6
BAB II
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Meninjau berbagai penelitian terdahulu dalam menganalisa tentang
pengaruh penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah
terhadap produk domestik regional bruto sebagai bahan perbandingan dengan
penelitian yang sedang dilaksanakan.
Rahman (2016), dimana penelitian ini menguji pengaruh investasi,
pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap PDRB. Pada hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah investasi baik PMA maupun
PMDN dan pengeluaran pemerintah di 8 kabupaten/kota provinsi Banten
tahun 2010-2014 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
PDRB di Provinsi Banten.
Abdurrahman (2013), penelitian yang menguji tentang pengaruh
investasi dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan PAD di
kabupaten Berau. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya
pengaruh yang tidak signifikan antara variabel investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi, hasil analisis data lain menemukan adanya pengaruh
yang signifikan antara variabel belanja pemerintah terhadap pertumbuhan
ekonomi. Analisis lainnya menunjukan adanya pengaruh tidak langsung,
namun signifikan oleh variabel investasi terhadap PAD, dan variabel
pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD.
7
Prastiawan (2016), penelitian yang menguji tentang pengaruh penanaman
modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan tenaga kerja terhadap
produk domestik regional bruto di Provinsi Kalimantan Timur. Pada hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa PMA berpengaruh negatif terhadap PDRB
dan PMDN berpengaruh negatif terhadap PDRB, serta tenaga kerja yang
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kalimantan
Timur dari tahun 2006-2014.
Penelitian Rizky (2016), bertujuan mengetahui pengaruh penanaman
modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap
pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia. Pada hasil penelitiannya
menunjukan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam
negeri dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013.
B. TinjauanPustaka
1. Penanaman Modal Asing dan Domestik
Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, definisi
penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh Penanam Modal
Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Sedangkan definisi
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanamkan
modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang
8
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal
dalam negeri.
Suatu PMA selalu meliputi yang pertama berupa kontrol penuh atau
parsial melalui partisipasi dalam modal manajemen. Kedua, Investasi
Portfolio, yaitu investasi keuangan yang dilakukan diluar negeri. Bentuk
investasi portfolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham
dalam negeri oleh orang/perusahaan asing, tanpa kontrol manajemen. Ketiga
pinjaman dari bank komersial (commercial bank lending) kepada pemerintah
dan perusahaan pada negara berkembang. Keempat, kredit ekspor yaitu
penundaan pembayaran untuk impor (Kuncoro, 2003).
Peranan modal asing dalam pembangunan ialah pertama, sumber dana
eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang sebagai
dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua,
pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan
struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan
penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat,
kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan
struktural benar-benar terjadi (meskipun modal asing di masa selanjutnya
lebih produktif) (Kuncoro, 2003).
Dalam analisis perhitungan pendapatan nasional investasi dapat dibedakan
menjadi beberapa bentuk antara lain sebagai berikut.
9
1. Investasi perusahaan perusahaan swasta (private investment) yang
dilakukan perusahaan untuk membeli barang barang modal,
penambahan inventori dan mendirikan industri-industri.
2. Investasi berupa pengeluaran masyarakat untuk pembelian atau
mendirikan rumah-rumah tempat tinggal.
3. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah (public investment). Investasi
ini biasa disebut dengan investasi sosial, seperti membuat jalan raya,
pelabuhan, irigasi dan lain sebagainya yang bersifat barang-barang
publik (Murni, 2006).
Investasi yang selalu digunakan dalam analisis ekonomi adalah
investasi yang dilakukan perusahaan, karena jenis investasi ini merupakan
komponen terbesar dalam suatu negara dan tentu perannya sangat besar
terhadap perekonomian negara (Murni, 2006). Peranan investasi dalam
suatu perekonomian yaitu:
1. Mampu meningkatkan pengeluaran agregat.
Apabila terjadi kenaikan investasi, akan meningkatkan
permintaan/pengeluaran agregat dan sekaligus akan diikuti oleh
pertambahan kesempatan kerja yang akhirnya meningkatkan
pendapatan nasional.
2. Investasi dalam bentuk pertambahan barang modal akan menambah
kapasitas produksi di masa depan dan akan mendorong pertambahan
produk nasional dan kesempatan kerja.
10
3. Investasi akan mendorong perkembangan teknologi. Hal ini berperan
penting terhadap kenaikan produktivitas dan pendapatan masyarakat.
Faktor yang menentukan terjadinya investasi dalam suatu negara
disebabkan oleh banyak hal. Investasi tidak hanya dipengaruhi oleh
besarnya pendapatan nasional saja, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh
faktor diluar pendapatan nasional antara lain sebagai berikut.
1. Perkembangan tingkat suku bunga.
Bila tingkat suku bunga naik, akan menurunkan investasi. Sebaliknya
bila tingkat suku bunga turun akan menaikkan investasi. Kondisi ini
terjadi karena investasi bertujuan untuk mencari keuntungan di masa
depan.
2. Perkembangan teknologi.
Kemajuan teknologi akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya
dalam berproduksi. Turunnya biaya produksi mendorong keinginan
untuk memperluas usaha dan melakukan investasi.
3. Ekspektasi kegiatan ekonomi di masa depan.
Perkiraan atau ramalan keadaan perekonomian masa depan suatu negara
akan sangat menentukan kondisi investasi saat ini. Disamping perkiraan
ekonomi, kondisi perkembangan politik yang terjadi di suatu negara
juga sangat mempengaruhi tingkat investasi (Murni, 2006).
11
2. Pengeluaran Pemerintah
Dalam modul ekonomi publik menurut Budiono (1999) pengeluaran
pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan
pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan
banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah
yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah
terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment
Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan
kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi oleh
Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah.
Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan
perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan
meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur
hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi
kebudayaaan dan sebagainya (Prasetya, 2012).
Sebagai pelaku ekonomi pemerintah memiliki peranan dalam mengatur
keadaan ekonomi, mengendalikan kestabilan ekonomi, menjaga keamanan
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan peranan
tersebut pemerintah melaksanakan beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi
berkaitan dengan tugas pemerintah untuk mengalokasikan sumberdaya yang
12
ada dalam suatu negara agar ketersediaan barang kebutuhan masyarakat
dapat terpenuhi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah dalam
penataan dan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan
masyarakat pada suatu keadaan yang adil dan merata. Fungi stabilitas
merupakan tugas pemerintah untuk menjaga kondisi perekonomian yang
stabil. Misalnya tingkat harga yang relatif stabil, ketersediaan barang
kebutuhan dan kesempatan kerja yang berimbang seiring sesuai dengan
kebutuhan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah membentuk kebijakan
fiskal yang dijalankan oleh departemen keuangan. Kebijakan fiskal
merupakan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya
perekonomian melalui anggaran penerimaan dan belanja negara. (Murni,
2006).
Salah satu kebijakan pemerintah adalah membentuk kebijakan fiskal
yang dijalankan oleh departemen keuangan. Kebijakan fiskal merupakan
tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui
anggaran penerimaan dan belanja negara. APBN terdiri dari penerimaan
pemerintah berupa pajak dan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari
government expenditure dan government transfer. (Murni, 2006)
Y = C + I + (G+Tr)
Y = Nilai Produk Nasional
C = Konsumsi
I = Investasi
G = Goverment expenditure
Tr = Goverment Transfer
13
Salah satu kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi,
yaitu dengan cara pertama menaikan atau menurunkan penurunan
pemerintah melalui pajak, misalnya bila terjadi inflationary gap , kondisi ini
dapat dicegah dengann menaikan pajak sehingga jumlah uang yang beredar
dapat terkendali. Kedua menurunkan atau menaikan pengeluaran
pemerintah, misalnya terjadi deflationary gap, kondisi ini bisa dicegah
melalui peningkatan pengeluaran pemerintah berupa pembelian produk yang
berlebih di pasar, agar kondisi pasar stabil (Murni, 2006).
Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai
berbagai kegiatan pemerintah. Berupa biaya administrasi, kegiatan
pembangunan, gaji pegawai, kesehatan rakyat, belanja angkatan bersenjata,
biaya sistem pendidikan, infrastuktur, peningkatan pembangunan dan
berbagai jenis belanja lainnya. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan
meningkatkan pengeluaran agregat dan kegiatan ekonomi negara (Sukirno,
2010).
Kegiatan ekonomi tiga sektor dikatakan seimbang apabila nilai
tabungan masyarakat di tambah pajak, sama besar dengan investasi yang
terjadi dalam kegiatan ekonomi, ditambah dengan pengeluaran pemerintah,
secara matematis kondisi tersebut dapat ditemukan sebagai berikut.
a. income approach : Y = C + S + Tx
b. product approach : Y = C + I + (G+Tr)
c. Syarat keseimbangan ekonomi 3 sektor : S + Tx = I + (G +Tr)
14
Menurut penelitian Abdurrahman (2013) dimana pengeluaran
pemerintah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan yang menyatakan
belanja pemerintah digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan
pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
pembayaran bunga lainnya dan belanja rutin lainnya. Melalui belanja rutin
tersebut pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga
kelancaran penyelenggaran pemerintahan, kegiatan operasional dan
pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak
ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, serta
menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga dengan pembangunan berjalan
dengan baik mampu meningkatkan produksi daerah.
3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kegiatan ekonomi suatu negara dapat diamati melalui dua pendekatan
yaitu pendekatan arus produk dan pendekatan arus pendapatan. Kegiatan
ekonomi yang dihitung melalui arus produk akan menghasilkan nilai
produk nasional atau disebut gross national product (GNP)(Murni, 2006).
Gross National Product (GNP) adalah produksi total suatu negara atau
output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu (1tahun), yang
dihasilkan oleh suatu negara, yang dinilai menurut harga pasar (Waluyo,
2006). Tiga komponen GNP menunjukan (a) barang dan jasa yang
dikonsumsi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta; (b) barang-
barang investasi yang dihasilkan guna pembelian pihak swasta; (c)
15
konsumsi kedua jenis diatas, yang dihasilkan guna pembelian pemerintah
dalam perekonomian yang bersangkutan.
GNP di Indonesia dikenal dengan produk domestik bruto (PDB),
sedangkan untuk daerah yang lingkup wilayahnya yang merupakan bagian
kecil dari wilayah tersebut di kenal dengan produk domestik regional
bruto. Kabupaten/kota merupakan wilayah administratif yang memiliki
otoritas kuat untuk membangun perekonomian Indonesia secara
keseluruhan. Kebijakan yang mampu mendukung pengembangan
perekonomian bagi masyarakat daerahnya salah satunya dengan indikator
pertumbuhan produk domestik regional bruto. (Murni, 2006)
Dalam penyusunan produk domestik regional bruto terbagi menurut
lapangan usaha atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.
Penyusunan atas dasar harga berlaku, yaitu atas dasar harga berlaku pada
masing-masing tahun, baik pada saat menilai jumlah produksi dan biaya
antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen
pengeluaran produk domestik regional bruto. Adapun Penyajian atas dasar
harga konstan 2010, yaitu angka yang dinilai dari seluruhnya dengan harga
tahun dasar yaitu tahun 2010. Karena setiap tahun dinilai dengan harga
yang sama (harga tahun dasar), maka perkembangan produk domestik
regional bruto dari tahun ke tahun semata-mata adalah karena
perkembangan produksi riil, bukan disebabkan oleh kenaikan harga.
Dalam metode langsung dikenal dengan tiga macam pendekatan yaitu :
16
(i) Pendekatan produksi yaitu jumlah nilai produksi barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh unit produksi dalam suatu perekonomian
daerah/regional dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
(ii) Pendekatan pendapatan yaitu jumlah nilai produksi dalam suatu
perekonomian regional diperoleh dari penjumlahan faktor-faktor
produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu pendapatan
dari tenaga kerja, modal, harta tetap (tanah dan bangunan) yang
disalurkan dan keahlian perusahaan.
(iii) Pendekatan segi pengeluaran adalah jumlah pengeluran konsumsi yang
dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta yang
mencari keuntungan, investasi dan pengeluran pemerintah.
(iv) Dalam metode tak langsung, nilai tambah di suatu wilayah/region
diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi ke
dalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional berdasarkan
suatu alokator. Sebagai alokator digunakan indikator yang mempunyai
pengaruh paling erat dengan kegiatan ekonomi tersebut. (BPS, 2016)
Dalam menghindari ketidakstabilan nilai uang sebagai suatu alat ukur,
maka dijadikanlah indeks harga dalam konteks GNP disebut GNP deflator
sebagai suatu alat ukur yang stabil (Murni, 2006). Pengukuran GNP atau
nilai produk nasional dapat berupa hal-hal berikut :
17
a. GNP nominal, merupakan nilai produk yang dihitung berdasarkan
harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan. GNP nominal
dihitung dengan mengalikan kuantitas dengan harga pasar setiap tahun
yang berubah ubah.
b. GNP riil merupakan nilai produk yang dihitung berdasarkan harga
tahun tertentu yang ditetapkan debagai tahun dasar. GNP riil dihitung
dengan mengalikan kuantitas dengan harga konstan, yaitu harga yang
terjadi pada tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar.
c. GNP deflator, merupakan nilai produk berdasarkan indeks harga. Nilai
GNP deflator dihitung dengan cara membagi GNP nominal dengan
GNP riil.
C. Hubungan Antar Variabel
1. Hubungan Penanaman Modal Asing dan Domestik Dengan PDRB
Menurut Waluyo (2006) teori akselerasi merupakan teori investasi
yang didasarkan kepada hubungan yang rigrid atau kaku diantara
jumlah barang modal (capital stock) dengan tingkat pendapatan
nasional yang dapat diciptakannya. Menurut teori ini rasio diantara
nilai produksi yang dapat diwujudkan adalah tetap. Private investment
yang merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan
ditujukan untuk memperoleh keuntungan (profit) dan didorong oleh
adanya pertambahan pendapatan. Bila pendapatan bertambah,
konsumsi juga bertambah dan bertambah pula efective demand. Jenis
investasi yang dilakukan oleh publik maupun swasta ialah investasi
18
luar negeri (foreign investment). Foreign Investment terjadi dari
selisih antara ekspor dan impor (X-M).
Penelitian Rahman (2016) menujukkan bahwa jumlah investasi
baik PMA maupun PMDN memiliki pengaruh positif serta signifikan
terhadap peningkatan PDRB berdasarkan data penelitian pada 8
kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2010-2014. Hal ini
menyatakan bahwa penanaman modal (investasi) mampu mendorong
peningkatan produksi yang menjadikan peningkatan terhadap
pertumbuhan daerah tersebut.
2. Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB
Dengan adanya fungsi pemerintah dalam alokasi dana penerimaan
dengan melakukan pembelanjaan atau pengeluaran untuk menjalankan
siklus perekonomian. Adanya belanja pemerintah mendorong produksi
barang dan jasasebagai pendapatan nasional. (Rahardja and Manurung,
2014). Dalam buku Murni (2006) menujukan yaitu sehingga apabila
terjadi peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah maka secara
langsung meningkatkan output. Sebelum adanya G, nilai AD
merupakan nilai dari C + I. Tetapi setelah ada G, Nilai AD berubah
menjadi C + I + G. Pertambahan G dalam perekonomian dapat
menaikan output atau produk nasional (Y). Kenaikan Y sebagai akibat
dari kenaikan G dapat ditentukan melalui teori multiplier goverment
expenditure.
19
𝑘𝐺 = 𝛥𝑌
𝛥𝐺𝑦𝑎𝑖𝑡𝑢 =
1
1 − 𝑀𝑃𝐶
kG = koefisien multiplier G
MPC = marginal propencity to consume
Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus permintaan dari
masyarakat, peningkatan produksi dari perusahaan, efektifitas pekerja,
mengurangi pengangguran sehingga dapat meningkatkan PDRB yang
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran
pemerintah atau lebih umumnya adalah ukuran dari sektor publik,
menjadi objek penting untuk dianalisis. Secara umum sektor publik
menaikan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (long
run steady state growth economy). Secara umum gambaran
pengeluaran publik yaitu infrastruktur fisik atau human capital dapat
mempertinggi pertumbuhan secara umum dampaknya tergantung dari
trade off antara pengeluaran publik yang produktif dan efek pajak
yang bersifat distorsi(Maharani and Isnowati, 2014)
Karena komponen pengeluaran/belanja pemerintah merupakan
komponen dalam perhitungan produk domestik regional bruto
tersebut. Sehingga apabila terjadi peningkatan alokasi pengeluaran
pemerintah maka secara langsung meningkatkan output.
20
D. Kerangka Pemikiran
Model penelitian ini mendasarkan pada pendekatan Keynesian
terhadap output dimana Y = C + I + G dalam asumsi perekonomian
tertutup (Closed Economy). 𝑐(y𝑑) dimana y𝑑 = y − Tx + TR. Dimana
Tx berupa pajak dan TR merupakan transfer payment.
𝑐 = 𝑐0 + 𝑚𝑝𝑐 𝑦𝑑
y = c0 + mpc y + I0 + G0
asumsi Tx & TR dianggap konstan
y − mpc y = c0 + I0 + G0
y = c0 + I0 + G0
1 − mpc
ΔY = c0 + I0 + ΔI + G0 + ΔG
1 − mpc
Gambar 2. 1 Fungsi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Output
Output
G
E = Y
C + I + G
C + I + ΔG
A
B
YA YB
ΔY
21
Gambar 2. 2 Fungsi Investasi Terhadap Output
I =
Dalam penelitian ini nilai produk domestik regional bruto (Y);
Pertumbuhan investasi dilihat dari : (1) realisasi nilai penanaman modal
asing (X1), (2) realisasi penanaman modal dalam negeri (X2) dan
pengeluaran pemerintah (X3). Sehingga diperoleh persamaan Y =
PMA, PMDN, G.
Nilai realisasi penanaman modal asing dan domestik serta
pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2011-2015 dijadikan variabel bebas yang secara parsial atau
bersama-sama diduga mempengaruhi produk domestik regional bruto
kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Skema hubungan
antara produk domestik regionl bruto dengan variabel-variabel yang
mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :
Output
Investasi
E = Y
C + I + G
C + ΔI + G
A
B
YA YB
ΔY
PMA
PMDN
22
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir
E. Hipotesis
Hipotesis merupakan pernyataan mengenai konsep yang dapatdinilai
benar atau salah jika merujuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji
secara empiris. Fungsi dari hipotesis adalah sebagai pedoman peneliti
untuk mengarahkan penelitian agar penelitian sesuai dengan apa yang
diharapkan (Kuncoro, 2013:59). Hipotesis penelitian ialah Diduga
Penanaman modal asing dan domestik serta pengeluaran pemerintah
mempunyai pengaruh terhadap produk domestik regional bruto di
Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015.
Realisasi Nilai PMA (X1)
Realisasi Nilai PMDN (X2)
Pengeluaran Pemerintah (X3)
Produk Domestik Regional
Bruto (Y)