1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Institut Pertanian Bogor sebagai perguran tinggi negeri badan hukum (PTN-

BH) berimplikasi terhadap pengklasifikasian sumber dana. Seluruh dana yang

diperoleh IPB diklasifikasikan menjadi dua sumber yaitu dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang bersumber dari Dana

Masyarakat (DM). Dana APBN digunakan untuk gaji pegawai dan belanja barang

dan jasa di IPB, pada tahun 2012 IPB juga menerima subsidi dari pemerintah

melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

dinamakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) dimana pada tahun

2015 BOPTN ini berubah nama menjadi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi

Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH). Pemberian subsidi ini bertujuan untuk

mengurangi pembebanan biaya perkuliahan terhadap mahasiswa, sehingga biaya

SPP menjadi lebih terjangkau dan pendidikan dapat diberikan merata kepada

seluruh rakyat Indonesia. Dana Masyarakat bersumber dari SPP, kegiatan

kerjasama antara IPB dan pihak ketiga yang diterima oleh IPB. Dana tersebut bukan

termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dapat dikelola langsung oleh

IPB tanpa harus masuk terlebih dahulu kedalam kas negara seperti dana PNBP.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012, Institut Pertanian Bogor memiliki

otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang berbeda dengan Perguruan tinggi

negeri (PTN) biasa. Otonomi tersebut menurut pasal 63 harus dilaksanakan

berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan

efektivitas dan efisiensi.

Hingga tahun 2014, IPB telah menjalankan prinsip akuntabilitas dan

transparansi yang ditunjukkan dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Kantor Akuntan Publik. Prinsip nirlaba melalui sistem SPP tunggal dan tidak

memberatkan mahasiswa yang tidak mampu. Sedangkan prinsip penjaminan mutu

di IPB dilaksanakan melalui pembentukan dua kantor yang bertugas untuk

menyusun aturan dan mengawasi pelaksanaan mutu di IPB. Terkait prinsip

efektivitas, IPB belum melakukan evaluasi terhadap prinsip efektivitas. Prinsip

efektivitas saat ini dilakukan dengan menyusun kegiatan dalam rencana kerja dan

anggaran (RKA) yang sesuai dengan tujuan dan rencana strategis IPB. IPB juga

belum melakukan pengukuran prinsip efiensi terhadap kegiatan operasional IPB.

Selama ini pengukuran efisiensi hanya dilakukan terhadap pendanaan yang

bersumber dari APBN sesuai dengan Permenkeu nomor 249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan untuk dana yang bersumber dari dana

masyarakat (DM) terutama dalam kegiatan utama yang mendukung tridharma

perguruan tinggi belum dilakukan pengukuran efisiensi penggunaan dana.

Kajian penelitian terkait efisiensi biaya di perguruan tinggi sudah dilakukan

di beberapa negara seperti Amerika Serikat, United Kingdom (UK), dan Mexico.

Kajian efisiensi di Amerika Serikat terkait akuntabilitas perguruan tinggi dilakukan

oleh Powell et al. (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas perguruan tinggi

telah disuarakan sejak dua dekade terakhir di level legislatif. Penurunan

perekonomian dunia dan US saat ini semakin memperburuk kebutuhan jangka

2

panjang dalam rangka pengembangan efisiensi dan efektifitas institusi sehingga

meningkatkan akuntabilitas.

Thanassoulis et al. (2010) menyatakan dalam 20 tahun terakhir merupakan

perubahan secara cepat di dalam sektor perguruan tinggi di UK, banyak politeknik

telah menjadi universitas sehingga meningkatkan jumlah mahasiswa secara

signifikan. Pada tahun 1990 mulai diperkenalkan dana pinjaman mahasiswa untuk

biaya perawatan yang selanjutnya diperkenalkan sebagai biaya kuliah. Penelitian

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Departement For Education and

Skill, tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi struktur biaya perguruan

tinggi di UK periode 2000/2001 – 2002/2003 untuk menunjukkan fakta bahwa

pemerintah UK setiap saat ingin meningkatkan tingkat kehadiran mahasiswa di

universitas.

Penelitian lain mengenai efisiensi biaya terhadap perguruan tinggi di Mexico

di lakukan oleh Castorena (2001) yang menyatakan bahwa pembiayaan terhadap

perguruan tinggi telah menjadi diskusi yang tidak ada habisnya, universitas dan

pemerintah merasakan bahwa metode pembiayaan yang terjadi saat ini tidak sesuai.

Metode saat ini adalah anggaran tahunan diberikan oleh pemerintah dialokasikan

berdasarkan anggaran tahun sebelumnya dengan dana tambahan, alokasi ini tidak

melihat dari input dan Output perguruan tinggi. Sistem ini tidak memberikan

insentif atau hukuman atas performa dari universitas. Model penelitian ini

menguraikan efisiensi capaian dari universitas yang berdasarkan kepada input dan

Output dari sistem pendidikan dan pengusulan pendanaan masa depan dengan

menggunakan pengukuran tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sav (2012) menyatakan perkiraan efisiensi

mengendalikan hubungan antar lingkungan operasional di perguruan tinggi

sebagaimana diukur dari pendanaan pemerintah dan kualitas pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngatindriatun dan Ikasari (2009) bertujuan

untuk menganalisis efisiensi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia setelah

diberlakukannya otonomi kampus. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia sudah efisien selama lima tahun

berturut-turut (dari tahun 2002 sampai dengan 2006) antara lain: Universitas

Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Institut

Teknologi Bandung. Variabel input = jumlah mahasiswa, Output = lulusan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, prinsip efisiensi anggaran penting

dilakukan, karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan pemborosan di

dalam pengelolaan perguruan tinggi dikarenakan kemungkinan adanya pengeluaran

yang seharusnya tidak perlu, hal ini menandakan bahwa pengendalian penggunaan

anggaran tidak berjalan dengan baik. Selain itu pengukuran efisiensi terhadap

pendanaan pendidikan di perguruan tinggi meningkatkan akuntabilitas penggunaan

dana, pengukuran efisiensi juga mampu menghasilkan alokasi anggaran yang lebih

baik karena pengukuran efisiensi berdasarkan atas input dan Output dari sistem

pendidikan. Hartono (2009) menyatakan bahwa Efisiensi merupakan salah satu

parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari

seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan Output yang

maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang

diharapkan. Selain itu Wibowo (2013) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa

prinsip efisiensi sangat perlu dilakukan untuk menghindarkan diri dari praktik-

3

praktik kotor, buruk dan rusak bagi penyelenggara pemerintahan mulai pemerintah

pusat sampai daerah.

Perumusan Masalah

Studi kasus dalam penelitian ini dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor,

dimana berdasarkan latar belakang diatas dapat dapat disimpulkan Kewajiban IPB

sebagai PTN-BH adalah memenuhi enam prinsip yang sesuai dengan UU Nomor

12 Tahun 2012, namun hingga saat ini IPB belum melakukan analisis terkait

efisiensi penggunaan dana yang bersumber dari DM. Hal ini disebabkan karena

belum adanya sistem maupun applikasi untuk mengukur efisiensi penggunaan dana

tersebut.

Penelitian ini untuk melihat tingkat efisiensi dana yang bersumber dari DM

IPB dimana pendapatan DM tahun 2010-2013 dapat dilihat dalam realisasi

pendapatan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Pendapatan DM 2010-2013

No Penerimaan 2010 2011 2012 2013

1 Sumber Peserta

Didik 218.463.333 232.738.128 246.679.187 264.248.181

a. SPP 165.774.878 178.126.951 184.500.625 241.761.393

b. Non SPP 52.688.455 54.611.177 62.178.562 22.486.788

2 Titipan dan

Pendapatan Non

Komersial

35.235.352 39.835.978 59.694.656 51.613.031

a. Dana titipan 13.765.264 21.026.489 31.077.052 35.331.461

b. Penerimaan Non

Komersial

21.470.088 18.809.489 28.617.604 16.281.570

3 Kerjasama

Penelitian dan

Pemberdayaan

Masyarakat

98.670.619 126.212.973 132.685.016 138.804.599

4 Kerjasama Lainnya - 16.170.258 24.073.130 23.135.308

5 Bantuan Program

(Nasional dan

Internasional)

- 7.871.022 3.171.607 4.854.584

6 Satuan Usaha 4.430.600 6.102.079 6.775.525 21.898.394

7 Sumber Pelayanan

Lainnya 4.033.388 4.273.266 4.910.819 7.241.196

Jumlah 360.833.292 433.203.704 477.989.940 511.795.293 Sumber: RKA IPB 2010-2013

Tabel 1 menunjukkan bahwa pendapatan DM terbesar yang diterima oleh IPB

bersumber dari SPP dengan rata-rata persentase 2010-2013 sebesar 43,22%. Pada

periode yang sama program sarjana memberikan kontribusi terbesar terhadap

pendapatan SPP dengan rata-rata persentase sebesar 44,91%. Rincian pendapatan

SPP dapat dilihat dalam Tabel 2.

4

Tabel 2 Pendapatan SPP 2010-2013

No Sumber

Penerimaan (dalam

juta rupiah)

2010 2011 2012 2013

1 SPP Program

Diploma

32.451.000 36.435.390 39.020.824 51.404.241

2 SPP Program

Sarjana Reguler

52.417.776 55.141.557 59.677.730 81.749.238

3 SPP Program

Sarjana

Penyelenggaraan

Khusus

10.397.103 9.284.794 9.370.996 9.429.975

4 SPP Program

Sarjana Alih

Jenjang

3.452.200 19.200 119.440 28.860

5 SPP Program

Sarjana BUD

12.850.712 11.095.840 15.092.251 14.725.738

6 SPP Program

Pendidikan Dokter

Hewan

810.500 937.500 970.000 1.049.500

7 SPP Program

Pascasarjana

Reguler

28.682.060 35.968.416 33.098.961 53.790.457

8 SPP Program

Peascasarjana

Penyelenggaraan

Khusus

10.454.359 11.110.114 8.150.000 8.281.225

9 SPP Program

Pascasarjana

Manajemen Bisnis

13.238.691 16.016.749 16.361.157 18.649.897

10 SPP Mahasiswa

Asing

1.020.477 2.117.392 2.639.267 2.652.267

Jumlah 165.774.878 178.126.952 184.500.626 241.761.398

Sumber: RKA IPB 2010-2013

Mekanisme Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi

Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor diatur dalam

Peraturan Rektor IPB nomor 11/I3/PP/2011 Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan SPP

bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana IPB terdiri atas 2 (dua) komponen,

yaitu : (1) Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK); (2) Biaya Peningkatan

Mutu Pendidikan (BPMP). Berdasarkan peraturan tersebut, dana pendapatan SPP

dibagi menjadi 2 kelompok dimana untuk BPMP dialokasikan secara proporsional

ke Departemen, Fakultas, dan Rektorat secara proposional, sedangkan untuk

BPMK dialokasikan Departemen/fakultas sebagai penyelenggara mata kuliah.

Pengukuran efisiensi pada suatu kegiatan dapat dilihat dari pendekatan input

dan Output. Input dalam kegiatan pendidikan adalah pendanaan di Fakultas, input

tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendidikan dan operasional

Fakultas untuk memperoleh Output yang diharapkan. Realisasi pendanaan di

Fakultas dapat dilihat dalam Tabel 3.

5

Tabel 3 Realisasi Pendanaan di Fakultas 2011-2014

No Fakultas 2011 2012 2013 2014

A. Fakultas

Pertanian

6.695.305.534 6.206.428.798 6.520.149.996 8.421.454.240

B. Fakultas

Kedokteran

Hewan

3.113.233.492 3.806.283.541 3.819.071.722 4.792.884.681

C. Fakultas

Perikanan

dan Ilmu

Kelautan

7.540.228.039 6.671.093.505 6.899.595.336 8.259.451.627

D. Fakultas

Peternakan

2.733.789.764 2.969.452.630 2.927.301.931 3.083.295.820

E. Fakultas

Kehutanan

4.650.342.800 4.971.158.641 5.252.433.375 6.058.088.214

F. Fakultas

Teknologi

Pertanian

6.608.690.472 6.542.457.585 6.800.275.425 8.190.268.160

G. Fakultas

MIPA

9.750.207.885 12.233.252.387 11.530.880.100 14.306.561.332

H. Fakultas

Ekonomi

dan

Manajemen

12.514.560.482 12.492.372.814 12.060.277.465 13.367.102.324

I. Fakultas

Ekologi

Manusia

5.438.941.275 6.689.638.906 7.191.846.322 6.560.359.886

Jumlah 59.045.299.743 62.582.138.807 63.001.831.672 73.039.466.284

Sumber: RKA IPB 2011-2014

Sedangkan salah satu Output yang digunakan adalah jumlah serta nilai mutu

lulusan yang dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4 IPK dan Jumlah Lulusan Program Sarjana IPB 2010-2013

No Fakultas Mutu Lulusan 2010 2011 2012 2013

A. Fakultas Pertanian Rata-rata IPK 2,92 3,02 3,01 3,02

IPK ≥ 3,00 (%) 46,75 54,44 51,33 50,76

Jumlah Lulusan

(orang)

385 338 263 331

B. Fakultas Kedokteran

Hewan

Rata-rata IPK 2,85 2,9 3,33 2,9

IPK ≥ 3,00 (%) 30,85 40,82 73,03 40,15

Jumlah Lulusan

(orang)

94 98 178 137

C. Fakultas Perikanan

dan Ilmu Kelautan

Rata-rata IPK 3,01 3,01 3,03 3,07

IPK ≥ 3,00 (%) 52,17 51,18 55,25 57,81

Jumlah Lulusan

(orang)

345 297 219 320

D. Fakultas Peternakan Rata-rata IPK 2,84 3 3,01 2,96

IPK ≥ 3,00 (%) 33,54 50,32 51,3 47,83

Jumlah Lulusan

(orang)

161 155 154 207

6

Tabel 4 IPK dan jumlah Lulusan Program Sarjana IPB 2010-2013 (lanjutan)

No Fakultas Mutu Lulusan 2010 2011 2012 2013

E. Fakultas Kehutanan Rata-rata IPK 2,98 2,86 3,01 2,98

IPK ≥ 3,00 (%) 45,67 30,63 49,8 49,83

Jumlah Lulusan

(orang)

254 284 251 303

F. Fakultas Teknologi

Pertanian

Rata-rata IPK 3,25 3,21 3,11 3,19

IPK ≥ 3,00 (%) 77,68 76,47 64,13 72,7

Jumlah Lulusan

(orang)

336 340 184 315

G. Fakultas MIPA Rata-rata IPK 2,96 2,97 2,93 3

IPK ≥ 3,00 (%) 47,67 45,63 41,08 52,61

Jumlah Lulusan

(orang)

514 526 443 652

H. Fakultas Ekonomi

dan Manajemen

Rata-rata IPK 3,21 3,17 3,16 3,18

IPK ≥ 3,00 (%) 77,09 68,94 69,37 72,63

Jumlah Lulusan

(orang)

598 602 506 559

I. Fakultas Ekologi

Manusia

Rata-rata IPK 3,23 3,19 3,13 3,16

IPK ≥ 3,00 (%) 79,65 75,64 71,05 70,5

Jumlah Lulusan

(orang)

226 234 228 278

Sumber: RKA IPB 2010-2013

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita bandingkan atara input pendanaan dan

Output jumlah lulusan untuk mengansumsikan bahwa kemungkinan terdapat

ineficiency dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan

Tabel 5. Perbandingan Input dengan Jumlah Lulusan

No Fakultas Biaya Perlulusan 2012-2014

A. Fakultas Pertanian 21.035.174

B. Fakultas Kedokteran Hewan 27.009.247

C.

Fakultas Perikanan dan Ilmu

Kelautan 25.803.608

D. Fakultas Peternakan 17.020.356

E. Fakultas Kehutanan 17.838.208

F. Fakultas Teknologi Pertanian 25.527.445

G. Fakultas MIPA 21.278.827

H.

Fakultas Ekonomi dan

Manajemen 22.350.509

I. Fakultas Ekologi Manusia 26.151.270

Tabel 5 menyatakan dapat dilihat rata-rata antara input terhadap Output

jumlah lulusan FKA, FEMA, FATETA, Faperta dan FPIK jauh lebih tinggi

sehingga kemungkinan terjadi ineficiency dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Berdasarkan uraian, maka pada penelitian ini dapat dirumuskan

permasalahan yaitu:

7

1. Bagaimana tingkat efisiensi pelaksanaan program pendidikan yang bersumber

dari dana DM di Departemen?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pendanaan yang

bersumber dari DM dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan?

3. Bagaimana usulan-usulan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dari

pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari dana DM?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tingkat efisiensi dari pelaksanaan program pendidikan yang

bersumber dari dana DM

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pendanaan yang

bersumber dari DM dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan

3. Mengkaji usulan-usulan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dari

pelaksanaan program pendidikan yang bersumber dari dana DM yang sesuai

dengan keadaan pendidikan tinggi saat ini

Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan

IPB dalam pengambilan strategi untuk meningkatkan efesiensi penggunaan dari

pelaksanaan program tridharma khususnya program pendidikan yang bersumber

dari dana DM.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya meliputi pendanaan kegiatan

dharma pendidikan tahun 2012-2014. Unit yang di teliti pada tingkat Departemen

yang ada di IPB. Peneliti tidak melakukan pengukuran terhadap tingkat efektivitas

penggunaan dana di IPB karena untuk mengukur efektifitas menggunakan

perbandingan antara outcome dengan Output kegiatan, sedangkan tercapainya

outcome tidak hanya berasal dari satu kegiatan, melainkan bisa dari banyak

kegiatan. Hal itulah yang mengakibatkan pengukuran efektivitas dari suatu kegiatan

menjadi sulit.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Pendanaan PTN BH

Berdasarkan PP 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pasal 2 yang menyatakan “Pendanaan PTN

Badan Hukum dapat bersumber dari: (a.) anggaran pendapatan dan belanja negara;

dan (b.) selain anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal 3 menyatakan

“Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan dalam

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB