BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah
membawa implikasi pergeseran format hubungan antar
pemerintah, karena pola hubungan yang bersifat
sentralisasi telah bergeser pada pola hubungan yang
bersifat otonomi, pergeseran pola hubungan itu
menyebabkan perlu adanya intergovernmental networks
sebagai salah satu alternatf agar daerah dapat keluar dari
keterbatasan-keterbatasan untuk menjalin hubungan
yang saling ketergantungan antar lapis pemerintahan
atau antara pemerintahan daerah itu sendiri. Dimensi
network inilah merupakan struktur insentif dari masing-
masing daerah dalam melaksanakan tugas dan
wewenang daerah itu sendiri.
Konstitusi Pasal 195 Undang Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah
dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya
atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik, sinergi dan saling menguntungkan, yang
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011121
Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk
memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,
menyerasikan pembangunan daerah serta mensinergikan
potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi
penyelenggaraan kerjasama, kebijakan kerjasama antar
daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk
menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral
maupun regional sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan kewilayahan. Sesuai dengan arah
kebijakan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi
Pengembangan Kerjasama antar Daerah yang dilakukan
oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang
dikategorikan dalam bentuk kerjasama antar daerah yang
merupakan kelanjutan dan pada RKPD tahun 2011
terdapat 5 MoU bentuk kerjasama antar Provinsi Sulawesi
dengan Kabupaten/Kota, 8 MoU bentuk kerjasama antar
Provinsi/Pusat dan 23 MoU kerjasama dengan Pihak
Ketiga, 4 MoU kerjasama luar negeri.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kerjasama antar daerah yang
dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada
tahun 2011 terdiri dari beberapa bentuk kerjasama, yaitu:
1. Kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam
Provinsi Sulawesi Selatan
a. Pengembangan Kawasan Perkotaan Mamminasata
Pengembangan kawasan perkotaan Mamminasata
telah dirancang sejak terbitnya Perda Nomor 10
tanggal 20 Agustus 2003 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Metropolitan Maminasata meliputi
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011122
Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa
dan Kabupaten Takalar, dan ditindaklanjuti dengan
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
860/XII/Tahun 2003 Tentang Pembentukan Badan
Kerjasama Pembangunan (BKSP) Metropolitan
Maminasata. Keputusan Gubernur tersebut
kemudian ditindaklanjuti dengan Nota
Kesepahaman antara Gubernur, DPRD Provinsi,
Walikota dan Bupati serta ketua DPRD se wilayah
Maminasata tertanggal 19 Oktober 2003 Tentang
Kerjasama Pembangunan Prasarana dan Sarana
Terpadu dalam wilayah Metropolitan Maminasata.
Kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Tahun
2011 adalah:
1) Pemberian izin prinsip investasi di kawasan
perkotaan Maminasata berdasarkan Perda
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah yang sampai saat ini telah
mengeluarkan 11 izin prinsip
2) Penyusunan Detail Engineering Design (DED)
Ruang Terbuka Hijau (RTH) percontohan, pada 4
kawasan di kawasan perkotaan Mamminasata.
3) Pelaksanaan sosialisasi program Go Green 30
orang aparat Pemerintah Kabupaten/Kota di
kawasan Mamminasata.
4) Penyusunan Rencana Induk Sistem (RIS) air
bersih Mamminasata.
5) Penyusunan dan penerbitan, pemeliharaan
website Sistem Informasi Tata Ruang
Mamminasata yang diharapkan dapat
memberikan informasi terkait perencanaan dan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011123
pelaksanaan pembangunan di wilayah
Mamminasata.
6) Penyusunan DED air bersih Kota Baru
Mamminasata
7) Kerjasama Pembangunan Sistem Angkutan
Massal Teknologi Monorel di Wilayah
Metropolitan Mamminasata. Bentuk kerjasama
ini ditandai dengan Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Prov. Sulsel, Pemkot. Makassar,
Pemkab.Maros, Pemkab. Gowa dengan PT. Hadji
Kalla Nomor 133/VII/ Pemprov/2011 tanggal 25
Juli 2011.
8) Preservasi Kawasan Hijau Metropolitan
Mamminasata.
Kegiatan ini merupakan upaya pemulihan
kondisi lahan dan peningkatan produktivitas
hutan yang diarahkan pada pengoptimalan
fungsi lahan kawasan hijau yang berada dalam
wilayah Mamminasata. Kegiatan yang telah
dilaksanakan antara lain adalah Penanaman
pohon sebanyak 8000 pohon di sepanjang
bantaran sungai Kabupaten Maros pada areal 20
Ha, Penanaman pohon sebanyak 5100 pohon di
Kabupaten Gowa dan Kota Makassar pada
equivalen 12,75 Ha, Penanaman pohon
mangrove sebanyak 20.000 bibit pohon di Desa
Parialau’ Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten
Takalar, dan Penyerahan 2.500 bibit pohon di
Kota Makassar, serta revitalisasi hutan kota
dengan menanam 7.500 bibit pohon di kawasan
Mamminasata.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011124
b. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi
Terpadu (Kapet) Parepare Provinsi Sulawesi
Selatan.
Pengembangan Kapet Parepare merupakan upaya
peningkatan perekonomian wilayah di Provinsi
Sulawesi Selatan yang didasarkan pada PP Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional. Salah satu upaya mewujudkan
pengembangan kawasan tersebut adalah
Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan
Kawasan Pelabuhan Garongkong sebagai Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Barru.
Bentuk kerjasama dalam pengembangan kawasan
ini tertuang dalam Nota Kesepahaman antara
Pemprov. Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten
Barru dengan Nomor 107/III/Pemprov/2011 tanggal
01 Maret 2011.
c. Pengembangan komoditas Cabe di Provinsi
Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kabupaten
Jeneponto, Maros, Pinrang, Bantaeng, Sidrap, Wajo.
Kerjasama pengembangan komoditas tersebut
dilaksanakan dengan menetapkan luas tanam
komoditas Cabe di masing-masing Kabupaten
tersebut, yang dituangkan dalam Pernyataan
Bersama Antara Gubernur Sulsel dengan Bupati
Pinrang, Nomor 112/IV/Pemprov/2011 tanggal 20
April 2011; Pernyataan Bersama Antara Gubernur
Sulsel dengan Bupati Jeneponto Nomor
113/IV/Pemprov/2011 tanggal 20 April 2011;
Pernyataan Bersama Antara Gubernur Sulsel
dengan Bupati Maros, Nomor 114/IV/Pemprov/2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011125
tanggal 20 April 2011; Pernyataan Bersama Antara
Gubernur Sulsel dengan Bupati Bantaeng, Nomor
115/IV/Pemprov/2011 tanggal 20 April 2011;
Pernyataan Bersama Antara Gubernur Sulsel
dengan Bupati Sidrap, Nomor 116/IV/Pemprov/2011
tanggal 20 April 2011; dan Pernyataan Bersama
Antara Gubernur Sulsel dengan Bupati Wajo, Nomor
Nomor dan 117/IV/Pemprov/ 2011 tanggal 20 April
2011.
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
di Sulawesi Selatan digambarkan melalui
terwujudnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Bentuk kerjasama ini tertuang
dalam Nota Kesepakatan Bersama antara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 24
Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
Nomor 134/VII/Pemprov/2011 sampai dengan
Nomor 157/VII/Pemprov/2011. Kerjasama ini
dimaksudkan untuk peningkatan pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan
terhadap anak di Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Pembangunan Pasar Tradisional Modern.
Pembangunan pasar tradisional modern
dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan
keberadaan pasar tradisional di Kabupaten/Kota
sebagai salah satu penggerak perekonomian.
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi
selatan dengan beberapa Kabupaten/Kota guna
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011126
mengambangkan Pasar Tradisional Modern
dilaksanakan dalam bentuk Pemberian Hibah untuk
pembangunan Pasar Tradisional Modern kepada
Pemerintah Kabupaten Gowa, Luwu Timur,
Soppeng, Tana Toraja, Takalar, Bulukumba dan
Kota Palopo. Bentuk kerjasama ini ditandai dengan
Perjanjian Hibah antara Pemprov. Sulsel dengan
Pemerintah Kabupaten Gowa, Luwu Timur,
Soppeng, Tana Toraja, Takalar, Bulukumba dan
Kota Palopo dituangkan dalam bentuk Perjanjian
Hibah dengan Nomor 168/X/Pemprov/2011 sampai
dengan Nomor 174/X/Pemprov/2011.
2. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pusat
a. Kelanjutan kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun
Raya Bogor-LIPI Nomor: 070.4/176/ Balitbangda
dan Nomor 530/IPH.3/KS/II/2010 tentang
Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Raya Pucak.
Tindaklanjut dan Nota Kesepahaman tersebut
adalah bimbingan teknis secara berkelanjutan dari
Kebun Raya Bogor untuk Kebun Raya Pucak.
b. Kelanjutan kerjasama dengan Kementrian Dalam
Negeri dengan Nota Kesepahaman bersama antara
Kementrian Dalam Negeri (Pemerintah Pusat)
dalam hal pembangunan sarana dan prasarana
Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) di
wilayah Kabupaten Gowa dengan Nota
Kesepahaman Nomor 51/III/pemprov/2010 tanggal
26 Maret 2010.
c. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Pemerintah Provinsi Bali dengan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011127
MOU Nomor: 634/V/Pemprov/2010, tanggal 10 Mei
2010, terkait dengan bidang kebudayaan dan
pariwisata.
d. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian RI.
Kerjasama ini ditandai dengan Nota Kesepahaman
Nomor 520/ 7453/BPTP/12/2009 dan Nomor
746/I/H14–220/I/II/2009 tentang Kerjasama
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Spesifik Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan.
e. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Badan Riset kelautan dan
perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan RI
Nomor 027/III/Pemprov/2010 dan Nomor 07/BRKP/
Dep.KP/KB/XII/2009 tentang kerjasama penelitian
dan pengembangan teknologi keluatan dan
perikanan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi
Selatan. Tindak lanjut Nota kesepahaman itu
adalah melakukan penelitian dan pengembangan
udang dan rumput laut di Sulawesi Selatan.
f.Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dalam penjajakan untuk pengelolaan/
pengembangan kawasan kebun raya pucak Provinsi
Sulawesi Selatan.
g. Kelanjutan Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan sejak tahun 2006 dengan MOU Nomor
120.4/31/Set tanggal 30 Januari 2006 untuk
peningkatan produksi, pemasaran bidang
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011128
perikanan, kepariwisataan, transportasi,
pertambangan serta perdagangan dan
perindustrian.
h. Kerjasama dalam Penyelenggaraan Transmigrasi.
Bentuk kerjasama ini dituangkan dalam
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat Nomor 160/VIII/Pemprov/2011 tanggal 28 Juni
2011. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai shearing
transformasi penyelenggaraan transmigrasi antara
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Jawa Barat.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota, adalah masih kurangnya
komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi
Sulawesi Selatan, khususnya yang merupakan
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, antara lain
pembebasan lahan untuk pembangunan Kota Baru di
Kawasan Mamminasata dan pembebasan lahan untuk
pengembangan kawasan Industri Maritim di kawasan
Maminasata. Selain itu dalam upaya mengembangkan
Kapet Parepare sangat dibutuhkan adanya komitmen
antara Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembagian
peran sesuai dengan kapasitas masing-masing daerah.
Solusi
Perlu memperkuat komitmen antara Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
memperkuat kerjasama antar Pemerintah
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011129
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan,
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di
kawasan Mamminasata dan Kapet Parepare.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
1. Kebijakan dan kegiatan
Perubahan dan konsepsi Government kepada
Governance, merubah pola hubungan antar sektor
(public-private) serta hubungan pusat dan daerah menjadi
lebih sejajar (egaliter) dan demokratis. Pada pola seperti
itu, penyelenggaraan jasa layanan atau fungsi
pemerintahan tertentu tidak lagi didominasi oleh satu
pihak Pemerintah, sehingga kemitraan dan kerjasama
dengan berbagai pihak harus dapat lebih ditingkatkan.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2008-2013, Kebijakan Pembangunan,
Program Pembangunan, dan Kebijakan Kewilayahan yang
banyak berkaitan dengan kerjasama dengan pihak ketiga.
Namun masih perlu diatur lebih lanjut tentang tatacara
kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga tercapai tujuan
yang diinginkan bersama. Adapun maksud
dilaksanakannya kerjasama adalah:
a. Mengusahakan keberhasilan pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan potensi dan
sumberdaya daerah secara terpadu guna
mempercepat pertumbuhan sektor perekonomian dan
mempercepat pembangunan di daerah Sulawesi
Selatan;
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011130
b. Membina program–program untuk kepentingan
peningkatan pemberdayaan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat serta kepentingan para
pihak yang memerlukan bantuan;
c. Mempercepat akselerasi ilmu dan teknologi;
d. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan
permasalahan daerah dalam upaya peningkatan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
e. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
melalui penyelenggaraan pendidikan formal yang lebih
tinggi dan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan
kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan pada
peningkatan kerjasama dalam rangka pengembangan
potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, baik
dengan Pemerintah Pusat, Badan Usaha, Swasta, maupun
masyarakat, termasuk dengan Lembaga Pendidikan
Formal/Non Formal.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Sesuai dengan dokumen perencanaan seperti yang
telah digambarkan baik dalam RKPD maupun Renja SKPD
sampai pada APBD 2011, maka realisasi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:
1) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan PT. South Sulawesi LNG dengan MOU :
22V/V/Pemprov/2009 dan Nomor : 001/PJ/SSLNG/ 2009
tanggal 12 Maret 2009 dengan kegiatan pengiriman,
penjualan dan pembelian gas alam cair (LNG) untuk
gas Kota Makakasar.
2) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan PT. Angkasa Pura, PHRI, PT. Trans
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011131
Kalla, PT. Garuda, PT.Merpati, PT. Sriwijaya, PT.
Batavia Air, PT. Air Asia dengan MOU nomor: 025/III/
Pemprov/2010 tanggal 11 Februari 2010 dalam bidang
pengembangan dan promosi pariwisata Sulawesi
Selatan
3) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan PT. Lippo Karawaci dengan MOU
Nomor: 049/III/Pemprov/2010 tanggal 23 Maret 2010,
dengan bidang yang dikerjasamakan adalah
pembangunan Center Point Of Indonesia
4) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan PT. Mirah Mega Wisata dengan Nomor:
085/X/Pemprov/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dengan
bidang yang dikerjasamakan pembangunan dan
pengelolaan fasilitasi pariwisata di Kawasan Benteng
Somba Opu Sulawesi Selatan
5) Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan PT. Tri Mitra Sukses
Kerjasama ini dalam bentuk Penumbuhan Pusat
Pengembangan Agrobisnis Padi dan Jagung di
Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Nota
Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan PT. Tri
Mitra Sukses Nomor 105/I/Pemprov/2011.
6) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Universitas Hasanuddin dalam bidang
pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
kehutanan dengan MoU No. 081/X/Pemprov/2010
tanggal 19 Oktober 2010 dengan jangka waktu
kerjasama selama 3 tahun.
7) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Pangdam VII Wirabuana dalam bidang
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011132
preventif, preemptif dan deteksi dini kehutanan
dengan MoU No.082/X/Pemprov/2010 tanggal 19
Oktober 2010 dengan jangka waktu kerjasama selama
3 tahun.
8) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Perum Perhutani dalam pemanfaatan
potensi getah pinus di Provinsi Sulawesi Selatan
dengan MoU No.083/X/Pemprov/2010 tanggal 19
Oktober 2010 dengan jangka waktu kerjasama selama
6 Bulan.
9) Kelanjutan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan PT. Inco, Tbk dan PT. Semen Tonasa
dalam upaya percepatan penanganan lahan kritis
dalam kawasan hutan Prov. Sulsel dengan
No.100/XI/Pemprov/2010 dan No.101/XI/Pemprov/
2010 tanggal 28 November 2010 dengan jangka waktu
kerjasama selama 6 bulan.
10)Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar
Kerjasama ini dalam bentuk Pengawasan Dalam
Penyaluran dan Penggunaan Dana Pengelolaan
Program Pendidikan Gratis di Sulsel yang ditandai
dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Sulsel
dengan Kejaksaan Tinggi Sulselbar Nomor
106/I/Pemprov/2011.
11)Kerjasama antara Gubernur Sulsel dengan Ketua DPD
Pusat Komunikasi Gerakan Bela Negara Sulawesi
Selatan
Kerjasama ini dalam bentuk Pelaksanaan Kegiatan
Program Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di
Provinsi Sulsel yang dituangkan dalam Nota
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011133
Kesepahaman Bersama antara Gubernur Sulsel
dengan Ketua DPD Pusat Komunikasi Gerakan Bela
Negara Sulawesi Selatan Nomor
109/III/Pemprov/2011.
12)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Badan
Narkotika Nasional Republik Indonesia
Kerjasama ini dalam bentuk pelaksanaan percepatan
pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan
Narkotika Nasional di Prov. Sulsel yang dituangkan
dalam perjanjian kerjasama antara Pemprov. Sulsel
dengan Badan Narkotika Nasional RI Nomor
111/IV/Pemprov/2011 tanggal 19 April 2011
13)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Bank
Indonesia. Kerjasama ini dalam bentuk pengembangan
lembaga pemberdayaan usaha mikro kecil dan
menengah Prov. Sulsel yang ditandai dengan
Kesepakatan Bersama antara Pemprov. Sulsel dengan
Bank Indonesia Nomor 118/IV/Pemprov/2011 tanggal
23 Februari 2011
14)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan
Kementerian Dalam Negeri. Kerjasama ini dalam
bentuk pinjam pakai sementara tanah yang terletak di
Desa Kampili Kecamatan Palangga Kab. Gowa Prov.
Sulsel yang dituangkan dalam surat perjanjian antara
Pemprov. Sulsel dengan Kementerian Dalam Negeri
Nomor 125/V/Pemprov/2011 tanggal 11 April 2011
15)Kerjasama antara BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel
dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulawesi
Selatan. Kerjasama ini dalam bentuk pengembangan
dan pengelolaan sistem informasi untuk Akses Data
(Mou e-Audit) yang ditandai dengan kesepakatan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011134
bersama antara BPK RI Perwakilan Prov. Sulsel dengan
Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sulsel Nomor
127/VI/Pemprov/2011 tanggal 9 Juni 2011
16)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan BPS Prov.
Sulsel. Bentuk kerjasama ini berupa Evaluasi Kajian
Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang
dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemprov.
Sulsel dengan BPS Prov. Sulsel Nomor 129/VI/Pemprov/
2011 tanggal 1 Juni 2011
17)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Yayasan
Kalla. Kerjasama ini adalah Upaya Percepatan
Penanganan Lahan Kritis dan Penghijauan Poros Jalan
Provinsi yang dituangkan dalam kesepahaman
bersama antara Pemprov. Sulsel dengan Yayasan Kalla
Nomor 131/VII/Pemprov/2011 tanggal 7 Juni 2011
18)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Dirjen Cipta
Karya Kementerian PU. Bentuk kerjasama ini adalah
PenyelenggaraanBantuan Pembangunan Rumah Susun
Sederhana Sewa berikut Prasarananya yang ditandai
dengan Kesepakatan Bersama (Memorandum of
Agreement) antara Pemprov. Sulsel dengan Dirjen
Cipta Karya Kementerian PU Nomor
132/VII/Pemprov/2011 tanggal 12 Juli 2011
19)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan
Kementerian Pertanian RI. Kerjasama ini dalam bentuk
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) yang
dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara
Pemprov. Sulsel dengan Kementerian Pertanian RI
Nomor 163/IX/Pemprov/2011 tanggal 16 September
2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011135
20)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Menteri
Negara Perumahan Rakyat. Kerjasama ini dalam
bentuk Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Pembangunan Perumahan di Prov. Sulsel yang
ditandai dengan Nota Kesepahaman antara Pemprov.
Sulsel dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 167/X/Pemprov/2011 tanggal 15 Oktober 2011
21)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan CV. Adka
Jaya, PT. Alamanda SU, Indo Agrifres, PT. Kima, PT.
Bank Sulseltra, PT. Bank Mandiri. Bentuk kerjasama ini
adalah Ekspor Komoditi Hortikultura yang dituangkan
dalam Kesepahaman bersama antara Pemprov. Sulsel
dengan CV. Adka Jaya, PT. Alamanda SU, Indo Agrifres,
PT. Kima, PT. Bank Sulseltra, PT. Bank Mandiri Nomor
175/X/Pemprov/2011 tanggal 19 Oktober 2011
22)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan UNHAS.
Bentuk kerjasama ini dalam bentuk Pelaksanaan
Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan UNHAS
Nomor 181/XI/Pemprov/2011 tanggal 28 November
2011
23)Kerjasama antara Pemprov. Sulsel dengan Kanwil
Badan Pertanahan Prov. Sulsel dan PT. Bank Sulselbar.
Bentuk kerjasama ini adalah Pelaksanaan Sertifikasi
Tanah massal Swadaya dalam rangka Program
Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Prov. Sulsel
yang ditandai dengan Kesepakatan Bersama antara
Pemprov. Sulsel dengan Kanwil Badan Pertanahan
Prov. Sulsel dan PT. Bank Sulselbar Nomor
184/XII/Pemprov/2011 tanggal 19 Oktober 2011
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011136
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam kerjasama adalah
sebagian MoU yang telah ditandatangani bersama
dengan pihak ketiga pada Tahun 2011, belum
ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama sebagai
dasar untuk saling mengikat kedua belah pihak.
Solusi
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diharapkan
agar MoU yang telah disepakati dan ditandatangani
bersama merupakan kesepakatan untuk bersinergi
dalam suatu kegiatan agar ditindaklanjuti dengan
Perjanjian Kerjasama untuk mengikat antar pihak dalam
melaksanakan kesepakatannya sampai batas waktu
yang telah ditentukan.
C. Kerjasama Luar Negeri
1. Kebijakan dan kegiatan
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
menyatakan peluang keterlibatan Pemerintah Daerah
dalam melaksanakan hubungan internasional, dengan
tetap merujuk kepada politik luar negeri Negara Kesatuan
Republik Indonesia, untuk turut serta memperjuangkan
kepentingan daerah pada khususnya dan kepentingan
nasional pada umumnya. Keterlibatan Pemerintah Daerah
dalam pelaksanaan hubungan internasional dilakukan
melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian
Luar Negeri untuk memastikan kesatuan tindak di dalam
pelaksanaan kerjasama luar negeri.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011137
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan hubungan
luar negeri dan diplomasi juga diarahkan untuk
memberdayakan dan mempromosikan potensi Daerah,
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki
tugas dan wewenang untuk memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap
rencana perjanjian internasional di Daerah serta
memberikan persetujuan terhadap rencana persetujuan
terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Kelanjutan kerjasama Ekonomi Sub Regional BIMP-
EAGA
Kerjasama ekonomi Sub Regional BIMP-EAGA yaitu
merupakan kerjasama 4 negara di ASEAN yaitu:
Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan
Philipina yang telah berjalan sejak tahun 1994.
Kerjasama ini diselenggarakan untuk melakukan
promosi di bidang perdagangan, investasi dan
pariwisata intra dan ekstra EAGA di sektor terpilih
seperti agro industri, sumber daya alam, pariwisata,
transportasi, infrastruktur dan ICT (Information
Communication and Technology) dengan sasaran
meningkatkan kerjasama perekonomian yang terjalin
pada 4 negara anggota BIMP EAGA dan lebih
memperluas kerjasama perekonomian baik di Negara
ASEAN maupun EROPA dengan menfasilitasi usaha
kecil menengah untuk mendapatkan partner di Eropa.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011138
b. Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Pemerintah Korea Co.Ltd.
Kerjasama ini dalam bentuk Kerjasama Pembangunan
Pabrik yang ditandai dengan Kesepakatan Bersama
antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Korea
Co. Ltd. Nomor 119/V/Pemprov/2011 tanggal
16 Mei 2011
c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Pelaksanaan Program Kinerja
USAID.
Kerjasama ini dalam bentuk dukungan pelaksanaan
program kinerja di Provinsi Sulawesi Selatan yang
tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemprov.
Sulsel dengan Pelaksanaan Program Kinerja USAID
Nomor 126/VI/Pemprov/2011 tanggal 20 Januari 2011.
d. Kerjasama dengan Private Sector Singapura yang
melahirkan memorandum of collaboration among
Changi Airport, Garuda Indonesia, and Government of
South Sulawesi untuk menjadikan Sulawesi Selatan
sebagai 2nd destination yang ditindaklanjuti dengan
Workplan Tripartit antara lain pemasangan materi
promosi iklan potensi masing-masing pada 2 Bandara
Internasional yaitu Changi Airport dan Bandara
Internasional Sultan Hasanuddin pada bulan Desember
2011 hingga bulan Maret 2012.
3. Permasalahan dan solusi
a. Permasalahan
1. Masih kurang optimalnya koordinasi dan sinergitas
perencanaan dan evaluasi serta monitoring
terhadap pelaksanaan kerjasama pihak ketiga dan
pihak luar negeri sehingga kelancaran proses
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011139
administrasi dan pelaksanaan program belum
berjalan dengan baik.
b. Solusi
1. Permasalahan kerjasama yang berkaitan dengan
BIMP-EAGA adalah masih sebatas pada pelaksanaan
seminar dan belum menyentuh substansi
pelaksanaan di lapangan untuk melakukan promosi
perdagangan, investasi dan pariwisata serta
pengembangan sektor agro industri serta belum
adanya sekretariat BIMP-EAGA di Sulawesi Selatan.
D. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
1. Kebijakan dan Kegiatan
Penyelenggaraan koordinasi instansi vertikal dengan
daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sinergitas,
akselerasi serta keterpaduan guna keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
daerah, untuk itu perlu memantapkan penyelenggaraan
koordinasi kegiatan instansi vertikal dengan Pemerintah
Daerah. Mengacu konstitusi Pasal 26 Undang Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
secara tegas menjelaskan bahwa dalam
mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah
menjadi salah satu tugas Kepala Daerah. Dengan
koordinasi akan dicapai keselarasan, keserasian dan
ketertautan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011140
Daerah dan implementasi Pasal 3 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi, menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil
pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan
pemerintahan yang meliputi koordinasi, pembinaan dan
pengawasan, maka berdasar ketentuan tersebut
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menjalin
hubungan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai kegiatan.
Koordinasi vertikal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
dapat dikategorikan dalam 6 (enam) kegiatan.
2. Realisasi Pelaksanaan kegiatan
a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dibentuk sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 yang
secara jelas menegaskan bahwa untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam
mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan
daerah dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah.
Forum ini beranggotakan unsur pimpinan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari Gubernur
Sulawesi Selatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Panglima Daerah
Militer VII/Wirabuana, Kepala Kepolisian Daerah
Sulselbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, Panglima Komando Operasional
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011141
Angkatan Udara Wilayah II, Komandan Lantamal IV,
Ketua Pengadilan Tinggi Sulselbar, Panglima Komando
Sektor Pertahanan Udara Nasional Wilayah II dan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Sulselbar. Pembahasan
dalam forum ini terkait pada (1) hal-hal menyangkut
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan
kantrantibmas guna menciptakan situasi dan kondisi
yang kondusif (2) isu-isu aktual dan strategis yang
berkembang sebagai langkah preventif terhadap
permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik
sosial dan berdampak luas. Olehnya, pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan 24
pertemuan pada tahun 2011.
b. Rapat Kerja Gubernur Sulawesi Selatan
Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 dan tindak lanjut pelaksanaan rapat
kerja Gubernur seluruh Indonesia yang dilaksanakan
oleh pemerintah pusat pada tanggal 19 s/d 21
Desember 2011 dan tanggal 19 Januari 2012 di Jakarta,
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah
melaksanakan Rapat Kerja Gubernur Sulawesi Selatan
dengan Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan melibatkan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Plus Provinsi
Sulawesi Selatan dan unsur Muspida Kabupaten/Kota
pada tanggal 30 Januari 2012 di Ruang Pola Kantor
Gubernur Sulawesi Selatan. Pelaksanaan rapat kerja ini
dimaksudkan untuk menjalin koordinasi, sinkronisasi
dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011142
masyarakat yang menumbuhkan daya saing ekonomi
serta menangani penyelenggaraan program nasional
serta mengantisipasi perkembangan trantibmas,
pertahanan dan penegakan hukum di Provinsi Sulawesi
Selatan.
c. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi
Sulawesi Selatan
FKUB Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006,
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun
2007 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
445.5/07-I/Kesbang tanggal 25 Januari 2011, dengan
keanggotaan sebanyak 21 anggota terdiri dari
Perwakilan Majelis-majelis Keagamaan yang ada di
Provinsi Sulawesi Selatan. FKUB Provinsi ini menjalankan
fungsi komunikasi, mediasi, sosialisasi, edukasi,
motivasi, pengejawantahan, representasi, konsultasi
dan memberi rekomendasi dalam memelihara dan
mengembangkan kerukunan umat beragama.
Pada tahun 2011, kegiatan FKUB adalah:
Sosialisasi FKUB kepada seluruh elemen masyarakat
dan aparatur
Rapat koordinasi dengan FKUB Provinsi, Kabupaten/
Kota dilaksanakan dengan dua belas dokumen hasil
rapat pertemuan anggota forum.
Pemantauan kerukunan agama ke Kabupaten/Kota
secara bertahap.
d. Forum Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)
Dibentuk sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 1467/V/Tahun 2007 tentang Pembentukan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011143
Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Sulawesi
Selatan. Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah
dimaksudkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan
operasi kegiatan intelijen, mengevaluasi perkembangan
situasi aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan
Anggotanya adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, Kaban Kesbang Provinsi Sulawesi
Selatan, Kepala Pos Wilayah Bin Sulsel, Asisten Intel
Kodam VII/Wirabuana, Dir Intelkam Polda Sulsel, Dir
Reskim Polda, Asintel Koopsau II, Asintel Lantamal IV.
Asintel Pangkosekhanudnas, Asintel Kajati, Waka
Polwiltabes dan Staf Sekretariat Kominda.
Selama tahun 2011 telah dilaksanakan:
1. Fasilitasi Penguatan Jaringan Intelijen Daerah
(KOMINDA) sebanyak 35 Kali
2. Rakornis Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 50 Orang.
e. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sulawesi
Selatan
Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah
dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor
457.7/08-I/Kesbang tanggal 25 Januari 2011.
Keanggotaan FPK Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 20
orang yang terdiri dari perwakilan Kelompok Etnis yang
ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Keberdaan forum ini
diharapkan dapat menggerakan partisipasi masyarakat
bersama-sama dengan pemerintah untuk menciptakan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011144
iklim yang kondusif, dan adanya keterbukaan untuk
menerima perbedaan sebagai kemajemukan
masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tahun 2011 forum ini telah melaksanakan 12 kali
pertemuan.
f. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
Masyarakat di Daerah dan Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Selatan Nomor 871/III/Tahun 2011 Tanggal 17
Maret 2011 tentang Pembentukan Dewan Penasehat
serta Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Selatan. FKDM
Provinsi Sulawesi Selatan menjalankan tugas (a)
menyaring, menampung, mengkoordinasikan dan
mengkomunikasikan data dan informasi dari
masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan atau
peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan
penanggulangannya secara dini, (b) memberikan
rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/
Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan
kewaspadaan dini masyarakat.
Anggota FKDM adalah Gubernur Sulawesi Selatan, Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Sulawesi Selatan, Kaposwil BIN Sulsel, Asisten
Intel Kodam VII/Wirabuana, Asisten Intel Kajati
Sulselbar, Asisten Intel Lantamal VI, Dir Intelkam Polda
Sulselbar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Sulsel, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Sulsel,
Kabid Linmas, Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011145
Bakesbangpol Prov. Sulsel serta Wakil dari Perguruan
Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh
Pemuda. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun 2011 adalah:
1. Rapat koordinasi teknis Forum Kewaspadaaan Dini
Masyarakat (FKDM), Lembaga Kemasyarakatan dan
Pejabat Pemerintah Daerah yang dimaksudkan agar
terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat terhadap
berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan (ATHG)
2. Penyuluhan kewaspadaan dini masyarakat dan
penguatan jaringan binkesbang, dimaksudkan untuk
meningkatkan kewaspadaan dini terhadap berbagai
bentuk ATHG
3. Semiloka FKDM, dimaksudkan agar meningkatnya
pemahaman kewaspadaan dini masyarakat.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan yang dihadapi dalam koordinasi dengan
instansi vertikal di daerah, sebagai berikut:
1) Beberapa FKUB pada Kabupaten/Kota di Provinsi
Sulawesi Selatan masih perlu dioptimalkan
kinerjanya.
2) Pada umumnya Kabupaten/Kota telah membentuk
FPK, namun dukungan fasilitas sarana dan prasarana
yang masih perlu dilengkapi.
b. Solusi yang diupayakan dalam mengatasi
permasalahan, adalah:
1) Meningkatkan koordinasi, baik dengan Kominda
Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kominda
Kabupaten/Kota.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011146
2) Meningkatkan koordinasi, baik dengan FPK Provinsi
Sulawesi Selatan maupun FPK Kabupaten/Kota.
E. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan dan Kegiatan
Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan
batas daerah antara Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui
APBD tahun 2011 yang dituangkan dalam Program
Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan
antar Daerah/ Provinsi dan Toponimi sesuai Surat Menteri
Dalam Negeri Nomor: 136/135/PUM/2011 Tanggal 4
Februari 2011 Perihal Penegasan Batas Daerah antar
Provinsi, Kabupaten/ Kota, menyampaikan bahwa
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian
Dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2011 akan
melaksanakan Penegasan Batas Daerah secara pasti
dilapangan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Provinsi Sulawesi Barat melalui segmen Kabupaten Luwu
Utara dengan Kabupaten Mamuju; Kabupaten Toraja Utara
dengan Mamuju; Kabupaten Tana Toraja dengan Mamuju;
Kabupaten Pinrang dengan Mamasa; Kabupaten Pinrang
dengan Polewali Mandar; dan Kabupaten Tana Toraja
dengan Mamasa.
Maka berdasarkan kebijakan tersebut Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah
Koordinasi pelaksanaan Penegasan Batas Daerah secara
pasti di lapangan dengan Pemerintah Sulawesi Barat, yang
melibatkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, Toraja
Utara, Pinrang dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Pemerintah Kabupaten Mamasa, Mamuju dan
Polewali Mandar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011147
Sedangkan terkait mengenai penyelesaian
perselisihan batas daerah antara Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai kewenangan yang
tertuang dalam pasal 198 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004
yakni “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi,
Gubernur menyelesaikan perselisihan tersebut”,
Selanjutnya juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas
Daerah Pasal 20 ayat (1) yakni “Penyelesaian perselisihan
batas daerah antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota
dalam satu provinsi di fasilitasi oleh Gubernur”.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah
melakukan Fasilitasi melalui Rapat Koordinasi dan Fasilitasi
Penegasan batas Daerah secara Pasti di lapangan kepada
13 Kabupaten/Kota yang masih bermasalah terhadap Batas
Daerahnya. Adapun tidak lanjut penyelesaiannya tertuang
dalam Berita Acara Kesepakatan.
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
a. Koordinasi pelaksanaan penegasan Batas secara pasti
dilapangan antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Sulawesi Barat yang pelaksanaannya dibiayai oleh
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementrian
Dalam Negeri, telah dilakukan survey dan pelacakan
serta pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) mencakup
segmen Kabupaten Luwu Utara; Kabupaten Toraja Utara
dengan Mamuju; Kabupaten Tana Toraja dengan
Mamuju; Kabupaten Pinrang dengan Mamasa;
Kabupaten Pinrang dengan Polewali Mandar; Kabupaten
Tana Toraja dengan Mamasa, dengan panjang batas
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011148
daerah 135 km yang ditandai dengan pemasangan PBU
sebanyak 40 pilar.
Setelah pelaksanaan penegasan batas secara pasti
dilapangan tersebut maka seluruh ruas batas daerah
kedua provinsi telah rampung secara keseluruhan. yang
dilaksanakan secara bertahap dengan perincian sebagai
berikut :
- Pada tahun anggaran 2008 dilakukan penegasan
batas secara pasti dilapangan sepanjang 117 Km
dengan PBU sebanyak 70 Pilar.
- Pada tahun anggaran 2009 dilakukan penegasan
batas secara pasti dilapangan sepanjang 24 Km
ditandai dengan pemasangan dengan PBU sebanyak
24 Pilar.
- Pada tahun anggaran 2010 dilakukan penegasan
batas secara pasti dilapangan sepanjang 24 Km
dengan PBU sebanyak 12 Pilar.
- Pada tahun anggaran 2011 dilakukan penegasan
batas secara pasti dilapangan sepanjang 135 Km
dengan PBU sebanyak 40 Pilar.
Dengan demikian terjadi percepatan penegasan batas
secara pasti dilapangan antara Provinsi Sulawesi
Selatan dengan Provinsi Sulawesi Barat karena dapat
dirampungkan lebih cepat dari rencana semula yakni
pada tahun 2013.
3. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Adanya perbedaan acuan dalam metode pemetaan
batas daerah untuk menentukan penegasan batas
daerah secara pasati dilapangan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011149
2. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur
penyelesaian sengketa batas daerah yang di
keluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
b. Solusi yang ditempuh dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut adalah perlu di lakukan
pengusulan revisi terkait dengan Permendagri Nomor 1
Tahun 2006 tentang pedoman penegasan batas antar
daerah dalam hal metode penyelesaian batas daerah
termasuk didalamnya harus terdapat Standar
Operasional Prosedur penyelesaian batas daerah secara
pasti dilapangan.
F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya
Dalam rencana tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan
memberikan gambaran bahwa Sulawesi Selatan
merupakan salah satu Provinsi rawan dalam 3 jenis
bencana. Kategori bencana yang ada di Provinsi Sulawesi
Selatan adalah Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung dan
Kebakaran. Dalam hal penanganan dan penanggulangan
bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki
perhatian yang sangat tinggi, dalam hal antisipasi dan
kesiapan secara kelembagaan. Melalui Perda Nomor 12
Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Provinsi Sulawesi Selatan, secara
legal dibentuk Badan baru yang memiliki tugas dan fungsi
melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan
bencana sejak tanggal 14 Desember 2009
bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi
Selatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011150
Tercatat pada tahun 2011, bencana yang terjadi
adalah :
a) Banjir
b) Tanah Longsor
c) Angin puting beliung
d) Kebakaran
Pencegahan dan penanganan bencana pada
hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara
Pemerintah dan masyarakat. Sekalipun demikian
pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat berkewajiban
untuk menfasilitasinya dengan cara kerja:
a. Mengkoordinasikan dengan Instansi teknis atau Tim
Satlak;
b. Bersama aparat terkait memantau titik-titik rawan
bencana;
c. Dilakukan perbaikan secara gotong royong oleh
masyarakat, Pemda, TNI dan POLRI serta Muspika;
d. Pemberian bantuan bahan pangan dan penyediaan
tempat pengungsian;
e. Mengevakuasi korban dan membuka Posko pengobatan;
f. Menghimbau kepada masyarakat jika terjadi hujan
diseratai angin kencang agar tidak di dalam rumah.
2. Status Bencana
Berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana tentang Status dan
Tingkatan Bencana, yang berwenang menetapkan "status
bencana" adalah Pemerintah (Presiden) dan Pemerintah
Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Oleh karena itu
penentuan itu terkait pada beberapa hal sebagai berikut:
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011151
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
koordinator tim penanggulangan bencana menentukan
status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas
jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan
kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang
ditentukan secara cepat dan akurat
b. Dalam penentuan status dan tingkatan bencana
nasional didasarkan atas hasil penilaian tingkat
kerusakan dan kebutuhan akibat bencana yang
dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana setelah dikoordinasikan dengan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
c. Penentuan status tingkatan bencana nasional secara
rinci di bawah ini :
- Jumlah korban tinggi (500 orang atau lebih);
- Kerugian harta benda minimal
Rp.1.000.000.000.000,00
- Kerusakan prasarana dan sarana sangat berat,
sehingga tidak dapat berfungsi untuk mendukung
kehidupan masyarakat luas
- Cakupan luas wilayah yang terkena bencana sangat
luas, mencakup sebagian besar wiyalah Kabupaten
di lebih dari satu wilayah Provinsi
- Pemerintah Provinsi dan bersama-sama Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak mampu lagi menangani
bencana ditinjau dari aspek sumberdaya manusia,
sumberdaya financial, prasarana dan sarana,
kelembagaan, manajemen, dan dari segi teknologi.
d. Penentuan status dan tingkatan bencana daerah
Provinsi berdasarkan:
- Jumlah korban sedang (kurang dari 500 orang);
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011152
- Kerugian harta benda kurang dari
Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun);
- Kerusakan prasarana dan sarana menengah,
beberapa di antaranya mengalami kerusakan
sehingga mengganggu kehidupan masyarakat;
- Cakupan luas wilayah yang terkena bencana cukup
luas, mencakup sebagian dari beberapa wiyalah
Kabupaten dalam satu Provinsi
- Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan
menengah, sebagian besar kegiatan sosial dan
kegiatan perekonomian mengalami gangguan;
- Pemerintah Provinsi dan bersama-sama Pemerintah
Kabupaten/Kota mampu menangani bencana ditinjau
dari sumberdaya manusia, sumberdaya financial,
kelembagaan, manajemen, dan dari segi teknologi.
e. Penentuan status dan tingkatan bencana daerah
Kabupaten/Kota berdasarkan :
- Jumlah korban (kurang dari 100 orang)
- Kerugian harta benda kurang dari
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar)
- Kerusakan prasarana dan sarana ringan;
- Cakupan luas wilayah yang terkena bencana kurang
dari 10 kilometer persegi
- Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terbatas;
- Pemerintah Kabupaten/Kota mampu menangani
bencana dari sumberdaya manusia, sumberdaya
financial, dan dari segi teknologinya.
Berdasarkan rincian tersebut, maka status bencana yang
terjadi di Sulawesi Selatan pada kurun waktu tahun 2011
adalah bencana Provinsi.
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011153
Sumber dan jumlah anggaran yang disiapkan untuk
melakukan penanggulangan bencana oleh SKPD pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar Rp.300.000.000,- yang
bersumber dari APBN selain tambahan anggaran yang
melekat pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
yang dialokasikan pada Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu dalam pelaksanaan antisipasi,
pencegahan atau mitigasi terhadap bantuan penyelamatan
dan pemberdayaan serta preventive terhadap daerah
rawan bencana maupun untuk rehabilitasi lingkungan
hidup dialokasi APBD dan dari APBN yang dilaksanakan
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan sebesar Rp.3.316.127.004,- dari APBD
dan sebesar Rp.300.000.000,- dari APBN dan pada Dinas
Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebesar
Rp.2.132.924.000,- dari APBD dan sebesar
Rp.4.369.840.000,- dari APBN dengan demikian total
anggaran yang digunakan untuk antisipasi terhadap
bencana sebesar Rp.10.118.891.004,-.
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan
Bencana
Tindakan pencegahan (preventif) adalah dengan
mencegah resiko bencana yang mungkin terjadi melalui
pemulihan bagi korban bencana, perlindungan terhadap
hak-hak dasar korban bencana, peningkatan prakarsa dan
peran aktif warga masyarakat maupun lembaga dalam
penanggulangan korban bencana serta peningkatan
ketahanan masyarakat yang bertumpu pada kearifan lokal
agar mampu melakukan pencegahan, antisipasi sedini
mungkin.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011154
Oleh karenanya, antisipasi daerah dalam
menghadapi bencana telah dilakukan beberapa program
dan kegiatan pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut:
a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Sulawesi Selatan
b. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
c. Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan
d. Dinas PSDA Provinsi Sulawesi Selatan
e. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi
Selatan
f. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
g. Biro Kesejahteraan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 24
Kabupaten/Kota merupakan Provinsi dengan kategori
jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu sekitar
2,89% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki karakteristik perpaduan antara daerah
pegunungan yang berada di wilayah utara dan dataran
rendah di wilayah pantai dengan curah hujan 3.255
mm/th dan berada ada jalur gempa Australia yang
topografinya bergunung-gunung serta aliran sungai yang
pada umumnya bermuara di wilayah pantai, selatan dan
timur wilayah Sulawesi Selatan, sehingga beberapa
daerah merupakan daerah rawan banjir, tanah longsor,
angin putting beliung dengan ilustrasi sebagai berikut :
a. Banjir
Alam Sulawesi Selatan bergunung-gunung dan
berlembah dengan berbagai ngarai dan sungai,
berpotensi untuk mengalami banjir, longsor dan erosi.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011155
Pada umumnya banjir terjadi di wilayah utara dan
selatan. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk
dengan adanya penggundulan hutan dan perubahan
tata guna lahan (alih fungsi) yang tidak
mempertimbangkan daerah resapan air sehingga
menimbulkan banjir. Tercatat 18 kabupaten / kota yang
rawan banjir yaitu: Kabupaten Bone, Kabupaten
Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sidrap, Kota
Makassar, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo,
Kabupaten Takalar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Tana
Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo,
Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sinjai, Kabupaten
Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan
Kabupaten Pinrang
b. Longsor
Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat
kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan
penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya,
longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat
peningkatan curah hujan. terdapat 12 Kabupaten/Kota
yaitu: Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu Utara,
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten
Gowa, Kabupaten Sinjai, Kota Palopo, Kabupaten
Soppeng, Kabupaten Luwu, Kabupaten Toraja Utara,
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Tana Toraja.
c. Angin Puting Beliung
Karakter klimatologi dan meteorologi Provinsi Sulawesi
Selatan menimbulkan pertukaran musim yang diwarnai
dengan depresi tropis sampai dengan puting beliung
(barubbu). Daerah pesisir pantai merupakan kawasan
yang berpotensi mengalami bencana angin topan dan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011156
badai. Tercatat 16 Kabupaten/Kota yang berpotensi
mengalami yaitu: Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten
Barru, Kabupaten Selayar, Kabupaten Sidrap,
Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten
Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bulukumba,
Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai,
Kota Makassar.
d. Kekeringan
Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim
kemarau panjang yang mengakibatkan kegagalan
panen hasil pertanian. Tercatat 2 Kabupaten yang
merupakan daerah rawan kekeringan, yaitu:
Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto.
e. Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor
alam dan kesalahan manusia yang tidak bertanggung
jawabnya para pengusaha/pemegang hak penguasaan
hutan dan rendahnya kesejahteraan dan pendidikan
penduduk di sekitar dan di dalam hutan dapat
merupakan penyebab kebakaran hutan dan lahan.
f. Bencana Kebakaran
Pada Tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Selatan telah
terjadi bencana kebakaran sebanyak 205 kali, pada 13
Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Sidrap, Kabupaten
Bone, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Toraja
Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Gowa, Kota
Palopo, Kota Makassar, Kabupaten Soppeng, Kota
Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan
Kabupaten Pangkep.
g. Epidemic, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011157
Epidemic, wabah dan kejadian luar biasa (KLB)
merupakan ancaman yang diakibatkan oleh
penyebaran penyakit menular baik karena akibat
minimnya sanitasi dan kesehatan lingkungan
maupunsebagai akibat lanjutan dari kejadian bencana.
h. Pencemaran Lingkungan
Pesatnya dinamika masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi membawa dampak bagi tumbuhnya industri
di daerah perkotaan. Namun pada kenyataannya tidak
diikuti oleh komitmen untuk mengurangi dampak
polusi dan pencemaran lingkungan.
G. Pengelolaan Kawasan Khusus
Berdasar pada Pasal 9 Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah tertuang penjelasan
bahwa yang dimaksud kawasan khusus adalah kawasan yang
sifatnya khusus bagi kepentingan nasional yang dapat berupa
kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas, di mana
pembentukannya oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan
daerah yang bersangkutan atau diusulkan oleh daerah yang
penetapannya melalui Undang-Undang. Berdasarkan
penjelasan konstitusi tersebut, maka hingga Tahun 2011
Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki dan mengelolah
kawasan khusus.
H. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang terjadi
Situasi dan kondisi di Sulawesi Selatan secara umum
dalam keadaan aman dan kondusif meskipun masih
terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum di
beberapa daerah namun tidak mempengaruhi pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan Sulawesi Selatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011158
Kondisi masyarakat di Sulawesi Selatan yang majemuk
dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi
dan budaya serta sumber daya alam merupakan potensi
untuk meningkatkan pembangunan daerah. Potensi yang
ada perlu dipelihara, diatur dan dikendalikan dengan baik
agar berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan
pembangunan daerah di segala bidang.
Dalam lingkup regional Sulawesi Selatan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan hasil
pendataan akhir tahun 2011 adalah sebagai berikut:
a. Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang
bersifat perbuatan pidana terjadi tahun 2010 sebanyak
2.252 kasus dan tahun 2011 sebanyak 2.226 kasus atau
menurun 26 kasus dibanding tahun 2010 dengan rincian
sebagai berikut:
1) Korupsi ditemukan sebanyak 3 kasus
2) Penggelapan terjadi sebanyak 64 kasus
3) Narkoba terjadi sebanyak 53 kasus
4) Ilegal Logging terjadi sebanyak 19 kasus
5) Penghinaan terjadi sebanyak 61 kasus
6) Pengrusakan terjadi sebanyak 84 kasus
7) Penyerobotan tanah terjadi sebanyak 35 kasus
8) Senjata Tajam terjadi sebanyak 51 kasus
9) Ancaman terjadi sebanyak 108 kasus
10)Penodongan terjadi sebanyak 2 kasus
11)Pengeboman laut terjadi sebanyak 16 kasus
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011159
12)Minuman keras terjadi sebanyak 71 kasus
13)Perkelahian terjadi sebanyak 128 kasus
14)Perampasan terjadi sebanyak 20 kasus
15)Pemerasan terjadi sebanyak 18 kasus
16)Pencurian berat terjadi sebanyak 172 kasus
17)Pencurian barang terjadi sebanyak 258 kasus
18)Pencurian Motor terjadi sebanyak 192 kasus
19)Pencurian Ternak terjadi sebanyak 29 kasus
20)Penganiayaan terjadi sebanyak 298 kasus
21)Penipuan terjadi sebanyak 115 kasus
22)Pemerkosaan terjadi sebanyak 22 kasus
23)Bunuh diri terjadi sebanyak 10 kasus
24)Pembunuhan terjadi sebanyak 16 kasus
25)Perampokan terjadi sebanyak 17 kasus
26)Perjudian terjadi sebanyak 63 kasus
27)Pencemaran nama baik terjadi sebanyak 9 kasus
28)Pencabulan terjadi sebanyak 27 kasus
29)Anisa, Anirat dan pengroyokan terjadi sebanyak
182 kasus
30)Pemalsuan terjadi sebanyak 7 kasus
31)Penangkapan ikan dengan obat bius sebanyak
7 kasus
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011160
32)Penikaman terjadi sebanyak 1 kasus
33)Pembakaran terjadi sebanyak 1 kasus
34)Perzinahan terjadi sebanyak 3 kasus
35)Pencurian biasa terjadi sebanyak 30 kasus
36)Pencurian dengan kekerasan terjadi sebanyak
15 kasus
37)KDRT terjadi sebanyak 16 kasus
38)Aborsi terjadi sebanyak 1 kasus.
b. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang
bersifat kecelakaan terjadi penurunan yang signifikan
dimana tahun 2010 terjadi 4.983 kecelakaan dan tahun
2011 sebanyak 199 kecelakaan dengan rincian sebagai
berikut:
a. Perahu tenggelam terjadi 4 kali
b. Kecelakaan lalu lintas terjadi 193 kasus
c. Orang tenggelam 2 kali.
c. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang
bersifat Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala
Daerah terjadi penurunan 388 kasus atau 72% dimana
di tahun 2010 terjadi 1.391 kasus sebayak 58 kasus
diselesaikan di pengadilan dan 1.333 diberikan
pembinaan dan tahun 2011 sebanyak 1.056
pelanggaran dengan tindak lanjut 1003 pelanggar
diberikan sanksi administrasi berupa peringatan dan
pernyataan, 53 kasus penghentian operasi, 4 kasus
pencabutan izin dan 32 kasus diantaranya telah
dipengadilankan dengan sanksi denda.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011161
d. Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum akibat
adanya unjuk rasa terjadi penurunan dimana pada
tahun 2010 terjadi 137 kali dan tahun 2011 sebanyak
120 kali atau menurun 88%.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Sulawesi
Selatan adalah secara preventif non yustisial dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Badan Kesatuan Bangsa, Politik Provinsi Sulawesi Selatan
kerjasama Kepolisian Daerah dengan dukungan partisipasi
masyarakat.
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan
Tabel 6-1Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan
Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum
SATUAN KERJA
JUMLAH PEGAWAI
PANGKAT/GOLONGAN TINGKAT PENDIDIKANI II III IV SD SLTP SLTA D1/D3/S1 S2
Badan Kesbangpol Prov. Sulsel
61 2 8 43 8 - - 14 35 12
Sat-Pol PP Provinsi PNS PTT
212144
25-
155-
30-
2-
3 2 279 22 3
Sat-Pol PP Kab/Kota PNS PTT
1.6283.572
94-
1.297-
209-
28-
19 100 4.755 344 29
5.617 121 1.460 282 38 22 102 5.048 401 44
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
Pelaksanakan tugas Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi Sulawesi Selatan, menggunakan
anggaran sebesar Rp.21.378.164.000,- yang dilaksanakan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011162
oleh SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Sulawesi Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi
Selatan.
5. Penanggulangan dan Kendalanya
a. Penanggulangan
Upaya penanggulangan dilakukan melalui upaya-upaya
preventif (pencegahan dini) terhadap kemungkinan
terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
sebagai berikut:
1. Melakukan monitoring (patroli wilayah) yang bertujuan
pencegahan dini terhadap gangguan ketentraman dan
ketertiban umum.
2. Melakukan pengawalan pejabat dan tamu VIP yang
bertujuan untuk pencegahan dini terhadap keamanan
dan keselamatan pejabat dan tamu-tamu penting.
3. Pengamanan asset-asset vital Pemerintah Daerah yang
bertujuan pencegahan dini terhadap keamanan dan
keselamatan asset-asset pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.
4. Pemantapan tugas pembinaan, pengamanan dan
koordinasi yang bertujuan untuk memantapkan kesiapan
menghadapi ancaman gangguan ketentraman dan
ketertiban umum.
5. Penanganan dan pengamanan demonstrasi/unjuk rasa
yang bertujuan untuk mencegah tindakan anarkis bagi
para pengunjuk rasa.
6. Melakukan pendataan terhadap segala bentuk gangguan
ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di
kabupaten/kota di sulawesi selatan yang bertujuan
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011163
sebagai bahan evaluasi dan pelaporan untuk
pengambilan kebijakan bagi pemerintah dan pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pengawasan dan penegakan perda dan Peraturan Kepala
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat
ketentuan pidana guna pencegahan dini terhadap oknum
masyarakat dan/atau badan hukum yang melanggar
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
peraturan pelaksanaannya.
b. Kendala
Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum antara lain :
1. Masih kurangnya personil Polisi Pamong Praja
dibandingkan dengan beban tugas.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Pandangan petinggi Kepolisian yang masih belum
dapat memahami kebutuhan penggunaan sarana
pengamanan dan pengawalan dalam melaksanakan
tugas.
4. Kurangnya sumber daya manusia Polisi Pamong Praja
dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil baik kualitas
maupun kuantitas.
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam
Penanggulangan
Penyertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal
melaksanakan tugas-tugas:
a. Pembinaan personil Polisi Pamong Praja
b. Penanganan demonstrasi dan unjuk rasa
c. Pelaksanaan rasia/patroli wilayah
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011164
d. Pelaksanaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja
e. Pelaksanaan pengamanan dan pencegahan bahan peledak
pada Kantor dan Rumah Jabatan Gebernur
f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada kantor-
kantor dan Rumah Jabatan.
LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2011165