Direktorat TransportasiBappenas

ARAH PENGEMBANGAN DAN PENYELENGARAANINFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DARATDail Umamil AsriKasubdit Transportasi Darat BappenasYogyakarta, 15 Oktober 2014

OUTLINE

Kondisi Saat ini dan PermasalahanArahan Kebijakan PengembanganKonektivitas NasionalKerangka Pendanaan dan StrategiPembiayaanDAK Transportasi

Global Competitiveness Index

Kesenjangan ekonomi wilayah sangat latendan konsistenDistribusi PDRB Wilayah Rata Rata Selama BeberapaTahunSumber: Pembangunan Daerah Dalam Angka, Bappenas,2012PertumbuhanEkonomi Wilayah2007-2012 (%)Sumber:PembangunanDaerah DalamAngka, Bappenas,2012

Persebaran KemiskinanUpaya regional balancing harus dilakukanmelaluikeseimbanganpembangunankonektivitas global dan nasional, perkotaandan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhandan daerah tertinggal, serta pembangunantransportasi intra pulau dan antar pulau

Maluku &Papua=4,6 %

Sumber: ADB, ILO & ILO, 2009

Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan (%)

Kondisi Konektivitas Nasional

Kereta Api:7% penumpang0,7% barang~14 T AnggaranPelabuhan & Bandara:8% penumpang8,3% barang~ 14 T Anggaran

Modal ShareYear2014Kondisi saat ini

Jalan:85% penumpang91% barang>40 T Anggaran

ScopeIndonesiaNorth JavaJkt - Sby

Sea4%2%9%

Road94%97%90%

Rail2%2%1%

Sumber: Kajian Multimoda Pantai Utara Jawa

Terjadi ketidak-seimbangan modayang sangat timpang dan ideologitransportasi Indonesia adalahmewujudkan modal share yang lebihseimbang

Pergerakan ekonomi Indonesia kedepan tidak dapat dibebankan sepenuhnyakepada jalan raya saja. Skenario RIPNAS 2030 pangsa KA akan menjadi 13% dan17% masing-masing untuk penumpang dan barang. Diperlukan USD 67.3 miliarinvestasi untuk tracks dan rolling stocks dengan pembagian 30% dari investasipemerintah dan 70% dari swasta.

6

Kondisi Transportasi DaratWaktu Tempuh (jam/100km)

Kondisi jalan yang buruk mengakibatkanberkurangnya kecepatan Kualitas jalan yang rendah, terutama di daerah Kondisi jalan menjadi berbahaya ditambah dengantingkat kemacetan yang tinggi Menyebabkan jarak tempuh di Indonesia menjadi 2.6jam untuk jarak 100 km.

Waktu Dwelling/Dwelling Time (hari)Tanjung PriokThailandMalaysia (Port Klang)UK, Los Angeles (USA)Australia, NZFranceHong KongSingapore

Lambatnya pembaharuan dan pembangunan padasektor kereta api Pertumbuhan di sektor kereta api hanya 7.7% daritotal 4,800 km adalah jalur ganda, dimana keretapenumpang dan barang menggunakan jalur yangsama Efisiensi waktu pada jaringan sektor tersebut sangatrendah.

41,1%

China

38,8%

India

28,4%

Malaysia

18,0%

Thailand

13,4%

Indonesia

3321,1

2

4

6

8

25

Hong Kong

14

Jakarta 2,3

11

63

46

20

62,2

0%

0

19

12,9 22,650%

Kurang berimbangnya komposisi moda dalambidang transportasi Tingginya pengguna kendaraan pribadi menjadisumber kemacetan di kota-kota besar. Menurut survey, Jakarta didominasi dengankendaraan pribadi sebanyak 62.2%, yang berartisekitar 10 juta komuter melakukan perjalanan setiapharinya.

100%

Rail

Private Transport

Non-Rail Public Transport

Others

*berdasarkan studi oleh World Bank dan ITB, 2012

10

Kinerja yang buruk dari sektor Pelabuhan

Kendala utama dari sektor pelabuhan adalah rendahnya waktubongkar-muat selama 8 hari di pelabuhan Tanjung Priok. Waktubongkar-muat ini lebih lama dibandingkan dengan pelabuhan diThailand yaitu selama 5 hari dan di Singapura selama 1.2 hari.

7,7%

Pangsa Moda (%)

Taipei

44

0

Rasio Double Tracking Jalur KA (%)Japan

85

Biaya logistik terhadap PDB di Indonesiadiperkirakan mencapai 25.1%, jauh melampauistandar negara tetangga seperti Thailand (20.4%),China (18.1%) dan jauh di bawah Jepang (11.4%)*.Hal ini disebabkan oleh besarnya backlog dalamwaktu dwelling pelabuhan, kemacetan di jalan raya,dan kurangnya kapasitas perkeretaapian nasional.

Biaya Logistik Nasional

KomponenBiaya Transportasi2011Jalan

Laut

3% 0%

Udara

KA

Komposisi Biaya Logistik NasionalTerhadap PDB3530Cost (%GDP)

Pada tahun 2012 biaya logistik diIndonesia mencapai 27% dari GDP atauterjadi peningkatan biaya logistik 3%dibandingkan tahun 2011. Biayatransportasi tertinggi berasal dari modadarat yaitu 71%. Diperlukan upayauntuk mengintegrasikan sistem logistiknasional sehingga dapat menekan biayalogistik.

252015105

Services

0

4%

Administration costs

Inventory costs

22%71%

Sumber: Pusat Kajian Logistik ITB

8

Urbanisasi Dan Penurunan Peran Angkutan Umum

Perkembangan Sistem TransitKota yang Sudah Mengoperasikan Sistem TransitNo.

1 Trans Jogja2 Trans Pakuan

Manado

BatamPekanbaru

Gorontalo

PadangPalembang

345678910

Trans MusiBatik Solo TransTrans MetroTrans SemarangBus Pilot ProjectTrans KawanuaTrans HulonthalangiTrans Metro BandungRATA-RATA11 Trans Jakarta

Ambon

Lampung

JakartaBogorSemarangBandungSoloYogyakarta

Sistem Transit danBRT

MakassarSarbagita

Kota

JumlahPenduduk

LuasWilayah(Km2)

PanjangJalan

JumlahBus

Armada SistemTransit/ 1000Penduduk (%)

YogyakartaBogor

456.915895.596

32,5118,5

244621

5430

11,83,3

Palembang

1.394.954

400,6

903

25

1,8

SoloPekanbaruSemarangBatamManadoGorontaloBandung

564.920905.0002.300.000975.000434.845165.1752.390.1201.048.2539.041.605

44,1632,0373,0415,0157,364,8167,7240,5632,0

5232892.763387572,82569337497.645

1520202214151023426

2,72,20,92,33,29,10,43,84,7

Jakarta

Besaran Subsidi Sistem Transit di Beberapa KotaNo.

Kota

1.2.3.

TransJakarta *2012Trans Jogja *2014Trans Pakuan, Bogor*2013Trans Metro Pekanbaru*2012

4.

JumlahPenumpang(jutapnp/thn)1115,81,0

SubsidiOperasional(jutaRp/thn)251.00014.5003.000

Rata-rataSubsidi(Rp/pnp)

2,2

6.170

2.804

2.2642.5863.333

Meskipun demikian peran angkutan umum massalperkotaan masih jauh dari kemampuan minimum yangdianggap sebagai peran minimum yang mampumenggerakkan perpindahan pengguna kendaraanpribadi ke angkutan umum.

Sumber: Forum Transit VIII (2014)

Secara umum, beroperasinya Sistem Transit di kota-kota di Indonesia masih bergantung padasubsidi operasional yang dialokasikan dari APBD Pemda. Maka pengembangan BRT jugaterkendala kemampuan finansial APBD.10

Transportasi dan Konsumsi BBMThe fuel price of Indonesia is far less than USprice and the lowest European prices (BMZ, 2011)

2011: Indonesia became Net Importer

Hal tersebut didorong oleh peningkatanvolume kendaraan komersial dan pribadi(dari 115 kendaraan per 1.000 orang,menjadi 312 per 1.000 pada tahun 2030apabila tidak ada intervensi) Porsi konsumsi energi sektor transportasi2005 adalah sbb: Darat 90.7%; Air 6.9%;Udara 2.4%; Kereta Api 0.0%. Transportasi Darat adalah kontributor utamapencemaran udara dan berkontribusiterhadap 27% emisi dan cenderung terusbertambah.ICCSR 2010 & DNPI 2010

11

Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Kerugian ekonomi jelas terlihat bahwa korban kecelakaan lalulintas terjadi pada kelompok usia produksi dan remaja.

Walaupun Jumlah Kecelakaan terbesar terjadi di Jalan Kabupaten, tetapijumlah korban meninggal dunia dan luka luka terjadi di Jalan Provinsi

Sepeda motor dan usia di bawah syarat usiamemiliki SIM merupakan kelompok terbesar

ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITASNASIONAL13

Keluar dari middle income trap? Sulit rasanya tanpatransportasi yang maju dan efisienPoliticalDetermination

RPJM III dan RPJM IV dan RENSTRA III dan IVmembantu menciptakan masa depan Indonesiadengan membentuk transportasi yang maju,efisien, dan terintegrasi.

Apakah ini dapatterwujud?Dapat seandainyatransportasidibangun secaracepat, efisien, danmengikutsertakanseluruh potensimasyarakattermasuk kapital,teknologi,manajemen, danprofesionalismeyang tersedia disektor swasta.

Pada RENSTRA III danRENSTRA IV transportasi adalahlokomotif yang ikut menghelapembangunan ekonomi Indonesia2015-2025 menuju ke negaraberpendapatan menengah ataskeluar dari jebakan negaraberpenghasilan menengah bawah(middle income trap)

PDB USD 700 MPDB/KapitaUSD 3.000

2045

Thefutureof thefuture

Conjecture

2025PDB USD 4.-4,5 triliunPDB/KapitaUSD 14.25015.500(negaraberpendapatan tinggi)

2010

Aspirasi pencapaianPDB IndonesiaSumber: MP3EI, 2011Lintasan kritis 10 tahun kedepan keluar dari MIT

TechnocraticDetermination

Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019

PDB USD 15-17,5triliunPDB/KapitaUSD 44.50049.000

2010

2015

2020

Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative

2025

2030

2035

Slide No. 14

Tujuan dan Strategi Penguatan Konektivitas Nasionala. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkanpertumbuhanberdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman, melaluiinter-modal supply chains systems;

TUJUAN

SASARAN

b. Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusatpusat pertumbuhanekonomi ke wilayah belakangnya (hinterland);c. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif danberkeadilan) melaluipeningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerahtertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Terwujudnya konektivitas lokal yang tangguh dan terhubung dengan konektivitas globaldalam mendorong peningkatan daya saing nasional sehingga menjadi negara maju.

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BARU (Asset Creation)-

Pembangunan proyek-proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri

-

Pembangunan proyek-proyek debottlenecking

STRATEGIOPTIMALISASI (Value Creation)-

Penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi kebijakantransportasi,logistik, ICT dan pengembangan koridor/KEK/Klaster industri

-

Pengembangan upaya-upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi

-

Peningkatan produktivitas prasarana yang tersedia

11

Kerangka Kerja KonektivitasKerangka Kerja Konektivitasadalah menghubungkan intrakoridor ekonomi, antar koridorekonomi, dan internasional melaluiMeningkatkan:

1

kelancaran arusbarang, jasa daninformasi

2

Menurunkan biayalogistik

3

Mengurangi ekonomibiaya tinggi

4

Mewujudkan aksesyang merata di seluruhwilayah

5

Mewujudkan sinergiantar pusat-pusatpertumbuhan ekonomi

10

Jaringan Transportasi Laut Sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional

Konektivitas:

Legend:Pusat Distribusi Provinsi

By sea / by rail

By sea / by rail / by land

By land / by rail / by sea

Pusat Distribusi NasionalShort Sea Shipping

17

ARAH PEMBANGUNAN KONEKTIVITASNASIONAL 2015-201918

Kerangka Pikir Kebijakan PembangunanBidang InfrastrukturArahan RPJPN(untuk RPJMN III

Pemenuhan Infrastruktur dasar:Rasio Elektrifikasi 100%Akses Air kepada sumberair bersih 100 %Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik

PENINGKATANKETERSEDIAANINFRASTRUKTURPELAYANAN DASAR

PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL

Gambaran Umumsaat ini1. Kondisi jalan khusunya jalan daerahkurang memadai2. Pembangunan Kereta api masihterbatas.3. Kurang berimbangnya komposisimoda dalam bidang transportasi4. Kinerja yang kurang kompetitif darisektor Pelabuhan5. Jaringan Transportasi Udara yangmelebihi kapasitas6. Rendahnya Rasio Elektriikasi KrisisEnergi7. Kurangnya infrastruktur sumber dayaair Krisis Pangan dan ManagemenBencana8. Kapasitas cadangan air masihterbatas Krisis Air

PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN DAN ENERGI

PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSALPERKOTAAN

PENINGKATAN EFEKTIVITAS,SERTA EFISIENSI PEMBIAYAANDALAM PENYEDIAANINFRASTRUKTUR

Peningkatan bauran energi(diversifikasi energi), konservasi energidan iklim investasi infrastruktur energidan ketenagalistrikanPeningkatan peran pemerintah daerahdalam penyediaan rumah baru layakhuni dan meningkatkan kualitas hunianMBRPenyelenggaraan sinergi air minum dansanitasi di tingkat nasional,kabupaten/kota, dan masyarakatPembangunanTransportasiMultimodaOptimalisasi neracaair domestikdan transportasi yang mendukungSislognas.Membangun transportasi yangberorientasi lokal dan kewilayahan.Membangun transportasi yangterintegrasi dengan investasi untukmendukung Koridor Ekonomi, KawasanIndustri Khusus, Industri, dan pusatpusat pertumbuhan.Mendorong pembangunanfixed/wireline broadband infrastrukturbroadband di daerah perbatasannegara.Mempercepat implementasi egovernment dengan mengutamakanprinsip keamanan, interoperabilitas dancost effective.Mengembangkan Transportasi MassalPeningkatanPerkotaan layanan jaringanirigasi/rawaPeningkatan cakupan pemenuhan dankualitas layanan air bakuPengendalian daya rusak airPeningkatan kapasitas kelembagaan,ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalampengelolaan sumber daya air

a. Rasio elektrifikasi mencapai100%(81,4% pada tahun 2014)b. Akses air minum layakmencapai 100%(68.5% pada tahun 2014)c. Sanitasi layak mencapai100%(60.5% pada tahun 2014)d. Akses perumahan layakmencapai 100%e. Kondisi mantap jalan mencapai100%(94 % pada tahun 2014)f. Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB(27% pada tahun 2014)g. Pangsa Pasar Angkutan Umummenjadi 32%(23% pada tahun 2014)h. Fixed broadband populasi 30%(kota) dan 6% (desa) danmobile broadband 100%populasi

i. Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%(11% pada tahun 2014)i.j. Kapasitasi air baku menjadi109,5 m3/detik

KERANGKA PELAKSANAANKerangkaPendanaan:APBN dan Non-APBN

KerangkaRegulasi

KerangkaKelembagaan

Slide -

Visi dan Misi serta 9 Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden Terpilihterkait Sektor InfrastrukturDalam Nawa Cita, yakni 9 Agenda Prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sasaran dalam bidangInfrastruktur dicerminkan pada agenda ke-6 dan sebagian agenda ke-7, terutama dalam pemenuhan kebutuhandasar serta meningkatkan daya saing.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkitbersama bangsa-bangsa asia lainnya

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi domestik Membangun kedaulatan pangan

Membangun infrastruktur jalan baru sepanjang sekurangkurangnya 2000 kilometer Membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru danmerenovasi yang lama

Mewujudkan kedaulatan energy Mewujukan kedaulatan keuangan

Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaansistem inovasi nasional

Membangun sekurang-kurangnya 5000 pasar tradisional di seluruhIndonesia dan memodernisasikan pasar tradisional yang ada Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinanbisnis menjadi maksimal 15 hari Membangun sejumlah Science dan Technopark di kawasanpoliteknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologiterkini

Infrastruktur Dasar danStrategis Transportasi Darat danLaut Perumahan Rakyat

SUB-BIDANG

Membangun sekurang-kurangnya 10 kawasan industri baru berikutpengembangan untuk hunian buruhnya

BIDANG UTAMA

Membangun sekurang-kurangnya 10 bandara baru danmerenovasi yang lama

Mendirikan bank petani/nelayan dan UMKM termasuk gedungdengan fasilitas pengolahan paska panen di tiap sentra produksitani/nelayan

Infrastruktur Dasar danStrategis Infrastruktur Energi danKeternagalistrikan Tol Laut TeknologiTelekomunikasi danInformatika

Diperlukan penyesuaian KPI bidang infrastruktur sebagai sektor penunjang dengan target makro dan sektor lainnya.

Kerangka Pikir Kebijakan Pembangunan Bidang Infrastruktur berdasarkanProgram Kerja Tim TransisiArahan RPJPN(untuk RPJMN III)

TARGET TEKNOKRATIKRPJMN 2015-2019

PENINGKATAN KETAHANANAIR, PANGAN, DAN ENERGI

a. Rasio elektrifikasi mencapai100%

INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS

b. Akses air minum layakmencapai 100%PEMENUHAN KETERSEDIAANINFRASTRUKTUR DASAR DANSTANDAR PELAYANANMINIMUM

Pencapaian Aktual RPJMN2010-2014PENGUATAN KONEKTIVITASNASIONAL UNTUK MENCAPAIKESEIMBANGANPEMBANGUNAN

c. Sanitasi layak mencapai100%

d. Rumah Tangga kumuhperkotaan mencapai 0%

TRANSPORTASI DARAT DANLAUT

PERUMAHAN RAKYAT

e. Kondisi mantap jalanmencapai 100%f.

Biaya logistik menurunmenjadi 20% terhadap PDB

INFRASTRUKTUR DASARDAN STRATEGIS

g. Pangsa Pasar AngkutanUmum menjadi 32%PENGEMBANGAN SISTEMTRANSPORTASI MASSALPERKOTAAN

h. Layanan Pita Lebar 100%Kab/Kotai.

Index e-governmentmencapai 3,4 (skala 4.0)

j.

Areal irigasi yang dilayaniwaduk menjadi 20%

INFRASTRUKTUR ENERGIDAN KETENAGALISTRIKAN

TOL LAUT

PERCEPATAN KONTRIBUSI KPSDAN CREATIVE FINANCINGLAINNYA DALAMPENGEMBANGANINFRASTRUKTUR

k. Kapasitasi air baku menjadi118,6 m3/detik

TEKNOLOGITELEKOMUNIKASI DANINFORMATIKA

SUB-PROGRAM KERJA

Kemantapan Jalan Nasional:92.5% (2013)Pembangunan pelabuhan:402 lokasi (2013)Pembangunan Embung:213 lokasi (2013)Rasio Elektrifikasi TenagaListrik: 80.2% (2013)Akses Air Minum Layak:66.80% (2013)Akses Sanitasi Layak:59.80% (2013)Rumah Sehat SederhanaBersubsidi: 121,000 unit (2013)Desa yang dilayanai aksestelekomunikasi: 100%

PROGRAM KERJATIM TRANSISI JOKOWI - JK

PROGRAM KERJA UTAMA

Pemenuhan Infrastruktur dasar:Rasio Elektrifikasi 100%Akses air minum dansanitasi 100 %Permukiman kumuh 0%Dimulainya pemanfaatan tenaganuklir dan pembangkit listrik

ISU STRATEGISTEKNOKRATIK RPJMN2015-2019

RPJMN & RENSTRA 2015-2019 Seharusnya MengacuKepada Long-term Full-scale Economic Study

Ekonomi Regional dan GlobalKekuatan BaruEkonomi Asia :China, India, danthe EmergingEconomies AsiaKerjasamaEkonomiRegional: ASEANEconomicCommunity,ASEANConnectivity

Ekonomi Makro & Sektor Riil IndonesiaPertumbuhan6-7%

Inisiatif Baru

Keluar dari MiddleIncome Trap

Koridor Ekonomi

Kawasan EkonomiKhusus

MainstreamingInfrastructure &Transportation

Mobilitas Ekonomi Regional dan GlobalInternasionalSea Borne Trade

Global & RegionalTransportConnectivity

Naskah Teknokratik RPJMN 2015-2019

Mobilitas Ekonomi Makro & Sektor Riil IndonesiaMobilitas AntarWilayahMobilitas IntraWilayah

Inisiatif Baru

Mobilitas Perkotaan

Mobilitas Koridor

Bappenas & Indonesia Infrastructure Initiative

Mobilitas KEK

New Projects

Slide No. 22

Penguatan Konektivitas Nasional untukMencapai Keseimbangan PembangunanTantangan:1.Debottleneckinginfrastruktur transportasi2.Pengembanganinfrastruktur transportasimultimoda dan antarmodasecara terpadu

3.Pengembangan Sarana danPrasarana TransportasiPerkotaan terutama padakota besar.4. Pengembangan infrastuktur komunikasidan informatika yang berdaya saing.5. Adopsi dan utilisasi layanan komunikasidan informatika yang berkualitas

6. Terganggunya kinerja infrastrukturakibat daya rusak air seperti banjir danlongsor

7. penanganan dae4(a)5(sth )-17(pes)4iasirt(a)5(i)5( )] TJETQq0 0 780 540 reW* nBT/F4 9.96 Tf1 0 0 1 52.488 145.15 Tm0 g0 G[(eMen

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPenguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai KeseimbanganPembangunan

KEBIJAKAN TRANSPORTASI1

Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda .

2

Mempercepat pembangunan transportasi yang mendukung Sistem Logistik Nasional

3

Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasinasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.

4

Membangun kaitan sistem dan jaringan transportasi dengan investasi untukmendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Komplek Industri, dan pusatpusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

STRATEGI TRANSPORTASI1

Pengembangan Sistem Transportasi Yang Saling Terintegrasi Antar Moda dengan PembangunanTerminal Terpadu Untuk Pelayanan Perpindahan Penumpang dan Barang Secara Cepat dan Nyaman.

2

Pembangunan Prasarana Transportasi Terutama Angkutan Laut Untuk Mendukung dan BerorientasiKepada Fasilitasi Kebutuhan Distribusi Logistik Nasional.

3

Pembangunan Prasarana Transportasi di Daerah Terluar Terdalam dan Perbatasan DenganPembangunan Bandara, Pelabuhan laut dan penyeberangan Serta Mengoptimalkan penyelengaraanSubsidi Angkutan Perintis Untuk Daerah Tersebut secara terintegrasi dan multimoda

4

Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Yang Mendukung Pengembangan Industridan Pariwisata Nasional Sesuai dengan RIPIN dan KSPN.

leading sector

a. Rencana Aksi Komoditas Penggerak Utama sebanyak 1 indikator;b. Rencana Aksi Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik sebanyak 5 indikator;c. Rencana Aksi Infrastruktur Transportasi, antara lain:- Sebanyak 30 indikator terkait angkutan laut;- Sebanyak 15 indikator terkait angkutan multimoda;- Sebanyak 7 indikator terkait angkutan sungai danau dan penyeberangan;- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan jalan;- Sebanyak 8 indikator terkait angkutan kereta api;- Sebanyak 4 indikator terkait angkutan udara;d. Rencana Aksi SDM dan Manajemen sebanyak 1 indikator.e. Rencana Aksi regulasi dan Kebijakan sebanyak 8 indikator.

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA

Target :1. Pembangunan Jalan akses (tol)dan Jalur Kereta Api aksesPelabuhan Tanjung Priok, TanjungEmas dan Tanjung Perak.2. Pembangunan jalan akses (tol)dan Kereta Api Bandara diKualanamu, Soekarno Hatta.

Penguatan Konektivitas Daerah Terluar Terdalam Dan Perbatasan

No

Sektor

Program Aksi

1.

Jalan danPerhubungan Darat

Pembangunan Jalan Perbatasan sepanjang 1.500km di bagian utara Kalimantan, NTT, dan Papuaserta penyelenggaraan perintis jalan

2.

Perhubungan Laut danPenyeberangan

Pengadaan Kapal Perintis Kepulauan dan pelabuhanterpencil di 50 lokasi wilayah kepulauan antara laindi Riau ,Nusa Tenggara, Maluku ,dan Papua

3.

Perhubungan Udara

Pengembangan Bandara Perintis sebanyak 45Lokasi dan Pengembangan Bandara Perintis Barusebanyak 18 Lokasi

KETERPADUAN PENETAPAN JARINGAN ANTARMODA DAN INTERMODA perlu dilakukan secarakomprehensif dengan terlebih dahulumengidentifikasi arus muatan dan penumpangsecara komprehensif dengan melakukan O-Dsurvei terhadap wilayah-wilayah yang sudahterlayani secara komersial (ship follow the trade )yang berdekatan dan bersinggungan denganwilayah yang masih memerlukan penyediaanangkutan perintis (ship promote the trade)

Pengembangan Sistem Transportasi Massal PerkotaanTantangan:1. Rendahnya pergerakan disejumlah kota meteropolitanberdampak pada kegiatanekonomi2. Tingginya polusi udara yangdisebabkan oleh emisi gas buangkendaraan bermotor diperkotaan3. Tingginya angka kecelakaankendaraan bermotor diperkotaan4. Tingginya kemacetan disejumlah kota metropolitan5. Rendahnya pengembangansarana dan prasaranatransportasi perkotaan terutamapada kota besar

Arah Kebijakan dan StrategiPembangunan

1. Mengembangan TransportasiPerkotaan Interaksi AntaraTransportasi Dan Tata GunaLahan2. Meningkatkan MobilitasPerkotaan - PeningkatanPelayanan Angkutan Umum DanAngkutan Barang3. Menurunkan Tingkat Kemacetanperkotaan4. Mengendalikan DampakLingkungan5. Meningkatkan KeselamatanJalan Perkotaan

Asean Highway NetworkAsean Highway Route

ROAD SIGNAGEInstallation of signs on the designatedroute numbers Transit TransportRoutes planned to be implemented in2014

NORTH JAVA ROADStatus : Merak-Cikampek has beenupgrade to be class I, mean whileSemarang-Surabaya-Banyuwangihas been upgrade to be class IIand Gilimanuk-Denpasar to beclass III.

TRANS SUMATERA TOLLROADStatus: There has been no form ofassignment provisions throughlegislation There are 2 forms of the draft ofregulation:1. The draft of regulation on theassignment to PT. Hutama workfor trans-Sumatra highwayconcession2. Draft Regulation on guidelinesfor the assignment of SOE fortoll road concession.Follow Up: Chosing option 1 of draft regulation is recommended for accelerating theimplementation of groundbreaking,, but it must be justified on the limitedcoordination meeting Ministry of Economic Affairs Ministry of SOEs should conduct he comprehensive assessment forcapacity and capability PT. Hutama Karya (Persero) Ministry of Public Work must coordinating actions that is needed for draftingaccelerate of land clearing.29

Asean Roro NetworkAsean Roro Supporting FacilityPROGRESS1.Physical development forRoRo Dumai-Malacca hasbeen finished, but stillwaiting for implementation.2.RoRo Bitung-Davao hasbeen operate on July2014, open for foods,clothes, and electronicsuse Permendag 36/2014(issue: customs, vehicle,etc.)ISSUES

CustomsVehicles regulationSubsidyCommodities

FOLLOW UPBilateral discussion withconnecting countriesregarding customs, and otherissue are required.30

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANPengembangan Sistem Transportasi Massal Perkotaan

KEBIJAKAN TRANSPORTASIMengembangan Transportasi Perkotaan

Tahapan Operasional

Audit dan Stock Taking Transportasi Kota KotaBesarMembangun Sistem Angkutan Umum CepatMasalMeningkatkan Kapasitas dan Kualitas JaringanJalan KotaMenerapkan Manajemen Sistem TransportasiIntegrasi Kelembagaan Transportasi Perkotaan

PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAANPembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel : MRT Jakarta Monorail dan Tram Surabaya Monorail Bandung

Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 KotaMetropolitanYaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung,Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, danMakasar.

Pengembangan BRT di 29 Kota BesarMedan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung,Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak,Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.(Pada tahun 2014 masih 17 Kota)

Ruas

Periode

Stasiun Pondok Jati Rajawali

2014-2015

Pondok Jati Manggarai

2015-2016

Rajawali KampungBandan

2015-2016

Manggarai Tanah Abang Kampung Bandan

2015-2018

Komponen PengembanganBRTPembangunan jalur khusus busPenngadaan armada busPembangunan haltePembangunan sistem kontrol / ATCS

33

Revitalisasi Dan Reposisi PeranAngkutan JalanISU STRATEGIS

DATA & FAKTA

LANGKAH STRATEGIS 20152019

Belum tuntasnyaproses reformasiregulasi dankelembagaan bidangLLAJ

Belum optimalnyakinerja jaringan jalannasional

Beban jaringan jalan tinggi (> 80%pergerakan orang dan barang via jalan) Kecepatan rata-rata jalan nasionalrendah (37 km/jam) Tingkat kecelakaan lalu lintas jalantinggi (Tahun 2013 = 93.578 kejadian)

Traffic regulation untukmendorong modal-shifting Kajian MRLL di seluruh ruasjalan nasional Pemenuhan kebutuhan fasilitasjalan (APILL, rambu, marka)

Angkutan umumperkotaan hampirpunah

Modal share angkutan umum perkotaanterus menurun (Kota Metro: Kota Besar:Kota Menengah = 27,2% : 7,0% : 5,1%) Kecepatan lalu lintas jalan di kota-kotabesar kurang dari 20 km/jam

PP Angkutan Jalan belum ditetapkanRIJLLAJN belum disusunForum LLAJ Nasional belum dibentukKelembagaan OTJ belum jelasBelum ada kelembagaan pengelola DPJ

Penuntasan regulasi turunan UU22/2009 tentang LLAJ Penyusunan RIJLLAJN Pembentukan lembaga berikut tatakerjanya (FLLAJN, OTJ, DPJ)

Reformasi kelembagaanRevitalisasi angkutan umumStrukturisasi jaringan jalanAplikasi terknologi informasi

KERANGKA PENDANAAN DANSTRATEGI PEMBIAYAAN

Keperluan Investasi Infrastruktur RPJMN 2015-2019 (trilliun rupiah)Sektor

Skenario Penuh(100%)

Skenario Parsial (75%)

Sumber Pembiayaan InfrastrukturRPJMN 2015-2019Menurut background study RPJMN 2015-2019 bidang Infrastruktur, jumlah dana yang diperlukan untukmembangun infrastruktur mencapai Rp. 5.452 trilliun. Alokasi dana dari APBN dan APBD diperkirakan hanyamencapai Rp. 1.178 Trillion. Sumber dana alternatif diperlukan untuk menutupi selisihnya.

APBN + APBD

SasaranInvestasiInfrastruktur(InfrastukturStrategis Rp.5.452 Trilliun)

1.2.

SelisihPendanaan(Financing Gap)

sekitar Rp. 1.178T

APBN + APBD 22%

sekitar Rp. 350T

BUMN 6%

sekitar Rp. 1.090T

KPS 20%

}

sekitar Rp. 93T

Off Balance Sheet 2%

sekitar Rp. 2.741T

KesenjanganPendanaan - 50%

Angka menunjukkan nilai investasi murni (CAPEX) dan rehabilitasi besar, belum termasukbiaya operasi dan pemeliharaan rutinAngka masih bersifat sementara

SkemaPembiayaanAlternatif

Kaw.Berikat

Peran Pemerintah semakinbesar

KSCT

Kaw.Industri

ZonaIndustri

ZonaPengolahanEkspor

PotensiKEK

ZonaEkonomiLainnya

KawStrategisProvinsi

ZonaLogistik

TechnoPark

Kaw.WisataKaw.HortikulturaKaw. StrategisCepatTumbuh

Peran Swasta semakin besar

38

Variasi Opsi Pendanaan untuk Infrastruktur baik Pemerintah, KPS, MaupunSwasta MurniMetode Pendanaan

PemerintahPusatDanaPemerintahPemerintahDaerah

Pembiayaan BUMN

Pendanaan PPP

Penjelasan

APBN

Anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan untuk infrastruktur

Pinjaman Donor

Pinjaman mata uang asing dari negara donor

Obligasi Negara

Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit negara

Likuiditas Aset

Dana yang dihasilkan dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO BUMN

APBD

APBD tahunan yang dialokasikan untuk infrastruktur

Obligasi Daerah

Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit kota

Pinjaman Langsung PemerintahDaerah

Pinjaman langsung kepada pemerintah daerah

Dana Kas + Operasional Kas

Didanai aset BUMN atau arus kas operasional

Obligasi Korporasi

Emisi obligasi berdasarkan penilaian kredit BUMN

Pinjaman Langsung BUMN

Pinjaman negara donor. Pinjaman bank komersial

Dana Swasta dan dukunganpemerintah

Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek + VGF dan jaminan

Sumber Pendanaan (PemerintahPusat)

Ekuitas investor dengan pembiayaan proyek, didasarkan padakomitmen pembayaran anuitas tahun jamak dari pemerintah / BUMN

Pinjaman Langsung BUMN denganjaminan

Donor dari pinjaman bank komersial kepada BUMN berdasarkanjaminan pemerintah pusat

Pemisahan Vertikal dan Horizontal

Metode hybrida dengan memisahkan aset

Pemaketan Lintas Sektor

Metode hybrida dengan memisahkan aset

Lain-lain

Dana Infrastruktur/Obligasi. Obligasi proyek dan paket finansial

Pendanaan Di Luar Neraca

Pendanaan Strategis

Realisasi Pendanaan APBN untuk Infrastruktur selama periode 2010-2015dalam IDR Trilliun

KEMENTERIAN/LEMBAGA

2010

2011

2012

2013

2014

Kemen. Pekerjaan Umum

IDR37,773

IDR58,366

IDR63,577

IDR82,713

IDR84,148

IDR75,662

Kemen. Perhubungan

IDR15,648

IDR22,112

IDR24,494

IDR36,679

IDR40,371

IDR44,634

Kemen. ESDM

IDR7,797

IDR15,299

IDR15,805

IDR18,804

IDR16,263

IDR11,299

Kemen. Kominfo

IDR2,812

IDR3,450

IDR3,246

IDR3,807

IDR3,620

IDR4,756

Kemen. Perumahan Rakyat

IDR1,956

IDR2,760

IDR4,604

IDR5,168

IDR4,565

IDR4,620

BPLS

IDR1,216

IDR1,286

IDR1,607

IDR2,257

IDR845

IDR843

IDR-

IDR293

IDR300

IDR400

IDR382

IDR196

IDR591

IDR1,164

IDR1,112

IDR1,666

IDR2,189

IDR1,627

LPP TVRI

IDR-

IDR-

IDR-

IDR864

IDR1,076

IDR847

LPP RRI

IDR-

IDR-

IDR-

IDR985

IDR999

IDR875

IDR67,801

IDR104,728

IDR114,744

IDR153,344

IDR154,457

IDR145,358

BPWSBASARNAS

Total

TREN ALOKASI APBN UNTUK INFRASTRUKTUR 2010-2015

2015 (APBN-P)

PERBANDINGANALOKASI 2010 s/d 2015

IDR200.000

20%

9%2010

IDR150.000

14%IDR100.000

201120122013

IDR50.000

21%

15%

IDR2010Kemen. Pekerjaan UmumKemen. KominfoBPWSLPP RRI

2011

2012

2013

Kemen. PerhubunganKemen. Perumahan RakyatBASARNAS

2014Kemen. ESDMBPLSLPP TVRI

20142015

2015

21%

KETIMPANGAN TRANSFER DAERAHTransfer Daerah 2001-2011400

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

0

0

Total (real 2007 prices)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Peta Sebaran Transfer Daerah, 2011

DAU

DAK

Rev sharing

Others

Total (real constant2007 prices)

Desentralisasi Fiskal dalambentuk Transfer ke daerahmeningkat dari tahun 2001-2011dengan pertumbuhan 18%pertahun.Namun tren transfer hanya sekitarJawa Sumatera

Skema Pembiayaan AlternatifINSTITUSIONAL

KEBIJAKAN

Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek TransSumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintahdan direct-lending yang dijamin oleh pemerintahInfrastruktur swasta (private infrastructure)Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure)Bank khusus pendanaan infrastruktur (infrastructure bank)

Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untukpembiayaan proyek-proyek infrastrukturPrivate Finance Initiative (PFI) multi-year contract 15 hingga 30 tahunPerformance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability PaymentPengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP)Asset Sale/Lease back penjualan asset untuk pendanaan pembangunanatau kontrak-sewa jangka panjang

DAK BIDANG TRANSPORTASI

43

(Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)

1.

Mendukungpembangunandaerah dalam rangka mendanai kegiatantransportasi yang mendukung aksesibilitas termasuk pemeliharaan berkala,peningkatan dan pembangunan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota,danjalan poros desa beserta fasilitas perlengkapan keselamatan yang telahmenjadi urusan daerah, dan pengembangan angkutan wilayah

2.

Mempertahankandan meningkatkanpelayananmendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah ;

3.

Meningkatkankualitas pelayanantransportasi (termasukantara lainkeselamatan bagi pengguna transportasi jalan provinsi dan kabupaten/kotaguna menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas secara bertahapsebesar 20% pada akhir tahun 2015).

4.

Mendukung pengembanganwilayah yang memiliki nilai strategis dandiprioritaskan pada pusat -pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT,KSPNdanKPI,serta daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan .

5.

Menunjang percepatan

pembangunan

transportasi

dalam

sarana dan prasarana transportasi

(Usulan Revisi Perpres No. 43 Tentang RKP 2015)1. Pengadaan/pembangunansaranadanprasaranatransportasitermasuk sarana/prasaranajalan, angkutan perairan yang sesuaidengan karakteristik wilayah untuk mendukung konektivitas nasional,pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di daerah .2. Pemeliharaan berkala, peningkatan kapasitas, dan pembangunanjalan dan jembatan beserta fasilitas keselamatan jalan, meliputi :rambu, marka jalan, cermin tikungan, pagar pengaman jalan, pada : Jalan Provinsi yang merupakan akses penghubung ke jalan nasional ataustrategis nasional; Jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses penghubung ke jalanprovinsi atau strategis provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategisnasional Jalan non status (di provinsi, kabupaten/kota, poros wilayah) yangmenghubungkan kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi nasionaldan wilayah (KSN, PKN, Kapet, KSCT, KSPN dan KPI) serta untukmeningkatkan akses-akses ke daerah tertinggal, terpencil, pulau terluar,dan lokasi prioritas perbatasan.

SKEMA PENDANAAN KESELAMATAN JALANPEMERINTAHDAERAH

PEMERINTAHPUSAT

APBN

DAK

Melalui Anggaran K/L

Kementerian Pekerjaan Umum ?

Kementerian Perhubungan ?

POLRI ?

Kementerian Kesehatan ?

Sub bidang Jalan

Sub bidang Transportasi Perdesaan

Sub bidang KeselamatanTransportasi Darat

DAK BIDANG TRANSPORTASI

Sasaran DAK Bidang Transportasi 2015

Untuk membantu pencapaian target kondisi mantap jalanPropinsi sebesar 75% dan Jalan Kab/Kota sebesar 60% padaakhir 2019.

Mendukung penanganan jalan daerah yang mencapaipanjang sekitar 432.000 Km melalui kegiatan pemeliharaanberkala, peningkatan kapasitas dan pembangunan jalandan jembatan.

Membuka keterisolasian aksesibilitas di daerah tertinggal dankawasan perbatasan; serta menghubungkan daerahtertinggal dan kawasan perbatasan dengan pusat-pusatpertumbuhan dan penyediaan sarana transportasi.

Sub BidangInfrastruktur Jalan

Sub BidangKeselamatanTransportasi Darat

Sub BidangTransportasiPerdesaan

Mendukung penurunan indeks fatalitas kecelakaan lalulintas sebesar 20 % pada tahun 2015 melalui penyediaanfasilitas keselamatan jalan.

Mendukung peningkatan aksesibilitas yangmenghubungkan pusat kegiatan/sentra produksi/pusatpertumbuhan (KSCT, KSPN, KEK, Kapet, KPBPB, dan KPI)menuju sentra perdagangan;47

RuangLingkupKegiatan

Sub BidangInfrastruktur Jalan

Pembangunan, pemeliharaan berkala, danpeningkatan kapasitas jalan dan jembatanpada:1. Jalan Provinsi;2. Jalan Kabupaten/Kota;

Sub BidangKeselamatanTransportasi Darat

Pengadaan dan pemasangan fasilitaskeselamatan lalu lintas jalan (rambu, marka jalan,cermin tikungan, pagar pengaman jalan)

1.

Sub BidangTransportasiPerdesaan

2.

Pembangunan Jalan Poros Desa (dan jalan NonStatus )dalam mendukung peningkatan aksesibilitasyang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan(KSCT, KSPN, KEK, KAPET, KPBPB, dan KPI), danmembuka akses Lokpri wilayah perbatasanPengadaan sarana transportasi antarmoda,termasuk angkutan perairan yang sesuai dengankarakteristik dan kebutuhan daerah48

Kelembagaan DAK Bidang TransportasiSEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT(Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)Kemen.Keuangan

Kemen. PU

Tingkat Provinsi

Kemen.Hub

Kemen.Dagri

Kemen.PDT

BNPP

Bappenas mengkoordinasikandan mensinergikanperencana -an,penganggaran, peng alokasian, penyusunanPetunjuk Teknis (Juknis), danMonev DAK Transportasi.

Tingkat Kabupaten

Bappeda

Bappeda

Dinas PU

Dinas PU

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Badan PengelolaPerbatasan Provinsi

Badan PengelolaPerbatasan Kabupaten49

Mekanisme KoordinasiMENTERISEKRETARIAT BERSAMA TINGKAT PUSAT(Dikoordinasikan oleh Direktorat Transportasi. Bappenas)Kemen.Keuangan

Kemen. PU

Kemen.Hub

Kemen.Dagri

Kemen.PDT

BNPP

Bappenas mengkoordinasikandan mensinergikanperencana -an,penganggaran, peng alokasian, penyusunanPetunjuk Teknis (Juknis), danMonev DAK Transportasi.

TIM KOORDINASI DAK TINGKAT PROVINSI(Dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi)

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

BAPPEDA

DINAS PU

DINASPerhubungan

BPPP

TIM KOORDINASI DAK TINGKAT KABUPATEN(Dikoordinasikan oleh Bappeda Kab/Kota)BAPPEDA

DINAS PU

DINASPerhubungan

BPPK50

ALOKASI DAK TRANSPORTASI 2015No.

Bidang/Sub Bidang

USULAN ALOKASI 2015

2014Reguler

Tambahan

Total

Reguler

Tambahan

Total

4.414.360,0

1.691.130,0

6.105.760,0

6.223.282,8

1.812.171,0

8.035.453,80

Transportasi Perdesaan

301.340,0

-

301.340,0

391.742,0

-

391.742,0

3

Keselamatan Transportasi Darat

235.940,0

-

235.940,0

254.815,2

-

254.815,2

4

Sarpras Daerah Tertinggal

754.740,0

-

754.740,0

-

-

-

5

Sarpras Kawasan Perbatasan

493.000,1

-

493.000,1

-

-

-

6.199.380,1

1.691.130,0

7.890.780,1

6.869.840,00

1.812.171,00

8.682.011,00

1

Infrastruktur Jalan

2

Total

Alokasi DAK sub bidang Keselamatan Transportasi Darat untuk pengadaan peralatan keselamatan lalulintas jalan meliputi :- Pengadaan rambu- Marka jalan- Cermin tikungan- Pagar pengaman jalan

51

TERIMA KASIH

52