BAB VII PENUTUPjabarprov.go.id/assets/data/menu/BAB VII LKPJ ATA 2014.pdf · LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-1 BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur

LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-1

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014 memiliki makna yang

penting dan strategis dalam kesinambungan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa

Barat telah melakukan upaya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan perwujudan sinergitas

kinerja antara eksekutif dengan legislatif serta masyarakat dan dunia usaha.

Berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan

pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 7.1.

TABEL 7.1

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH Satuan

TAHUN 2013

TAHUN 2014

Capaian Target Capaian

1. Indeks Pembangunan Manusia* Poin 73,40 74,25 – 74,75 74,28

a. Indeks Pendidikan Poin 82,31 84,65 83,36

b. Indeks Kesehatan Poin 72,6 75,6 74,01

c. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 640,80 645,00 644,36

2. PDRB (ADHB) triliun rupiah 1.070,18 n/a 1.387,28

3. PDRB (ADHK) triliun rupiah 386,84 n/a 1.148

4. PDRB Per Kapita (ADHB) juta rupiah 23,6 21,50 – 22,00 30,14

5. PDRB Per Kapita (ADHK) juta rupiah 8,53 9,00 – 9,50 24,94

6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen per

Tahun 6,06 5,9-6,5 5,07

7. Laju Pertumbuhan Investasi (harga berlaku)

Persen 10,91 13,84 17,88

*) BPS angka sangat sementara Sumber : BPS 2014

Dalam tabel tersebut dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun

2014 terdapat kenaikan sebesar 0,88 poin dari Tahun 2013 yang sebesar 73,40 poin menjadi

sebesar 74,28 poin pada Tahun 2014. Kenaikan tersebut dilihat dari Indeks kompositnya yaitu

indeks Pendidikan Tahun 2014 naik sebesar 0,77 poin dari Tahun 2013 sebesar 82,59 poin

menjadi sebesar 83,36 poin pada Tahun 2014. Indeks Kesehatan Tahun 2014 mengalami

kenaikan sebesar 1,41 poin dari Tahun 2013 sebesar 72,6 poin menjadi sebesar 74,01 poin.

Sementara Daya Beli Masyarakat mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar Rp. 640.800

meningkat menjadi Rp. 644.360 pada Tahun 2014, atau terdapat peningkatan sebesar Rp.

3.560.

Kinerja perekonomian Jawa Barat, diukur dengan PDRB menunjukan nilai PDRB

(adhk) tahun dasar 2010 mencapai Rp. 1.148,01 triliun pada Tahun 2014; atau nilai PDRB


(adhb) sebesar Rp. 1.387,28 trilyun. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada Tahun 2014

tumbuh sebesar 5,07% (Tahun Dasar 2010) yang mendorong kenaikan pendapatan per kapita

menjadi Rp. 30,138 juta (ADHB). Inflasi selama Tahun 2014 dapat ditekan menjadi sebesar

6,16%.

7.1. Hasil Pelaksanaan Pembangunan Pada Tahun 2014:

Hasil evaluasi pelaksanaan program APBD terhadap RKPD 2014 dapat dilihat dari

pelaksanaan urusan wajib dan pilihan pada setiap misi sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat, yang merupakan

Misi Pertama pembangunan daerah, yaitu Membangun Masyarakat Yang

Berkualitas dan Berdaya Saing. Urusan yang terkait dengan Misi Pertama tersebut

adalah urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

ketenagakerjaan, ketransmigrasian, serta agama. Keberhasilan pembangunan

daerah pada masing‐masing urusan tersebut, digambarkan dengan beberapa

indikator, yaitu rata‐rata lama sekolah, angka melek huruf, serta angka harapan

hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan. Sasaran misi pertama adalah 1).

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan

merata; 2). Meningkatnya aksesibiltas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang

terjangkau dan merata; 3). Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan

kelembagaan serta berbudaya IPTEK; 4). Meningkatnya kualitas ketahanan

keluarga.

Urusan Pendidikan yang berupa Biaya Langsung pada APBD 2014 dilaksanakan

melalui 5 program serta 35 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

39.635.542.250.

TABEL 7.2

INDIKATOR MISI PERTAMA



TAHUN 2013 TAHUN 2014


1. Indeks Pendidikan* Poin 82,31 84,65 83,36

a. Angka Melek Huruf* Persen 96,89 97,50 – 98,00 98,29

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah* Tahun 8,09 8,25 - 8,30 8.39

c. APK SD** Persen 119,55 N/a 108,89

d. APK SMP** Persen 95,25 N/a 95,35

e. APK SMA** Persen 70,19 N/a 61,19

f. APK Pendidikan Tinggi** Persen 17,09 17 – 18 17,47

2. Indeks Kesehatan Poin 72,99 75,6 74.01

AHH (Angka Harapan Hidup)* Tahun 68,84 69 - 69,2 69,02

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja * Persen 63,01 64,00 - 65,00 62,77






4. Tingkat Pengangguran Terbuka* Persen 9,22 8,50 - 8,00 8,45

5. Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah 5 10 5

6. Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 Tahun ke atas*

Orang 11.400.000 12.540.000 11.400.000

7. Indeks Pemberdayaan Gender*** Poin 69,7 70 70

*) BPS angka sangat sementara Sumber : BPS 2014

**) Angka sangat sementara PDSP Kemendikbud RI

***) Kemenko PMK

Catatan: APK 2013 berdasarkan pada basis data SUPAS 2005 dan APK 2014 berdasarkan SP 2010

Capaian indikator kinerja misi pertama menunjukkan peningkatan di beberapa

indikator. Indeks Kesehatan Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1,41 poin

dibandingkan dengan Tahun 2013. Peningkatan kualitas kesehatan tersebut

merupakan hasil pembangunan bidang kesehatan seperti pembangunan

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dengan

akumulasi sebanyak 425 unit yang tersebar di 27 kabupaten/kota, revitalisasi

posyandu dengan memberikan bantuan operasional masing-masing Rp.1.750.000

kepada 49.579 posyandu aktif; dan masing-masing Rp. 2.500.000 untuk

penguatan 626 pokjanal posyandu kecamatan; serta masing-masing Rp.1.000.000

untuk bantuan operasional kepada 5.962 pokja posyandu desa/kelurahan. Manfaat

pemberian bantuan posyandu dan pokjanal posyandu, telah meningkatkan

kapasitas kelembagaan posyandu di Jawa Barat yang dapat dilihat dari strata

posyandu Jawa Barat pada Tahun 2014 meningkat menjadi 5,35% kategori

Pratama; 50,59% kategori Madya; 33,74% kategori Purnama; dan 10,31%

kategori Mandiri.

Kegiatan lainnya yang juga meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan

kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan dokter Pegawai Tidak

Tetap (PTT), dokter gigi PTT, bidan PTT, dan dokter spesialis PTT. Selama Tahun

2014, terdapat penandatanganan kontrak dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan

bidan PTT Provinsi sebanyak 1.027 orang.

Sedangkan pada Urusan Pendidikan, indeks pendidikan meningkat dari 82,31 poin

pada Tahun 2013 menjadi 83,36 poin pada Tahun 2014; Angka Melek Huruf dari

96,49% pada Tahun 2013 menjadi sebesar 98,29% pada Tahun 2014; Angka

Rata-rata Lama Sekolah 8,09 Tahun pada Tahun 2013 menjadi 8,39 Tahun pada

Tahun 2014. Capaian Tahun 2014 untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah

Dasar sebesar 108,89%; APK Sekolah Menengah Pertama mencapai 95,35%; APK

Sekolah Menengah Atas mencapai 61,19%; dan APK Pendidikan Tinggi 17,47%.


Program lain untuk mendukung pencapaian kinerja urusan pendidikan, antara lain,

pemberian BOS SD/MI kepada siswa SD/MI sebanyak 5.492.979 siswa, dengan

perhitungan per siswa mendapatkan Rp. 25.000. Adapun BOS SMP/MTs diberikan

kepada 2.369.206 siswa, masing-masing siswa memperoleh Rp. 127.500, BOS

SMA, MA, dan SMK telah dilaksanakan untuk 1.494.669 siswa, yang terdiri dari: 1).

SMA/MAN/Swasta untuk 508.703 siswa, masing-masing untuk SMA/MAN sebesar

Rp. 200.000 dan SMA Swasta Rp. 400.000 ; SMK Negeri dan Swasta untuk 811.010

siswa, masing-masing untuk SMK Negeri sebesar Rp. 300.000 dan SMK Swasta Rp.

500.000; MA Negeri dan Swasta untuk 169.537 siswa, masing-masing untuk MA

Negeri sebesar Rp. 200.000. dan MA Swasta Rp. 400.000.

Disamping itu, telah dilaksanakan pembangunan RKB bagi SMP/MTS SMA/MA dan

SMK sebanyak 3.370 ruang, dengan rincian: 1) Bantuan untuk pembangunan RKB

SMP/MTs sebanyak 1.112 ruang; 2) Bantuan untuk pembangunan RKB SMA/MA

sebanyak 610 ruang; 3) Bantuan untuk pembangunan RKB SMK sebanyak 900

ruang; 4) dan untuk PTS sebanyak 300 RKB. Manfaat penyelenggaraan BOS dan

pembangunan RKB adalah tertampungnya jumlah siswa yang melanjutkan

pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dan

memberikan kenyamanan bagi siswa melalui keberadaan kondisi fisik

gedung/sekolah yang memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan akhir Tahun 2014 sebanyak 4.209

orang telah dilatih agar mampu bersaing di dalam pasar kerja atau berwirausaha.

Dimana serapan tenaga kerja pada Tahun 2014 sebanyak 477.046 Orang. Urusan

Ketransmigrasian, capaian pada Tahun 2014 ditunjukkan dengan jumlah

pengiriman transmigrasi ke luar pulau Jawa yang telah terealisasi sebanyak 91

kepala keluarga atau sebanyak 331 Jiwa.

Selain dari dana Belanja Langsung, untuk pelaksanaan Misi Pertama Provinsi Jawa

Barat juga mengalokasikan Belanja Tidak Langsung Tahun 2014 sebesar Rp.

6.886.319.731.400 dan direalisasikan sebesar Rp. 6.179.782.845.290 (89,86%)

yang direalisasikan untuk:

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat (BKKBN Provinsi Jawa Barat,

Kodam III/Siliwangi, Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiriadinata,

Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung, Kepolisian Daerah Jawa Barat,

dan Pangkalan Komandan Lanal Cirebon Kota Cirebon) sebesar RP.

31.134.643.188;

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah

Kabupaten Pangandaran) Lainnya sebesar Rp. 2.500.000.000;


(3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar

Rp. 1.151.122.347.102;

(4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan

Pendidikan Dasar Jenjang SD sebesar Rp. 2.684.343.385.000;

(5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan

Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar Rp. 1.301.930.017.500;

(6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi

sebesar Rp. 1.008.752.452.500 terdiri dari:

(a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan Pendidikan Dasar dan SMP sebesar Rp. 438.412.202.500;

(b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp.

570.340.250.000

Pemerintah Jawa Barat juga memberikan dukungan APBD melalui belanja bantuan

sosial yang dialokasikan sebesar Rp. 8.186.000.000 direalisasikan sebesar Rp.

2.871.320.000 atau 35,08%. Serta memberikan dukungan melalui belanja bantuan

keuangan kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebesar Rp.

4.646.350.570.198, terdiri dari pembangunan RKB Sekolah Negeri,

Penyelenggaraan SMP Terbuka, Peningkatan Pelayanan bagi Masyarakat Miskin di

luar kuota Jamkesmas, Pengembangan Gedung Puskesmas Mampu PONED dan

Pengadaan Alat Kesehatan, Pembangunan Gedung Layanan Keluarga Miskin dan

Pengadaan Alat Kesehatan, Rehabilitasi Puskesmas, Pembangunan Gedung Rumah

Sakit Regional, Pemberian Fasilitasi Peningkatan Kinerja bagi Tenaga

Dokter/Dokter Gigi dan Bidan yang bertugas di Puskesmas/Desa Terpencil,

Pembangunan Stadion di 4 Wilayah, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perdesaan

dan Rehabilitasi Kantor Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,

serta bantuan keuangan di bidang lainnya.

Bantuan keuangan tersebut direalisasikan sebesar Rp.3.738.146.028.076 atau

80,45%, terdiri dari:

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar

Rp.3.127.219.839.276;

(2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp.609.135.000.000;

(3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.791.188.800

2. Capaian kinerja pembangunan perekonomian sebagai implementasi pencapaian

Misi Kedua, yaitu Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan,

dengan sasaran 1). Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur; 2).


Peningkatan daya saing usaha pertanian; 3). Peningkatan kualitas iklim usaha dan

investasi; 4). Peningkatan jumlah dan kualitas wirausahawan; 5).Peningkatan

pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Hasil pembangunan pada masing-masing sasaran tersebut, dapat digambarkan

dengan beberapa indikator yaitu pencetakan sawah baru, nilai tukar petani,

sertifikasi jaminan mutu pelaku usaha produk pertanian, laju pertumbuhan

ekonomi, daya beli masyarakat, laju pertumbuhan investasi, indeks gini, serta

angka partisipasi angkatan kerja.

Untuk mencapai sasaran misi diatas, maka implementasi pembangunan dilakukan

berdasarkan urusan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, penanaman modal,

koperasi dan usaha kecil menengah, ketahanan pangan, ketenagakerjaan,

perikanan dan kelautan, pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan

pariwisata. Adapun capaian indikator kinerja misi ke dua adalah sebagai berikut :

TABEL 7.3

INDIKATOR MISI KEDUA

No Indikator Kinerja Satuan TAHUN 2013 TAHUN 2014


1 Pencetakan Sawah Baru Ha. 5000 5000

2 Skor Pola Pangan Harapan Poin 74 n/a

3 Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 109,08 104,46

4 Daya Beli Masyarakat ribu

rupiah 645,00 644,36

5 Indeks Gini Poin 0,41 0,42

6 Wirausahawan Baru Orang 20.000 19.436

7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 63,01 62,77

Capaian dari indikator daya beli masyarakat terjadi peningkatan dibandingkan

Tahun 2013 sebesar Rp. 640,80 ribu, meningkat pada Tahun 2014 sebesar Rp.

644,36 ribu. Capaian pada Tahun 2014 untuk Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai

104,46 poin ; Indeks Gini sebesar 0,42 poin; wirausahawan baru sebanyak 19.436

orang; dan serapan tenaga kerja sebanyak 477.046 Orang;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui Profesionalisme, Tata Kelola dan

Perluasan Partisipasi publik sebagai pencapaian misi ketiga, dengan urusan sebagai

berikut 1). otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; 2). Kearsipan; 3). Pertanahan;

4). Perencanaan Pembangunan; 5). Statistik; 6). Pemberdayaan Masyarakat dan


Desa; 7). Komunikasi dan Informatika; 8). Kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri. Indikator dalam misi ketiga ini diantaranya adalah skala kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, indikator daya saing provinsi, dan

indeks persepsi korupsi. Adapun sasaran misi ketiga adalah 1). Meningkatnya

kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan, serta mewujudkan perluasan

partisipasi publik; 2). Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis

IPTEK; 3). Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur; 4).

Meningkatnya stabilitas Tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum.

Tabel pencapaian indikator sebagai berikut:

TABEL 7.4

INDIKATOR MISI KETIGA

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan

TAHUN

2013 TAHUN 2014


1. Skala Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintahan

Skala 1 - 4 3 3 3

2. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Persen 57 60 71,3

3. Indeks Persepsi Korupsi Poin 5,5 6 3,7

4. Indeks Kebahagiaan Poin 65,11 57 – 59 67,66

5. Jumlah Penerbitan Perijinan Izin 39,029 42,931 40.877

6. Indeks Demokrasi Poin 65,18 66,20 – 66,50 65,18

7. Pendapatan Asli Daerah Trilyun Rupiah

12,36 14,29 15,16

8. Indikator Daya Saing Provinsi Rangking 6-5 5-4 5

Pencapaian indikator Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum mengalami peningkatan

signifikan dari Tahun 2013 sebesar 57 % meningkat pada Tahun 2014 sebesar

71,3%; Pencapaian indikator Indeks Persepsi Korupsi mengalami penurunan dari

Tahun 2013 sebesar 5,5 poin turun pada Tahun 2014 menjadi 3,7 poin; Pencapaian

Indikator Indeks Kebahagiaan mengalami peningkatan dari Tahun 2013 sebesar 65,11

poin meningkat pada Tahun 2014 menjadi 67,66 poin. Pencapaian Indikator

Pendapatan Asli daerah pada Tahun 2013 sebesar 11,0 trilyun rupiah meningkat pada

Tahun 2014 menjadi 15,16 trilyun rupiah. Pencapaian Indikator Daya Saing Provinsi

meningkat dari Tahun 2013 menjadi rangking ke-6 pada Tahun 2014 meningkat

menjadi ranking ke-5; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dilaksanakan melalui

membangun dan memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perdesaan yang

dikelola oleh 750 LPM, Revitalisasi Posyandu Multifungsi se-Jawa Barat sebanyak

49.922 Posyandu, Membangun Infrastruktur Perdesaan melalui peningkatan sarana

dan prasarana infrastruktur di 5.321 desa di Jawa Barat.


Sejak Tahun 2012 dan dilanjutkan Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat telah

mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada 123

Balai-balai/UPTD di seluruh OPD dengan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana.

Adapun pembagian alokasi anggarannya untuk Balai sebesar Rp. 142.880.681.662

yang digunakan untuk memperbaiki sarana prasarana perkantoran antara lain:

perbaikan gedung perkantoran, perbaikan sarana kerja (komputer, meja kerja dan

peralatan kantor lainnya).

4. Pembangunan infrastruktur dilakukan melalui berbagai upaya untuk pencapaian Misi

Keempat ini, yaitu Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman Dengan Pembangunan

Infrastruktur Yang Berkelanjutan. Adapun urusan yang terkait dengan Misi Keempat

ini adalah penataan ruang, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan, energi dan

sumber daya mineral, serta lingkungan hidup. Indikator yang digunakan yaitu tingkat

kemantapan jalan provinsi, tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi

kewenangan provinsi, rasio elektrifikasi rumah tangga, cakupan pelayanan air minum,

air limbah dan persampahan perkotaan, tingkat ketersediaan pranata penataan ruang,

serta tingkat penanganan Raperda kawasan strategis provinsi. Sasaran Misi keempat

adalah 1). Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas

penanganan bencana, 2). Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar

masyarakat, 3). Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

TABEL 7.5

INDIKATOR MISI KEEMPAT

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada umumnya misi keempat telah mencapai target

indikator kinerja pada RPJMD kecuali untuk cakupan pelayanan persampahan dan

ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan TAHUN 2013 TAHUN 2014


1. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen n/a 37-38 37,2

2. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen 65,98 66 - 71 67,34

3. Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan Persen 64,70 64 – 65 64,88

4. Cakupan Pelayanan Air Minum Persen 60,68 58 – 63 65,43

5. Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik Persen 63,40 63,5 – 64 63,59

6. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Persen 80,05 80 – 82 83,77

7. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (kondisi baik dan sedang)

Persen 97,56 97,1– 97,4 97,68


cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan). Berdasarkan hasil evaluasi Tahun

2014, tingkat kemantapan jalan provinsi Tahun 2014 mencapai 97,68 %, meningkat

sebesar 0,13% dari kemantapan jalan provinsi Tahun 2013 sebesar 97,56%.

Sedangkan rasio elektrifikasi rumah tangga pada Tahun 2014 adalah sebesar 83,77%,

meningkat sebesar 3,72% dibandingkan dengan rasio elektrifikasi rumah tangga Tahun

2013 yang baru mencapai 80,05%. Cakupan pelayanan air minum pada Tahun 2014

telah mencapai 65,43%, meningkat sebesar 4,75% dibandingkan dengan Tahun 2013

baru mencapai 60,68%. Cakupan pelayanan air limbah juga meningkat sebesar 63,59%

pada Tahun 2014 dibandingkan dengan Tahun 2013 mencapai 63,4%. Sedangkan

cakupan pelayanan persampahan perkotaan pada Tahun 2014 mencapai 64,88%

meningkat dibandingkan dengan Tahun 2013 mencapai 64,7%. Sampai Tahun 2014,

luas kawasan lindung di Jawa Barat telah mencapai 37,2% dari Luas Jawa Barat.

5. Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olahraga Serta

Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal. Urusan yang terkait dengan

Misi Kelima yaitu sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan agama. Indikator

yang digunakan antara lain adalah angka kemiskinan, jumlah kunjungan wisatawan

mancanegara, Jumlah PMKS yang ditangani, Jumlah Pekerja Anak, dan Jumlah Karya

seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan

Internasional. Adapun sasaran misi kelima adalah: 1). Pencegahan dan penanganan

penyandang masalah kesejahteraan sosial, 2). Meningkatkan peran pemuda, organisasi

kemasyarakatan, dan prestasi olahraga, serta penanganan komunitas tertentu, 3).

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olahraga, seni, budaya, dan

pariwisata, dan 4). Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar

umat beragama. Indikator Misi dapat dilihat pada tabel 7.6 :

TABEL 7.6

INDIKATOR MISI KELIMA

ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

Satuan



1. Angka Kemiskinan* Persen 9,61 7,80 - 6,80

9,18

2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara* Ribu Orang 800 900 902,73

3. Jumlah PMKS yang ditangani Orang 479.255 527.181 483.442

4. Jumlah Pekerja Anak Orang 562.815 551.558 560.295

5. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah 4 3 3

*) BPS


Untuk Pencapaian misi dari indikator kunjungan Wisatawan Tahun 2014 sebanyak

902,735 ribu orang dibandingkan Tahun 2013 yang mencapai 800 ribu orang serta

meningkat dari target capaian Tahun 2014 salah satu diantaranya dengan adanya

program promosi yang lebih intensif. Indikator jumlah orang yang ditangani melalui

PMKS di Tahun 2014 mencapai 483.442 orang dan Jumlah Pekerja Anak menjadi

560.295 anak.

Keberhasilan Pariwisata di Jawa Barat ditandai dengan Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara ke Jawa Barat sebanyak 902.735 orang lebih; Jumlah Kunjungan

Wisatawan Nusantara ke Obyek Wisata di Jawa Barat sebanyak 33,61 juta orang lebih

pada Tahun 2014 meningkat sebanyak 4,6 juta orang lebih dari Tahun 2013.

7.2. Tantangan dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2014

Tantangan dan permasalahan pembangunan daerah dijelaskan berdasarkan

hubungannya terhadap layanan dasar dan tugas fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

A. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kesatu, pada Bidang Pendidikan adalah: 1)

masih tingginya angka rawan drop out (DO) siswa SD dan SMP, 2) masih rendahnya

kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak, dan 3) masih kurang sarana

dan prasarana penunjang pendidikan dan yang berkebutuhan khusus di

sekolah‐sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi. Pada bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 1) masih rendahnya akses kesempatan

usaha dan pendidikan untuk perempuan, 2) belum optimalnya lembaga sosial

masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak pada bidang kesehatan

Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat dimasyarakat, cakupan rumah

tangga ber-PHBS Tahun 2014 sebesar 51,4%, serta masih rendahnya kualitas dan

kuantitas petugas promosi kesehatan di puskesmas, yang menyebabkan kurang

maksimalnya upaya promosi dan pemberdayaan masyarakat.

B. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kedua, pertumbuhan investasi di Jawa Barat

dikategorikan tinggi, tetapi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha

ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Pada bidang ketenagakerjaan, permasalahan

yang mendasar adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara

lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju

pertumbuhan kesempatan kerja.

C. Tantangan dan Permasalahan pada misi ketiga, yaitu kualitas pelayanan publik yang

masih relatif rendah disebabkan, antara lain: belum memasyarakatnya keterkaitan

antara SOP pelayanan publik dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan;

belum terealisasinya modernisasi tatakelola berbasis E-Government.


D. Tantangan dan Permasalahan pada misi keempat dalam pembangunan infrastruktur

strategis dan lingkungan antara lain: permasalahan pembebasan lahan untuk

infrastruktur kepentingan umum, kesiapan masyarakat untuk bekerja sama pada

area proyek, ketertarikan bagi investor swasta.

E. Tantangan dan Permasalahan pada Misi Kelima antara lain: komunikasi dan promosi

pembangunan yang belum meluas menjangkau pada berbagai tingkatan masyarat di

berbagai pelosok wilayah Jawa Barat; dan masih perlunya memperkuat aktor lokal

pembangunan (Strengthening Local Actor) baik secara individu maupun kelembagaan

untuk secara bersama-sama mewujudkan pembangunan yang bermutu dan

akuntabel.

7.3. Penghargaan yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Rangkaian pembangunan dalam berbagai bidang telah dilaksanakan dengan

dukungan yang sangat kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

ditopang dengan, dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara operasional

dilaksanakan oleh para pimpinan OPD/Biro beserta komunitasnya, pada Tahun 2014

berbagai upaya pembangunan telah mendapat apresiasi dengan diterimannya 42

penghargaan nasional, yaitu :

1. Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Cinta

Karya Bangsa Tahun 2013" di Jakarta, 5 Februari 2014;

2. Penghargaan Most Inspirational Regional Leader dari Mens Obsession Awards

2014 di Jakarta, 15 Februari 2014;

3. Anugerah TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran) Tingkat

Nasional dengan predikat Terbaik 2 dari UKP 4 di Jakarta, 24 Februari 2014;

4. Penghargaan Government Award kategori pendidikan versi Sindo Weekly yang

diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jakarta 19 Maret 2014;

5. Penghargaan Demokrasi Award dari Harian Rakyat Merdeka di Jakarta, 22

Maret 2014;

6. Penghargaan Pangripta Nusantara Utama Tahun 2014, untuk raihan ke 4

kalinya secara berturut-turut dari Bappenas oleh Presiden RI di Jakarta, 30 April

2014;

7. Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2014 Oleh Men Pan RB

RI, untuk Aplikasi KM-NOL PRO POOR, Oleh Wapres RI di Jakarta, 30 April

2014;

8. Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terbaik 2014

dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jakarta, 26 Mei 2014;


9. Penghargaan Bhumandala Award 2014 dari Kepala Badan Informasi Geospasial,

di Bandung, 28 Mei 2014;

10. Penghargaan Lencana Utama Adhibakti Tani dari Kontak Tani Nelayan Andalan

(KTNA) Nasional, di Jakarta, 5 Juni 2014;

11. Penghargaan Environment Award ke-20 dari Kementerian Lingkungan Hidup, di

Jakarta, 5 Juni 2014;

12. Si kompak Award, Pembina Terbaik Nasional Kategori Badan Kerjasama Antar

Desa dari Wapres RI, di Jakarta, 5 Juni 2014;

13. Penghargaan Satyalancana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden

pada acara pembukaan PENAS XIV PETANI – NELAYAN di Malang, Jatim, 7 Juni

2014;

14. Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 dengan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), di Bandung, 16 Juni 2014;

15. Penghargaan Pemrakarsa Penguatan SIDa “Peningkatan Nilai Tambah

Perikanan Darat” oleh Menteri Riset dan Teknologi, di Jakarta, 11 Agustus

2014;

16. Penghargaan Anubhawa Sasana dari Menteri Hukum dan HAM kepada

Gubernur Jawa Barat, di Bandung, 19 Agustus 2014;

17. Anugerah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Katagori Pemerintah

Provinsi Peduli Museum 2014 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

RI, di Jakarta, 5 September 2014;

18. Menerima WTP ke Tiga kalinya berturut-turut Atas Keberhasilan dalam

Menyusun dan Menyajikan Laporan Tahun 2013 dengan Capaian Standar

Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah diserahkan

oleh Wakil Presiden RI kepada Gubernur Jawa Barat, di Jakarta, 12 September

2014;

19. Menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi

yang diserahkan Oleh Wapres RI di Jakarta, 24 September 2014;

20. Penghargaan Adiupaya Puritama 2014 oleh Menteri Perumahan Rakyat di

Jakarta, 25 September 2014;

21. Investment Award Penganugerahan Penghargaan Kepada Penyelenggara PTSP

Bidang Penanaman Modal Provinsi, Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2014 di

Jakarta, 7 Oktober 2014;

22. Penghargaan Fasilitator Terbaik Penegasan Batas Daerah Tahun 2014, yang

diserahkan oleh Mendagri RI, di Jakarta, 9 Oktober 2014;


23. Penghargaan sebagai Provinsi dengan produk pertanian unggulan berdaya

saing terbanyak Tahun 2014 yang diserahkan Menteri Pertanian, Jakarta, 10

Oktober 2014;

24. Penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 2014 Kategori Provinsi

Kabupaten/Kota oleh Menteri Pendidikan di Jakarta, 15 Oktober 2014;

25. Sindo Trijaya Award 2014 Kategori Loyal Client, 5 November 2014;

26. Penghargaan Adhi Karya Pangan Nusantara dan Peniti Emas, Oleh Presiden RI,

di Subang, 26 Desember Tahun 2014;

27. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Kepemimpinan dalam

Informasi Pengadaan secara Elektronik, Oleh Menteri PPN/Bappenas, di Jakarta,

18 November 2014;

28. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Pemenuhan terhadap

Standar LPSE: 2014, Oleh Kepala LKPPRI, di Jakarta,18 November 2014;

29. National Procurement Award, 2014 dari LKPP. Kategori Peran LPSE Provinsi:

2014, Oleh Kepala LKPPRI, di Jakarta, 18 November 2014;

30. Penghargaan dalam Festival Seni Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional Tahun

2014, sebagai Juara Pertama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, di

Padang, 25 Mei 2014;

31. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Terbaik I kategori

Advetorial Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dari Kementerian

Komunikasi dan Informatika di Bandung, 26 November 2014;


Laporan Kerja Humas Pemerintah Tahun 2013 Tingkat Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di

Bandung, 26 November 2014;


Merchandise Utama Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dari

Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bandung, 26 November 2014;

34. Penghargaan Anugerah Media Humas Tahun 2014, sebagai Juara Umum, dari

Kementerian Komunikasi dan Informatika di Bandung, tanggal 26 November

2014;

35. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Katagori Utama dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 18

Desember 2014.

36. Penghargaan Government Award kategori pendidikan versi Sindo Weekly yang

diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta, 19 Maret 2014


37. Penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan 2014 Kategori Provinsi Kabupaten

Kota yang diserahkan Menteri Pendidikan di Jakarta, 15 Oktober 2014.

38. Penghargaan Bhumandala Award dari Kepala Badan Informasi di Bandung, 28

Mei 2014

39. Penganugerahan Badega ki Sunda kepada Gubernur Jawa Barat di Bandung, 10

November 2014

40. Penghargaan Manggala Karya Bakti Husada Pada Puncak Acara Hari Kesehatan

Nasional yang diserahkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

di Jakarta, 27 November 2014;

41. Penghargaan peringkat pertama Lomba Penanaman Satu Miliar Pohon Tingkat

Nasional 2013. Diserahkan oleh Presiden RI di Wonogiri, Jawa Tengah, 29

November 2014;

42. Penghargaan Mitra Strategis Pemilu dari KPU, di Jakarta, 17 Desember 2014.

Keberhasilan pembangunan saat ini dalam upaya untuk meningkatkan kualitas

kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat merupakan refleksi dari

kesungguhan dan keseriusan semua pihak yang saling berinteraksi secara harmonis

dalam berbagai sektor pembangunan serta pada berbagai tahapan pelaksanaan

pembangunan. Capaian kinerja pembangunan daerah selama Tahun 2014 merupakan

keberhasilan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat

serta masyarakat Jawa Barat. Tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun

waktu 2014, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk

diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Jawa Barat dapat

lebih berkualitas yang sekaligus proses pembangunan Jawa Barat merupakan Lesson

Learned bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat untuk meningkatkan kesejahteraan

dalam rangka mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk

semua.

Documents

BAB VII PENUTUPjabarprov.go.id/assets/data/menu/BAB VII LKPJ ATA 2014.pdf · LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 VII-1 BAB VII PENUTUP Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur