Etika Hukum Dan Bisnis

7/18/2019 Etika Hukum Dan Bisnis

http://slidepdf.com/reader/full/etika-hukum-dan-bisnis 1/30

Tugas kelompok Mata Kuliah Hukum dan Etika Bisnis

Etika Hukum dan Bisnis : Studi Kasus pada Pengajuan Judicial Review ndang!ndang

no" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan oleh Se(ikat Petani

)ndonesia *SP)+

,(thu( Sadikin *P&-.#/0#-%"-#E+

1it(ia ,nnilda *P&-.#/0%2%"-#E+

3avid Timoth4 Mam5u *P&-.#/0%#%"-#E+

)sha6 *P&-.#/0//%"-#E+

Rianto *P&-.#/00/%"-#E+

7ug(oho 8i5isono *P&-.#/0/'%"-#E+

T(i Kisowo Jumino *P&-.#/00.%"-#E+

PR9R,M P,S;, S,RJ,7,M,7,JEME7 3,7 B)S7)S

)7ST)TT PERT,7),7 B99R

%&#-



B,B )" PE73,H<,7

Pemerintah dan DPR harus menghadapi uji materi UU yang baru saja mereka sahkan.

Pasalnya, UU No 18 Tahun 2! Tentang Peternakan dan "esehatan dimohonkan uji materinya

di #ahkamah "onstitusi. Pengajuan ini dilakukan oleh Perhimpunan Dokter $e%an &ndonesia

'PD$&(, Perhimpunan Peternak )api dan "erbau &ndonesia 'PP)"&(, )erikat Petani &ndonesia

')P&(, *ahana #asyarakat Tani Nelayan &ndonesia '*amti(, +abungan "opersai )usu &ndonesia

'+")&(, dan &nstitute or +lobal -ustie '&+-(. Pasal/pasal tersebut telah melalaikan aspek

keamanan konsumsi daging impor. )emangat pasal/pasal ini adalah membuka impor daging

sebesar/besarnya dengan mengabaikan keselamatanPasal/pasal ini telah menunjukkan ui tangan pemerintah pada risiko/risiko penyakit

he%an di dalam negeri atau daging he%an impor. Pada Pasal 00 ayat '( disebutkan bah%a

pemerintah tidak memberikan kompensasi atas depopulasi terhadap he%an yang terjangkit

penyakit. &ni jelas merugikan peternak he%an.Padahal dalam Pasal ! ayat '2( dan '0( menyatakan bah%a pemerintah membuka impor

daging dari luar negeri berdasarkan basis 3ona. Dengan pola ini, berarti jika sebuah negara yang

memiliki jejak rekam penyakit he%an tidak serta merta diblokir dalam perdagangan. Namun

hanya 3ona tertentu. &ni tetap saja berbahaya, kaitannya karena penyakit he%an itu siatnya

endemik dan bisa berkembang.)ementara itu, dalam Pasal 48 ayat '0( disebutkan bah%a menteri dapat mengambil alih

ke%enangan proesi dokter he%an. Pasal/pasal ini bertentangan dengan UUD 1!0. 5"hususnya

pasal Pasal 28 6 dan Pasal ayat '0( UUD 1!0,7

elajar dari pengalaman sejarah, &ndonesia menerapkan kebijakan ma9imum seurity

dalam melakukan impor daging ternak. &ndonesia pernah mengalami kerugian ekonomi yang

sangat besar di masa silam sebagai akibat serangan penyakit P#" dari untuk mengatasinya

membutuhkan %aktu hingga 1 tahun untuk bebas dari penyakit ini.

)elain itu, belajar dari pengalaman negara lain, ketika P#" melanda &nggris tahun 21

yang menyebabkan negara tersebut mengalami kerugian sekitar : miliar poundsterling.



"erugian tersebut dialami akibat diterapkannya stamping out di mana puluhan ribu ternak

produkti terpaksa dimusnahkan.

6tas dasar itulah &ndonesia menerapkan payung hukum kesehatan he%an yang ketat

terutama yang berkitan dengan impor he%an ternak dari negara yang berpenyakit P#". $al

tersebut diatur melalui Undang/Undang No. 4 Tahun 1!4: tentang Peternakan dan "esehatan

$e%an. Undang/undang ini tidak menabut )taatsblat 1!12 No. 02 tentang ;ampur Tangan

Pemerintah dalam idang "ehe%anan. Pada ab butir 1 jelas dinyatakan dilarang mengimpor

daging dari negara yang tertular penyakit he%an menular.



B,B ))" PERMS,7 M,S,<,H

"onstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. -ika negara itu menganut paham kedaulatan

rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat.

esarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki &ndonesia memungkinkan pengembangan

sektor peternakan yang menjadikan sumber pertumbuhan baru perekonomian &ndonesia.

Pemerintah bukannya berbenah memperbaiki industri peternakan dan peternakan rakyat di dalam

negeri, akan tetapi malah bertindak sebaliknya, yaitu melahirkan UU No. 18 tahun 2! yang

pelaksanaannya memperluas kebijakan impor daging.

#unulnya UU No. 18 tahun 2! tentang Peternakan dan "esehatan $e%an melalui

pengesahan De%an Per%akilan Rakyat 'DPR( tanggal 12 #ei 2! ini dimotiasi oleh semangat

untuk melakukan impor daging dari luar negeri tanpa memperdulikan kondisi peternakan dalam

negeri yang hidupnya dari penghasilan beternak sapi perah, unggas, produsen susu. )ementara

masuknya impor daging sapi dari ra3il, 6ustralia, 6rgentina, )elandia aru tanpa

mengakomodir kepentingan petani peternak, berimplikasi langsung menekan pendapatan petani

di pedesaan.

Pemerintah beralasan bah%a kebijakan impor daging ini diambil untuk menjaga stabilitas

harga demi membangun ketahanan pangan nasional. Padahal pemerintah melupakan bah%a

sebagian besar, para petani keil, peternak sapi, unggas, dan susu yang ada di pedesaan belum

siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan barang/barang impor

yang jauh lebih murah.

Perumusan masalah dalam materi ini adalaha sebagai berikut <

1. erdasarakan beberapa pandangan dari asosissi petani khususnya )P& ')erkat Petani

&ndonesia maka perumusan masalah seara terperini adalah Undang Undang no 18 tahun

2! dianggap perlu di kaji kembali.



2. Perlu mengkaji suatu produk hokum yang dianggap masih kontraprodukti dan bertentangan

dengan UUD 1!0

. Norma $ukum sangat dapat memepengaruhi kondisi suatu masyarakat, sehingga penerbitan

Undang Undang no 18 tahun 2! dianggap perlu di -udiial re=ie%.

B,B )))" Tinjauan Pustaka

/"#" Penge(tian Hukum

$ukum yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa, dan negara seara konsisten atau taat

asas menerminkan nilai/nilai yang dijunjung tinggi serta berlaku dalam kehidupan masyarakat

yang bersangkutan. Dengan demikian, hukum yang baik ataupun ideal merupakan aktualisasi

nilai/nilai yang hidup di dalam masyarakat guna mengatur kehidupan dalam mengupayakan

tujuan hidup bermasyarakat itu ')oejadi, 1!!8<1:(. &stilah 5hukum7 hingga kini masih

merupakan bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum. *alaupun belum ditemukan deinisi

yang memuaskan semua pihak, namun sebagai bahan auan perlu diberikan rumusan atau

deinisi tentang 5hukum7 tersebut ')udikno #ertokusumo, 1!8< :(< 5$ukum adalah rangkaian

kaidah, peraturan/peraturan, tata aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang

menentukan atau mengatur hubungan/hubungan dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi7. )elanjutnya )udikno #ertokusumo

mengemukakan, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang

bersiat umum dan normati. $ukum bersiat umum karena berlaku bagi setiap orang, kepada

siapa saja tanpa keuali. $ukum bersiat normati karena menentukan apa yang seharusnya

dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana

aranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah/kaidah hukum yang berlaku.>:?

/"#"# Hukum se5agai suatu kaidah *7o(ma Hukum+

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8504653539292084372#_ftn7




$ukum merupakan kaidah yang memberikan berbagai maam petunjuk hidup yang menentukan

sikap anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. "aidah ini merupakan

hal yang %ajib dan harus ditaati. @leh sebab itu hukum sebagai suatu norma dilengkapi sebagai

dengan unsur memaksa 'd%angelement(. -adi hukum merupakan petunjuk hidup yang memiliki

siat memaksa.>8? Norma hukum ditujukan kepada siat lahir manusia. &a tidak mempersoalkan

apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk.>!?

a. $ukum )ebagai )istem Norma yang Dinamik

#enurut $ans "elsen hukum merupakan sistem norma yang

dinamik (Nomodynamics) dikarenakan hukum itu di bentuk dan dihapus oleh lembaga/lembaga

yang ber%enang membentuk dan menghapusnya, sehinga dalam hal ini hukum tidak dilihat dari

segi isi dari norma tersebut, melainkan dilihat dari segi pembuatan dan berlakunnya.

$ukum itu adalah sah '=alid( jika di bentuk oleh lembaga/lembaga atau otoritas/otoritas yang

ber%enang serta bersumber dan berdasar pad norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini

norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior) dan

hukum itu berjenjang dan berlapis/lapis membentuk suatu hierarkhi.

b. Dinamika Norma $ukum $ori3ontal dan Aertikal

Dalam dinamikannya norma hukum dibagi menjadi dua yaitu norma hukum =ertikal dan

hori3ontal. Dinamika norma hukum vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke

ba%ah, dalam dinamika norma hukum =ertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber

dan berdasar pada norma hukum yang di atasnya, sampai seterusnya sampai pada suatu norma

hukum yang menjadi dasar dari semua norma hukum yang berada di ba%ahnya. Demikian juga

dalam hal dinamika dari atas ke ba%ah, maka norma dasar itu selalu menjadi sumber dan

menjadi dasar dari normaa hukum yang ada di ba%ahnya, norma hukum yang di ba%ahnya

selalu menjadi sumber dan dasar dari norma hukum yang ada di ba%ahnya lagi, dan seterusnya

ke ba%ah.

Dinamika norma hukum yang horizontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke atas

atau ke ba%ah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum hori3ontal ini tidak membentuk suatu

norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi yaitu

penarikan suatu norma hukum untuk kejadian/kejadian lainnya yang dianggap serupa. Penarikan

seara analogi dapat di beri ontoh sebagai berikut<







Dalam kasus tentang ‘perkosaan’ seorang hakim telah mengadakan suatu penarikan seara

analogi dari ketentuan tentang ‘perusakan barang’ sehingga terhadap suatu‘perkosaaan’ selain

dikenakan sanksi pidana dapat juga diberikan sanksi pembayaran ganti rugi.

/"%" 7o(ma Hukum dalam Pe(atu(an Pe(undang!ndangan

#enurut D.*.P Ruiter, dalam kepustakaan di Bropa "ontinental, yang dimaksud peraturan

perundang/undangan atau wet in materielle zin mengandung tiga unsur, yaitu<

a. Norma $ukum (echtsnorm)

b. erlaku keluar (Naar buiten !erken)"

. ersiat umum dalam arti luas (#lgemeenheid in ruime zin)

"etiga unsur norma tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut<a. Norma $ukum

)iat norma hukum dalam peraturan perundang/undangan dapat berupa<

1. Perintah (gebod)

2. Carangan ($erbod)

. Pengi3inan (%oestemming)"dan

0. Pembebasan ($ir&kstelling)

b. Norma erlaku keluar

Riuter berpendapat bah%a, di dalam peraturan perungang/undangan terdapat tradisi yang hendak

membatasi berlakunya norma hanya bagi mereka yang tidak termasuk dalam organisasi

pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat baik dalam hubungan antar sesamanya,

maupun antara rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian/bagian

organisasai pemerintahan dianggap bukan norma yang sebenarnya, dan hanya dianggap norma

organisasi. @leh karena itu norma hukum dalam peraturan perundang/undangan selalu disebut

Eberlaku keluarF.

. Norma bersiat umum dalam arti luas

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara norma yang umum (algemeen) dan yang

indi=idual (individuel)' hal ini dilihat dari addresat 'alamat( yang dituju, yaitu ditujukan kepada

Esetiap orangF atau kepada Eorang tertentuF, serta antara norma yang abstrak (abstract) dan yang



kongkrit (concreet) jika dilihat dari hal yang diaturnya, apakah mengatur peristi%a/peristi%a

yang tidak tertentu atau mengatur peristi%a/peristi%a yang tertentu.

/"/" Jenis dan Hie(a(ki Pe(atu(an Pe(undang!ndangan di )ndonesia

erdasarkan pasal : ayat '1( Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang/undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang/undangan terdiri atas<

1. Undang/Undang Dasar Negara Republik &ndonesia Tahun 1!0

2. "etetapan #ajelis Permusya%aratan Rakyat

. Undang/UndangGPeraturan Pemerintah Pengganti Undang/Undang

0. Peraturan Pemerintah

. Peraturan Presiden

4. Peraturan Daerah Pro=insi dan

:. Peraturan Daerah "abupatenG"ota.

)elain jenis Peraturan Perundang/undangan sebagaimana di atas juga terdapat Peraturan

Perundang/undangan lain meliputi< peraturan yang ditetapkan oleh #ajelis Permusya%aratan

Rakyat, De%an Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, #ahkamah 6gung, #ahkamah

"onstitusi, adan Pemeriksa "euangan, "omisi Hudisial, ank &ndonesia, #enteri, badan,

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang/Undang atau Pemerintah

atas perintah Undang/Undang, De%an Per%akilan Rakyat Daerah Pro=insi, +ubernur, De%an

Per%akilan Rakyat Daerah "abupatenG"ota, upatiG*alikota, "epala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang/undangan sebagaimana di atas diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang/undangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan ke%enangan.>1?

/"0" 7o(ma

Norma adalah petunjuk hidup yang merupakan pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku yang pantas dalam pergaulan hidup bersama masyarakat.>1? Pada dasarnya norma

merupakan per%ujudan seara kongkrit dari nilai/nilai>2? yang terdapat dalam masyarakat. Nilai/

nilai tersebut pada a%alnya bersiat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan, dimengerti

dan dihayati oleh manusia. Disamping itu nilai juga berkaitan dengan harapan, ita/ita,

keinginan dan segala sesuatu melalui pertimbangan internal 'batiniah( manusia. 6gar nilai









tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu

lebih dikongkritkan lagi serta diormulasikan menjadi lebih obyekti sehingga memudahkan

manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku seara kongkrit. #aka %ujud yang lebih

kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.>?

Dalam pendapat lain norma atau kaidah 'bahasa arab( diartikan sebagai suatu ukuran

yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan

lingkungannya.>0? )edangkan dalam bukunya 5Perihal "aidah $ukum7 )oerjono dan Purnadi

Purbaaraka mengemukakan bah%a, kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk

berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. 6pabila ditinjau dari bentuk hakekatnya, maka

kaedah merupakan perumusan suatu pandangan (ooerdeel) mengenai perikelakuan atau sikap

tindak.>? $ingga saat ini, pengertian kaidah maupun norma digunakan seara bersamaan oleh

para sarjana &ndonesia.

/"%" Macam!macam 7o(ma

6da empat maam norma yang mengatur pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. "aidah 'norma( siatnya abstrak, tidak

dapat ditangkap dengan panaindera. Peraturan hukum tertulis dalam perundang/undangan

adalah pembadanan 'maniestasi( dari kaidah 'norma( itu. "aidah juga dimaniestasikan dalam

bentuk rambu/rambu, simbol/simbol dan lain sebagainya.>4? Dari empat maam norma tersebut

norma hukum merupakan yang paling kuat keberlakuannya, sebab dapat dipaksakan melalui

suatu kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

/"/" P(oses Pem5entukan ndang!ndang

Undang/undang 'UU( adalah produk hukum yang dibentuk oleh De%an Per%akilan

Rakyat 'DPR( dan Presiden, serta, untuk UU tertentu, melibatkan De%an Per%akilan Daerah

'DPD(. )eara garis besar proses pembentukan undang/undang terbagi menjadi 'lima( tahap,

yakni perenanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan 'lihat skema di

ba%ah(.












Pe(encanaan

Pe(encanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden 'serta DPD terkait RUU tertentu(

menyusun datar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya kenal dengan

istilah penyusunan P(og(am <egislasi 7asional *P(olegnas+. $asil pembahasan tersebut

kemudian dituangkan dalam "eputusan DPR.

6da dua jenis P(olegnas, yakni yang disusun untuk jangka %aktu tahun 'Prolegnas

-angka #enengahGP(olegJM( dan tahunan 'Prolegnas Prioritas TahunanGP(olegPT(.

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#perencanaan_uu

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#perencanaan_uu



)ebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR danGPemerintah sudah

harus menyusun terlebih dahulu Naskah 6kademik dan RUU tersebut.

Namun Prolegnas bukanlah satu/satunya auan dalam perenanaan pembentukan UU.

Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam proleganas, baik karena munul keadaan tertentu yang perlu segera direspon.

)eara umum, ada tahap yang dilalui dalam penyusunan P(olegnas<

Pada tahap mengumpulkan masukan, Pemerintah, DPR, dan DPD seara terpisah

membuat datar RUU, baik dari kementerianGlembaga, anggota DPRGDPD, raksi, serta

masyarakat. hasil dari proses pengumpulan tersebut kemudian disaringGdipilih untuk

kemudian ditetapkan oleh masing/masing pihak 'Presiden, DPR dan DPD /untuk proses di

DPD belum diatur(. Tahap selanjutnya adalah pembahasan masing/masing usulan dalam

orum bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD. Dalam tahap inilah seluruh masukan

tersebut diseleksi dan kemudian, setelah ada kesepakatan bersama, ditetapkan oleh DPR

melalui "eputusan DPR.

• Penyusunan

Tahap Pen4usunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas

bersama antara DPR dan Pemerintah. Tahap ini terdiri dari<

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#penyusunan_uu

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#penyusunan_uu



7askah ,kademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil

penelitian lainnya tehadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungja%abkan seara

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu ranangan peraturan sebagai

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pen4usunan R adalah pembuatan ranangan peraturan pasal demi pasal dengan

mengikuti ketentuan dalam lampiran && UU12G211

Ha(monisasi= Pem5ulatan= dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk<

1. #emastikan bah%a RUU yang disusun telah selaras dengan<

a. Panasila, UUD NR& Tahun 1!0, dan UU lain

b. Teknik penyusunan peraturan perundang/undangan

2. #enghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU.

• Pembahasan

Pembahasan materi RUU antara DPR dan Presiden 'juga dengan DPD, khusus

untuk topik/topik tertentu( melalui 2 tingkat pembiaraan. Tingkat 1 adalah pembiaraan

dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran

atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembiaraan dalam rapat paripurna.

Pengaturan sebelum adanya putusan #" !2G212 hanya 5mengijinkan7 DPD untuk ikut

serta dalam pembahasan tingkat 1, namun setelah putusan #" !2G212, DPD ikut dalam

pembahasan tingkat 2. Namun peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan

persetujuan terhadap suatu RUU. Persetujuan bersama terhadap suatu RUU tetap menjadi

ke%enangan Presiden dan DPR.

6pa yang terjadi pada tahap pembahasan adalah 5saling kritik7 terhadap suatu

RUU. -ika RUU tersebut berasal dari Presiden, maka DPR dan DPD akan memberikan

pendapat dan masukannya. -ika RUU tersebut berasal dari DPR, maka Presiden dan DPD

akan memberikan pendapat dan masukannya. -ika RUU tersebut berasal dari DPD, maka

Presiden dan DPR akan memberikan masukan dan pendapatnya.

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pembahasan_uu

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pembahasan_uu



• Pengesahan

)etelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden terkait RUU yang

dibahas bersama, Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan ara membubuhkan tanda

tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pengesahan_uu

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pengesahan_uu



jangka %aktu maksimal hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama

oleh DPR dan Presiden. -ika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai %aktu

yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan %ajib untuk

diundangkan. )egera setelah Presiden menandatangani sebuah RUU, #enteri )ekretaris

negara memberikan nomor dan tahun pada UU tersebut.

• Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam Cembaran

Negara 'CN(, yakni untuk batang tubung UU, dan Tambahan Cembaran Negara 'TCN(m

yakni untuk penjelasan UU dan lampirannya, jika ada. TCN.)ebelum sebuah UU

ditempatkan dalam CN dan TCN, #enteri $ukum dan $6# terlebih dahulu

membubuhkan tanda tangan dan memberikan nomor CN dan TCN pada naskah UU.

Tujuan dari pengundangan ini adalah untuk memastikan setiap orang mengetahui UU

yang akan mengikat mereka.

Pe(atu(an Peme(intah dan Pe(atu(an P(esiden

)ebagaimana telah disebutkan sebelumnya bah%a tahap Pembahasan hanya ada pada proses

pembentukan UU. Pembentukan PP dan Perpres tidak melalui tahap Pembahasan dikarenakan

tidak melibatkan DPR. Perbedaan lainnya adalah, dalam penyusunan PP dan Perpres, dokumen Naskah 6kademik tidak diperlukan.

Skema Pen4usunan= Penetapan dan Pengundangan RPP<

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pengundangan_uu

http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html#pengundangan_uu



Pen4e5a(luasan

Penyebarluasan adalah kegiatan yang selalu melekat dalam setiap tahapan

pembentukan peraturan perundang/undangan. Pasal 88 ayat '1( UU 12G211 'setelah dimaknai

oleh #" dalam putusan #" !2G212( menyebutkan bah%a, *enyebarluasan dilakukan oleh D*' D*D dan *emerintah se&ak *enyusunan *rolegnas' pembahasan ++' hingga

*engundangan +ndang,+ndang' hal tersebut dilakukan untuk, memberikan informasi

dan-atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

/"0" 3asa( Hukum P(oses Pem5entukan

1. Pasal ayat '1(, Pasal 2, Pasal 21, Pasal 22 D ayat '1(, dan Pasal 22 D ayat '2( Undang/

Undang Dasar Negara Republik &ndonesia Tahun 1!0

2. Undang/Undang Republik &ndonesia Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang/undangan

. Undang/Undang Republik &ndonesia Nomor 1: Tahun 210 tentang #ajelis

Permusya%aratan Rakyat, De%an Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, dan

De%an Per%akilan Rakyat Daerah

0. Peraturan Presiden Republik &ndonesia Nomor 8: Tahun 210 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang/undangan

. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 1GDPR R&GT6$UN

2! tentang Tata Tertib

4. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 1 Tahun 212 tentang

Tata ;ara Penyusunan Program Cegislasi Nasional

:. Peraturan De%an Per%akilan Rakyat Republik &ndonesia Nomor 2 Tahun 212 tentang

Tata ;ara #empersiapkan Ranangan Undang/Undang



8. Putusan #ahkamah "onstitusi Nomor !2GPUU/IG212 tentang Pengujian Undang/

Undang Nomor 2: Tahun 2! tentang #ajelis Permusya%aratan Rakyat, De%an

Per%akilan Rakyat, De%an Per%akilan Daerah, dan De%an Per%akilan Rakyat Daerah dan

Undang/Undang Nomor 12 Tahun 211 tentang Pembentukan Peraturan Perundang/

undangan.

/"-" Judicial Review

udicial eviewJ 'hak uji materil( merupakan ke%enangan lembaga peradilan untuk

menguji kesahihan dan daya laku produk/produk hukum yang dihasilkan oleh ekesekuti

legislati maupun yudikati di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap

produk abang kekuasaan legislati 'legislative acts( dan abang kekuasaan eksekuti 'e/ecutive

acts( adalah konsekensi dari dianutnya prinsip0checks and balances0 berdasarkan doktrin

pemisahan kekuasaan ' separation of power (1. "arena itu ke%enangan untuk

melakukan 0&udicial review0 itu melekat pada ungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada

pejabat lain. -ika pengujian tidak dilakukan oleh hakim, tetapi oleh lembaga parlemen, maka

pengujian seperti itu tidak dapat disebut sebagai 0&udicial review0 , melainkan 0legislative

review0 . udicial eview di negara/negara penganut aliran hukum civil law biasanya bersiat

tersentralisasi 'centralized system(.

Negara penganut sistem ini biasanya memiliki keenderungan untuk bersikap pasti

terhadap doktrin supremasi hukum. "arena itu penganut sistem sentralisasi biasanya menolak

untuk memberikan ke%enangan ini kepada pengadilan biasa, karena hakim biasa dipandang

sebagai pihak yang harus menegakkan hukum sebagaimana yang terantum dalam suatu

B,B" )>" PEMB,H,S,7



#enteri Pertanian di tahun 2 pernah menanangkan program s%asembada daging sapi

tahun 21. erangkat dari posisi sekitar persen kebutuhan daging sapi nasional dipenuhi dari

impor, ditargetkan di tahun 21 kebutuhan daging sapi nasional dapat dipenuhi sedikit/dikitnya

! persen dari pasokan daging sapi lokal. )aat ini terdapat sedikitnya 0, juta pekerja sektor

pertanian, sebagian besar mengandalkan hasil ternak sebagai sumber pendapatan tambahan di

tengah sulitnya meraih keuntungan dari usaha tani tanaman pangan. )ebanyak 2,: juta bekerja

di subsektor peternakan dalam pengertian sebagai peternak sepenuhnya dan 2,4 juta diantaranya

adalah peternak sapi potong yang harus dilindungi seara hukum dan ekonomi sekaligus.

Data uku Ditjen Peternakan Departemen Pertanian menunjukkan, populasi sapi potong

&ndonesia terus menurun. Pada 1!!8, populasi sapi potong masih 12,8 juta ekor, tetapi pada 28

tinggal 1,2 juta ekor. 6rtinya, rasio sapi dengan penduduk uma ,0! ekor per orang, jauh darirasio di rasil< 1,: ekor per orang. Padahal kebutuhan daging sapi terus meningkat. Neraa

produksi daging sapi pada 28 diperkirakan hanya memenuhi 40,! persen kebutuhan atau masih

kurang 1.11 ton ',1 persen( daging. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di negara kita,

di tahun 28 kita harus mengimpor sekitar 4 ribu ekor sapi untuk digemukkan dan sekitar 8

ribu ton dagingGjeroan beku.

erkaa dari data ini, Pemerintah &ndonesia tidak bisa berdalih bah%a pemerintah kita

telah menandatangani suatu kesepakatan internasional +6TT '+eneral 6greement on Taris and

Trade(, dan kemudian diratiikasi melalui UU No. : Tahun 1!!0. "esepakatan +6TT ini

diaplikasikan dalam bentuk *ord Trade @rganitation '*T@( dengan 2 'dua( perjanjian yang

khusus mengatur masalah/masalah yang berkaitan dengan standar dan perlindungan kesehatan

serta keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup dalam bentuk Perjanjian TT 'Tehnial

arriers to Trade( dan Penjanjian )P) ')anitary and Phytosanitary(.

Prinsip/prinsip dan aturan/aturan dalam perjanjian )P) harus dipatuhi oleh setiap negara

anggota, melalui penyusunan kebijakanKkebijakan dan peraturan pemerintah, peraturan daerah,

prosedur, sampai prosedur tetap yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan

manusia, he%an, dan tanaman dari berbagai resiko.



$al ini mendorong pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 2! yang diundangkan dalam

lembaran negara No 80 tanggal 0 juni 2!. "emudian Pemerintah melalui Departemen

Pertanian mengeluarkan keputusan #enteri Pertanian Nomor 24GkptsGPD 42G8G2! tentang

Persetujuan Pemasukan Daging Tanpa Tulang 'deboned meat ( dari Negara rasil ke Dalam

Negara "esatuan Republik &ndonesia. rasil merupakan salah satu negara produsen sapi terbesar

di dunia selama ini tidak dapat masuk dalam pasar &ndonesia dikarenakan sebagian besar Negara

agian rasil belum bebas Penyakit #ulut "uku 'P#"(.

)ejarah menatat, sekitar setengah abad lebih ternak impor disebarkan oleh pemerintah

$india elanda, maka pada akhir abad ke 1! hampir seara bersamaan munul beberapa

penyakit menular pada peternakan rakyat di &ndonesia antara lain Penyakit #ulut dan "uku

'P#"( pada tahun 188:. P#" merupakan penyakit yang sangat ditakuti dan berbahaya karena

daya penularannya yang sangat epat, seara ekonomis sangat merugikan serta pengendaliannya

sulit dan komplek. Pengalaman pahit saat &ndonesia akan menyatakan bebas P#" mendadak

P#" timbul kembali dengan ganas misalnya kejadian di ali 1!: dan -a%a Tengah 1!8.

"arenanya =irus P#" disebut =irus liik. P#" termasuk airborn desease 'penularan melalui

udara(. )iat =irus P#" dapat terba%a angin sampai dengan jarak sekitar 2 km dan sangat

ineksius.

Dengan melalui program yang ketat serta biaya yang besar P#" di &ndonesia dapat

dikendalikan dan pada tahun 1!84 dinyatakan -a%a K &ndonesia bebas P#" ')" #entan. No.

24G"ptsGTN.1GG1!84(. #elalui proses selama tahun '1!!8 K 1!!( &ndonesia dinyatakan

bebas P#" pada tingkat internasional oleh @&B. )ekitar 1 'satu( abad lebih &ndonesia berjuang

membebaskan P#" sejak penularan '188:( sampai pembebasan tingkat nasional '1!84( dan

pengakuan dunia internasional oleh @B& '1!!(. )elain itu, belajar dari pengalaman negara lain,

ketika P#" melanda &nggris tahun 21 yang menyebabkan negara tersebut mengalami

kerugian sekitar : miliar poundsterling. "erugian tersebut dialami akibat

diterapkannya stamping out di mana puluhan ribu ternak produkti terpaksa dimusnahkan.



"alau kita berkaa auan dalam pengaturan masalah/masalah kelangsungan peternakan

dan kesehatan he%an &ndonesia menerapkan payung hukum kesehatan he%an yang ketat, melalui

Undang/Undang No. 4 Tahun 1!4: tentang Pokok "ehe%anan. Undang/undang ini tidak

menabut )taatsblad 1!12 No. 02 tentang ;ampur Tangan Pemerintah dalam idang

"ehe%anan. Pada ab butir 1 dinyatakan bah%a Negara dilarang mengimpor daging dari

negara yang tertular penyakit he%an menular. "ebijakan yang keliru dapat berimplikasi

menimbulkan benana penyakit yang massal dan massi.

&ni membuktikan sisi lain negara menolak bertanggung ja%ab terhadap seluruh kerugian

ekonomi yang dihadapi rakyat pada saat me%abahnya penyakit ternak tertentu yang

membahayakan. Pasal 00 ayat '( UU No. 18 Tahun 2! menyatakan bah%a 5Pemerintah tidak

memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap he%annya yang positi terjangkit penyakit he%an sebagaimana dimaksud pada ayat '1(7. 6danya Pasal ini jelas

berpotensi menambah kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat peternak.

"ebijakan semaam ini jelas akan semakin mematikan usaha/usaha peternakan. &ni

adalah bentuk dis/insenti kepada peternakan dalam negeri khususnya peternakan rakyat. Negara

belum memiliki dasar pijakan sendiri dalam mengelola urusan kesehjateraan rakyat seara baik.

)ehingga kebijakan yang keliru dapat berimplikasi menimbulkan benana kemiskinan yang

massi bagi peternak di pedesaaan.

6tas dasar hal tersebut di atas, UU peternakan dan "esehatan he%an khususnya pasal

Pasal Pasal 00 ayat '(, Pasal ! ayat '2( kata atau 3ona dalam suatu negara, ayat '0( 5mengau

pada ketentuan atau kaidah internasional dan Pasal 48 ayat 5#enteri dapat melimpahkan

ke%enangannya kepada otoritas =eteriner, melanggar konstitusi dan merugikan rakyat &ndonesia.

al7.

P,S,<!P,S,< ?,7 ME<,7,R K97ST)TS)



Undang/Undang Nomor 18 tahun 2! Tentang Peternakan dan "esehatan $e%an yang

diguat adalah Pasal 00 ayat '(, Pasal ! ayat '2( berkaitan dengan kata 7atau 3ona dalam suatu

negara7, Pasal ! 6yat '0( berkaitan dengan kata 7atau kaidah internasional7 dan Pasal 48 ayat

'0( berkaitan dengan kata 7dapat7 bertentangan dengan UUD R& Tahun 1!0 yang diatur dalam

5Preambule7 E#elindungi segenap bangsa &ndonesia dan seluruh tumpah darah &ndonesia,

#emajukan kesejahteraan umum, #enerdaskan kehidupan bangsa, &kut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialF

Cahirnya pasal ini mengabaikan prinsip/prinsip kedaulatan ekonomi, perlindungan, rasa

aman, dan keberlangsungan hidup rakyat &ndonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD

1!0, khususnya alinea ke empat pembukaan, ab I6 tentang $ak 6sasi #anusia, Pasal 286

dan ab I&A tentang Perekonomian Nasional dan "esejahteraan )osial, Pasal , ayat 0. Hangmenyatakan 5Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan lingkungan, kemandirian,

serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

1,KT,!1,KT, 79" #$ T,H7 %&&' ?,7 ME<,7,R K97ST)TS)

," Pencantuman @(ase A unit usaha p(oduk hewan pada suatu nega(a atau onaA pada

Pasal -' a4at *%+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=

menunjukan tidak adanya perlindungan maksimum terhadap rakyatGPemohon dari resiko masuk

dan menyebarnya penyakit he%an menular dan yang dapat membahayakan sehingga menganam

kesehatan manusia, he%an dan lingkungan serta melemahkan perekonomian rakyat khususnya

peternak.

Rumusan Pasal ! ayat '2( 7Produk he%an segar yang dimasukkan ke dalam %ilayah Negara

"esatuan Republik &ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat '1( huru a harus berasal dari



unit usaha produk he%an pada suatu negara atau 3ona dalam suatu negara yang telah memenuhi

persyaratan dan tata ara pemasukan produk he%an.7

Lrase 7Unit usaha produk he%an pada suatu negara atau 3ona7 menimbulkan pengertian<

7Negara dapat memasukkan he%an dan produk he%an segar dari suatu unit usaha atau 3ona

suatu negara yang pada 3ona tersebut di anggap memenuhi syarat7.

Pemberlakuan sistim 3ona oleh suatu negara dapat diartikan<

1. Tidak ada perlindungan yang pasti atas kesehatan dan keselamatan masyarakat serta

jaminan kelangsungan ekonomi para peternak

2. Tidak adanya pengamanan maksimum masuknya he%an dan produk he%an dari negara

lain.

. Tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada negara lain tentang status 3ona aman dan

tidak aman, yang berpotensi merugikan negara sendiri.

0. erakibat kerugian bagi peternak besar dan keil yang ternaknya baik berupa sapi ,

kerbau, kambing, dan domba yang berungsi sebagai tabungan dan kekayaan mereka.

Pemberlakuan sistem 3ona semata/mata didorong oleh semangat untuk melakukan impor

he%an dan produk he%an ke &ndonesia dengan mudah, tanpa memperhatikan kesehatan dan

keselamatan masyarakat &ndonesia dari %abah penyakit menular, serta kemampuan dan kondisi

ekonomi peternak dalam negeri. Resiko penularan penyakit he%an berbahaya sangatlah besar.

)ebagai ontoh, risiko masuknya Penyakit #ulut dan "uku apabila pemasukan produk he%antidak didasarkan pada negara tetapi pada 3ona. #enurut para ahli dan dokter he%an, P#"

masuk katagori he%an yang sangat berbahaya dengan daya penularan yang sangat epat dan

dapat mengakibatkan kerugian sosial ekonomi yang sangat besar. #asuknya P#" ke &ndonesia

dapat berakibat kerugian pada peternak dan juga jutaan peternak keil yang ternaknya baik



berupa sapi , kerbau, kambing, dan domba serta itikGayam yang berungsi sebagai sumber

kehidupan ekonomi serta tabungan dan kekayaan mereka.

$al lain yang menjadi keberatan peternak dengan pemberlakuan sisitem 3ona adalah

Negara &ndonesia akan dimanaatkan oleh beberapa negara yang mempunyai 3ona bebas

sebagai pintu keluar bagi daging/daging murah dari 3ona yang belum bebas P#" dan harga

yang sangat murah. #asuknya daging murah dari berbagai negara yang belum bebas dari

penyakit he%an menular utama 'P$#U( akan memukul usaha peternakan sapi rakyat karena

harga yang sangat rendah. &ni bisa berakibat peternak sapi yang melakukan usaha dengan

pendekatan usaha tani dan menabung dalam bentuk ternak sapi akan bangkrut karena tidak dapat

bersaing. 6kibatnya peternak tidak bersedia beternak dan akhirnya habislah aset nasional yang

merupakan tumpuan hidup sebagian masyarakat &ndonesia yang masuk dalam kategori petanimiskin.

#asuknya daging murah dapat diibaratkan 7Peluru berbalut gula 7Dimana bila gulanya

habis maka peluru itu yang akan meledak dan membunuh pemakannya.

-adi pada saat peternakan dalam negeri sudah hanur, maka harga daging impor tidak lagi murah

dan akan melejit menyesuaikan pada mekanisme pasar. )elanjutnya negara kita akan tergantung

sepenuhnya kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging. )ementara itu program

pemerintah sedang berusaha untuk s%asembada daging sapi pada tahun 210. &ndonesia akan

semakin terjebak semakin dalam perangkap pangan ' food trap(.

eberapa atatan tentang eek sosial ekonomi yang menunjukkan bahaya P#" adalah

bah%a di tahun 21 kerugian yang ditanggung peternak dan pemerintah &nggris

dengan outbreaks P#" yang berlangusng dalam %aktu 'tiga( bulan sekitar , #ilyard

Poundsterling. )ekitar 4 ribu ekor dan 0 juta kambingGdomba dan jutaan babi harus

dimusnahkan. Dan ratusan ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Di &ndia, menurut DR.

"risna Blla "etua &@ABT di $ayderabat, harus menderita kerugian per tahun sekitar M

#ilyard sebagai akibat ganasnya P#". )ampai hari ini &ndia mengalami kesulitan untuk

mengatasi P#" ini.



Pada saat statusnya belum bebas P#", pemerintah &ndonesia tahun 1!:: mengalami

kerugian ekonomi sebesar Rp. 11 #ilyar pertahun. Dan akta juga telah menunjukkan &ndonesia

baru bebas dari P#" dalam %aktu 1 tahun.

erdasarkan hal tersebut maka Penantuman kata 76tau 3ona dalam suatu negara7 pada Pasal !

ayat '2( UU No. 18 tahun 2! bertentangan dengan UUD 1!0, khususnya <

a. Pembukaan UUD tahun 1!0 < 5#elindungai segenap bangsa &ndonesia dan seluruh

tumpah darah indonesia7.

b. Pasal 28 6 UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya7.

. Pasal 28 + ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diba%ah kekuasaannya serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari anaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi7.

d. Pasal 28 $ ayat '1( 7)etiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan7.

e. Pasal ayat '0( 7 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.

B" Ketentuan Pasal 00 a4at */+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan

Hewan :



7Pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi

terhadap he%annya yang positi terjangkit penyakit he%an sebagaimana dimaksud pada ayat

'1(.7 "etentuan ini menunjukkan Pemerintah tidak bertanggungja%ab atas kerugian akibat

ketidakmampuannya mengendalikan penyakit he%an menular berbahaya dan mengabaikan hak

rakyatGpemohonGpeternak atas ganti rugi yang merupakan hak atas tindakan depopulasi.

"etentuan pasal diatas akan menimbulkan kerugian bagi setiap orang dan para peternak

termasuk pemohon akibat tindakan depopulasi yang dilakukan oleh pemerintah pasal ini juga

akan mengabaikan akta, penyebaran penyakit menular '3oonosis( adalah bukti ketidakmampuan

pemerintah mengendalikan penyebaran penyakit menular. Padahal he%an ternak adalah sumber

kehidupan ekonomi bagi masyarakat khususnya peternak.

erdasarkan hal tersebut yang diatur dalam pasal 00 ayat '( menggambarkan bah%a

kompensasi atas tindakan depopulasi adalah tindakan melanggar hak para peternak khususnya

ataupun setiap orang atas kerugian yang dialami yang dilindungai oleh UUD 1!0 khususnya <

1. Pembukaan UUD tahun 1!0 < 5#elindungai segenap bangsa &ndonesia dan seluruh

tumpah darah indonesia7.

2. Pasal 28 6 UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan

hidup dan kehidupannya7.

. Pasal 28 + ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang diba%ah kekuasaannya, serta

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari anaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi7.

0. Pasal 28 $ ayat '1( 7)etiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal,

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan7.



. Pasal ayat '0( 7Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan

lingklungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.

;" Pencantuman @(ase A,tau kaidah inte(nasionalA pada Pasal -' ,4at *0+ 7o" #$

Tahun %&&' tentang Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=

menunjukkan tidak adanya kepastian norma hukum sebagai rujukan dalam pengambilankeputusan serta mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat.

Pasal ! ayat '0( 7Persyaratan dan tata ara pemasukan produk he%an dari luar negeri ke dalam

%ilayah Negara "esatuan Republik &ndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat '2( dan ayat '(

mengau pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang

kesehatan he%an dan kesehatan masyarakat =eteriner serta mengutamakan kepentingan

nasional7.

Penantuman rase 76tau kaidah internasional7 mengandung pengertian< 7Tidak adanya dasar

dan batasan yang jelas serta tegas tentang kaidah internasional yang mana yang dimaksudkan,

sehingga tidak tepat untuk dijadikan dasar regulasi di dalam negeri7 . Pemerintah akan begitu

saja mengikuti norma internasional tanpa memperhatikan kedaulatan negaranya, dan seolahKolah

kita tidak memiliki norma yang pasti, sebagai ketentuan yang mengatur dan mengikat dalam

menentukan suatu keputusan sebagai negara hukum, yang berdampak besar bagi masyarakat.

"etentuan aOuo memberikan kebebasan tanpa batas dalam mengadopsi ketentuan pasar bebas,

mestinya negara memperhatikan dengan sungguh/sungguh kepentingan nasional yang meliputi

aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan serta perekonomian rakyat. &dentitas diri

sebagai negara yang berdaulat, yang tidak semestinya kita melepaskan kedaulatannya kepada

kaidah internasional.



6kibatnya &ndonesia akan menjadi negara yang tidak memiliki aturan yang pasti

berkaitan dengan sistem perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta

perekonomian rakyat khususnya para peternak. "etentuan aOuo ini juga memberikan pengertian

negara bebas memasukkan produk he%an segar dari negara lain, tanpa memperhatikan

kemampuan para peternak di dalam negeri dan negara juga membiarkan sistem pasar bebas

berlangsung tanpa memberikan perlindungan pada peternak dalam negeri. )esungguhnya dengan

pemberlakuan pasar bebas pada perdagangan he%an dan produk he%an, &ndonesia akan menjadi

5tong sampah7 produk he%an segar maupun olahan.

Dalam *T@ ada ketentuan terpisah tentang keamanan pangan dan standar kesehatan

he%an ternak dan tanaman pangan yang di sebut 6greement on )anitary and PhytosanitaryG)P)

'sanitary menegah merebaknya kuman penyakit(. "etentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tersediannya produk he%an yang aman dan sehat dikonsumsi bagi konsumen.

)ekaligus untuk memastikan bah%a persyaratan kesehatan dan keamanan produk yang tinggi

tidak dimaksudkan untuk alasan perlindungan bagi konsumen domestik.

"etentuan ')P)( ini mengijinkan negaraKnegara anggota untuk mempunyai standar

masing/masing dengan tetap berdasarkan pada kaidah ilmiah bidang kesehatan

he%anGveteriner 'urusan he%an dan penyakit/penyakitnya(, demi perlindungan maksimum bagi

kesehatan dalam negeri suatu negara. )P) juga memberikan pengaturan bah%a negara

pengekspor harus dapat menunjukkan bah%a tindakan ekspor barang/barangnya menapai

tingkatan yang sama dengan standar perlindungan kesehatan di negara pengimpor dan

sebaliknya. Persetujuan diatas termasuk tindakan penga%asan, pemeriksaan, dan perijinan atas

suatu produk impor.

erdasarkan uraian diatas maka penantuman kata 76tau kaidah internasional7 pada

Pasal ! 6yat '0( UU No. 18 Tahun 2! tentang Peternakan dan "esehatan $e%an bertentangan

dengan UUD 1!0 khususnya <

1. ertentangan dengan asas kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam UUD 1!0

alinea ke/0 Pembukaan UUD 1!0 menyebutkan < 7"emudian dari pada itu untuk

membentuk suatu Pemerintah Negara &ndonesia yang melindungi segenap bangsa



&ndonesia dan seluruh tumpah darah &ndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, menerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah

"emerdekaan "ebagsaan &ndonesia itu dalam suatu Undang/Undang Dasar Negara

&ndonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik &ndonesia, yang

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada< "etuhanan Hang #aha Bsa, "emanusiaan

yang adil dan beradab, Persatuan &ndonesia, dan "erakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusya%aratanGper%akilan, serta dengan me%ujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat &ndonesia

2. Pasal 1 ayat '( 7 Negara &ndonesia adalah negara hukum7. Pasal ayat '0( UUD 1!0

7Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, eisiensi berkeadilan, berkelanjutan, ber%a%asan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

nasional7.

3"Pencantuman kata A3apatA pada Pasal .$ a4at *0+ 7o" #$ Tahun %&&' tentang

Pete(nakan dan Kesehatan Hewan=

berakibat pada pelanggaran hak ke%enangan proesi dokter he%an serta menurunkan

derajat ke%enangan proesional menjadi ke%enangan politik.

Rumusan Pasal 48 ayat '0( 7Dalam ikut berperan serta me%ujudkan kesehatan he%an dunia

melalui )iskes%anas sebagaimana dimaksud pada ayat '2(, #enteri dapat melimpahkan

ke%enangannya kepada otoritas =eteriner7.



Penjelasan Pasal 48 ayat '0(<

5Pelimpahan ke%enangan #enteri kepada otoritas veteriner dimaksudkan untuk dapat

menerapkan ke%enangan tertinggi dalam pengambilan keputusan di bidang kesehatan he%an

yang bersiat nasional danGatau internasional7.

Penantuman kata 7Dapat7 dalam Pasal 48 ayat '0( sesungguhnya adalah kemunduran

bagi pengaturan ke%enangan lembaga veteriner . #elalui )taatblads 1!12 no. 01 dan 02 seara

jelas mengakui dan memberikan ke%enangan yang jelas bagi dokter he%an yang akan memasuki

usia 1 tahunnya di &ndonesia. Perlu disadari, akta nasional maupun global juga sudah

menunjukkan penyakit menular yang bersiat 3oonotik terus meluas dan tak terkendali, maka

sudah seharusnya kita memikirkan kedepan suatu lembaga khusus yang bertanggungja%ab

dengan segala ke%enangannya seara proesional untuk mengendalikan dan menga%asi

peredaran penyakit he%an menular yang berbahaya demi teriptanya kesehatan dan keselamatan

masyarakat, kelestarian he%an dan ternak di &ndonesia, serta menghindari kerugian/kerugian lain

seara ekonomi bagi para peternak maupun kekayaan he%ani sebagai aset bangsa dalam

status mega diversity 'memiliki keanekaragaman koleksi he%ani(, sebagai salah satu yang

tertinggi di dunia.

Uraian diatas, penantuman kata 7Dapat7 dalam pasal 48 ayat '0( UU No. 18G2!sesungguhnya adalah pengkebirian ke%enangan proesi veteriner dan otoritasveteriner .

#enurunkan derajat ke%enangan proesional menjadi ke%enangan politik, serta melimpahkan

tanggungja%ab proesi yang berbasis pada keahlian proesi kepada tanggungja%ab poltik.

Rumusan tersebut menimbulkan pertentangan dengan UUD 1!0 khususnya <

1. Pasal 28 D ayat '1( UUD 1!0 menyatakan 5)etiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum7.

2. Penantuan kata 5Dapat7 juga bertentangan dengan Pasal 28 ; ayat '1( UUD 1!0 < 5)etiap

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapat pendidikan dan memperoleh manaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia7.



. "etentuan Pasal 28 ; ayat '2( UUD 1!0 yang mengatakan bah%a 5

)etiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya seara

kolekti untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya7.

0. "etentuan Pasal 28 $ ayat '2( juga memberikan penegasan perlindungan atas proesi yakni

7)etiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manaat yang sama guna menapai persamaan dan keadilan.7

B,B >" KES)MP<,7 3,7 S,R,7

.1. "esimpulan1. Dalam Undang Undang no 18 tahun 2! terdapat hal/hal yang bertentangan

dengan UUD 1!0 yang diajukan oleh )erikat Petani &ndonesia dan beberapa

6sosiasi lainnya.)ehingga perlu dilakukan yudisial re=ie% ke #ahkamah

"onstitusi



2. Pengajuan ini mengakibatkan #ahkamah "onstitusi membatalkan UU no 18

Tahun 2! dan ditindak lanjuti DPR dengan melakukan perubahan UU no 18

tahun 2! menjadi UU no 01 tahun 210 tentang hal yang sama. Pengaruh pada penetapan UU ini sangat berdampak pada industry peternakan

nasional baik dari tata niaga,budi daya,importasi maupun terkait tentang

kesehatan he%an.0. Dalam norma hokum masyarakat dapat turut berperan selaku komponen yang

dapat menga%asi pembuatan serta pelaksanaan dari suatu produk hokum.

.2 )6R6N

Dalam membuat produk hukum'perundang/undangan(DPR diharapkan mampumenyerap semua aspirasi masyarakat sehingga terhindar dari konlik kpentingan.#asyarakat hendaknya menga%asi seara lebih detail terhadap suatu produk

perundangan.

Documents

Etika Hukum Dan Bisnis