3/1/2016
1
Oleh
Kepala Bagian Keuangan
Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum
BOGOR, 1 FEBRUARI 2016
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN TERKAIT PELAKSANAAN DEKONSENTRASI TAHUN
ANGGARAN 2016
No. No peraturan Tentang
1 UU 17/2003 Keuangan Negara
2 UU 1 /2004 Perbendaharaan Negara
3 PP 90/2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga Negara/Lembaga
4 PP 45/2013 Tata Cara Pelaksanaan APBN
5 PP 8/2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6 PMK 73/2011 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
7 PMK 233/2011 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
8 PMK 190/2012 Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
9 Perdirjen 57/ 2013 Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LANDASAN HUKUM KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI
3/1/2016
2
WEWENANG
PEMERINTAH
PUSAT
Kewenangan Pusat
DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT
ATAU INSTANSI VERTIKAL DI
DAERAH
Dekonsentrasi
DILIMPAHKAN KEPADA
GUBERNUR SELAKU WAKIL
PEMERINTAH PUSAT
Desentralisasi
DISERAHKAN KEPADA DAERAH
Tugas Pembantuan
DITUGASKAN KEPADA DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PRINSIP PENGATURAN
WEWENANG DAN PENUGASAN
Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal
dari APBN yang dilaksanakan Gubernur
sebagai wakil pemerintah yang mencakup
semua penerimaan dan pengeluaran dalam
rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak
termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi
vertikal pusat di daerah.
DANA DEKONSENTRASI
3/1/2016
3
ASAS UMUM PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah
Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang
mencakup penerimaan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian anggaran K/L yang
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran K/L (RKA-
K/L).
4. Pendanaan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya
pelimpahan wewenang kepada Gubernur.
5. Gubernur memberitahukan RKA-K/L yang berkaitan dengan dana
Dekonsentrasi kepada DPRD pada saat pembahasan APBD.
6. Pendanaan Dekonsentrasi untuk kegiatan yang bersifat Non Fisik
1. Hemat, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan
2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan
rencana program/kegiatan, serta sesuai
dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Politik dan Pemerintahan umum
3. Pencairan dana tidak boleh melebihi pagu
dan jenis belanja yang telah ditetapkan
dalam DIPA
PRINSIP - PRINSIP
PELAKSANAAN ANGGARAN
3/1/2016
4
7
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang: menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil untuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan
menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara lainnya, yaitu PPK dan PPSPM
Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio.
Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA. Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.
3/1/2016
5
PERANGKAPAN JABATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
• KPA mengangkat 1 orang PPSPM dan dapat mengangkat lebih dari 1 orang PPK untuk setiap DIPA.
• Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/ pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan dilakukan perangkapan jabatan dengan memperhatikan prinsip saling uji (check and balance).
• KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM.
• PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM dan sebaliknya.
9
Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Pejabat Perbendaharaan Negara, Bendahara Pengeluaran, dan KPPN
sebagai Kuasa BUN
a. KPA bertanggungjawab manajerial b. PPK bertanggungjawab material dan formal c. PPSPM bertanggungjawab formal d. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang
dikelolanya. e. KPPN sebagai Kuasa BUN melakukan fungsi sebagai comptable
beheer (pemegang fungsi pembayaran) Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik.
10
Diatur secara jelas
3/1/2016
6
TANGGUNG JAWAB MANAJERIAL KPA
11
a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
b. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian;
d. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan
barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak
pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah
ditetapkan;
f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan
keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
g. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
TANGGUNG JAWAB MATERIAL DAN FORMAL PPK
Memastikan kesesuaian antara kontrak dengan target kinerja yang tertuang dalam DIPA
Memastikan kesesuaian antara fisik barang/jasa sama dengan yang tercantum dalam kontrak, dan didukung oleh dokumen serah terima barang/pekerjaan
Memastikan tersusunnya rencana kegiatan yang baik dan pelaksanaan rencana kegiatan sesuai rencana;
Memastikan bahwa pembayaran tagihan negara didukung oleh bukti-bukti yang sah.
12
3/1/2016
7
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; – menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya; – menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP – mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA
2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa
4. melaksanakan kegiatan swakelola
5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya
6. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara – menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada
negara; dan/atau – menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi
persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
8. membuat dan menandatangani SPP
9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA pelaksanaan kegiatan penyelesaian kegiatan penyelesaian tagihan kepada negara
10. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
12. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh
pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi
kegiatan; memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara;
dan menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa.
3/1/2016
8
TANGGUNG JAWAB FORMAL PPSPM
15
a. menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK;
b. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
c. menerbitkan perintah pembayaran (SPM);
d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
PPSPM menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran (SPP), apabila SPP tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayarkan;
1. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
• kelengkapan dokumen pendukung SPP
• kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK
• kebenaran pengisian format SPP
• kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker
• ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
• kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai
• kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa
• kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan
• kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
• kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan
• kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak
2. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
Tugas dan Wewenang PPSPM
3/1/2016
9
3. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. menerbitkan SPM;
• mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA
• menandatangani SPM; dan
• memasukkan Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM
5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
Tugas dan Wewenang PPSPM
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
18
a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya;
b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan
g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
3/1/2016
10
(1) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada KPPN di Daerah.
(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK Nomor 252/PMK.05/2014.
19
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
(3) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dilampiri dokumen paling sedikit :
a. Salinan DIPA; b. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 252/PMK.05/2014; dan
c. Surat kuasa kepada KPPN Pusat dan KPPN di Daerah untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK Nomor 252/PMK.05/2014.
(4).KPA harus melampirkan surat persetujuan pembukaan Rekening dari KPPN Pusat atau KPPN di Daerah pada saat membuka Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank Umum/Kantor Pos.
20
Pengajuan Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
lanjutan.....
3/1/2016
11
21
22
UANG PERSEDIAAN
Perubahan Besaran UP dilaksanakan melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Ketentuan lama : oleh Dirjen Perbendaharaan
Pada akhir hari kerja uang tunai di Bendahara yang berasal dari UP tidak boleh melebihi Rp. 50 Juta.
Revolving UP sebesar 50% Ketentuan lama : 75% (tujuannya untuk percepatan realisasi anggaran)
UP digunakan untuk jenis belanja barang (52), Belanja Modal (53), dan Belanja Lain-lain (58) dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 – 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa, dan bukan merupakan untuk pengadaan
barang/jasa yang pembayarannya dipecah-pecah – Untuk pengadaan barang/jasa diatas Rp. 50 juta harus dengan mekanisme LS
(kecuali untuk perjalanan dinas dan honorarium) Ketentuan lama : UP digunakan untuk jenis belanja barang, belanja modal (pendukung) dan
lain-lain, maksimal Rp.20 juta untuk setiap kuitansi
Tata cara pengadaan barang/jasa tetap mengacu pada ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
3/1/2016
12
Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP.
1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara: memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.
Ilustrasi :
UP: 100 Juta 10 Januari
S.D 10 Maret belum ajukan GUP
Kepala KPPN menyampaikan
Surat
S.D 10 April belum ajukan GUP UP
dipotong 25%
Pemotongan pada SPM GUP
atau disetor
Setelah dipotong/disetor
UP, pengajuan GUP berikutnya
diawasi
S.D 10 Mei belum ajukan
GUP UP dipotong 50%
1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen).
24
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Persetujuan TUP oleh Kepala KPPN (berapapun nilainya), termasuk persetujuan melewati waktu 1 bulan
Ketentuan lama : oleh Kepala Kanwil DJPB untuk nilai di atas 500 Juta
Pertanggungjawaban TUP dapat diangsur (harian/mingguan) selama batas waktu pertanggungjawaban TUP. (Pasal 49 ayat (1)) (tujuan agar pencatatan realisasi belanja lebih cepat
Ketentuan lama : Pertanggungjawaban TUP harus dilaksanakan sekaligus.
KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.
3/1/2016
13
PENERBITAN SPM SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan; SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
Lima hari kerja setelah serah terima pekerjaan, penyedia barang/jasa menyampaikan tagihan kepada PPK
PPK menerbitkan SPP-LS dalam waktu 5 hari kerja Proses
Penyelesaian Pekerjaan
harus dilaporkan
secara berkala kepada KPA
L A P O R A N
pengaturan norma waktu ditujukan agar pekerjaan yang telah diselesaikan dapat segera
dibayarkan sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran; Pengaturan norma waktu telah diatur dalam PMK No.170 Tahun 2010, namun berdasarkan
data tagihan pada KPPN masih ditemukan rentang waktu antara penyelesaian pekerjaan dan pengajuan tagihan ke KPPN sampai dengan 3 bulan;
Diharapkan PMK 190 ini dapat menjadi dasar hukum bagi APIP dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan norma waktu penyelesaian tagihan pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA PIHAK KETIGA
1. Untuk pembayaran yang akan dilakukan secara langsung melalui SPM-LS, maka PPK wajib menyampaikan data kontrak kepada KPPN 5 (lima) hari setelah perjanjian/kontrak ditandatangani.
2. Data kontrak ditatausahakan oleh KPPN melalui suatu sistem dan menjadi dasar pengujian atas SPM-LS yang diajukan.
26
3/1/2016
14
No Uraian Penyedia Barang/Jasa
PPK PPSPM
1 Mengajukan tagihan atas penyelesaian Pekerjaan, disertai dengan bukti pendukung
2 PPK melakukan pengujian dan penelitian materil dan formal tagihan.
3 Dalam hal tagihan memenuhi syarat, PPK menerbitkan SPP
4 PPSPM melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung
5 Dalam hal SPP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM
Kontrak/Bukti Pendukung
SPP/Bukti Pendukung
Uji
Uji
SPM
Penyelesaian Tagihan Melalui Mekanisme Pembayaran LS
No Uraian Pihak Ketiga/ Penerima Uang
Muka Kerja
PPK Bendahara Pengeluaran/
BPP
1 a. Pihak ketiga mengajukan tagihan disertai bukti pendukung; atau
b. Penerima Uang Muka Kerja mengajukan permintaan Uang Muka Kerja disertai bukti pendukung.
2 PPK menguji tagihan atas UP,apabila memenuhi syarat maka diterbitkan Surat Perintah Bayar (SPBy);
3 SPBy beserta bukti pendukung disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/BPP;
3 Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian;
4 Setelah memenuhi syarat SPBy dibayar oleh Bendahara
SPBy dan Bukti Pendukung
Uji
Pembayaran Tagihan melalui UP
Bayar
Tagihan Pihak Ketiga / Uang Muka Kerja
Uji
3/1/2016
15
No Uraian PPSPM PPK Bendahara Pengeluaran/
BPP
1 Bendahara Pengeluaran menyampaikan bukti pengeluran kepada PPK
2 Atas dasar bukti pengeluaran tersebut, PPK melakukan pengujian apabila memenuhi syarat menerbitkan SPP-GUP.
3 SPP-GUP beserta bukti pendukung disampaikan kepada PPSPM
3 PPSPM melakukan pengujian SPP-GUP dan bukti pendukung
4 Dalam hal SPP-GUP dan bukti Pendukuing memenuhi syarat, PPSPM menerbitkan SPM-GUP
SPP-GUP dan Bukti Pendukung
Mekanisme GUP
Bukti Pengeluaran
Uji
SPM-GUP
Uji
1. Untuk memastikan bahwa SPM dibuat oleh PPSPM, maka SPM yang disampaikan ke KPPN memuat Personal Identification Number (PIN) sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM yang bersifat unik dan tidak dapat dipalsukan;
2. Pada SPM memuat pernyataan dari PPSPM: – Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi
persyaratan untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.
– Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM
PENERBITAN SPM
3/1/2016
16
1. Laporan Keuangan Dana Dekon mengacu kepada : a. PMK 233/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas PMK 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ; b. PMK 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga ; 2. Laporan Keuangan Mengacu kepada Sistem Akuntansi Instansi berbasis
Akrual (SAIBA) meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Operasional (LO) d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) 3. KPA Wajib Menyusun Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Secara Bulanan,
Semester serta Tahunan setelah melakukan Rekonsiliasi ke KPPN (menggunakan aplikasi SAIBA)
4. KPA Wajib Menyampaikan Laporan Keuangan (LK) Dana Dekonsentrasi Paling Lambat Tanggal 10 Bulan Berikutnya Dalam Bentuk Hard Copy dan Soft Copy.
LAPORAN KEUANGAN (LK)
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan
informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
periode.
• Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu.
• Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Jenis Laporan Keuangan
3/1/2016
17
• Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
• Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan
narasi berisi penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan ddalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
Jenis Laporan Keuangan
lanjutan....
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DANA DEKONSENTRASI
Pertanggungjawaban
dan pelaporan DK/TP
Aspek Manajerial Aspek Akuntabilitas
Realisasi Penyerapan Dana
Pencapaian Target Keluaran
Kendala yang dihadapi
Saran tindak lanjut
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Barang Milik Negara
Sejalan dengan : PP 39/2006 ttg tata cara pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
Sejalan dengan : PP 8/2006 ttg pelaporan keuangan dan kinerja insatnsi pemerintah PP 6 /2006 ttg pengelolaan BMN/D
3/1/2016
18
MANFAAT LAPORAN KEUANGAN
AKUNTABILITAS Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik
MANAJEMEN
Membantu para pengguna mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
TRANSPARANSI
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat
KESEIMBANGAN
ANTAR GENERASI
Membantu para pengguna untuk mengetahui
kecukupan penerimaan pemerintah untuk
membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
LAPORAN KEUANGAN ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN DANA
DEKONSENTRASI
SKPD pelaksana kegiatan DK menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan dan kinerja sebagaimana
berlaku bagi kuasa pengguna anggaran pada tingkat
pemerintah pusat. (Ps. 28 (1) PP 8/2006)
Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan
DK disampaikan kepada gubernur dan menteri/pimpinan
lembaga terkait. (Ps. 28 (2) PP 8/2006)
Gubernur menyiapkan laporan keuangan dan kinerja
gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD
pelaksana kegiatan DK dan menyampaikannya kepada
menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden
melalui Menteri Keuangan. (Ps. 28 (3) PP 8/2006)
3/1/2016
19
37
• UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan.
• UAPPA W melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan
• UAPPA E1 melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c,q Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
• UAPA melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub
sistem yang berbeda. (PMK 171/PMK.05/2007)
REKONSILIASI Pengertian
Pelaksanaan
Sekian dan terima kasih
Ditjen Polpum
2016