1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Institut Pertanian Bogor sebagai perguran tinggi negeri badan hukum (PTN-
BH) berimplikasi terhadap pengklasifikasian sumber dana. Seluruh dana yang
diperoleh IPB diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang bersumber dari Dana
Masyarakat (DM). Dana APBN digunakan untuk gaji pegawai dan belanja barang
dan jasa di IPB, pada tahun 2012 IPB juga menerima subsidi dari pemerintah
melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
dinamakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) dimana pada tahun
2015 BOPTN ini berubah nama menjadi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH). Pemberian subsidi ini bertujuan untuk
mengurangi pembebanan biaya perkuliahan terhadap mahasiswa, sehingga biaya
SPP menjadi lebih terjangkau dan pendidikan dapat diberikan merata kepada
seluruh rakyat Indonesia. Dana Masyarakat bersumber dari SPP, kegiatan
kerjasama antara IPB dan pihak ketiga yang diterima oleh IPB. Dana tersebut bukan
termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dapat dikelola langsung oleh
IPB tanpa harus masuk terlebih dahulu kedalam kas negara seperti dana PNBP.
Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012, Institut Pertanian Bogor memiliki
otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang berbeda dengan Perguruan tinggi
negeri (PTN) biasa. Otonomi tersebut menurut pasal 63 harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan
efektivitas dan efisiensi.
Hingga tahun 2014, IPB telah menjalankan prinsip akuntabilitas dan
transparansi yang ditunjukkan dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Kantor Akuntan Publik. Prinsip nirlaba melalui sistem SPP tunggal dan tidak
memberatkan mahasiswa yang tidak mampu. Sedangkan prinsip penjaminan mutu
di IPB dilaksanakan melalui pembentukan dua kantor yang bertugas untuk
menyusun aturan dan mengawasi pelaksanaan mutu di IPB. Terkait prinsip
efektivitas, IPB belum melakukan evaluasi terhadap prinsip efektivitas. Prinsip
efektivitas saat ini dilakukan dengan menyusun kegiatan dalam rencana kerja dan
anggaran (RKA) yang sesuai dengan tujuan dan rencana strategis IPB. IPB juga
belum melakukan pengukuran prinsip efiensi terhadap kegiatan operasional IPB.
Selama ini pengukuran efisiensi hanya dilakukan terhadap pendanaan yang
bersumber dari APBN sesuai dengan Permenkeu nomor 249/PMK.02/2011 tentang
Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari dana
masyarakat (DM) terutama dalam kegiatan utama yang mendukung tridharma
perguruan tinggi belum dilakukan pengukuran efisiensi penggunaan dana.
Kajian penelitian terkait efisiensi biaya di perguruan tinggi sudah dilakukan
di beberapa negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom (UK), dan Mexico.
Kajian efisiensi di Amerika Serikat terkait akuntabilitas perguruan tinggi dilakukan
oleh Powell et al. (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas perguruan tinggi
telah disuarakan sejak dua dekade terakhir di level legislatif. Penurunan
perekonomian dunia dan US saat ini semakin memperburuk kebutuhan jangka
2
panjang dalam rangka pengembangan efisiensi dan efektifitas institusi sehingga
meningkatkan akuntabilitas.
Thanassoulis et al. (2010) menyatakan dalam 20 tahun terakhir merupakan
perubahan secara cepat di dalam sektor perguruan tinggi di UK, banyak politeknik
telah menjadi universitas sehingga meningkatkan jumlah mahasiswa secara
signifikan. Pada tahun 1990 mulai diperkenalkan dana pinjaman mahasiswa untuk
biaya perawatan yang selanjutnya diperkenalkan sebagai biaya kuliah. Penelitian
ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Departement For Education and
Skill, tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi struktur biaya perguruan
tinggi di UK periode 2000/2001 – 2002/2003 untuk menunjukkan fakta bahwa
pemerintah UK setiap saat ingin meningkatkan tingkat kehadiran mahasiswa di
universitas.
Penelitian lain mengenai efisiensi biaya terhadap perguruan tinggi di Mexico
di lakukan oleh Castorena (2001) yang menyatakan bahwa pembiayaan terhadap
perguruan tinggi telah menjadi diskusi yang tidak ada habisnya, universitas dan
pemerintah merasakan bahwa metode pembiayaan yang terjadi saat ini tidak sesuai.
Metode saat ini adalah anggaran tahunan diberikan oleh pemerintah dialokasikan
berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dengan dana tambahan, alokasi ini tidak
melihat dari input dan Output perguruan tinggi. Sistem ini tidak memberikan
insentif atau hukuman atas performa dari universitas. Model penelitian ini
menguraikan efisiensi capaian dari universitas yang berdasarkan kepada input dan
Output dari sistem pendidikan dan pengusulan pendanaan masa depan dengan
menggunakan pengukuran tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Sav (2012) menyatakan perkiraan efisiensi
mengendalikan hubungan antar lingkungan operasional di perguruan tinggi
sebagaimana diukur dari pendanaan pemerintah dan kualitas pendidikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ngatindriatun dan Ikasari (2009) bertujuan
untuk menganalisis efisiensi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia setelah
diberlakukannya otonomi kampus. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah
beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sudah efisien selama lima tahun
berturut-turut (dari tahun 2002 sampai dengan 2006) antara lain: Universitas
Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Institut
Teknologi Bandung. Variabel input = jumlah mahasiswa, Output = lulusan.
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, prinsip efisiensi anggaran penting
dilakukan, karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan pemborosan di
dalam pengelolaan perguruan tinggi dikarenakan kemungkinan adanya pengeluaran
yang seharusnya tidak perlu, hal ini menandakan bahwa pengendalian penggunaan
anggaran tidak berjalan dengan baik. Selain itu pengukuran efisiensi terhadap
pendanaan pendidikan di perguruan tinggi meningkatkan akuntabilitas penggunaan
dana, pengukuran efisiensi juga mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih
baik karena pengukuran efisiensi berdasarkan atas input dan Output dari sistem
pendidikan. Hartono (2009) menyatakan bahwa Efisiensi merupakan salah satu
parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari
seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan Output yang
maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang
diharapkan. Selain itu Wibowo (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa
prinsip efisiensi sangat perlu dilakukan untuk menghindarkan diri dari praktik-
3
praktik kotor, buruk dan rusak bagi penyelenggara pemerintahan mulai pemerintah
pusat sampai daerah.
Perumusan Masalah
Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor,
dimana berdasarkan latar belakang diatas dapat dapat disimpulkan Kewajiban IPB
sebagai PTN-BH adalah memenuhi enam prinsip yang sesuai dengan UU Nomor
12 Tahun 2012, namun hingga saat ini IPB belum melakukan analisis terkait
efisiensi penggunaan dana yang bersumber dari DM. Hal ini disebabkan karena
belum adanya sistem maupun applikasi untuk mengukur efisiensi penggunaan dana
tersebut.
Penelitian ini untuk melihat tingkat efisiensi dana yang bersumber dari DM
IPB dimana pendapatan DM tahun 2010-2013 dapat dilihat dalam realisasi
pendapatan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Pendapatan DM 2010-2013
No Penerimaan 2010 2011 2012 2013
1 Sumber Peserta
Didik 218.463.333 232.738.128 246.679.187 264.248.181
a. SPP 165.774.878 178.126.951 184.500.625 241.761.393
b. Non SPP 52.688.455 54.611.177 62.178.562 22.486.788
2 Titipan dan
Pendapatan Non
Komersial
35.235.352 39.835.978 59.694.656 51.613.031
a. Dana titipan 13.765.264 21.026.489 31.077.052 35.331.461
b. Penerimaan Non
Komersial
21.470.088 18.809.489 28.617.604 16.281.570
3 Kerjasama
Penelitian dan
Pemberdayaan
Masyarakat
98.670.619 126.212.973 132.685.016 138.804.599
4 Kerjasama Lainnya - 16.170.258 24.073.130 23.135.308
5 Bantuan Program
(Nasional dan
Internasional)
- 7.871.022 3.171.607 4.854.584
6 Satuan Usaha 4.430.600 6.102.079 6.775.525 21.898.394
7 Sumber Pelayanan
Lainnya 4.033.388 4.273.266 4.910.819 7.241.196
Jumlah 360.833.292 433.203.704 477.989.940 511.795.293 Sumber: RKA IPB 2010-2013
Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan DM terbesar yang diterima oleh IPB
bersumber dari SPP dengan rata-rata persentase 2010-2013 sebesar 43,22%. Pada
periode yang sama program sarjana memberikan kontribusi terbesar terhadap
pendapatan SPP dengan rata-rata persentase sebesar 44,91%. Rincian pendapatan
SPP dapat dilihat dalam Tabel 2.
4
Tabel 2 Pendapatan SPP 2010-2013
No Sumber
Penerimaan (dalam
juta rupiah)
2010 2011 2012 2013
1 SPP Program
Diploma
32.451.000 36.435.390 39.020.824 51.404.241
2 SPP Program
Sarjana Reguler
52.417.776 55.141.557 59.677.730 81.749.238
3 SPP Program
Sarjana
Penyelenggaraan
Khusus
10.397.103 9.284.794 9.370.996 9.429.975
4 SPP Program
Sarjana Alih
Jenjang
3.452.200 19.200 119.440 28.860
5 SPP Program
Sarjana BUD
12.850.712 11.095.840 15.092.251 14.725.738
6 SPP Program
Pendidikan Dokter
Hewan
810.500 937.500 970.000 1.049.500
7 SPP Program
Pascasarjana
Reguler
28.682.060 35.968.416 33.098.961 53.790.457
8 SPP Program
Peascasarjana
Penyelenggaraan
Khusus
10.454.359 11.110.114 8.150.000 8.281.225
9 SPP Program
Pascasarjana
Manajemen Bisnis
13.238.691 16.016.749 16.361.157 18.649.897
10 SPP Mahasiswa
Asing
1.020.477 2.117.392 2.639.267 2.652.267
Jumlah 165.774.878 178.126.952 184.500.626 241.761.398
Sumber: RKA IPB 2010-2013
Mekanisme Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi
Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor diatur dalam
Peraturan Rektor IPB nomor 11/I3/PP/2011 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan SPP
bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB terdiri atas 2 (dua) komponen,
yaitu : (1) Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK); (2) Biaya Peningkatan
Mutu Pendidikan (BPMP). Berdasarkan peraturan tersebut, dana pendapatan SPP
dibagi menjadi 2 kelompok dimana untuk BPMP dialokasikan secara proporsional
ke Departemen, Fakultas, dan Rektorat secara proposional, sedangkan untuk
BPMK dialokasikan Departemen/fakultas sebagai penyelenggara mata kuliah.
Pengukuran efisiensi pada suatu kegiatan dapat dilihat dari pendekatan input
dan Output. Input dalam kegiatan pendidikan adalah pendanaan di Fakultas, input
tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendidikan dan operasional
Fakultas untuk memperoleh Output yang diharapkan. Realisasi pendanaan di
Fakultas dapat dilihat dalam Tabel 3.
5
Tabel 3 Realisasi Pendanaan di Fakultas 2011-2014
No Fakultas 2011 2012 2013 2014
A. Fakultas
Pertanian
6.695.305.534 6.206.428.798 6.520.149.996 8.421.454.240
B. Fakultas
Kedokteran
Hewan
3.113.233.492 3.806.283.541 3.819.071.722 4.792.884.681
C. Fakultas
Perikanan
dan Ilmu
Kelautan
7.540.228.039 6.671.093.505 6.899.595.336 8.259.451.627
D. Fakultas
Peternakan
2.733.789.764 2.969.452.630 2.927.301.931 3.083.295.820
E. Fakultas
Kehutanan
4.650.342.800 4.971.158.641 5.252.433.375 6.058.088.214
F. Fakultas
Teknologi
Pertanian
6.608.690.472 6.542.457.585 6.800.275.425 8.190.268.160
G. Fakultas
MIPA
9.750.207.885 12.233.252.387 11.530.880.100 14.306.561.332
H. Fakultas
Ekonomi
dan
Manajemen
12.514.560.482 12.492.372.814 12.060.277.465 13.367.102.324
I. Fakultas
Ekologi
Manusia
5.438.941.275 6.689.638.906 7.191.846.322 6.560.359.886
Jumlah 59.045.299.743 62.582.138.807 63.001.831.672 73.039.466.284
Sumber: RKA IPB 2011-2014
Sedangkan salah satu Output yang digunakan adalah jumlah serta nilai mutu
lulusan yang dapat dilihat dalam tabel 4.
Tabel 4 IPK dan Jumlah Lulusan Program Sarjana IPB 2010-2013
No Fakultas Mutu Lulusan 2010 2011 2012 2013
A. Fakultas Pertanian Rata-rata IPK 2,92 3,02 3,01 3,02
IPK ≥ 3,00 (%) 46,75 54,44 51,33 50,76
Jumlah Lulusan
(orang)
385 338 263 331
B. Fakultas Kedokteran
Hewan
Rata-rata IPK 2,85 2,9 3,33 2,9
IPK ≥ 3,00 (%) 30,85 40,82 73,03 40,15
Jumlah Lulusan
(orang)
94 98 178 137
C. Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan
Rata-rata IPK 3,01 3,01 3,03 3,07
IPK ≥ 3,00 (%) 52,17 51,18 55,25 57,81
Jumlah Lulusan
(orang)
345 297 219 320
D. Fakultas Peternakan Rata-rata IPK 2,84 3 3,01 2,96
IPK ≥ 3,00 (%) 33,54 50,32 51,3 47,83
Jumlah Lulusan
(orang)
161 155 154 207
6
Tabel 4 IPK dan jumlah Lulusan Program Sarjana IPB 2010-2013 (lanjutan)
No Fakultas Mutu Lulusan 2010 2011 2012 2013
E. Fakultas Kehutanan Rata-rata IPK 2,98 2,86 3,01 2,98
IPK ≥ 3,00 (%) 45,67 30,63 49,8 49,83
Jumlah Lulusan
(orang)
254 284 251 303
F. Fakultas Teknologi
Pertanian
Rata-rata IPK 3,25 3,21 3,11 3,19
IPK ≥ 3,00 (%) 77,68 76,47 64,13 72,7
Jumlah Lulusan
(orang)
336 340 184 315
G. Fakultas MIPA Rata-rata IPK 2,96 2,97 2,93 3
IPK ≥ 3,00 (%) 47,67 45,63 41,08 52,61
Jumlah Lulusan
(orang)
514 526 443 652
H. Fakultas Ekonomi
dan Manajemen
Rata-rata IPK 3,21 3,17 3,16 3,18
IPK ≥ 3,00 (%) 77,09 68,94 69,37 72,63
Jumlah Lulusan
(orang)
598 602 506 559
I. Fakultas Ekologi
Manusia
Rata-rata IPK 3,23 3,19 3,13 3,16
IPK ≥ 3,00 (%) 79,65 75,64 71,05 70,5
Jumlah Lulusan
(orang)
226 234 228 278
Sumber: RKA IPB 2010-2013
Berdasarkan tabel tersebut dapat kita bandingkan atara input pendanaan dan
Output jumlah lulusan untuk mengansumsikan bahwa kemungkinan terdapat
ineficiency dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan
Tabel 5. Perbandingan Input dengan Jumlah Lulusan
No Fakultas Biaya Perlulusan 2012-2014
A. Fakultas Pertanian 21.035.174
B. Fakultas Kedokteran Hewan 27.009.247
C.
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan 25.803.608
D. Fakultas Peternakan 17.020.356
E. Fakultas Kehutanan 17.838.208
F. Fakultas Teknologi Pertanian 25.527.445
G. Fakultas MIPA 21.278.827
H.
Fakultas Ekonomi dan
Manajemen 22.350.509
I. Fakultas Ekologi Manusia 26.151.270
Tabel 5 menyatakan dapat dilihat rata-rata antara input terhadap Output
jumlah lulusan FKA, FEMA, FATETA, Faperta dan FPIK jauh lebih tinggi
sehingga kemungkinan terjadi ineficiency dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.
Berdasarkan uraian, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan
permasalahan yaitu:
7
1. Bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan program pendidikan yang bersumber
dari dana DM di Departemen?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pendanaan yang
bersumber dari DM dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan?
3. Bagaimana usulan-usulan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dari
pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari dana DM?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1. Menganalisis tingkat efisiensi dari pelaksanaan program pendidikan yang
bersumber dari dana DM
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pendanaan yang
bersumber dari DM dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan
3. Mengkaji usulan-usulan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dari
pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari dana DM yang sesuai
dengan keadaan pendidikan tinggi saat ini
Manfaat Penelitian
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan
IPB dalam pengambilan strategi untuk meningkatkan efesiensi penggunaan dari
pelaksanaan program tridharma khususnya program pendidikan yang bersumber
dari dana DM.
Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meliputi pendanaan kegiatan
dharma pendidikan tahun 2012-2014. Unit yang di teliti pada tingkat Departemen
yang ada di IPB. Peneliti tidak melakukan pengukuran terhadap tingkat efektivitas
penggunaan dana di IPB karena untuk mengukur efektifitas menggunakan
perbandingan antara outcome dengan Output kegiatan, sedangkan tercapainya
outcome tidak hanya berasal dari satu kegiatan, melainkan bisa dari banyak
kegiatan. Hal itulah yang mengakibatkan pengukuran efektivitas dari suatu kegiatan
menjadi sulit.
2 TINJAUAN PUSTAKA
Pendanaan PTN BH
Berdasarkan PP 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pasal 2 yang menyatakan “Pendanaan PTN
Badan Hukum dapat bersumber dari: (a.) anggaran pendapatan dan belanja negara;
dan (b.) selain anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal 3 menyatakan
“Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan dalam
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB