DOKUMEN RENCANA KERJA - B2TKE - BPPT

DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

B2TKE - BPPT

Gedung 620-625, Klaster Energi, Kawasan PUSPIPTEK Serpong,

Setu, Tangerang Selatan 15314

Telp: +62 21 756 0916, Fax: +62 21 756 0904

Email: [email protected], Website: www.b2tke.bppt.go.id

mailto:[email protected]

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BALAI BESAR TEKNOLOGI KONVERSI ENERGI

Tangerang Selatan, 25 Maret 2021

Disusun oleh, Disahkan oleh,

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Kepala B2TKE

Sugeng, ST., M.T. Dr. Ir. Barman Tambunan


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ....................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN ................................................................................................................................. 4

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................................ 4

1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................ 4

1.3 Dasar Hukum ........................................................................................................................... 5

1.4 Pengertian Umum .................................................................................................................. 5

II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ..................................................... 7

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ............................................................. 7

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ................................ 7

III. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ........................................................10

3.1 Komponen Pengungkit ................................................ Error! Bookmark not defined.

3.2 Indikator Hasil ................................................................ Error! Bookmark not defined.

IV. TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ................................................. 17

V. MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZI ........................................................... 18

VI. LEMBAR MONITORING KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ........... Error!

Bookmark not defined.

4

BAB

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka Instansi Pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

a. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta

b. Melakukan penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Guna mewujudkan misi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi, serta melaksanakan perintah harian Kepala BPPT untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE)-BPPT dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi B2TKE untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Sementara tujuan penyusunan dokumen ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE.


5

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang melandasi kepentingan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

e. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.4 Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini, beberapa istilah yang digunakan antara lain:

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

b. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;


6

c. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

d. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

e. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di Instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

7

BAB

2

II. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Beberapa hal yang berkaitan dengan pencanangan pembangunan Zona Integritas antara lain:

a. Pencanangan pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

b. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi Instansi Pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

c. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Kepala B2TKE. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemilihan B2TKE menuju WBK/WBBM antara lain:

a. B2TKE merupakan unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;

b. B2TKE mengelola sumber daya yang cukup besar, serta c. B2TKE memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi

Setelah usulan ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.


8

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Hubungan antar masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen disajikan pada gambar berikut ini.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

A. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi factor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:

NO KOMPONEN PENGUNGKIT BOBOT

1. Manajemen Perubahan 8% 2. Penataan Tatalaksana 7%

3. Penataan Manajemen SDM 10% 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%

5. Penguatan Pengawasan 15%

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10% TOTAL 60%


9

B. Indikator Hasil

NO UNSUR INDIKATOR HASIL BOBOT

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

20%

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

20%

TOTAL 40%

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Presentase penyelesaian TLHP.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survey eksternal).


10

III. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. MANAJEMEN PERUBAHAN (8)

No SASARAN

STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS KEGIATAN

BOBOT

AKSI

KETERKAITAN DENGAN

2021

Pokja RB

UNIT TUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tim Kerja Tim Kerja ZI dipilih melalui mekanisme jelas

Rapat pembentukan Tim Kerja ZI

1 Rapat pembentukan Tim Kerja ZI

All

2 Rencana pembangunan ZI

Penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI

Rapat Koordinasi 0.5 Rapat koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan ZI

All

Penetapan target prioritas 0.5 Penetapan target prioritas All

Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

Sosialisasi lewat website 0.4 Peletakan dan update informasi mengenai ZI di website BPPT

All

Sosialisasi berkala di internal B2TKE

0.6 Sosialisasi program dan progress dari seluruh pokja

All

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Monev Pembangunan WBK/WBBM

Monev Triwulan Pembangunan WBK/WBBM

0.8 Monitoring dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM, diikuti dengan tindak lanjut

All

Peningkatan keterlibatan seluruh pegawai B2TKE

Pengukuran persepsi dan feedback pegawai B2TKE terhadap program ZI

0.8 Survey berkala internal B2TKE

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Peningkatan peran AoC Pembentukan AoC 0.4 Rapat pembentukan tim AoC AoC

Rapat Koordinasi AoC 0.4 Rapat koordinasi tim AoC AoC

Peningkatan proses knowledge management dengan transformasi digital

Peningkatan penggunaan KM BPPT

1 Inisiasi penggunaan KM All

Event dengan KM 1 All Event dengan KM 2 All

Senior Mengajar 0.6 Sesi senior mengajar All

Peningkatan budaya kebersamaan pegawai B2TKE

Peningkatan interaksi positif antar pegawai B2TKE

1 Cozy corner B2TKE All

Ruang Ramah Kesehatan Mental

All

Olimpiade virtual B2TKE All


11

B. PENATAAN TATALAKSANA (7)

No SASARAN

STRATEGIS INISIATIF

STRATEGIS KEGIATAN BOBOT AKSI

KETERKAITAN DENGAN

2021

Pokja RB UNIT TUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pemutakhiran SOP B2TKE

Evaluasi SOP B2TKE

Pengumpulan & mengunggah SOP lama ke KMS

0.7 Melakukan pengumpulan & mengunggah SOP sebelumnya ke KMS

seluruh pokja

Peninjauan ulang SOP lama 0.7 Melakukan peninjauan ulang SOP seluruh pokja

Pemutakhiran SOP lama 0.7 Melakukan pemutakhiran SOP seluruh pokja

Integrasi SOP baru ke laman resmi B2TKE atau KMS

0.7 Melakukan integrasi SOP ke laman resmi B2TKE

seluruh pokja

Pengujian integrasi SOP baru 0.7 Melakukan pengujian integrasi SOP

seluruh pokja

Peluncuran SOP baru 0.7 Melakukan peluncuran SOP yang baru

seluruh pokja

2 Sosialisasi Penggunaan E-Office

Survei Penggunaan E-Office

Survei I Penggunaan E-Office

0.7 Melakukan Survei I Penggunaan E-Office

seluruh pokja

Sosialisasi Penggunaan E-Office

1.4 Melakukan Sosialisasi Penggunaan E-Office

seluruh pokja

Survei II Penggunaan E-Office

0.7 Melakukan Survei II Penggunaan E-Office

seluruh pokja


12

C. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR RENCANA AKSI 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Meningkatnya efektifitas manajemen SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Menyusun kebutuhan pegawai B2TKE mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

Menempatkan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan

Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja

2 Meningkatnya efektivitas manajemen SDM

Pola Mutasi Internal Melakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier pegawai

Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

3 Meningkatnya profesionalisme SDM

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Melakukan upaya pengembangan kompetensi Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Mengidentifikasi persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

Memberikan kesempatan bagi Pegawai B2TKE untuk memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

4 Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel

Penetapan Kinerja Individu Melakukan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja B2TKE

Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya

Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik

Memberikan reward sesuai hasil penilaian kinerja individu

5 Meningkatnya Disiplin SDM Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi Membuat Surat tugas apabila ada pegawai yang melakukan dinas di luar kantor

Membuat surat izin apabila ada pegawai yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari

6 Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pegawai B2TKE

Sistem Informasi Kepegawaian

Memutakhirkan data secara berkala


13

D. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

NO Sasaran Kegiatan INISIATIF

STRATEGIS Kegiatan BOBOT Aksi

KETERKAITAN DENGAN

2021

Pokja RB

UNIT TUSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Keterlibatan pimpinan dan pegawai memahami perencanaan kinerja dan laporan kinerja

Sosialisasi perencanaan kinerja dan laporan kinerja

Sosialisasi perencanaan kerja UK

0.8 Melakukan sosialisasi perencanaan kerja dan perjanjian kinerja UK

Pokja 1

Sosialisasi progres kinerja UK

0.8 Melakukan sosialisasi progres kinerja UK

Pokja 1

Sosialisasi progres kinerja dan anggaran secara berkala dengan media

1.5 Melakukan sosialisasi progres kinerja dan anggaran melalui videotron

Pokja 1

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan laporan kinerja

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

0.8 Melakukan penyesuaian Renstra 2020-2024 bersama manajemen B2TKE sebagai turunan dari Renstra BPPT dan TIEM

Pokja 1

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)

0.8 Melakukan penyusunan PK 2021 bersama manajemen B2TKE

Pokja 1

Penyusunan Rencana Kerja 1.5 Melakukan penyusunan Rencana

Kerja bersama manajemen B2TKE Pokja

1

Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

0.8 Melakukan penyusunan RAPK bersama manajemen B2TKE

Pokja 1

Peningkatan SDM 1.5 Mengikuti pelatihan, bimtek ataupun

workshop terkait SAKIP Pokja

1

3 Pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik

Penyusunan laporan triwulan tepat waktu

Input capaian kinerja Triwulan

0.8 Menginput capaian kinerja triwulan dalam aplikasi Sispekin sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan

Pokja 5

Input LKIP Triwulan dan Tahunan

0.7 Menginput capaian LKIP dalam aplikasi Sispekin sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan

Pokja 5


14

E. PENGUATAN PENGAWASAN (15)

No. Sasaran Strategis Inisiatif Strategis Kegiatan Aksi 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Peningkatan Integritas dan No-Gratifikasi

- Pengendalian Gratifikasi - Peningkatan pelaporan LHKPN & LHKASN

1. Review Kebijakan Gratifikasi Pusat dan konsep penerapannya di UK

- Sosialisasi Peraturan BPPT dan Pemerintah terkait Gratifikasi

- Sosialisasi didampingi dengan penyampaian secara formal dan grafis agar mudah dimengerti

2. Koordinasi Pelaporan LHKPN & LHKASN 100%

- Melakukan pengumuman di UK untuk melakukan pelaporan dengan tenggat waktu yang ditentukan

- Melakukan rekap pelaporan di UK dengan bantuan pengisian google form, untuk mempermudah rekap

3. Public Campaign - Membuat info grafis tentang komponen RBZI per 2 bulan, untuk lebih menanamkan kaidah - kaidahnya.

2 Penerapan SPIP Penerapan SPIP UK Secara Efektif

1.Review Kebijakan SPIP - Mempedomani Peraturan Kepala BPPT Nomor 347 Tahun 2011 tentang Penyelerenggaraan SPIP dilingkungan BPPT

2.SK Satgas SPIP - Membentuk Satgas SPIP dan mengadopsi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya

4. Pengendalian Intern - Melakukan koordinasi rutin dengan Troika dan Bagian dan Bidang di Unit Kerja

3 Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan Pengaduan Masyarakat secara efektif dan efisien

1. Review Kebijakan Pengaduan Masyarakat

- melalui web b2tke

2. Implementasi Pengaduan Masyarakat

- Rekap pengaduan masyarakat secara info grafis dan koordinasi rapat penanganan

4 Whistle Blowing System (WBS)

Penyelesaian Laporan WBS secara terintegrasi di UK

- Review Kebijakan WBS - Sosialisasi WBS

- Investigasi WBS

5 Penanganan Benturan Kepentingan

Penganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UK

- Review Kebijakan Benturan Kepentingan

- Penanganan WBS

6 Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Penerapan Pakta Integritas di UK

- Menyusun Pakta Integritas yang disepakati bersama

- Sosialisasi Pakta integritas yang telah dibuat

- Campaigne Pakta Integritas di UK


15

F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA KERJA 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih responsif dan lebih mudah dijangkau)

Standar Pelayanan

Sudah terdapat standar pelayanan, seperti : Moto Layanan, Kebijakan Mutu serta jenis layanan teknologi (jasa pengujian, konsultansi, pelatihan)

Membuat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE

Standar pelayanan telah dimaklumatkan Memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE

Sudah terdapat SOP pelaksanaan standar pelayanan

Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik B2TKE

B2TKE telah melakukan review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP

Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

B Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan (mendekati standardisasi pelayanan nasional maupun internasional)

Budaya Pelayanan Prima

Pelakasana layanan sudah diklasifikasi sesuai dengan jenis layanan, namun peningkatan kualitas pelaksana layanan masih minim

Mengadakan dan mengikuti training (internal dan eksternal) untuk meningkatakan kompetensi pelaksana layanan sesuai dengan jenis layanan

Informasi tentang pelayanan B2TKE kepada masyarakat Informasi mudah diakses melalui berbagai media seperti; Website: https://www.b2tke.bppt.go.id; Twitter: @b2_tke; FB: Balai Besar Teknologi Konversi Energi; IG: @b2tke.bppt call center B2TKE

Memaksimalkan informasi layanan, dibantu dengan Tim Siman dan Tim Website B2TKE melakukan posting kegiatan baik berupa pengujian, pelatihan, rapat kerja (1hari 1posting dimedsos)

B2TKE sudah ada aturan pemberian penghargaan pegawai terbaik di Unit Kerja, namun belum di berlakukan khusus untuk pelaksana layanan

Mengadakan pemberian reward khusus untuk pelaksana layanan dan kompensasi bagi pelaksana layanan yang tidak sesuai standar

Telah tersedia layanan terpadu/terintegrasi Melakukan koordinasi kembali dengan PMI untuk mengembangkan layanan terpadu B2TKE sampai level tim teknis


16

NO SASARAN INDIKATOR KONDISI SAAT INI RENCANA KERJA 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inovasi pelayanan telah tersedia front Desk Ruang Layanan

1. Membuat pusat bantuan pada website B2TKE berupa FAQ yang mempermudah pelanggan mencari informasi

2. Melakukan perbaikan tata letak pada ruang sampel (lanjas) agar sesuai dengan penanganan sampel pada ISO 17025

C Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik B2TKE

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Survey kepuasan masyarakat secara berkala Membentuk tim survey kepuasaan pelanggan

Hasil survey di publikasikan terbuka, rekapitulasi IKM dapat diakses melalui http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan/ikm

Melakukan update hasil survei di website

Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan pelanggan, analisa upaya peningkatan hasil IKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

Membentuk tim untuk melakukan analisa data survey kepuasan masyarakat


IV. TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Target prioritas yang relevan dengan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE sebagai berikut:

NO TARGET PRIORITAS

1. Penyusunan Rencana Kerja B2TKE 2021

2. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

3. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM.

4. Sosialisasi program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

5. Sosialisasi penggunaan E-Office

6. Pelatihan terkait SAKIP

7. Pembentukan Tim Kerja ZI menuju WBK/WBBM

8. Peningkatan penggunaan KM BPPT

9. Peningkatan interaksi positif antar pegawai B2TKE

10. Pengukuran persepsi dan feedback pegawai B2TKE terhadap program pembangunan

ZI

11. Sosialisasi progres kinerja dan anggaran secara berkala dengan media

12. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi SDM

13. Penyusunan, penerapan dan evaluasi SOP kegiatan

14. Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai

15. Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern

16. Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan

17. Menetapkan Agen Perubahan

18. Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM


V. MEKANISME PENENTUAN TIM PEMBANGUNAN ZI Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE, Kepala B2TKE dan jajaran Manajemen melakukan identifikasi deskripsi pekerjaan dan menentukan kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki integritas, dedikasi dan loyalitas yang tinggi b. Tidak pernah melanggar kode etik/disiplin kepagawaian c. Mampu bekerja dalam tim d. Mempunyai kemampuan komunikasi interpersonal yang baik e. Mempunyai kemampuan komunikasi intrapersonal yang baik

Mengacu pada kriteria di atas, Kepala B2TKE memutuskan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di B2TKE terdiri atas personil berikut:

NO NAMA NIP KEDUDUKAN

1. Sugeng 198509262009121001 Koordinator

2. Benita Dian Purnamasari 199308292019022004 Program Manager

Manajemen Perubahan: Pola Pikir/ Daya Kerja

3. Hafsah Halidah 199108232018012001 Leader

4. Ilham Arnif 199007192018011001 Engineer Staff

5. M. M. Sarinanto 196805021988011001 Engineer Staff

6. Bayu Samodra 199111102018011001 Engineer Staff

Tata Laksana: Renstra, SOP, Juklak, Juknis

7. Danang Yogisworo 198011032009011003 Leader

8. Winarni 196509181991032001 Engineer Staff

9. Dian Khairiani 198311042009122002 Engineer Staff

10. Nuraida Tarigan 196807281999032001 Engineer Staff

SDM: Kompetensi SDM

11. Sumanto 197205032007101002 Leader

12. Dwi Gunadi 197809242008101001 Engineer Staff

13. Holilahnn 197407152007012003 Engineer Staff

Akuntabilitas: Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja

14. Dwi Puri Ariyani 199406142019022003 Leader

15. Nimas Aisyah Mumtaz 199810212019122001 Engineer Staff

16. Issamaria Masúla 200007022019122001 Engineer Staff

17. Edo Fortuna 199606202020121010 Engineer Staff

Pengawasan: Sistem Pengendalian

18. Desy Kurniawati 198812302014022004 Leader

19. Dwika Budianto 198203312009011003 Engineer Staff

20. Tisha Aditya A 199510182019022004 Engineer Staff

Pelayanan Publik: Complaint Handling System

21. Esti Mega Maulidayanti 198411252014022002 Leader

22. Windy D. Khairani 198609044201402201 Engineer Staff

23. Yustika Agustika 199908042020122001 Engineer Staff


Documents

DOKUMEN RENCANA KERJA - B2TKE - BPPT