PENGANTAR - RKPD...آ  selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD Tahun

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PENGANTAR - RKPD...آ  selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan RKPD...

  • i

    PENGANTAR

    Dalam konteks manajemen, perencanaan mendapatkan posisi yang

    sangat strategis sebelum memulai berbagai aktivitas organisasi. Perencanaan

    juga didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan dalam rangka

    pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif

    pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala

    secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di

    masa datang. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara bertahap

    meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka

    waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang

    selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagai penyesuaian atas dokumen

    perencanaan daerah tahunan RKPD Tahun 2019, digunakan untuk acuan

    dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan dasar pelaksanaan

    kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui

    Perangkat Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019. RKPD dan

    Perubahan RKPD sebagai satu kesatuan dokumen, memiliki peran untuk

    menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

    memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro

    yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk

    arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

    bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

    Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 ini disusun

    mengacu:

    1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

    Kabupaten Sumedang 2005-2025;

    2. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

    Kabupaten Sumedang 2018-2023;

    3. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;

    4. Substansi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

    Tahun 2019;

    5. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang

    Tahun 2019.

    Dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019,

    prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan prioritas sebagai

  • ii

    penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dalam mengakselerasi peningkatan

    kesejahteraan masyarakat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi

    dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

    BUPATI SUMEDANG,

    H. DONY AHMAD MUNIR,ST.,M.M

  • ii

    DAFTAR ISI

    Hal

    PENGANTAR…………………………………………………………………. i

    DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………. ii

    DAFTAR TABEL……………………………………………………………... iii

    BAB I PENDAHULUAN........................................................... I-1

    1.1 Latar Belakang………………………………………….. I-1

    1.2 Dasar Penyusunan………………………………….… I-2

    1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan

    Perubahan………………………………………………..

    I-5

    1.3.1 Maksud…………………………………………. I-5

    1.3.2 Tujuan………………………………………….. I-6

    1.3.3 Dasar Pertimbangan Perubahan …..…….. I-6

    1.4 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi

    Makro………………………………………………………

    I-7

    BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019……………………. II-1

    2.1 Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………..

    II-2

    2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan IV ..……………………………………………..

    II-4

    2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan

    Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2018….

    II-17

    BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

    TAHUN 2018…………………………………………………….

    III-1

    3.1 Arah Kebijakan Ekonomi……………………………… III-1

    3.2 Gambaran Kerangka Pendanaan……………………. III-5

    3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah……… III-5

    3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah…………… III-9

    3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah…….. III-16

    BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH……………………... IV-1

    4.1 Sasaran Pembangunan Daerah…………………..…. IV-1

    BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH………… V-1

    BAB BI PENUTUP……………………………………………….……….. VI-1

  • iii

    DAFTAR TABEL

    Tabel 1.1 Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro

    Kabupaten Sumedang Tahun 2019……………………….

    I-7 Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Sampai Dengan

    Triwulan II……………………………………………………….

    II-4 Tabel 2.2 Program dan Indikator Kinerja Program……………….... II-13

    Tabel 2.3 Evaluasi Program dan Kegiatan dalam Perubahan

    RKPD Tahun 2018…………………………………………….

    II-18

    Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2019.. III-8

    Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2019…….. III-15

    Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 III-18

    Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ………………………

    IV-1

    Tabel 4.2 Hubungan Prioritas Pembanguan RKPD dan Program RPJMD…………………………………………………………..

    IV-5

    Tabel 5.1 Rencana Program Dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2019……………………………………………………..

    V-2

  • LAMPIRAN

    PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS

    PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA

    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

    TAHUN 2019

    BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

    KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019

    I-1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumedang

    merupakan upaya terencana untuk pelibatan dan pemberdayaan

    masyarakat dalam mengoptimalkan kapasitas serta potensi sumberdaya

    yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi

    seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Perencanaan pembangunan

    diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan

    pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan

    RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yang

    ditujukan untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

    Tahun 2018-2023, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang

    Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada

    Tahun 2023”.

    Dalam rangka menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas

    antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

    pembangunan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Kabupaten

    Sumedang Tahun 2019 sebagai dokumen perencanaan tahunan, sebagai

    landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

    Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019,

    dan juga merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

    dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun 2019.

    Perubahan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 mengacu

    kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

    Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

    Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

    Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang

    menyatakan bahwa Perubahan RKPD perlu dilakukan apabila

  • BAB I PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

    KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 I-2

    berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

    menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

    meliputi : a.) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas

    pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah,

    rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b.) Keadaan

    yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya

    harus digunakan untuk tahun berjalan.

    Lebih lanjut, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019 pada

    hakikatnya merupakan RKPD transisi, atau dengan kata lain RKPD 2019

    ditetapkan sebelum penetapan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang

    T