Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Draft Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Provinsi Jawa Barat
TAHUN 2018
oleh :
KEPALA BAPPEDA Provinsi Jawa BaratA
29 Maret 2017
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
Disampaikan Pada Acara : Pra Musrenbang Provinsi Wilayah BKPP II PURWAKARTA
SISTEMATIKA PAPARAN
Pendahuluan
Kebijakan Pembangunan Tahun 2018
Kabijakan Kewilayahan Jawa Barat
Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018
1
3
2
4
2
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
RANCABUAYA
Tol Kanci-Pejagan
TPI Pelabuhan Ratu
7 KARAKTER :1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
Pel.Cirebon
Tol Kanci-Pejagan
5 NILAI-NILAI LUHUR :1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
PP
Rancabuaya
Raya
TPI Pelabuhan Ratu
4
Luas Jawa Barat :
3.709.528,44 ha
JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL
POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :• JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2016, Proyeksi BPS)• PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL • INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA• BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA• MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P• MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS • MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :• BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL 2015 : 13,22%• KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015 : 27,28%
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :• LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI• PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI • PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT
GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW• LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)• MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) • MERUPAKAN TUJUAN WISATA • DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M3/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M3/TAHUN
KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :• PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI • PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI• PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI
5
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1. PENYELENGGARAAN Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya SaingTINGGI.
3. PENGELOLAAN Pertanian dan Kelautan.
4. Energi Baru dan TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5. Industri Manufaktur, INDUSTRI JASA dan INDUSTRI KREATIF.
6. Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan LingkunganHidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.
7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi WisataDUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DAN
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
MISI
MISI PERTAMA :Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya
saing
MISI KEDUA :Membangun Perekonomian yang Kokoh dan
Berkeadilan
MISI KETIGA :Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme
Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik
MISI KEEMPAT :Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang
Berkelanjutan
MISI KE LIMA :Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan
Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal
VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
6
JANJI GUBERNUR JAWA BARAT
1. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA BARAT.2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA
KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA BARU DAN MENCETAK 100.000
WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/ KOTA
7
PROVINSI JAWA BARATProyeksi
Perkembangan
Jumlah Penduduk
Kemantapan Jalan : 98,5% (2016)
Rasio elektrifikasi : 97,71% (2016)Pelayanan Air Minum : 71,14% (2016)Irigasi Kondisi Baik : 72,60% (2016)Kawasan Lindung : 37,20% (2016)
Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud
Tahun2008
Tahun2011
Tahun2013
Kabupaten/Kota : 27
Luas : 3.709.528,44 Ha
Kecamatan : 626
Kelurahan : 641
Desa : 5.321
Penduduk
LPP (2016) : 1,43%
Indonesia (2016) : 258.705.000 Jiwa
Jabar (2016) : 47.379.389 Jiwa
Penduduk Miskin (2016) : 8,77 %
PDRB (2016) : Rp. 1.652,59 Trilyun (adhb);
PDRB per kapita (2016) : Rp.34,88 Juta (adhb)
Inflasi (2016) : 2,75%
LPE (2016) : 5,67%
IPM (2016) : 70,19% (Metode Baru Forecast)
RLS (2016) : 7,90th (Metode Baru Forecast)AHH (2016) : 72,68 th (Metode Baru Forecast)
APK PAUD : 64.11 % (2014 - 2015)*
APK SD : 109.42 % (2014 - 2015)*
APK SMP : 98.91 % (2014 - 2015)*
APK SMA : 62.11 % (2014 - 2015)*
APK PT : 17,47 % (2013 - 2014)
Tahun2029
44,3 Juta
Jiwa
45,34 Juta
Jiwa
54,1Juta
Jiwa
42,5Juta
Jiwa
8
Dalam setahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkatdari 8,72% (Agustus 2015) menjadi 8,89% (Agustus 2016)dan jumlah penganggur bertambah sebanyak 78,99 ribu orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat, Agustus 2014 – Agustus 2016
+ 0,17 poin (78,99 ribu)+ 0,27 poin (19,68 ribu)
Agustus 2014:1,77 juta orang
Agustus 2016:1,87 juta orang
Agustus 2015:1,79 juta orang
8.45 8.72 8.89
Agustus 2014 Agustus 2015 Agustus 2016
9
Pada Agustus 2016, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikanUniversitas yaitu sebesar 4,63%, sementara TPT tertinggi pada jenjangpendidikan SMK sebesar 16,51%
Dalam setahun terakhir, TPT yang mengalami peningkatan terjadi pada jenjangSD ke Bawah (0,96 persen poin), dan Diploma I/II/III (0,67 persen poin).
TPT Menurut Pendidikan (persen), Agustus 2015 - Agustus 2016
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Agustus2015
Agustus2016
(1) (2) (3)
SD ke Bawah 4,91 5,87
Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10,87 10,52
Sekolah Menengah Atas (SMA) 12,21 11,4
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 16,8 16,51
Diploma I/II/III 7,59 8,26
Universitas 5,38 4,63
Total 8,72 8,89
Sumber : Sakernas 2016
16.51
11.4
10.52
8.26
5.87
4.63
SMK
SMA
SMP
Diploma I/II/III
SD ke bawah
Universitas
TPT Menurut Pendidikan, Agustus 2016
10
4.98 4.77 4.65 4.65 4.48 4.42 4.3 4.38 4.33 4.24 4.44 4.49 4.22
11.9611.27 10.65 10.57 10.09 9.89 9.52 9.61 9.44 9.18 9.53 9.57 8.95
2009 2010 11-Mar 11-Sep 12-Mar 12-Sep 13-Mar 13-Sep 14-Mar 14-Sep 15-Mar 15-Sep 16-Mar
Penduduk Miskin (Juta) Persentase (Po)
Perkembangan Kemiskinan di Jawa Barat
TahunJumlah Penduduk
Miskin (Juta orang)
Persentase PendudukMiskin (%)
Indeks KedalamanKemiskinan (P1)
Indeks KeparahanKemiskinan (P2)
GarisKemiskinan
(Rp/Kapita/Bln)
Mar 2013 4,30 9,52 1,321 0,303 252.496
Sept 2013 4,38 9,61 1,653 0,442 276.825
Mar 2014 4,33 9,44 1524 0,381 285.013
Sept 2014 4,24 9,18 1393 0,332 291.474
Mar 2015 4,44 9,53 1628 0,435 306.876
Sept 2015 4.49 9,57 1674 0.491 318.602
Mar 2016 4,22 8,95 1489 0.372 324.992
11
12Tingkat Kemiskinan & Ketimpangan Kab/Kota
Berdasarkan sebaran per Kab/Kota, tingkat kemiskinan yangrelatif tinggi adalah di Kab. Indramayu, Kab. Cirebon, dan Kab.Majalengka. Namun demikian, jika membandingkan antaratingkat kemiskinan dan ketimpangannya (gini ratio), kondisi yangkurang baik adalah di Kota Cirebon, Kota Tasik, Kota Bandung,serta Kab. Kuningan
2,3 - 6,0
6,0 -9,2
9,2 - 13,0
>13,0
Sebaran Tingkat Kemiskinan Per Kab/Kota di Jawa Barat
Sumber: BPS (2014), diolah
Perbandingan Tingkat Kemiskinan vs Gini Ratio
Gin
iRat
io (
%)
Tingkat Kemiskinan (%)
Sumber: BPS (2014), diolah
Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Di tengah tantangan pada perekonomian, tingkat kemiskinan JawaBarat secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2007hingga 2016 mencapai 8,95%. Tingkat kemiskinan Jawa Barat jugalebih rendah dibanding level provinsi lain seperti Jawa Tengah danJawa Timur serta kawasan Jawa dan Indonesia.
Gini Ratio Jabar (2016) = 0,41
12
TAHAPAN PEMBANGUNANTahapan Pembangunan Jangka Panjang
Penataan dan persiapan pranata pendukung melalui kualitas sumber daya manusia
Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh
Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat
Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat Disegala Bidang
2005-2008 2008-2013 2013-2018 2018-2023 2023-2025
Tahapan Pembangunan Jangka Menengah
Tahap Awal
Tahap Pengembangan
Tahap Diversifikasi
Tahap Pemantapan
Tahap Awal Mencapai
Kemandirian
20142015
20162017
2018
1414Sukses Perencanaan Sukses Implementasi 14 14
Tema Pembangunan
15
“Percepatan Pembangunan Manusia BagiUpaya Peningkatan Daya Saing Menuju
Kemandirian Masyarakat”
1) Aksesibiltas, kualitas, daya saing,
pengawasan dan perlindungan
ketenagakerjaan;
2) Pengembangan Koperasi Usaha Mikro
Kecil Menengah (KUMKM);
3) Prestasi pemuda dalam lingkup nasional
dan internasional;
4) Pemilihan Kepala Daerah 2018;
5) Akuntabilitas kinerja aparatur;
6) Pengembangan destinasi wisata, pusat
seni dan budaya serta gelanggang
olahraga;
7) Lingkungan hidup dan penataan ruang;
A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan
masyarakat, meliputi:
1) Ketahanan pangan;
2) Kemiskinan dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
3) Pengangguran; dan
4) Ketahanan keluarga.
B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum,
meliputi:
1) Pemerataan, perluasan akses dan mutu
pendidikan;
2) Peningkatan kualitas, akses dan sistim
pelayanan kesehatan;
3) infrastruktur strategis, infrasturktur desa dan
perdesaan, ;
C. Isu strategis pada aspek daya saing
daerah, meliputi:
ISU STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
16
17
SANDINGAN RANCANGAN PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS 2018 DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
1. Akses dan Kualitas Pendidikan serta keagamaan (P1)
2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan (P2)
3. Penyediaan Infrastruktur layanan dasar Permukiman dan
Infrastruktur Strategis di Perkotaan dan Perdesaan (P3)
(P8)
4. Peningkatan Iklim Investasi, Daya Saing Usaha dan
Pariwisata (P4)
5. Peningkatan Ketahanan Pangan, Energi dan sumberdaya
Air (P6)
6. Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri (P7)
7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan (P10)
8. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta
Penanggulangan Bencana (P9) (P5)
9. Penanggulangan Kemiskinan (P7)
10. Peningkatan Penataan Ruang Daerah (F) (P9)
11. Peningkatan Kualitas Kependudukan (P1) (P2) (P9) (P10)
Prioritas Pembangunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018Rancangan Prioritas Nasional dan
Program Prioritas Tahun 2018
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
P1. Pendidilkan
P2. Kesehatan
P3. Perumahan dan Pemukiman
P4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
P5. Ketahanan Energi
P6. Ketahanan Pangan
P7. Penanggulangan Kemiskinan
P8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
P9. Pembangunan Wilayah
P10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
17
a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja.c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat
keahlian.d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha.e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya
Lokal.
4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan
pariwisata7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasarpermukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan
1. Akses dan kualitas pendidikan sertakeagamaan
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
5. Peningkatan ketahanan pangan, energi dan
sumberdaya air
6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya SaingIndustri
8. Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan
hidup dan penanggulangan bencana
9. Penanggulangan kemiskinan
10. Peningkatan penataan ruang daerah (F)
11. Peningkatan Kualitas kependudukan
18
a. Wajib belajar 12 tahun.b. Pendidikan Vokasional.c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan
Inklusif.d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru. e. Penyelenggaraan Program Studi Di luar Kampus Utama
(PSDKU)/Multikampus.f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan menengah. g. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga di Jawa Barath. Peningkatan sarana dan prasarana pusat seni dan budaya di
Jawa Barat. i. Meningkatnya akses dan kualitas keagamaan
a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dan tidak menular.c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).d. Peningkatan kualitas, kuantitas dan
kesejahteraan tenaga kesehatan.e. Dukungan pembiayaan kesehatan secara tepat
sasaran dan tepat guna
a. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi,
b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.
c. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
d. Meningkatnya kondisi dan capaian infrastruktur jalan dan perhubungan.
a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai danpemenuhan protein hewani.
b. Meningkatkan distribusi, informasi harga dan aksespangan.
c. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamananpangan.
d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber dayatenaga penyuluh yang berorientasi agribisnis.
e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasilpertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan nonkayu, kelautan dan perikanan.
f. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.g. Meningkatnya kondisi dan cakupan pelayanan infrastruktur
irigasi.h. Meningkatnya ketersediaan dan pelayanan air baku. i. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakinberkembang.
c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.
d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakinberkembang.
a. Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang baikdan bersih (good governance and clean governance).
b. Peningkatan pelayanan public dan kualitas tata kelolapemerintah berbasis TIK.
c. Peningkatan kesadaran hokum antar umat beragamad. Dukungan dan fasilitasi pilkada yang langsung, umum,
bebas dan rahasia (LUBER) dan Jujur Adil
a. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahankritis serta konservasi air, hutan dan lahan.
b. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah.
c. Meningkatnya upaya penanggulanganbencana.
a. Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. b. Penciptaan lapang kerja dengan memperbesar
investasi padat karyac. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecild. Perluasan Pelayanan Dasar
a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang.b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana tata ruang.c. Meningkatnya kualitas pengendalian
pemanfaatan.
a. Meningkatnya ketahanan keluarga.b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender
(PUG).c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilit
Kependudukan 18
SUMBER PODES 2014
Peta Kabupaten / Kota Jumlah Kecamatan Tidak Punya Puskesmas dengan Rawat Inap
Jumlah KecamatanTidak Punya Puskesmasdengan Rawat InapKAB/KOT
JUMLAH KECAMATAN
SUKABUMI 26
BANDUNG 22
KOTA BANDUNG 22
CIANJUR 20
KUNINGAN 20
SUMEDANG 18
BOGOR 17
TASIKMALAYA 17
MAJALENGKA 17
GARUT 15
CIAMIS 15
INDRAMAYU 13
CIREBON 12
KARAWANG 10
PURWAKARTA 9
BANDUNG BARAT 9
KOTA DEPOK 9
BEKASI 6
KOTA BEKASI 6
SUBANG 5
KOTA CIREBON 5
KOTA SUKABUMI 4
KOTA TASIKMALAYA 4
KOTA CIMAHI 3
KOTA BANJAR 3
PANGANDARAN 2
KOTA BOGOR 0
TOTAL 309
19
SUMBER PODES 2014
Peta Jumlah Rutilahu di Kabupaten / Kota
Jumlah Rutilahu Kabupaten danKota
KAB/KOT JUMLAH DESA
KARAWANG 5929
SUKABUMI 5557
BEKASI 3170
INDRAMAYU 2658
BOGOR 2272
CIANJUR 1666
CIREBON 1512
CIAMIS 1466
SUBANG 1337
BANDUNG 976
GARUT 908
TASIKMALAYA 795
SUMEDANG 678
MAJALENGKA 540
PURWAKARTA 425
KUNINGAN 296
KOTA TASIKMALAYA 225
BANDUNG BARAT 213
PANGANDARAN 144
KOTA BOGOR 106
KOTA BANDUNG 87
KOTA BEKASI 59
KOTA SUKABUMI 50
KOTA CIREBON 40
KOTA DEPOK 39
KOTA BANJAR 17
KOTA CIMAHI 13
TOTAL 31178
20
SUMBER PODES 2014
Peta Kabupaten / Kota dengan Desa yang Tidak Memiliki Tempat Buang Sampah Sementara
Jumlah Desa tidak memiliki TempatBuang Sampah Sementara
KAB/KOT JUMLAH DESA
GARUT 373
BOGOR 347
TASIKMALAYA 331
CIANJUR 324
KUNINGAN 319
MAJALENGKA 307
SUKABUMI 304
CIREBON 297
KARAWANG 263
INDRAMAYU 254
SUMEDANG 246
CIAMIS 242
SUBANG 220
BANDUNG 213
BEKASI 162
PURWAKARTA 158
BANDUNG BARAT 144
PANGANDARAN 87
KOTA BANDUNG 64
KOTA TASIKMALAYA 45
KOTA DEPOK 25
KOTA BEKASI 21
KOTA BANJAR 15
KOTA BOGOR 12
KOTA CIREBON 7
KOTA SUKABUMI 5
KOTA CIMAHI 1
TOTAL 4786
21
SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN :
2. Akses danKualitas Pelayanan
Kesehatan
2.5. Meningkatnyakualitas, kuantitasdan kesejahteraantenaga kesehatan
2.4. Meningkatnya
kualitas, kuantitas dankesejahteraan
tenagakesehatan2.3.
Peningkatankesehatan
linkungan danperilaku hidup
bersih dansehat (PHBS)
2.1. Peningkatan
pelayanankesehatan ibu
dan anak
2.2. Mencegahdan
penanggulangan penyakit
menular dantidak menular
2.1.1. Penguatan rumah sakit milikProvinsi
2.1.2. Penguatan sistem rujukanberbasis sistem regionalisasi
2.1.3. Perluasan pelayanan kesehatanbagi penduduk di daerah
2.1.4. Regulasi untuk akses pelayanankesehatan lintas batas bagi masyarakat
luar daerah/Provinsi
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
KEGIATAN PRIORITAS
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
(SASARAN 1)
(SASARAN 2)
(SASARAN 3)
(SASARAN 4)
(SASARAN 5)
INDIKASI KEGIATAN
Catatan : Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan POHON KINERJA
2222
Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan :
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
23
PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
KEGIATAN PRIORITASKEGIATAN PRIORITASKEGIATAN PRIORITAS
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
KEGIATAN PRIORITAS
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------
Indikasi Kegiatan
2.1.1 Penguatan rumah sakit milik Provinsi
Indikasi Kegiatan
2.1.2 Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi
Indikasi Kegiatan
2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah
Indikasi Kegiatan
2.14 Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat
luar daerah/Provinsi
CONTOH17 23
Indikasi Lokasi
-------------------------------------
Indikasi Lokasi
-----------------------------------
Indikasi Lokasi
------------------------------------------------------
Indikasi Lokasi
--------------------------------------
PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
SASARAN PRIORITAS
2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
KEGIATAN PRIORITAS
1. Pembangunan Puskesmas PONED
3. dst
2. Pengadaan Alat Kesehatan
.............................................................................................
INDIKASI KEGIATAN
2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah
Highlight Indikasi Kegiatan :
2.1.3 Perluasan Pelayanan Kesehatan
Peta sebaran Puskesmas yang Tidak mempunyai PuskesmasRawat Inap di Wilayah II Purwakarta sebanyak 36 Kecamatan.
2424
TIGA METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARATSEBAGAI PENGHELA EKONOMI, KESEJAHTERAAN, MODERNISASI DAN KEBERLANJUTAN BAGI SELURUH MASYARAKAT JAWA BARAT
BODEBEK KOTA BOGOR| KAB. BOGOR|KOTA DEPOK|KOTA BEKASI|
KAB. BEKASI| KAB KARAWANG|KAB. PURWAKARTA|
BANDUNG RAYAKOTA BANDUNG| KOTA CIMAHI|
KAB. BANDUNG BARAT|KAB. BANDUNG| KAB. SUMEDANG
CIREBON RAYAKOTA CIREBON| KAB. CIREBON|
KAB. KUNINGAN| KAB. MAJALENGKA|KAB. INDRAMAYU
METROPOLITAN
BODEBEKMETROPOLITAN
CIREBON RAYA
METROPOLITAN
BANDUNG RAYA
PUSAT PERTUMBUHAN
RANCABUAYA
PUSAT PERTUMBUHAN
PALABUHANRATU
PUSAT PERTUMBUHAN
PANGANDARAN
SUMBER: Analisis Tim WJPMDM Tahun 2011, 2012, 2013; Data SP Tahun 2010; GIS Bappeda Jabar 2020
2626
Wilayah Pengembangan PURWASUKA
I
II
III
IV
V
VI
27Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
I. WP BODEBEKPUNJUR
II. WP PURWASUKA
III. WP KK CEKUNGAN BANDUNG
IV. WP CIAYUMAJAKUNING
V. WP PRIATIM & PANGANDARAN
VI. WP SUKABUMI, dsk
Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Barat
FOKUS PENGEMBANGAN KAB/KOTA DI WP PURWASUKAPKW Cikampek-Cikopo memenuhi fungsinya sebagai PKW dengan melengkapi sarpras yang terintegrasi dengan
wilayah pengaruhnya (hinterland)
Kabupaten Purwakarta industri non-polutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air, serta
industri kreatif pariwisata dan agroindustri pertambangan mineral logam dan non-logam
Kabupaten Subang simpul pendukung pengembangan PKN Kaw. Perkotaan Bandung Raya pertanian lahan basah berkelanjutan ndustri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta
tidak mengakibatkan alih fungsi lahan sawah bisnis kelautan pertambangan mineral non-logam
Kabupaten Karawang simpul pendukung pengembangan PKN Kaw. Perkotaan Bodebek pertanian lahan basah berkelanjutan bisnis kelautan industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak mengganggu irigasi dan cadangan air agroindustri.
TEMA PENGEMBANGAN WP PURWASUKA :Mengendalikan Perkembangan
27
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR• Pembangunan Waduk Sadawarna, Cilame, Talagaherang,
Cipunagara, Kandung dan Bodas di Kabupaten Subang;
• Revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk dan danau/situ;
Pengembangan infrastruktur pengendali banjir; dan Peningkatan
kondisi jaringan irigasi.
Infrastruktur permukiman• Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan industri
Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta;
• Pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun;
• Peningkatan pelayanan air bersih berupa pembangunan IPA/WTP
dan jaringan pipa distribusi;
• Pengembangan pengolahan air limbah;
• Peningkatan pengelolaan persampahan;
• Pembangunan kawasan olahraga di PKW dan sarana olahraga di
PKL;
• Pembangunan Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah Sakit Tipe C
di PKL;
• Pembangunan pusat kebudayaan di PKW; dan
INFRASTRUKTUR JALAN• Pembangunan jalan lingkar Karawang di Kabupaten Karawang;
dan
• Peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis.
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN• Penyediaan Terminal Tipe A di Karawang;
• Optimalisasi fungsi Pangkalan Udara Kalijati di Kabupaten
Subang;
• Pembangunan Shortcut Jalur KA Antar Kota Cibungur -
Tanjungrasa di Kabupaten Karawang dan Kabupaten
Purwakarta;
• Peningkatan keandalan sistem jaringan jalur KA lintas selatan
yang menghubungkan kota-kota Cikampek-Purwakarta, dan
jalur KA lintas Cikampek-Padalarang, termasuk peningkatan
spoor emplasemen;
• Pembangunan rel ganda parsial antara Purwakarta-Ciganea;
• Elektrifikasi rel ganda KA Antar Kota Cikarang-Cikampek;
• Peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara Jakarta-
Cikampek;
• Pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya; dan
• Peningkatan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Infrastruktur energi• Pengembangan prospek panas bumi di lapangan panas bumi
Sagalaherang dan Tangkubanparahu, terletak di Kabupaten
Subang;
• Pengembangan jaringan pipanisasi gas (gas pipeline) dan gas
kota di Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang;
• Pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi
air skala kecil, energi surya, energi angin dan bio-energi;
• Pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri;
• Pengembangan secara terkoordinasi pemanfaatan gas alam
(SPPBE, PLTG, dan LPG Plant) di Kabupaten Karawang dan
Subang; dan
RENCANA INFRASTRUKTUR WILAYAH WP PURWASUKA
28
TEMATIK WILAYAH PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT(RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018)
1. Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajardalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun
2. Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagimasyarakat di perbatasan
3. Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintasperbatasan
4. Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melaluipengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahandesa/kelurahan dalam pelayanan publik
6. Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih
2929
PROVINSI JABAR
• Pembangunan wilayah perbatasan provinsi
melalui konsep Equal Treatment, tahap
pertama dengan fokus desa/kelurahan
perbatasan dan tahap kedua dengan
fokus kecamatan perbatasan
• Kegiatan kewenangan desa/kelurahan
atau kab/kota melalui bantuan keuangan,
kegiatan kewenangan provinsi melalui
CPCL kegiatan (OPD Provinsi
menyediakan alokasi khusus untuk
pembangunan perbatasan)
PROVINSIDKI JAKARTA
PROVINSIJAWA BARAT
KEL. MARUNDA
DS. SEGARAMAKMUR
PROVINSIDKI JAKARTA
PROVINSIJAWA BARAT
KECAMATAN CILINCING
JAKARTA UTARA
KECAMATAN TARUMAJAYA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT
3030
1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance;
2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.
6. Pendukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak
7. Pendukungan dan Penuntasan kegiatanunggulan Provinsi
8. Pendukungan Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII
9. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga
10. Pembangunan dan pengembangan fasilitasumum dan social.
1. Memantapkan Kelembagaan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Koordinasi Pusat-Daerah;
4. MeningkatkanDeviden BUMD;
5. Meningkatkan kepercayaanmasyarakat;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD danBalai Penghasil;
7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
A. Penerimaan PembiayaanSiLPA Tahunan
B. Pengeluaran Pembiayaan1.Penyertaan modal;2.Kredit Cinta Rayat (KCR)
323232
REKAPITULASI SEBARAN FUNGSI PENDANAAN PADA USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018
No. Fungsi Pendanaan Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran
1. Pendidikan 167 799.146.642.150
2. Kesehatan 143 2.059.198.754.857
3. Ekonomi 409 950.347.996.559
4 Infrastruktur 1.468 11.645.734.232.668
5 Lainnya 564 2.348.358.462.425
Jumlah … 2.751 17.802.786.088.659
34
No. Kabupaten/KotaJumlah
KegiatanJumlah Anggaran
1. WKPP BOGOR 481 4.369.643.342.560
2. WKPP PURWAKARTA
279 2.268.687.846.996
3. WKPP CIREBON 559 4.103.141.298.414
4 WKPP PRANGAN BARAT
1432 7.061.313.600.689
Jumlah … 2.751 17.802.786.088.659
3333
REKAPITULASI JUMLAH USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI WKPP II PURWAKARTA
TAHUN 2018
35
No. Kabupaten/KotaJumlah
KegiatanJumlah Anggaran
1. Kabupaten Bekasi 5 54.321.460.000
2. Kabupaten Karawang 146 1.138.665.233.621
3. Kabupaten Subang 99 747.266.833.375
4 Kabupaten Purwakarta 8 7.599.990.000
5 Kota Bekasi 21 320.834.330.000
Jumlah … 279 2.268.687.846.996
WKPP II PURWAKARTA
3434
TERIMA KASIH
MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT
Informasi lebih lanjut : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 BandungTelp. (022) 4204483
Bappeda Provinsi Jawa Barat Jalan. Ir H.Juanda No. 287Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731Website : http//www.jabarprov.go.id, www.bappeda.jabarprov.go.id
SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500
SMS SATU DATA JABAR08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA BARAT*2011#
KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE
RKPDJabar-ONLINE
www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id
Sukses Perencanaan Sukses Implementasi
35
REKAPITULASI JUMLAH USULAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018
No KABUPATEN/KOTATOTAL
KEGIATAN ANGGARAN
1 Kabupaten Bogor 164 552.419.604.399
2 Kabupaten Sukabumi 62 350.521.766.300
3 Kabupaten Cianjur 138 1.440.224.886.059
4 Kabupaten Bandung 52 763.177.615.368
5 Kabupaten Garut 22 45.762.750.000
6 Kabupaten Tasikmalaya 284 1.807.757.871.750
7 Kabupaten Ciamis 399 978.747.039.723
8 Kabupaten Kuningan 162 580.556.886.000
9 Kabupaten Cirebon 24 256.717.269.000
10 Kabupaten Majalengka 234 1.559.188.368.000
11 Kabupaten Sumedang 177 653.862.921.909
12 Kabupaten Indramayu 105 1.122.124.882.500
13 Kabupaten Subang 99 747.266.833.375
14 Kabupaten Purwakarta 8 7.599.990.000
No KABUPATEN/KOTATOTAL
KEGIATAN ANGGARAN
15 Kabupaten Karawang 146 1.138.665.233.621
16 Kabupaten Bekasi 5 54.321.460.000
17Kabupaten Bandung Barat
57 481.466.866.489
18 Kabupaten Pangandaran 173 806.586.525.950
19 Kota Bogor 34 1.324.325.060.000
20 Kota Sukabumi 58 466.703.996.900
21 Kota Bandung 0 -
22 Kota Cirebon 34 584.553.892.914
23 Kota Bekasi 21 320.834.330.000
24 Kota Depok 25 235.448.028.902
25 Kota Cimahi 1 2.000.000.000
26 Kota Tasikmalaya 197 1.209.132.910.500
27 Kota Banjar 70 312.819.099.000
JUMLAH 275117.802.786.088.659
32
MEKANISME PRA MUSRENBANG TAHUN 2017
Sidang PlenoSidang Kelompok (off line)
Format KegiatanPrioritas HasilTelaahanSementara Bidangbappeda Provinsi(sudah diinputkandiRKPDJabaronline)
Pembahasan Bidang Bappeda dengan PD Provinsi
dan Bappeda Kab/Kota
Kegiatan Prioritas Tahun 2018 untuk Bantuan Kabupaten/Kota (bottom up) sesuai dengan 11 Prioritas Pembangunan Tahun 2018
Tata cara Pembahasan:Membahas FormatKegiatan Prioritas danNon Prioritas Usulan Kab/ Kota Hasil Telaahan Sementara Bidang Bappeda Provinsi;Yang diselaraskan dengan49 sasaran dari 11 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018
1. Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten/Kota yang mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
2. Daftar usulan Kegiatan Prioritas Kabupaten/Kota yang tidak mendukung prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.
3. Berita acara Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2017.
Output
Bahan
Catatan: Jika muncul kegiatan baru diluar usulan formatkegiatan prioritas hasil telaahan sementara maka kegiatantersebut menjadi list bahan untuk di bahas pada Rakor BidangBappeda Provinsi (3 – 5 April 2017)
1. Sambutan Gubernur (Teleconference);
2. Arahan Kepala Bappeda Provinsi
37Sukses Perencanaan Sukses Implementasi 40
REKAPITULASI SEBARAN FUNGSI PENDANAAN PADA USULAN KEGIATAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH II PURWAKARTA TAHUN 2018
No.Fungsi
PendanaanJumlah
KegiatanJumlah Anggaran
1. Pendidikan 33 174.827.804.000
2. Kesehatan 15 198.358.910.000
3. Ekonomi 38 56.046.960.000
4 Infrastruktur 140 1.376.633.981.621
5 Lainnya 53 462.820.191.375
Jumlah … 279 2.268.687.846.996
PENDIDIKAN8%
KESEHATAN9%
EKONOMI2%
INFRASTRUKTUR61%
LAINNYA20%