E-KTP di Zaman yang masih PurbaSedianya e-KTP merupakan proyek masa
depan yang mahal, dan berteknologi tinggi. Apakah program itu bisa berjalan mulus?
Fokus Politik & HAM, hlm 22-23
HALAMAN 17SENIN, 6 DESEMBER 2010
Ekonomi
EKONOMIKA
Harus Mulai PerhatikanNeraca Jam Kerja
Jawa Barat, kemarin.Hadir dalam acara tersebut,
antara lain, Wakil Presiden Boediono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Karena itu, ia meminta pe-merintah untuk memperkuat kembali industri manufaktur di dalam negeri guna mem-percepat penyediaan lapangan kerja.
“Di sini banyak menteri ang-gota ICMI, termasuk Pak Hatta (Menko Perekonomian Hatta Rajasa). Coba kita cari jalan keluar bersama-sama. Industri manufaktur ini harus menda-pat perhatian pemerintah.”
Bila perlu, ungkap Habibie yang juga pernah menjabat Pre-siden RI, perlu produk hukum yang kuat untuk mengembang-kan pasar dalam negeri dan indusri manufaktur lokal. (Tup/Ant/E-1)
PEMERINTAH Indonesia ha-rus mulai memperhatikan ne-raca jam kerja. Indonesia jangan lagi ditidurkan dengan konsep neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Seolah-olah de-ngan neraca perdagangan dan neraca pembayaran positif, hal itu sudah cukup.
Menurut Ketua Dewan Ke-hormatan Ikatan Cendekia-wan Islam Indonesia (ICMI) BJ Habibie, selain neraca perda-gangan dan pembayaran, saat ini ada yang perlu diperhati-kan, yakni neraca jam kerja.
Neraca jam kerja merupakan hal baru yang harus diperha-tikan pemerintah untuk ber-saing dengan negara lain. Indo-nesia hingga saat ini masih defi sit dalam neraca jam kerja. Pasalnya, barang-barang impor di Indonesia adalah barang manufaktur yang memberi ni-lai tambah.
Ia mencontohkan impor mo-bil, yang berarti Indonesia membiayai para pekerja mobil di luar negeri. “Mobil yang Anda beli dari merek apa pun yang diimpor, Anda bayar jam kerja (sumber daya manusia)-nya di negara asal. Jadi, kita enggak bisa impor terus. Kita tidak bakal naik-naik,” kata Habibie saat berpidato pada Muktamar V ICMI di Bogor,
Mandiri Gandeng Badan Arbitrase
PT Bank Mandiri Tbk bekerja sama dengan Badan Arbitrase Na-sional Indonesia (BANI) Arbitration Centre untuk menyelesaikan persoalan sengketa nasabah tanpa melalui jalur hukum konven-sional. Cara ini dipandang lebih efektif dan efi sien ketimbang melalui pengadilan konvensional. Direktur Institusional Bank Mandiri Abdul Rachman menyatakan kerja sama dilakukan un-tuk memberi alternatif bagi nasabah yang terlibat sengketa bisnis dengan sesama nasabah, perusahaan, lembaga negara, maupun dengan bank tersebut.
“Sengketa di dunia usaha terus ada dan biasanya diserahkan ke pengadilan konvensional. Tapi itu sangat memakan waktu dan biaya, bahkan tidak tahu kapan selesainya. Melalui BANI, pro-sesnya akan lebih singkat dan jelas waktunya,” ujarnya. (CS/E-4)
Produksi Rokok Dibatasi di 2015PEMERINTAH baru akan serius membatasi produksi rokok nasio-nal di 2015. Saat ini pemerintah masih mengutamakan lapangan kerja dan penerimaan negara dari cukai sehingga belum bisa tegas menekan pertumbuhan produksi rokok. Dirjen Bea dan Cukai Thomas Sugijata mengatakan tahun ini produksi rokok masih naik daripada tahun lalu.
“Tahun 2015 itu kesehatan jadi prioritas nomor satu dibanding-kan lapangan kerja dan penerimaan. Kalau sekarang ini, untuk rokok, kita masih mengutamakan lapangan kerja dan peneri-maan,” ujar Thomas di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia menyebutkan, produksi rokok per November ini mencapai 252 miliar batang. Jumlah itu meningkat dari 2009 yang sebesar 245 miliar batang. Salah satu upaya menekan produksi rokok adalah pengetatan penerbitan izin usaha. Pada 2008, jumlah izin usaha rokok men-capai 3.000 izin. Tahun ini turun ke 2.600 izin. (AW/E-4)
MI/RUTA SURYANA
EKONOM mengharap-kan revisi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang segera di-
keluarkan Bank Indonesia (BI) Desember ini dapat melindungi industri perbankan Indonesia saat berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Pasalnya, dalam permodal-an, perbankan Indonesia tidak mungkin bersaing terbuka dengan perbankan dari nega-ra lain. Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan hal itu, kemarin.
“Kebijakan dalam API nanti-nya harus menangani perma-salahan perbankan yang ada sehingga ratusan perbankan tidak dikorbankan,” katanya.
Menurut Aviliani, sangat su-lit untuk perbankan Indonesia, khususnya bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pemba-ngunan daerah (BPD), bersaing dengan bank-bank asing yang bermodal jauh lebih besar.
Selain itu, ia melihat tidak mungkin bank-bank di luar 15 bank terbesar Indonesia mengejar permodalan per-bankan asing.
Karena itu, Avi liani meng-inginkan agar BI mengarahkan perbankan Indonesia berada dalam kondisi sehat.
Ia juga berharap, melalui API, BI tidak membiarkan perbankan Indonesia bersaing langsung dengan perbankan asing dalam era liberalisasi MEA nanti.
Aviliani meminta BI melin-dungi pangsa pasar perbankan dalam negeri agar tidak dibajak perbankan asing.
”Seliberal-liberalnya negara lain, pasti mereka melindungi industri mereka. Lihat bank kita saja susah buka cabang di luar negeri. BI jangan pasrah dan melakukan tindakan destruktif bagi perbankan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum P e h i m p u n a n B a n k - B a n k Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan per-cuma saja BI merevisi API jika hanya mengikat BI sendiri dan kalangan perbankan.
API menetapkan, antara lain, adanya bank internasional di Indonesia dengan modal di atas Rp50 triliun.
Dalam catatan Perbanas, per September 2010, Indonesia be-lum mempunyai bank bertaraf internasional itu.
Perluas aksesSecara terpisah, Deputi Gu-
bernur Bank Indonesia Mulia-man D Hadad mengatakan BI akan segera mengeluarkan API baru sebagai penguatan dan ke-berlanjutan API sesuai dengan tantangan dan kondisi ekonomi yang berkesinambungan pada Desember ini.
Menurutnya, API yang baru memiliki acuan waktu sampai 2020, mengikuti periode mu-lai berlakunya MEA. Dengan demikian, perbankan nasional sudah siap bersaing dengan bank-bank lain di ASEAN da-lam memperebutkan nasabah.
“Pada 2020 ekonomi Indone-sia semakin besar dalam porsi ekonomi global sehingga ha-rus didukung perbankan yang kuat. Sehingga harus disiapkan menuju 2020,” katanya.
Revisi API, kata Muliaman, merupakan hasil dari evaluasi API lama dengan tambahan mengenai inisiatif-inisiatif baru yang bertujuan mendorong bank untuk tumbuh dengan penguatan modal.
Dalam API baru, lanjutnya, strategi peran dan permodalan bank-bank BUMN dan BPD akan lebih diperkuat sehingga bisa menjadi pemimpin pa-sar (market leader) di wilayah masing-masing. (Ant/E-1)
API Harus LindungiBank NasionalBI jangan biarkan perbankan Indonesia bersaing langsung dengan bank asing pada era liberalisasi masyarakat ekonomi ASEAN 2015.
RI-Jepang Rintis Kerja SamaProyek Transportasi
PENJUALAN KOMPUTER MENINGKAT: Pengunjung memperhatikan laptop yang dipajang dalam pameran komputer di Diamond Convention Centre, Solo, kemarin. Penjualan komputer dan aksesorisnya di Solo meningkat hingga 350% memasuki akhir tahun dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya.
UNTUK pertama kalinya, pe-merintah Indonesia dan Jepang menyepakati kerja sama pem-bangunan proyek infrastruktur transportasi. Kerja sama terse-but diharapkan mempercepat pengembangan sektor yang vital bagi masyarakat.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menyata-kan, kerja sama antarpemerin-tah (government to government) di sektor transportasi ini meru-pakan yang pertama kali di-lakukan. Sebelumnya, kerja sama dengan Jepang hanya dilakukan antara Indonesia dan Japan International Coopera-tion Agency (JICA).
“Kerja sama ini dapat me-ngurangi backlog dan bottleneck di sektor transportasi,” ujarnya di Bali, akhir pekan lalu.
Menurutnya, hingga lima tahun ke depan pemerintah
butuh dana US$26 miliar untuk pembangunan infrastruktur di sektor transportasi. Padahal, dana Kementerian Perhubung-an (Kemenhub) hingga 2014 hanya sekitar US$13 miliar.
“Kerja sama dengan Jepang menjadi penting untuk fokus kita pada peningkatan konek-tivitas nasional. Apalagi nanti yang terlibat tidak hanya peme-rintah melalui JICA, tapi juga
sektor swasta mereka.”Rencananya, penentuan
proyek akan dipertajam di pembicaraan antarsubsektor. Ada kemungkinan, setiap sub-sektor moda transportasi akan menyiapkan satu proyek.
Di sisi lain, berdasarkan pengalaman dengan JICA, Dirjen Perkeretaapian Kemen-hub Tundjung Inderawan me-minta Jepang menyederhana-kan prosedur pelaksanaan proyek. Baik dari proses pen-cairan dana maupun penger-jaan proyek agar bisa dilakukan bertahap selama proses pembe-basan lahan berlangsung.
Wakil Menteri Bidang Trans-portasi, Pariwisata, dan Hu-bungan Internasional Masa-fumi Shukuri menyatakan pihaknya berjanji memper-timbangkan penyederhanaan prosedur itu. (CS/E-4)
Penentuan proyek akan dipertajam dalam pembicaraan antarsubsektor.”
MI/SUSANTO
ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY
BJ HabibieKetua Dewan Kehormatan ICMI
Marchelo
Recommended
