
seharusnya Das Sein
kenyataannya
Hirarki
Norma inferior
Norma superior
HUKUM
Hukum
norma yg bertujuan untuk menjaga
kehidupan bersama yang penegakannya
dipaksakan oleh penguasa
sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas
yang berwenang
Norma
Norma
Tertulis/tidak
Sanksi bagi yang melanggar
Norma Moral
untuk masyarakat dengan budaya tertentu
Norma Adat
untuk masyarakat adatnya
Norma Agama
untuk masyarakat penganutnya
Norma Hukum
untuk setiap warganegara
HUKUM Ka
rakt
erist
ik
Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak)
Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua)
Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik
Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara
Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual)
Bisa abstrak & kongkrit
Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb
HUKUM NEGARA
Pancasila
Norma Fundamental Negara (tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat)
UUD 45 TAP MPR Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis) Isi penting Aturan Dasar:
garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan
Aturan Dasar / Pokok Negara
Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR
Undang-Undang
pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)
Aturan Pelaksana & aturan otonom
Sumber Hukum
Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan)
Hukum Kebiasaan
Yurisprudensi (kumpulan putusan hakim)
Doktrin Ilmu Hukum
Undang-Undang (diundangkan dalam Lembaran
Negara)
Konsideran (Menimbang , Membaca
..., Mengingat .
Diktum (pasal-pasal)
Ketentuan Peralihan
UUD 45
UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO 10 Tahun 2004)
Proses Pembentukan UU (UU No. 10 Tahun 2004)
Penyiapan Rancangan UU: Presiden DPR DPD
Pembahasan Rancangan UU Presiden DPR DPD
Mendapatkan Persetujuan DPR Presiden
Pengesahan Presiden
Pengundangan Menteri yang tugas &
tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg
Proses Pembahasan RUU di Indonesia
RUU dari DPD RUU dari DPR RI RUU dari Presiden
Dua tingkat pembicaraan di DPR RI
Disetujui DPR RI
Ditandatangani presiden
Undang-undang
Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Ketentuan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, dan ditandatangi oleh kepala negara.
Peraturan Perundang-undangan
Metode Perancangan Peraturan perundang-undangan
Bab I Pasal 1 : Ketentuan Umum Bab IV Pasal 64 : Teknik penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan
UU No. 12 Tahun 2011
Hukum Pidana Hukum Perdata Asas
Pengkajian Literatur dan Dokumen Diskusi kelompok terarah
Naskah Akademik
Sistematika Perancangan Naskah Akademik dan Perundang-undangan di Indonesia
Perancangan Naskah Akademik
Pengkajian (Interdisipliner) Mengumpulkan data dan fakta
dari lapangan Analisis data dari berbagai survey Mengumpulkan literatur ilmiah
Perancangan Peraturan Perundang-undangan (RI, 2007)
Teknik (Technique) Mengikuti petunjuk atau Pedoman
yang berlaku (Set of Rule) Perumusan dan Perencanaan
yang Benar (Correct formulation and design)
Mengatur dan meneliti Ulang Kandungan Norma (Pre-set Norm Content)
Harmoniasasi Teknis (Judicial-Technical Harmonization)
Arena Kebijakan Internasional
Pentingnya Analisa Kebijakan Kesehatan Internasional
Di banyak negara-negara, sektor kesehatan adalah suatu bagian penting dari ekonomi, yaitu memanfaatkan jumlah pekerja yang sangat besar dan jumlah sumber daya nasional yang besar
Sektor kesehatan menjadi fokus inovasi-inovasi teknologi dan riset biomedis
Sektor kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang unik jika dibandingkan dengan isu sosial lain, tentang berbagai hal mengenai kehidupan dan kematian Kesehatan menduduki suatu tempat khusus dalam analisa kebijakan, karena peran profesional medis dalam membentuk dan mengendalikan kebijakan kesehatan
Organisasi Internasional
PBB dan 6 organ utamanya
PBB: 24 10 1945
Tujuan : memfasilitasi hukum internasional,
pengamanan internasional,
lembaga ekonomi & perlindungan sosial
Contoh Kebijakan internasional: MDGs
TERIMA KASIH
Kebijakan Kesehatan Definisi KebijakanPublik dan Kebijakan PublikPublik dan Kebijakan Publik (cont..)Kebijakan PublikAgenda PublikPenentu AgendaIsu dalam Agenda PublikKebijakan KesehatanKebijakan Kesehatan (cont..)Isu kebijakan KesehatanPerancangan Kebijakan KesehatanPenetapan Agenda KebijakanModel Hall et al.Model KingdonProses Perancangan Kebijakan model Walt (1994)Proses Perancangan Kebijakan model Linier (Grindle, 1990)Arena Kebijakan NasionalNorma dan HukumNormaHUKUMHUKUM NEGARASlide Number 23HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(UU NO 10 Tahun 2004)Proses Pembentukan UU (UU No. 10 Tahun 2004)Proses Pembahasan RUU di IndonesiaPerancangan Peraturan Perundang-undanganMetode Perancangan Peraturan perundang-undanganSistematika Perancangan Naskah Akademik dan Perundang-undangan di IndonesiaArena Kebijakan InternasionalSlide Number 31Organisasi InternasionalPBB dan 6 organ utamanyaSlide Number 34Contoh Kebijakan internasional: MDGsTERIMA KASIH