RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHbappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2020/10/...Pasal 3 (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan

PEMERINTAH KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

JALAN BRIGJEND KATAMSO NO. 1 WONOSARIGUNUNGKIDUL 55812

http://gunungkidulkab.go.id

(0274) 391 006, 391 089

RKPD2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2020TAHUN 2020TAHUN 2020KABUPATEN GUNUNGKIDULKABUPATEN GUNUNGKIDULKABUPATEN GUNUNGKIDUL

PerubahanPerubahanPerubahan

PERUBAHAN

BUPATI GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33

Tahun 2019;

b. bahwa mendasar pada perkembangan kondisi terkini dan

hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);

78


2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);


2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun .

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk

menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2020.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan

perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2020 dan

perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020.

(4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 dimuat dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2020 maka digunakan

program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal,

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR

ttd

ttd

27 Agustus 2020

27 Agustus 2020

i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL .................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ I-1

1.1. Latar Belakang ......................................................................... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ...................................................... 1-3 1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................. 1-4 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2020 ................................ 1-5

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020 .... II-1

2.1. Hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II ................ II-1 2.2. Kendala Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

pada RKPD Tahun 2019 sampai dengan Semester I ................. II- 17 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .... III-1

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional ................................................ III-1 3.2. Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta ................. III-2 3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul ...................... III-3 3.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................ III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............. IV-1

4.1. Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional, DIY, dan Gunungkidul ............................................................................ IV-1

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ......................... V-1 BAB VI PENUTUP ................................................................................ VI-1

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Rata-rata Kinerja Berdasarkan Sasaran Kabupaten dalam RKPD Tahun 2020 Semester I ................ II-1

Tabel 2.2 Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1.... II-2 Tabel 2.3 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 2.... II-4 Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 3.... II-5 Tabel 2.5 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 4.... II-5 Tabel 2.6 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 5.... II-6 Tabel 2.7 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 6.... II-7 Tabel 2.8 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 7.... II-8 Tabel 2.9 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 8.... II-8 Tabel 2.10 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 9.... II-9 Tabel 2.11 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 10 .. II-10 Tabel 2.12 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 11 .. II-11 Tabel 2.13 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 12 .. II-11

Tabel 2.14 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 13 .. II-12 Tabel 2.15 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 14 .. II-13 Tabel 2.16 Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat

Daerah dalam RKPD Tahun 2020 Semester I ...................... II-14 Tabel 3.1 Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun

2019 ................................................................................... III-4 Tabel 3.2 Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun

2020 ................................................................................... III-5 Tabel 3.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Gunungkidul

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 (%) ............... III-8 Tabel 3.4 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) ................... III-9 Tabel 3.5 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah) ................... III-9 Tabel 3.6 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Persen) ............................ III-10 Tabel 3.7 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015-2019 ............................................................... III-13 Tabel 3.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015-2019 ......................................... III-14 Tabel 3.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten

Gunungkidul pada Perubahan RKPD 2020......................... III-14 Tabel 3.10 Indikator pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun

2015-2019 .......................................................................... III-15 Tabel 3.11 Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2019 ........ III-15 Tabel 3.12 Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul pada Perubahan RKPD

2020 ................................................................................... III-16 Tabel 3.13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada

Perubahan RKPD 2020 ....................................................... III-17 Tabel 3.14 Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2019-2020 ............................................................... III-17 Tabel 3.15 Tabel Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Daerah,

APBD Murni dan RAPBD Perubahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .................................................. III-22

Tabel 3.16 Perkembangan Surplus/defisit dan SiLPA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 ......................................... III-27

Tabel 4.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan DIY, dan Prioritas Pembangunan Gunungkidul Tahun 2020 .................................................. IV-2

Tabel 4.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional, DIY dan Kabupaten Gunungkidul .................................................... IV-2

iii

Tabel 4.3 Sasaran Pembangunan Menurut Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 .................... IV-3

Tabel 4.4 Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 ........................................................... IV-4

Tabel 5.1 Pagu Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah Tahun 2020 ........................................................................ V-1

Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2020 ........................................................................ V-5

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi DIY ............................................ III-2 Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020 .................. III-3 Gambar 3.3 PDRB Kabupaten Gunungkidul 2016-2019 dan

Proyeksi Tahun 2020 ...................................................... III-4 Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul dan DIY Tahun

2019 ............................................................................... III-5 Gambar 3.5 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015-2019 (Juta rupiah) ............... III-6 Gambar 3.6 PDRB Perkapita Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-

2019 (Juta rupiah) ......................................................... III-7 Gambar 3.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Deflator

Kabupaten Gunungkidul (%) Tahun 2015-2019 ............. III-11 Gambar 3.8 Perkembangan ICOR Kabupaten Gunungkidul, Tahun

2015-2019 ...................................................................... III-11

Gambar 3.9 Rasio Gini Menurut Tipe Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 .................................. III-12

Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 – 2019................. III-15

Gambar 3.11 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul 2015-2019 dan Proyeksi Tahun 2020 ...................................... III-17

I - 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan tahun keempat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019.

Sebagai bagian periode perencanaan jangka menengah tahun 2016-2021, rumusan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 telah dirancang untuk memastikan keberlanjutan upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Dalam RKPD Tahun 2020 telah direncanakan arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang bersangkutan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lain tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi- asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dihar apkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai pada tahun 2020.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai Semester I tahun 2020, terjadinya Pandemi COVID 19 memberi dampak yang

luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan, dan tentunya dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada saat bersamaan pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru sebagai respon terhadap Pandemi COVID 19 yang harus dilaksanakan daerah. dan memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019, adanya perubahan asumsi pendapatan, serta pemanfaatan SILPA, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian skema pembangunan tahun 2020. Hal ini perlu dilakukan untuk dapat merespon perubahan yang terjadi, baik yang berupa perubahan kebijakan

78

I - 2

pemerintah maupun perubahan kondisi faktual yang mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan

kelompok sasaran kegiatan. Secara umum berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020, terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah dan adanya perubahan kebijakan serta regulasi pemerintah yang menjadi dasar dan arah perubahan rencana pembangunan tahun 2020 antara lain: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan;

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

6. Telah dilaksanakannya pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul TA. 2019 oleh BPK RI dan telah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang memerlukan tindak lanjut;

7. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

I - 3

10. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

12. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

13. Diterbitkannya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

14. Penurunan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian terhadap target pendapatan daerah;

15. Pemanfaatan SILPA dan SILPA BLUD RSUD Wonosari dan Puskesmas; 16. Penambahan anggaran pembayaran premi PBI JKN, untuk pemenuhan

Universal Health Coverage (UHC) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020;

17. Penambahan alokasi anggaran pembayaran Pajak Penerangan Jalan Umum; 18. Pengembalian kelebihan penerimaan denda. 19. Penyesuaian program/kegiatan untuk menindaklanjuti amanat

regulasi/kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan di daerah yang terbit setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2020 serta dukungan terhadap pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional berupa: Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, kegiatan Tugas Pembantuan, Penyelenggaraan Pemilukada, dan konvergensi penanganan stunting;

20. Pengalokasian kembali penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank BPD DIY sebagai pelaksanaan amanat peraturan daerah;

21. Pengalokasian kembali anggaran pengamanan Pilkada; 22. Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik; 23. Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran secara sangat selektif; 24. Pengalokasian kembali anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan

Khusus Dana Keistimewaan (BKK Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta; 25. Penyesuaian indikator dan target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah; 26. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk penanganan tanggap darurat dan

pemulihan pasca tanggap darurat dan transisi menuju adat kebiasaan baru/tatanan normal baru (new normal) Pandemi COVID-19;

27. Pemenuhan kebutuhan anggaran kegiatan yang bersifat wajib mengikat dan tidak dapat ditunda

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 adalah: a. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

I - 4

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; g. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

k. Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan

Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

l. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 10);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 15);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11); r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan perkembangan kondisi lingkungan strategis daerah pada tahun berjalan.

Perubahan RKPD tahun 2020 perlu disusun dengan tujuan: a. Memberikan acuan bagi Bupati dan DPRD dalam Penyusunan Kebijakan

Perubahan Anggaran-Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;

b. Memberikan acuan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

I - 5

1.4. Sistematika Penyajian Bab I Pendahuluan Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020 Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Bab VI Penutup

II – 1

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2020

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program/kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tahun 2020 merupakan tahun keempat periode RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yang tahapan lima tahunan ke-3 dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

2.1. Hasil RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016 – 2021 terdapat 14 (empat belas) sasaran kabupaten sebagai berikut : 1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat. 4. Kapasitas sumberdaya masyarakat meningkat. 5. Jumlah penduduk miskin turun. 6. Angka pengangguran turun. 7. Daya saing pariwisata meningkat. 8. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat. 9. Infrastruktur publik wilayah meningkat. 10. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat. 11. Pendapatan masyarakat meningkat. 12. Ketahanan pangan meningkat. 13. Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkat. 14. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.

Sasaran kabupaten nomor 1, 2, dan 3 merupakan penjabaran misi 1 RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran nomor 4, 5, dan 6 merupakan penjabaran misi 2 yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Sasaran kabupaten nomor 7 dan 8 merupakan penjabaran misi 3 yakni : memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional. Sasaran kabupaten nomor 9 merupakan penjabaran misi 4 yakni : meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah. Sasaran kabupaten nomor 10, 11, dan 12 merupakan penjabaran misi 5 yakni :

mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif. Sedangkan sasaran kabupaten nomor 13 dan 14 merupakan penjabaran misi 6 yakni : meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Capaian rata-rata realisasi kinerja menurut sasaran pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II (dua) atau semester I (satu) adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Capaian Rata-rata Kinerja Berdasarkan Sasaran Kabupaten dalam RKPD Tahun 2020 sampai dengan Semester I 2020

No. Sasaran

Capaian

Kinerja (%) Anggaran

(%)

1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat 39,59 53,59

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

meningkat 54,88 44,59

3. Ketaatan Masyarakat Terhadap Hukum Meningkat 22,33 41,00

4. Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat 31,21 21,06

5. Jumlah Penduduk Miskin Menurun 27,85 43,06

6. Angka Pengangguran Menurun 36,13 82,50

II – 2

No. Sasaran

Capaian

Kinerja (%) Anggaran

(%)

7. Daya Saing Pariwisata Meningkat 11,53 36,44

8. Pelestarian Budaya Berbasis Pemberdayaan Meningkat 11,1 15,46

9. Infrastruktur Publik Wilayah Meningkat 36,02 37,09

10. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkat 33,73 61,57

11. Pendapatan Masyarakat Meningkat 23,4 77,61

12. Ketahanan Pangan Meningkat 33,18 68,71

13. Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkat 20,94 47,81

14. Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Meningkat 31,28 31,53

CAPAIAN RATA-RATA 29,51 47,29

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat dalam merealisasikan rancana yang telah disusun karena adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pengurangan anggaran sehingga akan berpengaruh pada capaian baik kinerja maupun keuangan sampai dengan semester I.

Tingkat capaian kinerja dan keuangan pada semester I tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh karena adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menangani wabah covid-19 sehingga harus dilakukan pengurangan anggaran namun belum dibarengi penyesuaian target kinerjanya yang mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.

Tahun 2020 rata-rata kinerja RKPD berdasarkan sasaran daerah adalah 29,51% sedangkan untuk capaian anggarannya adalah 47,29%. Kondisi ini sangat dipengaruhi karena adanya kebijakan untuk penanganan wabah covid-19 dan perlu menjadi perhatian karena capaian pada pertengahan tahun belum dapat mencapai 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Mengingat kondisi dan situasi pada saat ini yang masih difokuskan dalam penaganan covid-19 maka perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja masih rendah untuk dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan langkah untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Sasaran 1 : Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Nilai

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah daerah. Pada tahun 2019 nilai AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat BB, dan diharapkan nilai AKIP Pemerintah Daerah dapat terus meningkat seiring dengan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada semua lini.

Sasaran 1 dilaksanakan oleh 47 (empat puluh tujuh) Perangkat Daerah dengan didukung 38 Program. Sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran sampai dengan semester I tahun 2020 untuk capaian program-program pendukung sasaran 1 (satu) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tingkat Capaian Kinerja Program Pendukung Sasaran 1

NO Program

Tingkat Capaian Kinerja

dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)

K RP

1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan 29,62 38,50

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,66 49,03

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 46,03 52,83

4 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur 49,46 63,35

II – 3

NO Program


dan Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

5 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat Daerah 57,56 63,23

6 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 51,52 58,89

7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 26,27 39,19

8 Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan

28,14 51,77

9 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan 27,82 14,83

10 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 31,4 30,75

11 Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 36,44 38,37

12 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi 44,37 82,72

13 Program Pengembangan Otonomi Desa 37,14 92,06

14 Program Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa 32,77 59,73

15 Program Peningkatan Pelayanan Terpadu 55,67 51,12

16 Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 16,67 74,16

17 Program Pengembangan Statistik Daerah 0 32,16

18 Program Persandian dan Pengamanan Informasi 0 68,09

19 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan 15,18 62,22

20 Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 21,88 79,19

21 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial,

dan Budaya 38,1 59

22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 31,25 59,04

23 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 41,36 38,5

24 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah 50 45,52

25 Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 59,26 85,49

26 Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai 34,18 51,95

27 Program Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS 47,53 42,3

28 Program Penelitian dan Pengembangan 37,04 34,47

29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 41,67 70,06

30 Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

33,33 36,6

31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 36,66 29,72

32 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 33,33 52,23

33 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 43,09 72,01

34 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah 54,62 24,32

35 Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah 41,67 42,8

36 Program Pembinaan Wilayah 20 70,66

37 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 44,58 80,27

38 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD 31,57 39,2

RATA-RATA 36,10 53,59

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi dari

seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan akuntabiltas kinerja pemerintahan, rata-rata realisasi capain program pendukung pencapaian sasaran 1 sebesar 36,10% dengan capaian anggaran sebesar 53,59%. Tingkat capaian kinerja dan keuangan pada semester I tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh karena adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menangani wabah covid-19 sehingga harus dilakukan pengurangan anggaran namun tidak dibarengi penyesuaian target kinerjanya yang mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.

Terdapat 2 (dua) program pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang sampai dengan semester I belum ada realisasi kinerja tetapi sudah ada realisasi keuangan yaitu Program Pengembangan Statistik Daerah dan Program Persandian dan Pengamanan Informasi. Belum adanya capaian kinerja dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menangani wabah covid-19. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena capaian pada pertengahan tahun belum dapat mencapai 50% dari target yang ditetapkan pada tahun 2020. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan

II – 4

penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. Perlu dilakukan pencermatan terhadap program dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja masih rendah, dilakukan identifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya dirumuskan langkah untuk percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. B. Sasaran 2 : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan indikator opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran ini didukung oleh 7 (tujuh) program, yang dilaksanakan oleh 2 Perangkat Daerah yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Inspektorat Daerah.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 2

NO Program


dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)

K RP

1 2 3 4

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 45,84 41,07

2 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Daerah 54,76 24,26

3 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 102,29 23,2

4 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

Daerah 58,27 73,81

5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Aset Daerah 35 79,68

6 Program Pengelolaan pendapatan pajak daerah 58,9 34,12

7 Program Pengembangan Pendapatan Daerah 29,09 36,01

RATA-RATA 54,88 44,59

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 54,88% sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 44,59%. Dari data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum program dan kegiatan pembangunan yang dirancang untuk mencapai sasaran 2 sudah baik, meskipun demikian masih perlu mendapatkan perhatian untuk capaian relasisasi yang tidak seimbang antara capaian kinerja dibandingkan dengan capaian keuangannya

C. Sasaran 3 : Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang ditunjukkan dengan indikator indeks kententraman dan ketertiban masyarakat. Semakin tinggi nilai indeks kententraman dan ketertiban masyarakat menunjukkan ketaatan masyarakat terhadap hukum semakin baik. Sasaran 3 ini didukung 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat adalah sebagai berikut:

II – 5

Tabel 2.4 Tingkat Capaian Kinerja Program pendukung Sasaran 3

NO Program

Tingkat Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

(%)

K RP

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 22,5 36,59

2 Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman,

Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal 19,76 27,27

3 Program Penegakan Peraturan Daerah 25,75 100

4 Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dan Penanganan Konflik Sosial

19,34 30,21

5 Pendidikan Politik, Penguatan Organisasi Politik, dan

Penguatan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lsm 24,29 10,95

RATA-RATA 22,33 41,00

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk

mencapai sasaran peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program mencapai 22,33% sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 41,00%. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. Tingkat capaian ini masih sangat rendah mengingat pada saat ini sudah pada akhir semester I, sehingga perlu diinvetarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapakan.

D. Sasaran 4 : Kapasitas sumberdaya masyarakat meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia menunjukkan kapasitas sumberdaya masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 20 (dua puluh) program yang diampu 5 (lima) Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk

mencapai sasaran Kapasitas sumberdaya masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:


NO Program


Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat 16,83 15,06

2 Program Pendidikan Dasar SD 24,11 24,11

3 Program Pendidikan Dasar SMP 16,54 24,01

4 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan 8,78 3,77

5 Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan 68,40 3,23

6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 60,40 10,30

7 Program Kesehatan Keluarga 25,06 14,78

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

62,50 13,77

II – 6

NO Program


Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12,44 1,59

10 Program Pencegahan Penyakit 27,61 3,37

11 Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana

Prasarana Pelayanan Kesehatan 10,00 0,10

12 Program Pelayanan Jaminan Kesehatan 40,00 31,34

13 Program Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas 50,00 14,74

14 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 31,00 12,16

15 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit 20,00 0,47

16 Program Perlindungan Perempuan, Anak, dan

Pengarusutamaan Gender 20,41 71,82

17 Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera 19,89 29,38

18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan

Kewirausahaan Pemuda 35,37 23,73

19 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 52,64 59,04

20 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 22,14 64,39

RATA-RATA 31,21 21,06


mencapai sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 31,21% dengan capaian anggaran 21.06%. Dari data capaian tersebut dapai dilihat sasaran 4 ini masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya terobosan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

E. Sasaran 5 : Jumlah penduduk miskin turun

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin yang ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan. Semakin rendah angka kemiskinan menunjukkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Sasaran ini dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daaerah yaitu Dinas Sosial dan DP3AKBPMD dan didukung dengan 3 (tiga) program.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Jumlah penduduk miskin turun adalah sebagai berikut:


NO Program


Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 42,5 47,24

2 Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial 23 40,55

3 Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan 18,06 41,39

RATA-RATA 27,85 43,06


mencapai sasaran peningkatan kapasitas sumberdaya masyarakat dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 27,85% dengan realisasi anggaran 43,06%. Dari data capaian tersebut diketahui bahwa Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian

II – 7

anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. F. Sasaran 6 : Angka pengangguran menurun

Sasaran ini diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator angka pengangguran. Semakin rendah angka pengangguran menunjukkan jumlah pengangguran mengalami penurunan. Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) program yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Angka pengangguran menurun adalah sebagai berikut:


NO Program


Anggaran RKPD yang dievaluasi

(%)

K RP

1 Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja 33,33 98,94

2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 63,89 33,11

3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 22,29 100

4 Program Pengembangan Transmigrasi 25 97,94

RATA-RATA 36,13 82,50


mencapai sasaran penurunan angka pengangguran dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 36,13% dengan realisasi anggaran 82,50%. Dari data capaian tersebut diketahui bahwa tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja

G. Sasaran 7 : Daya saing pariwisata meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata yang ditunjukkan dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan

wisatawan mancanegara; dan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara menunjukkan daya saing pariwisata semakin baik.

Isu strategis pembangunan daerah yang menjadi prioritas untuk ditangani pada tahun 2020 salah satunya adalah sektor Pariwisata sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai potensi pariwisata yang dimiliki akan dikembangkan seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama potensi pengembangan Pantai Selatan dan Kawasan Geopark.

Kabupaten Gunungkidul yang terletak di Pantai Selatan Jawa (Pansela) memiliki panjang pantai lebih kurang 72 km dan terpanjang di Daerah Istimewa Yogyakarta serta mempunyai jumlah pantai lebih dari 100 pantai, yang baru dikembangkan sebanyak 41 pantai. Pansela merupakan destinasi pariwisata penyumbang PAD sektor pariwisata terbesar di Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebagai anggota Global UNESCO Geopark pada Tahun 2016. Terdapat 13 Geosite Geosite diantaranya Gunung api Purba Nglanggeran Patuk, Geosite Endapan Laut Tua dan Fosil, Gedangsari, Geosite Gua Pindul, Karangmojo,Geosite Kali Suci, Semanu, Geosite Luweng Jomblang, Semanu, Geosite Pantai Siung-Wediombo, Geosite Lembah Kering Purba Sadeng, Girisubo,Geosite Air Terjun Sri Getuk,Geosite Pantai Baron-Kukup-Krakal,Geosite

II – 8

Luweng Cokro, Geosite Gua Ngingrong, Biosite Geoforest Wanagama, Biosite Geoforest Turunan. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yang diampu oleh Dinas Pariwisata.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Daya saing pariwisata meningkat adalah sebagai berikut:


NO Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(%)

K RP

1 Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata 9,83 36,5

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi

Pariwisata 9,76 39,91

3 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

dan Kelembagaan Pariwisata 15 32,91

RATA-RATA 11,53 36,44


mencapai sasaran peningkatan daya saing pariwisata dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 11,53% dan realisasi anggaran 36,44%. Dari data capaian tersebut dapat dilihat tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. H. Sasaran 8 : Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator indeks pelestarian budaya. Semakin tinggi nilai indeks pelestarian budaya menunjukkan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) program yang diampu oleh Dinas Kebudayaan.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9


NO Program


Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

1 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi

11,02 10,3

2 Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan

Sastra 14,29 28,77

3 Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan

Warisan dan Nilai Budaya 8 7,32

RATA-RATA 11,1 15,46


mencapai sasaran peningkatan pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 11,1% dengan realisasi anggaran 15,46%. Dari data capaian tersebut dapat diketahui bahwa tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk

II – 9

penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.

I. Sasaran 9 : Infrastruktur publik wilayah meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan infrastruktur publik wilayah yang ditunjukkan dengan indikator indeks ketersediaan infrastruktur wilayah. Semakin tinggi nilai indeks ketersediaan infrastruktur wilayah menunjukkan pelayanan infrastruktur publik semakin baik. Sasaran ini didukung dengan 14 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan ; serta Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Infrastruktur publik wilayah meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10


NO Program


Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)

K RP

1

Program Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

0 19,81

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan

Lainnya

32,37 21,22

3 Program Penyelenggaraan Pembangunan

Gedung 14,58 0,47

4 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 21,67 26,79

5 Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan

berat 100 14,35

6 Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan

Rumah Susun 63,68 44,01

7 Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

0 59,38

8 Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan

Ruang 3,85 85,29

9 Program Pelaksanaan Dan Pengawasan

Pertanahan Dan Penataan Ruang 12,44 1,62

10 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana

Perhubungan 25 56,55

11 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum dan Barang 73,65 55,75

12 Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi 66,83 55,82

13 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran

54,55 56,69

14 Program Pembangunan dan Pembinaan

Jaringan Komunikasi Data dan Informatika 35,63 21,48

RATA-RATA 36,02 37,09


mencapai sasaran infrastruktur publik wilayah meningkat dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program pendukung sampai akhir semester I Tahun 2020 baru mencapai 36,02% dengan penyerapan anggaran 37,09% hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganancovid-19 sehingga banyak kegiatan yang ditunda pelaksanaanya. Untuk Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh DPUPR capaian kinerjanya masih 0 (nol) Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran

II – 10

untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan upaya penyelesaian masalah lebih instensif agar target dari program yang telah direncakan dapat tercapai. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang capaian kinerjanya masih sangat rendah baru 3% sedangkan capaian keuangannya sudah 85,29% hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran yang tidak disertai penyesuaian target kinerjanya shingga perbedaannya sangat tinggi. J. Sasaran 10 : Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan indikator angka pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 8 (delapan) program, yang diampu oleh 4 Perangkat Daerah yakni Dinas Sekretariat Daerah; Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat adalah sebagai berikut:


NO Program


Anggaran RKPD yang

dievaluasi (%)

K RP

1 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi 21,11 26,83

2 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM 27,63 34,02

3 Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal

Daerah 16,67 100

4 Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

34,68 50,87

5 PProgram Peningkatan, Pengembangan dan Efisiensi

Perdagangan 28,69 63,03

6 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

(IKM) 32,56 58,98

7 Program Analisis Kebijakan Pembangunan 65,19 86,87

8 Program Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya

Alam 43,33 71,98

RATA-RATA 33,73 61,57


mencapai sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung baru mencapai 33,73% sedangkan untuk capaian anggaran sebesar 61,57%. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang cukup besar agar target yang telah direncakan dapat tercapai sehingga masing-masing perangkat daerah sebagai pengampu program yang mendukung tercapainya sasaran ini harus meningkatkan koordinasi lebih intensif. K. Sasaran 11 : Pendapatan masyarakat meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator pendapatan perkapita penduduk. Semakin tinggi angka pendapatan perkapita penduduk menunjukkan pendapatan masyarakat semakin

II – 11

baik.Sasaran ini didukung oleh 4 program yang diampu oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Pendapatan masyarakat meningkat adalah sebagai berikut:


NO Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi


K RP

1 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 18,24 50,81

2 Program Pemberdayaan Nelayan 14,49 86,27

3 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan 30,46 74,25

4 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian 30,42 99,09

RATA-RATA 23,4 77,61


mencapai sasaran pendapatan masyarakat meningkat dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 23,4% dengan capaian anggaran sebesar 77,61%. Capain kenerja sangat jauh berbeda dibandingkan dengan capaian keuangan dikarena andanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai penyesuaian targte kinerja, sehingga penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target awal.

L. Sasaran 12 : Ketahanan pangan meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan indikator jumlah desa rawan pangan. Semakin sedikit jumlah desa rawan pangan menunjukkan ketahanan pangan semakin baik.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan diukur dari aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Ketahanan pangan yang meningkat memiliki artian bahwa kemampuan negara sampai dengan perseorangan dalam menyediakan, mengakses dan mengkonsumsi pangan mengalami peningkatan, dimana dalam konteks RPJMD di Kabupaten Gunungkidul diukur dengan indikator menurunnya jumlah desa rawan pangan.Sasaran ini didukung oleh 5 program uang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi

terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Ketahanan pangan meningkat adalah sebagai berikut:


NO Program



K RP

1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 27,86 76

2 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

20,37 95,75

3 Program Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan 34,72 37,1

4 Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan

Hortikultura 48,08 51,1

5 Program Peningkatan Produksi Peternakan 34,85 83,61

RATA-RATA 33,18 68,71

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program, capaian kinerja sebesar

33,18% dan capaian anggaran sebesar 68,71%. Capaian keuangan sangat tinggi jika dibandingkan dengan capaian kinerja karena adanya kebijakan untuk penanganan

II – 12

wabahn covid-19 yang harus menguirangi anggaran tetapi belum diikuti penyesuaian target kinerjanya sehingga perlu sinkronisasi dalam perencanaannya. M. Sasaran 13 : Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi nilai indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 5 program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup meningkat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14


NO Program



K RP

1 Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan 41,66 37,67

2 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Lingkungan Hidup 25 34

3 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 0 100

4 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya 0 5,38

5

Program Pengendalian Pencemaran dan

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Lingkungan Hidup

17,5 44,93

6 Program Pengelolaan Sampah Mandiri 41,5 64,86

RATA-RATA 20,94 47,81


mencapai sasaran peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat dilihat bahwa rata-rata capain kinerja program pendukung mencapai 20,94% dengan serapan keuangan mencapai 47,81%. Adanya wabah Covid-19 yang terjadi pada saat ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan bayak yang terdunda sehingga capaian baik kinerja maupun keuangan sampai dengan semester I masih rendah. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja

N. Sasaran 14 : Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang ditunjukkan dengan indikator persentase desa tangguh bencana. Semakin tinggi persentase desa tangguh bencana menunjukkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana semakin baik. Sasaran ini didukung oleh 2 program yang dilaksanakan oleh BPBD.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2020, sesuai data hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat adalah sebagai berikut:

II – 13


NO Program

Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran

RKPD yang dievaluasi (%)

K RP

1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana 38,03 20,12

2 Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi

dan Penanganan Bahaya Kebakaran 24,52 42,93

RATA-RATA 31,28 31,53


mencapai sasaran peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja program pendukung mencapai 31,28% dengan realisasi keuangan sebesar 31,53%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa

capaian baik kenerja maupun keuangan sampai dengan triwulan I masih sangat rendah sehingga perlu dikoordinasikan internal secara lebih intensif. Tingkat capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan tingkat capaian keuangan disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak disertai dengan penyesuaian tolok ukur kinerja sehingga untuk penghitungan capaian kinerja masih dibandingkan dengan target yang lama, sedangkan untuk perhitungan capaian keuangan sudah menggunakan target setelah penyesuaian anggaran sehingga mengakibatkan capaian keuangan lebih tinggi dari capaian kinerja.

Untuk capaian target kinerja dan anggaran semester 1 Tahun 2020

berdasarkan Perangkat Daerah adalah sebagaimana dalam tabel 2.16 berikut:

II – 14

Tabel 2.16 Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Perangkat Daerah dalam RKPD Tahun 2020 Semester I

No. Perangkat Daerah Capaian

Kinerja (%)

Capaian

Anggaran (%) Kendala

1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 26.11 15.30 Refocusing karena pandemi Covid-19 Proses lelang

2 DINAS KESEHATAN 42.06 17.33 Refocusing karena pandemi covid 19 3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 88.52 45.50 -

4 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN 38.85 14.88 Refocusing karena pandemi covid 19

5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32.18 33.94 -

6 DINAS SOSIAL 42.31 43.78 Refocusing karena pandemi covid 19 7 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 39.84 51.24 Penundaan BKK

8

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

44.29 35.69 Refocusing karena pandemi covid 19

9 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 24.81 37.01 Refocusing karena pandemi covid 19 10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 30.98 37.77 Refocusing karena pandemi covid 19

11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 45.04 43.04 Refocusing karena pandemi covid 19 Perjanjian kerjasama tertunda

12 DINAS PERHUBUNGAN 41.07 56.04 Meterisasi belum terlaksana Target pendapatan belum terpenuhi

13 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 33.90 25.31 Proses lelang

14 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 36.28 38.59 Refocusing karena pandemi covid 19

15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 36.00 44.76 Refocusing karena pandemi covid 19

16 DINAS KEBUDAYAAN 25.33 10.45 Refocusing karena pandemi covid 19 Kegiatan berupa mengumpulkan massa

17 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 34.84 43.53 Refocusing karena pandemi covid 19 18 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.29 56.76 Refocusing karena pandemi covid 19 19 DINAS PARIWISATA 34.02 39.08 Refocusing karena pandemi covid 19

20 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 36.88 61.23 Refocusing karena pandemi covid 19

21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 41.17 51.37 Refocusing karena pandemi covid 19 22 INSPEKTORAT DAERAH 43.53 41.41 -

23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 45.72 47.11 Refocusing karena pandemi covid 19 Buku Informasi pembangunan belum teralisasi

24 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 41.89 53.02 a. Refocusing karena pandemi covid 19

II – 15


Kinerja (%)

Capaian


b. Pihak penyedia jasa kebersihan belum mencairkan termin pembayaran

c. Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena adanya wabah covid 19.

d. Survey IKM terkendala covid 19.dan adanya kebijakan bupati untuk penyusunan IKM ditunda di semester II

e. Rapat penyusunan kebijakan akuntansi ditunda karena menunggu Permendagri sebagai peraturan pelaksana dari PP no 12 tahun 20

f. Adanya rasionalisasi anggaran pengadaan kendaraan yang mengakibatkan berkurangnya target pada triwulan II

25 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 36.20 50.20 Seleksi ASN menunggu ijin Pemerintah Pusat

26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.81 20.52 Proses lelang

27 SEKRETARIAT DAERAH 44.81 43.50 Refocusing karena pandemi covid 19

28 SEKRETARIAT DPRD 38.20 40.39 Refocusing karena pandemi covid 19

29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 38.63 27.90 Refocusing karena pandemi covid 19 Penundaan penyusunan dokumen SKM

30 KECAMATAN WONOSARI 59.50 49.47 Refocusing karena pandemi covid 19

31 KECAMATAN PALIYAN 54.23 51.39 Refocusing karena pandemi covid 19 32 KECAMATAN PANGGANG 39.26 25.86 Refocusing karena pandemi covid 19

33 KECAMATAN TEPUS 54.75 48.99 Refocusing karena pandemi covid 19

34 KECAMATAN RONGKOP 32.37 32.51 Refocusing karena pandemi covid 19

35 KECAMATAN SEMANU 50.66 53.92 Refocusing karena pandemi covid 19 36 KECAMATAN PONJONG 35.04 48.54 Refocusing karena pandemi covid 19

37 KECAMATAN KARANGMOJO 51.62 53.11 Refocusing karena pandemi covid 19

38 KECAMATAN PLAYEN 44.07 59.91 Refocusing karena pandemi covid 19

39 KECAMATAN NGLIPAR 58.08 63.53 Refocusing karena pandemi covid 19 40 KECAMATAN NGAWEN 69.76 55.50 Refocusing karena pandemi covid 19 41 KECAMATAN SEMIN 53.22 64.92 Refocusing karena pandemi covid 19

42 KECAMATAN PATUK 45.06 49.29 Refocusing karena pandemi covid 19

43 KECAMATAN SAPTOSARI 61.66 64.81 Refocusing karena pandemi covid 19

II – 16


Kinerja (%)

Capaian


44 KECAMATAN GEDANGSARI 59.53 55.94 Refocusing karena pandemi covid 19

45 KECAMATAN GIRISUBO 53.15 29.52 Refocusing karena pandemi covid 19 46 KECAMATAN TANJUNGSARI 48.01 51.57 Refocusing karena pandemi covid 19 47 KECAMATAN PURWOSARI 45.66 51.11 Refocusing karena pandemi covid 19

II – 17

2.2. Kendala Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2019 sampai dengan Semester I

A. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga a. Pengelolaan anggaran belum sesuai ketentuan sehingga rencana yang telah

ditetapkan belum dapat direalisasikan tepat waktu. b. Anggaran banyak yang dirasionalisasi untuk penanggulanan COVID sehingga

pembangunan sarpras tertunda. c. Sebagian pekerjaan fisik masih daalam proses lelang dan kontrak

B. Dinas Kesehatan a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya pandemi covid 19

C. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman

a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya kebijakan pengurangan anggaran untuk penanganan covid 19

D. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19.

b. Kondisi sarana dan prasarana perkantoran masih baik sehingga belum mendesak untuk dilaksanakan

E. Satuan Polisi Pamong Praja

a. -

F. Dinas Sosial a. Pelaksanaan kegiatan ditunda karena adanya kebijakan untuk penanganan

covid 19

G. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi a. Kegiatan yang bersumber dari dana BKK Propinsi yaitu kegiatan padat karya

tidak jadi untuk dilaksanakan atas permintaan Pemerintah Propinsi DIY

H. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Sebagian kegiatan ditunda pelaksanaanya karena adanya kebijakan untuk

penanganan covid 19

I. Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang a. Refocusing karena pandemi covid 19

J. Dinas Lingkungan Hidup a. Adanya kegiatan yang ditunda karena adanya wabah covid-19

K. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Penyerapan dana maupun target kinerja belum maksimal karena adanya pengurangan dana untuk penanganan pandemi covid 19 dan belum terlaksananya cetak juknis, formulir masih dalam proses.

b. Penyerapan belum mencapai target karena untuk pelaksanaan rakor terkait Perjanjian Kerjasama masih ada yang tertunda.

L. Dinas Perhubungan a. Kegiatan meterisasi PJU PLN belum bisa terlaksana terkendala belum adanya

legalisasi PJU masyarakat b. Biaya upah pungut belum direalisasi karena pendapatan tidak memenuhi

target yang direncanakan

M. Dinas Komunikasi dan Informatika a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa masih dalam proses pelelangan

II – 18

N. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan I sebagian besar melaksanakan

kegiatan triwulan I yang tertunda akibat adanya covid 19

O. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu a. Terdapat beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangan belum sesuai

target yang direncanakan karena adanya kebijakan penanganan covid-19

P. Dinas Kebudayaan a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan pengurangan

anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19. b. Adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan masa yang mengakibatkan

tertundanya pelaksanaan kegiatan

Q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan a. Sebagian besar belanja direalokasi untuk penanganan covid 19 sehingga

pelaksanaan kegiatan ditunda

R. Dinas Kelautan dan Perikanan a. Pelaksanaan kegiatan pada triwulan II sebagian besar melaksanakan kegiatan

triwulan I yang tertundan akibat adanya covid 19 S. Dinas Pariwisata

a. Pelaksanaan kegiatan ditunda dari triwulan I menjadi triwulan IV karena adanya kebijakan untuk penanganan covid 19.

b. Adanya kegiatan yang tidak tercapai targetnya karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19

T. Dinas Pertanian dan Pangan

a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya wabah Covid-19

R. Dinas Perindustrian dan Perdagangan a. Pelaksanaan beberapa kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan

pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19

U. Inspektorat Daerah

a. Kegiatan pemeriksaan reguler, riksus, ETL, asistensi membutuhkan

pertemuan langsung dengan obrik b. Pemeriksaan fisik harus melihat langsung ke obyek

V. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Pelaksanaan kegiatan tertunda akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19.

b. Belanja cetak Buku Informasi Pembangunan Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2019 belum dapat direalisasikan

W. Badan Keuangan dan Aset Daerah

a. Pihak penyedia jasa kebersihan belum mencairkan termin pembayaran b. Beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya karena adanya wabah covid 19. c. Survey IKM terkendala covid 19.dan adanya kebijakan bupati untuk

penyusunan IKM ditunda di semester II d. Rapat penyusunan kebijakan akuntansi ditunda karena menunggu

Permendagri sebagai peraturan pelaksana dari PP no 12 tahun 20 e. Adanya kegiatan yang tidak tercapai targetnya karena adanya rasionalisasi

anggaran untuk penanganan covid-19 f. Adanya rasionalisasi anggaran pengadaan kendaraan yang mengakibatkan

berkurangnya target pada triwulan II

II – 19

X. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

a. Proses seleksi mengalami penundaan karena panitia seleksi menunggu izin dari Pemeritah Pusat sehingga belum dapat dilaksanakan

Y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pelaksanaan kegiatan untuk akomodasi bencana masih dalam proses pengadaan.

Z. Kecamatan

a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan siklus dan pendampingan tertunda akibat adanya kebijakan pengurangan anggaran maupun kegiatan yang dialihkan untuk penanganan covid-19 agar dikoordinasikan dengan PPTK

AA. Sekretariat Daerah

a. Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum terserap secara maksimal karena adanya kebijakan untuk penanganan covid 19

BB. Sekretariat DPRD

a. Pertanggunjawaban ditunda karena menunggu kepastian penyeseuaian anggaran untuk penangan covid-19 tetapi kegiatan tetap dilaksanakan

CC. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Terdapat penundaan penyusunan Dokumen SKM b. Kegiatan Studi kesiapan penyelenggaraan Pilkada belum dapat dilaksanakan

karena adanya pandemo covid-19

III - 1

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian daerah adalah gambaran secara umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 dan juga karakteristik serta prospek perekonomian pada tahun 2020 merupakan rancangan kerangka ekonomi daerah. Kerangka ekonomi daerah juga membahas mengenai tantangan perekonomian Kabupaten Gunungkidul serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator kondisi ekonomi makro suatu daerah. Indikator yang sederhana dan diakui secara nasional untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang secara nasional data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya pendapatan perkapita suatu daerah untuk menuju keadaan yang lebih baik dalam waktu dan periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna apabila peningkatan PDRB per kapita dapat terdistribusi merata menjadi peningkatan pendapatan perkapita penduduknya.

Mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat digunakan PDRB dalam menelaah kemampuan daerah, untuk menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Peran PDRB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Persentase kenaikan sektor-sektor dari PDRB tahun sebelumnya dibandingkan tahun pelaksanaan merupakan sektor yang perlu didorong agar lebih signifikan, atau sebaliknya sektor-sektor yang stagnan atau turun dapat dilihat kebelakang apa penyebabnya, sehingga akan lebih meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan perekonomian daerah dipengaruhi oleh kebijakan dan perekonomian provinsi maupun nasional, adapun kondisi perekonomian provinsi dan nasional seperti dibawah ini.

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Awal tahun 2020 ini Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

Penanggulangannya memerlukan pembatasan fisik (physical distancing) dan pembatasan sosial (social distancing) masyarakat yang pada akhirnya berpotensi memunculkan kontraksi perekonomian. RKP 2020 mengalami perubahan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi di tahun 2020. Disadari bahwa pandemi virus corona (COVID-19) telah memberikan dampak yang besar terhadap pembangunan nasional, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. RKP 2020 diarahkan untuk mengatasi efek sosial ekonomi guna mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 2020-2024. Tema besar RKP 2020 “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, yakni mengatasi akibat dari COVID-19 dari sisi ekonomi dan reformasi sosial. Adapun fokus pemerintah diarahkan kepada re-focussing anggaran dalam menangani dampak dari pandemi tersebut di sektor industri pariwisata, investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Pandemi ini cukup mengejutkan dan telah membuat adanya koreksi pada target sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di 2020 yang, koreksi itu terjadi dikarenakan bergeser dan berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 akibat adanya refocussing anggaran pada upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

III - 2

Berdasarkan informasi dari Berita Resmi Statistik dari BPS tertanggal 5 Mei 2020 diketahui bahwa Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,74 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. 3.2 Kondisi Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kondisi Perekonomian DIY pada tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19. Terlepas dari dampak COVID-19, Sejak tahun 2015 hingga 2019, rerata realisasi pertumbuhan ekonomi DIY adalah sebesar 5%. Realisasi angka pertumbuhan ekonomi itu cukup stabil karena standar deviasi pertumbuhan cukup kecil yaitu: 0,74%. Namun akibat pandemi COVID-19, diperkirakan bahwa selama tahun 2020 ini, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi DIY telah merilis perkiraan variabel makro ekonomi daerah melalui kegiatan “Koordinasi Tindak Lanjut Hasil MUSRENBANG Penyusunan RKPD DIY Tahun 2021”, tanggal 27 April 2020.

4,95% 5,05%5,26%

6,20%

6,60%

0,50%

4,20%

2,30%

5,20%

3,10%

6,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

DIY Pesimis Moderat Optimis

Sumber: Bappeda DIY, April 2020.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi DIY

Hasil perkiraan dari Pemerintah DIY, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 0,5% hingga 3,10%. Angka pertumbuhan ekonomi yang pesimis di tahun 2020 adalah 0,5%; angka pertumbuhan moderatnya adalah

III - 3

sebesar 2,3% dan angka pertumbuhan ekonomi yang optimis adalah sebesar 3,10%. Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik DIY tanggal 5 Mei 2020, pertumbuhan ekonomi DIY Triwulan I-2020 tumbuh negatif 0.17 persen (y-on-y). Pada triwulan 1 tahun 2019, nilai PDRB ADHK DIY adalah sebesar Rp 25.465 triliun sedangkan Pada triwulan 1 tahun 2020, nilai PDRB ADHK DIY adalah sebesar Rp Rp 25.422 triliun.

Sumber: BPS DIY, 2020

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan I-2020

3.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Gunungkidul 3.3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indikator makro lainnya yang digunakan untuk melihat kinerja nyata ekonomi suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan trickle down effect bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja,

meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Di masa pandemi COVID-19 dan menuju pada tahapam New Normal perlu ditingkatkan untuk mendorong produktivitas sektor unggulan di Kabupaten Gunungkidul, khususnya sektor industri pengolahan dan manufaktur yang merupakan penunjang dalam pencapaian visi daerah yang menitikberatkan pada pariwisata daerah. Industri pengolahan yang bergerak adalah industri makanan dan minuman yaitu sebagian besar bergerak pada industri pengolahan rumah tangga untuk menunjang kepariwisataan, dan industri kayu dan barang anyaman. Di masa COVID-19, sektor pariwisata yang mengalami dampak dengan dilakuakn penutupan sektor ini selama hampir 4 bulan. Pembukaan sektor wisata yang secara bertahap dengan memperhatikan protokol kesehatan menyebabkan turunnya angka pengunjung yang berakibat pada sektor Industri pengolahan,jasa dan yang lainnya. Gambar 3.3 menunjuk

Documents

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHbappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2020/10/...Pasal 3 (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan