7/22/2019 220 PK Perd 1986
1/34
Ha 1 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
- setiap tafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan perbedaan pendapat, akan tetapi
tidak semua tafsiran dapat dianggap sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan
yang nyata karena hanya dapat ditentukan secara kasus demi kasus saja.
- tafsiran pasal 8 yo. pasal 10 undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang menyatakan ketentuan
mengenai tenggang waktu, tidak bersifat mutlak dan tidak bertentangan dengan sistem serta
tujuan dari undang-undang No. 21 tahun 1961 bahkan mempunyai akibat menanggulangi
kasus-kasus yang tidak benar menurut hukum. Oleh karenanya tidak dapat digolongkan
sebagai perbedaan pendapat yang biasa melainkan merupakan koreksi atas pendapat dan
suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, seperti yang dimaksudkan oleh pasal 67 fundang-undang No. 14 Tahun 1985.
- adanya merek asing yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftarkandalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya terkenal juga di
Indonesia sesuai dengan makna undang-undang No. 21 tahun 1961, tidak dapat
menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut.
- warga negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib
menggunakan nama merek yang jelas menampakan identitas Nasional Indonesia dan sejauh
mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip, apalagi menjiplak nama merek
asing.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
2/34
Ha 2 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
P U T U S A N
Reg. No. 220 PK/Perd/1986.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara:
Nike International Ltd.,suatu perseroan menurut undang-undang Negara Bagian Oregon, U.S.A,
berkedudukan di 10300 SW Allen Blvd., Beaverton, Oregon, U.S.A., dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya Widjojo-Oei Tat Hway,beralamat di Jalan Kali Besar Barat 5, Jakarta Kota, pemohon
peninjauan kembali, dahulu termohon kasasi/penggugat;
m e l a w a n:
I. LUCAS SASMITO, beralamat di Jalan Kali Besar Selatan No. 10 Jakarta-Kota, yang dalamhal ini diwakili oleh kuasanya Mr. Dr. S. Gautama (Gouw Giok Siong), beralamat di Jalan
Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta Pusat.
II. Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Kehakhnan qq. Direktorat Patent DanHak Cipta,beralamat di Jalan Veteran III/8-A, Jakarta Pusat, termohon-termohon peninjauan
kembali dahulu termohon kasasi/tergugat I dan turut termohon kasasi/tergugat II.
Mahkamah Agung tersebut;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata pemohon peninjauan kembali
dahulu termohon kasasi/penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 1985 No. 294 K/Pdt/1984 yang telah berkekuatan hukum
yang tetap, dalam perkaranya melawan termohon-termohon peninjauan kembali dahulu sebagaipemohon kasasi/tergugat I dan turut termohon kasasi/tergugat II, dengan posita perkara sebagai
berikut:
bahwa penggugat asli adalah pemilik tunggal karena pemakaian pertama di Indonesia maupun
di seluruh dunia dari:
a) Nama perniagaan : Nike
b) Merek dagang : Nike dengan lukisan sayap dibawahnya sesuai bukti P-1,
yang dipakai untuk melindungi jenis barang sepatu dan
pakaian(vide bukti P-1 a, b, c).
bahwa kata Nike merupakan ciptaan dari penggugat sendiri dan tidak terdapat dalam kamusbahasa apapun, yang sengaja dipakai sebagai merek dagang dan nama perniagaan penggugat,
dengan maksud agar para konsumen dapat mengetahui bahwa merek Nike berasal dari
pabrik/perusahaan penggugat di Amerika yang sudah sangat terkenal di Indonesia dan di seluruh
dunia (terlampir bukti P-2 daftar negara-negara dimana merek Nike didaftarkan).
bahwa penggugat bersama ini melampirkan beberapa foto copy dan sebahagian bukti-bukti
pemakaian yang sesungguhnya di Indonesia dan merek dagang dari nama perniagaan Nike oleh
penggugat antara lain berupa:
- bukti-bukti invoice yang ditandai dengan P-3 a, b, c, d, untuk Mr. Johan Wahyudi, Jalan
Paseban No. 44 A, Jakarta Pusat, Indonesia.
-daftar harga-harga pokok Nike ditandai dengan P-4.
- daftar promosikan merek Nike yang sudah terkenal dan beredar dibeberapa Negara di dunia,
ditandai dengan P-5.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
3/34
Ha 3 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
- gambar promosi bermacam-macam model produk sepatu penggugat dengan merek Nike
ditandai dengan P-6 dan P-7 sedangkan bukti-bukti pemakaian lainnya akan disusulkan
kemudian.
bahwa dan bukti-bukti tersebut diatas ternyatalah bahwa penggugat adalah pemakai pertama
yang sesungguhnya dan nama perniagaan dan merek dagang Nike untuk jenis barang antara lain:
sepatu dan pakaian.
bahwa ternyata tergugat I tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin penggugat telah mendaftarkan
merek dagang Nike dengan lukisan sayap dibawahnya pada tanggal 13 Desember 1979 diDirektorat Patent dan Hak Cipta dibawah Nomor 141589 terlampir P-8 yang bukan saja mempunyai
persamaan pada keseluruhannya dengan merek penggugat P-1, bahkan merupakan jiplakan belaka
dari merek penggugat dan didaftarkan pula untuk barang yang sejenis, walaupun tergugat I telah
mengetahui sebelumnya bahwa merek dagang Nike tersebut adalah milik penggugat.
bahwa penggugat sangat keberatan atas pendaftaran merek tergugat I dibawah No. 141589,
karena merek tergagat I tersebut pada keseluruhannya sama persis dengan merek penggugat P-I dan
dengan itikad tidak baik tergugat I hanya ingin membonceng pada ketenaran merek dagang
penggugat.
bahwa persamaan merek penggugat dengan merek yang didaftarkan oleh tergugat I
sedemikian besarnya, sehingga bila dipakai bersamaan akan sangat membingungkan dan pasti akanmemperdayai khalayak ramai khususnya para konsumen tentang asal dan kwalitas hasil-hasil
tergugat I.
bahwa sampai saat ini merek tergugat I daftar Nomor 141589 tersebut belum diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara R.I., sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang merek tahun 1961 dan
karenanya adalah beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
membatalkan pendaftaran merek No. 141589 atas nama tergugat I tersebut.
bahwa Nike adalah nama perniagaan dari penggugat dan menurut hukum tidak boleh dipakai
sebagai merek dagang orang lain, yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang merek tahun
1961 No. 21 yang antara lain mengatakan:
jika merek yang didaftar itu mengandung nama atau nama perniagaan orang lain, maka
orang tersebut tanpa mengurangi daya-daya hukum lain yang dapat dipergunakannya, dapat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di Jakarta dengan suatu permohonan yang
ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya pendaftaran merek tersebut
dinyataan batal..dan seterusnya.
bahwa disini penggugat juga menunjuk sumber dari pada undang-undang merek No. 21 tahun
1961 yaitu Uni Paris pasal 8 yang berbunyi A trade name shall be protected in all the countries of
the union without the obligation of filing or registration, whether or not it forms of trade mark.
bahwa sesuai dengan yurisprudensi keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 2854 K/Sip/1981
tertanggal 19 April 1982 dalam kasus Yamaha, maka pemakaian nama perniagaan orang lain
bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 undang-undang merek 1961, hal ini berarti bahwa undang-
undang merek 1961 juga mempunyai makna untuk melindungi nama atau nama perniagaan orang
lain, karena pemakaian nama perniagaan orang lain yang tidak berhak seperti yang dilakukan oleh
tergugat I jelas dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai tentang asal usul barangnya.
bahwa dalam hal ini penggugat menunjuk pula pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 29 Maret 1983 No. 447/1982/ Pdt G., yang membatalkan pendaftaran merek Pilot
karena mengandung nama perniagaan.
bahwa akibat dari perbuatan peniruan merek dagang nama perniagaan penggugat yangdilakukan oleh tergugat I tersebut, maka penggugat merasa sangat dirugikan dan karenanya akan
mereserveer haknya untuk menuntut uang ganti rugi terhadap tergugat I dikemudian hari.
bahwa tergugat II turut digugat sekarang ini adalah untuk mentaati dan tunduk pada keputusan
Pengadilan ini.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
4/34
Ha 4 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 1985 No. 294
K/Pdt/1985 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut:
- mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Lucas Sasmitotersebut
- membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember 1983 No.
315/1983 Pdt. G.;
Mengadili lagi:- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- menghukum termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Nopember
1983 No. 315/1983 Pdt. G. adalah sebagai berikut:
- mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- menyatakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dan
merek dagang dan nama perniagaan Nike, karena mempunyai hak tunggal untuk mamakai
merek dagang dan nama perniagaan Nike di Indonesia;
- menyatakan merek Nike yang didaftarkan atas nama tergugat I daftar No. 141589 mempunyai
persamaan dengan merek penggugat Nike (P-1) dan mengandung nama perniagaan
penggugat;
- membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal merek tergugat I Nike daftar No. 141589
sesuai bukti P-3;
- memerintahkan tergugat II mencoret dan daftar umum Direktorat Patent dan Hak Cipta merek
tergugat I daftar No. 141589 tersebut;
-menghukum tergugat membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali itu diajukan oleh pemohon setelah
berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1982, karena itu perlu diperhatikan
tenggang/jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 tahun 1982;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap itu telah
diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 10 September 1985 sesuai relaas pemberitahuan No.
294 K/Pdt/1984, dan pemohon peninjauan kembali mengajukan permohonannya pada tanggal 30
Desember 1985, sehingga dengan demikian permohonan tersebut diajukan oleh pemohon dalamtenggang/jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun
1982 tersebut;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali tersebut dapat
diterima;
Menimbang, bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan
kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
1. bahwa menurut pemohon, telah terdapat kesalahan-kesalahan yang menyolok pada
pertimbangan-pertimbangan keputusan tersebut.
2.
bahwa apabila Mahkamah Agung sependapat dengan alasan termohon I bahwa karenatenggang waktu 9 bulan menuntut pembatalan merek berdasarkan pasal 10 ayat 1 undang-
undang No. 21 tahun 1961 belum terjadi, maka gugatan pembatalan belum dapat diajukan,
kiranya akan menimbulkan ketidak pastian hukum serta menghilangkan prinsip menjunjung
tinggi kekuatan putusan Hakim.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
5/34
Ha 5 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
3. bahwa menurut dalil termohon I bahwa apabila tenggang waktu 9 bulan tersebut belum terjadi
yaitu Tambahan Berita Negara RI. yang memuat pendaftaran merek atas nama termohon
daftar No, 141589 belum terbit atau beredar, maka belum dapat dibatalkan.
5. bahwa dalam pemeriksaan judex factie sama sekali tidak dipermasalahkan tentang belum
terbitnya Tambahan Berita Negara R.I. yang memuat pendaftaran merek No. 141589.
bahkan dalam pertimbangan duduk perkaranya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama
sekali tidak terdapat pertimbangan mengenai tenggang waktu 9 bulan tersebut.
5.
salah menafsirkan tenggang waktu 9 bulan yang dimaksud pasal 10 ayat 1 undang-undangNo. 21 tahun 1961.
sama sekali tidak benar bahwa pengajuan gugatan pembatalan merek yang belum diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara R.I. menurut pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun
1961 merupakan suatu keharusan dan diluar tenggang waktu tersebut dilarang.
terbukti bahwa baik dalam undang-undang itu sendiri maupun dalam penjelasannya tidak ada
ketentuan melarang pembatalan merek terdaftar yang belum diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara.
pengecualian gugatan pembatalan diluar tenggang waktu 9 bulan tersebut hanya diatur apabila
diajukan setelah tenggang waktu bulan, maka gugatan pembatalan baru dapat diajukan setelahadanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan pasti tentang pemakaian pertama (pasal 10
ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961).
6. mohon perhatian Mahkamah Agung R.I.
Oleh karena termohon I telah salah menafsirkan ketentuan pasal 10 ayat 1 undang-undang No.
21 tahun 1961, dengan hormat pemohon akan menyampaikan alasan alasan yuridis sebagai
berikut:
6.1. pasal 2 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961 menyatakan bahwa hak khusus atas
suatu merek diberikan kepada pemakai pertama.
6.2. pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961 menyatakan bahwa kecuali jika adabukti tentang hal sebaliknya maka barang siapa yang untuk pertama kali mengajukan
permohonan pendaftaran suatu merek menurut ketentuan pasal 4 dan 5 dianggap
sebagai pemakai pertama dan merek tersebut.
6.3. kesimpulan dan pasal 2 ayat 1 dan 2:
pendaftaran suatu merek tidak menimbulkan hak khusus atas merek tersebut, melainkan
hanya menimbulkan anggapan sebagai pemakai pertama belaka. Sedangkan anggapan
pemakai pertama itu tidak berlaku apabila terbukti bahwa pihak lain yang sesungguhnya
menjadi pemakai pertama (stelsel deklaratif).
6.4. bahkan diperjelas pula oleh pembentuk undang-undang dalam penjelasan umumnya
alinea ke 6 berkenaan dengan pendaftaran merek yaitu pendaftaran merek di DirektoratPatent dan Hak cipta bersifat suka rela dan bukan suatu ke harusan bagi orang yang
memakai merek itu.
6.5. pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961 menyatakan bahwa suatu pendaftaran
merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum
sedangkan pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa daftar umum termaksud dalam pasal 7
dapat dilihat oleh umum dengan cuma-cuma didalam ruangan kantor Patent.
6.6. bahwa diperjelas kembali oleh pembentuk undang-undang dalam penjelasan umum
undang-undang No. 21 tahun 1961 alinea ke 13 merek-merek yang telah didaftarkan,
diumumkan di majalah Tambahan Berita Negara R.I. dan dapat juga diihat oleh umumdi daftar umum kantor Patent. Dengan demikian baik Tambahan Berita Negara R.I dan
daftar umum di kantor Patent mempunyai nilai yuridis yang sama yaitu tempat untuk
pengumuman merek-merek yang telah didaftarkan menurut pasal 7 undang-undang no.
21 tahun 1961.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
6/34
Ha 6 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
6.7. bahwa dengan demikian pada saat diketahui oleh umum tentang adanya pendaftaran
merek dalam daftar umum Kantor Patent, maka pada saat itu telah timbul hak untuk
menuntut pembatalan merek terdaftar tersebut berdasarkan pasal 10 ayat 1 undang-
undang No. 21 tahun 1961, walaupun pendaftaran tersebut belum dimuat dalam
Tambahan Berita Negara R.I.
6.8. bahwa karena suatu pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar
umum (pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 21 tahun 1961) maka sejak tanggal tersebut
telah timbul hak bagi seseorang untuk menuntut pembatalannya dan daftar umum ex
pasal 10 ayat 1.
bahkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 352 K/Sip/1975 tanggal 2
Januari 1982 telah dipertimbangkan sebagai berikut:
bahwaundang-undang No. 21 tahun 1961 mempunyai tujuan untuk melindungi baik
konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama di Indonesia (yang terdaftar mau-
pun tidak terdaftar) terhadap tiruan merek. Perlindungan hukum ini menurut makna dari
undang-undang No. 21 tahun 1961 dapat bersifat represif (setelah merek tersebut
memperoleh nomor register) maupun preventif (kalau baru diajukan permohonan untuk
didaftarkan, tetapi belum memperoleh nomor pendaftaran) terhadap persaingan curang.
Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 2 ayat 2 yang menentukan bahwa orang yang untuk
pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran suatu merek dianggap sebagai
pemakai pertama merek tersebut, oleh karena itu pada saat diajukannya permohonan
untuk pendaftaran merek menurut pasal 2 ayat 2 pada saat itu pula telah timbul hak bagi
seorang pemakai merek (baik terdaftar ataupun tidak terdaftar) untuk mengajukan
gugatan menurut pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961 untuk melarang
pendaftaran, juga tanpa mengurangi daya-daya hukum lain (Lihat pertimbangan
halaman 12 sub. 3.3.).
tegasnya:
berdasarkan pada tujuan dari undang-undang No. 21 tahun 1961 serta yurisprudensi
Mahkamah Agung tersebut, gugatan pasal 10 ayat 1 sudah dapat diajukan pada saat
adanya permohonan pendaftaran (belum terdaftar) dikantor Patent. apalagi terhadap
merek yang telah dikabulkan pendaftarannya, akan lebih beralasan untuk diajukan
gugatan pembatalan selama tenggang waktu 9 bulan sudah beredar/terbit Tambahan
Berita Negara belum lewat.
6.9. istilah setelah dalam pasal 10 ayat 1:
memang secara letterlijk kata setelah dalam kalimat permohonan tersebut harus
diajukan oleh pemohon dalam waktu 9 bulan setelah pengumuman yang ditentukan oleh
pasal 8 dapat diartikan bahwa gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam
tenggang waktu 9 bulan saja, terhitung sejak tanggal beredarnya/diumumkannya dalam
Tambahan Berita Negara R.I. dan diluar tenggang waktu tersebut tidak dapat dibatalkan.
tetapi menurut rasa keadilan penafsiran secara letterlijk tersebut tidak sesuai dengan
tujuan dan undang-undang merek tahun 1961 yaitu melindungi konsumen dan pemakai
pertama di Indonesia. oleh karena apabila penafsiran secara letterlijk tersebut
dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka bagi sipendaftar merek yang membajak
setidak-tidaknya justru diberi perlindungan hukum untuk memakai merek yang
didaftarkannya selama 6-7 tahun yaitu baru dapat digugat pembatalannya setelah merek
tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.
dengan demikian stelsel hukum merek di Indonesia telah menjurus pada pergeseran dari
stelsel deklaratif kearah stelsel konstitutif.
6.10. perbandingan dengan sistim pendaftaran:salah satu dari 4 sistim pendaftaran merek yang dikenal adalah pendaftaran dengan
pemeriksaan merek terlebih dahulu.
sistim ini yang dianut oleh Negara Indonesia (vide pasal 7 ayat 1 yo pasal 9 ayat 1
undang-undang No. 21 tahun 1961) serta negara-negara lainnya seperti Amerika
7/22/2019 220 PK Perd 1986
7/34
Ha 7 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
Serikat, Inggeris, Jerman Barat dan Jepang. Tetapi negara-negara tersebut (kecuali
Indonesia) sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantor patent,
terlebih dahulu diumumkan dalam trade mark journal/kantor pendaftaran merek untuk
jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan
keberatan/oposisi. apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-
keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan.
sedangkan Kantor Pendaftaran Merek di Indonesia hanya melaksanakan segi formal dari
pendaftaran merek saja dan tidak melihat segi materinya tentang siapa yang
sesungguhnya berhak atas tersebut.
berdasarkan perbandingan ini, kiranya bertambah rasa ketidak adilan apabila gugatan
pembatalan merek hanya dapat diajukan setelah Tambahan Berita Negara yang memuat
merek bersangkutan beredar/diterbitkan.
padahal pendaftaran suatu merek tersebut tidak menimbulkan hak khusus atas merek,
tetapi hanya memberikan anggapan sebagai pemakai pertama(stelsel deklaratif).
6.11. Bahwa keterlambatan pengumuman Tambahan Berita Negara R.I. menurut pasal 8
undang-undang No., 21 tahun 1961 pada waktu sekarang hampir mencapai 6 tahun,
bahkan keterlambatan hingga 10 tahun bukan merupakan suatu keadaan yang mustahil.
Dihubungkan dengan kekuatan hukum suatu pendaftaran merek berlaku hingga 10tahun dimulai dan tanggal pendaftaran merek itu (vide penjelasan umum undang-
undang No. 21 tahun 1961 alinea ke 18, yo pasal 18 ayat 1 sub. d) maka tidak menutup
kemungkinan bahwa seandainya keterlambatan Tambahan Berita Negara R.I sampai 10
tahun, pada saat akan diajukan gugatan pembatalan merek tersebut berdasarkan pasal 10
ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961, kekuatan hukum pendaftarannya telah hapus.
tegasnya gugatan pembatalan tidak dapat diajukan, karena pendaftaran merek tersebut
misalnya tidak diperbaharui oleh pendaftarnya.
nyatalah bahwa konsekwensi yuridis dari penafsiran secara letterlijk tersebut justru akan
menimbulkan ketidak pastian hukum.
6.12. bahwa dari penjelasan umum undang-undang no. 21 tahun 1961 alinea ke 17 secaraeksplisit memberikan penafsiran tentang tenggang waktu 9 bulan sebagai berikut:
waktu untuk minta pernyataan batal itu dibatasi hingga 9 bulan demi kepentingan
ketentuan hukum.
kata hingga tersebut tidak lain dihitung sejak tanggal didaftarkan pada daftar umum
kantor patent sampai dengan tenggang waktu 9 bulan diumumkan Tambahan Berita
Negara sesuai pasal 8. adapun pertimbangan pemohon demikian, oleh karena suatu
pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum (vide pasal 7
ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961).
bukan berlakunya pendaftaran sejak tanggal diumumkan dalam Tambahan BeritaNegara R.I.
7. tentang batas waktu 9 bulan sebagai termaksud dalam Undang-undang merek pasal 10
ayat 1 yo pasal 8.
bahwa pemohon s.o.r. - berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas
bertentangan dengan:
a. maksud dan tujuan undang-undang merek 1961 sebagai tercantum dalam considerans.
b. putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. dalam kasus-kasus serupa.
c. ketentuan konvensi Uni Paris pasal 6 bis 3 (no limit to the period, etc) tiada batas
waktuuntuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek dagang yang didaftarkanatas dasar itikad buruk, dan yang mengandung bahagian-bahagian penting(essential
part) dan yang merupakan pembajakan dari merek dagang terkenal (well-known trade
marks).
7/22/2019 220 PK Perd 1986
8/34
Ha 8 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
8. bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang bahwa kendatipun demikian,
termohon I telah mendaftarkan merek Nike yang dalam ucapan kata maupun suara sama
dengan nama dagang dan merek Pemohon.
9. bahwa sukar dapat dibayangkan maksud lain dari termohon I untuk berbuat demikian, kecuali
niat untuk membonceng pada ketenaran nama dagang dan merek pemohon.
bahwa merek termohon I daftar No. 141589 dengan jelas mencerminkan itikad buruk
termohon I.
10.
bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diatas tidak mencerminkan keadilan dankebenaran, bahkan sebaliknya.
bahwa pemohon mohon menunjuk pada putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diatas
halaman 10, yang pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:
penempatan kata setelah dalam pasal 10 ayat 1 itu, maka pembatasan tersebut
dilakukan dengan sengaja oleh pembuat undang-undang, sekalipun disadari hal itu dapat
berakibat pada suatu kasus tententu dimana suatu keadaan tidak benar terpaksa tidak dapat
diganggu gugat.
bahwa pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan:
a.
rasa dan nilai-nilai keadilan.
b. kebenaran.
c. pedoman Pirate Non Mutat Dominium.
d. ketentuan konvensi Uni Paris pasal 6 bis 3, yang tidak lain merupakan penerapan dan
pedoman Pirate Non Mutat Dominium.
e. putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. dalam kasus-kasus serupa.
11. bahwa maksud pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI. adalah agar setiap orang
mengetahuinya dan tidak untuk mencegah/pihak yang merasa dirugikan untuk memohon
pembatalan merek termohon I sebelum merek sengketa diumumkan.
bahwa pengumuman dalam Tambaban Berita Negara R.I terlambat kurang lebih 6 tahun,
sedangkan penerbitan terakhir adalah nomor 7 tahun 1979.
12. bahwa maksud undang-undang merek 1961 adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap
penbuatan termohon I dan tidak untuk melindungi termohon I selama kurang lebih 6 tahun
untuk menikmati keuntungan dari merek bajakannya tersebut.
13. bahwa considerans undang-undang merek dengan jelas berbunyi sebagai berikut:
menimbang, bahwa perlu diadakan undang-undang tentang merek perusahaan dan merek
perniagaan, sehingga khalayak ramai dilindungi, terhadap tiruan barang-barang yang
memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu
baik.
14. bahwa merek dagang pemohon Nike bukan kata biasa, seperti misalnya : (cap) pisang, (cap)
jeruk, (cap) mangga, (cap) burung, (cap) ular, (cap) gajah, (cap) mangkok, (cap) pacul, yang
karena merupakan kata biasa, tidak dapat dimonopoli oleh salah satu pihak.
bahwa Nike selain merupakan merek dagang pemohon, merupakan pula nama dagang
pemohon.
15. conditio sine qua non:
bahwa karena pemohon, nama dan merek dagang Nike menjadi terkenal di negara asal
Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
bahwa pemohon adalah pemakai pertama dan tetap di Indonesia dan di dunia dari:
a. nama perniagaan (trade name) Nike.
b. merek dagang Nike.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
9/34
Ha 9 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
bahwa merek termohon I daftar No. 141589 - Nike mencerminkan;
a. iktikad buruk termohon I.
b. kekhilafan termohon II.
16. tentang itikad buruk termohon I:
bahwa ada 1001 kata yang dapat dipilih sebagai merek dagang bahwa kendatipun demikian,
termohon I telah mendaftarkan merek Nike yang dalam ucapan kata maupun suara sama
dengan nama perniagaan dan merek dagang pemohon. bahwa sukar dapat dibayangkan
maksud lain dari termohon I untuk mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk
membonceng pada ketenaran nama perniagaan serta merek dagang pemohon dan
memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas hasil-hasil termohon I. bahwa dapat
dipastikan, bahwa tanpa diilhami oleh nama perniagaan dan merek dagang termasyur
pemohon Nike, termohon I tidak akan berfikir untuk mendaftarkan merek Nike atas namanya.
17. tentang kekhilafan termohon II:
bahwa prinsip Uni Paris pasal 8 telah diterapkan dalam undang-undang merek pasal 10 ayat 1,
yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
atau jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan (trade name)
orang lain... . dsb. (tanpa tambahan, bahwa barang-barang harus sejenis), hal mana adalahsesuai dengan teks Uni Paris pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:
a trade name shall be protected in all the countries of the union without necessity of deposit
or registration, whether or not if forms part of a trade mark.
bahwa jelaslah, bahwa hak tunggal/khusus pemohon atas nama perniagaan serta merek Nike
dijamin oleh undang-undang merek pasal 10 ayat 1.
bahwa untuk pembatalan pendaftaran merek yang mengandung nama perniaguan pihak lain,
pemohon mohon menunjuk pada:
a. putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 April 1982 dalam
kasus Yamaha.
b. putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 3027 K/Sip/1981 tanggal 29 Desember 1982
dalam kasus Seven Up.
c. putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No, 3670 K/Sip/1981 tanggal 25 Oktober 1982
dalam kasus Metzler.
18. bahwa menurut hemat pemohon, maksud dan tujuan undang-undang merek 1961 adalah untuk
meIindungi masyarakat dan pemakai pertama yang jujur, ialah pemohon terhadap:
a. perbuatan melawan hukum dalam bidang perdagangan yang dikenal dengan istilah
persaingan curang (lihatlah considerans) bahwa setiap perbuatan melawan hukum
(persaingan curang) dengan sendirinya adalah bertentangan dengan ketertiban umumsebagai termaksud dalain undang-undang merek pasal 5.
b. kekhilafan-kekhilafan termohon II (lihatlah pasal 10).
19. bahwa menurut hemat pemohon, merek termohon I daftar No. 141589 batal demi hukum
karena:
a. Nike merupakan pula nama perniagaan pemohon.
bahwa karenanya termohon I wajib minta surat keterangan dari pemohon, bahwa
pemohon tidak berkeberatan namanya dipakai sebagai merek termohon I dan
menyerahkan keterangan tersebut kepada termohon II. Bahwa surat keterangan tersebut
tidak pernah diminta dari pemohon dan tidak pernah diserahkan kepada termohon II.
bahwa dalam rangka undang-undang merek 1961 tidak ada perbedaan antara nama
perniagaan dan nama orang.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
10/34
Ha 10 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
bahwa undang-undang merek pasal 10 ayat 1 antara lain berbunyi sebagai berikut: atau
jika merek yang didaftarkan itu mengandung nama atau nama perniagaan (trade name)
orang lain..dsb.
bahwa pemohon memerlukan izin termohon I pula, jika hendak mendaftarkan Lucas
Sasmito sebagai merek dagang atas namanya.
bahwa jika termohon I bangga akan usahanya dan beritikad baik, tentunya termohon I
akan mendaftarkan Lucas Sasmito sebagai merek dagangnya.
b.
bertentangan dengan ketertiban umum, sebagai dimaksud dalam undang-undang merekpasal 5.
20. bahwa untuk merek-merek kata yang sama (slaafse nabotsing dalam ucapan kata maupun
suara), yang telah dibatalkan, karena bertentangan dengan ketertiban umum sebagai
termaksud dalam undang-undang merek pasal 5; pemohon mohan menunjuk pada:
a. keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg.No. 369 K/Sip/1962 tanggal 16 Januari 1963
dalam kasus Jeep versus Jeep.
b. keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 4/58/Cas/122/1956 G tanggal 15 Pebruari 1966
dalam kasus Jeep versus Jeep.
c.
keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 April 1982dalam kasus Yamaha versus Yamaha.
d. keputusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 3027 K/Sip/1981 tanggal 29 Desember
1982 dalam kasus Seven Up versus Seven Up.
21. bahwa selanjutnya pemohon mohon menunjuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1596
K/Pdt/1983 tanggal 19 Januari 1985, dalam perkara merek dagang Crocodile versus Brilant,
yang dalam pertimbangannya antara lain dikemukakan sebagai berikut:
(halaman 18).
bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. dalam perkara ini (No. 285/1982/PdtG) pada waktu diajukan gugatan ini, merek atas
nama tergugat asal I sudah didaftarkan dengan merek No. 160913, tetapi belum
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.
2. karena itu timbul pertanyaan apakah gugatan dapat didasarkan atas undang-undang No.
21 tahun 1961, kalau merek yang dianggap merupakan tiruan atau mengandung
persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baru terdaftar dan belum di-
umumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan pasal 10 yo pasal 8 Undang-
undang No.21 tahun 1961.
3.
mengenai hal ini perlu ditegaskan, babwa undang-undang No. 21 tahun 1961,mempunyai tujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai
pertama di Indonesia (merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar) terhadap
tiruan merek.
bahwa perlindungan hukum ini menurut maksud dan undang-undang No. 21 tahun
1961, dapat bersifat represif, yaitu setelah merek tersebut memperoleh nomor register
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maupun secara preventif, yaitu baru
diajukan permohonan untuk didaftarkan, tetapi belum diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara.
Bahwa terhadap persaingan curang dapat disimpulkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 dan
undang-undang No. 21 tahun 1961 yang menentukan:bahwaorang yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap
sebagai pemakai pertama merek tersebut kecuali dapat dibuktikan hal sebaliknya
kemudian pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961 ditentukan bahwa suatu
pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
11/34
Ha 11 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
oleh karena itu yang bersangkutan sejak dicatat dalam daftar umum merek sudah berhak
atas perlindungan hukum.
selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
demikian pula tergugat II Pemerintah R.I. qq. Departemen Kehakiman R.I. qq.
Direktorat Patent dan Hak Cipta dalam jawabannya tanggal 15 Juli 1982 sama sekali
tidak menyinggung tentang penempatan merek tergugat asal I yang dimaksud dalam
penerbitan Tambahan Berita Negara R.I. bahkan sama sekali tidak mengajukan eksepsi
mengenai hal tersebut.bahwa mengenai makna pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 khususnya ayat 1
tentang jangka waktu 9 bulan seteIah penempatan dalam penerbitan Tambahan Berita
Negara R.I. harus diterima sebagai suatu kenyataan bahwa penempatan tersebut tidak
dapat dipastikan waktu penempatan dan sering kali memakan waktu yang sangat lama.
dalam perkara ini ternyata setelah pendaftaran merek (dalam daftar umum) milik
tengugat asal I dengan No. 160913 pada tanggal 26 April 1977 sampai sekarang belum
diketahui apakah merek tersebut telah ditempatkan dalam penerbitan Tambahan Berita
Negara R.I. belum dilaksanakan.
oleh karena itu demi perlindungan hukum para pemilik merek yang telah terdaftar
mereknya dalam daftar umum, maka meskipun penempatan dalam Tambahan BeritaNegara R.I. belum terlaksana akan tetapi pemilik merek tersebut sudah dapat meng-
ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 10 undang-undang No. 21
tahun 1961. (P.1 PK).
21. bahwa jelaslah putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1596 K/Pdt/1983 tanggal 19 Januari 1985,
yang telah berkekuatan pasti telah menerapkan secara benar dan patut dalam menerapkan
ketentuan gugatan pembatalan merek yang belum diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara R.I.
keputusan Mahkamah Agung R.I. No. 1596 K/Pdt/1983 tersebut antara lain menerapkan
beberapa azas-azas terpenting yaitu:
a. tiada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap sesuatu merek yang
didaftarkan atas dasar itikad buruk, karena tujuan undang-undang merek sendiri adalah
untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai pertama yang
beritikad baik terhadap tiruan merek.
b. demi menjamin kepastian hukum terhadap pemakai pertama yang beritikad baik, maka
gugatan pembatalan terhadap sesuatu merek yang diajukan atas dasar itikad buruk,
dapat segera diajukan berdasarkan pasal 10 undang-undang merek 1961, tanpa harus
menunggu diterbitkannya merek terdaftar tersebut dalam Tambahan Berita Negara R.I.
22. bahwa selanjutnya pemohon mohon menunjuk pula pada keputusan Mahkamah Agung R.I.
No. 1595 K/Sip/1983 tanggal 19 Januari 1985, yang pada prinsipnya juga menerapkanketentuan-ketentuan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung
R.I. No. 1596 K/Sip/1983.
bahwa bersama ini pula, pemohon akan mengajukan copy keputusan Mahkamah Agung R.I.
Reg. No. 1595 K/Sip/1983 tanggal 19 Januari 1985, halaman 15 sampai dengan 17 (P PK II).
23. Bahwa itikad buruk termohon I terlihat secara jelas dalam suratnya tertanggal 2 Nopember
1982 yang ditujukan pada Nike Blue Ribbon Sports Inc., Oregon, U.S.A. yang ditanda tangani
oleh Tn. Lucas Sasmito sebagai Direktur dan P.T. Panarub Industry Co. Ltd., yang isinya
antara lain mengemukakan bahwa: P.T. Panarub Industry Co. Ltd., telah mendaftarkan
merek dagang Nike yang diketahuinya milik pihak lain, dengan maksud untuk menjualnya
dengan merek tersebut.
Selanjutnya dikemukakan pula bahwa jika Tn. Lucas Sasmito tidak mendaftarkan merek Nike
tersebut, maka pihak ketiga (pembajak) lain tentu akan mendaftarkan merek tersebut, dan
tujuan Tn. Lucas Sasmito untuk mendaftarkan merek Nike tersebut, adalah untuk memperoleh
7/22/2019 220 PK Perd 1986
12/34
7/22/2019 220 PK Perd 1986
13/34
Ha 13 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
3. bahwa pemohon telah menunjuk ketentuan pasal 8 sub. c Perma No. 1 tahun 1982 tentang
tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, yang menurut hukum
merupakan penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali apabila
didasarkan atas alasan-alasan yang tersebut pada huruf (c), (d) dan (f) pasal 2 Perma No. 1
tahun 1982.
4. tentang alasan pasal 2 sub. c.
bahwa tidak ternyata Mahkamah Agung dalam keputusannya No, 294 K/Pdt/1984 tertanggal
31 Juli 1985 talah mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau Iebih dan pada yangdituntut.
bahwa dalam diktum keputusan Mahkamah Agung tersebut secara jelas menyatakan gugatan
penggugat (pemohon peninjauan kembaIi) tidak dapat diterima, yang berarti seluruh petitum
gugatan penggugat dinyatakan sebagai tidak dapat diterima. tegasnya apabila dasar
peninjauan kembali ini diajukan atas alasan pasal 2 sub. c Perma No. 1 tahun 1982, kiranya
bukan merupakan alasan hukum yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Agung terhadap ke-
putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali ini.
5. tentang alasan pasal 2 sub. d.
demikian pula halnya dengan alasan peninjauan kembali atas dasar pasal 2 sub. d Perma No. 1
1961 tidak dapat merupakan alasan peninjauan kembali atas keputusan Mahkamah Agungsebelumnya yang telah menyatakan gugatan pemohon sebagai tidak dapat diterima.
bahwa dalam keputusan Mahkamah Agung No, 294 K/Pdt/1984 yang dimohonkan peninjauan
kembali ini, yang belum memeriksa tentang tuntutan pokok perkaranya, tetapi baru
memeriksa dan mempertimbangkan tentang syarat formil gugatan pemohon yang diajukan
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menurut Mahkamah Agung gugatan pemohon Nike
International Ltd. belum memenuhi formalitas ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang No.
21 tahun 1961.
menurut hukum apabila syarat formal suatu gugatan (formalitas gugatan) tidak dipenuhi,
maka dengan sendirinya seluruh gugatan pokok tidak perlu dipertimbangkan dan harus
dinyatakan tidak dapat diterima. dengan telah secara tepat dipertimbangkan MahkamahAgung dalam putusan No 294 K/Pdt/1984 tentang syarat formil gugatan eks pasal 10 ayat 1
undang-undang No. 21 tahun 1961, maka alasan pasal 2 sub. d Perma No. 1 tahun 1982 tidak
dapat dipakai sebagai alasan peninjauan kembali dalam perkara ini.
6. tentang alasan pasal 2 sub. f.
bahwa alasan peninjauan kembali berdasarkan pasal 2 sub. f Perma No. 1 tahun 1982 apabila
dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya.
maksud dari pasal ini berdasarkan yurisprudensi yaitu apabila dalam keadaan keputusan
Pengadilan yang pertimbangan hukumnya dan duduk perkaranya dipertimbangkan secara
bertentangan. termohon bersama ini mohon menunjuk pada keputusan Landraad Purworedjo
tanggal 4 Nopember 1937 (T. 148, halaman 416) yang secara tegas memberikan arti maksud
pasal tersebut, yaitu suatu putusan Hakim adalah terang keliru sebab dalam
mempertimbangkan hukumnya dan putusannya disebut seolah-olah tergugat tidak melawan
sedangkan di dalam pertimbangan terhadap duduk perkaranya disebutkan bahwa tergugat
melawan tuntutan penggugat. bahkan dipertegas lagi oleh Prof. Dr. R. Supomo SB. bahwa
kekecualian pemeriksaan kembali hanya dibatasi kepada peristiwa-peristiwa adanya
kekeliruan yang dengan kecepatan mata segera dapat diketahui sebagaimana halnya dengan
putusan Landraad Purworedjo tersebut (vide Hukum Acara Perdata terbitan Pradnyaparamita,
Jakarta - 1980, cetakan keenam, oleh Prof. Dr. R. Supomo SH.).
bahwa dalam keputusan Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1985 yang
dimohonkan peninjauan kembali tersebut jelas tidak ternyata adanya ketentuan-ketentuanyang bertentangan satu sama lainnya. terbukti dari pertimbangan tentang duduk perkaranya
Mahkamah Agung telah mempertimbangkan dalil-dalil pengakuan pemohon dalam surat
gugatan bahwa pendaftaran merek No. 141589 Nike atas nama termohon pada saat gugatan
diajukan belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I., karenanya menurut
7/22/2019 220 PK Perd 1986
14/34
Ha 14 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
Mahkamah Agung sesuai dengan keyakinan dan pendiriannya tentang maksud tenggang
waktu 9 bulan dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961 bahwa gugatan
pembatalan merek eks pasal 10 ayat 1 hanya boleh diajukan dalam batas waktu 9 bulan
setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara R.I., yang menurut Mahkamah Agung
berarti undang-undang melarang diajukan tuntutan pembatalan merek terdaftar dalam keadaan
belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.
mohon perhatian Mahkamah Agung.
bersama ini termohon hendak menunjuk pada keputusan Mahkamah Agung No. 36PK/Pdt/1984 tanggal 16 Pebruari 1985 dalam perkara tingkat peninjauan kembali, dengan
mempertimbangkan secara tegas bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah
Agung bahwa karena belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R,I., maka perkara
ini bukan merupakan perkara merek, sehingga penggugat belum berhak mengajukan gugatan
pembatalan merek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. bahwa diawali dari keputusan
Mahkamah Agung dalam perkara pembatalan merek dengan mempergunakan upaya hukum
luar biasa (Peninjauan kembali) sejak keputusan Mahkamah Agung No. 226 PK/Pdt/1981
tertanggal 30 September 1983 sampai dengan sekarang, ternyata telah berulang kali disitir
kembali oleh Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi tetap yang disandarkan pada pendirian
Mahkamah Agung terhadap pendaftaran merek-merek yang belum diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara tidak dapat diajukan pembatalannya eks pasal 10 ayat 1 undang--undang No. 21 tahun 1961.
II. perubahan pendirian Mahkamah Agung bukan alasan peninjauan kembali.
7. bahwa walaupun sebelumnya Mahkamah Agung berpendirian bahwa walaupun merek-merek
terdaftar belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. sesuai pasal 8 undang-
undang No. 21 tahun 1961 tuntutan pembatalan merek eks pasal 10 ayat 1 dapat diajukan
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian terjadinya perubahan pendirian dari
Mahkamah Agung bahwa terhadap merek-merek yang belum diumumkan dalam TambahanBerita Negara tidak dapat diajukan pembatalannya, akan tetapi perubahan pendirian
Mahkamah Agung demikian tidak dapat dipakai sebagai dasar alasan diajukan permohonan
peninjauan kembali menurut Perma No. 1 tahun 1982. Oleh karena alasan-alasan dapat
diajukan peninjauan kembali atas suatu putusan Pengadilan Perdata yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dibatasi hanya berdasarkan hal-hal yang disebutkan dalam pasal 2 sub.
a sampai dengan sub. f yang sama sekali tidak termasuk mengenai adanya perubahan
pendirian dari Pengadilan untuk masalah yang sama.
8. bersama ini termohon menunjuk pada keputusan Mahkamah Agung No. 363 PK/Pdt/1984
tertanggal 29 Nopember 1985 dalam perkara permohonan peninjauan kembali mengenai
masalah yang sama dengan peninjauan kembali ini, yang pada pokoknya mengajukan alasan
keberatan terhadap pendirian Mahkamah Agung bahwa merek-merek yang belum diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara R.I. tidak dapat diajukan tuntutan pembatalannya. Terhadap
permohonan peninjauan kembali tersebut secara tegas dinyatakan Mahkamah Agung sebagai
tidak dapat diterima, dengan alasan hukum bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak
memenuhi ketentuan pasal 2 Perma No. 1 tahun 1982.
9. dengan adanya keputusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali di alas daftar
No. 363 PK/Pdt/l 984 yang duduk perkara dan masalah peninjauan kembalinya adalah sama,
serta sejalan dengan usaha-usaha peradilan di Indonesia mengurangi adanya perbedaan-
perbedaan pendapat yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan masing-masing menuju ke
arah kesatuan pendirian, khususnya mengenai dasar alasan peninjauan kembali eks. pasal 2
Perma No. 1 tahun 1982, maka kiranya Mahkamah Agung berkenan menyatakan menolakatau menyatakan peninjauan kembali Nike International Ltd. sebagai tidak dapat diterima.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
15/34
Ha 15 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
10. bahwa apabila Mahkamah Agung berpendirian lain terhadap alasan-alasan hukum termohon
di atas, dengan hormat termohon bersama ini mengajukan tanggapan-tanggapan atas semua
uraian uraian pemohon dalam permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:
III. tentang tenggang waktu 9 bulan.
11. bahwa memang benar Undang-undang No. 21 tahun 1961 tidak ada satu pasalpun yang
melarang diajukan tuntutan pembatalan merek yang belum diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara, yang tegas-tegas dilarang adalah tuntutan pembatalan merek yang diajukan
eks. pasal 10 ayat 1 melampaui tenggang waktu 9 bulan.
12. bahwa adanya pendirian Mahkamah Agung akhir-akhir ini, termasuk dalam perkara kasasi
No. 294 K/Pdt/1984 yang dimohonkan peninjauan kembali oleh pemohon Nike International
Ltd. bahwa tuntutan pembatalan merek yang belum diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara dinyatakan sebagai tidak dapat diterima disandarkan pada keyakinan Mahkamah
Agung menafsirkan bunyi ketentuan pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961 yang
dengan sengaja diatur tenggang waktu 9 bulan yang bersifat mengikat.
tegasnya ditafsirkan Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembatalan merek hanya bolehdilakukan dalam batas waktu 9 bulan setelahpengumuman dalam Tambahan Berita Negara
R.I. terjadi. Di luar tenggang waktu tersebut menurut Mahkamah Agung tuntutan pembatalan
merek eks. pasal 10 ayat 1 undang-undang No 21 tahun 1961 adalah dilarang.
13. bahwa terhadap penunjukan keputusan Mahkamah Agung No. 1596 K/Pdt/1983 dan 1595
K/Pdt/l983 tertanggal 1 Januari 1985 yang secara tegas mempertimbangkan bahwa tuntutan
pembatalan merek yang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dapat diterima.
Walaupun pernah ada keputusan Mahkamah Agung demikian ternyata masih adanya
keputusan Mahkamah Agung lebih baru tertanggal 25 Juni 1985 No. 2956 K/Pdt/1983 yang
tetap melarang diajukan tuntutan pembatalan merek yang belum diumumkan dalam
Tambahan Berita Negara. Apalagi pengertian yurisprudensi Indonesia tidak bersifat Stare
decisis melainkan persuasive, yang berarti Hakim tidak diwajibkan mengikuti keputusan-keputusan Hakim sebelumnya dalam menghadapi kasus yang sama, tetapi hanya dapat
dijadikan pedoman saja dan diperkenankan menyimpang dengan memberikan pertimbangan
tentang penyimpangan tersebut.
IV. tentang konpensi Paris.
14. bahwa undang-undang merek tahun 1961 bersifat territorial, berarti berlaku di seluruh
wilayah Republik Indonesia. prinsip tentang persamaan perlakuan antara orang asing dan
warga negara sendiri telah diberikan tempat yang layak dalam undang-undang No. 21 tahun1961 (vide pasal 13 yo pasal 4 dan pasal 2), bahwa pihak warga negara asing diberikan
kesempatan sebagaimana halnya dengan warga negara Indonesia untuk mengajukan
permohonan pendaftaran mereknya di Indonesia, atau menuntut untuk mempertahankan
haknya atas suatu merek di wilayah Republik Indonesia. tetapi terhadap warga negara asing
tersebut bukan berarti akan memperoleh hak prioritas dengan mengenyampingkan ketentuan-
ketentuan undang-undang merek Indonesia berdasarkan konpensi Paris. Oleh karena Undang-
udang No. 21 tahun 1961 secara tegas menentukan bahwa hak khusus atas suatu merek
diberikan kepada yang pertama kali memakai merek tersebut di Indonesia (bukan pemakaian
di negara-negara konpensi Paris lainnya), serta tenggang waktu 9 bulan pengajuan gugatan
pembatalan merek eks pasal 10 ayat 1 tetap mengikat bagi warga negara asing lainnya.
dengan ini termohon menunjuk pada keputusan Mahkamah Agung No. 1908 K/Sip/1982
tanggal 28 Januari 1984, secara tegas mempertimbangkan bahwa sekalipun merek
dagang/nama perusahaan warga negara asing yang negaranya juga merupakan anggota uni
Paris harus dilindungi oleh negara-negara sesama anggota uni tersebut, namun hal itu tidak
7/22/2019 220 PK Perd 1986
16/34
Ha 16 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
berarti bahwa pihak pemilik merek asing dalam rangka memohon perlindungan terhadap
mereknya dibebaskan dari persyaratan Undang-undang sebagaimana tersebut dalam pasal 10
ayat 1 undang-undang No. 21 tahun 1961.
15. bahwa dengan demikian alasan-alasan pemohon minta perlindungan hukum atas mereknya di
Indonesia berdasarkan pada konpensi Paris tentang merek terkenal atau tiada batas waktu
mengajukan tuntutan pembatalan merek termohon telah terbukti tidak bersandarkan pada
hukum merek Indonesia, yang karenanya harus dikesampingkan.
V. Nike bukan monopoli pemohon.
16. disangkal keras dalil-dalil pemohon yang dikemukakan dalam permohonan peninjauan
kembali bahwa Nike bukan kata biasa yang tidak dapat dimonopoli oleh salah satu pihak,
selain merupakan merek dagang pemohon dan merupakan pula nama dagang pemohon.
17. bahwa Nike kiranya merupakan kata biasa, yang dengan mudah dapat diketemukan dalam
kamus-kamus, berarti The Greek Goddess of Victory (vide T - 2), yang sama sekali tidak
mencantumkan adanya hubungan dengan nama perusahaan pemohon. Lain halnya dengan
kata Tarzan yang dalam kamus selalu tertera nama penciptanya Edgar Rice Burroghs Inc,yang lengkapnya berbunyi Tarzan, hero of adventure stories by Edgar Rice Burroughs.
18. bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, kiranya telah terbukti bahwa kata Nike bukan
merupakan perkataan hasil ciptaan pemohon di Amerika Serikat, oleh karenanya tidak ada
masalah itikad baik atau buruk tentang pemakaian kata Nike sebagai merek dagang termohon
yang pertama kali diajukan permohonan pendaftarannya kepada Direktorat Patent dan Hak
Cipta tertanggal 27 Oktober 1978 dengan nomor pendaftaran 141589 (bukti T- 3). menurut
pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961 serta peredaran produk sepatu Nike dari
termohon secara faktual, terhadap termohon telah diberikan anggapan hukum sebagai
pemakai pertama atas merek Nike setidak-tidaknya sejak tanggal diajukan permohonan
pendaftarannya, bahkan telah pula menjelma menjadi kenyataan hukum pemakaian
pertamanya di pasaran Indonesia sejak tanggal 27 Oktober 1978.
19. terhadap nama perusahaan pemohon Nike International Ltd. berkedudukan di Amerika Serikat
dalam kenyataannya tidak pernah dipakai sebagai nama dagang atau perniagaan dalam me-
masarkan produk sepatu Nike di wilayah Republik Indonesia, karenanya perlindungan nama
dagang asing pemohon tidak terjangkau oleh undang-undang merek Indonesia.
20. tidak ada kekhilafan termohon II.
bahwa termohon II telah mengabulkan pendaftaran merek Nike termohon I di bawah No.
141589 tertanggal 13 Desember 1979 adalah sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang
No. 21 tahun 1961.
didaftarkannya merek Nike termohon I oleh Direktorat Patent dan Hak Cipta oleh karenadalam daftar umum kantor Patent tidak pernah terdaftar lebih dahulu merek Nike atas nama
orang lain, bahkan nama perusahaan pemohon Nike International Ltd. tidak pernah pula
mendaftarkan mereknya di Indonesia. bahwa keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang
disitir pemohon dalam perkara merek Yamaha, Seven Up dan Metzeler kiranya tidak ada
relevansinya dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena selain masalah duduk
perkaranya berbeda, juga sandaran hukum pertimbangan Mahkamah Agung tersebut tidak
mempunyai persamaan dengan perkara merek Nike yang dimohonkan peninjauan kembali.
Dalam perkara merek Yamaha perlindungan nama perniagaan disandarkan karena merek Ya-
maha atas nama Yamaha Kabushiki Kaisa telah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 13
Agustus 1963.
Juga dalam perkara merek Metzeler atas nama Metzeler International Optic GmbH telah
beredar di Indonesia sejak tahun 1956 dan pendaftaran merek Metzeler tergugat baru terjadi
pada tahun 1970. demikian pula dengan perkara merek Seven Up yang telah terdaftar di
Indonesia sejak tahun 1964.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
17/34
Ha 17 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang memberikan perlindungan hukum terhadap
nama perniagaan pihak lain berdasarkan pemakaian pertama nama perniagaan tersebut di
Indonesia dan/atau pendaftaran pertamanya merek yang mengandung nama perniagaannya di
Direktorat Patent dan Hak Cipta. sedangkan dalam perkara merek Nike ini tidak terbukti
adanya pemakaian merek Nike pemohon sebelum tanggal 27 Oktober 1978, bahwa nama
perniagaan pemohon belum pernah tercatat dalam daftar umum Direktorat Patent dan Hak
Cipta sebagai pemilik atas suatu merek dagang di Indonesia.
21. tentang masalah itikad baik atau itikad buruk.
1. dimohon dengan hormat perhatian Mahkamah Agung bahwa menurut pasal 2 ayat 2
undang-undang No. 21 tahun 1961 termohon telah diberi anggapan hukum sebagai
pemakai pertama alas merek dagang Nike daftar No. 141589 (vide TI - 2) sejak
tanggal diajukannya permohonan pendaftarannya di direktorat Patent dan Hak Cipta
tanggal 27 Oktober 1978.
2. bahwa bukti baru pemohon sesuai P. PK-III, P. PK-9 dan P. PK-10 yang diajukan dalam
permohonan peninjauan kembali yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di hadapan
judex facti, selain tidak ada hubungannya dengan para pihak (khususnya pemohon Nike
International Ltd.), juga bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan(novum) seperti yang dimaksud dalam pasal 2 b Perma No. 1 tahun 1982, karenanya
mohon dikesampingkan oleh Mahkamah Agung.
3. bahwa dengan diajukan kembali bukti P. PK-III yaitu surat termohon kepada Nike Blue
Ribbon Sports Inc pada tanggal 2 Nopember 1982 (Tegasnya: 5 Tahun kemudian sete-
lah permohonan merek Nike diajukan di kantor patent) membuktikan bahwa bukan
pemohon yang mempunyai kualitas sebagai pemilik merek Nike, apalagi sebagai
pemakai pertama di wilayah Republik Indonesia.
Sedangkan menurut hukum merek Indonesia bahwa anggapan hukum termohon sebagai
pemakai pertama atas merek Nike sejak tangggal 27 Oktober 1978 hanya dapat
dinyatakan sebaliknya apabila dapat dibuktikan tentang pemakaian lebih dahulusebelum tanggal tersebut oleh pemohon di pasaran sepatu-sepatu Nike Indonesia.
4. bahwa menurut hukum ada tidaknya itikad baik atau buruk dari seseroang baru ada
relevansinya dipentimbangkan apabila hak atas merek Nike oleh pemohon yang
berkedudukan di luar negeri telah terbukti menurut hukum merek Indonesia (pasal 2
ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1961).
selain itu telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, bahwa hanya terhadap
para agent-agent, penyalur-penyalur, rekanan-rekanan dari merek luar negeri di
Indonesia, yang apabila mendaftarkan merek-merek principalnya di luar negeri tanpa
persetujuan terlebih dahulu baru dapat dikualifisir sebagai pendaftar beritikad buruk.
tegasnya itikad buruk seseorang pendaftar merek dalapi negeri dalam kedudukannya
sebagai agent/penyalur atau rekanan pihak luar negeri kemudian mendaftarkan merek
principalnya tidak dianggap sebagai pemakai pertama beritikad baik. Sedangkan pada
saat permohonan pendaftaran merek termohon diajukan tanggal 27 Oktober 1978 (vide
TI - 2) termohon sebelumnya dan sesudahnya tidak mempunyai kualitas sebagai agent,
penyalur atau rekanan dari pemohon, kecuali hanya sebagai produsen sepatu Nike di
Indonesia. (bandingkan keputusan Mahkamah Agung No. 809 K/Sip/1980 tanggal 28
Januari 1984, No. 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980 dan No. 3144 K/Sip/1982
tanggal 30 Nopember 1983).
22. tentang perbuatan melawan hukum.
1. bahwa sama sekali tidak bersandarkan pada hukum atas dalil pemohon menafsirkan
maksud dan tujuan Undang-undang merek tahun 1961 untuk melindungi masyarakat
dan pemakai pertama yang jujur pemohon terhadap perbuatan melawan hukum, oleh
karena hak pemohon atas merek Nike di wilayah Indonesia belum terbukti berdasarkan
pernyataan Hakum yang berkekuatan pasti, maka terhadap termohon dalam memakai
7/22/2019 220 PK Perd 1986
18/34
Ha 18 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
dan mengedarkan produksi sepatu Nike sesuai pendaftaran No. 141589 tidak dapat
dinyatakan/dikualifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum serta persaingan
curang.
2. Mahkamah Agung dengan keputusannya tertanggal 7 Mei 1973 No. 178 K/Sip/1973
secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dapat ditentukan suatu perbuatan
melawan hukum atau tidaknya terhadap salah satu pihak, kalau belum diselesaikan soal
siapa yang berhak atas perlindungan hukum atas merek tersebut di Indonesia.
3.
bahwa sesungguhnya tindakan pemohon Nike International Ltd. memasarkan produksepatu Nike di Indonesia telah melakukan persaingan secara tidak sehat dengan pihak
produsen lokal (termohon), persaingan dengan demikian kiranya dapat dikualifisir
sebagai perbuatan melawan hukum. terbukti adanya unsur-unsur itikad tidak baik dari
pemohon dalam berusaha mempengaruhi konsumen sepatu di Indonesia sebagai berikut:
- berdasarkan pemberitahuan isi keputusan Mahkamah Agung No 294 K/Pdt/1984
tanggal 31 Juli 1985 kepada pemohon tanggal 10 September 1985, terhadap
pemohon menurut hukum harus dianggap telah mengetahui tentang tuntutannya
pembatalan merek No. 141589 Nike serta tuntutan hak atas merek Nike belum
dapat dikabulkan oleh Pengadilan di Indonesia.
-ternyata tiga bulan kemudian yaitu bulan Desember 1985 pemohon dengansengaja tetap berusaha mendudukan dirinya sebagai Hakim dengan cara
menyebarkan selebaran-selebanan kepada para dealer/konsumen pemakai sepatu
Nike dengan menyatakan bahwa Nike International Ltd. Adalah pemakai pertama
dan pemilik tunggal dari merek Nike padahal disadari pemohon bahwa usaha
tuntutan hak dan pembatalan merek Nike termohon tidak dikabulkan oleh
Mahkamah Agung dalam keputusan No. 294/Pdt/1984, bahkan lebih jauh dengan
cara yang bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan dalam dunia
perdagangan, Distributor sepatu Nike dan pemohon telah dengain sengaja
berusaha menjatuhkan produk sepatu Nike pesaing lainnya (termohon), dengan
cara memberikan keterangan yang tidak benar kepada khalayak ramai yaitu :
produk sepatu Nike lokal kalau dibuka isinya karton dan pemakai bisa lecet (ter-lampir Majalah Tempo No. 5 tahun XVI tanggal 29 Maret 1986).
bahwa walaupun terhadap keputusan Mahkamah Agung No. 294 K/Pdt/1984 tertanggal
31 Juli 1985 sedang dalam tahap peninjauan kembali, akan tetapi menurut hukum
permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan
putusan Pengadilan. tegasnya pemakaian merek Nike untuk sepatu-sepatu oleh
termohon berdasarkan hak atas pendaftaran merek No. 141589 tetap diberikan
perlindungan hukum terhadap peniruan-peniruan dan pemakaian-pemakaian pihak yang
tidak berhak di wilayah Republik Indonesia, apalagi dengan adanya tindakan-tindakan
secara itikad tidak baik dari pemohan di atas yang dapat dikualifisir sebagai persaingancurang yang merupakan perbuatan melawan hukum.
karenanya terhadap pemohon yang melakukan persaingan secara tidak wajar di atas
tidak patut diberikan perlindungan hukum atas merek dagang Nike untuk sepatu-sepatu
di Indonesia, yang bersama ini termohon mereservir haknya di kemudian hari untuk
menuntut ganti kerugian kepada pemohon atas semua kerugian-kerugian materiil dan
immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum (1365 KUH.Perdata).
23. nilai hukum pendaftaran merek.
1.
bahwa hak atas merek Nike oleh termohon selain disandarkan pada pendaftaranmereknya di bawah No. 141589 (vide TI - 2), yang didaftarkan termohon II sesuai pasal
7 undang-undang No. 21 tahun 1961, maka menurut hukum merek Indonesia terahdap
termohon I telah dianggap sebagai pemakai; pertama atas merek tersebut sejak tanggal
mengajukan permohonan pendaftaran 27 Oktober 1978. anggapan hukum mana hanya
7/22/2019 220 PK Perd 1986
19/34
Ha 19 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
dapat dianggap tidak berlaku apabila dapat dibuktikan hal sebaliknya yaitu pemakaian
lebih dahulu dan merek Nike di Indonesia oleh pihak pemohon
2. bahwa pemohon peninjauan kembali ini dalam kedudukannya sebagai penggugat asal di
badapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mendalilkan sebagai pemakai pertama
atas merek Nike di Indonesia, maka menurut hukum terhadap pemohon diwajibkan
membuktikan tentang pemakaian pertamanya sebelum tanggal permohonan pendaftaran
merek Nike dan termohon terjadi 27 Oktober 1978. bukti-bukti tentang pemakaian
pertama sebelum tanggal 27 Oktober 1978 tidak ternyata dapat diajukan pemohon di
hadapan pemeriksaan yudex facti.
3. berkenaan dengan tuntutan pembatalan merek dagang No. 141589 Nike atas nama
termohon I (dahulu tergugat I asal), termohon I bersama ini hendak menunjuk pendapat
dari Hakim Mahkamah Agung Bapak Indroharto SH. bahwa yang penting bagi
pemohon pembatalan merek adalah soal pemakaian mereknya secara faktual, sedangkan
bagi pihak tergugat yang mereknya telah terdaftar yang penting adalah bahwa sesuai
dengan pendaftaran mereknya itu dapat digunakan dan tidak ada relevannya bagaimana
secara nyata merek tersebut digunakan.
4. berdasarkan alasan hukum di atas kiranya terhadap anggapan hukum sebagai pemakai
pertama atas suatu pendaftaran merek tidak dapat dikesampingkan, kecuali adanya
pembuktian pemakaian lebih dahulu oleh pihak lain.
24. perlindungan produksi dalam negeri.
1. bahwa adanya usaha Pemerintah Indonesia meningkatkan produksi dalam negeri dengan
sasaran untuk menunjang perkembangan perekonomian Indonesia kiranya telah
merupakan rencana Pemerintah agar bisa menghemat devisa. karenanya prinsip
asimilasi yang harus diterapkan dalam memberikan pengakuan yang sama antara warga
negara Indonesia dengan warga negara asing menerapkan undang-undang merek tidak
terjadi kepincangan-kepincangan yang dapat merugikan warga negara sendiri, serta
menguntungkan negara-negara besar, yang akibatnya merugikan negara-negaraberkembang seperti halnya dengan Indonesia.
2. mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa berdasarkan bukti pemohon yang diajukan
di hadapan judex facti sesuai P-2 yaitu daftar merek Nike yang terdaftar di negana-
negara lain, tidak ternyata telah didaftarkan di negara asalnya Amerika Serikat. dengan
tidak terdaftarnya merek Nike pemohon di negara asalnya, maka pemohon sendiri tidak
mempunyai hak untuk melarang pemakaian merek dagang Nike oleh pihak lain.
Tegasnya di negara asal pemohon sendiri tidak ada larangan meniru merek Nike, maka
kiranya tidak patut terhadap warga negara asing tersebut harus memperoleh
perlindungan hukum secara khusus di Indonesia.
apalagi mengajukan tuntutan pembatalan merek termohon ini yang pertama kalidiajukan pendaftarannya pada tanggal 27 Oktober 1978.
3. berkenaan dengan masalah prinsip asimilasi antara warga negara Indonesia dengan
warga negara asing dalam menerapkan hukum merek Indonesia, bersama ini termohon
mohon menunjuk keputusan Mahkamah Agung No. 226 PK/Pdt/1981 tertanggal 30
September 1983, yang secara tegas mempertimbangkan bahwa tidak tepat apabila
kepada warga negara asing diberikan kedudukan istimewa/melebihi dari pada warga
Negara Indonesia dalam keadaan yang sama, yang tidak berhak menuntut pembatalan
berdasarkan pasal 10 Undang-undagg No. 21 tahun 1961.
4. bahwa hukum merek Indonesia telah memberikan hak kepada setiap warga negara asing
memperoleh hak khusus atas suatu merek asal terbukti sebagai pemakai pertama diwijayah Republik Indonesia serta dapat mencegah orang lain mempergunakan merek
tersebut di pasaran Indonesia (vide pasal 13 yo pasal 2 Undang-undang No. 21 tahun
1961).
7/22/2019 220 PK Perd 1986
20/34
Ha 20 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
25. kedudukan hak atas merek disetiap negara.
1. bahwa sengketa merek Nike di Pengadilan Indonesta tunduk pada Undang-undang
merek Indonesia, yaitu undang-undang No. 21 tahun 1961 bahwa hak atas merek
diberikan kepada pemakai pertama.
sedangkan konsekwensi yuridis dengan adanya pandaftaran merek menurut pasal 7
Undang-undang No. 21 tahun 1961, terhadap sipendaftar dianggap sebagai pemakai
pertama sejak tanggal diajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Patent dan
Hak Cipta. tegasnya termohon telah memperoleh anggapan hukum sebagai pemakaipertama atas pendaftaran merek Nike dibawah No. 141589 sejak tanggal 27 Oktober
1978. Sebaliknya terhadap pemohon tidak terbukti adanya pemasukan barang sepatu
Nike ke wilayah Republik Indonesia sebelum tanggal 27 Oktober 1978.
2. terhadap pendaftaran merek Nike pemohon di beberapa negara dunia (vide P-2) tanpa
didaftarkan dinegara asalnya Amerika Serikat dan Indonesia sama sekali tidak
membuktikan tentang pemakaian pertamanya menurut undang-undang No. 21
tahun1961;
3. Bersama ini termohon hendak menunjuk pada keputusan Oberste Gerichtsh of Austria
tertanggal 10 Mei 1950 dalam masalah merek Dr Dralles Birkenhaarwasser yang
secara tegas mempertimbangkan bahwa kedudukan dan pada sesuatu hak alas merekdipandang terletak di negara menurut hukum mana merek tersebut tercipta;
Menimbang:
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d ad. 25:
bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. bahwa merek yang terdaftar atas nama tergugat I dengan No. 141589 tanggal 13 Desember
1979 (surat bukti P. 8);
menurut surat bukti, yang baru diterima pada tanggal 14 Maret 1986 oleh Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 1
tahun 1980 tanggal 29 Januari 1980 halaman 98 No. 9 yaitu merek Nike No. 141589 tanggal
13 Desember 1979 atas nama Lucas Sasmito.
hal ini berarti bahwa seandainya Tambahan Berita Negara tersebut telah diketahui pada waktu
perkara No. 315/1983 Pdt. G. tanggal 22 Nopember 1983 diperiksa dan diputus maka
seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tenggang waktu yang diuraikan
dalam pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 telah dilampaui, akan tetapi - sesuai
dengan prakteknya - penerbitan Tambahan Berita Negara selalu sangat terlambat karena
sesuatu sebab yang tidak jelas.
juga dalam perkara ini ternyata kedua belah pihak tidak ada yang mengetahui (termasuk
tergugat II Kantor Pendaftaran Hak Milik Departemen Kehakiman) bahwa merek Nike milik
tergugat I telah ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara tersebut.
hal tersebut bukan merupakan kesalahan pihak penggugat, namun demikian kalau berpegang
teguh secara formil pada pasal 10 (1) undang-undang No. 21 tahun 1961 maka permohonan
pihak yang berkepentingan selalu akan melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-
undang. praktek selalu terlambatnya penerbitan Tambahan Berita Negara mengakibatkan
pasal 10 (1) undang-undang No. 21 tahun 1961 merupakan suatu huruf mati. adagium yang
menyatakan orang dianggap mengetahui/mengenal undang-undang dalam perkara ini tidak
dapat diterapkan karena secara nyata terbukti para pihak termasuk pihak penggugat/pemohon
peninjauan kembali baru mengetahuinya setetah adanya putusan kasasi No. 294 K/Pdt/1984
tanggal 24 Juli 1985.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
21/34
Ha 21 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
oleh karena itu pada waktu perkara No. 315/1983 Pdt. G. tanggal 22 Nopember 1983 dan No.
294 K/Pdt/1984 tanggal 24 Juli 1985 diperiksa dan diputus harus dianggap belum ada
pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.
2.1. dalam perkara ini (No. 315/1983 Pdt. G. tanggal 22 Nopember 1983) pada waktu
diajukan gugatan ini, merek atas nama tergugat asal I sudah didaftarkan dengan merek
No. 141589, tetapi sesuai dengan pertimbangan dalam ad. 1 diatas belum diumumkan
dalam Tambahan Berita Negara.
2.2.
dengan demikian timbul pertanyaan apakah gugatan dapat didasarkan atas undang-undang No. 21 tahun 1961, kalau merek yang dianggap merupakan tiruan atau
mengandung persamaan secara keseluruhan atau pada pokoknya baru terdaftar dan
belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan pasal 10 yo pasal 8
undang-undang No. 21 tahun 1961.
2.3. mengenai hal ini perlu ditegaskan, bahwa undang-undang No. 21 tahun 1961
mempunyai tujuan untuk melindungi baik konsumen (khalayak ramai) maupun pemakai
pertama di Indonesia (merek yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar) terhadap
tiruan merek.
bahwa perlindungan hukum ini menurut maksud dari undang-undang No. 21 tahun
1961, dapat bersifat represif yaitu setelah merek tersebut memperoleh nomor registerdan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maupun secara preventif, yaitu baru
didaftarkan/dikabulkan pendaftarannya oleh Kantor Milik Perindustrian (sekarang
Direktorat Patent dan Hak Cipta) tetapi belum diumumkan dalam Tambahan Berita
Negara.
bahwa makna undang-undang untuk menyelenggarakan perlindungan tersebut diatas
terhadap persaingan curang dapat disimpulkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 3 dari undang-
undang No. 21 tahun 1961 yang menentukan, bahwa orang yang pertama kali
mengajukan permohonan pendaftaran merek dianggap sebagai pemakai pertama merek
tersebut kecuali dapat dibuktikan hal sebaliknya.
kemudian dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 21 tahun 1961 ditentukan bahwasuatu pendaftaran merek mulai berlaku sejak tanggal dicatat dalam daftar umum.
Oleh karena itu yang bersangkutan sejak dicatat dalam daftar umum merek sudah
berhak alas perlindungan hukum (tegasnya bukan sejak ditempatkan dalam Tambahan
Berita Negara menurut pasal 8 undang-undang No. 21 tahun 1961). hal ini lebih
ditegaskan lagi dalam memori penjelasan pasal 17 undang-undang No. 21 tahun 1961
yaitu bahwa merek-merek yang didaftarkan di Kantor Milik Perindustrian dapat
diketahui oleh umum dari pengumuman-pengumuman dalam Tambahah Berita Negara
atau dapat dilihat di kantor-itu sendiri.
selain itu umum dapat meminta keterangan tertulis tentang merek-merek yang telah
didaftarkan di dalam daftar umum..dan seterusnya, yang berarti untuk diketahuiumum tidak perlu menunggu penempatan dalam Tambahan Berita Negara.
dengan demikian akan terasa tidak patut dan tidak adil kalau seseorang tidak dapat
mempergunakan pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 hanya karena merek yang
bersangkutan setelah sekian lama ditunggu tidak muncul dalam Tambahan Berita
Negara, sedangkan dari daftar umum Kantor Milik Perindustrian telah diketahui adanya
merek yang didalilkan meniru tersebut.
disamping itu kalaupun sudah ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara,
penerbitannya sangat terlambat sehingga jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 10
(1) undang-undang No. 21 tahun 1961 telah dilampaui.
2.4. bahwa meskipun baik tergugat asal I maupun tergugat asal II dalam tahap jawab
menjawab dalam perkara gugatan No. 315/1983 Pdt. G. ini tidak mempersoalkan hal
penempatan dalam Tambahan Berita Negara mengenai merek yang mana di sengketa
akan tetapi sehubungan dengan uraian tersebut di atas perlu ditegaskan bahwa merek
Nike yang dipakai tergugat asal I yang didalilkan merupakan tiruan dari merek Nike
7/22/2019 220 PK Perd 1986
22/34
Ha 22 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
yang dipakai penggugat asal harus dianggap belum ditempatkan dalam Tambahan
Berita Negara seperti yang dimaksud dalam pasal 8 undang-undang No. 21 tahun 1961
bahwa mengenai makna pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 khususnya ayat I
tentang jangka waktu 9 bulan setelah penempatandalam penerbitan Tambahan Berita
Negara RI, harus diterima sebagai suatu kenyataan bahwa penempatan tersebut tidak
dapat dipastikan waktunya dan bahkan merupakan pengalaman nyata hal tersebut
seringkali memakan waktu yang sangat lama.
dalam perkara ini ternyata setelah pendaftaran merek (dalam daftar umum) milik
tergugatasal I dengan No. 141589 tanggal 13 Desember 1979 baru diketahui adanyapenempatan merek tersebut dalam penerbitan Tambahan Berita Negara RI. setelah
putusan No. 294 K/Pdt/1984 tanggal 29 Juli 1985. oleh karena itu demi perlindungan
hukum para pemilik merek yang telah terdaftar mereknya dalam daftar umum Kantor
Milik Perindustrian meskipun penempatan dalam Tambahan Berita Negara RI. belum
terlaksana akan tetapi pemilik merek tersebut sudah dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 10 undang-undang No.21 tahun 1961.
3. bahwa pendaftaran merek No. 141589 milik tergugat asal I jelas merupakan perbuatan yang
beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada
pokoknya dengan merek dagang Nike dan nama perniagaan Nike milik penggugat asal. Itikad
buruk tergugat asal I untuk meniru nama perniagaan dan merek dagang Nike milik penggugatasal dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan merek dagang
penggugat asal, jelas terbukti dari surat bukti P.9a tanggal 2 Nopember 1982 dan P.9b tanggal
23 September 1982 dengan isi pokok suatu permintaan dari tergugat asal I kepada penggugat
asal untuk bekerja sama dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan sepatu dengan merek
dagang Nike.
meskipun nama perniagaan maupun merek dagang milik penggugat asal belum terdaftar, akan
tetapi berdasarkan sistim decIaratif undang-undang No. 21 tahun 1961 penggugat asal pun
berhak atas perlindungan hukum yaitu dengan membuktikan bahwa ialah pemakai pertama di
Indonesia dan nama perniagaan dan merek dagang Nike.
berdasarkan antara lain kedua surat bukti tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwanama perniagaan dan merek dagang yang menjadi sengketa adalah milik penggugat asal, dan
hal ini teIah lebih dulu diketahui oleh tergugat asal I.
4. bahwa seandainya - quod non - tergugat asal I benar-benar adalah lebih dulu memakai nama
perniagaan dan merek dagang Nike dari pada penggugat asal, akan tetapi karena tergugat asal
I beritikad buruk, maka sesuai yurisprudensi tetap tergugat asal I menurut hukum tidak dapat
dipandang sebagai pemakai pertama (lihat putusan dalam perkara Tancho No. 677
K/Sip/1972).
Di samping itu menurut surat bukti yang diajukan oleh penggugat asal, P.3a, P.5, P.6, P.7,
maka dapat diterima bahwa nama perniagaan dan merek dagang milik penggugat asal adalah
terkenal di seluruh dunia.
5. Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan sekarang apakah perbedaan pendapat tentang
pasal 8 yo pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 adalah kekhilafan Hakim atau
kekeliruan yang nyata seperti yang dimaksudkan oleh pasal 67 F undang-undang No. 14 tahun
1985.
bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
5.1. tentang pertimbangan hukum dalam putusan No. 294 K/Pdt/1984 (khususnya
pada halaman 8 sub 3, halaman 9, halaman 10).
bahwa menurut kenyataan sekarang telah timbul suatu kekosongan hukum karena
penempatan merek didalam Tambahan Berita Negara atau penerbitan Tambahan BeritaNegara tidak dapat ditentukan waktunya, sehingga hakim harus mencari jalan keluar
untuk melindungi kepentingan pemakai/pemilik merek yang belum dapat mengajukan
gugatan berdasarkan pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 karena merek lawan
7/22/2019 220 PK Perd 1986
23/34
Ha 23 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
belum ditempatkan didalam Tambahan Berita Negara atau penerbitan Tambahan Berita
Negara belum ada sesuai pasal 8 undang-undang No. 21 tahun 1961.
kekosongan hukum tersebut justru memberi kesempatan kepada pemakai merek yang
beritikad tidak baik untuk mencari perlindungan hukum melalui pasal 8, pasal 10
undang-undang No. 21 tahun 1961.
bahwa oleh karena itu penempatan kata setelah dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang
No, 21 tahun 1961 tidak bersifat mutlak, bahkan merupakan suatu huruf mati.
Bahwa menurut sistimatik undang-undang No. 21 tahun 1961 dengan memperhatikanpasal 7 yo pasal 17 khususnya mencari penjelasannya membenarkan pendapat tersebut
diatas berdasarkan kepatutan dan keadilan sehingga suatu keadaan yang tidak benar
menurut hukum dapat ditanggulangi sesuai dengan tujuan undang-undang untuk
melindungi khalayak ramai terhadap peniruan merek dagang. terlebih lagi kalau
pemakai merek adalah beritikad tidak baik seperti dalam perkara ini berdasarkan surat
bukti P. 9 a dan P. 9 b.
5.2. tentang pertimbangan hukum dalam perkara ini
(No. 220 PK/Pdt/1986).bahwa setiap tafsiran yang berlainan dapat dikatakan merupakan perbedaan pendapat,
akan tetapi tidak semua tafsiran dapat dianggap sebagai suatu kekhilafan hakim atau
suatu kekeliruan yang nyata menurut pasal 67 f undang-undang No. 14 tahun 1985 dan
hal ini hanya dapat ditentukan secara kasus demi kasus.
bahwa seperti yang diuraikan dalarn pertimbangan 5.1., dalam undang-undang No. 21
tahun 1961 telah timbuh suatu kekosongan hukum karena tidak ada kepastian mengenai
waktu, kapan suatu merek ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara atau kapan -
suatu merek yang telah ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara - dikeluarkan
penerbitannya.
sedangkan dengan berpegang teguh kepada perumusan undang-undang secara formalbelaka, akan menimbulkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum seperti yang
dipertimbangkan pula dalam perkara No. 294 K/Pdt/1984.
bahwa tafsiran mengenai pasal 8 yo pasal 10 undang-undang No. 21 tahun 1961 yang
menyatakan ketentuan mengenai tenggang waktu dalam pasal 8 yo pasal 10 undang-
undang No. 21 tahun 1961 tidak bersifat mutlak dan tidak bertentangan dengan sistim
serta tujuan undang-undang No. 21 tahun 1961 bahkan mempunyai akibat
menanggulangi kasus-kasus yang tidak benar menurut hukum, tidak dapat digolongkan
sebagai perbedaan pendapat yang biasa, melainkan merupakan suatu koreksi atas
pendapat yang merupakan suatu kekhilafan hukum atau suatu kekeliruan yang nyata
seperti yang dimaksudkan oleh pasal 67 f undang-undang No. 14 tahun 1985.bahwa Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam
pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan international dengan
menghormati antara lain merek-merek warga negara asing. Hal ini tidak hanya terbatas
pada keadaan dimana ada hubungan hukum prinsipal - agen, melainkan sikap pengusaha
Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara international meskipun
tidak/belum didaftarkan dalam daftar umum Kantor Hak Milik Perindustrian tetapi
namanya dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari undang-undang No. 21
tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang
terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap
kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama
dengan merek asing yang tiruan. hal ini juga berarti warga negara Indonesia yang
memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek
yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari
menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak nama merek asing.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
24/34
Ha 24 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali : Nike International Ltd.
tersebut adalah memenuhi syarat-syarat dan makna dari pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1
tahun 1982, karena itu dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Mahkamah Agung tanggal 24
Juli 1985 No. 294 K/Pdt/1984 tersebut diatas harus dibatalkan:
Memperhatikan pasal 21 undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Peraturan Mahkamah Agung
No. 1 tahun 1980 yang disempurnakan;
M E N G A D I L l :
mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: Nike
International Ltd. tersebut;
membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juli 1985 No. 294 K/Pdt/1984;
dan dengan mengadili sendiri:
1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2.
menyalakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia darimerek dagang dan nama perniagaan Nike, karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai
merek dagang dan nama perniagaan Nike di Indonesia;
3. menyatakan merek Nike yang didaftarkan atas nama Tergugat I daftar No. 141589
mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek penggugat Nike (P-1) dan
mengandung nama perniagaan penggugat;
4. membatalkan setidak-tidaknya menyatakan batal merek Tergugat I NIKE daftar No. 141589
sesuai bukti P-3;
5. memerintahkan tergugat II mencoret dari daftar umum Direktorat Patent dan Hak Cipta merek
tergugat I daftar No. 141589 tersebut;
6. menghukum termohon peninjauan kembali dahulu tergugat I untuk membayar biaya perkara
baik dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali,
yang dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu
rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Kamis
tanggal 30 Oktober 1986 dengan Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH. Ketua Muda yang ditunjuk
oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, Th. Ketut Suraputra, SH, dan T. Boestomi,
SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Selasa, Tanggal
16 Desember 1986, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Th. Ketut Suraputra, SH. dan
T. Boestomi, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Martini, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak.
7/22/2019 220 PK Perd 1986
25/34
Ha 25 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
PUTUSAN
Reg. No. 294 K/Pdt/1984
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam
perkara:
Lucas Sasmito, bertempat tinggal di Jalan Kali Besar Selatan No. 10 Jakarta Kota yang
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MR. DR. S. Gautama (Gouw Giok Siong) danRizawanto
Winata, SH. bertempat tinggal di Jalan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, pemohon kasasi dahulutergugat I;
m e l a w a n ;
Nike International Ltd., suatu perseroan menurut undang-undang Negara bagian Oregon
USA, yang berkedudukan di A Bermuda Corporation Having its principle place of business at 3900
S.W. Murray Bouverton, Oregon, USA. yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Biro Oktroi
Rooseno, adpokat dan legal/consultant, tertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Estate Kay. B-29
Simpruk, Senayan Jakarta Selatan, termohon-kasasi dahulu penggugat;
d a n :
Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Kehakiman qq. Direktorat Patent danHak Cipta, Jalan Veteran III/8-A, Jakarta Pusat, turut termohon-kasasi dahulu tergugat II;
Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai
penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:
bahwa penggugat asli adalah pemilik tunggal karena pemakaian pertama di Indonesia maupun
di seluruh dunia dari:
a.
Nama perniagaan : Nike
b. Merk dagang : Nike dengan lukisan sayap di bawahnya sesuai bukti P.I, yang
dipakai untuk melindungi jenis barang sepatu dan pakaian (Vidq
P-I a, b, c. P.2);
bahwa ternyata tergugat asli I tanpa sepengetahuan dan seidzin penggugat asli telah
mendaftarkan merek dagang Nike dengan lukisan sayap di bawahnya pada tanggal 13 Desember
1979 di Direktorat Patent dan Hak Cipta di bawah No. 141589 terlampir P-8 yang bukan saja
mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek penggugat asli P-1, bahkan merupakan
jiplakan belaka dari merek penggugat asli dan didaftarkan pula untuk barang yang sejenis;
walaupun tergugat asli I telah mengetahui sebelumnya bahwa merek dagang Nike tersebut adalah
milik penggugat asli;
bahwa sampai saat ini merek tergugat asli I daftar No. 141589 tersebut belum diumumkan
dalam Tambahan: Berita Negara Republik Indonesia, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam
tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang Merek 1961
7/22/2019 220 PK Perd 1986
26/34
Ha 26 ari 34 Putusan No. 220 PK Per 1986
dan karenanya adalah beralasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk
membatalkan pendaftaran merek No. 141589 atas nama tergugat asli I tersebut;
bahwa akibat dari perbuatan peniruan merek dagang dan nama perniagaan penggugat asli
yang dilakukan oleh tergugat asli I tersebut, maka penggugat asli merasa sangat dirugikan dan
karenanya akan mereservir haknya untuk menuntut uang ganti rugi terhadap tergugat asli I di
kemudian hari, dan tergugat asli II turut digugat sekarang ini adalah untuk mentaati dan tunduk
pada Keputusan Pengadilan ini;
bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka penggugat asli menuntut kepada PengadilanNegeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. menyatakan penggugat sebagai pemilik satu-satunya dan pemakai pertama di Indonesia dari
merek dagang dan nama perniagaan Nike, karenanya mempunyai hak tunggal untuk memakai