Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 1
NOTA KEUANGAN
DAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1986/1987
REPUBLIK INDONESIA
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 2
BAB I
UMUM
Keputusan serta tekad bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan sejak
semula telah dilandasi oleh keyakinan bahwa arti dan hakekat kemerdekaan dan perjuangan
menegakkannya, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia berkeadilan, berkecukupan lahir
dan batin dalam suasana yang terbebas dari segala bentuk penjajahan, berdasarkan Pancasila
dan bersendikan Undang-Undang Dasar l945. Telah pula disadari bahwa pembangunan,
sebagai suatu proses perubahan yang memberi makna kemajuan bagi perjalanan sejarah
bangsa, menuntut kesediaan berkorban serta menerima segala hikmat pasang surut perkem-
bangannya, di samping mensyukuri nikmat kemajuan yang telah diraih.
Sebagai suatu proses yang panjang dan menyangkut berbagai segi kehidupan,
pembangunan acapkali dihadapkan kepada berbagai tantangan. Keberadaan Indonesia di
tengah-tengah pergaulan dunia menghadapkannya kepada kendala dalam bentuk situasi
dunia yang tidak menguntungkan. Perkembangan dunia serta imbangan tata hubungan dan
kekuatan antarnegara di dunia dewasa ini tampak tidak lagi mengacu kepada kestabilan dan
kedamaian demi kepentingan dan kemajuan bersama. Pertikaian politik dan konflik militer
dalam dasawarsa 1970-an yang mewarnai kehidupan di berbagai kawasan di dunia, di-
rasakan kini tidak semakin berkurang bahkan meluas dan meningkat intensitasnya. Di bidang
ekonomi, serangkaian krisis moneter, pangan, bahan baku dan energi pada awal tahun 70-an
yang melanda dunia, telah menimbulkan resesi hingga mencapai titik terendahnya pada
tahun 1975. Di negara-negara industri resesi tersebut ditandai oleh laju inflasi yang
meningkat tajam, pengangguran yang tinggi serta kemerosotan kegiatan ekonomi. Apabila
selama dasawarsa 1970-an perekonomian kelompok negara maju tumbuh dengan rata-rata
3,3 persen setahun, dan negara berkembang dengan rata-rata 5,1 persen setahun, maka
selama dasawarsa 1980-an berbagai indikasi menunjukkan bahwa kedua kelompok negara
tersebut akan mengalami laju pertumbuhan yang lebih rendah dari pada itu. Suatu perkem-
bangan ekonomi dunia yang sungguhpun gejalanya agak berbeda dengan depresi tahun
1930-an, akan tetapi telah menimbulkan dampak yang berat dan luas pula. Pengaruh per-
kembangan yang sedemikian ini telah merupakan kenyataan yang tak terelakkan bagi
Indonesia maupun bagi banyak negara berkembang lainnya, yang sedang berjuang me-
negakkan dan menaikkan martabat bangsanya. Dibandingkan dengan negara-negara ber-
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 3
kembang lainnya, pengaruh kemelut perekonomian dunia oleh Indonesia sampai batas
tertentu dapat terkendalikan, bahkan momentum dua masa putaran kenaikan harga minyak
telah dapat dimanfaatkan bagi tersedianya dana untuk memacu pembangunan. Situasi
minyak internasional yang berada pada kondisi yang tidak menggembirakan sejak 1982 telah
mengakibatkan tertekannya sumber terbesar penerimaan negara. Sementara itu kelesuan
permintaan dunia terhadap komoditi ekspor di luar minyak terus membayangi, sebagai akibat
dari resesi yang berkepanjangan yang berlangsung dalam kerangka ketidakseimbangan
struktural di bidang hubungan perdagangan antara negara maju dengan negara berkembang.
Keadaan itu diperdalam lagi oleh sikap dan langkah-Langkah proteksionistis yang semakin
kuat yang dilaksanakan oleh negara-negara industri.
Latar belakang perkembangan di atas telah mewarnai periode sewaktu bangsa
Indonesia mulai memasuki Pelita IV. Pengaruhnya makin terasa sampai akhir tahun kedua
Pelita IV, serta ketika hendak memasuki tahun 1986/1987, sebagai pelaksanaan tahun ketiga
Pelita IV. Resesi dunia yang berkepanjangan dan masa berlalunya lonjakan kenaikan harga
minyak, bagi Indonesia telah memberikan pertanda bahwa dalam dasawarsa 1980-an per-
kembangan ekonomi dan politik dunia telah memasuki era baru yang menuntut kewaspadaan
penuh. Lingkungan dan suasana baru ini mutlak perlu ditanggapi dengan tekad dan orientasi
baru oleh semua unsur pembangunan nasional demi untuk kelanjutan dan peningkatan
pembangunan nasional.
Selalu Siap untuk menghadapi segala tantangan, baik, yang bersumber dari dalam
maupun dari luar negeri, dalam melaksanakan pembangunan kiranya telah merupakan sifat
yang melekat dalam perjuangan Orde Baru. Kebijaksanaan di bidang ekonomi ditopang oleh
terpeliharanya kestabilan kehidupan politik dan sosial yang bermuara kepada Trilogi Pem-
bangunan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara tetap tegar dalam melaksanakan
pembangunan. Berbagai langkah kebijaksanaan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada
pengamatan permasalahan yang cermat serta sikap berhati-hati, dilaksanakan dalam acuan
menanggulangi berbagai kesulitan atau pengaruh yang tidak diinginkan yang mungkin
timbul. Sekaligus sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan
pembangunan, menyebabkan Indonesia tidak terjebak dalam kesulitan hutang sebagaimana
dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya.
Beberapa langkah kebijaksanaan ekonomi yang penting dan mendasar telah diambil
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 4
Pemerintah sejak memasuki masa Pelita IV, dalam rangka mengamankan tujuan dan sasaran
yang ingin dicapai dari ruang lingkup suasana global yang tidak mendukung. Seperti dike-
tahui dalam Pelita IV hendak diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi bangsa Indo-
nesia untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan dalam Repelita V,
sehingga dalam Repelita VI nanti bangsa Indonesia sudah benar-benar dapat tinggal landas
untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila. Rangkaian kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah diberbagai bidang senantiasa
diusahakan agar merupakan suatu kebijaksanaan yang terjalin secara padu, konsisten dan
saling mengisi, yang bercirikan tidak hanya sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemecahan
terhadap permasalahan yang timbul suatu waktu, akan tetapi juga mampu meletakkan
landasan yang kuat bagi terselenggaranya kelangsungan dan peningkatan pembangunan di
masa-masa mendatang. Singkatnya, suatu kebijaksanaan yang mampu mengatasi masalah-
masalah jangka pendek dan juga sejalan dengan strategi pembangunan jangka panjang
sebagaimana terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara umum
kebijaksanaan di bidang keuangan negara dan moneter ditujukan kepada usaha memobilisasi
dana pembangunan sebesar-besarnya, untuk diarahkan seefisien mungkin pada sasaran dan
tujuan pembangunan, merangsang kegairahan investasi dan pemerataan tanpa mengorbankan
stabilitas dan perluasan kesempatan kerja. Sedangkan kebijaksanaan di bidang perdagangan
luar negeri diarahkan kepada upaya mengurangi ketergantungan pada ekspor migas, pening-
katan penerimaan devisa dari ekspor bukan migas, pengaturan impor guna menunjang
kestabilan dan pertumbuhan industri yang efisien, seraya menghemat penggunaan devisa.
Memerangi ekonomi biaya tinggi, sebagai bagian dari usaha agar tercipta alokasi sumber
ekonomi secara efisien, dilaksanakan dengan lebih memberi peranan kepada mekanisme
kekuatan pasar seraya menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat struktural.
Resesi ekonomi dunia serta memburuknya. pasaran minyak internasional dewasa ini,
telah menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan negara. Dalam situasi yang
sangat sulit yang dihadapi dalam penyusunan RAPBN 1986/1987, tidak banyak pilihan yang
tersedia atau jalan terbaik yang dapat ditempuh, kecuali tetap berpijak pada kenyataan
dengan bersiap diri menghadapi segala kemungkinan lebih buruk, tanpa kehilangan arah
tujuan, pegangan serta harapan. Sikap realistis dalam menghadapi setiap kesulitan telah
menjadi anutan perjuangan Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan selama ini. Yang
demikian merupakan sikap yang justru diperlukan guna menunjang kelancaran pemba-
ngunan itu sendiri. Hasrat untuk membangun melampaui kesanggupan yaitu dengan me-
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 5
nanggalkan prinsip anggaran belanja seimbang atau cara pembiayaan inflatoir lainnya, serta
menambah penggunaan bantuan luar negeri secara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,
hanya akan menambah parah keadaan serta menimbulkan beban dikemudian hari. Dalam
kaitan ini kiranya jastru perlu dimantapkan terus prinsip anggaran berimbang, sebagai suatu
sistem anggaran yang menganut azas disesuaikannya pengeluaran negara pada setiap tingkat
penerimaan negara dengan mengupayakan terciptanya Tabungan Pemerintah yang optimal.
Setelah penerimaan negara dari sektor minyak bumi dan gas alam mencapai puncak
tingkat kenaikannya dalam masa Pelita I tidak kurang dari rata-rata 50 persen setiap tahun-
nya, untuk kemudian menurun dalam Pelita II dan III menjadi rata-rata sebesar 43 dan 33
persen per tahun, maka dalam dua tahun pertama Pelita IV menukik tajam dan diperkirakan
hanya berkembang rata-rata sekitar 5 persen setahun. Relatif tingginya perkiraan realisasi
penerimaan minyak bumi dan gas alam dalam tahun 1985/1986 dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, adalah disebabkan oleh meningkatnya perkiraan realisasi penerimaan dari LNG,
sementara penerimaan dari minyak bumi diperkirakan mengalami penurunan. Dalam tahun
anggaran mendatang atau tahun 1986/1987 penerimaan minyak bumi dan gas alam diperki-
rakan mengalami penurunan sebesar 12,7 persen, dibandingkan dengan yang direncanakan
tahun lalu, atau akan berjumlah sebesar Rp 9.738,2 milyar.
Melihat kenyataan tersebut serta upaya perlunya mempertahankan laju pemba-
ngunan pada tingkat yang layak, telah semakin penting dan mendesaknya usaha-usaha untuk
lebih meningkatkan penggalian dan pemanfaatan secara optimal sumber-sumber dana
pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Bahwa pembangunan bukanlah hanya hak dan
kewajiban Pemerintah, sesuai dengan azas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum
dalam GBHN, mengandung arti tak dapat disangkal pula pentingnya meningkatkan
peranserta masyarakat termasuk partisipasi sektor swasta dalam kegiatan pembangunan.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara di luar penerimaan migas, perlu digaris
bawahi usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah sampai saat ini. Suatu perubahan
mendasar terhadap sistem perpajakan yang lama telah dilakukan Pemerintah ketika
memasuki Pelita IV. Sejak tanggal 1 Januari 1984, telah berlaku Undang-undang Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-undang Tentang Pajak
Penghasilan. Kemudian dalam waktu tidak terlalu lama, pada tanggal 1 April 1985,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1985, telah dilaksanakan pula Pajak
Pertambahan Nilai. Ketentuan mengenai pajak tersebut diatur dalam Undang-undang No.8
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 6
tahun l983, yaitu Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ketentuan-ketentuan perpajakan tersebut merupakan
langkah awal yang penting dan menentukan serta membuka lembaran baru dalam sistem
perpajakan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam perundangan pajak yang baru tersebut
di samping lebih sederhana dalam banyak segi pada sistemnya, serta sifatnya yang lebih
mencerminkan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukumnya, keutamaan lain yang
menonjol ialah diberikannya kebebasan pada wajib pajak dalam menghitung, menetapkan
dan membayar sendiri kewajiban pajaknya. Dengan demikian dua sasaran ganda dapat
dicapai. Di satu pihak bagi para wajib pajak dituntut untuk menghitung dan menetapkan
kewajiban pajaknya secara jujur, dengan akibat akan mendapat sanksi apabila kemudian
diketahui ternyata penetapan pajaknya dilakukan dengan tidak benar. Di lain pihak dapat
dicegah terbukanya peluang yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang yang dapat
dilakukan oleh aparat perpajakan, sehingga menunjang bagi ditegakkannya aparat yang jujur,
bersih dan berwibawa. Selain daripada itu untuk menciptakan pangkal tolak yang bersih bagi
keberhasilan pelaksanaan undang-undang perpajakan yang baru, telah pula dikeluarkan
kebijaksanaan tentang pengampunan pajak.
Dalam beberapa bulan pelaksanaannya, penerimaan pajak pertambahan nilai telah
menunjukkan perkembangan yang mengesankan. Dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN
1985/1986 sebesar Rp 1.666,4 milyar, dalam semester pertama, telah dapat dicapai jumlah
sebesar Rp 975,5 milyar atau 50 persen lebih dari yang direncanakan. Sedangkan penerima-
an dari pajak penghasilan, sejalan dengan keadaan perekonomian pada umumnya yang
menurun, diperkirakan akan sedikit lebih rendah dari yang direncanakan.
Langkah penting yang berkaitan dengan usaha penggalian sumber dana dalam
negeri ditengah-tengah situasi yang sulit ini, dan suatu upaya yang membesarkan hati, ialah
telah disahkannya Undang-undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang
Bea Meterai. Rancangan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan diajukan karena
dirasakan masih cukup besarnya potensi pajak dari sektor ini yang belum sepenuhnya dapat
dimanfaatkan, selain mengingat perlunya meniadakan berbagai macam pajak atas obyek
yang sama, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan beban yang berat bagi masyara-
kat. Berdasarkan Undang-undang tersebut, besarnya pajak bumi dan bangunan ditentukan
oleh dua hal yaitu tarif dan nilai jual daripada obyek pajak. Besarnya tarif pajak bumi dan
bangunan ditetapkan sebesar 0,5 persen, yang dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah untuk
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 7
meringankan beban pajak bagi para wajib pajak. Sedangkan penetapan nilai jual daripada
obyek pajak yang berbeda adalah disebabkan karena setiap daerah atau setiap tempat
mempunyai nilai jual yang berbeda pula. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh tata letak,
keadaan serta sarana-sarana yang tersedia. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan
tersebut ditetapkan berdasarkan nilai obyektif yang ada pada setiap daerah obyek pajak.
Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan dalam tahun anggaran mendatang diperkirakan
berjumlah sebesar Rp 284,0 milyar, menunjukkan kenaikan sebesar 47,0 persen lebih
dibandingkan dengan penerimaan pajak kekayaan dan Ipeda yang direncanakan dalam tahun
1985/1986. Penerimaan pembangunan berupa bantuan proyek dari luar negeri dalam tahun
anggaran mendatang, diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 1985/1986. Jumlahnya
diperkirakan akan sebesar Rp 3.507,7 milyar atau turun sebesar 18,4 persen dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Rendahnya perkiraan penerimaan bantuan proyek erat kaitannya
dengan tidak cukup tersedianya dana rupiah untuk pembiayaan lokal dari bantuan proyek
tersebut.
Menurunnya penerimaan Pemerintah dari sektor migas tidak terlepas dari perkem-
bangan yang terjadi di pasaran minyak intemasional. Melimpahnya penawaran minyak di
pasaran dunia sebagai akibat meningkatnya produksi terutama dari negara-negara di luar
OPEC serta langkah-langkah penghematan penggunaan energi minyak, telah menyebabkan
penurunan harga minyak bumi. Sebagai akibat dari penurunan harga tersebut penerimaan
ekspor minyak bumi dan gas alam, setelah mencapai puncaknya pada tahun 1981/1982
sebesar US $ 18.824 juta, terus mengalami penurunan. Dalam tahun 1984/1985 nilai ekspor
minyak bumi dan gas alam turun menjadi sebesar US $ 13.994 juta, yang disebabkan karena
penurunan nilai ekspor minyak bumi, walaupun nilai ekspor gas alam cair berkembang
cukup pesat. Penurunan nilai ekspor minyak bumi adalah karena penurunan volumenya
sebagai akibat adanya pengurangan kuota produksi sebesar 111,0 ribu barel menjadi 1,189
juta baret perhari sejak bulan Nopember 1984, di samping karena penurunan harga patokan
ekspor (Minas) sejak 1 Pebruari 1985 dari US $ 29,53 menjadi US $ 28,53 per bare!. Semen-
tara itu, nilai ekspor gas alam berkembang menjadi US $ 3.369 juta atau naik sebesar 40
persen lebih dibandingkan dengan keadaannya pada tahun 1983/1984. Hal ini dimungkinkan
oleh naiknya volume ekspor, meskipun harganya menunjukkan penurunan. Dalam tahun
1985/1986 nilai ekpor minyak bumi dan gas alam diperkirakan berjumlah sebesar US $
13.115 juta, atau turun sebesar US $ 879 juta (6,3 persen) dibandingkan dengan keadaannya
pada tahun sebelumnya. Melihat prospek harga minyak yang tidak cerah, dalam tahun
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 8
anggaran 1986/1987 penerimaan devisa dari hasil ekspor minyak bumi dan gas alam
diperkirakan hanya berjumlah US $ 12.545 juta. Dalam hal ini baik nilai ekspor minyak
bumi maupun gas alam diperkirakan akan mengalami penurunan.
Sebagai akibat daripada penurunan hasil ekspor minyak bumi dan gas alam tersebut,
penerimaan dalam negeri dalam RAPBN 1986/1987 menjadi lebih rendah daripada yang
direncanakan dalam APBN 1985/1986. Penurunan tersebut tidak dapat dihindarkan karena
besamya peranan dari sektor minyak di dalam penerimaan dalam negeri, sungguhpun
berbagai upaya meningkatkan penerimaan pajak telah dilakukan Pemerintah. Penurunan
penerimaan dalam negeri tersebut adalah pertama kali terjadi di dalam sejarah pembangunan
Indonesia sejak awal Pelita pertama.
Secara keseluruhan dengan demikian rencana penerimaan dan pengeluaran negara
dalam tahun anggaran 1986/1987 akan berjumlah sebesar Rp 21.421,6 milyar, atau suatu
penurunan sebesar 7,0 persen dibandingkan dengan APBN 1985/1986. Sangat terbatasnya
penerimaan negara, menuntut adanya pemilihan dan penajaman prioritas pembangunan
untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak, dalam kerangka pemeliharaan kestabilan
pada umumnya. Akan tetapi sejalan dengan hasil dari kegiatan pembangunan yang telah
dilaksanakan Pemerintah, pengeluaran rutin diperkirakan masih meningkat dengan makin
besamya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri serta penyediaan dana
penyangga untuk penyimpanan dan kelancaran pengadaan pangan khususnya beras, yang
masing-masing berjumlah Rp 4.183,2 milyar dan Rp 417,4 milyar. Pengeluaran rutin yang
diperkirakan akan meningkat sebesar 5,9 persen, serta adanya penurunan penerimaan dalam
negeri, telah menekan Tabungan Pemerintah yang tersedia. Tabungan Pemerintah diperkira-
kan akan berjumlah Rp 4.706,9 milyar atau turun sebesar Rp 1.572,0 milyar (25,0 persen),
dibandingkan dengan yang direncanakan dalam tahun anggaran 1985/1986. Dengan me-
nurunnya Tabungan Pemerintah, makin terbatas pula ruang gerak dana yang tersedia untuk
anggaran pembangunan dalam rupiah. Oleh sebab itu pengeluaran pembangunan untuk
departemen/lembaga, Inpres dan Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan serta penyertaan modal
Pemerintah (PMP) diperkirakan akan mengalami penurunan jumlahnya. Pengeluaran pem-
bangunan untuk departemen/lembaga diperkirakan akan menjadi hanya sebesar Rp 2.087,7
milyar, turun sebesar Rp 1.556,6 milyar atau 42,7 persen, dibandingkan dengan yang
direncanakan dalam anggaran tahun 1985/1986. Begitu pula dana Inpres termasuk dana
kompensasi pengganti Ipeda dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan, diperkirakan berjumlah
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 9
sebesar Rp 1.570,8 milyar, turun Rp 63,9 milyar atau 3,9 persen dibandingkan dengan yang
dianggarkan dalam tahun 1985/1986. Sedangkan dana untuk penyertaan modal Pemerintah
diperkirakan berjumlah sebesar Rp 207,4 milyar. Agar supaya dana-dana tersebut dapat
dimanfaatkan sebesar-besamya bagi usaha pembangunan, maka proyek-proyek yang
dilaksanakan diutamakan kepada proyek-proyek yang benar-benar produktif, efisien dan
banyak menyerap tenaga kerja. Sungguhpun sangat berat dan sulitnya situasi yang dihadapi,
usaha terpe1iharanya kestabilan merupakan tugas yang tak. boleh terabaikan bahkan harus
semakin dimantapkan, demi terhindamya dari keadaan yang lebih buruk dan kerawanan yang
dapat mengganggu kelangsungan pembangunan. Oleh sebab itu terjaminnya persediaan
sarana produksi pertanian, terutama pupuk, merupakan bagian yang mutlak perlu dari upaya
pemeliharaan kestabilan serta mencegah merosotnya tingkat kesejahteraan sebagian terbesar
masyarakat. Untuk maksud tersebut, di samping disediakannya dana penyangga untuk
kelancaran pengadaan pangan, dalam tahun 1986/1987 akan tersedia dana sebesar Rp 671,5
milyar untuk subsidi pupuk, atau suatu peningkatan sebesar 20,4 persen dibandingkan
dengan anggaran tahun lalu. Sedangkan untuk lain-lain pengeluaran pembangunan
diperkirakan berjumlah Rp 243,7 milyar.
Dengan 1atar be1akang penerimaan devisa ekspor dari minyak bumi dan gas alam
yang mengalami penurunan tersebut, maka upaya peningkatan hasil devisa ekspor di luar
minyak bumi dan gas alam hams lebih ditingkatkan, yang diperlukan untuk membiayai
impor barang modal dan bahan baku bagi kegiatan industri dalam negeri, serta untuk tujuan
peme1iharaan kestabilan harga di dalam negeri. Sejak Pelita I usaha mendorong ekspor terus
dilakukan oleh Pemerintah mengingat peranannya yang strategis sebagai suatu sumber pem-
biayaan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan usaha di
dalam negeri. Usaha tersebut dimulai dari prioritas kepada rehabilitasi kapasitas produksi,
pemasaran barang ekspor, serta penyederhanaan sistem devisa yang dilaksanakan dalam
Pelita I, hingga pemberian rangsangan-rangsangan fiska1, keringanan dan kemudahan di
bidang perkreditan, sistem imba1 beli serta tata niaga dalam Pelita-Pelita berikutnya. Kebi-
jaksanaan-kebijaksanaan tersebut ditunjang dengan. iklim yang menguntungkan bagi
terlaksananya peningkatan ekspor, yaitu melalui beberapa ka1i penyesuaian nitro tukar
rupiah terhadap matauang asing yaitu pada bulan Agustus 1971, Nopember 1978 dan Maret
1983. Dengan nilai tukar yang arealistis diharapkan kegiatan ekspor, khususnya ekspor non
migas, dapat lebih ditingkatkan. Selanjutnya kebijaksanaan berupa kebebasan penyerahan
devisa bagi eksportir yang tertuang dalam paket "Kebijaksanaan Ekspor Januari 1982",
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 10
merupakan dimensi kebijaksanaan yang penting dalam sistem devisa untuk mendorong
ekspor, di samping sebagai upaya merangsang a1iran masuk modal dari luar yang
dimungkinkan oleh terpe1iharanya kestabilan di dalam negeri. Di pihak lain, yaitu di sisi
usaha penghematan devisa, disamping dilakukan melalui segi-segi fiska1 dan moneter, suatu
langkah berani dan arealistis dalam bulan Mei 1983 telah diambi1 Pemerintah berupa
kebijaksanaan penjadwa1an kembali proyek-proyek besar. Tindakan ini, yang kemudian
diikuti oleh pengaturan kredit ekspor luar negeri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8
tahun 1984, telah memberikan sumbangan besar bagi terhindarnya kesulitan dalam
pengelolaan hutang luar negeri. Kesungguhan tekad Pemerintah untuk mendorong ekspor
telah dilakukan pula dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 1985 tangga1
4 Apri1 1985, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi produksi serta kelancaran arus
lalu lintas barang ekspor maupun impor. Kemudian penjajagan terhadap kemungkinan
perluasan pasaran ekspor ke negara-negara di luar rekan dagang selama ini terus dilakukan,
dan diharapkan akan lebih membuka prospek masa depan ekspor yang lebih baik. Begitu
pula dengan sektor jasa kepariwisataan, terus dikembangkan, di samping pengiriman tenaga
kerja ke luar negeri. Selain daripada itu kerjasama regional, global maupun dengan sesama
negara anggota ASEAN merupakan bagian yang tak dapat diabaikan dari upaya
pengembangan perdagangan dan hubungan luar negeri Indonesia.
Perkembangan neraca pembayaran dipengaruhi, baik oleh faktor-faktor otonom
seperti f1uktuasi dalam perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan ekonomi di dalam
negeri, maupun oleh tindakan penyesuaian terhadap pengaruh faktor tersebut berupa
kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah dalam rangka mempertahankan laju pembangunan.
Bertolak dari keadaan paling buruk menje1ang akhir Pelita III, yaitu tahun 1982/1983,
perkembangan neraca pembayaran beranp-sur-angsur membaik. Dari defisit neraca
pembayaran sebesar US $ 3.280 juta dalam tahun tersebut, yang tercatat sebagai defisit
terbesar yang pernah dialami, berubah menjadi surp1us sebesar US $ 2.070 juta, dalam tahun
berikutnya. Dalam tahun 1984/1985 dan 1985/1986, surp1us tersebut semakin mengeci1,
masing-masing menjadi US $ 667 juta dan US $ 61 juta. Perkembangan tersebut tidak
terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya, yaitu neraca perdagangan dan jasa-jasa serta
lalu-1int as modal yang terjadi pada masa bersangkutan. Defisit transaksi berjalan, yang
dalam tahun 1982/1983 mencapai sebesar US $ 7.039 juta, kembali mengeci1 menjadi US $
4.151 juta dalam tahun berikutnya. Dalam tahun 1984/1985 defisit transaksi berjalan tersebut
dapat ditekan lagi menjadi US $ 1.968 juta, untuk kemudian diperkirakan sedikit meningkat
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 11
menjadi sebesar US $ 2.104 juta dalam tahun 1985/1986. Nilai ekspor bukan migas yang
dalam tahun 1982/1983 berjumlah US $ 3.928 juta, dalam tahun 1983/1984 telah meningkat
sebesar 36,6 persen, yang merupakan kenaikan terbesar dalam lima tahun terakhir ini, karena
dalam tahun-tahun berikutnya laju pertumbuhannya turun menjadi 10,1 persen dan 3,4
persen. Sedangkan dalam tahun 1986/1987 nilai ekspor bukan migas diharapkan dapat
meningkat menjadi US $ 6.398 juta atau naik sebesar 4,8 persen. Di sisi lain, berkat
kebijaksanaan penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar dan pentahapan kembali
sejumlah proyek yang mengandung komponen impor yang tinggi, keseluruhan impor dalam
tahun 1983/1984 telah dapat dikendalikan, yaitu menunjukkan penurunan sebesar 11,9
persen dan bertahan kurang lebih pada tingkatan tersebut dalam tahun 1984/1985. Dalam
tahun 1986/1987 keseluruhan impor diperkirakan akan menurun sebesar 3,9 persen atau
menjadi US $ 13.040 juta, sedangkan dalam tahun 1985/1986 laju penurunannya diperkira-
kan sebesar 5,9 persen. Perkiraan perkembangan impor tahun 1986/1987 erat kaitannya
dengan perkembangan ekonomi dalam negeri dan usaha peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, serta dengan memperhatikan
perkiraan perkembangan lalu lintas modal dan beberapa faktor lainnya, maka neraca pem-
bayaran dalam tahun 1986/1987 diperkirakan akan mengalami surplus sebesar US $ 52 juta.
Perkembangan pasaran minyak internasional yang tidak menguntungkan, ber-
kurangnya penerimaan hasil ekspor minyak bumi dan gas alam cair serta penerimaan negara
dari sektor tersebut, telah menjadikan penggalian sumber-sumber dana dari masyarakat
selain dari sektor perpajakan, yang dilakukan melalui sektor keuangan dan perbankan,
semakin penting. Upaya pengerahan dana masyarakat khususnya melalui sektor perbankan
terus dilaksanakan Pemerintah. Ditandai dengan kebijaksanaan suku bunga deposito yang
cukup tinggi menjelang dimulainya Pelita I, yaitu pada bulan Oktober 1968, yang telah
berhasil menghimpun dana yang cukup besar untuk pembangunan serta untuk tujuan
pengendalian inflasi. Kebijaksanaan moneter dan perkreditan yang berkembang hingga saat
ini, walaupun berbeda dalam penggunaan peralatan kebijaksanaannya, pada dasarnya tetap
ditujukan kepada tercapainya keterpaduan antara beberapa tujuan. Tujuan-tujuan tersebut
adalah terpeliharanya kestabilan moneter dan harga, penghimpunan dana masyarakat, serta
pengembangan dan perluasan jasa perbankan untuk selanjutnya dana-dana yang terkumpul
disalurkan secara efisien untuk kegiatan usaha yang produktif dengan tetap memperhatikan
unsur perluasan kesempatan kerja dan pemerataan. Beranjak dari tujuan-tujuan tersebut, oleh
Pemerintah pada bulan Juni 1983 telah dilaksanakan kebijaksanaan penghapusan pagu kredit
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 12
dan pembebasan penentuan tingkat bunga bank-bank Pemerintah. Tujuan utama dari
tindakan ini adalah terciptanya kondisi awal bagi peningkatan efisiensi sektor keuangan dan
perbankan di dalam negeri, sehingga merupakan wahana mobilisasi sumber-sumber dana
pembangunan yang dapat diandalkan untuk kemudian menyalurkannya sebagai dana pem-
bangunan secara produktif dan efisien. Jumlah keseluruhan dana yang dihimpun oleh sektor
perbankan sampai dengan tahun pertama Pelita IV mencapai Rp 16.687,8 milyar.
Dibandingkan dengan posisinya pada akhir Pelita III, menunjukkan kenaikan yang cukup
berarti yaitu sebesar 25,1 persen. Dana deposito berjangka yang pada akhir Maret 1983 baru
berjumlah Rp 3.737,2 milyar, pada akhir Pelita III dan awal Pelita IV telah meningkat
menjadi Rp 6.348,8 milyar dan Rp 8.726,0 milyar. Kenaikan yang pesat ini erat hubungan-
nya dengan suku bunga deposito berjangka yang menarik serta rangsangan-rangsangan fiskal
yang diberikan.
Di samping melalui sektor perbankan, dana-dana yang dapat dihimpun melalui
lembaga keuangan non bank serta pasar uang dan modal menunjukkan perkembangan yang
juga cukup menggembirakan. Premi bruto perusahaan-perusahaan asuransi, yang dalam
tahun 1980 baru berjumlah Rp 293 milyar, dalam tahun 1984 telah berkembang menjadi Rp
714 milyar, yang berarti terdapat kenaikan rata-rata sebesar 25 persen per tahun. Suatu
peningkatan yang sungguh positif terjadi pula pada nilai lease dari perusahaan-perusahaan
leasing, yaitu dari Rp 22.634 juta dalam tahun 1980 menjadi Rp 419.190 juta dalam tahun
1984. Suatu tingkat kenaikan rata-rata tidak kurang dari 100,0 persen per tahun. Begitu pula
usaha pengerahan dana-dana melalui pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (lKBB)
menunjukkan perkembangan yang memberikan harapan di masa mendatang. Sementara itu
dana pensiun telah mencatat perkembangan yang luar biasa. Hingga kini telah terhimpun
dana sebesar Rp 2.000 milyar, suatu potensi dana yang sungguh dapat diman faatkan untuk
kegiatan pembangunan. Melihat peranannya sebagai sumber dana yang sangat potensial serta
manfaatnya bagi hari tua karyawan secara layak di masa depan, maka sumber dana tersebut
oleh Pemerintah akan lebih dibina dan dikembangkan.
Kebijaksanaan moneter yang dilaksanakan dalam dua tahun pertama Pelita IV pada
dasarnya merupakan langkah penyempurnaan terhadap kebijaksanaan moneter 1 Juni 1983,
yakni meletakkan landasan yang kokoh bagi perbankan yang lebih sehat yang diperlukan
untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk menghindari terjadinya lagi gejolak suku bunga
pinjaman antar bank, maka sejak 1 Februari 1985 oleh Bank Indonesia telah dikeluarkan
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 13
ketentuan mengenai Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dengan maksud mengatur
kebutuhan likuiditas perbankan dan mengembangkan kegiatan pasar uang. Selain daripada
itu bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, dalam tahun 1984/1985 telah pula
diberikan fasilitas kredit khusus.
Likuiditas perekonomian, yang terdiri dari uang beredar dan uang kuasi, yang
mencerminkan aktivitas moneter dalam mendorong kegiatan pembangunan terus menunjuk-
kan peningkatan, yang sejak akhir Pelita II bergerak tidak kurang dari rata-rata 20 persen
tiap tahunnya. Begitu pula jumlah uang beredar terus berkembang. Hal ini tidak lain me-
nunjukkan makin meluas dan berkembangnya kegiatan perekonomian serta semakin ber-
perannya sektor perbankan dalam menunjang kegiatan pembangunan. Sementara pengaruh
jumlah uang beredar terhadap tingkat barga, telah terkendalikan pada tingkat yang wajar,
yang berarti tetap terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dalam tahun
1984/1985 jumlah uang beredar telah bertambah sebesar 11,6 persen, sedangkan laju inflasi
menunjukkan kenaikan sebesar 3,64 persen.
Agar dana-dana yang dapat dihimpun oleh sektor keuangan dan perbankan dapat
secara nyata dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan investasi, khususnya untuk mengem-
bangkan kegiatan pengusaha golongan ekonomi lemah dan dalam rangka mendorong ekspor
di luar migas, telah ditempuh berbagai kebijaksanaan. Di samping berbagai program kredit,
seperti KIK/KMKP dan Kupedes, untuk memberikan kesempatan berusaha kepada golongan
ekonomi lemah serta untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang berprioritas tinggi, oleh Bank
Indonesia melalui bank-bank pelaksana telah pula disediakan jenis-jenis pinjaman lainnya.
Jenis-jenis kredit tersebut adalah kredit modal kerja dalam rangka Keppres 29/1984, kredit
sampai dengan Rp 75 juta, baik untuk keperluan modal kerja ataupun untuk investasi, kredit
kepada peternak ayam di luar program Keppres 50/1981 dan kredit usaha tani melalui KUD
untuk intensifikasi padi/palawija yang diberlakukan mulai 1 April 1985. Kredit tersebut
diberikan dengan persyaratan yang lebih ringan, seperti suku bunga yang rendah dan bagian
pembiayaan sendiri yang relatif kecil. Agar fasilitas kredit, khususnya kredit yang tergolong
berprioritas tinggi, dapat disalurkan kepada masyarakat secara luas, Pemerintah telah
memperlunak persyaratan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu bank-bank.
Selanjutnya sejalan dengan usaha meningkatkan pembinaan terhadap bank-bank, maka
kepada bank umum swasta nasional (BUSN) diberi kesempatan pula untuk menangani
kredit-kredit yang berprioritas tinggi. Suku bunga pinjaman, sebagai faktor yang penting
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 14
dalam penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan dunia usaha, terus diusahakan agar
berada pada tingkat yang wajar tanpa menekan usaha pengerahan dana perbankan. Untuk itu
pada pertengahan tahun 1985 telah diambil langkah-langkah penurunan suku bunga fasilitas
diskonto, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yang
disusul dengan penurunan suku bunga simpanan maupun pinjaman oleh bank-bank.
Pemberian kredit perbankan dalam tahun 1984/1985 berjumlah Rp 19.336 milyar, yang
berarti naik 20,0 persen dibandingkan dengan kenaikan sebesar 18 persen dalam tahun
sebelumnya. Dalam tahun 1985/1986, sampai dengan September 1985, kredit perbankan
telah mencapai jumlah sebesar Rp 21.088 milyar. Dari jumlah tersebut sebesar 28 persen
lebih berupa kredit investasi.
Kredit perbankan merupakan unsur pembiayaan yang dapat diharapkan peranannya
menunjang kegiatan penanaman modal, dalam menghadapi situasi ekonomi dewasa ini.
Walaupun perekonomian yang lesu telah mengakibatkan semakin sulitnya menarik para
investor, baik dalam rangka penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal
dalam negeri (PMDN), akan tetapi peranan sektor swasta sangat diharapkan untuk ikut
mendorong pembangunan, terlebih lagi mengingat pembiayaan pembangunan dari APBN
yang terbatas. Berbagai upaya agar para investor meningkatkan partisipasinya dalam pemba-
ngunan tetap dilaksanakan, seperti telah disempurnakannya organisasi dan mekanisme kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penyederhanaan prosedur perizinan pe-
nanaman modal, kemudahan-kemudahan di bidang tertentu yang diprioritaskan, dibukanya
kesempatan yang lebih luas bagi para penanam modal diberbagai bidang yang selama ini
tertutup untuk investasi PMA dan PMDN, serta perluasan berbagai pasaran di luar negeri.
langkah-langkah tersebut telah ditunjang dengan mantapnya stabilitas politik dan keamanan,
adanya potensi pasar di dalam negeri, adanya sistem devisa bebas serta cukup besarnya
tenaga kerja yang tersedia. Walaupun terdapat berbagai fasilitas untuk para penanam modal
asing yang dihilangkan, seperti dihapuskannya fasilitas masa bebas pajak (tax ho1iday),
namun secara keseluruhan hal tersebut telah diimbangi oleh berbagai perangsang lain. Di
bidang perpajakan, khususnya dilakukan melalui penurunan tarif pajak penghasilan dari 45
persen menjadi 35 persen. Pola penyusutan barang-barang modal juga telah dipercepat
sehingga dengan demikian para investor akan diuntungkan, terutama dalam perhitungan
pajaknya. Menghadapi berbagai faktor yang sangat mempengaruhi para investor, seperti
keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu, selain kebijaksanaan-kebijaksanaan
berupa kemudahan-kemudahan serta penciptaan iklim usaha oleh Pemerintah, maka pening-
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 15
katan dalam manajemen perusahaan sangatlah diperlukan. Di bidang manajemen permodalan,
Pemerintah selalu menganjurkan untuk mencari keseimbangan antara modal sendiri dan
modal pinjaman oleh karena dengan struktur permodalan yang sehat akan meringankan
beban bunga bagi para investor. Perkembangan dalam penanaman modal tampak menunjuk-
kan telah terjadinya pergeseran orientasi, dari penanaman modal di bidang industri yang
bersifat hi1ir keindustri-industri yang bersifat hu1u. Hal tersebut selaras dengan pola pemba-
ngunan industri yang dicanangkan dalam Pelita IV, yang bertujuan untuk meningkatkan
industri yang menghasilkan mesin-mesin industri dengan menggunakan Bahan baku dan
peno1ong yang sebesar-besarnya dari dalam negeri. Sementara itu strategi industri selain
diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan produksi di dalam negeri, juga semakin diting-
katkan kearah pemasaran ekspor dengan mengutamakan komoditi-komoditi yang mem-
punyai keunggulan komparatif yang mengolah sumberdaya alam serta memanfaatkan
potensi kemampuan tenaga kerja, Dalam rangka menggalakkan ekspor non migas, kebijak-
sanaan penanaman modal dewasa ini tidak mengadakan pembatasan terhadap investasi yang
akan menghasilkan barang eskpor. Sektor-sektor yang dinyatakan tertutup untuk pasaran
dalam negeripun akan tetap terbuka untuk investasi yang diarahkan untuk menghasilkan
barang ekspor. Dalam kaitan tersebut, sejak bulan September tahun 1985 kepada bank-bank
Pemerintah diperkenankan untuk memberikan kredit ekspor kepada PMA/joint venture.
langkah-langkah pengembangan ekspor hasil industri diupayakan melalui peningkatan daya
saing, melalui penurunan biaya produksi dan beban pemasaran, perbaikan mutu, peningkatan
kepercayaan luar negeri dan sebagainya. Perkembangan penanaman modal sampai dengan
tahun kedua Pelita IV telah menunjukkan perkembangan sebagai berikut. Untuk proyek
PMDN tercatat 4.145 buah proyek yang telah disetujui oleh Pemerintah dengan investasi
sebesar Rp 23,9 tri1yun, sedangkan untuk PMA sampai dengan bulan Juli 1985 tercatat 795
buah proyek yang disetujui Pemerintah dengan rencana investasi sebesar US $ 15,1 milyar.
Melihat perkembangan investasi dari PMA dan PMDN tersebut dan perkembangan beberapa
industri besar, walaupun dalam situasi yang sulit ini, telah menimbu1kan rasa optimisme
dalam menatap dunia industri dimasa mendatang.
Berbagai upaya merangsang dan meningkatkan kegiatan penanaman modal tak
dapat menahan sepenuhnya pengaruh resesi ekonomi dunia dan melemahnya pasaran minyak
internasional. Dalam tahun 1985 pengaruh tersebut terhadap perekonomian Indonesia telah
mulai dirasakan, walau dalam tahun 1984 pertumbuhan ekonomi masih cukup berarti yaitu
sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam tahun 1984, yang
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 16
tercermin dari pertumbuhan produk domestik broto, dimungkinkan oleh masih cukup
tingginya tingkat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian serta industri
pengolahan, yang berkembang tidak kurang dari 9 persen, di mana kedua sektor tersebut
menduduki proporsi hampir sepertiga produk domestik broto. Sedangkan sektor perdagangan,
yang meropakan sektor penunjang sektor-sektor iainnya, telah mulai menunjukkan
per1ambatan, hanya tumbuh kurang dari 1 persen. Dengan demikian sektor ini kurang
memberikan sumbangan terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi, padahal peranannya
lebih dari 15 persen dari produk domestik broto. Kemajuan ekonomi yang telah dicapai
selama ini, di samping dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan pengga1ian serta industri
pengolahan, juga karena sektor pertanian memberikan sumbangan yang sangat besar. Peran-
annya serta pertumbuhannya secara mantap dari Pelita ke Pelita, telah semakin memberikan
keyakinan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan bagian terbesar rakyat telah dapat
diwujudkan secara nyata. lebih dari itu kemajuan di sektor ini, khususnya dalam dua tahun
terakhir ini, telah menghantarkan kepada keharuman nama bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang berhasil berswasembada beras, merobahnya dari sebutan sebagai negara pengimpor
beras terbesar.
Dengan demikian perlu dipahami bahwa masih cukuptingginya tingkat pertum-
buhan ekonomi dalam tahun 1984 tersebut dimungkinkan karena dukungan sektor migas dan
pertanian. Dengan menjadi buruknya situasi penjualan minyak bumi, dan sejalan dengan
usaha memperkuat dukungan sektor industri, maka perlu segera dilaksanakan penyempurna-
an-penyempurnaan lebih lanjut di dalam kebijaksanaan tata niaga luar negeri dalam hubu-
ngannya dengan efisiensi sektor industri. Pasaran dalam negeri yang menjadi lebih kecil
mengharuskan industri-industri untuk berpaling ke pasaran internasional, yang hanya dapat
dicapai melalui usaha penekanan biaya produksi sebagai hasil dari peningkatan efisiensi.
Kisah keberhasilan di sektor pertanian tidak terlepas dari usaha yang sungguh-
sungguh dilakukan Pemerintah untuk mengangkat dan membenahi sektor pertanian dan
pedesaan sebagai sumber kehidupan utama sebagian besar bangsa Indonesia. Pembangunan
sektor pertanian dan pedesaan dilaksanakan tidak hanya memandang kepada pentingnya
menaikkan tingkat produksi dan pendapatan petani, tetapi meliputi pula segi-segi pendidikan,
kesehatan dan sosial umumnya. Trimatra Pembangunan Pertanian serta Sapta Karya
Pembangunan Pertanian sebagai landasan pembangunan sektor pertanian ternyata telah
memberikan sumbangan nyata bagi keberhasilan di bidang pembangunan pertanian. Kema-
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 17
juan pembangunan sektor pertanian, khususnya pertanian pangan, tercermin dari pening-
katan produksi beras dalam kurun waktu 1979 - 1983 yang berkembang rata-rata sebesar 6,5
persen pertahunnya. Dalam dua tahun terakhir ini, yaitu tahun 1984 produksi beras
jumlahnya telah mencapai 25.825 ribu ton, dan dalam tahun 1985 diperkirakan akan lebih
dari 26.315 ribu ton. Dengan perkembangan produksi beras yang besar ini Indonesia telah
berhasil berswasembada beras. Keberhasilan dalam berswasembada pangan ini hendaknya
bukanlah untuk jangka waktu setahun dua tahun, namun diusahakan bersifat langgeng.
Untuk itu peningkatan produksi beras tidak hanya dilakukan melalui peningkatan luas areal
panen saja, namun juga melalui penggunaan pupuk, insektisida dan bibit unggu1 atau
melalui intensifikasi secara efektif. Di samping itu juga melalui perbaikan irigasi dan
penggunaannya melalui organisasi pemakaian air yang semakin efisien. Tentu saja semua itu
perlu didukung dengan kestabilan dan kelancaran pemasaran hasil produksinya. Dengan
penanganan yang baik tersebut para petani diharapkan mampu meningkatkan produksinya,
sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan para petani. Usaha pengembangan
hasil pertanian, selain peningkatan produksi beras, tentu saja digiatkan pula peningkatan
produksi pertanian lainnya seperti palawija, hortikultura dan perkebunan. Produksi palawija
ternyata juga mengalami peningkatan yang cukup mantap. Dalam tahun 1984 telah mencapai
23.166 ribu ton, untuk kemudian dalam tahun 1985 diperkirakan akan mencapai lebih dari
24.893 ribu ton. Sementara itu perkembangan produksi hortikultura juga menunjukkan
kenaikan.
Sebagaimana tercantum dalam GBHN 1983, titik berat Pembangunan Jangka
Panjang adalah bidang ekonomi, dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan
antara bidang pertanian dan industri. Namun demikian tidak berarti pembangunan di bidang-
bidang lainnya diabaikan, akan tetapi dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan
kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi. Pembangunan politik dalam negeri dilakukan
melalui pemantapan kesadaran kehidupan berpolitik dan bernegara berdasarkan Pancasila
dan UUD 45, sedangkan pembangunan politik luar negeri yang bebas aktif diarahkan untuk
ikut menyumbangkan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Pembangunan di
bidang sosial politik dalam tahun 1985/1986 diarahkan kepada pemantapan hubungan antar
lembaga di pusat dan daerah serta pensuksesan persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun
1987, pembudidayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
pembinaan ketertiban umum untuk menumbuhkan disiplin nasional yang sehat serta ber-
kembang secara dinamis dan bertanggung jawab, memantapkan kehidupan organisasi kema-
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 18
syarakatan termasuk Partai Politik dan Golongan Karya hingga dapat berperan dalam
pembangunan nasional dan pembangunan masyarakat Pancasila, serta pengembangan
ideologi Pancasila khususnya terhadap ancaman bahaya latent komunis.
Dalam pada itu pembangunan hukum perlu terus ditingkatkan. Mengingat peranan-
nya yang penting di dalam menunjang stabilitas sosial, kepastian hukum akan menciptakan
kondisi yang menjamin setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana tenang dan
tertib. Untuk itu terus dilaksanakan pembinaan hukum, yang dilaksanakan antara lain
melalui penyusunan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukumnya. Di bidang
pembinaan peradilan, selalu diusahakan agar badan-badan peradilan makin mampu men-
jalankan kekuasaan kehakiman yang be bas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan luar.
Dengan demikian para hakim dapat memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku
dan juga berdasarkan keyakinannya demi tegaknya keadilan.
Untuk terciptanya manusia Indonesia seutuhnya, diperlukan manusia Indonesia
yang cerdas dan berpendidikan. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan di-
usahakan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang dengan
tegas dan jelas, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh pendidikan.
Penduduk yang besar serta berkualitas merupakan kekayaan nasional yang tak ternilai
harganya. Untuk itu kebijaksanaan Pemerintah di dalam bidang pendidikan tetap diarahkan
untuk pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kesesuai-
an pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, peningkatan persiapan generasi muda
sebagai penerus perjuangan bangsa, serta peningkatan hasil guna dan daya guna
penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan usaha peningkatan kecerdasan masyarakat
yang dilakukan dengan program wajib belajar yang telah dimulai tahun 1984, agar
pelaksanaannya dapat terjangkau semua kelompok penduduk, maka telah dihapuskan
sumbangan pembinaan pendidikan bagi sekolah dasar negeri. Sebagai penggantinya
Pemerintah telah memberikan subsidi pada masyarakat. Dalam rangka melibatkan
masyarakat untuk ikut serta membiayai pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, maka
telah digalakkan pula gerakan orang tua asuh. Guna menampung kesenjangan antara jumlah
lulusan pada setiap jenjang pendidikan, Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan
daya tampung dari masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Untuk itu daya tampung dan
produktivitas perguruan tinggi negeri dan swasta terus dikembangkan. Sejak tahun 1984
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 19
Pemerintah juga telah mencanangkan berdirinya Universitas Terbuka yang sekaligus juga
memperluas program studi, meniperbaiki materi pelajaran dan pengelolaannya serta
memanfaatkan teknologi elektronika, sehingga mampu menjangkau seluruh pelosok tanah
air. Di samping pendidikan formal, Pemerintah terus pula mengupayakan kecerdasan
masyarakat melalui pendidikan non formal. Kesemuanya ini akan turut menciptakan nilai
tambah sumberdaya manusia Indonesia.
Pembangunan kesehatan bukanlah sekedar sebagai pelengkap atau menggenapkan
rencana pembangunan itu sendiri, melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan manusia Indonesia sebagai manusia yang sehat dan cerdas. Masalah kesehatan
masyarakat di Indonesia sesungguhnya cukup luas dan berat karena dipengaruhi oleh faktor
kemiskinan, berhubungan dengan tingkat pendidikan dan adat kebiasaan serta teknologi
modern, serta tidak dapat dipisahkan dari aspek medis pengobatan dan pencegahan penyakit.
Pembangunan Puskesmas yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah telah menjadikan
Puskesmas sebagai inti (pusat) kegiatan kesehatan masyarakat, sehingga Puskesmas tidak
lagi hanya merupakan tempat berobat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan
kesehatan serta pas pengawas penyakit menu1ar dan sanitasi lingkungan. Pembangunan
Puskesmas ini telah dilaksanakan terus sejak Pelita I. Sebagai upaya untuk terus
memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat, maka sejak awal Pelita IV telah dimulai
program pengembangan pemberantasan penyakit diare (P40) di kecamatan-kecamatan,
sedangkan pelaksanaannya dipadukan dengan program perbaikan gizi (UPGK) yang
dilakukan melalui pelayanan kesehatan terpadu di desa-desa.
Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan
pembangunan selama ini. Namun demikilah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia
dalam melaksanakan pembangunan di masa mendatang kiranya tidaklah semakin ringan.
Kemelut ekonomi dunia yang tidak menentu dan berkepanjangan, sikap proteksionistis
negara-negara di dunia serta mengutamakan kepentingan sendiri telah semakin mempersulit
usaha pemecahan dan penanggulangan permasalahan yang ditimbulkannya di dalam negeri,
karena semua itu berlangsung di atas kenyataan adanya ketergantungan antarnegara yang
semakin kuat. Hanya dengan semangat, tekad juang dan orientasi baru, sesuai dengan
kebutuhan jawaban ter.hadap tantangan tersebut, yang didasari kearifan dalam kebijaksanaan
dengan berpegang teguh kepada Pancasila, segala permasalahan kiranya akan dapat diatasi.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 20
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2.1. Pendahuluan
Pembangunan nasional yang sudah dilaksanakan secara berencana sejak tahun 1969
dan melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita), sudah menunjukkan hasil yang
makin berkembang menuju kearah tercapainya tujuan nasional yang dicita-citakan oleh
seluruh rakyat. Sebagai kelanjutan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam
Pelita-pelita sebelumnya, pembangunan yang diselenggarakan dalam tahun 1986/1987, yang
merupakan tahun ketiga Pelita IV, tetap ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup,
kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat, serta diarahkan pula guna menciptakan
landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan selanjutnya. Pembangunan nasional yang
dilaksanakan dalam Pelita IV masih tetap berdasarkan kepada Trilogi Pembangunan, yaitu
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan
dinamis. Sejalan dengan hal tersebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang merupakan pelaksanaan operasional dari tiap Repelita, akan selalu dikembangkan
seirama dengan upaya pencapaian sasaran yang hendak dicapai dalam berbagai bidang
didalam kerangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang sebagaimana
diamanatkan oleh seluruh rakyat didalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Di bidang keuangan Negara, seperti tercermin dalam kebijaksanaan pengelolaan
APBN, langkah-Langkah yang dijalankan tetap dilandaskan kepada kebijaksanaan yang
sudah digariskan, terutama untuk menyediakan dana yang diperlukan bagi pembangunan,
mempercepat proses pemerataan pendapatan, mendorong perkembangan dunia usaha, dan
menggalakkan penggunaan barang-barang produksi dalam negeri. Dalam pada itu, bertolak
dari pengalaman yang baik atas penerapan prinsip anggaran berimbang dan dinamis, yang
menjamin keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran dalam mendukung stabilitas
dan pertumbuhan ekonomi, maka kebijaksanaan tersebut masih akan tetap dilanjutkan dalam
penyusunan dan pelaksanaan APBN pada tahun ketiga dari tahapan keempat pembangunan
lima tahun ini.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 21
Upaya pembangunan yang sudah dilaksanakan sejak dicanangkannya tekad
pembangunan berencana mulai tahun 1969, telah memperlihatkan berbagai keberhasilan
yang sudah tersebar dan dinikmati oleh rakyat banyak. Berbagai keberhasilan yang sudah
dicapai itu terlihat dari jumlah, jenis, dan ragam kegiatan pembangunan, yang telah
mengangkat taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat kearah yang lebih tinggi.
Kesemuanya itu harus dicapai melalui penyediaan anggaran sebagai pendukung yang kian
meningkat. Peningkatan anggaran tersebut dapat diamati dari berkembangnya jumlah
penerimaan negara yang dapat dihimpun oleh Pemerintah dalam setiap APBN sejak Pelita I
sampai tahun-tahun awal Pelita IV dewasa ini. Apabila jumlah anggaran penerimaan yang
dapat diarealisir dalam tahun pertama Pelita I baru sebesar Rp 334,7 milyar, maka jumlah
tersebut telah meningkat menjadi sebesar Rp 19.383,5 milyar dalam tahun pertama Pelita IV,
yang berarti suatu peningkatan hampir sebesar 58 kali dalam kurun waktu enambelas tahun.
Sedangkan jika dibandingkan dengan rencana anggaran penerimaan dalam Repelita maka
realisasinya selalu melebihi rencana dalam setiap Repelita. Ka1au dalam Repelita I besarnya
anggaran penerimaan direncanakan sebesar Rp 2.463,0 milyar, maka realisasinya selama
lima tahun tersebut dapat mencapai Rp 3.283,2 milyar, yang berarti Rp 820,2 milyar atau
33,3 persen lebih besar dari rencananya. Demikian juga pada Repelita II dan Repelita III,
besarnya anggaran penerimaan yang direncanakan masing-masing adalah sebesar Rp
12.467,6 milyar dan Rp 43.510,6 milyar, sedangkan realisasi dalam masa kedua Repelita
tersebut masingmasing adalah Rp 18.019,4 milyar, dan Rp 66.393,7 milyar, yang berarti
masing-masing lebih besar 44,5 persen dan 52,6 persen dari rencana dalam Repelita. Akan
tetapi perkembangan yang agak berlainan terjadi pada permulaan Pelita IV. Keadaan
perekonomian yang kurang menggembirakan memaksa tidak dapat tercapainya anggaran
penerimaan dalam tahun 1984/1985, yakni dari y:mg direncanakan sebesar Rp 20.560,4
milyar, realisasinya mencapai sebesar Rp 19.383,5 milyar, yang berarti Rp 1.176,9 milyar
lebih rendah dari rencananya dalam APBN.
Untuk melaksanakan pembangurian yang terus meningkat diperlukan dana pem-
biayaan yang memadai, yang terutama diupayakan bersumber dari dalam negeri. Dalam
kaitannya dengan hat tersebut, sumber pembiayaan dari dalam negeri yang berujud Tabung-
an Pemerintah, yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan penge-
luaran rutin, selalu diusahakan agar dapat memberikan dukungan yang mencukupi bagi
pembangunan yang kian meluas. Apabila dalam tahun pertama Pelita I besarnya Tabungan
Pemerintah yang dapat diarealisir baru mencapai Rp 27,2 milyar, maka jumlah tersebut telah
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 22
meningkat menjadi Rp 6.476,5 milyar dalam tahun pertama Pelita IV, sehingga selama
kurun waktu 16 tahun telah terjadi peningkatan sebesar Rp 6.449,3 milyar, atau lebih dari
238 kali. Perkembangan APBN sejak tahun 1969/1970 sampai dengan tahun 1986/1987
dapat dilihat pada Tabel 11.1, Grafik 11.1, dan Grafik 11.2.
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 23
Tabel II. 1
PElAKSANAAN APBN DALAM REPELITA I, II, III DAN IV (1969/1970 - 1986/1987) ( dalam milyar rupiah )
REPELITA I
1969/1970 1970/1971 1971/1972 1972/1973 1973/1974 Jumlah
Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi
Penerimaan dalam negeri 228,0 234,7 276,0 344,6 324,0 428,0 374,0 590,6 428,0 967,7 1.630,0 2.574,6
pengeluaran rutin 204,0 216,5 243,0 288,2 281,0 349,1 319,0 438,1 357,0 713,3 1.404,0 2.005,2
Tabungan pemerintah 24,0 27,2 33,0 56,4 43,0 78,9 55,0 152,5 71,0 254,4 226,0 569,4
Bantuan luar negeri 99,0 91,0 120,0 120,4 180,0 135,5 209,0 157,8 225,0 203,9 833,0 708,6
a. Bantuan program (63,0) (65,7) (75,0) (78,9) (85,0) (90,5) (85,0) (95,5) (85,0) (89,8) (393,0) (420,4)
b. Bantuan proyek (36,0) (25,3) (45,0) (41,5) (95,0) (45,0) (124,0) (62,3) (140,0) (114,1) (440,0) (288,2)
Dana pembangunan 123,0 118,2 153,0 176,8 223,0 214,4 264,0 310,3 296,0 458,3 1.059,0 1.278,0
Pengeluaran pembangunan 123,0 118,2 153,0 196,6 223,0 195,9 264,0 298,2 296,0 450,9 1.059,0 1.232,8
a. Rupiah (87,0) (92,9) (108,0) (128,1) (128,0) (150,9) (140,0) (235,9) (156,0) (336,8) (619,0) (944,6)
b. Bantuan proyek (36,0) (25,3) (45,0) (41,5) (95,0) (45,0) (124,0) (62,3) (140,0) (114,1) (440,0) (288,2)
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 24
Tabel II. 1 ( lanjutan )
REPELITA I
1974/1975 1975/1976 1976/1977 1977/1978 1978/1979 Jumlah
Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi
Penerimaan dalam negeri 1.363,4 1.753,7 2.073,3 2.241,9 2.277,4 2.607,0 2.607,7 3.535,4 3.088,7 4.266,1 11.410,9 14.703,1
pengeluaran rutin 91,6 1.016,1 1.293,9 1.332,6 1.427,9 1.629,8 1.629,9 2.148,9 1.905,1 2.743,7 7.218,4 8.871,1
Tabungan pemerintah 401,8 737,6 779,8 909,3 849,5 1.276,2 977,8 1.386,5 1.183,6 1.522,4 4.192,5 5.832,0
Bantuan luar negeri 213,9 232,0 191,8 491,6 208,0 783,8 218,4 773,4 224,6 1.035,5 1.056,7 3.316,3
a. Bantuan program (-) (36,1) (-) (20,2) (-) (10,2) (-) (35,8) (-) (48,2) (-) (150,5) b. Bantuan proyek (-) (195,9) (-) (471,4) (-) (773,6) (-) (737,6) (-) (987,3) (-) (3.165,8) Dana pembangunan 615,7 969,6 971,6 1.400,9 1.057,5 2.060,0 1.196,2 2.159,9 1.408,2 2.557,9 5.249,2 9148,3
Pengeluaran pembangunan 615,7 961,8 971,6 1.397,7 1.057,5 2.054,5 1.196,2 2.156,8 1.408,2 2.555,6 5.249,2 9.126,4
a. Rupiah (-) (765,9) (-) (926,3) (-) (1.280,9) (-) (1.419,2) (-) (1.568,3) (-) (5.960,6) b. Bantuan proyek (-) (195,9) (-) (471,4) (-) (773,6) (-) (737,6) (-) (987,3) (-) (3.165,8)
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 25
Tabel II. 1 ( lanjutan )
REPELITA I
1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1983/1984 Jumlah
Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi Repelita Realisasi
Penerimaan dalam negeri 5.440,5 6.696,8 6.089,9 10.227,0 6.804,2 2.212,6 7.526,2 12.418,3 8.412,3 4.432,7 34.273,1 55.987,4
pengeluaran rutin 3.445,9 4.061,8 3.845,4 5.800,0 4.294,2 6.977,6 4.767,5 6.996,3 5.308,2 8.411,8 21.661,2 32.247,5
Tabungan pemerintah 1.994,6 2.635,0 2.244,5 4.427,0 2.510,0 5.235,0 2.758,7 5.422,0 3.104,1 6.020,9 12.611,9 23.739,9
Bantuan luar negeri 1.493,5 1281,1 1.647,4 1.493,8 1.840,3 1.709,0 2.019,5 1.940,0 2.236,8 3.882,4 9.237,5 10.406,3
a. Bantuan program (-) (64,8) (-) (64,1) (-) (45,1) (-) (15,1) (-) (14,9) (-) (204,0)
b. Bantuan proyek (-) (1.316,3) (-) (1.429,7) (-) (1.663,9) (-) (1.924,9) (-) (3.867,5) (-) (10.202,3)
Dana pembangunan 3.488,1 4.016,1 3.891,9 5.920,8 4.350,3 6.944,0 4.778,2 7.362,0 5.340,9 9.903,3 21.849,4 34.146,2
Pengeluaran pembangunan 3.488,1 4.014,2 3.891,9 5.916,1 4.350,3 6.940,1 4.778,2 7.359,6 5.340,9 9.899,2 21.849,4 34.129,2
a. Rupiah (-) (2.697,9) (-) (4.486,4) (-) (5.276,2) (-) (5.434,7) (-) (6.031,7) (-) (23.926,9)
b. Bantuan proyek (-) (1.316,3) (-) (1.429,7) (-) (1.663,9) (-) (1.924,9) (-) (3.867,5) (-) (10.202,3)
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 26
Tabel II. 1 ( lanjutan )
1984/1985 1984/1986 1986/1987
Repelita Realisasi Repelita APBN Repelita RAPBN
Penerimaan dalam negeri 16.149,4 15.905,5 19.793,8 18.677,9 24.282,4 17.832,5
pengeluaran rutin 10.101,1 9.429,0 12.042,8 12.399,0 14.582,5 13.125,6
Tabungan pemerintah 6.048,3 6.476,5 7.751,0 6.278,9 9.699,9 4.706,9
Bantuan luar negeri 4.411,0 3.478,0 5.098,0 4.368,1 5.715,3 3.589,1
a. Bantuan program (39,5) (69,3) (-) (70,9) (-) (81,4)
b. Bantuan proyek (4.371,5) (3.408,7) (-) (4.297,2) (-) (3.507,7)
Dana pembangunan 10.459,3 9.954,5 12.849,0 10.647,0 15.415,2 8.296,0
Pengeluaran pembangunan 10.459,3 9.951,9 12.849,0 10.647,0 15.415,2 8.296,0
a. Rupiah (6.087,8) (6.543,2) (-) (6.349,8) (-) (4.788,3)
b. Bantuan proyek (4.347,5) (3.408,7) (-) (4.297,2) (-) (3.507,7)
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 27
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 28
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 29
Pelaksanaan pembangunan yang telah menunjukkan hasil yang memadai di berbagai
bidang tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang menuntut per-
juangan yang tidak mudah. Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi dalam tahun-tahun terakhir
dasawarsa ini, dalam kenyataannya lebih banyak didukung oleh penerimaan minyak bumi
dan gas alam (migas), yang pada saar itu dapat memberikan sumbangan dana pembangunan
dalam jumlah-jumlah yang cukup besar. Sementara itu, keadaan yang berlainan dihadapi
dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini dan masa yang akan datang. Harga minyak
bumi yang terus menurun dan belum menunjukkan tanda-tanda yang melegakan, masih
lemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara industri, kecenderungan kebijaksanaan
proteksi negara-negara maju yang semakin meluas, serta situasi moneter internasional yang
tampak kurang menentu, akan mewarnai pelaksanaan pembangunan di waktu mendatang.
Untuk memperkecil berbagai pengaruh yang kurang diharapkan tersebut, terutama
dari sisi penerimaan negara, Pemerintah telah mengambil langkah-Langkah strategis yang
diharapkan akan membawa pengaruh positip bagi perkembangan penerimaan negara.
langkah-langkah tersebut antara lain berupa pembaharuan perundang-undangan perpajakan,
serta kebijaksanaan yang menyangkut kelancaran arus barang. Keseluruhan kebijaksanaan
tersebut terpadu dalam rangkaian yang serasi sebagai upaya dalam meningkatkan
penerimaan negara melalui penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam seperti
penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta penerimaan bukan pajak.
Pelaksanaan pembaharuan yang menyeluruh daripada sistem perpajakan terakhir
ditandai dengan mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 dan 13 Tahun 1985.
Dengan demikian, setelah diberlakukannya lima undang-undang perpajakan yang baru, yaitu
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, diharapkan akan
dapat meningkatkan serta menjamin kesinambungan sumber pembiayaan yang berasal dari
dalam negeri. Di dalam undang-undang perpajakan yang baru ini, disamping terdapat sifat-
sifat yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan penuh kepastian hukum, juga melekat
sifat-sifat yang mendukung pemerataan dan keadilan melalui pengaturan taripnya. Dengan
demikian sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini bukan saja diarahkan sebagai sarana
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 30
penghimpun dana bagi peningkatan penerimaan negara semata, tetapi ditujukan pula guna
mencapai sasaran pembangunan lainnya seperti mempercepat proses pemerataan pendapatan
dan beban pembangunan, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan iklim yang
sesuai dengan suasana pola hidup sederhana. Dalam hubungan ini, mengingat bahwa untuk
melaksanakan sistem perpajakan baru tersebut dengan baik diperlukan adanya pangkal tolak
bersih yang berlandaskan pada kejujuran dan keterbukaan masyarakat, maka dipandang
perlu oleh Pemerintah untuk memberikan pengampunan pajak, yang pelaksanaannya telah
berakhir pada akhir Juni 1985 yang lalu. Di samping itu agar pelaksanaan sistem perpajakan
yang baru dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, pembenahan terhadap aparat
perpajakan, baik yang menyangkut prosedur dan tata cara perpajakan, maupun peningkatan
disiplin dan pembinaan aparat pemungut pajak, secara terus menerus tetap dilaksanakan.
Sejalan dengan kebijaksanaan yang dilakukan di bidang perpajakan, Pemerintah telah pula
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985, yaitu suatu kebijaksanaan
strategis untuk melancarkan arus lalu lintas barang ekspor, impor, dan antar pulau dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi nasional, terutama sebagai upaya menggalakkan
ekspor komoditi non migas.
Bersamaan dengan kebijaksanaan yang dijalankan di bidang penerimaan negara,
kebijaksanaan yang menyangkut pengeluaran rutin tetap dikaitkan dengan penciptaan
Tabungan Pemerintah guna memenuhi tuntutan pembiayaan pembangunan yang makin
meningkat. Untuk mencapai sasaran tersebut penghematan terus menerus diupayakan dengan
jalan penyempurnaan lebih lanjut sistem pengadaan dan pembelian oleh Pemerintah, tanpa
mengabaikan jumlah dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat luas. Disamping itu,
seirama dengan perkembangan kemampuan perekonomian nasional yang dipandang sudah
mulai mampu menanggung beban pembangunan, secara bertahap telah dilakukan pengu-
rangan dan penghapusan berbagai jenis subsidi, sehingga di masa mendatang pengaruh
positip daripada kebijaksanaan ini berupa alokasi sumber-sumber ekonomi yang lebih wajar,
akan dapat segera diwujudkan. Selanjutnya kebijaksanaan di bidang pengeluaran pemba-
ngunan akan selalu ditekankan mengarah pada penggunaan dana-dana pembiayaan pemba-
ngunan pada program-program dan proyek-proyek yang mendukung terciptanya sasaran
pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas yang tinggi. Dalam pada itu agar pengelolaan, baik
di bidang penerimaan negara maupun di bidang pengeluaran negara, dapat dilaksanakan
secara lebih efektif dan efisien, maka fungsi pengawasan, terutama pengawasan atasan
langsung yang didukung oleh pengawasan melekat, akan terus dikembangkan khususnya
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
Home
Edition
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)
Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com Buy RoboPDF
http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169224&a=118369http://s0b.bluestreak.com/ix.e?hy&s=169225&a=118370
Nota Keuangan dan RAPBN 1986 /1987
Departemen Keuanagan Republik Indonesia 31
dalam rangka menciptakan sistem pengendalian manajemen yang lebih sempurna.
2.2. Pelaksanaan APBN 1985/1986 (Semester I)
2.2.1. Ringkasan
Pelaksanaan APBN tahun 1985/1986 masih dibayangi oleh situasi perekonomian
yang berkecenderungan kurang menggembirakan, terutama yang diakibatkan oleh situasi
pasaran minyak yang kurang baik, masih melemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara
industri, serta adanya gejala yang mengarah pada makin meluasnya proteksionisme. Semua
itu memberikan gambaran yang kurang menyenangkan bagi pencapaian sasaran yang diren-
canakan sebelumnya. Untuk mengurangi berbagai akibat yang