DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI
B2TKE - BPPT
Gedung 620-625, Klaster Energi, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,
Setu, Tangerang Selatan 15314
Telp: +62 21 756 0916, Fax: +62 21 756 0904
Email: [email protected], Website: www.b2tke.bppt.go.id
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
LEMBAR PENGESAHAN
DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI
Tangerang Selatan, 25 Maret 2021
Disusun oleh, Disahkan oleh,
Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Kepala B2TKE
Sugeng, ST., M.T. Dr. Ir. Barman Tambunan
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... iii
I. PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 4
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................ 4
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................ 4
1.3 Dasar Hukum ........................................................................................................................... 5
1.4 Pengertian Umum .................................................................................................................. 5
II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ..................................................... 7
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ............................................................. 7
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ................................ 7
III. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ........................................................10
3.1 Komponen Pengungkit ................................................ Error! Bookmark not defined.
3.2 Indikator Hasil ................................................................ Error! Bookmark not defined.
IV. TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ................................................. 17
V. MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZI ........................................................... 18
VI. LEMBAR MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ........... Error!
Bookmark not defined.
4
BAB
1
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Instansi Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
a. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
b. Melakukan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.
Guna mewujudkan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, serta melaksanakan perintah harian Kepala BPPT untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)-BPPT dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.
1.2 Maksud dan Tujuan
Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi B2TKE untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Sementara tujuan penyusunan dokumen ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5
1.3 Dasar Hukum
Dasar Hukum yang melandasi kepentingan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
1.4 Pengertian Umum
Dalam dokumen rencana kerja ini, beberapa istilah yang digunakan antara lain:
a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
6
c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;
d. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
e. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
7
BAB
2
II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Beberapa hal yang berkaitan dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas antara lain:
a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi Instansi Pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala B2TKE. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan B2TKE menuju WBK/WBBM antara lain:
a. B2TKE merupakan unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
b. B2TKE mengelola sumber daya yang cukup besar, serta c. B2TKE memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi
Setelah usulan ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
8
Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hubungan antar masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen disajikan pada gambar berikut ini.
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
A. Komponen Pengungkit
Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi factor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:
NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT
1. Manajemen Perubahan 8% 2. Penataan Tatalaksana 7%
3. Penataan Manajemen SDM 10% 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
5. Penguatan Pengawasan 15%
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10% TOTAL 60%
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
9
B. Indikator Hasil
NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
20%
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
20%
TOTAL 40%
Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
10
III. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
A. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)
No SASARAN
STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS KEGIATAN
BOBOT
AKSI
KETERKAITAN DENGAN
2021
Pokja RB
UNIT TUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tim Kerja Tim Kerja ZI dipilih melalui mekanisme jelas
Rapat pembentukan Tim Kerja ZI
1 Rapat pembentukan Tim Kerja ZI
All
2 Rencana pembangunan ZI
Penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI
Rapat Koordinasi 0.5 Rapat koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI
All
Penetapan target prioritas 0.5 Penetapan target prioritas All
Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
Sosialisasi lewat website 0.4 Peletakan dan update informasi mengenai ZI di website BPPT
All
Sosialisasi berkala di internal B2TKE
0.6 Sosialisasi program dan progress dari seluruh pokja
All
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
Monev Pembangunan WBK/WBBM
Monev Triwulan Pembangunan WBK/WBBM
0.8 Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM, diikuti dengan tindak lanjut
All
Peningkatan keterlibatan seluruh pegawai B2TKE
Pengukuran persepsi dan feedback pegawai B2TKE terhadap program ZI
0.8 Survey berkala internal B2TKE
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja
Peningkatan peran AoC Pembentukan AoC 0.4 Rapat pembentukan tim AoC AoC
Rapat Koordinasi AoC 0.4 Rapat koordinasi tim AoC AoC
Peningkatan proses knowledge management dengan transformasi digital
Peningkatan penggunaan KM BPPT
1 Inisiasi penggunaan KM All
Event dengan KM 1 All Event dengan KM 2 All
Senior Mengajar 0.6 Sesi senior mengajar All
Peningkatan budaya kebersamaan pegawai B2TKE
Peningkatan interaksi positif antar pegawai B2TKE
1 Cozy corner B2TKE All
Ruang Ramah Kesehatan Mental
All
Olimpiade virtual B2TKE All
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
11
B. PENATAAN TATALAKSANA (7)
No SASARAN
STRATEGIS INISIATIF
STRATEGIS KEGIATAN BOBOT AKSI
KETERKAITAN DENGAN
2021
Pokja RB UNIT TUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pemutakhiran SOP B2TKE
Evaluasi SOP B2TKE
Pengumpulan & mengunggah SOP lama ke KMS
0.7 Melakukan pengumpulan & mengunggah SOP sebelumnya ke KMS
seluruh pokja
Peninjauan ulang SOP lama 0.7 Melakukan peninjauan ulang SOP seluruh pokja
Pemutakhiran SOP lama 0.7 Melakukan pemutakhiran SOP seluruh pokja
Integrasi SOP baru ke laman resmi B2TKE atau KMS
0.7 Melakukan integrasi SOP ke laman resmi B2TKE
seluruh pokja
Pengujian integrasi SOP baru 0.7 Melakukan pengujian integrasi SOP
seluruh pokja
Peluncuran SOP baru 0.7 Melakukan peluncuran SOP yang baru
seluruh pokja
2 Sosialisasi Penggunaan E-Office
Survei Penggunaan E-Office
Survei I Penggunaan E-Office
0.7 Melakukan Survei I Penggunaan E-Office
seluruh pokja
Sosialisasi Penggunaan E-Office
1.4 Melakukan Sosialisasi Penggunaan E-Office
seluruh pokja
Survei II Penggunaan E-Office
0.7 Melakukan Survei II Penggunaan E-Office
seluruh pokja
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
12
C. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR RENCANA AKSI 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya efektifitas manajemen SDM
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Menyusun kebutuhan pegawai B2TKE mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Menempatkan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2 Meningkatnya efektivitas manajemen SDM
Pola Mutasi Internal Melakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier pegawai
Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
3 Meningkatnya profesionalisme SDM
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Melakukan upaya pengembangan kompetensi Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Mengidentifikasi persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
Memberikan kesempatan bagi Pegawai B2TKE untuk memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
4 Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel
Penetapan Kinerja Individu Melakukan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja B2TKE
Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya
Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
Memberikan reward sesuai hasil penilaian kinerja individu
5 Meningkatnya Disiplin SDM Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi Membuat Surat tugas apabila ada pegawai yang melakukan dinas di luar kantor
Membuat surat izin apabila ada pegawai yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
6 Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pegawai B2TKE
Sistem Informasi Kepegawaian
Memutakhirkan data secara berkala
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
13
D. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
NO Sasaran Kegiatan INISIATIF
STRATEGIS Kegiatan BOBOT Aksi
KETERKAITAN DENGAN
2021
Pokja RB
UNIT TUSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Keterlibatan pimpinan dan pegawai memahami perencanaan kinerja dan laporan kinerja
Sosialisasi perencanaan kinerja dan laporan kinerja
Sosialisasi perencanaan kerja UK
0.8 Melakukan sosialisasi perencanaan kerja dan perjanjian kinerja UK
Pokja 1
Sosialisasi progres kinerja UK
0.8 Melakukan sosialisasi progres kinerja UK
Pokja 1
Sosialisasi progres kinerja dan anggaran secara berkala dengan media
1.5 Melakukan sosialisasi progres kinerja dan anggaran melalui videotron
Pokja 1
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan laporan kinerja
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024
0.8 Melakukan penyesuaian Renstra 2020-2024 bersama manajemen B2TKE sebagai turunan dari Renstra BPPT dan TIEM
Pokja 1
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)
0.8 Melakukan penyusunan PK 2021 bersama manajemen B2TKE
Pokja 1
Penyusunan Rencana Kerja 1.5 Melakukan penyusunan Rencana
Kerja bersama manajemen B2TKE Pokja
1
Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
0.8 Melakukan penyusunan RAPK bersama manajemen B2TKE
Pokja 1
Peningkatan SDM 1.5 Mengikuti pelatihan, bimtek ataupun
workshop terkait SAKIP Pokja
1
3 Pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik
Penyusunan laporan triwulan tepat waktu
Input capaian kinerja Triwulan
0.8 Menginput capaian kinerja triwulan dalam aplikasi Sispekin sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan
Pokja 5
Input LKIP Triwulan dan Tahunan
0.7 Menginput capaian LKIP dalam aplikasi Sispekin sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan
Pokja 5
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
14
E. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Kegiatan Aksi 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Peningkatan Integritas dan No-Gratifikasi
- Pengendalian Gratifikasi - Peningkatan pelaporan LHKPN & LHKASN
1. Review Kebijakan Gratifikasi Pusat dan konsep penerapannya di UK
- Sosialisasi Peraturan BPPT dan Pemerintah terkait Gratifikasi
- Sosialisasi didampingi dengan penyampaian secara formal dan grafis agar mudah dimengerti
2. Koordinasi Pelaporan LHKPN & LHKASN 100%
- Melakukan pengumuman di UK untuk melakukan pelaporan dengan tenggat waktu yang ditentukan
- Melakukan rekap pelaporan di UK dengan bantuan pengisian google form, untuk mempermudah rekap
3. Public Campaign - Membuat info grafis tentang komponen RBZI per 2 bulan, untuk lebih menanamkan kaidah - kaidahnya.
2 Penerapan SPIP Penerapan SPIP UK Secara Efektif
1.Review Kebijakan SPIP - Mempedomani Peraturan Kepala BPPT Nomor 347 Tahun 2011 tentang Penyelerenggaraan SPIP dilingkungan BPPT
2.SK Satgas SPIP - Membentuk Satgas SPIP dan mengadopsi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya
4. Pengendalian Intern - Melakukan koordinasi rutin dengan Troika dan Bagian dan Bidang di Unit Kerja
3 Pengaduan Masyarakat
Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien
1. Review Kebijakan Pengaduan Masyarakat
- melalui web b2tke
2. Implementasi Pengaduan Masyarakat
- Rekap pengaduan masyarakat secara info grafis dan koordinasi rapat penanganan
4 Whistle Blowing System (WBS)
Penyelesaian Laporan WBS secara terintegrasi di UK
- Review Kebijakan WBS - Sosialisasi WBS
- Investigasi WBS
5 Penanganan Benturan Kepentingan
Penganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UK
- Review Kebijakan Benturan Kepentingan
- Penanganan WBS
6 Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Penerapan Pakta Integritas di UK
- Menyusun Pakta Integritas yang disepakati bersama
- Sosialisasi Pakta integritas yang telah dibuat
- Campaigne Pakta Integritas di UK
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15
F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA KERJA 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih responsif dan lebih mudah dijangkau)
Standar Pelayanan
Sudah terdapat standar pelayanan, seperti : Moto Layanan, Kebijakan Mutu serta jenis layanan teknologi (jasa pengujian, konsultansi, pelatihan)
Membuat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE
Standar pelayanan telah dimaklumatkan Memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE
Sudah terdapat SOP pelaksanaan standar pelayanan
Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik B2TKE
B2TKE telah melakukan review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP
Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
B Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan (mendekati standardisasi pelayanan nasional maupun internasional)
Budaya Pelayanan Prima
Pelakasana layanan sudah diklasifikasi sesuai dengan jenis layanan, namun peningkatan kualitas pelaksana layanan masih minim
Mengadakan dan mengikuti training (internal dan eksternal) untuk meningkatakan kompetensi pelaksana layanan sesuai dengan jenis layanan
Informasi tentang pelayanan B2TKE kepada masyarakat Informasi mudah diakses melalui berbagai media seperti; Website: https://www.b2tke.bppt.go.id; Twitter: @b2_tke; FB: Balai Besar Teknologi Konversi Energi; IG: @b2tke.bppt call center B2TKE
Memaksimalkan informasi layanan, dibantu dengan Tim Siman dan Tim Website B2TKE melakukan posting kegiatan baik berupa pengujian, pelatihan, rapat kerja (1hari 1posting dimedsos)
B2TKE sudah ada aturan pemberian penghargaan pegawai terbaik di Unit Kerja, namun belum di berlakukan khusus untuk pelaksana layanan
Mengadakan pemberian reward khusus untuk pelaksana layanan dan kompensasi bagi pelaksana layanan yang tidak sesuai standar
Telah tersedia layanan terpadu/terintegrasi Melakukan koordinasi kembali dengan PMI untuk mengembangkan layanan terpadu B2TKE sampai level tim teknis
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
16
NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA KERJA 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inovasi pelayanan telah tersedia front Desk Ruang Layanan
1. Membuat pusat bantuan pada website B2TKE berupa FAQ yang mempermudah pelanggan mencari informasi
2. Melakukan perbaikan tata letak pada ruang sampel (lanjas) agar sesuai dengan penanganan sampel pada ISO 17025
C Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik B2TKE
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
Survey kepuasan masyarakat secara berkala Membentuk tim survey kepuasaan pelanggan
Hasil survey di publikasikan terbuka, rekapitulasi IKM dapat diakses melalui http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan/ikm
Melakukan update hasil survei di website
Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pelanggan, analisa upaya peningkatan hasil IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
Membentuk tim untuk melakukan analisa data survey kepuasan masyarakat
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
IV. TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Target prioritas yang relevan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE sebagai berikut:
NO TARGET PRIORITAS
1. Penyusunan Rencana Kerja B2TKE 2021
2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM.
4. Sosialisasi program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Sosialisasi penggunaan E-Office
6. Pelatihan terkait SAKIP
7. Pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBK/WBBM
8. Peningkatan penggunaan KM BPPT
9. Peningkatan interaksi positif antar pegawai B2TKE
10. Pengukuran persepsi dan feedback pegawai B2TKE terhadap program pembangunan
ZI
11. Sosialisasi progres kinerja dan anggaran secara berkala dengan media
12. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi SDM
13. Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP kegiatan
14. Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai
15. Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
16. Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
17. Menetapkan Agen Perubahan
18. Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
V. MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZI Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE, Kepala B2TKE dan jajaran Manajemen melakukan identifikasi deskripsi pekerjaan dan menentukan kriteria sebagai berikut:
a. Memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi b. Tidak pernah melanggar kode etik/disiplin kepagawaian c. Mampu bekerja dalam tim d. Mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang baik e. Mempunyai kemampuan komunikasi intrapersonal yang baik
Mengacu pada kriteria di atas, Kepala B2TKE memutuskan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE terdiri atas personil berikut:
NO NAMA NIP KEDUDUKAN
1. Sugeng 198509262009121001 Koordinator
2. Benita Dian Purnamasari 199308292019022004 Program Manager
Manajemen Perubahan: Pola Pikir/ Daya Kerja
3. Hafsah Halidah 199108232018012001 Leader
4. Ilham Arnif 199007192018011001 Engineer Staff
5. M. M. Sarinanto 196805021988011001 Engineer Staff
6. Bayu Samodra 199111102018011001 Engineer Staff
Tata Laksana: Renstra, SOP, Juklak, Juknis
7. Danang Yogisworo 198011032009011003 Leader
8. Winarni 196509181991032001 Engineer Staff
9. Dian Khairiani 198311042009122002 Engineer Staff
10. Nuraida Tarigan 196807281999032001 Engineer Staff
SDM: Kompetensi SDM
11. Sumanto 197205032007101002 Leader
12. Dwi Gunadi 197809242008101001 Engineer Staff
13. Holilahnn 197407152007012003 Engineer Staff
Akuntabilitas: Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja
14. Dwi Puri Ariyani 199406142019022003 Leader
15. Nimas Aisyah Mumtaz 199810212019122001 Engineer Staff
16. Issamaria Masúla 200007022019122001 Engineer Staff
17. Edo Fortuna 199606202020121010 Engineer Staff
Pengawasan: Sistem Pengendalian
18. Desy Kurniawati 198812302014022004 Leader
19. Dwika Budianto 198203312009011003 Engineer Staff
20. Tisha Aditya A 199510182019022004 Engineer Staff
Pelayanan Publik: Complaint Handling System
21. Esti Mega Maulidayanti 198411252014022002 Leader
22. Windy D. Khairani 198609044201402201 Engineer Staff
23. Yustika Agustika 199908042020122001 Engineer Staff
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM