Kebijakan Kesehatan

Prof. drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

Definisi Kebijakan

Kebijakan

Label untuk sebuah bidang kegiatan; Keadaan yang diinginkan atas sebuah peristiwa; Anjuran spesifik; Sebuah program (Hogwood and Gunn (1984)

Menurut Baker (1996), kebijakan adalah serangkaian kegiatan, pernyataan, regulasi dan bahkan hukum yang merupakan hasil suatu keputusan-keputusan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu.

Diekspresikan sebagai rangkaian tindakan-tindakan, pernyataan-pernyataan, peraturan-peraturan, hukum yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk menjalankan sesuatu

Publik dan Kebijakan Publik

Masyarakat

Orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan

kebudayaan (Selo Sumardijan)

Suatu struktur yang menderita suatu

ketegangan organisasi atau perkembangan

akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi (Karl Marx)

Kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama tinggal di suatu wilayah

tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama

serta melakukan sebagian besar kegiatan

di dalam kelompok/kumpulan

manusia tersebut (Paul B Jhorton & C. Hunt)

Massa

Orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, anggotanya heterogen, berkumpul di suatu tempat dan tidak individualistis

Publik dan Kebijakan Publik (cont..)

Publik Sekumpulan orang banyak yang memiliki tujuan

terarah, pandangan terhadap masalah, menentukan sikap, dan menentukan pilihan (kompasiana, 2009)

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik

Berdasarkan hukum dan

kewenangan yang berlaku

Terdiri dari serangkain kegiatan

yang disusun oleh aparat

pemerintahan

Berorientasi mencapai

tujuan

Dapat bersifat

posistif atau negatif

Agenda Publik

Barometer politik Berubah bila terjadi

pergeseran dan nilai-nilai dalam masyarakat

Agenda Publik

Penentu Agenda

Memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh proses penyusunan peraturan perundang-undangan & kebijakan

Pemerintah

Penentu agenda skala internasional: Bank Dunia/ USAID

Penentu agenda skala nasional: Komunitas Bisnis

Media massa

Isu dalam Agenda Publik

Alokasi sumber daya dari pemerintah Substantif

Kebutuhan keputusan terhadap sebuah nilai di masyarakat

Simbolik

Kebijakan Kesehatan

Jaringan keputusan saling berhubungan yang bersama-sama membentuk suatu strategi/pendekatan dalam kaitannya dengan isu praktis mengenai pelayanan kesehatan

Serangkaian kegiatan yang berpengaruh pada institusi, organisasi, pelayanan, dan pembiayaan sistem kesehatan

Mengatur kegiatan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan dan organisasi pemerintah, swasta maupun lembaga lain yang bergerak dalam bidang kesehatan

Kebijakan Kesehatan

Kebijakan Kesehatan (cont..)

Menentukan tingkat bantuan masyarakat di dalam sistem pelayanan kesehatan

Dinamika Sosial pada Masyarakat Lokal

Mempengaruhi kebutuhan sistem pelayanan kesehatan

Kondisi-kondisi yang berlaku di Lingkungan Global

Mempertimbangkan suatu isu politik dan keputusan mengenai hasil jangka panjang dari negara

Perspektif Sistem

Isu kebijakan Kesehatan

Isu Kebijakan Kesehatan

BPJS

Imunisasi

Tenakes

Keluarga berencana

Sistem kegawatdarur

atan Pembiayaan

kesehatan

Desentralisasi

Sistem rujukan

Telemedicine

Perancangan Kebijakan Kesehatan

Proses Perancangan

Kebijakan Kesehatan

Kekuasaan

Sudut pandang majemuk

(plural) atau klasik

Sudut pandang elit

Penetapan Agenda

Model Hall et.al

Legitimasi Feasibility Support

Model Kingdon

Problems Politics (political will)) Policies

(solutions)

Penetapan Agenda Kebijakan

Daftar subyek atau masalah, dimana pejabat pemerintah dan masyarakat di luar pemerintahan, memberikan perhatian secara serius pada suatu periode

Agenda Kebijakan

Model Hall et al.

Legitimacy

Isu-isu yang menurut pemerintah perlu diperhatikan

Feasibility

Pertimbangan teknis, pengetahuan, keterampilan, sarana dan prasarana

Support Dukungan publik terhadap suatu isu

Model Kingdon

Problem Stream indicators

focusing events feedback

Politics Stream

(political will) visible

participants hidden

participants

Policy Stream

(solutions) window of

opportunity

Proses Perancangan Kebijakan model Walt (1994)

Identifikasi masalah

Bagaimana isu tersebut dapat dimasukan ke dalam agenda kebijakan

Kenapa beberapa isu malah tidak terbahas?

Perumusan Kebijakan

Siapa yang membuat

Bagaimana merumuskannya?

Siapa saja yang terkibat dalam proses perumusannya?

Implementasi Kebijakan

Sumber daya yang tersedia?

Siapa saja yang terlibat?

Bagaimamna dapat diimplementasikan?

Evaluasi kebijakan

Apa yang terjadi (efeknya) ketika sebuah Kebijakan telah dijalankan?

Apakah diawasi? Apakah sesuai

dengan tujuannya?

Ada konsekuensi yang tidak terpikirkan?

Proses Perancangan Kebijakan model Linier (Grindle, 1990)

Pembentukan isu

Dalam agenda

Keputusan untuk

membentuk

Sukses diimplementasik

an

Tidak sukses

Membentengi kemauan politik

Kekuatan institusi

Keputusan yang bertentangan

Tidak ada dalam agenda

Fase Agenda Fase Keputusan Fase

implementasi

Arena Kebijakan Nasional

Norma dan Hukum

NORMA

Norma

Patokan/pedoman bagi

manusia untuk

berperilaku

Das Sollen apa yg

seharusnya Das Sein

kenyataannya

Hirarki

Norma inferior

Norma superior

HUKUM

Hukum

norma yg bertujuan untuk menjaga

kehidupan bersama yang penegakannya

dipaksakan oleh penguasa

sah apabila dibuat oleh lembaga/otoritas

yang berwenang

Norma

Norma

Tertulis/tidak

Sanksi bagi yang melanggar

Norma Moral

untuk masyarakat dengan budaya tertentu

Norma Adat

untuk masyarakat adatnya

Norma Agama

untuk masyarakat penganutnya

Norma Hukum

untuk setiap warganegara

HUKUM Ka

rakt

erist

ik

Heteronom (berasal dari luar/eksternal diri, misalnya: pajak)

Otonom (contoh: penghormatan pada orang tua)

Dapat dilekati dengan sanksi pidana/pemaksaan fisik

Sanksi pidana & pemaksaan dilaksanakan oleh aparat negara

Berlaku umum (norma hukum umum) / individual (norma hukum individual)

Bisa abstrak & kongkrit

Bisa gabungan umum abstrak, individual kongkrit dsb

HUKUM NEGARA

Pancasila

Norma Fundamental Negara (tertinggi & paling awal ditetapkan masyarakat)

UUD 45 TAP MPR Konvensi Ketatanegaraan (tidak tertulis) Isi penting Aturan Dasar:

garis besar & pokok kebijakan negara, terutama aturan yang memberlakukan & memberikan kekuatan mengikat pada norma hukum Peraturan Perundangan

Aturan Dasar / Pokok Negara

Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok Produk yang dibentuk Presiden & disetujui DPR

Undang-Undang

pelimpahan kewenangan pembuatan peraturan perundangan (sektoral & daerah)

Aturan Pelaksana & aturan otonom

Sumber Hukum

Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan)

Hukum Kebiasaan

Yurisprudensi (kumpulan putusan hakim)

Doktrin Ilmu Hukum

Undang-Undang (diundangkan dalam Lembaran

Negara)

Konsideran (Menimbang , Membaca

..., Mengingat .

Diktum (pasal-pasal)

Ketentuan Peralihan

UUD 45

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (UU NO 10 Tahun 2004)

Proses Pembentukan UU (UU No. 10 Tahun 2004)

Penyiapan Rancangan UU: Presiden DPR DPD

Pembahasan Rancangan UU Presiden DPR DPD

Mendapatkan Persetujuan DPR Presiden

Pengesahan Presiden

Pengundangan Menteri yang tugas &

tanggung jawasbnya di bidang peraturan perundang-undangan Mensesneg

Proses Pembahasan RUU di Indonesia

RUU dari DPD RUU dari DPR RI RUU dari Presiden

Dua tingkat pembicaraan di DPR RI

Disetujui DPR RI

Ditandatangani presiden

Undang-undang

Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, dan ditandatangi oleh kepala negara.

Peraturan Perundang-undangan

Metode Perancangan Peraturan perundang-undangan

Bab I Pasal 1 : Ketentuan Umum Bab IV Pasal 64 : Teknik penyusunan Peraturan Perundang-

Undangan

UU No. 12 Tahun 2011

Hukum Pidana Hukum Perdata Asas

Pengkajian Literatur dan Dokumen Diskusi kelompok terarah

Naskah Akademik

Sistematika Perancangan Naskah Akademik dan Perundang-undangan di Indonesia

Perancangan Naskah Akademik

Pengkajian (Interdisipliner) Mengumpulkan data dan fakta

dari lapangan Analisis data dari berbagai survey Mengumpulkan literatur ilmiah

Perancangan Peraturan Perundang-undangan (RI, 2007)

Teknik (Technique) Mengikuti petunjuk atau Pedoman

yang berlaku (Set of Rule) Perumusan dan Perencanaan

yang Benar (Correct formulation and design)

Mengatur dan meneliti Ulang Kandungan Norma (Pre-set Norm Content)

Harmoniasasi Teknis (Judicial-Technical Harmonization)

Arena Kebijakan Internasional

Pentingnya Analisa Kebijakan Kesehatan Internasional

Di banyak negara-negara, sektor kesehatan adalah suatu bagian penting dari ekonomi, yaitu memanfaatkan jumlah pekerja yang sangat besar dan jumlah sumber daya nasional yang besar

Sektor kesehatan menjadi fokus inovasi-inovasi teknologi dan riset biomedis

Sektor kesehatan dianggap sebagai sesuatu yang unik jika dibandingkan dengan isu sosial lain, tentang berbagai hal mengenai kehidupan dan kematian Kesehatan menduduki suatu tempat khusus dalam analisa kebijakan, karena peran profesional medis dalam membentuk dan mengendalikan kebijakan kesehatan

Organisasi Internasional

PBB dan 6 organ utamanya

PBB: 24 10 1945

Tujuan : memfasilitasi hukum internasional,

pengamanan internasional,

lembaga ekonomi & perlindungan sosial

Contoh Kebijakan internasional: MDGs

TERIMA KASIH

Kebijakan Kesehatan Definisi KebijakanPublik dan Kebijakan PublikPublik dan Kebijakan Publik (cont..)Kebijakan PublikAgenda PublikPenentu AgendaIsu dalam Agenda PublikKebijakan KesehatanKebijakan Kesehatan (cont..)Isu kebijakan KesehatanPerancangan Kebijakan KesehatanPenetapan Agenda KebijakanModel Hall et al.Model KingdonProses Perancangan Kebijakan model Walt (1994)Proses Perancangan Kebijakan model Linier (Grindle, 1990)Arena Kebijakan NasionalNorma dan HukumNormaHUKUMHUKUM NEGARASlide Number 23HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(UU NO 10 Tahun 2004)Proses Pembentukan UU (UU No. 10 Tahun 2004)Proses Pembahasan RUU di IndonesiaPerancangan Peraturan Perundang-undanganMetode Perancangan Peraturan perundang-undanganSistematika Perancangan Naskah Akademik dan Perundang-undangan di IndonesiaArena Kebijakan InternasionalSlide Number 31Organisasi InternasionalPBB dan 6 organ utamanyaSlide Number 34Contoh Kebijakan internasional: MDGsTERIMA KASIH