7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 1/30
Tugas kelompok Mata Kuliah Hukum dan Etika Bisnis
Etika Hukum dan Bisnis : Studi Kasus pada Pengajuan Judicial Review ndang!ndang
no" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan oleh Se(ikat Petani
)ndonesia *SP)+
,(thu( Sadikin *P&-.#/0#-%"-#E+
1it(ia ,nnilda *P&-.#/0%2%"-#E+
3avid Timoth4 Mam5u *P&-.#/0%#%"-#E+
)sha6 *P&-.#/0//%"-#E+
Rianto *P&-.#/00/%"-#E+
7ug(oho 8i5isono *P&-.#/0/'%"-#E+
T(i Kisowo Jumino *P&-.#/00.%"-#E+
PR9R,M P,S;, S,RJ,7,M,7,JEME7 3,7 B)S7)S
)7ST)TT PERT,7),7 B99R
%&#-
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 2/30
B,B )" PE73,H<,7
Pemerintah dan DPR harus menghadapi uji materi UU yang baru saja mereka sahkan.
Pasalnya, UU No 18 Tahun 2! Tentang Peternakan dan "esehatan dimohonkan uji materinya
di #ahkamah "onstitusi. Pengajuan ini dilakukan oleh Perhimpunan Dokter $e%an &ndonesia
'PD$&(, Perhimpunan Peternak )api dan "erbau &ndonesia 'PP)"&(, )erikat Petani &ndonesia
')P&(, *ahana #asyarakat Tani Nelayan &ndonesia '*amti(, +abungan "opersai )usu &ndonesia
'+")&(, dan &nstitute or +lobal -ustie '&+-(. Pasal/pasal tersebut telah melalaikan aspek
keamanan konsumsi daging impor. )emangat pasal/pasal ini adalah membuka impor daging
sebesar/besarnya dengan mengabaikan keselamatanPasal/pasal ini telah menunjukkan ui tangan pemerintah pada risiko/risiko penyakit
he%an di dalam negeri atau daging he%an impor. Pada Pasal 00 ayat '( disebutkan bah%a
pemerintah tidak memberikan kompensasi atas depopulasi terhadap he%an yang terjangkit
penyakit. &ni jelas merugikan peternak he%an.Padahal dalam Pasal ! ayat '2( dan '0( menyatakan bah%a pemerintah membuka impor
daging dari luar negeri berdasarkan basis 3ona. Dengan pola ini, berarti jika sebuah negara yang
memiliki jejak rekam penyakit he%an tidak serta merta diblokir dalam perdagangan. Namun
hanya 3ona tertentu. &ni tetap saja berbahaya, kaitannya karena penyakit he%an itu siatnya
endemik dan bisa berkembang.)ementara itu, dalam Pasal 48 ayat '0( disebutkan bah%a menteri dapat mengambil alih
ke%enangan proesi dokter he%an. Pasal/pasal ini bertentangan dengan UUD 1!0. 5"hususnya
pasal Pasal 28 6 dan Pasal ayat '0( UUD 1!0,7
elajar dari pengalaman sejarah, &ndonesia menerapkan kebijakan ma9imum seurity
dalam melakukan impor daging ternak. &ndonesia pernah mengalami kerugian ekonomi yang
sangat besar di masa silam sebagai akibat serangan penyakit P#" dari untuk mengatasinya
membutuhkan %aktu hingga 1 tahun untuk bebas dari penyakit ini.
)elain itu, belajar dari pengalaman negara lain, ketika P#" melanda &nggris tahun 21
yang menyebabkan negara tersebut mengalami kerugian sekitar : miliar poundsterling.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 3/30
"erugian tersebut dialami akibat diterapkannya stamping out di mana puluhan ribu ternak
produkti terpaksa dimusnahkan.
6tas dasar itulah &ndonesia menerapkan payung hukum kesehatan he%an yang ketat
terutama yang berkitan dengan impor he%an ternak dari negara yang berpenyakit P#". $al
tersebut diatur melalui Undang/Undang No. 4 Tahun 1!4: tentang Peternakan dan "esehatan
$e%an. Undang/undang ini tidak menabut )taatsblat 1!12 No. 02 tentang ;ampur Tangan
Pemerintah dalam idang "ehe%anan. Pada ab butir 1 jelas dinyatakan dilarang mengimpor
daging dari negara yang tertular penyakit he%an menular.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 4/30
B,B ))" PERMS,7 M,S,<,H
"onstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. -ika negara itu menganut paham kedaulatan
rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.
esarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki &ndonesia memungkinkan pengembangan
sektor peternakan yang menjadikan sumber pertumbuhan baru perekonomian &ndonesia.
Pemerintah bukannya berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam
negeri, akan tetapi malah bertindak sebaliknya, yaitu melahirkan UU No. 18 tahun 2! yang
pelaksanaannya memperluas kebijakan impor daging.
#unulnya UU No. 18 tahun 2! tentang Peternakan dan "esehatan $e%an melalui
pengesahan De%an Per%akilan Rakyat 'DPR( tanggal 12 #ei 2! ini dimotiasi oleh semangat
untuk melakukan impor daging dari luar negeri tanpa memperdulikan kondisi peternakan dalam
negeri yang hidupnya dari penghasilan beternak sapi perah, unggas, produsen susu. )ementara
masuknya impor daging sapi dari ra3il, 6ustralia, 6rgentina, )elandia aru tanpa
mengakomodir kepentingan petani peternak, berimplikasi langsung menekan pendapatan petani
di pedesaan.
Pemerintah beralasan bah%a kebijakan impor daging ini diambil untuk menjaga stabilitas
harga demi membangun ketahanan pangan nasional. Padahal pemerintah melupakan bah%a
sebagian besar, para petani keil, peternak sapi, unggas, dan susu yang ada di pedesaan belum
siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan barang/barang impor
yang jauh lebih murah.
Perumusan masalah dalam materi ini adalaha sebagai berikut <
1. erdasarakan beberapa pandangan dari asosissi petani khususnya )P& ')erkat Petani
&ndonesia maka perumusan masalah seara terperini adalah Undang Undang no 18 tahun
2! dianggap perlu di kaji kembali.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 5/30
2. Perlu mengkaji suatu produk hokum yang dianggap masih kontraprodukti dan bertentangan
dengan UUD 1!0
. Norma $ukum sangat dapat memepengaruhi kondisi suatu masyarakat, sehingga penerbitan
Undang Undang no 18 tahun 2! dianggap perlu di -udiial re=ie%.
B,B )))" Tinjauan Pustaka
/"#" Penge(tian Hukum
$ukum yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa, dan negara seara konsisten atau taat
asas menerminkan nilai/nilai yang dijunjung tinggi serta berlaku dalam kehidupan masyarakat
yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum yang baik ataupun ideal merupakan aktualisasi
nilai/nilai yang hidup di dalam masyarakat guna mengatur kehidupan dalam mengupayakan
tujuan hidup bermasyarakat itu ')oejadi, 1!!8<1:(. &stilah 5hukum7 hingga kini masih
merupakan bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum. *alaupun belum ditemukan deinisi
yang memuaskan semua pihak, namun sebagai bahan auan perlu diberikan rumusan atau
deinisi tentang 5hukum7 tersebut ')udikno #ertokusumo, 1!8< :(< 5$ukum adalah rangkaian
kaidah, peraturan/peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang
menentukan atau mengatur hubungan/hubungan dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi7. )elanjutnya )udikno #ertokusumo
mengemukakan, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang
bersiat umum dan normati. $ukum bersiat umum karena berlaku bagi setiap orang, kepada
siapa saja tanpa keuali. $ukum bersiat normati karena menentukan apa yang seharusnya
dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana
aranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah/kaidah hukum yang berlaku.>:?
/"#"# Hukum se5agai suatu kaidah *7o(ma Hukum+
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 6/30
$ukum merupakan kaidah yang memberikan berbagai maam petunjuk hidup yang menentukan
sikap anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. "aidah ini merupakan
hal yang %ajib dan harus ditaati. @leh sebab itu hukum sebagai suatu norma dilengkapi sebagai
dengan unsur memaksa 'd%angelement(. -adi hukum merupakan petunjuk hidup yang memiliki
siat memaksa.>8? Norma hukum ditujukan kepada siat lahir manusia. &a tidak mempersoalkan
apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk.>!?
a. $ukum )ebagai )istem Norma yang Dinamik
#enurut $ans "elsen hukum merupakan sistem norma yang
dinamik (Nomodynamics) dikarenakan hukum itu di bentuk dan dihapus oleh lembaga/lembaga
yang ber%enang membentuk dan menghapusnya, sehinga dalam hal ini hukum tidak dilihat dari
segi isi dari norma tersebut, melainkan dilihat dari segi pembuatan dan berlakunnya.
$ukum itu adalah sah '=alid( jika di bentuk oleh lembaga/lembaga atau otoritas/otoritas yang
ber%enang serta bersumber dan berdasar pad norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini
norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior) dan
hukum itu berjenjang dan berlapis/lapis membentuk suatu hierarkhi.
b. Dinamika Norma $ukum $ori3ontal dan Aertikal
Dalam dinamikannya norma hukum dibagi menjadi dua yaitu norma hukum =ertikal dan
hori3ontal. Dinamika norma hukum vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke
ba%ah, dalam dinamika norma hukum =ertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber
dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, sampai seterusnya sampai pada suatu norma
hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang berada di ba%ahnya. Demikian juga
dalam hal dinamika dari atas ke ba%ah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan
menjadi dasar dari normaa hukum yang ada di ba%ahnya, norma hukum yang di ba%ahnya
selalu menjadi sumber dan dasar dari norma hukum yang ada di ba%ahnya lagi, dan seterusnya
ke ba%ah.
Dinamika norma hukum yang horizontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke atas
atau ke ba%ah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum hori3ontal ini tidak membentuk suatu
norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi yaitu
penarikan suatu norma hukum untuk kejadian/kejadian lainnya yang dianggap serupa. Penarikan
seara analogi dapat di beri ontoh sebagai berikut<
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 7/30
Dalam kasus tentang ‘perkosaan’ seorang hakim telah mengadakan suatu penarikan seara
analogi dari ketentuan tentang ‘perusakan barang’ sehingga terhadap suatu‘perkosaaan’ selain
dikenakan sanksi pidana dapat juga diberikan sanksi pembayaran ganti rugi.
/"%" 7o(ma Hukum dalam Pe(atu(an Pe(undang!ndangan
#enurut D.*.P Ruiter, dalam kepustakaan di Bropa "ontinental, yang dimaksud peraturan
perundang/undangan atau wet in materielle zin mengandung tiga unsur, yaitu<
a. Norma $ukum (echtsnorm)
b. erlaku keluar (Naar buiten !erken)"
. ersiat umum dalam arti luas (#lgemeenheid in ruime zin)
"etiga unsur norma tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut<a. Norma $ukum
)iat norma hukum dalam peraturan perundang/undangan dapat berupa<
1. Perintah (gebod)
2. Carangan ($erbod)
. Pengi3inan (%oestemming)"dan
0. Pembebasan ($ir&kstelling)
b. Norma erlaku keluar
Riuter berpendapat bah%a, di dalam peraturan perungang/undangan terdapat tradisi yang hendak
membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi
pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat baik dalam hubungan antar sesamanya,
maupun antara rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian/bagian
organisasai pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya dianggap norma
organisasi. @leh karena itu norma hukum dalam peraturan perundang/undangan selalu disebut
Eberlaku keluarF.
. Norma bersiat umum dalam arti luas
Dalam hal ini terdapat perbedaan antara norma yang umum (algemeen) dan yang
indi=idual (individuel)' hal ini dilihat dari addresat 'alamat( yang dituju, yaitu ditujukan kepada
Esetiap orangF atau kepada Eorang tertentuF, serta antara norma yang abstrak (abstract) dan yang
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 8/30
kongkrit (concreet) jika dilihat dari hal yang diaturnya, apakah mengatur peristi%a/peristi%a
yang tidak tertentu atau mengatur peristi%a/peristi%a yang tertentu.
/"/" Jenis dan Hie(a(ki Pe(atu(an Pe(undang!ndangan di )ndonesia
erdasarkan pasal : ayat '1( Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang/undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang/undangan terdiri atas<
1. Undang/Undang Dasar Negara Republik &ndonesia Tahun 1!0
2. "etetapan #ajelis Permusya%aratan Rakyat
. Undang/UndangGPeraturan Pemerintah Pengganti Undang/Undang
0. Peraturan Pemerintah
. Peraturan Presiden
4. Peraturan Daerah Pro=insi dan
:. Peraturan Daerah "abupatenG"ota.
)elain jenis Peraturan Perundang/undangan sebagaimana di atas juga terdapat Peraturan
Perundang/undangan lain meliputi< peraturan yang ditetapkan oleh #ajelis Permusya%aratan
Rakyat, De%an Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, #ahkamah 6gung, #ahkamah
"onstitusi, adan Pemeriksa "euangan, "omisi Hudisial, ank &ndonesia, #enteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang/Undang atau Pemerintah
atas perintah Undang/Undang, De%an Per%akilan Rakyat Daerah Pro=insi, +ubernur, De%an
Per%akilan Rakyat Daerah "abupatenG"ota, upatiG*alikota, "epala Desa atau yang setingkat.
Peraturan Perundang/undangan sebagaimana di atas diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang/undangan yang
lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan ke%enangan.>1?
/"0" 7o(ma
Norma adalah petunjuk hidup yang merupakan pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.>1? Pada dasarnya norma
merupakan per%ujudan seara kongkrit dari nilai/nilai>2? yang terdapat dalam masyarakat. Nilai/
nilai tersebut pada a%alnya bersiat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti
dan dihayati oleh manusia. Disamping itu nilai juga berkaitan dengan harapan, ita/ita,
keinginan dan segala sesuatu melalui pertimbangan internal 'batiniah( manusia. 6gar nilai
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 9/30
tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu
lebih dikongkritkan lagi serta diormulasikan menjadi lebih obyekti sehingga memudahkan
manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku seara kongkrit. #aka %ujud yang lebih
kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.>?
Dalam pendapat lain norma atau kaidah 'bahasa arab( diartikan sebagai suatu ukuran
yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan
lingkungannya.>0? )edangkan dalam bukunya 5Perihal "aidah $ukum7 )oerjono dan Purnadi
Purbaaraka mengemukakan bah%a, kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk
berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. 6pabila ditinjau dari bentuk hakekatnya, maka
kaedah merupakan perumusan suatu pandangan (ooerdeel) mengenai perikelakuan atau sikap
tindak.>? $ingga saat ini, pengertian kaidah maupun norma digunakan seara bersamaan oleh
para sarjana &ndonesia.
/"%" Macam!macam 7o(ma
6da empat maam norma yang mengatur pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. "aidah 'norma( siatnya abstrak, tidak
dapat ditangkap dengan panaindera. Peraturan hukum tertulis dalam perundang/undangan
adalah pembadanan 'maniestasi( dari kaidah 'norma( itu. "aidah juga dimaniestasikan dalam
bentuk rambu/rambu, simbol/simbol dan lain sebagainya.>4? Dari empat maam norma tersebut
norma hukum merupakan yang paling kuat keberlakuannya, sebab dapat dipaksakan melalui
suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.
/"/" P(oses Pem5entukan ndang!ndang
Undang/undang 'UU( adalah produk hukum yang dibentuk oleh De%an Per%akilan
Rakyat 'DPR( dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan De%an Per%akilan Daerah
'DPD(. )eara garis besar proses pembentukan undang/undang terbagi menjadi 'lima( tahap,
yakni perenanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan 'lihat skema di
ba%ah(.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 10/30
Pe(encanaan
Pe(encanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden 'serta DPD terkait RUU tertentu(
menyusun datar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan
istilah penyusunan P(og(am <egislasi 7asional *P(olegnas+. $asil pembahasan tersebut
kemudian dituangkan dalam "eputusan DPR.
6da dua jenis P(olegnas, yakni yang disusun untuk jangka %aktu tahun 'Prolegnas
-angka #enengahGP(olegJM( dan tahunan 'Prolegnas Prioritas TahunanGP(olegPT(.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 11/30
)ebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR danGPemerintah sudah
harus menyusun terlebih dahulu Naskah 6kademik dan RUU tersebut.
Namun Prolegnas bukanlah satu/satunya auan dalam perenanaan pembentukan UU.
Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, baik karena munul keadaan tertentu yang perlu segera direspon.
)eara umum, ada tahap yang dilalui dalam penyusunan P(olegnas<
Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD seara terpisah
membuat datar RUU, baik dari kementerianGlembaga, anggota DPRGDPD, raksi, serta
masyarakat. hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaringGdipilih untuk
kemudian ditetapkan oleh masing/masing pihak 'Presiden, DPR dan DPD /untuk proses di
DPD belum diatur(. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing/masing usulan dalam
orum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan
tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR
melalui "eputusan DPR.
• Penyusunan
Tahap Pen4usunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas
bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari<
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 12/30
7askah ,kademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil
penelitian lainnya tehadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungja%abkan seara
ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu ranangan peraturan sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Pen4usunan R adalah pembuatan ranangan peraturan pasal demi pasal dengan
mengikuti ketentuan dalam lampiran && UU12G211
Ha(monisasi= Pem5ulatan= dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk<
1. #emastikan bah%a RUU yang disusun telah selaras dengan<
a. Panasila, UUD NR& Tahun 1!0, dan UU lain
b. Teknik penyusunan peraturan perundang/undangan
2. #enghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.
• Pembahasan
Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden 'juga dengan DPD, khusus
untuk topik/topik tertentu( melalui 2 tingkat pembiaraan. Tingkat 1 adalah pembiaraan
dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran
atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembiaraan dalam rapat paripurna.
Pengaturan sebelum adanya putusan #" !2G212 hanya 5mengijinkan7 DPD untuk ikut
serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan #" !2G212, DPD ikut dalam
pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan
persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi
ke%enangan Presiden dan DPR.
6pa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah 5saling kritik7 terhadap suatu
RUU. -ika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan
pendapat dan masukannya. -ika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD
akan memberikan pendapat dan masukannya. -ika RUU tersebut berasal dari DPD, maka
Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 13/30
• Pengesahan
)etelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang
dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan ara membubuhkan tanda
tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 14/30
jangka %aktu maksimal hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama
oleh DPR dan Presiden. -ika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai %aktu
yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan %ajib untuk
diundangkan. )egera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, #enteri )ekretaris
negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.
• Pengundangan
Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Cembaran
Negara 'CN(, yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Cembaran Negara 'TCN(m
yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TCN.)ebelum sebuah UU
ditempatkan dalam CN dan TCN, #enteri $ukum dan $6# terlebih dahulu
membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor CN dan TCN pada naskah UU.
Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU
yang akan mengikat mereka.
Pe(atu(an Peme(intah dan Pe(atu(an P(esiden
)ebagaimana telah disebutkan sebelumnya bah%a tahap Pembahasan hanya ada pada proses
pembentukan UU. Pembentukan PP dan Perpres tidak melalui tahap Pembahasan dikarenakan
tidak melibatkan DPR. Perbedaan lainnya adalah, dalam penyusunan PP dan Perpres, dokumen Naskah 6kademik tidak diperlukan.
Skema Pen4usunan= Penetapan dan Pengundangan RPP<
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 15/30
Pen4e5a(luasan
Penyebarluasan adalah kegiatan yang selalu melekat dalam setiap tahapan
pembentukan peraturan perundang/undangan. Pasal 88 ayat '1( UU 12G211 'setelah dimaknai
oleh #" dalam putusan #" !2G212( menyebutkan bah%a, *enyebarluasan dilakukan oleh D*' D*D dan *emerintah se&ak *enyusunan *rolegnas' pembahasan ++' hingga
*engundangan +ndang,+ndang' hal tersebut dilakukan untuk, memberikan informasi
dan-atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.
/"0" 3asa( Hukum P(oses Pem5entukan
1. Pasal ayat '1(, Pasal 2, Pasal 21, Pasal 22 D ayat '1(, dan Pasal 22 D ayat '2( Undang/
Undang Dasar Negara Republik &ndonesia Tahun 1!0
2. Undang/Undang Republik &ndonesia Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang/undangan
. Undang/Undang Republik &ndonesia Nomor 1: Tahun 210 tentang #ajelis
Permusya%aratan Rakyat, De%an Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, dan
De%an Per%akilan Rakyat Daerah
0. Peraturan Presiden Republik &ndonesia Nomor 8: Tahun 210 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang/undangan
. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 1GDPR R>6$UN
2! tentang Tata Tertib
4. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 1 Tahun 212 tentang
Tata ;ara Penyusunan Program Cegislasi Nasional
:. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 2 Tahun 212 tentang
Tata ;ara #empersiapkan Ranangan Undang/Undang
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 16/30
8. Putusan #ahkamah "onstitusi Nomor !2GPUU/IG212 tentang Pengujian Undang/
Undang Nomor 2: Tahun 2! tentang #ajelis Permusya%aratan Rakyat, De%an
Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, dan De%an Per%akilan Rakyat Daerah dan
Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang/
undangan.
/"-" Judicial Review
udicial eviewJ 'hak uji materil( merupakan ke%enangan lembaga peradilan untuk
menguji kesahihan dan daya laku produk/produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekuti
legislati maupun yudikati di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap
produk abang kekuasaan legislati 'legislative acts( dan abang kekuasaan eksekuti 'e/ecutive
acts( adalah konsekensi dari dianutnya prinsip0checks and balances0 berdasarkan doktrin
pemisahan kekuasaan ' separation of power (1. "arena itu ke%enangan untuk
melakukan 0&udicial review0 itu melekat pada ungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada
pejabat lain. -ika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka
pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 0&udicial review0 , melainkan 0legislative
review0 . udicial eview di negara/negara penganut aliran hukum civil law biasanya bersiat
tersentralisasi 'centralized system(.
Negara penganut sistem ini biasanya memiliki keenderungan untuk bersikap pasti
terhadap doktrin supremasi hukum. "arena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak
untuk memberikan ke%enangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang
sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang terantum dalam suatu
B,B" )>" PEMB,H,S,7
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 17/30
#enteri Pertanian di tahun 2 pernah menanangkan program s%asembada daging sapi
tahun 21. erangkat dari posisi sekitar persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari
impor, ditargetkan di tahun 21 kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi sedikit/dikitnya
! persen dari pasokan daging sapi lokal. )aat ini terdapat sedikitnya 0, juta pekerja sektor
pertanian, sebagian besar mengandalkan hasil ternak sebagai sumber pendapatan tambahan di
tengah sulitnya meraih keuntungan dari usaha tani tanaman pangan. )ebanyak 2,: juta bekerja
di subsektor peternakan dalam pengertian sebagai peternak sepenuhnya dan 2,4 juta diantaranya
adalah peternak sapi potong yang harus dilindungi seara hukum dan ekonomi sekaligus.
Data uku Ditjen Peternakan Departemen Pertanian menunjukkan, populasi sapi potong
&ndonesia terus menurun. Pada 1!!8, populasi sapi potong masih 12,8 juta ekor, tetapi pada 28
tinggal 1,2 juta ekor. 6rtinya, rasio sapi dengan penduduk uma ,0! ekor per orang, jauh darirasio di rasil< 1,: ekor per orang. Padahal kebutuhan daging sapi terus meningkat. Neraa
produksi daging sapi pada 28 diperkirakan hanya memenuhi 40,! persen kebutuhan atau masih
kurang 1.11 ton ',1 persen( daging. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di negara kita,
di tahun 28 kita harus mengimpor sekitar 4 ribu ekor sapi untuk digemukkan dan sekitar 8
ribu ton dagingGjeroan beku.
erkaa dari data ini, Pemerintah &ndonesia tidak bisa berdalih bah%a pemerintah kita
telah menandatangani suatu kesepakatan internasional +6TT '+eneral 6greement on Taris and
Trade(, dan kemudian diratiikasi melalui UU No. : Tahun 1!!0. "esepakatan +6TT ini
diaplikasikan dalam bentuk *ord Trade @rganitation '*T@( dengan 2 'dua( perjanjian yang
khusus mengatur masalah/masalah yang berkaitan dengan standar dan perlindungan kesehatan
serta keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup dalam bentuk Perjanjian TT 'Tehnial
arriers to Trade( dan Penjanjian )P) ')anitary and Phytosanitary(.
Prinsip/prinsip dan aturan/aturan dalam perjanjian )P) harus dipatuhi oleh setiap negara
anggota, melalui penyusunan kebijakanKkebijakan dan peraturan pemerintah, peraturan daerah,
prosedur, sampai prosedur tetap yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan
manusia, he%an, dan tanaman dari berbagai resiko.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 18/30
$al ini mendorong pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2! yang diundangkan dalam
lembaran negara No 80 tanggal 0 juni 2!. "emudian Pemerintah melalui Departemen
Pertanian mengeluarkan keputusan #enteri Pertanian Nomor 24GkptsGPD 42G8G2! tentang
Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang 'deboned meat ( dari Negara rasil ke Dalam
Negara "esatuan Republik &ndonesia. rasil merupakan salah satu negara produsen sapi terbesar
di dunia selama ini tidak dapat masuk dalam pasar &ndonesia dikarenakan sebagian besar Negara
agian rasil belum bebas Penyakit #ulut "uku 'P#"(.
)ejarah menatat, sekitar setengah abad lebih ternak impor disebarkan oleh pemerintah
$india elanda, maka pada akhir abad ke 1! hampir seara bersamaan munul beberapa
penyakit menular pada peternakan rakyat di &ndonesia antara lain Penyakit #ulut dan "uku
'P#"( pada tahun 188:. P#" merupakan penyakit yang sangat ditakuti dan berbahaya karena
daya penularannya yang sangat epat, seara ekonomis sangat merugikan serta pengendaliannya
sulit dan komplek. Pengalaman pahit saat &ndonesia akan menyatakan bebas P#" mendadak
P#" timbul kembali dengan ganas misalnya kejadian di ali 1!: dan -a%a Tengah 1!8.
"arenanya =irus P#" disebut =irus liik. P#" termasuk airborn desease 'penularan melalui
udara(. )iat =irus P#" dapat terba%a angin sampai dengan jarak sekitar 2 km dan sangat
ineksius.
Dengan melalui program yang ketat serta biaya yang besar P#" di &ndonesia dapat
dikendalikan dan pada tahun 1!84 dinyatakan -a%a K &ndonesia bebas P#" ')" #entan. No.
24G"ptsGTN.1GG1!84(. #elalui proses selama tahun '1!!8 K 1!!( &ndonesia dinyatakan
bebas P#" pada tingkat internasional oleh @&B. )ekitar 1 'satu( abad lebih &ndonesia berjuang
membebaskan P#" sejak penularan '188:( sampai pembebasan tingkat nasional '1!84( dan
pengakuan dunia internasional oleh @B& '1!!(. )elain itu, belajar dari pengalaman negara lain,
ketika P#" melanda &nggris tahun 21 yang menyebabkan negara tersebut mengalami
kerugian sekitar : miliar poundsterling. "erugian tersebut dialami akibat
diterapkannya stamping out di mana puluhan ribu ternak produkti terpaksa dimusnahkan.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 19/30
"alau kita berkaa auan dalam pengaturan masalah/masalah kelangsungan peternakan
dan kesehatan he%an &ndonesia menerapkan payung hukum kesehatan he%an yang ketat, melalui
Undang/Undang No. 4 Tahun 1!4: tentang Pokok "ehe%anan. Undang/undang ini tidak
menabut )taatsblad 1!12 No. 02 tentang ;ampur Tangan Pemerintah dalam idang
"ehe%anan. Pada ab butir 1 dinyatakan bah%a Negara dilarang mengimpor daging dari
negara yang tertular penyakit he%an menular. "ebijakan yang keliru dapat berimplikasi
menimbulkan benana penyakit yang massal dan massi.
&ni membuktikan sisi lain negara menolak bertanggung ja%ab terhadap seluruh kerugian
ekonomi yang dihadapi rakyat pada saat me%abahnya penyakit ternak tertentu yang
membahayakan. Pasal 00 ayat '( UU No. 18 Tahun 2! menyatakan bah%a 5Pemerintah tidak
memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap he%annya yang positi terjangkit penyakit he%an sebagaimana dimaksud pada ayat '1(7. 6danya Pasal ini jelas
berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak.
"ebijakan semaam ini jelas akan semakin mematikan usaha/usaha peternakan. &ni
adalah bentuk dis/insenti kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat. Negara
belum memiliki dasar pijakan sendiri dalam mengelola urusan kesehjateraan rakyat seara baik.
)ehingga kebijakan yang keliru dapat berimplikasi menimbulkan benana kemiskinan yang
massi bagi peternak di pedesaaan.
6tas dasar hal tersebut di atas, UU peternakan dan "esehatan he%an khususnya pasal
Pasal Pasal 00 ayat '(, Pasal ! ayat '2( kata atau 3ona dalam suatu negara, ayat '0( 5mengau
pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 48 ayat 5#enteri dapat melimpahkan
ke%enangannya kepada otoritas =eteriner, melanggar konstitusi dan merugikan rakyat &ndonesia.
al7.
P,S,<!P,S,< ?,7 ME<,7,R K97ST)TS)
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 20/30
Undang/Undang Nomor 18 tahun 2! Tentang Peternakan dan "esehatan $e%an yang
diguat adalah Pasal 00 ayat '(, Pasal ! ayat '2( berkaitan dengan kata 7atau 3ona dalam suatu
negara7, Pasal ! 6yat '0( berkaitan dengan kata 7atau kaidah internasional7 dan Pasal 48 ayat
'0( berkaitan dengan kata 7dapat7 bertentangan dengan UUD R& Tahun 1!0 yang diatur dalam
5Preambule7 E#elindungi segenap bangsa &ndonesia dan seluruh tumpah darah &ndonesia,
#emajukan kesejahteraan umum, #enerdaskan kehidupan bangsa, &kut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialF
Cahirnya pasal ini mengabaikan prinsip/prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa
aman, dan keberlangsungan hidup rakyat &ndonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD
1!0, khususnya alinea ke empat pembukaan, ab I6 tentang $ak 6sasi #anusia, Pasal 286
dan ab I&A tentang Perekonomian Nasional dan "esejahteraan )osial, Pasal , ayat 0. Hangmenyatakan 5Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
1,KT,!1,KT, 79" #$ T,H7 %&&' ?,7 ME<,7,R K97ST)TS)
," Pencantuman @(ase A unit usaha p(oduk hewan pada suatu nega(a atau onaA pada
Pasal -' a4at *%+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=
menunjukan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyatGPemohon dari resiko masuk
dan menyebarnya penyakit he%an menular dan yang dapat membahayakan sehingga menganam
kesehatan manusia, he%an dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya
peternak.
Rumusan Pasal ! ayat '2( 7Produk he%an segar yang dimasukkan ke dalam %ilayah Negara
"esatuan Republik &ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat '1( huru a harus berasal dari
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 21/30
unit usaha produk he%an pada suatu negara atau 3ona dalam suatu negara yang telah memenuhi
persyaratan dan tata ara pemasukan produk he%an.7
Lrase 7Unit usaha produk he%an pada suatu negara atau 3ona7 menimbulkan pengertian<
7Negara dapat memasukkan he%an dan produk he%an segar dari suatu unit usaha atau 3ona
suatu negara yang pada 3ona tersebut di anggap memenuhi syarat7.
Pemberlakuan sistim 3ona oleh suatu negara dapat diartikan<
1. Tidak ada perlindungan yang pasti atas kesehatan dan keselamatan masyarakat serta
jaminan kelangsungan ekonomi para peternak
2. Tidak adanya pengamanan maksimum masuknya he%an dan produk he%an dari negara
lain.
. Tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada negara lain tentang status 3ona aman dan
tidak aman, yang berpotensi merugikan negara sendiri.
0. erakibat kerugian bagi peternak besar dan keil yang ternaknya baik berupa sapi ,
kerbau, kambing, dan domba yang berungsi sebagai tabungan dan kekayaan mereka.
Pemberlakuan sistem 3ona semata/mata didorong oleh semangat untuk melakukan impor
he%an dan produk he%an ke &ndonesia dengan mudah, tanpa memperhatikan kesehatan dan
keselamatan masyarakat &ndonesia dari %abah penyakit menular, serta kemampuan dan kondisi
ekonomi peternak dalam negeri. Resiko penularan penyakit he%an berbahaya sangatlah besar.
)ebagai ontoh, risiko masuknya Penyakit #ulut dan "uku apabila pemasukan produk he%antidak didasarkan pada negara tetapi pada 3ona. #enurut para ahli dan dokter he%an, P#"
masuk katagori he%an yang sangat berbahaya dengan daya penularan yang sangat epat dan
dapat mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. #asuknya P#" ke &ndonesia
dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak keil yang ternaknya baik
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 22/30
berupa sapi , kerbau, kambing, dan domba serta itikGayam yang berungsi sebagai sumber
kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka.
$al lain yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sisitem 3ona adalah
Negara &ndonesia akan dimanaatkan oleh beberapa negara yang mempunyai 3ona bebas
sebagai pintu keluar bagi daging/daging murah dari 3ona yang belum bebas P#" dan harga
yang sangat murah. #asuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari
penyakit he%an menular utama 'P$#U( akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena
harga yang sangat rendah. &ni bisa berakibat peternak sapi yang melakukan usaha dengan
pendekatan usaha tani dan menabung dalam bentuk ternak sapi akan bangkrut karena tidak dapat
bersaing. 6kibatnya peternak tidak bersedia beternak dan akhirnya habislah aset nasional yang
merupakan tumpuan hidup sebagian masyarakat &ndonesia yang masuk dalam kategori petanimiskin.
#asuknya daging murah dapat diibaratkan 7Peluru berbalut gula 7Dimana bila gulanya
habis maka peluru itu yang akan meledak dan membunuh pemakannya.
-adi pada saat peternakan dalam negeri sudah hanur, maka harga daging impor tidak lagi murah
dan akan melejit menyesuaikan pada mekanisme pasar. )elanjutnya negara kita akan tergantung
sepenuhnya kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging. )ementara itu program
pemerintah sedang berusaha untuk s%asembada daging sapi pada tahun 210. &ndonesia akan
semakin terjebak semakin dalam perangkap pangan ' food trap(.
eberapa atatan tentang eek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya P#" adalah
bah%a di tahun 21 kerugian yang ditanggung peternak dan pemerintah &nggris
dengan outbreaks P#" yang berlangusng dalam %aktu 'tiga( bulan sekitar , #ilyard
Poundsterling. )ekitar 4 ribu ekor dan 0 juta kambingGdomba dan jutaan babi harus
dimusnahkan. Dan ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Di &ndia, menurut DR.
"risna Blla "etua &@ABT di $ayderabat, harus menderita kerugian per tahun sekitar M
#ilyard sebagai akibat ganasnya P#". )ampai hari ini &ndia mengalami kesulitan untuk
mengatasi P#" ini.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 23/30
Pada saat statusnya belum bebas P#", pemerintah &ndonesia tahun 1!:: mengalami
kerugian ekonomi sebesar Rp. 11 #ilyar pertahun. Dan akta juga telah menunjukkan &ndonesia
baru bebas dari P#" dalam %aktu 1 tahun.
erdasarkan hal tersebut maka Penantuman kata 76tau 3ona dalam suatu negara7 pada Pasal !
ayat '2( UU No. 18 tahun 2! bertentangan dengan UUD 1!0, khususnya <
a. Pembukaan UUD tahun 1!0 < 5#elindungai segenap bangsa &ndonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia7.
b. Pasal 28 6 UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya7.
. Pasal 28 + ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diba%ah kekuasaannya serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari anaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi7.
d. Pasal 28 $ ayat '1( 7)etiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan7.
e. Pasal ayat '0( 7 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
B" Ketentuan Pasal 00 a4at */+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan
Hewan :
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 24/30
7Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi
terhadap he%annya yang positi terjangkit penyakit he%an sebagaimana dimaksud pada ayat
'1(.7 "etentuan ini menunjukkan Pemerintah tidak bertanggungja%ab atas kerugian akibat
ketidakmampuannya mengendalikan penyakit he%an menular berbahaya dan mengabaikan hak
rakyatGpemohonGpeternak atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi.
"etentuan pasal diatas akan menimbulkan kerugian bagi setiap orang dan para peternak
termasuk pemohon akibat tindakan depopulasi yang dilakukan oleh pemerintah pasal ini juga
akan mengabaikan akta, penyebaran penyakit menular '3oonosis( adalah bukti ketidakmampuan
pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular. Padahal he%an ternak adalah sumber
kehidupan ekonomi bagi masyarakat khususnya peternak.
erdasarkan hal tersebut yang diatur dalam pasal 00 ayat '( menggambarkan bah%a
kompensasi atas tindakan depopulasi adalah tindakan melanggar hak para peternak khususnya
ataupun setiap orang atas kerugian yang dialami yang dilindungai oleh UUD 1!0 khususnya <
1. Pembukaan UUD tahun 1!0 < 5#elindungai segenap bangsa &ndonesia dan seluruh
tumpah darah indonesia7.
2. Pasal 28 6 UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya7.
. Pasal 28 + ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diba%ah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari anaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi7.
0. Pasal 28 $ ayat '1( 7)etiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan7.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 25/30
. Pasal ayat '0( 7Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan
lingklungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
;" Pencantuman @(ase A,tau kaidah inte(nasionalA pada Pasal -' ,4at *0+ 7o" #$
Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=
menunjukkan tidak adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilankeputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.
Pasal ! ayat '0( 7Persyaratan dan tata ara pemasukan produk he%an dari luar negeri ke dalam
%ilayah Negara "esatuan Republik &ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat '2( dan ayat '(
mengau pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang
kesehatan he%an dan kesehatan masyarakat =eteriner serta mengutamakan kepentingan
nasional7.
Penantuman rase 76tau kaidah internasional7 mengandung pengertian< 7Tidak adanya dasar
dan batasan yang jelas serta tegas tentang kaidah internasional yang mana yang dimaksudkan,
sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar regulasi di dalam negeri7 . Pemerintah akan begitu
saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya, dan seolahKolah
kita tidak memiliki norma yang pasti, sebagai ketentuan yang mengatur dan mengikat dalam
menentukan suatu keputusan sebagai negara hukum, yang berdampak besar bagi masyarakat.
"etentuan aOuo memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas,
mestinya negara memperhatikan dengan sungguh/sungguh kepentingan nasional yang meliputi
aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan serta perekonomian rakyat. &dentitas diri
sebagai negara yang berdaulat, yang tidak semestinya kita melepaskan kedaulatannya kepada
kaidah internasional.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 26/30
6kibatnya &ndonesia akan menjadi negara yang tidak memiliki aturan yang pasti
berkaitan dengan sistem perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta
perekonomian rakyat khususnya para peternak. "etentuan aOuo ini juga memberikan pengertian
negara bebas memasukkan produk he%an segar dari negara lain, tanpa memperhatikan
kemampuan para peternak di dalam negeri dan negara juga membiarkan sistem pasar bebas
berlangsung tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri. )esungguhnya dengan
pemberlakuan pasar bebas pada perdagangan he%an dan produk he%an, &ndonesia akan menjadi
5tong sampah7 produk he%an segar maupun olahan.
Dalam *T@ ada ketentuan terpisah tentang keamanan pangan dan standar kesehatan
he%an ternak dan tanaman pangan yang di sebut 6greement on )anitary and PhytosanitaryG)P)
'sanitary menegah merebaknya kuman penyakit(. "etentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tersediannya produk he%an yang aman dan sehat dikonsumsi bagi konsumen.
)ekaligus untuk memastikan bah%a persyaratan kesehatan dan keamanan produk yang tinggi
tidak dimaksudkan untuk alasan perlindungan bagi konsumen domestik.
"etentuan ')P)( ini mengijinkan negaraKnegara anggota untuk mempunyai standar
masing/masing dengan tetap berdasarkan pada kaidah ilmiah bidang kesehatan
he%anGveteriner 'urusan he%an dan penyakit/penyakitnya(, demi perlindungan maksimum bagi
kesehatan dalam negeri suatu negara. )P) juga memberikan pengaturan bah%a negara
pengekspor harus dapat menunjukkan bah%a tindakan ekspor barang/barangnya menapai
tingkatan yang sama dengan standar perlindungan kesehatan di negara pengimpor dan
sebaliknya. Persetujuan diatas termasuk tindakan penga%asan, pemeriksaan, dan perijinan atas
suatu produk impor.
erdasarkan uraian diatas maka penantuman kata 76tau kaidah internasional7 pada
Pasal ! 6yat '0( UU No. 18 Tahun 2! tentang Peternakan dan "esehatan $e%an bertentangan
dengan UUD 1!0 khususnya <
1. ertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1!0
alinea ke/0 Pembukaan UUD 1!0 menyebutkan < 7"emudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara &ndonesia yang melindungi segenap bangsa
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 27/30
&ndonesia dan seluruh tumpah darah &ndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, menerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah
"emerdekaan "ebagsaan &ndonesia itu dalam suatu Undang/Undang Dasar Negara
&ndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik &ndonesia, yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada< "etuhanan Hang #aha Bsa, "emanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan &ndonesia, dan "erakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusya%aratanGper%akilan, serta dengan me%ujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat &ndonesia
2. Pasal 1 ayat '( 7 Negara &ndonesia adalah negara hukum7. Pasal ayat '0( UUD 1!0
7Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional7.
3"Pencantuman kata A3apatA pada Pasal .$ a4at *0+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang
Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=
berakibat pada pelanggaran hak ke%enangan proesi dokter he%an serta menurunkan
derajat ke%enangan proesional menjadi ke%enangan politik.
Rumusan Pasal 48 ayat '0( 7Dalam ikut berperan serta me%ujudkan kesehatan he%an dunia
melalui )iskes%anas sebagaimana dimaksud pada ayat '2(, #enteri dapat melimpahkan
ke%enangannya kepada otoritas =eteriner7.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 28/30
Penjelasan Pasal 48 ayat '0(<
5Pelimpahan ke%enangan #enteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk dapat
menerapkan ke%enangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan he%an
yang bersiat nasional danGatau internasional7.
Penantuman kata 7Dapat7 dalam Pasal 48 ayat '0( sesungguhnya adalah kemunduran
bagi pengaturan ke%enangan lembaga veteriner . #elalui )taatblads 1!12 no. 01 dan 02 seara
jelas mengakui dan memberikan ke%enangan yang jelas bagi dokter he%an yang akan memasuki
usia 1 tahunnya di &ndonesia. Perlu disadari, akta nasional maupun global juga sudah
menunjukkan penyakit menular yang bersiat 3oonotik terus meluas dan tak terkendali, maka
sudah seharusnya kita memikirkan kedepan suatu lembaga khusus yang bertanggungja%ab
dengan segala ke%enangannya seara proesional untuk mengendalikan dan menga%asi
peredaran penyakit he%an menular yang berbahaya demi teriptanya kesehatan dan keselamatan
masyarakat, kelestarian he%an dan ternak di &ndonesia, serta menghindari kerugian/kerugian lain
seara ekonomi bagi para peternak maupun kekayaan he%ani sebagai aset bangsa dalam
status mega diversity 'memiliki keanekaragaman koleksi he%ani(, sebagai salah satu yang
tertinggi di dunia.
Uraian diatas, penantuman kata 7Dapat7 dalam pasal 48 ayat '0( UU No. 18G2!sesungguhnya adalah pengkebirian ke%enangan proesi veteriner dan otoritasveteriner .
#enurunkan derajat ke%enangan proesional menjadi ke%enangan politik, serta melimpahkan
tanggungja%ab proesi yang berbasis pada keahlian proesi kepada tanggungja%ab poltik.
Rumusan tersebut menimbulkan pertentangan dengan UUD 1!0 khususnya <
1. Pasal 28 D ayat '1( UUD 1!0 menyatakan 5)etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum7.
2. Penantuan kata 5Dapat7 juga bertentangan dengan Pasal 28 ; ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni
dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia7.
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 29/30
. "etentuan Pasal 28 ; ayat '2( UUD 1!0 yang mengatakan bah%a 5
)etiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya seara
kolekti untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya7.
0. "etentuan Pasal 28 $ ayat '2( juga memberikan penegasan perlindungan atas proesi yakni
7)etiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh
kesempatan dan manaat yang sama guna menapai persamaan dan keadilan.7
B,B >" KES)MP<,7 3,7 S,R,7
.1. "esimpulan1. Dalam Undang Undang no 18 tahun 2! terdapat hal/hal yang bertentangan
dengan UUD 1!0 yang diajukan oleh )erikat Petani &ndonesia dan beberapa
6sosiasi lainnya.)ehingga perlu dilakukan yudisial re=ie% ke #ahkamah
"onstitusi
7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis
http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 30/30
2. Pengajuan ini mengakibatkan #ahkamah "onstitusi membatalkan UU no 18
Tahun 2! dan ditindak lanjuti DPR dengan melakukan perubahan UU no 18
tahun 2! menjadi UU no 01 tahun 210 tentang hal yang sama. Pengaruh pada penetapan UU ini sangat berdampak pada industry peternakan
nasional baik dari tata niaga,budi daya,importasi maupun terkait tentang
kesehatan he%an.0. Dalam norma hokum masyarakat dapat turut berperan selaku komponen yang
dapat menga%asi pembuatan serta pelaksanaan dari suatu produk hokum.
.2 )6R6N
Dalam membuat produk hukum'perundang/undangan(DPR diharapkan mampumenyerap semua aspirasi masyarakat sehingga terhindar dari konlik kpentingan.#asyarakat hendaknya menga%asi seara lebih detail terhadap suatu produk
perundangan.